RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 2019. 3. 23. · OSS menerbitkan Izin Usaha Industri kepada PT Jawa Lily Furniture dengan NIB 8120000821381, dikeluarkan tanggal 18 Agustus

Halaman 1 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Sertifikasi Awal

Sasaran : IUI PT Jawa Lily Furniture

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Ketua Tim Audit)

2. Ikka Tiaraintan Hariyanto, S.Ak (Anggota Tim Audit)

3. Muhammad Riza Prihadi, S.Hut (Auditor Magang)

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Jawa Lily Furniture

b. Alamat Kantor : Jl Raya Sukapura Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto

Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri (IUI)

d. SK IUI : No. 503/007/iui/426.116/2017 Tanggal 14 November 2017

e. Produk & Kap. Izin : Furniture (1.000 m3/Tahun)

f. Lokasi Industri : Jl Raya Sukapura Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto

Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur : Hwang Sukhyun

2. Komisaris Utama : Hwang Tae Hyun

3. Komisaris : Kim Junglan

4. Komisaris : Hwang Jeungweon

i. Management Representatif : Tety Suprapti

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

21 Februari 2018

Industri PT Jawa Lily

Furniture

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

21 - 22 Februari 2018


Furniture

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

22 Februari 2018


Furniture

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Sertifikasi Awal

Bogor,

15 Maret 2019

a. PT Jawa Lily Furniture dinilai

MEMENUHI standar VLK pada IUI

dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/ SET/ 4/2016.

b. Kepada PT Jawa Lily Furniture dapat

diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK).

Halaman 3 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS

KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT

Jawa Lily Furniture nomor 04 tanggal 25

November 2014 dibuat oleh Notaris

Retno Dewi Kartika, SH., M.Kn, notaris di

Mojokerto dan telah mendapatkan

pengesahan melalui Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :

AHU-36631.40.10.2014 tanggal 27

November 2014 tentang Pengesahan

Pendirian Badan Hukum Perseroan

Terbatas PT Jawa Lily Furniture.

Akta Perubahan terakhir, Akta nomor 02

tanggal 12 Februari 2018 oleh Notaris

Retno Dewi Kartika, SH., M.Kn. yang

telah mendapatkan Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor :

AHU-0003617.AH.01.02.Tahun 2018

tanggal 15 Februari 2018 tentang

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan Terbatas PT Jawa Lily

Furniture dengan Daftar Perseroan

nomor : AHU-0022348.AH.01.11.Tahun

20178 tanggal 15 Februari 2018.

Ruang lingkup kegiatan usaha yang

dijalankan telah sesuai dengan tujuan

persoran terbatas.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri. M

PT Jawa Lily Furniture tidak memiliki

dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin Industri.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan

Halaman 4 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal

13 ayat 9 yang berbunyi : Perusahaan

yang telah memiliki Izin Usaha yang

diterbitkan oleh (a) PTSP Pusat di

BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau

(b) BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP

Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha di

luar sektor perdagangan; sesuai

kewenangannya, tidak wajib memiliki

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

yang diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah.

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun

2017, penetapan izin gangguan di

daerah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Perusahaan Perseroan Terbatas nomor :

13.36.1.31.0030 yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Probolinggo pada tanggal 23

Mei 2017, berlaku sampai dengan 22

Mei 2022.

Pemerintah Republik Indonesia c.q.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara

OSS, menerbitkan NIB 8120000821381

atas nama PT Jawa Lily Furniture,

ditetapkan tanggal 18 Agustus 2018.

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M

a. NPWP 72.143.726.7-602.000 atas

nama PT Jawa Lily Furniture

b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

nomor : S-

12050KT/WPJ.12/KP.0603/2015

tanggal 30 Desember 2015 yang

diterbitkan oleh KPP Pratama

Probolinggo.

Halaman 5 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak (SPPKP) nomor : S-

40PKP/WPJ.12/KP.0603/2016

tanggal 22 Februari 2016 yang

diterbitkan oleh KPP Pratama

Probolinggo.

NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan

Terdaftar (SKT), dan atau Surat

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan

dokumen lainnya.

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M

Terdapat dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UKL-UPL) untuk Industri

meubel (Furniture) PT Jawa Lily

Furniture yang telah mendapatkan

rekomendasi berdasarkan surat Kepala

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah

Kabupaten Probolinggo melalui surat

nomor : 660.05/979/426.111/2017

tanggal 29 Agustus 2017 perihal

Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan

Industri Mebel (Furniture).

Terdapat Tanda Terima Berkas :

Pelaporan Upaya Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Semester II

Periode Bulan Juli s/d Desember Tahun

2018 kepada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Probolinggo.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M

Perusahaan memiliki Izin Usaha Industri

nomor : 530/007/iui/426.116/2017 tanggal

14 November 2017 yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Probolinggo, berlaku sampai dengan 13

November 2022 untuk industri furniture

dari kayu kapasitas 1.000 m3

.

