Embed Size (px)
Citation preview
RESPON PENGURUS FORUM ORGANISASI ZAKAT TERHADAP
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Oleh:
M. Yudistira Kusuma NIM:109053000036
KONSENTRASI MANAJEMEN ZIS DAN WAKAF
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1434 H./2013 M.
RESPON PENGURUS FORUM ORGANISASI ZAKAT TERHADAP
UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom,I)
Oleh
M. Yudistira Kusuma
109053000036
NIP: 19640428 199303 1 002
KONSENTRASI MANAJEMEN ZISWAF
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2013
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Tangerang, 25 Mei 2013
M. Yudistira Kusuma
iv
ABSTRAK
Nama : M. Yudistira Kusuma
Nim : 109053000036
Judul : Respon Pengurus Forum Organisasi Zakat terhadap Undang
Undang No.23 Tahun 2011 Tengan Pengelolaan Zakat
Disahkannya UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat justru
menimbulkan banyak perdebatan yang masif diantara pegiat zakat dan orang-
orang yang terlibat di dalamnya. Termasuk Forum Organisasi Zakat sebagai
asosiasi lembaga pengelolaan zakat. Kepercayaan terhadap Undang-Undang
Pengelolaan Zakat (UUPZ) yang baru akan membawa kabar baik dalam
pengelolaan perzakatan di Indonesia justru menimbulkan polemik di sana-sini.
Dalam penelitian ini, hanya dibatasi pada responden dari 4 anggota
pengurus FOZ sebagai sample penelitian ini, dimana penelitian ini respon yang
diteliti hanyalah sebatas aspek respon kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Sedangkan perumusannya adalah Bagaimanakah respon (kognitif, afektif dan
psikomotorik) pengurus(tahun 2012-2014) Forum Organisasi Zakat terhadap
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimana dalam
pengumpulan datanya melalui wawancara dan data-data tertulis, sedangkan subjek
dalam penelitian ini adalah pengurus Forum Organisasi Zakat dan objek penelitian
ini adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Sedangkan tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui,
respon pengurus FOZ terhadap Undang-Undang baru No. 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat pada masyarakat saat ini.
Berdasarkan hasil penelitian, responden banyak yang menolak isi dari
Undang-Undang No.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Melalui
klarifikasi dari tiga katagori respon, pertama, respon kognitif : di mana seluruh
responden mengetahui secara umum isi tentang Undang-Undang Pengelolaan
Zakat baru tersebut. Kedua, aspek afektif : responden ada yang kecewa dan tidak
setuju dengan isi dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat terbaru. Dan ketiga,
respon psikomotorik : melalui judicial review atau uji materiil responden menolak
Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru.
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulilah, untaian kata syukur penulis haturkan kepada sang pencipta
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi
ini. Shalawat seiring salam senantiasa terhaturkan kepada panutan umat, Nabi
Muhammad S.A.W. yang selalu kita harapakan syafaatnya kelak.
Skripsi ini penulis ajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana komunikasi
Islam (S.Kom.I). tentu hal ini tidak akan luput dari bimbingan dan arahan dari
berbagai pihak. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan
optimal. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis haturkan ucapan
terimakasih kepada Kedua Orang Tua yang tidak pernah bosan memberi dorongan
dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Bukan hanya dorongan yang
bersifat non materi, namun dorongan yang berbentuk materipun tidak pernah lupa
kedua orang tua berikan. Semua yang telah mereka lakukan tidak bisa penulis
balas dengan apapun kecuali Allah yang akan membalasnya. Dan penulis juga
haturkan terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. H. Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Drs. Wahidin
Saputra, MA selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H.
Mahmud Jalal, MA, selaku Pembantu Dekan Bidang Administrasi, Bapak
Drs Study Rizal LK, MA selaku Pembantu Dekan Bidang
Kemahasiswaan.
2. Bapak Drs. Cecep Castrawijaya, MA dan Bapak Mulanasir, S.Pd, MM
selaku ketua dan sektretaris Program Studi Manajemen Dakwah sekaligus
menjadi penguji sidang skripsi ini.
3. Bapak Drs Study Rizal LK, MA selaku pembimbing skripsi yang dengan
sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga
selesai skripsi ini.
4. Para dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu komunikasi beserta seluruh
civitas akademikia, yang telah memberikan sumbangsih wawasan
ii
keilmuan dan bimbingan selam penulis berada dalam masa-masa
perkuliahan.
5. Para pengurus Forum Organisasi Zakat yang telah banyak membantu
dalam meyelesaikan skripsi ini. Khususnya kepada Bpk. Sabeth
Abilawa,Bambang Suherman, Bapak Anwar Sani dan Ibu Nana Mintarti.
Juga kepada informan diluar Forum Organisasi Zakat sepertiBapak Zen
selaku motivatir dan penulis buku tentang zakat dan Bapak Arif sebagai
ketua IMZ.
6. Wakmena dan Pakmena terima kasih atas dukungan moral dan moril serta
nasihat-nasihatnya selama saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah.
7. Teteh Hilda terima kasih atas sebesar-besarnya atas bantuan sharing ide,
bantuan koreksi, dan masih banyak lagi. Semoga allah yang membalas
kebaikanmu.
8. Kepada rekan dan sahabat penulis dari Jurusan Manajemen Dakwah dan
umumnya teman-teman di Fakultas Dakwah yang telah banyak membantu
dalam menyelesaikan skripsi ini. Hususnya penulis haturkan terimakasih
kepada Syarifudin, Imroatus Solati, Eneng Herawati, Faizah, Hana Kafiah,
Fani Fadillah, Siti Kholisah, Sinta Rusmiati, Aditya Yudho Negoro,
Nasrullah, Amanda Harry, Musap Umair, Ulil Absar, Jaelani Firdaus, Cep
Husni, Komariah, Nur Aifah, Ajeng Retno, Raditya Pradiptassa, Slamet
Nurmawanto dan teman-teman yang selalu menemani penulis setiap
harinya, baik langsung dan tidak langsung,
9. Juga Abang Sammy,Refita, Adit, Puji, Farabi, Erni, Lisfa, Lina, Agus
Wahyudi juga saya ucapkan banyak terima kasih atas support dan
bantuannya dan untuk yang lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya.
Dan akhir kata dari penulis, semoga setiap usaha dan upaya yang telah
membantu dalam penyusunan skripsi ini, mendapatkan kebaikan yang setimpal
dan mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat untuk berbagai pihak.
iii
Ciputat, 24 Mei 2013
Penulis,
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
ABSTRAK............................................................................................................ iv
DAFTAR ISI ........................................................................................................ v
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang......................................................................................... 1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah ........................................................ 4
C. Tujuan dan manfaat Penelitian ................................................................ 4
D. Metode Penelitian ................................................................................... 5
E. Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 7
F. Sistematika Pembahasan .......................................................................... 8
BAB II Landasan Teoritis
A. Ruang Lingkup Respon
1. Pengertian Respon........................................................................... 10
2. Proses Terjadinya Stimulus-Respon................................................. 11
3. Jenis-Jenis Respon............................................................................ 13
4. Respon Kognitif, Afektif, Psikomotorik............................................. 14
5. Faktor-FaktorTerbentuknyaRespon ................................................. 16
B. Organisasi Pengelolaan Zakat
1. Pengertian Organisasi.................................................................... 17
vi
2. Organisasi Pengelolaan Zakat........................................................ 18
a. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat..................................... 18
b. Urgensi Lembaga Pengelolaan Zakat...................................... 20
c. Macam-Macam Organisasi Pengelolaan Zakat....................... 21
d. Tujuan Organisasi Pengelolaan Zakat ..................................... 22
e. Sistem Pengelolaan................................................................. 23
3. Undang-Undang .............................................................................. 26
BAB III Gambaran Umum Forum Organisasi Zakat
A. Sejarah Awal Berdirinya Forum Organisasi Zakat................................. 29
B. Arah Kebijakan Program Forum Zakat Periode 2012-2015..................... 31
C. Sususan Pengurus Forum Zakat Periode 2012 – 2015 ............................ 34
D. Lembaga Pengelolaan Ziswaf yang terdaftar di Forum Organisasi
Zakat........................................................................................................ 36
BAB IV Hasil Temuan
A. Respon Kognitif Terhadap UU No. 23/2011 ............................................ 39
B. Respon Afektif Terhadap UU No. 23/2011 .............................................. 46
C. Respon Psikomotorik Terhadap UU No. 23/2011 .................................... 50
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................................. 56
vii
B. Saran-saran ............................................................................................. 57
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 58
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Agama Islam memiliki lima pilar yang diketahui atau biasa disebut dengan
rukun Islam yang salah satu diantaranya adalah zakat. Berbeda dengan pilar-pilar
lainnya, zakat memiliki dua dimensi yang mendasar. Pertama, dimensi ibadah
(ritual) sebagai tanda penghambaan kepada Allah swt sekaligus sebagai pembersih
harta dan jiwa. Kedua, dimensi sosial dimana sebagai tanda kepedulian terhadap
sesama, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan sosial. Hal
inilah yang membuat zakat menjadi kewajiban sosial yang bersifat ibadah.
Namun fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat muslim di Indonesia
saat ini, bahwa mereka sangat mementingkan soal ibadah, sehingga kriteria muslim-
tidaknya seseorang yang umum adalah patuhnya seseorang dalam melaksanakan
ibadah, terutama shalat, puasa dan haji. Namun yang mengherankan adalah zakat
tidak termasuk dalam ibadah yang sama pentingnya dengan shalat, puasa dan haji.
Di antara penyebabnya menurut Harun Nasution hal ini disebabkan karena di
kalangan masyarakat terdapat pengertian bahwa kewajiban hamba terbatas pada
pengabdian terhadap Tuhan (ibadah syakhsiah) dan tidak termasuk pengabdian
terhadap manusia dan masyarakat (ibadah ijtima'iyyah). Padahal pengulangan
perintah zakat dalam Al-Quran menunjukan bahwa kewajiban zakat itu merupakan
kewajiban agama yang harus diyakini dan dilaksanakan sehingga tidak ada peluang
untuk diingkari.
Dalam teori ketatanegaraan Islam, pengelolaan zakat diserahkan kepada
waliyul amr yang dalam konteks ini adalah pemerintah, sebagaimana perintah Allah
dalam firman-Nya "khud min amwalihim" (ambillah sedekah zakat dari harta
mereka) (Q.S. At-Taubah :103). Para fukaha menyimpulkan ayat ini, bahwa
2
kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat
dilakukan oleh pemerintah.1
Kelahiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Zakat telah merubah secara drastis dunia per-zakat-an di Indonesia. Legalisasi
Lembaga Amil Zakat sebagai representasi masyarakat menjadi faktor penentu
utama perubahan fundamental tersebut. Dalam kurun kurang dari 10 tahun, dana
sosial Islam, terutama zakat, telah berubah dari pengelolaan 'Seputar Ramadhan' dan
untuk 'kebutuhan sosial' fakir miskin, kini menjadi sebuah kegiatan yang
menghasilkan tidak saja layanan sosial gratis atau hal-hal yang bersifat konsumtif
tetapi juga menjadi sebuah kegiatan yang bersifat produktif dan tentu saja
pemberdayagunaan dana zakat ini tidak hanya menyentuh sektor ekonomi sosial
saja tetapi juga menyentuh sektor pendidikan baik di perkotaan hingga di berbagai
pelosok Indonesia.
Sejatinya, zakat merupakan ranah pemerintah. Namun di Indonesia telah
terjadi kecelakaan sejarah dan itu masih berlaku hingga saat ini. Di Indonesia zakat
dikelola oleh dua unsur: pemerintah dan masyarakat. Lembaga pengelolaan zakat
yang dibentuk oleh pemerintah disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ),
sedangkan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dikenal dengan Lembaga Amil
Zakat (LAZ).
Dalam teknis yang berbeda, LAZ dan BAZ mengembangkan program yang
sama. Pendidikan, santunan sosial dan ekonomi. Program-program tersebut
nantinya akan dikomunikasikan kepada muzakki dan calon muzakki. Tanpa
komunikasi yang terjalin terhadap LAZ lainnya atau BAZ, satu dari dua kondisi
berikut mudah ditemukan atau diamati. Pertama, satu calon muzakki menerima
tawaran dari dua atau lebih LAZ dan yang kedua, satu wilayah mendapatkan
perhatian lebih, wilayah yang lain tidak mendapatkan perhatian yang memadai.
1Aflah, Kuntarno Noor, Tajang, Mohd Nasir. Zakat dan Peran Negara. (Jakarta : Forum Organisasi Zakat,
2006), h. 20
3
Jarang sekali BAZ dan LAZ menampilkan gagasan yang mensinergikan
antar lembaga satu sama lain. Indikasi yang dapat dicermati adalah adanya perang
iklan atau spanduk. Meski tidak banyak, saling menampilkan kelemahan lembaga
lain namun dari pencapaian yang demikian besar, hampir tidak ditemukan
koordinasi untuk distribusi, baik dari sebaran program maupun wilayah. Sehingga
jika dibiarkan hal ini akan mengakibatkan sulitnya dijumpai dua lembaga pengelola
zakat yang mampu membangun komunikasi dan kerjasama pada lingkup yang lebih
luas dan mendasar.
Melihat dinamika perubahan yang terjadi pada masyarakat dewasa inilah,
membuat pemerintah agaknya berpikir kembali untuk mengorganisir dana zakat
agar lebih tersentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat.
Dalam hal ini Forum Organisasi Zakat (FOZ) memiliki tanggapan lain
dalam menyikapi masalah-masalah yang terjadi mengenai masalah zakat di
Indonesia.
FOZ merupakan lembaga yang memayungi keberadaan Lembaga
Pengelolaan Zakat (LPZ). Keberadaan FOZ sangat strategis sebab FOZ berperan
sebagai lembaga konsultatif koordinatif. Fungsi FOZ menjalin kekuatan antar LPZ,
baik yang dibentuk pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk bisa bekerja sama
dalam memaksimalkan pengelolaan dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS). Di samping
itu, diharapkan dapat mengatasi konflik yang mungkin tumbuh di antara anggota.
Bahkan FOZ juga harus mampu menjadi lembaga yang memiliki power untuk
memperjuangkan kebutuhan anggota.
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan
judul “Respon Pengurus Forum Organisasi Zakat terhadap Undang-Undang
No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”
4
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya serta
mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi
penelitian ini hanya pada Respon Pengurus Forum Organisasi Zakat terhadap
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Adapun
Pengurus Forum Organisasi Zakat yang diteliti hanya terdiri dari 4 pengurus dari
26 pengurus Forum Organisasi Zakat. Respon dalam penelitian ini berkaitan
dengan Kognisi, Afeksi, dan Psikomotorik.
Sedangkan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini dapat
dirumuskan secara umum adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah respon
pengurus(tahun 2012-2014) Forum Organisasi Zakat terhadap Undang-Undang No.
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?”
Rumusan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
1. Bagaimana respon kognitif pengurus Forum Organisasi Zakat terhadap
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana respon Afektif pengurus Forum Organisasi Zakat terhadap
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
3. Bagaimana respon Psikomotorik pengurus Forum Organisasi Zakat
terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui, respon
pengurus FOZ terhadap Undang-Undang baru No. 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat pada masyarakat saat ini, adapun tujuan lainnya adalah untuk
mengetahui aspek kognisi, afeksi, dan psikomotorik dari respon FOZ terhadap
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
5
Sedangkan manfaat dari penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis
Hasil laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
dalam tambahan informasi dan pengetahuan bagi akademisi dan pihak
lainnya, mengenai respon pengurus FOZ terhadap Undang-Undang baru No.
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia,baik dalam aspek
kognisi, afeksi dan psikomotorik.
2. Manfaat praktisi
Hasil dari laporan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
masukan dan saran yang bermanfaat, sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan dalam pengimplementasian Undang-undang baru No.23 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Zakat di ke depannya nanti.
D. Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan peneliti adalah deskriptif-kualitatif serta data-
data pendukung seperti buku-buku tertulis dan sebagainya. Maksudnya adalah
peneliti berusaha untuk eksplorasi serta menganalisa respon pengurus Forum
Organisasi Zakat baik dalam aspek kognisi, afeksi, dan psikomotorik terhadap
Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
1. Sumber Data
a. Primer yakni sumber data-data yang diperoleh secara langsung dari
responden melalui wawancara. Dalam hal ini peneliti mewawancarai empat
pengurus FOZ : M. Anwar Sani (Wakil Sekjend), Sabeth Abilawa (Ketua
Bidang Advokasi dan Pengawasan), Bambang Suherman (Sekretaris
Jendral), Nana Mintarti (Sekretaris Bidang Advokasi dan Pengawasan.
6
Adapun alasan peneliti memilih empat pengurus ini sebagai sample
penelitian karena Bambang Suharman dan M. Anwar Sani merupakan
susunan pertama setelah Ketua Umum dan Wakil ketua di Forum Organisasi
Zakat. Sedangkan Sabeth Abilawa dan Nana Mintarti sebagai ketua dan
sekretaris bidang advokasi dan pengawasan, karena bidang pekerjaan
mereka berhubungan dengan ranah hukum tentang undang-undang
pengelolaan zakat.
b. Sekunder yakni sumber data-data yang diperoleh dari laporan-laporan yang
dikeluarkan Forum Organisasi Zakat serta diperoleh dari literatur
kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, koran, serta sumber lainnya yang
berkaitan dengan materi penelitian ini.
2. Metode Pengumpulan Data
a. Pengamatan terlibat
Observasi ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung
pada pengurus Forum Organisasi Zakat. Hal ini guna mengetahui keadaan
yang sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan
masalah penelitian.
b. Wawancara mendalam (Depth Interview)
Peneliti akan mewawancarai 4 pengurus Forum Organisasi Zakat
sebagai sample serta orang orang yang terlibat yang dapat menjabarkan isu
permasalahan yang menyangkut penelitian ini. Dimana sebagai tambahan
saya mewawancarai 2 orang di luar pengurus Forum Organisasi Zakat
seperti Arif Haryono (pimpinan IMZ) dan Muhammad Zen (motivator dan
penulis buku tentang zakat).
7
c. Dokumentasi
Dokumentasi di sini ialah data yang berupa arsip, data-data tertulis
seperti buku, majalah, dan sebagainya yang dimiliki oleh lembaga tersebut
dan lain sebagainya.
d. Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif
kualitatif, di dalamnya dilakukan pengkatagorian sesuai dengan penelitian
respon yang terdiri dari aspek kognisi, afeksi, dan psikomotorik.
3. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian ini berada kantor FOZ di Jl. Lenteng Agung Raya No.
60, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kantor Dompet Dhuafa di Ciputat, kantor IMZ di
Ciputat dan Kantor Darul Quran di Ciledug. Sedangkan untuk waktu
penelitiannya menghabiskan waktu selama 3 bulan sejak tanggal 12 Februari
sampai dengan tanggal 12 Mei.
E. Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembelajaran dan perbandingan
dengan penelitian sebelumnya terutama yang berbasis dengan Undang-Undang
Pengelolaan Zakat. Diantaranya skripsi pertama berjudul, “Telaah Kritis atas
wewenang badan Amil Zakat dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat”, yang ditulis oleh Syamsul Rizal Marzuki
(104043201378) Jurusan PMH (2004) dalam tulisannya lebih membahas pada
kewenangan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
sebatas mengatur pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan zakat dan
pendayagunaan zakat, penulis juga mengkritisi tentang tidak memberikannya
kewenangan secara penuh dalam pengelolaan zakat, seperti kewenangan untuk
8
mengambil secara paksa bagi muzzaki yang tidak mampu membayar zakat atau
memberikan sangsinya, pengaturan pemberian sangsi hanya diberikan kepada
pengelola zakat yang melakukan pelanggaran, sedangkan mekanisme penjatuhan
sangsi tersebut tidak dijelaskan secara rinci.
Kedua, “Perbandingan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat” yang ditulis oleh Muhammad Tajuddin
(105043201338) Jurusan PMH Fakultas Syariah UIN Jakarta. Dalam tulisannya
lebih membahas perbandingan-perbandingan dan persamaan-persamaan tentang
pengaturan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 di mana untuk mengetahui apa saja yang diamandemenkan
di undang-undang terbaru yakni Undang-Undnag Nomor 23 tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat.
Adapun setelah mempelajari kedua skripsi tersebut penulis tertarik serta
memberanikan diri untuk membahas skripsi dengan judul “Respon pengurus
Forum Organisasi Zakat terhadap UU No. 23 tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat" karena subjek yang diteliti belum ada satupun yang
membahas judul yang penulis teliti.
F. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah, dan sekaligus agar pembahasan dapat dilakukan
secara terarah dan sistematis, maka penulis membagi atas lima bab. Kelima bab
tersebut secara rinci sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Penulis mengurai beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini, pada
bagian awal diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam
mengumpulkan data, dan diakhiri dengan uraian tentang sistematika penulisan.
9
Bab II: Landasan Teoritis
Membahas tentang definisi-definisi judul penelitian baik ditinjau dari
etimologi maupun terminologi yang bersandar dari kepustakaan yang rajih. Yakni
mengenai pengertian respon dan jenis-jenis dari respon tersebut, juga menjelaskan
tentang organisasi pengelolaan zakat dan sebagainya.
Bab III : Profil Forum Organisasi Zakat
Pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum mengenai Forum
Organisasi Zakat, mulai dari sejarah berdirinya, visi-misi, tugas-tugas, kegiatan, dan
lain sebagainya.
Bab IV : Hasil Temuan
Bab ini merupakan bab inti dari penelitian dimana penulis akan membahas
respon kognisi, afeksi dan psikomotorik anggota Forum Organisasi Zakat terhadap
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, serta analisis-
analisis mengenai respon dari FOZ tersebut.
Bab V: Penutup
Merupakan bab akhir, dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan
dari seluruh pembahasan sebelumnya dan sekaligus menjawab permasalahan pokok
yang dikemukakan sebelumnya, dan kemudian penulis mengemukakan saran-saran.
10
BAB II
LANDASAN TEORITIS
A. Ruang Lingkup Respon
1. Pengertian Respon
Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan disebutkan bahwa respon
adalah reaksi psikologis-metabolik terhadap tibanya suatu rangsangan; ada
yang bersifat otonomis seperti refleks dan reaksi emosional langsung, ada
pula yang bersifat terkendali.1
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa respons
adalah tanggapan, reaksi, jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang
terjadi.2
Dalam Kamus Ilmiah Serapan, respons dapat diartikan sebagai reaksi
terhadap suatu rangsangan; tanggapan; jawaban.3 Merespon adalah meladeni,
melayani membalas (surat), membidas, menanggapi, menangkis (kecaman),
mengindahkan, menimpali, menjawab, menyambut; memenuhi (panggilan),
menemui.4
Menurut Poerwadarminta, respon diartikan sebagai tanggapan reaksi
dan jawaban.Respon akan muncul dari penerima pesan setelah sebelumnya
terjadi serangkaian komunikasi.5
1 Save D. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Lembaga Pengkajian dan
Kebudayaan Nusantara, 1997), h. 964. 2 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), edisi ke-2, h.
838. 3 AKA Kamarulzaman dan M. Ahlan Y. Al-Barry, Kamus Ilmiah Serapan Disertai Entri
Tambahan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, (Yogyakarta: Absolut, 2005), h. 606. 4 Eko Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2006), h. 526. 5 Poerwadarminta, Psikologi Komunikasi, (Jakarta: UT, 1999), cet. Ke-3, h. 43.
11
Menurut Ahmad Subandi, respon adalah sebagai istilah umpan balik
(feed back) yang memiliki peran atau pengaruh besar baik atau tidaknya suatu
komunikasi.6
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa respon terbentuk
dari proses rangsangan atau pemberian aksi atau sebab terhadap suatu
peristiwa yang berujung pada hasil kreasi dan akibat dari proses rangsangan
tersebut.
2. Proses Terjadinya Stimulus-Respon
Teori SOR sebagai singkatan dari Stimulus-Organism-Response. Teori
S-O-R berasal dari psikologi kemudian menjadi teori komunikasi. Kalau
kemudian menjadi teori komunikasi juga tidak mengherankan,karena objek
material dari psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang
jiwanya meliputi komponen-komponen, sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi
dan konasi.7
Dalam proses komunikasi berkenaan dengan sikap adalah aspek
“How” bukan “What” atau “Why”,How To Change The Attitude, bagaimana
mengubah sikap komunikan dalam proses perubahan sikap. Stimulus atau
pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau ditolak.
Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan.
Menurut teori ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus
terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan
memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi. Jadi unsur-
unsur dalam model ini adalah:
a. Pesan (Stimulus, S)
b. Komunikan (Organism, O)
6 Ahmad Subandi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), cet. ke- 19, h. 50.
7 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2003), cet. 3 h. 254.
12
c. Efek (Respone, R)8
Prof. Dr. Ma’rifat dalam bukunya; “Sikap Manusia, Perubahan serta
Pengukurannya”, mengutip pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang
mengatakan bahwa dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variable penting,
yaitu:
a. Perhatian
b. Pengertian
c. Penerimaan
Gambar teori S-O-R9
Gambar di atas menunjukan bahwa perubahan sikap bergantung pada
proses yang terjadi pada individu. Stimulus atau pesan yang disampaikan
8Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2003) cet. 3, h. 254. 9Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2003) cet. 3 h. 254
Organisme :
Perhatian
Pengertian
Penerimaan
Stimulus
Response
(Perubahan Sikap)
13
kepada komunikan mungkin diterima atau mungkin ditolak. Komunikasi akan
berlangsung jika ada perhatian dari komunikan.10
Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan komunikan
inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan mengolah dan
menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap.11
Prinsip stimulus respon pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar
yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulti tertentu.
Dengan demikian seseorang dapat mengharapkan atau memperkirakan suatu
kaitan erat antara pesan-pesan media dan reaksi audien. Elemen-elemen utama
dari teori ini adalah pesan stimulus, seseorang atau receiver (organism) dan
efek (respon).12
3. Jenis-Jenis Respon
Respon akan terjadi karena beberapa hal. Terjadinya respon akan
sangat tergantung dengan penyebab yang menimbulkannya.
Menurut Jalaludin Rahmat, Respon terbagi atas tiga bagian yaitu:
a. Respon kognitif yaitu respon yang timbul setelah adanya pemahaman
terhadap sesuatu yang terkait dengan informasi atau pengetahuan.
Terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui atau dipersepsi
oleh khalayak
b. Respon afektif yaitu respon yang timbul karena adanya perbuahan
perasaan terhadap sesuatu yang terkait dengan emosi, sikap dan nilai.
Timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau
dibenci khalayak
10
Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2003)cet. 3 h. 255 11
Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2003) cet. 3 h. 256. 12
S. Djuarsa Sendjaya, Teori Komunikasi, (Jakarta : Univ. Terbuka), cet. 9 h. 514.
14
c. Respon konatif yaitu respon yang berupa tindakan, kegiatan atau
kebiasaan yang terkait dengan perilaku nyata. Merujuk pada perilaku
nyata yang dapat diamati; yang meliputi pola tindakan, kegiatan, atau
kebiasaan berperilaku.13
Dalam hal ini Abu Ahmadi menerangkan, berdasarkan indera yang
dipakainya tanggapan terbagi menjadi lima macam :
“Menurut indera yang digunakan, tanggapan dapat dibagi menjadi
lima macam, yaitu: (1) tanggapan pengadilan, (2) tanggapan baru, (3)
tanggapan pengecap, (4) tanggapan pendengaran dan (5) tanggapan peraba.