Pemerintah Republik Indonesia c.q.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara

Halaman 6 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


OSS menerbitkan Izin Usaha Industri

kepada PT Jawa Lily Furniture dengan NIB

8120000821381, dikeluarkan tanggal 18

Agustus 2018.

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

N/A

PT Jawa Lily Furniture bukan sebagai

Industri Primer Hasil Hutan sehingga

tidak wajib menyusun dokumen RPBBI.

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A PT Jawa Lily Furniture memiliki Angka

Pengenal Importir – Produsen (API-P)

nomor : 131313555-B yang diterbitkan

oleh Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal (A.n. Menteri

Perdagangan) pada tanggal 18 Agustus

2017. Selama periode November 2018

s/d Januari 2019, PT Jawa Lily Furniture

tidak melakukan kegiatan impor tehadap

produk kayu beserta turunanya.

10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir. N/A

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A

PT Jawa Lily Furniture tidak terdaftar

sebagai anggota kelompok industri dan

tidak melakukan kegiatan sertifikasi

secara berkelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian. M

Seluruh pembelian bahan baku kayu

selama periode November 2018 s/d

Januari 2019 telah dilengkapi dengan

bukti pembelian berupa bukti transfer

bank.

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB). N/A



tidak memiliki hak untuk menggolah kayu

Halaman 7 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


bulat.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Seluruh pembelian bahan baku kayu

selama periode November 2018 s/d

Januari 2019 telah dilengkapi bukti serah

terima kayu berupa dokumen surat jalan

yang ditandatangani pengirim dan

penerima serta dokumen Nota Angkutan

yang sah.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Selama periode November 2018 s/d

Januari 2019, seluruh penerimaan kayu

telah didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah. Realisasi

penerimaan selama periode tersebut

adalah kayu gergajian jenis Mahoni dan

Mindi sebanyak 446.438 keping /

2.145,11 m3

dengan dilengkapi 84

dokumen.

Hasil uji petik menunjukkan bahwa tidak

terdapat perbedaan jenis kayu. Terdapat

kesesuaian jumlah penerimaan bahan

baku kayu gergajian Mahoni dan Mindi

yang tercantum dalam dokumen

angkutan dengan stock/penerimaan kayu

menurut laporan mutasi kayu periode

November 2018 s/d Januari 2019.

Hasil verifikasi auditor menunjukkan

bahwa selama periode 3 bulan terakhir,

perusahaan tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk

kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

N/A


Januari 2019, PT Jawa Lily Furniture tidak

menerima dan mengolah kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

Halaman 8 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri. N/A



menerima dan mengolah kayu limbah

industri.

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

M

Pada periode November 2018 s/d Januari

2019, PT Jawa Lily Furniture menerima

bahan baku yang telah memiliki dokumen

S-LK dengan status aktif.

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI. N/A



tidak wajib menyusun dokumen RPBBI

dan dokumen pendukung RPBBI.

10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB). N/A



melakukan kegiatan impor tehadap

produk kayu beserta turunanya.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A

12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A

13. 2.1.2.d Invoice. N/A

14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

N/A

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya. N/A

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil M

Tersedia tallysheet/laporan produksi.

Tallysheet/laporan awal produksi dapat

memberikan informasi ketelusuran asal

Halaman 9 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


produksi. usul bahan baku.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan.

M


Januari 2019, perusahaan telah

memproduksi 756,21 m3

kayu gergajian

menjadi komponen furniture siap rakit

sebesar 123,57 m3

.

Laporan hasil produksi sesuai dengan

catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat

hubungan yang logis antara input –

output dan rendemen.

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan. M


Januari 2019, jenis produk dan realisasi

produksi sendiri tidak melebihi kapasitas

izin PT Jawa Lily Furniture yang diizinkan.

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan. N/A



menerima dan mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M


Januari 2019, PT Jawa Lily Furniture telah

menyusun Laporan Mutasi Kayu. Laporan

Mutasi Kayu telah sesuai dengan Laporan

Pendukungnya.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A



melakukan penjasaan ke pihak penyedia

jasa/pihak lain.

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).

N/A

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan. N/A

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

N/A

Halaman 10 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


melalui industri penyedia

jasa.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

N/A



melakukan perdagangan atau

pemindahtangan hasil produksi dengan

tujuan domestik.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor. N/A

PT Jawa Lily Furniture memiliki akses

kepabeanan sebagai Importir/Eksportir

dengan nomor referensi : 05.065738

berdasarkan Surat nomor : S-

020642/BC.02/BC-RK.03/2017 tanggal 16

September 2017 perihal Pemberitahuan

Pemberian Akses Kepabeanan dari

Direktorat Teknis Kepabeanan, Dirjen Bea

dan Cukai, Kementerian Keuangan.





tujuan ekspor.