Menurut ikatannya, tanggapan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :
tanggapan keberadaan dan tanggapan pengamatan”14
Sedangkan menurut Alisuf Sabri, dari segi bentuknya tanggapan dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1. Tanggapan kenangan, yaitu sekadar reproduksi dari pada
pengamatan-pengamatan di masa lampau.
2. Tanggapan khayal, yaitu seolah-olah hasil baru. Tetapi meskipun
demikian sebenarnya tanggapan khayal itu tidak sepenuhnya baru
sifatnya. Tanggapan khayal itu dibentuk dengan menggunakan
kesan atau pengalaman lama; hanya saja telah disusun oleh daya
khayalnya sebagai sesuatu yang baru keadaan atau bentuknya.15
4. Respon Kognitif, Afektif, Psikomotorik
a. Aspek Kognitif
13
Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h.
218. 14
Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: Bulan Bintang 1982), h. 36. 15
Alisuf Sabri, Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,
1993), h. 60.
15
Kawasan kognitif merupakan kawasan yang berkaitan dengan
aspek-aspek intelektual atau berpikir/nalar. Di dalamnya mencakup
pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan
(application), penguraian (analyze), pemaduan (synthesis), dan
penilaian (evaluation).16
Komponen respon evaluatif kognitif adalah gambaran tentang
cara seseorang dalam mempersepsi objek, peristiwa, atau situasi
sebagai sasaran sikap. Komponen ini adalah pikiran, keyakinan atau
ide sesesorang tentang suatu objek. Dalam bentuk yang paling
sederhana, komponen kognitif adalah kategori-kategori yang
digunakan dalam berpikir.17
b. Aspek Afektif
Kawasan afektif yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-
aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap
moral dan sebagainya. Di dalamnya mencakup penerimaan
(receiving/attending), sambutan (responding), tata nilai (valuing),
pengorganisasian (organization), dan karakterisasi (characterization).18
Komponen respons evaluatif afektif dari sikap adalah
perasaaan atau emosi yang dihubungkan dengan suatu objek sikap.
Perasaan atau emosi meliputi kecemasan, kasian, benci, marah,
cemburu atau suka. 19
c. Aspek Psikomotorik
16
Solichin, Mohammad Muchlis. Psikologi Belajar: Aplikasi Teori-Teori Belajar Dalam Proses
Pembelajaran (Yogyakarta: Suka Press, 2012), h. 86 17
Hanurawan, Fattah, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya)
2010 h. 65 18
Solichin, Mohammad Muchlis. Psikologi Belajar: Aplikasi Teori-Teori Belajar Dalam Proses
Pembelajaran (Yogyakarta: Suka Press, 2012), h. 87 19
Hanurawan, Fattah, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya)
2010 h. 65
16
Kawasan psikomotorik yaitu kawasan yang berkaitan dengan
aspek-aspek keterampilan yang melibatkann fungsi sistem syaraf dan otot
(neuronmuscular system) dan berfungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari
kesiapan (set), peniruan (imitation), membiasakan (habitual),
menyesuaikan (adaptation), dan menciptakan (origination).20
Dapat diambil kesimpulan terdapat tiga komponen sikap atau
respon seseorang terhadap suatu objek. Tiga komponen tersebut adalah
kognitif, afektif dan psikomotorik dimana melalui ketiga komponen itu
secara bertahap, merupakan penentu sikap seseorang terhadap objek
tertentu.
5. Faktor-Faktor Terbentuknya Respon
Sejak lahir manusia sudah dapat menerima stimulus dan sekaligus
dituntun untuk menjawab dan mengatasi semua pengaruh yang ada dalam
dirinya, semua itu dilakukan untuk mengembangkan semua fungsi alat
inderanya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Seperti yang
dikatakan Bimo Walgito, “Alat indera itu penghubung antara individu
dengan dunia luarnya”.21
Tanggapan atau respon yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika
terpenuhi faktor penyebabnya. Menurut Bimo Walgito, terdapat dua faktor
yang menyebabkan individu melakukan respon, yaitu:
a. Faktor Internal, yaitu faktor yang ada pada diri individu. Manusia
terdiri dari dua unsur, yaitu : jasmani dan rohani, maka seseorang
yang mengadakan tanggapan terhadap sesuatu stimulus tetap
dipengaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila
terganggu salah satu unsur tersebut, maka akan melahirkan respon
20
Solichin, Mohammad Muchlis. Psikologi Belajar: Aplikasi Teori-Teori Belajar Dalam Proses
Pembelajaran (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 87 21
Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: UGM, 1996), h. 53.
17
yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan
respon, atau akan berbeda responnya tersebut diantara satu orang
dengan yang lainnya.
b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini
biasa dikenal juga dengna faktor stimulus. Faktor ini berhubungan
dengan objek yang diamati, sehingga menimbulkan stimulus,
kemudian stimulus tersebut sampai pada indera yang
menggunakannya.22
Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap individu dapat mengamati
sesuatu hal atau menanggapi suatu kegiatan yang timbul akibat adanya
stimulus dari alat indera yang dimilikinya, sehingga timbul suatu bayangan
yang tertinggal dalam ingatan pada tiap individu tersebut setelah adanya
pengamatan dan dapat ditimbulkan kembali sebagai jawaban dan tanggapan.
B. Organisasi Pengelolaan Zakat
1. Pengertian Organisasi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia organisasi adalah kesatuan
(susunan) yang terdiri atas bagian-bagian (orang) dalam perkumpulan dsb
untuk tujuan tertentu, atau kelompok kerja sama antara orang-orang yang
diadakan untuk mencapai tujuan bersama.
Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai
berikut :
Defenisi lain dari Stephen P. Robbins adalah bahwa organisasi
merupakan kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan
sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang
22
Bimo Walgito, Psikologi Belajar, (Jakarta: Reneka Cipta, 1997), h. 6.
18
relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok
tujuan.23
Sedangkan menurut Stoner; Organisasi adalah suatu pola hubungan-
hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer
mengejar tujuan bersama.24
Untuk menyederhanakan defenisi dari organisasi itu sendiri, terdapat
beberapa karakteristik organisasi. Organisasi : (1) mempunyai tujuan tertentu
dan merupakan kumpulan berbagai manusia; (2) mempunyai hubungan
sekunder (impersonal); (3) mempunyai tujuan yang khusus dan terbatas; (4)
mempunyai kegiatan kerjasama pendukung; (5) terintegrasi dalam sistem
sosial yang lebih luas; (6) menghasilkan barang dan jasa untuk
lingkungannya; dan (7) sangat terpengaruh atas setiap perubahan
lingkungan.25
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah
suatu wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang untuk bekerja bersama-
sama dan merealisasikan tujuannya.
2. Organisasi Pengelolaan Zakat
a. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat
Menurut Yusuf Qurdhawi dalam bukunya, fiqhu zakat,
menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil atau
pengelola zakat harus memiliki beberapa syarat sebagai berikut:
1) Beragama Islam. Karena zakat adalah salah satu rukun Islam,
maka sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini
diurus oleh sesama muslim.
23
Stephen P. Robbins, Teori Organisasi: Struktur Desain, dan Aplikasi, alih bahasa, Jusuf
Udaya (Jakarta: Arcan,1994), h. 4. 24
http://akmal-aria.blogspot.com/2012/11/definisi-organisasi.html 25
Alo Liliweri, Sosiologi Organisasi, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 24.
19
2) Mukallaf. Yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang
siap menerima tanggung jawab.
3) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena
berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan
rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat jika
lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini
diwujudkan dalam bentuk transparan (keterbukaan) dalam
menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan
juga ketepatan penyaluran sejalan dengan ketentuan syari’at
Islamiyyah.
4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan
ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan
dengan zakat kepada masyarakat.
5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-
baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting, akan
tetapi harus ditunjang kemampuan dalam melaksanakan tugas.
Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan
menghasilkan kinerja yang optimal.
6) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.26
Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Zakat lembaga zakat harus memiliki
persyaratan teknis antara lain sebagai berikut:
a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan
b. Islam yang mengelola bidang pendidikan,dakwah, dan sosial;
c. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
d. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
e. Memiliki pengawas syariat;
f. Organisasi;
26
Didin,Zakat dalam perekonomian Modern, (Depok : Gema Insani, 2004) h. 171-173.
20
g. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia organisasi melaksanakan
kegiatannya;
h. Bersifat nirlaba;
i. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi
kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariah dan diaudit
keuangan secara berkala.27
Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan
transparansi dari tiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian,
diharapkan akan semakin bergairahnya muzzaki menyalurkan zakatnya
melalui lembaga pengelola zakat.
b. Urgensi Lembaga Pengelolaan Zakat
Pelaksanaan zakat di dasarkan pada firman allah swt yang
terdapat dalam surah at-Taubah: 60,
إوما الصدقات للفقزاء والمساكيه والعامليه عليها والمؤلفة قلىبهم وفي الزقاب والغارميه
وفي سبيل الله وابه السبيل فزيضة مه الله والله عليم حكيم
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf
yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang
yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam
perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Juga dalam firman Allah swt dalam surah at-taubah : 103
خذ مه أمىالهم صدقة تطهزهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صالتك سكه لهم والله سميع
عليم
27
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakatbagian keempat pasal
18.
21
"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi
yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa
keuntungan, antara lain:
Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar
zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat
apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat
dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada
suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam
semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika
zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun
secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan
terabaikan hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat,
terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit
diwujudkan.28
c. Macam-macam Organisasi Pengelolaan Zakat
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat. Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia terdiri
dari 2 macam yaitu :
1) Badan Amil Zakat
Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut
BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat
secara nasional. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat,
28
Didin, Zakat dalam perekonomian Modern, (Depok : Gema Insani, 2004) h.126
22
dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang
berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan
BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang
pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung
jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan
lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat
secara nasional.
2) Lembaga Amil Zakat
Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala
kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.
Secara subtansial, pengertian tersebut dapat ditemukan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat.Namun demikian kedua pengelola zakat itu
memilki tugas dan fungsinya yang sama, yaitu mengumpulkan,
mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat yang
dikumpulkan oleh umat Islam.
d. Tujuan Organisasi Pengelolaan Zakat
Sedangkan dalam pengelolahan zakat, ada empat tujuan yang
hendak dicapai, yaitu:
1) Memudahkan muzakki menunaikan zakat;
2) Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada mustahik yang
berhak menerima;
23
3) Mengelola zakat dengan memprofesionalkan organisasi zakat;
4) Terwujudnya kesejahteraan sosial.29
e. Sistem pengelolaan
OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-
unsur yang harus diperhatikan adalah :
1) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas
Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua
kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan
tertulis. Sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung
kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi
pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak terganggu
karenanya.
2) Manajemen terbuka
Karena OPZ tergolong lembaga publik, maka sudah
selayaknya menerapkan manajemen yang terbuka. Maksudnya,
ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola
dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem
kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu
sendiri.
3) Mempunyai rencana kerja
Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan
dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya
rencana kerja, maka akivitas OPZ akan terarah. Bahkan dapat
29
Fahruddin, Fiqih Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Press 2008), h. 296-303.
24
dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik berarti
50% target tercapai.
4) Memiliki Komite Penyaluran (Lending Committee)
Agar dana dapat tersalurkan kepada yang benar-benar
berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan
tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya
Komite Penyaluran.
Tugas komite ini adalah melakukan penyeleksian
terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah
dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai
dengan ketentuan syariah, prioritas dan kebijakan lembaga.
Prioritas penyaluran perlu dilakukan. Hal ini tentunya
berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf mustahik
maupun bidang garapan (ekonomi, pendidikan, dakwah,
kesehatan, sosial dan lain sebagainya). Prioritas ini harus
dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan dana
dari lembaga.
5) Memiliki sistem akuntasi dan manajemen keuangan
Sebagai sebuah lemabga publik yang mengelola dana
masyarakat, OPZ harus memiliki sistem akuntansi dan
manajemen keuangan yang baik. Manfaatnya antara lain:
a) Akuntabilitas dan transparasi lebih mudah dilakukan,
karena bagai laporan keuangan dapat lebih mudah
dibuat dengan akurat dan tepat waktu
b) Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat
sistem kontrol yang jelas. Semua transaksi relatif akan
lebih mudah ditelusuri.
c) Efesiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.
25
6) Diaudit
Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparasi,
diauditnya OPZ sudah menjadi keniscayaan, baik oleh auditor
internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh
komisi pengawasan atau internal auditor. Sedangkan auditor
eksternal dapat diwakili oleh Kantor Publik atau lembaga audit
independen lainnya.
Ruang lingkup audit meliputi :
a) Aspek keuangan
b) Aspek kinerja lainnya (efesiensi dan efektivitas)
c) Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah Islam
d) Penerapan peraturan perundang-undangan
7) Publikasi
Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada
publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan
transparannya pengelola. Caranya dapat melalui media massa
seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim
langsung kepada para donatur, atau ditempel dipapan
pengumuman yang ada di kantor OPZ yang bersangkutan. Hal-
hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan,
laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan dan lain
sebagainya.30
30
Fahruddin, Fiqih Manajemen Zakat di Indonesia, Malang: UIN Press 2008, h. 54- 57
26
C. Undang-Undang
1. Pengertian
Undang-Undang/Perundang-undangan (atau disingkat UU) adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang
memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi
posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam
rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat
pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur
kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.31
2. Sejarah
Undang-undang (bahasa Inggris: Legislation - dari bahasa Latin lex, legis
yang berarti hukum) berarti sumber hukum, semua dokumen yang
dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi, yang dibuat dengan mengikuti
prosedur tertulis.