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB). N/A

4. 3.2.1.c Packing List (P/L). N/A

5. 3.2.1.d Invoice. N/A

6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L). N/A

7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

N/A

8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis.

N/A


Januari 2019 PT Jawa Lily Furniture belum

terdapat realisasi penjualan ekspor.

Berdasarkan Izin Usaha Industri nomor :

530/0007/iui/426.116/2017 tanggal 14

November 2017, produk yang dihasilkan

dari bidang usaha tersebut tidak tergolong

dalam kelompok produk yang wajib

verifikasi teknis, sesuai Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia nomor :

Halaman 11 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Perdagangan

nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang

Ketentuan Ekspor Produk Industri

Kehutanan.

9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

N/A


Januari 2019 PT Jawa Lily Furniture belum

terdapat realisasi penjualan ekspor.

Berdasarkan Izin Usaha Industri nomor :

530/0007/iui/426.116/2017 tanggal 14

November 2017, produk yang dihasilkan

dari bidang usaha tersebut tidak tergolong

dalam kelompok produk yang wajib

terkena bea keluar, sesuai Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

nomor : 13/PMK.010/2017 tentang

Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan

Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

N/A





tujuan ekspor serta tidak menerima kayu

dari jenis yang dibatasi perdagangannya.

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan. N/A

PT Jawa Lily Furniture belum memiliki

kewajiban membubuhkan tanda V-Legal

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dikarenakan PT Jawa Lily Furniture belum

mendapatkan kepastian status legalitas

kayu.

Halaman 12 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.

M

PT Jawa Lily Furniture memiliki Prosedur

Keselamatan Kerja yang bertujuan sebagai

pedoman pelaksanaan untuk mencegah

terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat

kerja di pabrik. Perusahaan telah memiliki

organisasi P2K3 yang bertanggung jawab

dalam impementasi pedoman/prosedur K3

yang telah diketahui oleh Pimpinan

Perusahaan.

2. 4.1.1.b Implementasi K3.

M

Perusahaan berkomitmen untuk

mewujudkan lingkungan kerja yang aman

dan sehat dengan menyediakan APAR,

alat pelindung diri (APD), kotak P3K

sebagai pertolongan pertama pada

kecelakaan kerja dan memasang rambu-

rambu K3.

a. APAR yang terdistribusi merata di area

pabrik, masih layak dan berfungsi

dengan baik.

b. Kondisi stock APD dan APD yang

terpakai dalam kondisi baik. Karyawan

yang bekerja menggunakan APD yang

sesuai dengan tingkat resiko pada

masing-masing divisi.

c. Terdapat rambu-rambu K3 diantaranya

papan peringatan “dilarang merokok”

dan papan peringatan “Utamakan

Keselamatan Kerja”, tanda/petunjuk

arah jalur evakuasi dan tanda titik

kumpul.

Halaman 13 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.

M

PT Jawa Lily Furniture memiliki catatan

kecelakaan kerja yang dituangkan dalam

bentuk tabel yang memuat informasi

tanggal kejadian kecelakaan, nama,

jabatan, jam kejadian, uraian kronologis

kejadia kecelakaan kerja, dan uraian

penanganan korban kecelakaan kerja.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan

dan wawancara dengan wakil manajemen

dan karyawan PT Jawa Lily Furniture

diketahui bahwa belum terdapat serikat

pekerja di PT Jawa Lily Furniture.

Perusahaan PT Jawa Lily Furniture

memiliki kebijakan untuk memberikan

kebebasan kepada seluruh pekerja/buruh

PT Jawa Lily Furniture untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan

yang dibuat di atas kertas bermaterai dan

ditandatangani oleh Direktur Perusahaan

(Tuan Hwang Sukhyun) pada tanggal 22

Februari 2019.

5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak – hak

pekerja.

M

PT Jawa Lily Furniture telah menyusun

draft Peraturan Perusahaan dan terdapat

Tanda Terima Surat dari PT Jawa Lily

Furniture Kecamatan Wonomerto nomor :

003/JLP/EKS/II/2018 perihal Permohonan

Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah

Kabupaten Probolinggo.

6. 4.2.3 Pekerja yang masih di

bawah umur.

M

Berdasarkan data karyawan PT Jawa Lily

Furniture, perusahaan mempekerjakan 29

Orang karyawan perusahaan dan 317

orang karyawan outsourcing. Dari total 346

orang karyawan tesebut, tidak terdapat

vTtustndo (crtficaiion


FVLK-17 Rev. M A5|AU2A19

pekeria yimg masih di bawah umur / tidaksesuai dergan ketentuan.

Keterangan:M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable

1..

22 Maret2019Trustindo Prima Karya

Halaman l4dari 14

Documents

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · 2019. 3. 23. · OSS menerbitkan Izin Usaha Industri kepada PT Jawa Lily Furniture dengan NIB 8120000821381, dikeluarkan tanggal 18 Agustus