Konsep hukum yang didefinisikan oleh sebuah laporan dari kontrak dan
Perjanjian (yang hasil dari negosiasi antara sama (dalam hal hukum)),
kedua dalam hubungan dengan sumber-sumber hukum lainnya: tradisi
(dan kebiasaan), kasus hukum, undang-undang dasar (Konstitusi, "Piagam
Besar", dsb.), dan peraturan-peraturan dan tindakan tertulis lainnya dari
eksekutif, sementara undang-undang adalah karya legislatif, sering
diwujudkan dalam parlemen yang mewakili rakyat.
Kekuasaan legislatif biasanya dilaksanakan:
dengan Kepala Negara hanya dalam rezim otoriter tertentu, kediktatoran
atau kekuasaan mutlak;oleh Parlemen;dengan rakyat sendiri melalui
referendum.
31
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
27
3. Tahap-tahap Pembentukan Undang-Undang
a. Persiapan
Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh DPR
atau Presiden.
RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau
pimpinan LPND sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung
jawabnya. RUU ini kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada
DPR, dengan ditegaskan menteri yang ditugaskan mewakili Presiden
dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. DPR kemudian mulai
membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak
surat Presiden diterima.
RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan
surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden kemudian menugasi
menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam
jangka waktu 60 hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.
DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR mengenai hal
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Pembahasan
Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama
Presiden atau menteri yang ditugasi, melalui tingkat-tingkat
pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang
khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.
DPD diikutsertakan dalam Pembahasan RUU yang sesuai
dengan kewenangannya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan
DPR yang khusus menangani bidang legislasi. DPD juga memberikan
28
pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
c. Pengesahan
Apabila RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU
tersebut tidak boleh diajukanlagi dalam persidangan masa itu.
RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden
disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan
menjadi UU, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal
persetujuan bersama.
RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan menandatangani
dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR
dan Presiden. Jika dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui
bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut sah
menjadi UU dan wajib diundangkan.32
32
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
29
BAB III
GAMBARAN UMUM FORUM ORGANISASI ZAKAT
A. Sejarah Awal Berdirinya Forum Organisasi Zakat
Umat Islam semakin percaya bahwa zakat memiliki peran strategis
bagi pengembangan masyarakat, sehingga para muzaki sadar akan pentingnya
menyalurkan zakat melalui lembaga. Berbeda dengan pengelolaan zakat yang
masih tersentral kepada golongan-golongan tertentu (misalnya kepada kyai)
yang dipraktekkan pada masa-masa sebelumnya. Pertumbuhan seperti itu
disertai dengan keinginan para pegiat zakat untuk membentuk sebuah wadah
silaturrahmi antar pengelola zakat, bernama Forum Zakat (FOZ), yaitu
Asosiasi Lembaga Pengelola Zakat Seluruh Indonesia. Para pegiat zakat yang
tergabung di dalam FOZ, memandang perlu untuk memasukkan zakat ke
dalam domain Negara.1
Forum Organisasi Zakat Sebagai asosiasi lembaga dan badan amil
zakat pertama di Indonesia yang didirikan oleh lembaga-lembaga amil zakat
pada tahun 1997. Salah satu peran besar yang dimainkan oleh Dompet Dhuafa
Republika adalah membidani kelahiran Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat
“Forum Zakat” (disingkat FOZ). Melalui Seminar Zakat Perusahaan yang
diadakan pada tanggal 7 Juli 1997, maka dideklarasikanlah Forum Zakat,
yang pada awalnya dikonsorsiumi oleh 11 lembaga, yaitu: Dompet Dhuafa
Republika, Bank Bumi Daya, Pertamina, Telkom Jakarta, Baitul Mal Pupuk
Kujang, Bazis DKI, Hotel Indonesia dan Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia
(STEI) Jakarta.2
1Aflah, Kuntarno Noor, Tajang, Mohd Nasir. Zakat dan Peran Negara. (Jakarta : Forum
Organisasi Zakat, 2006), h. 2. 2Aflah, Kuntarno Noor, Tajang, Mohd Nasir. Zakat dan Peran Negara. (Jakarta : Forum
Organisasi Zakat, 2006), h. 36.
30
Pada awal berdirinya, Forum Zakat berbentuk yayasan, namun sejak
Musyawarah Kerja Nasional I (Mukernas I) tanggal 7-9 Januari 1999 status
yayasan tersebut dirubah menjadi asosiasi dengan Ketua Umumnya Drs. Eri
Sudewo. Perubahan badan hukum dari Yayasan menjadi asosiasi, kemudian
dicatatkan di notaris sebagai perkumpulan. Badan hukum perkumpulan inilah
yang sampai sekarang dimiliki oleh Forum Zakat, dan sudah dicatatkan di
lembaran Negara.
Dalam perkembangannya FOZ telah mengalami tiga kali pergantian
kepengurusan:
1. Periode 1997-2000 dengan ketua Eri Sudewo,MDM.
2. Peride 2000-2003 dengan ketua Iskandar Zulkarnaen,SE,Msi.
3. Periode 2003-2006 dengan ketua dr.Naharus Surur,M.Kes.
4. Periode 2006- dengan ketua Ahmad Juwaini
5. Periode 2012-2015 dengan ketua Sri Adi Bramasetya3
Hasil pemikiran berjamaah pada Mukernas I, FOZ tanggal 07-09
Januari 1999/19-21 Ramadhan 1419 H di Hotel Indonesia-Jakarta adalah telah
dirumuskannyafungsi-fungsiForum Organisasi Zakat sbb:
Koordinatif,Konsultatif,Informatif,Edukatif dan Aspiratif, sehingga tujuan
utama dari Forum Zakat adalah untuk optimalisasi zakat di Indonesia dapat
tercapai.4
Dan hingga saat ini jumlah Forum Zakat Wilayah sebanyak 8
lembaga. Terdiri : DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur,Kalimantan
Barat, Jawa Timur, Jogjakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat.
3 Forumzakat.net.
4Aflah, Kuntarno Noor, Tajang, Mohd Nasir. Zakat dan Peran Negara. (Jakarta :
ForumOrganisasi Zakat, 2006), h. 92.
31
B. Arah Kebijakan Program Forum Zakat Periode 2012-2015
1. Visi dan misi forum organisasi zakat
a) VISI
Tiap organisasi memiliki visi agar mengetahui kemana arah
tujuannya sedangkan visi dari forum organisasi zakat adalah :
Menjadi asosiasi OPZ yang amanah dan profesional guna
meningkatkan kesejahteraan umat.
b) MISI
Untuk merealisasikan visi dibutuhkan misi agar semakin jelas
dan semakin terarah tindakan dan pekerjaannya, maka forum
organisasi zakat memiliki misi sebagai berikut:
1) Mengarahkan organisasi pengelola zakat sehingga mencapai
optimalisasi,mobilisasi dan sinergi untukmencapaipositioning
zakat di Indonesia yang menyejahterakan.
2) Melakukan capacity building terhadap OPZ agar memenuhi
standard manajemen mutu pengelola zakat baik tingkat
nasional, maupun internasional
3) Menjadi fasilitator OPZ di dalam menjalankan fungsinya.
4) Melakukan advokasi dalam rangka memperkuat OPZ dan
mewujudkan cita ideal zakat di Indonesia.
5) Melakukan standardisasi dan akreditasi terhadap OPZ
sehingga sesuai dengan standard manajemen mutu pengelola
zakat.5
5 Data diperoleh di kesekretariatan FOZ pada hari Jumat, 5 april 2013.
32
2. Tujuan, Strategi Dan Taktis Operasional
a) Tujuan
Agar tercipta kejelasan dalam pekerjaan FOZ memiliki tujuan
sebagai berikut:
1) Mengkritisi Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakatadalah sebuah keniscayaan
2) Berperan aktif agar terwujud revisi Undang-Undang
Pengelola zakat yang lebih baik.
3) Mengimplementasikan cetak biru dan arsitektur zakat
Indonesia
4) Mengimplementasikan standar manajemen mutu Organisasi
Pengelola Zakat
5) Mengimplementasikan Sistem Akuntansi dan Keuangan
Organisasi Pengelola Zakat
6) Meningkatkan kinerja manajemen organisasi pengelola zakat
Indonesia sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat.
7) Menyinergikan Organisasi Pengelola Zakat nasional dan
internasional
8) Mewujudkan konsolidasi organisasi.
b) Strategi
Sedangkan, agar pekerjaan berjalan efektif dan efisien maka
dibutuhkan strategi dalam organisasi, strategi FOZ diantaranya:
1) Memperkuat eksistensi FOZNAS di dalam lingkup nasional
dan internasional
2) Melakukan aliansi strategis nasional dan internasional.
3) Memfasilitasi kerjasama antar OPZ dalam rangka mewujudkan
sinergi program zakat di Indonesia
33
4) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementrian
Agama, Direktorat Jendral Pajak dan DPR serta pihak lainnya
dalam rangka mewujudkan tujuan zakat di Indonesia
5) Membangun akses dana dari dalam dan luar negeri yang halal
dan tidak mengikat untuk membiayai program-program FOZ.
6) Membentuk dan menguatkan FOZWIL (Forum Zakat Wilayah)
di seluruh Indonesia.
7) Menyusun struktur organisasi yang kuat dalam rangka
meningkatkan peran FOZNAS guna mencapai visi, misi dan
tujuan organisasi.
8) Memperkuat aktivitas riset dan pengembangan guna
membangun pusat informasi zakat nasional
9) Memfasilitasi kaderisasi SDM Organisasi Pengelola Zakat
c) Taktis Operasional:
Dalam taktis operasionalnya foz telah merangkum yakni:
1) Mendorong terwujudnya internal audit dan eksternal audit
pada setiap Organisasi Pengelola Zakat.
2) Melakukan kerjasama dengan institusi yang concern di
bidang pengembangan kapasitas organisasi pengelola zakat
baik di Indonesia maupun di dunia.
3) Membina OPZ yang belum mendapatkan akreditasi.
4) Menguatkan branding setiap OPZ.
5) Mendorong kepada Organisasi Pengelola Zakat untuk
mengemas program pendayagunaan dengan inovatif.
6) Membentuk minimal 5 FOZWIL dalam masa kerja 3 tahun.
7) Melakukan kampanye budaya sadar zakat secara nasional
setiap tahun.
34
8) Mengakselerasi peluang zakat di perusahaan.6
C. Susunan Pengurus Forum Zakat Periode 2012 – 20157
Komite – Komite :
1. Pertimbangan Zakat Nasional
o Didin Hafidhuddin
o Suparman Usman
o Iskandar Zulkarnaen
o Eri Sudewo
2. Pengawas Zakat Nasional
o Hamy Wahjunianto
o Ismail A Said
o Naharus Surur
o Ahmad Juwaini
3. Standardisasi Manajemen Zakat
o Adiwarman A Karim
o Fuad Nasar
o Emmy Hamidiyah
o Hertanto Widodo
Pengurus Harian :
Ketua Umum Sri Adi Bramasetia (PKPU)
Wakil Ketua Umum Teten Kustiawan (BAZNAS)
Sekretaris Jenderal Bambang Suherman (DD)
Wakil Sekjend (Informasi & Komunikasi) M. Anwar Sani (PPPA DQ)
6 Data diperoleh di kesekretariatan FOZ pada hari Jumat, 5 april 2013.
7http://forumzakat.net/index.php?act=pengurus
35
Bendahara Umum Kiagus M Tohir (BSM Ummat)
Wakil Bendahara I (Akuntansi&Keuangan) Hermin Rachmawantie Rachim(BAZNAS)
Wakil Bendahara II (Dana & Usaha) Tarmizi (PPPA DQ)
Armen Rasyid (BAMUIS BNI)
Bidang I (Keanggotaan & Jaringan)
Ketua Nur Efendi (RZ)
Sekretaris Nana Sudiana (PKPU)
Anggota Suryaningsih (APU)
Wahyu Rahman (BMH)
Poerwanto Barna (DT)
Bidang II (Pengembangan Kapasitas & Standarisasi)
Ketua M.Suryani Ichsan (BAZ JABAR)
Sekretaris Tri Estriani (DD)
Anggota Amir Ma’ruf (LAZISNU)
Isnaini Mufti Azis (BMM)
Bidang III (Advokasi & Pengawasan)
Ketua Muh. Sabeth Abilawa (DD)
Sekretaris Nana Mintarti (IMZ)
Anggota Jauhari Sani (YDSF)
M. Mudzakir (YM)
Iwan A Fuad (BMM)
Bidang IV (Kerjasama & Sinergi)
Ketua Tomy Hendrajati (PKPU)
Sekretaris Heny Widiastuti (RZ)
Anggota Ade Salamun (DDII)
Asep Hikmat (DPU DT)
Zainuddin Yusuf (BAZIS DKI Jakarta)
36
D. Lembaga Pengelolaan Ziswaf yang telah terdaftar di Forum
Organisasi Zakat
1. Yayasan Baitul Maal Bank BRI (YBM BRI)
Gedung olah raga bri lt. 2 jl. Jend sudirman kav. 44-46 jakarta
2. Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF)
Jl. Kerta jaya viii-c/17 surabaya jatim
3. Rumah Zakat Indonesia (RZI)
Jl. Turangga no.25 c. Bandung jabar
4. Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)
Jl. Condet raya no. 27 g jakarta selatan
5. Portal Infaq
Jl. Radio iv no. 8 a kebayoran baru jakarta selatan
6. Lembaga Manajemen Infaq (LMI)
Komplek ruko taman intan nginden jl. Nginden intan raya n0
12Surabaya Jawa Timur
7. Laznas Bmt
Jl. Warung buncit raya no. 45
8. Lazis Nahdhotul Ulama (LAZ NU)
Jl. Kramat raya no. 164 jakarta pusat
9. Lazis Muhamadiyah (LAZMUH)
Jl. Menteng raya no. 62 jakarta pusat
10. Lazis Garuda (Lazis Ga)
Sbu garuda sentra medika, jl. Angkasa blok b 15 no. 1 Kemayoran
Jakarta
11. Laz yaumil pt. Badak ngl
Masjid al kautsar komp. Pt. Badak lng bontang kaltim
12. Pusat Zakat Ummat (LAZ PZU)
Jl. Perintis kemerdekaan no. 2 bandung jabar
37
13. Laz- Al-hijrah
Jl. Pasundan 18 kec. Medan petisah sumut
14. Lembaga Amil Zakat Dan Infaq Malang (lagzis)
Jl. Bogowonto no. 45 surabya jawa timur
15. Laz Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZ IPHI)
Jl. Tegalan no. 1 matram, jakarta timur
16. Laz Dewan Dakwah Indonesia (LAZ DDI)
Jl. Kramat raya 45 jakarta pusat
17. Dompet Peduli Ummat- Daarut Tauhid (Dpu- Dt- Pusat)
Jl. Geger kalong girang no. 32 bandung jabar
18. Dompet Dhuafa (DD)
Komplek perkantoran ciputat indah permai jl. Ir h. Juanda no. 50
19. Bina Sejahtera Mitra Ummat (BSM UMAT)
Gedung bank syariah mandiri lt. Dasar jl. M. H. Tamrin no. 5 jakpus
20. Bazis Bank Mandiri
Plasa mandiri gatot subroto kav. 36-38 jakpus 12190
21. Baitul Maal Pupuk Kaltim (BMPKT)
Lantai dasar masjid baiturrahman jl. Tulip 01 pc vi pt pupuk Kaltim
22. Baitul Maal Pupuk Kujang (BMPK)
Jl. Jend. Ahmad yani no. 39 cikampek jabar
23. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Gedung baznas jl. Kebon sirih raya no. 57 jakpus
24. Bazis Dki Jakarta
Gedung prasada sasana karya jl. Suryo pranoto no.08 jakarta pusat
25. Bamuis Bank Bni
Jl. Pejompongan raya 23 jkp
26. Baituzzakah Pertamina (BAZMA)
Jl. Medan merdeka timur no. 11 jakpus
27. Baitul Maal Muamalat (BMM)
Ged. Dana pensiun telkom lt. Ii jl. Letjend s. Parman kav. 56 jakarta
38
28. Baitul Maal Hidayatullah (BMH)
Jl. H. Samali no 79b, pejaten barat. Rt. 017/01 ps. Minggu, Jaksel
29. Laznas Amanah Takaful
Jl. Mampang prapatan raya no. 100
30. Al-azhar Peduli Ummat
Kompleks masjid agung al-azhar jl. Sisingamangaraja kebayoran baru
39
BAB IV
HASIL TEMUAN
A. Respon Kognitif terhadap UU No.23/2011
Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Jalaludin Rakhmat
bahwa respon kognitif merupakan respon yang timbul setelah adanya
pemahaman terhadap sesuatu yang terkait dengan informasi atau
pengetahuan. Hal ini terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui
atau dipersepsi oleh khalayak.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat ini mengubah kedudukan BAZ dan LAZ yang awalnya
mempunyai relasi yang sejajar, kini berubah menjadi hubungan yang
hirarki.
Menurut Sabeth Abilawa mengenai hal ini :
“Sebenarnya Undang-undang itu banyak berbicara tentang
BAZNAS, kalau boleh saya katakan Undang-undang zakat itu bukan
undang-undang zakat, tapi Undang-undang tentang BAZNAS. Tapi
karena nggak enak judulnya, jadi undang-undang zakat. Karena
BAZNAS dan LAZ relasinya di dalam konteks Undang-undang baru
ini LAZ adalah bagian dari BAZNAS.”1
Sedangkan menurut Bambang Suherman :
“Undang-undang memberikan gambaran besarnya, pengelolaan
zakat ke sebuah badan yang dikenal dengan nama Badan Zakat
Nasional. Tapi sebenarnya tidak dijelaskan juga apakah badan
tersebut adalah Baznas yang sudah ada hari ini atau perlu dibuat
definisi baru dengan kriteria baru tentang badan amil zakat nasional
tersebut. Nah, tafsir bodohnya, masyarakat menerjemahkan badan
tersebut adalah BAZNAS. Mengapa saya katakan tafsir bodoh?
Karena seharusnya hal ini yang dikritisi sejak awal. Penolakan kita
terhadap mekanisme dan pelimpahan kewenangan dalam perspektif
Undang-undang ini bukan karena BAZNAS-nya tapi karena
1Wawancara diperoleh di Kantor Dompet Dhuafa, Ciputat, Selaku sekretaris Jendral
FOZ, , Selasa, 21/05/2013 10.00.
40
kualifikasi yang hari ini dimunculkan oleh BAZNAS dibandingkan
pengelolaan zakat ini oleh LAZ lainnya. Sehingga agak sulit bagi
kita untuk memberikan harapan bahwa akan ada pengelolaan zakat
yang rapi dengan performa yang ada.“2
Sedangkan menurut Nana Mintarti :
“Ya menurut undang-undang ini, sih, BAZNAS memang menjadi
central, regulator, koordinator juga sebagai operator, sedangkan LAZ
mejadi lembaga yang membantu BAZ dalam mengelola zakat di
Indonesia. Ya sangat disayangkan saja hal ini dapat mematahkan
semangat yang pernah ada!“3
Namun lain halnya dengan pendapat Didin Hafidhuddin selaku
komite pertimbangan zakat nasional di Forum Organisasi Zakat dan
sebagai ketua BAZNAS saat ini, yang dilansir di Harian Republika.co.id
(19/04/12). Menurutnya dalam Undang-undang tersebut tidak menafikan
keberadaan lembaga-lembaga zakat (LAZ). Kekhawatiran yang muncul,
menurutnya disebabkan belum dibacanya Undang-undang tersebut secara
teliti dan terperinci. Sehingga seolah-olah menafikan LAZ, dan
mengangkat peran BAZNAS, kemudian memarginalkan lembaga LAZ
lainnya. Padahal itu tidak ada menurutnya. Didin juga mengatakan, tugas
BAZNAS hanya dua, yakni sebagai operator terbatas dan koordinator.
Sedangkan yang lain diberikan pada LAZ.4
Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa
adanya perubahan hubungan BAZ dengan LAZ menjadi hubungan
hirarki ini memberikan respon kognitif yang negatif, dimana kebanyakan
responden memberikan banyak kritik mengenai hal tersebut.
2Wawancara diperoleh di Kantor Dompet Dhuafa, Ciputat, Selaku Sekretaris Jendral
FOZSelasa, 21/05/2013 11.00. 3Wawancara diperoleh di Kantor IMZ Ciputat, selaku Sekretaris Bidang Advokasi dan
Pengawasan, Selasa, 21/05/2013. 4 www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/18/m2on9p/penguatan-baznas-
pengerdilan-laz
41
Jika dilihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat pada bab ke-2 pasal 7, sebenarnya hal ini bisa menjadi
kabar baik bagi BAZNAS, sekaligus beban berat yang harus dipikul.
Bagaimana tidak, BAZNAS kini berubah menjadi lembaga pengelolaan
zakat milik pemerintah yang menjadi pusat kegiatan bagi lembaga zakat
lainnya. Tentunya perubahan ini tidak mudah bagi BAZNAS.
Untuk kemampuan BAZNAS sendiri dalam mengemban amanah
tersebut menurut Nana Mintarti:
“Sebenarnya hal inikan tidak bisa hanya diprediksi saja, harus ada
pembuktian, dong! Tapi Tampaknya BAZNAS sedang melakukan
pembenahan. Ya kita lihat saja buktinya nanti, kita lihat 3 tahun ke
depan. Kita lihat perolehan penghimpunan ada peningkatan atau
tidak. Tunggu saja tahun 2014 nanti.”5
Pandangan lain disampaikan oleh Sabeth Abilawa, menurutnya:
“BAZNAS apakah sudah siap? Dalam kerangka itu saja saya
menyangsikan bahwa BAZNAS sudah siap. BAZNAS itu lembaga
yang masih muda didirikan tahun 2000-an atas inisiasi dari lembaga-
lembaga yang sudah ada, Dompet Dhuafa salah satunya. Undang-
undang itu digagas oleh masyarakat sipil karena butuh payung
hukum sebenarnya itu kesalahan kita, kalau Bazis-bazis itu sudah
lama, seperti Bazis DKI sudah sejak tahun 1960-an, dia sudah
mempunyai sejarah panjang. Jika BAZNAS ada problem, kalau dia
berbicara wilayah, dia mau menghimpun dana dari mana? Nanti
akan rebutan dengan Bazis DKI, sama-sama Jakarta. PNnya nanti
rebutan. Secara penerimaan BAZNAS masih 30-40 milyar, okelah
itu bukan sesuatu yang urgent buat mereka, tapi kan amanah yang
besar itu belum pernah mereka kelola. Bagaimana mereka mengelola
lembaga-lembaga yang sudah lama Bazis DKI aja nggak mau sampai
sekarang diharuskan di bawah BAZNAS dari sisi pngumpulan, dari
sisi pendistribusian, saya tidak melihat program-programnya tidak
5Wawancara diperoleh di Kantor IMZ Ciputat, selaku Sekretaris Bidang Advokasi dan
Pengawasan, Selasa, 21/05/2013.
42
kreatif dan sebagainya, karena kultur birokrasi terlalu panjang, kultur
harus izin dan sebagainya.“6
Sedangkan menurut M. Anwar Sani mengenai hal tersebut;
“Mengenai pasal ini saya tidak menganggap hal ini benar mutlak dan
juga tidak menganggap itu salah. Kalau berbicara visi tentu negara
benar. Tapi menurut saya pokoknya orang bayar zakat mau zakat di
mesjid kek, mau bayar langsung ke lembaga zakat, baznas, kek,
yang penting orang yang tidak sadar zakat bisa terdorong untuk
berzakat.”7
Namun pandangan postitif dilayangkan oleh salah seorang pakar
zakat Arif M. Haryono (Pimpinan IMZ). Menurutnya:
“Saya yakin saat ini BAZNAS sangat mampu untuk mengemban
amanah tersebut, Menurut penilaian saya dengan susunan
kepengurusan seperti saat ini setelah keluarnya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS perlu
disupport sangat kuat oleh pemerintah untuk mengidealkan UU baru
tersebut karena nantinya BAZNAS tidak hanya mengkoordinasi
BAZ-BAZ di tingkat Kabupaten dan Kecamatan saja tapi juga LAZ-
LAZ yang sudah ada. Saya yakin sekali BAZNAS mampu karena
orang-orang terpilih di dalamnya saat ini sangat bagus-bagus, kok,
orang-orang di dalamnya qualified. Tapi dengan syaratnya harus
banyak disupport oleh pemerintah mulai dari dukungan positif,
infrasuktur, dll.”8
Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa respon kognitif dari
pengurus FOZ dia atas adalah, dua dari tiga responden memberikan
respon yang baik terhadap BAZNAS yang saat ini diperkirakan dapat
berubah menjadi lembaga yang mampu mengemban amanah sebagai
sentral pengelolaan zakat nasional.
Sementara itu, banyak pihak yang pro dan kontra dengan
disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat. Masalah yang muncul kemudian, terdapat pasal-pasal
6Wawancara diperoleh di Kantor Dompet Dhuafa,selaku Ketua Bidang Advokasi dan
Pengawasan FOZ, Jumat, 21/05/2013. 7Wawancara diperoleh di Kantor Darul Quran, selaku wakil Sekjed FOZ, Rabu,
01/05/2013. 8Wawancara diperoleh di Kantor IMZ Ciputat,selaku Sekretaris Bidang Advokasi dan
Pengawasan FOZ, Selasa, 27/04/2013.
43
“mengkhawatirkan” di mana menurut beberapa pihak ada pihak-pihak
yang merasa “dikebiri” dengan pasal-pasal tersebut. Misalnya pasal 18,
19, 38, dan 41, dimana pada pasal 18 terdapat syarat-syarat yang
„memberatkan‟ dalam mendirikan LAZ atau LAZ yang ingin diakui oleh
negara yakni, LAZ harus terdaftar sebagai ormas Islam. Atau pasal 19
kewajiban LAZ yang harus memberikan laporan terhadap BAZNAS
secara berkala atau pasal 38 dan 41 mengenai sanksi bagi yang bertindak
sebagai amil.
Dalam hal ini menurut Bambang Suherman :
“Spirit yang ada di sini adalah spirit monopoli. Dalam proses
pengelolaan dana publik ini harus ada kontrol negara yang kuat
hingga dapat dibahas sampai ke konsepsional badan hukum.
Padahal, sebenarnya yayasan itu kan badan hukum. Dalam konsepsi
peraturan legalitas pemerintah terhadap perlembagaan atau
perkumpulan. Dan ini harusnya mengacu pada UU ormas yang ada.
Maksudnya, semua ini juga masih menyisahkan permasalahan.
Dalam perspektif pribadi saya, hal ini akan lebih banyak dampak
negatifnya, kalau kita melihat dari seberapa besar kemampuan
melibatkan masyarakat dalam membangun kampanye tentang sadar
zakat. Karena dengan adanya aturan yang membatasi ini, mereka
akan takut untuk melakukan kontribusi atau terlibat. Mereka akan
dikenakan sanksi kan jika digunakan konsep seperti itu. Jika belum
dilegalkan sebagai ormas, berarti masyarakat tidak bisa memberikan
kontribusi yang sama, karena ini kan syariah. Syariah itu artinya,
setiap orang yang muslim dan memiliki kesadaran tentang agama ini
boleh terlibat dalam mengajak. Mengajak tidak sebagaimana dai
mengajak, tapi bisa memberikan contoh. Dari konsep seperti ini
dikhawatirkan akan ada ketakutan karena perlahan-lahan terlihat
menjadi ekslusif milik pemerintah dengan persepsi bagaimana
pemerintah mengelola negara sebagaimana yang kita ketahui. Maka,
ini akan menciptakan perlambatan dalam akses terhadap informasi
kepada publik.” 9
Sedangkan menurut Anwar Sani:
“Mengenai pasal 38 apakah salah kalau orang menyerahkan
zakatnya ke mushola kecil? „saya nitipin zakat ya‟ dan diterima oleh
panitia zakat yang panitia itu panitianya pembentukannya seminggu
sebelum lebaran dan dibubarkannya seminggu sesudah lebaran, dia
9wawancara diperoleh di Kantor Dompet Dhuafa, Ciputat, Selaku sekretaris Jendral
FOZ, Selasa, 21/05/2013
44
megang zakat loh, dititipin zakat loh, yang dititipin pengelolaan
zakat besar juga. Syarat ketentuan dari pasal inikan harus meminta
izin pada pejabat yang berwenang? Kan gak dijelasin berwenang
disana itu siapa? Bisa jadi dia dapat izin dari RT/RW dapat izin dari
lurah bahkan biasanya di kepanitiannya itu yang jadi pembinanya itu
ketuanya sendiri. Bahkan dia bisa jadi pengurus RT/RW nya, Lurah
bisa jadi pengurus masjid juga, jadi saya menganggap ini bagus nih
Undang-undang ini bagus, makanya kalau buat saya terima saja nih
apa yang ada di dalam ini kita akomodir diaplikasi teknisnya, kita
akomodir ke semua ormas harus hormat bikin aja semua ormas jadi
hormat selesai, apalagi? Gak ada izin? Oke, izin gampangin dong!”10
Lain halnya dengan Sabeth Abilawa. Menurutnya:
“Mengenai pasal 38 dan 41 menurut saya pasal yang paling aneh,
dampaknya adalah negara akan melarang pengurus-pengurus masjid
menghimpun dana zakat, pengurus panti asuhan menghimpun dana
zakat, melarang yayasan-yayasan sosial yang sudah ada memungut
dana zakat, termasuk zakat fitrah dan zakat mal, artinya masjid dan
mushola yang sudah ratusan tahun, panitianya setiap ramadhan
menghimpun dana harus mengajukan diri sebagai UPZ BAZNAS
jika disetujui dan bisa pula tidak disetujui, maka mereka illegal dan
bisa dipidana dengan sangsi ini dan ada jutaan orang.”11
Dalam pandanganNana Mintarti mengatakan dalam hal ini:
“Aspek positifnya adalah niat baik ingin mengatur, mensentralisasi
agar lebih terkoordinir yang mungkin kacamata Kemenag dan
Baznas, mungkin karena dilihatnya LAZ kok bergerak sendiri-
sendiri? Nah, agar bisa terjadi sinergi terkoordinir dan terprogram.
Maka dibuatlah pasal-pasal tersebut. Aspek negatifnya, LAZ lahir
dan tumbuh dari masyarakat, jauh sebelum UU No.38/1999 LAZ
sudah eksis. LAZ yang sudah banyak peran dan sudah dirasakan
masyarakat tiba-tiba harus tergabung dengan BAZNAS, sehingga
peran itu dirasa menjadi dikecilkan. Padahal keinginan masyarakat
berzakat itu berasal dari trust (kepercayaan), karena zakat ini tidak
bisa dipaksa, lain halnya dengan pajak, sedangkan zakat dalam
Undang-Undang tidak ada paksaan.”
10
wawancara diperoleh di Kantor Darul Quran, Ciledug, Selaku sekretaris Jendral
FOZRabu, 01/05/2013 11
wawancara diperoleh di Kantor Dompet Dhuafa, selaku Ketua Bidang Advokasi dan
Pengawasan FOZ, Selasa 21/05/2013
45
“Sedangkan mengenai pasal 38 dan 41 menurut saya masih abu-abu
ya, secara sanksi masih abu-abu belum jelas ini hukum perdata atau
pidana? Yang melakukan tindakan nanti, polisikah atau siapa?”12
Menurut Ahmad BuwaethyselakuKasubdit Sistem Informasi Zakat
Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI dalam
tulisannya di Harian Pelita Online (Kamis, 23/05/13), pada Pasal 38 telah
ditulis bahwa ketentuan tersebut sesungguhnya bertujuan untuk
menginventarisir, menertibkan, dan mewujudkan akuntabilitas dan
transparansi lembaga yang mengelola zakat dari masyarakat. Dengan izin
dari pejabat yang berwenang diharapkan para pihak (Amil Zakat) yang
mengelola zakat dari masyarakat memang benar-benar menyalurkan
zakat yang dikelola secara benar. Dengan perkataan lain, lembaga amil
zakat tidak menyimpang dari tujuan semula, misalnya LAZ menjadi
sebuah korporat yang mencari keuntungan.
Dengan demikian menjadi tidak tepat jika izin dari pejabat
berwenang tersebut bertujuan untuk mempersulit, mempersempit, dan
mematikan ruang gerak lembaga amil zakat. Bahkan dengan adanya izin
dari pejabat yang berwenang akan memperkuat lembaga amil zakat
(LAZ) dan amil zakat tradisional di masjid-masjid akan menjadi bagian
Unit Pengumpul Zakat.13
Sedangkan mengenai pasal tentang hukum pidana dan pasal tentang
LAZ, Didin Hafidhuddin mengatakan (Rabu, 17/10) :
"Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan yang
disebutkan dalam UU sama sekali tidak untuk mematikan aktivitas
pengumpulan zakat di masjid-masjid dan tempat lain. Tetapi justru
diwadahi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sehingga lebih
terkoordinir."
12
wawancara diperoleh di Kantor IMZ,selaku Sekretaris Bidang Advokasi dan
Pengawasan FOZ, selasa, 21/05/2013 13
Harian-pelita-online.com/cetak/2013/5/23/memahami-“memahami-“pasal-pidana”-di-
dalam-uu-pengelolaan-zakat-pasal-pidana”-di-dalam-uu-pengelolaan-zakat#”Ua1IM-TT-So
46
Didin menuturkan, keberadaan BAZNAS juga bukan untuk
mempersempit akses LAZ terhadap sumber dana umat.
"BAZNAS hanya berkepentingan agar umat Islam yang masuk
kategori muzakki, semuanya bisa menyalurkan zakat melalui
institusi amil resmi, baik melalui LAZ maupun melalui BAZNAS di
daerah."
Selanjutnya, Didin menegaskan, BAZNAS hanya bertujuan agar
umat menjalankan kewajiban berzakat.
"Yang terpenting adalah masyarakat menunaikan kewajiban
zakatnya melalui amil resmi." 14
Kesimpulan dari respon kognitif yang diberikan ke-empat
pengurus FOZ di atas cukup beragam. Ada aspek negatif dan ada pula
aspek positif. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada
beberapa responden yang belum mengerti secara menyeluruh mengenai
pasal-pasal „mengkhawatirkan‟ ini yang dianggap ambigu.
B. Respon Afektif Terhadap UU No.23/2011
Berdasarkan teorirespon yang telah dijelaskan oleh Jalaludin
Rakhmat bahwa respon afektif adalah respon yang timbul karena adanya
perasaan terhadap sesuatu yang terkait dengan emosi, sikap dan nilai.
Timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau
dibenci khalayak.
Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat ini juga mengundang banyak respon afektif pada
sejumlah pegiat zakat termasuk pengurus dari Forum Organisasi Zakat
14
http://m.merdeka.com/peristiwa/kewenangan-baznaz-tak-untuk-mematikan-laz.html
47
(FOZ). Isi dari Undang-undang tersebut menuai kontroversi, bahkan dari
badan FOZ ada yang pro dan ada pula yang kontra.
Bagi M. Anwar Sani (Wakil Sekjen FOZ) sendiri, ia tidak menolak
dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat walaupun saat ini beliau juga berkerja di Darul Qur‟an
yang juga merupakan LAZ. Karena baginya, kebijakannya selalu ada cara
untuk menyikapinya.
“Itikad saya adalah apapun yang akan digulirkan oleh Undang-
undang ini kita akan saya akomodir, karena bagi saya selalu ada
jalan untuk menuju ke arah tujuan yang kita tuju dengan cara lain.”
Walaupun sejak awal Anwar Sani sendiri sudah mengetahui draf
akhir Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru.
“Yang saya tahu waktu undang-undang digulirkan, itu ada berbagai
versi, versi forum zakat, versi DPR, versi lainnya ini semuanya jelas
berbeda. Kalau versi forum zakat berbicara tentang bagaimana
organisasi ini bisa berjalan, kalau di pemerintah mungkin menurut
kita salah tapi menurut pemikiran pemerintah belum tentu salah, jadi
tergantung sudut pandangnya dari sudut pandang mana berpikirnya.
Apakah salah ketika pemerintah menghendaki semua Lembaga
Zakat bersatu? Secara visi, secara tujuan, dan secara cita-cita
membangun Negeri ini betul. Tapi menjadi salah menurut temen-
teman semuanya tergantung sudut pandang, mau yang sudut pandang
yang mana? Kalau maunya teman-teman inginnya pemerintah itu
mengayomi lembaga-lembaga yang sudah berjalan didorong, Nah,
buat pemerintah tidak menarik, dorong buat apa? kalau bicara
dengan pemerintah pasti kembali lagi ke zaman Rasulullah, zaman
dimana semua dikelola oleh Negara.”15
Lain halnya dengan Sabeth Abilawa. Menurutnya bentuk kepedulian
adalah menolak isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat ini.
15
wawancara diperoleh di Kantor Darul Quran, Ciledug, selaku wakil Sekjed FOZ,
Rabu, 01/05/2013
48
“Saya peduli untuk menggagalkan undang-undangnya”16
Sedangkan reaksi pertama kali yang dirasakan oleh Sabeth setelah
mengetahui draf akhir yang akan menjadi undang-undang baru
Pengelolaan zakat ini dirasakan banyak kebohongan.
“Secara proses ini banyak kebohongan dan tipu muslihat, kita juga
punya draf pemerintah dan draf masyarakat sipil, dua-duanya maju
waktu menjelang menit-menit akhir, itu drafnya masih seperti yang
kita bayangkan, ini oke, tiba-tiba menjelang rapat paripurna itu
naskah drafnya tidak boleh disirkulasi. Ada problem disitu, semua
tenaga ahli yang kita hubungi juga tidak mau menyerahkan, agak
aneh juga, sebenarnya ada beberapa mantan hakim MK seperti
Mukhti Ali menyarankan kita bukan hanya uji materi tetapi juga uji
formal untuk menguji bahwa Undang undang ini melalui proses yang
benar ketika diparipurnakan, tapi kami tidak ada waktu
memikirkannya, sebenarnya ini bisa diuji, digugat dua secara proses
dan substansi.”17
Sedangkan reaksi lain dirasakan oleh Nana Mintarti mengenai draf
akhir dari Undang-undang Pengelolaan Zakat tersebut:
“Ya cukup kaget, UU ini tidak seperti komisi DPR, padahal awalnya
ada dua, DPR RI komisi 8 dan Kemenag. Cukup jauh berbeda!”18
Sedangkan menurut Bambang Suherman, beliau merasakan
kekecewaan terhadap UUPZ yang baru ini :
“Kecewa saja, karena Dompet Dhuafa itu sudah terlibat hampir dua
tahun terkait dengan revisional UU No.38 pada saat itu. Dan menjadi
bagian dari tim yang selalu memberikan reading pada Komisi VIII
yang memperbaharui tentang UU ini. Di rapat dengar pendapat
banyak sekali masukan, termasuk kan kami mendraf konsep yang
mungkin dalam perspektif kami lebih cocok ya. Karena pada saat itu
ada draf dari LAZ dan BAZNAS. Dan tidak terlalu jauh
ketidaksesuaian dengan pelaksanaan. Lalu tiba-tiba muncul draf ini
yang kemudian diketuk, saya pribadi tidak tahu draf ini dari mana.
16
wawancara diperoleh di Kantor Dompet Dhuafa, selaku Ketua Bidang Advokasi dan
Pengawasan FOZ, Selasa 21/05/2013 17
wawancara diperoleh di Kantor Dompet Dhuafa, Selaku sekretaris Jendral FOZ,
Selasa 21/05/2013 18
wawancara diperoleh di Kantor IMZ, Ciputat, selaku Sekretaris Bidang Advokasi dan
Pengawasan, Selasa 21/05/2013
49
Dan dalam proses sosialisasinya seharusnya menjadi syarat, bahwa
konten sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian draf ini
menjadi draf yang aneh dan asing yang muncul sebulan sebelumnya
oleh beberapa orang kemudian dimunculkan ke media dan
melihatnya bahwa ini sangat berbeda dengan draf-draf sebelumnya.
Jelas ini ada kepentingan, ada sisipan-sisipan dari berbagai pihak.
Begitu dia keluar dengan draf yang sudah disahkan dan tidak sesuai
dengan yang diharapkan, kami juga tidak tahu seperti apa proses
perubahan dan dari mana munculnya draf ini. Ya kami
kecewalah!”19
Isi Undang-Undang yang menuai pro-kontra pun menjadi
pembahasan tersendiri bagi responden. Banyak pernyataan
“ketidaksenangan” dengan pasal-pasal yang mengkhawatirkan tersebut.
Sebagaimana menurut Sabeth Abilawa sendiri menganggap aneh
mengenai pasal 38 dan 41 mengenai pasal pidana :
“Pasal yang paling aneh, dampaknya adalah Negara akan melarang
pengurus-pengurus masjid menghimpun dana zakat, pengurus panti
asuhan menghimpun dana zakat, melarang yayasan-yayasan sosial
yang sudah ada memungut dana zakat, termasuk zakat fitrah dan
zakat mal, artinya Masjid dan mushola yang sudah ratusan tahun,
panitianya setiap ramadhan menghimpun dana harus mengajukan
diri sebagai UPZ BAZNAS jika disetujui dan bisa pula tidak
disetujui, maka mereka illegal dan bisa dipidana dengan sanksi ini
dan ada jutaan orang.”20
Masih dengan pasal yang sama (38 dan 41) Nana Mintarti pun
mengemukakan keheranannya mengenai pasal tersebut yang menurutnya
masih dianggap abu-abu atau tidak jelas.
“Secara sanksi saja masih abu-abu belum jelas ini hukum perdata
atau pidana? Yang melakukan tindakan polisikah atau siapa?”
Jika melihat dari kacamata seorang penulis buku dan motivator
zakat, Muhammad Zen mengatakan:
19
wawancara diperoleh di Kantor Dompet Dhuafa, Ciputat,Selaku sekretaris Jendral
FOZ, Selasa 21/05/2013 20
wawancara diperoleh di Kantor Dompet Dhuafa, selaku Ketua Bidang Advokasi dan
Pengawasan FOZ, Selasa 21/05/2013
50
"Kalau saya pertama dengan UU ini saya berikan apresiasi, berarti
pemerintah sudah ada kemajuan, pertama DPR mengesahkan UUPZ
karena proses ini saja sudah cukup lama, karena sering kali diulur-
ulur, ketika UUPZ ini mau ketuk palu, ganti pengurus 2009, diundur
lagi. akhirnya 2011 disahkan. Kan artinya panjang prosesnya."21
Kesimpulan yang dapat diambil dari respon afektif yang dirasakan
oleh keempat pengurus FOZ di atas sangat beragam. Ada yang menerima
saja, ada yang bentuk kepeduliannya dengan menggagalkannya, adapula
yang kecewa, dan lain sebagainya. Namun jika dilihat dari segi
positifnya, kepedulian mereka terhadap Pengelolaan zakat di Indonesia
begitu besar.
C. Respon Psikomotorik Terhadap UU No.23/2011
Dengan adanya rangsangan respon kognitif dan afektif akan terjadi
rangsangan psikomotirik dimana menurut Jalaludin Rakhmat, respon ini
merupakan berupa tindakan, kegiatan atau kebiasaan yang terkait dengan
perilaku nyata. Merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati; yang
meliputi pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.
Dengan sahnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat pada tanggal 27 Oktober 201122
tenyata membawa
masalah baru dalam dunia perzakatan di Indonesia, masalahnya adalah isi
dari Undang-undang ini dikatakan „mengkhawatirkan‟ beberapa pihak.
Menurut Sri Adi Bramasetya (Ketua FOZ 2012-2015) pasal-pasal
tersebut adalah :
1) Pasal 15 tentang pembentukan BAZNAS di propinsi dan
kabupaten/kota yang cenderung tidak lagi mengakui kewenangan
Gubernur dan Bupati/Walikota.
21
wawancara diperoleh di kediaman Muhammad Zen, selaku penulis buku tentang
zakat, Sabtu, 27/04/2013 22
INFOZ edisi 15 November-Desember 2011
51
2) Pasal 18 tentang persyaratan pemberian izin bagi LAZ yang
mempersyaratkan harus berasal dari organisasi kemasyarakat Islam.
3) Pasal 29 tentang mekanisme „koordinasi‟ BAZNAS dan BAZNAS
Provinsi, BAZNAS Kab/Kota serta antara BAZNAS dan LAZ.
4) Pasal 38 dan pasal 41 tentang ancaman sanksi bagi masyarakat yang
mengelola zakat tapi tidak memiliki izin dari pemerintah.
Menurutnya, pasal-pasal tersebut jika penjelasan dan petunjuk
pelaksanaannya tidak jelas, bisa berakibat menjadi kontra produktif dan
mematikan sebagian potensi perkembangan zakat yang sudah baik
selama ini. Pada Ketentuan Peralihan (pasal 43) Undang-Undang zakat
baru ini BAZNAS, BAZ Propinsi, dan BAZ Kab/Kota yang sudah ada
sebelum Undang-undang zakat ini tetap berlaku dan dinyatakan sebagai
BAZNAS Pusat, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten atau kota.
LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum undang-undang ini
berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini. LAZ
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling
lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
23
Dalam hal ini respon psikomotorik yang diberikan oleh Sabeth
Abilawa adalah mengajukan Judicial Review. Dengan mengajak atau
sosialisasikan kepada anggota FOZ lainnya juga kepada LAZ-LAZ,
mengajak mereka untuk ikut menggugat.
“Yang menggugat itu ada 19 orang, pemohon individu dan pemohon
lembaga Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Lampung Peduli, Lembaga
Manajemen Infaq. Kami tergabung dari koalisi masyarakat zakat.
Kami menggugat ke MK, yang kedua kami mengadakan sosialisasi
kepada anggota FOZ ke LAZ-LAZ, mengajak mereka untuk ikut
menggugat. Ada yang tidak peduli di daerah-daerah, sebenarnya
yang paling peduli mereka itu LAZ-LAZ provinsi karena tidak ada
aturan di sana, mereka digantung nasibnya, yang paling banyak
memberikan respon positif adalah LAZ Nasionalnya karena sudah
merasa aman dengan adanya pasal LAZ yang sudah ada tinggal
23
http://www.forumzakat.net/index.php?act=paparan&id=16
52
meminta perpanjangan, tetapi LAZ provinsi akan di delete
semuanya.”24
Sedangkan menurut beliau dampak yang dapat diperkirakan
melalui Judicial Review adalah jika diterima maka akan banyak pasal
yang akan diganti atau menggubah seluruh isi Undang-undang tersebut.
“Kalau nanti berhasil satu pasal saja digugurkan oleh MK, runtuh
nanti, undang-undang jadi banci nanti tidak akan bisa diterapkan.
Kemarin kami menggugat 17 pasal, satu pasal misalnya pasal pidana,
nah kalau nggak ada sanksi mau ngapain? Mau mengadu apa?”25
Dalam upaya judicial review, beberapa ahli diajukan untuk
memperkuat argumentasi betapa bermasalahnya Undang-Undang ini.
Ada ahli hukum tata negara dan pidana, yang memahami kedudukan
ormas dalam aktivitas publik, memahami perlindungan hak asasi dan hak
konstitusional, dan memahami pemidanaan. Ahli syariah Islam dan
ekonomi Islam, dengan kompetensi memahami peran serta masyarakat
berbagai negara. Akan dihadirkan pula ahli keuangan Negara, yang
memahami pengelolaan keuangan negara dalam lembaga-lembaga negara
bantu dan pengelolaan dana masyarakat oleh lembaga negara bantu.
Terakhir ahli sosiologi/antropologi masyarakat muslim yang memahami
peran masyarakat sipil dan negara dalam pelaksanaan agama.26
Judicial review ini memang didukung pula oleh beberapa rekan
FOZ seperti Bambang Suherman dan Nana Mintarti dalam
pernyataannya ;
24
wawancara diperoleh di Kantor Dompet Dhuafa, selaku Ketua Bidang Advokasi dan
Pengawasan FOZ, Selasa 21/05/2013 25
wawancara diperoleh di Kantor Dompet Dhuafa, selaku Ketua Bidang Advokasi dan
Pengawasan FOZ, Selasa 21/05/2013 26
Heru Susetyo,dkk, Selamatkan Gerakan Zakat, (Jakarta: KOMAZ), 2012, h, 48
53
“Saya mendukung Teman-teman melakukan Judicial Review, inikan
proses legal, dikarenakan menurut teman-teman UUPZ ini kok tidak
senafas dengan UUD, ini tujuannya peninjauan ulang.”27
Sedangkan Bambang Suherman sendiri juga mendukung adanya
judicial review dengan pernyataanya :
“Bentuk kepedulian saya adalah mendukung Judicial Review,
dengan hadir ketika sidang.”28
Namun dalam hal ini ada bentuk lain yang dilakukan Nana Mintarti
dalam upaya perbaikan zakat di Indonesia:
“Ya kita ikut mensosialisasi tentang zakat, baik melalui media cetak,
campaign, pelatihan-pelatihan tentang zakat dan sebagainya. Kita
masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, kita
menghormati Mahkamah Konstitusi dengan melakukan tabayun.
menunggu keputusan. kita berharap diterima jika ditolak ya kita
harus menghormati Mahkamah Konstitusi dan kita kan harus
menjalankannya. Kalau ditolak ya tidak apa-apa bagaimanapun kita
harus jajaki, kita harus mengikuti aturan.”29
Dalam pengajuan Judicial Review atau uji materiil ini Bambang
Suherman berharap Mahkamah Konstitusi menyetujuinya sehingga akan
dibahas ulang agar kedepannya mendapat jalan keluar bersama.
“Harapannya reviewnya diterima. Kalau diterima maka ia akan
mengacu pada tentang tuntutan-tuntutan review. Maka akan dibahas
ulang.”
Lain halnya dengan Anwar Sani.
27
wawancara diperoleh di Kantor IMZ,selaku Sekretaris Bidang Advokasi dan
Pengawasan, Ciputat, Selasa 21/05/2013 28
wawancara diperoleh di Kantor Dompet Dhuafa, Selaku sekretaris Jendral FOZ,
Selasa 21/05/2013 29
wawancara diperoleh di Kantor IMZ, selaku Sekretaris Bidang Advokasi dan
Pengawasan, Ciputat, Selasa 21/05/2013
54
“Karena kalau saya kan orangnya ketika diajarkan guru saya itu
tidak memberontak. Kebijakannya seperti apa pasti ada jalan lain
untuk menuju ke arah tujuan yang kita tuju, ada cara-cara lain, jadi
saya ikut saja aturan pemerintah.”30
Dalam menyikapi undang-undang pengelolaan zakat ini, menurut
Sri Adi Bramasetya, respon masyarakat pada dasarnya terbagi ke dalam
empat kelompok besar. Kelompok pertama adalah yang setuju
sepenuhnya, sehingga melaksanakan seutuhnya. Kelompok kedua yang
setuju terhadap sebagian pasal saja, Kekuranganya diperbaiki dengan
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama, baru kemudian
dilaksanakan. Kelompok ketiga adalah yang menolak sebagian, yang
akhirnya melakukan judicial review atas pasal-pasal yang tidak disetujui,
untuk selanjutnya setelah diperbaiki dapat dilaksanakan. Adapun
kelompok keempat yang menolak sepenuhnya UU ini, kemudian
diajukan judicial review untuk dibatalkan dan tidak jadi dilaksanakan
sepenuhnya.31
Kesimpulan yang dapat diambil dari respon psikomotorik pengurus
FOZ, banyak yang mengajukan judicial review atau uji materiil sebagai
respon penolakan terhadap Undang-undang Pengelolaan Zakat. Dengan
melihat respon-respon penolakan terhadap UUPZ tersebut, dampak yang
terjadi sedikitnya ada tiga kemungkinan. Pertama, jika judicial review ini
diterima oleh Mahkamah Konstitusi maka akan ada pasal-pasal yang
akan dirombak atau diperbaiki. Kedua, jika judicial review ini diterima
baik oleh Mahkamah Konstitusi maka Undang-undang akan diganti
seluruhnya. Ketiga, Jika judicial review ditolak maka tidak ada
pergantian pada Undang-undang dan semua harus patuh pada aturan
30
wawancara diperoleh di kantor Darul Quran, selaku wakil Sekjed FOZ, Rabu
01/05/2013 31
http://www.forumzakat.net/index.php?act=paparan&id=16
55
Undang-undang pengelolaan zakat tersebut. Harapan terakhir, semua
berharap Peraturan Pemerintah akan menjadi solusi yang terbaik.
56
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan tanggapan atau respon pengurus
Forum Organisasi Zakat dalam tiga kategori melalui sample 4 pengurus yang
ada:
1. Respon Kognitif : Pada respon ini keempat pengurus memiliki
penilaian yang tidak jauh berbeda terhadap isi Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dimana secara
umum seluruh responden Mengetahui tentang undang-undang
tersebut. Walaupun tidak semua responden memahami secara
keseluruhan isi pasal dalam undang-undang no.23/2011, apalagi
terhadap undang-undang yang dianggap “multitafsir”, namun
responden mencoba menerka yang dimaksud pada Undang-undang
tersebut sesuai dengan informasi yang mereka dapat atau ketahui.
2. Respon Afektif : Pada respon ini keempat pengurus terdapat
perbedaan dalam merespon secara emosi, ada yang tidak senang
terhadap isi undang-undang tersebut, ada juga yang setuju terhadap
isi undang-undang baru tersebut, ada juga yang kecewa terhadap isi
Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru. Namun dapat
disimpulkan itu merupakan bentuk atau tanda kepedulian
responden terhadap Undang-undang pengelolaan zakat dan
tentunya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.
3. Respon Psikomotorik : Melalui judicial review atau uji materiil 3
dari 4 responden mengajukan Judicial Review yang merupakan
jalan legal yang dilakukan pengurus Forum Organisasi Zakat
terhadap penolakan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat. Melalui uji materiil inilah yang
diharapkan responden dapat merubah isi Undang-Undang Nomor
57
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dari keempat
responden satu dari ketiga responden mengambil sikap tidak
mendukung Judicial Review dimana responden tersebut memilih
mendukung Undang-undang pengelolaan zakat yang baru.
B. Saran-saran
Adapun penulis memberikan saran-saran melalui tiga kategori
yakni aspek respon kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik:
1. Respon Kognitf : Dalam memandang segala sesuatu
dibutuhkan kebijakan dan kearifan dalam diri, termasuk dalam
hal menilai UUPZ yang baru No. 23/2011. Diharapkan
pengurus Forum Organisasi Zakat tidak hanya memandang
secara subjektif tetapi juga mencoba melihat secara objektif
dimana pengurus juga melihat dari sisi pemerintah yang ingin
mencoba menyatukan visi, misi, serta ingin menyentralisasikan
pengelolaan zakat yang lebih rapi dan teratur.
2. Respon Afektif : Emosi, kekecewaan, ketidaksetujuan terhadap
suatu hal merupakan manusiawi. Namun, hal ini jangan sampai
berlarut-larut sehingga melupakan esensi dan urgensi dari
zakat itu sendiri.
3. Respon Psikomotorik: selagi menunggu keputusan dari
Mahkamah Konstitusi ada baiknya jalankan saja dahulu
pengelolaan zakat yang ada secara maksimal apapun
keputusannya akhir nanti, diharapkan pengurus FOZ dapat
melapangkan dada, dan menerima hasil akhir Undang-undang
Pengelolaan Zakat. Dan hendaknya dapat mengantarkan
perbaikan zakat di Indonesia. Baik dari sisi penghimpunan,
penyaluran, dan dampak manfaat bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat.
58
DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, Abu. 1982. Psikologi Sosial. Jakarta: Bulan Bintang.
Aflah, Kuntarno Noor, Tajang, Mohd Nasir. 2006. Zakat dan Peran Negara. Jakarta:
Forum Organisasi Zakat.
Dagun, Save D.1997. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan.Jakarta: Lembaga Pengkajian
dan Kebudayaan Nusantara.
Depdikbud.1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2.Jakarta: Balai Pustaka.
Effendy, Onong Uchjana.2003. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, Cet. 3.Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Endarmoko, Eko. 2006. Tesaurus Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama.
Fahruddin. 2008. Fiqih Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: Uin Press.
Hafidhudin, Didin. 2004. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Depok: Gema Insani.
Hanurawan, Fattah. 2010.Psikologi Sosial Suatu Pengantar.Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya
Kamarulzaman, A.K.A.,& M. Ahlan Y. Al-Barry. 2005.Kamus Ilmiah Serapan
Disertai Entri Tambahan dan Pedoman Umum Pembentukan
Istilah.(Yogyakarta: Absolut).
Nasuhi, Hamid, Ropi, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Ciputat :
CeQDA(Center for Quality Developmen and Assurance ), 2007.
Poerwadarminta. 1999.Psikologi Komunikasi, Cet. III. Jakarta : UT.
Rakhmat,Jalaludin. 1999.Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Sabri, Alisuf. 1993. Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan. Jakarta:
Pedoman Ilmu Jaya.
Sendjaya, S. Djuarsa. 2005. Teori Komunikasi. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas
Terbuka.
59
Solichin, Mohammad Muchlis. 2012. Psikologi Belajar: Aplikasi Teori-Teori Belajar
Dalam Proses Pembelajaran Yogyakarta: Suka Press.
Subandi, Ahmad. 1982. Psikologi Sosial, Cet. ke-19. Jakarta: Bulan Bintang.
Susetyo, Heru, dkk. 2012. Selamatkan Gerakan Zakat: Catatan-Catatan Kritis atas
UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Koalisi
Masyarakat Zakat.
Syarie, Sukmadjaja, Yusuf Rosy. 1984. Indeks Al-Quran. Bandung : PUSTAKA.
Tim Forum Organisasi Zakat. 2003.Problematika Zakat Kontemporer.Jakarta :
Forum Organisasi Zakat.
Tim Institut Manajemen Zakat.2006. Manajemen Zakat Gaya BUMN. Ciputat : Divisi
Publikasi Manajemen Zakat.
Walgito, Bimo. 1996. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: UGM.
____________. 1997. Psikologi Belajar. Jakarta: Reneka Cipta.
Zuhayly, Wahbah. 2005. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. cet. 6. Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya.
Zen, Muhammad, Muhammad Hudri. 2005.Zakat dan Wirausaha. Jakarta : Centre for
Enterpreneurship Development.
Qordawi, Yusuf. 1987.Hukum Zakat. Jakarta : PT. Pustaka Litera,.
Zuhaili, Wahbah, Sulaiman, Wahbi, dkk. 2008.Buku Pintar Al-Quran Seven in One.
Jakarta: Penerbit Al-Mahira,
Undang-Undang
Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat. Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 115, Tambahan No.5255.
Jakarta.
Media
60
Ariananda, Akmal. 2012. Definisi Organisasi. From http://akmal-
aria.blogspot.com/2012/11/definisi-organisasi.html, 8 April 2013.
Forum Zakat. 2009. From http://forumzakat.net/, 8 April 2013.
Ahira, Anne. 2013. Memahami Pengertian Kognitif Afektif Psikomotorik. From
http://www.anneahira.com/pengertian-kognitif-afektif-psikomotorik.htm
Wikipedia Indonesia. 2013. Taksonomi Bloom. From
http://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom
Hanifa, Afriza. 2012. Penguatan BAZNAS, Pengerdilan LAZ?.
Fromwww.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/18/m2on9p/penguatan
-baznas-pengerdilan-laz, 24 mei 2013
Buwaethy, Ahmad. 2013. Memahami “Memahami “Pasal Pidana” Di dalam UU
Pengelolaan Zakat Pasal Pidana” Di dalam UU Pengelolaan Zakat. From
Harian-pelita-online.com/cetak/2013/5/23/memahami-“memahami-“pasal-
pidana”-di-dalam-uu-pengelolaan-zakat-pasal-pidana”-di-dalam-uu-
pengelolaan-zakat#”Ua1IM-TT-So, 25 mei 2013.
Majalah
INFOZ Edisi 12 Mei-Juni 2011
INFOZ Edisi 15 November-Desember 2011
INFOZ Edisi 16 Januari- Februari 2012
Pedoman Wawancara Kepada Informan
Pukul 11.00-11.30 WIB Selasa, 21 Mei 2013
Di Kantor Dompet Dhuafa Ciputat
Data Informan
Nama : Bambang Suherman
Jabatan : Sekretaris Jendral Forum Organisasi Zakat
Kognitif
Tanya : Sejauh ini, Bapak mengetahui UU Pengelolaan zakat bagaimana?
Jawab : Tahu, Dalam prosesnya saya sangat tahu, tapi konten UU-nya kurang
tahu.
Tanya : menurut bapak, dalam UU bagaimana kedudukan Baznas dan Laz?
Jawab: Secara umum bisa dirajuk ke pasal-pasalnya, saya hanya menjelaskan saja
ya, UU di kenalkan dengan nama Badan Zakat Nasional. Tapi sebenernya tidak
dijelakan juga apakah badan tersebut adalah BAZNAS yang sekarang atau perlu
dibuat dengan definisi baru dengan kriteria baru tentang badan tersebut. Nah,
tafsir bodohnya, masyarakat menerjemahkan badan tersebut adalah BAZNAS.
Mengapa saya katakan tafsir bodoh, karena seharusnya iniyang di kritisi sejak
awal. Penolakan kkita terhadap mekanisme dan pelimpahan kewenangan dalam
perspektif UU ini bukan karena BAZNASnya tapi karena kualifikasi yang hari ini
dimunculkan oleh BAZNAS dibandingkan pengelolaan zakat ini oleh LAZ
lainnya. Sehingga agak sulit bagi kita untuk memberikan harapan bahwa akan ada
pengelolaan zakat yang rapi dengna performen yang ada. Jadi, menurut saya ini
adlah hal yang perlu dicermati. Meskipun sudah ketok palu yang ternyata
tafsirnya kepada BAZNAS katanya. Ya tidak apa-apa.
Tanya : bagaimana dengna posisi LAZ itu sendiri?
Jawab : Dalam UU kan sudah dijelaskan bahwa LAZ sebagai UPZ yang
membantu BAZNAS
Tanya : Sebenarnya dampak positif dan negative pasal 17-21 mengenai laz itu apa
aja?
Jawab: Sprit yang ada disini adalah monopoli. Dalam proses pengelolaan dana
public ini harus ada control negara yang kuat sehingga dapat dibahas sampai
konsepsional ke badan hukum. Padahal, sebenernya yayasan itukan badan hukum.
Dalam konsepsi peraturan legalitas pemerintah terharap perlembagaan dan
perkumpiulan dan ini harsnya mengacu pada UU ormas yang ada. Maksudnya
semua ini juga masih menyisakan permasalahan.
Dalam persepektif pribadi saya akan lebih banyak negatifnya kalau kita melihat
dari seberapa besar kemampuan melibatkan masyarakat dalam membangun
kampanye tentang sadar zakat. Karena dengan adanya aturan yang membatasi ini
mereka akan takut untuk melakukan kontribusi atau terlibat. Mereka akan
dikenakan sanksi jika digunakan konsep seeperti itu. Jika belum dilegalkan
sebagai ormas berati masyarakat tidak bisa memberikan kontribusi yang sama,
karena inikan syariah. Syariah itu aritnya setiiap orang yang muslim memiliki
kesadaran tentang agama ini boleh terlibat dan mengajak. Mengajak tidak
sebagaimana mengajak tapi memberikan contoh. Dari konsep seperti ini
dikhawatirkan akan ada ketakukan karena perlahan-lahan terlhiat menjadi
eekslusif milik pemerintah dengan persepsi bagaimana pemerintah mengelola
negara sebagaimana yang kita ketahui. Maka ini akan menciptakan perlambatan
dalam aksese terhadap infoemasi ke publik.
Tanya : menurut bapak, UU ini sudah sesuaikah dengan kondisi masyarakat saat
ini?
Jawab : saya tidak bisa memprediksi karena belum dijalankan. Jalankan saja dulu.
Belum dijalankan saja sudah ada review, ini kan menandakan adanya penolakan
elemen elemen masyarakat terhadap inplementasi dan konsepsional UU ini.
Afektif
Tanya : Bagaimanakah pertama kali bapak mengetahui isi terakhir draf UU ini?
Jawab : Kecewa saja, karena DD itu sudah terlibat hampir 2 tahun terkait dnegan
revisional UU no.38 pada saat itu. Dan menjadi bagian dari tim yang sellau
memerikan reading pada komisi VIII yang memperbaharui tentang UU ini. Di
rapat dengar pendapat banyak sekali masukan, termasukan kami mendraf konsep
yang mungkin dalam perspektif kami lebih cocok ya. Karen pada saat itu ada draf
dari LAz dan Basnas. Dan tidak terlalu jauh ketidaksesuaian dengan pelaksanaan.
Lalu tiba-tiba muncul draf ini yang kemudian diketuk, saya pribadi tidak dahu
draf ini dari mana. Dan dalam proses sosialisasinya seharusnya menjadi syarat,
bahwa konten sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian draf ini
menjadi draf yang aneh dan asing yang muncul sebulan sebelumnya oleh
beberapa orang kemudian dimunculkan ke media dan melihatnya bahwa ini sangat
berbeda dengan draf-draf sebelumnya. Jelas ini ada kepentingan, ada sisipan-
sispan dari berbagai pihak. Begitu dia keluar dnegan draf yang sudah disahkan
dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, kami juga tidak tahu seperti apa proses
perubahan dan dari mana munculnya draf ini. Ya kami kecewalah.
Tanya : Adakah pasal-pasal yang bapak setujui?
Jawab : Banyak juga yang saya setuju. Senang karena ada UU-nya dan membuat
ini menjadi rapi. Sebenarnya tidak penting setuju atau tidak setujunya saya,
karena kan sudah diketuk palu. Karena tidak akan berdampak apapun pada hasil
skripsi.
Tanya : Bagaimana harapan bapak ke depan terhadap UU ini?
Jawab: Harapan pribadi saya, UU ini dibatalkan. Diamandemen, dijiar, disetujui
usulan reviewnya dan dibuat moderat dan demokratis saja yang lebih
pastisipatoris. 38 itu juga kan tidak ideal juga sebenarnya. Harapan kita kan
merapikan 38 menjadi aturan main yang bisa memfasilitasi banyak pihak agar
gerakan zakat menjadi kuat dan bergerak. Itu tidak mungkin terjadi kalau terjadi
monopoli. Monopili menciptakan adanya pihak-pihak yang memiliki wewenang
besar dan pihak-pihak lain yang memiliki wewenang sekunder, hanya membantu
yang lain. Nah, ini menciptakan adanya dampak turunnya spirit-spirit kampanye
gerakan zakat. Apalagi kalau urusan zakat menjadi urusan negara. Rasanya umat-
umat lain juga mengumpulkan dana keagamaan ya, dan itu dipakai untuk
memberdayakan umatnya, termasuk juga harus diakui melakukan gerakan-
gerakan jending misalnya. Nah, bagaimana kita mencegah dinamika-dinamika
pembodohan di wilayah-wilayah terpencil, daerah terluar, kemudian institusi ilmu
yang sampai hari ini tidak memiliki support dari pemerintah termasuk madrasah-
madrasah yang saat ini terancam pembiayaannya. Sehingga kalau diatas nama
yayasan pengumpulan zakat otomatis tidak merepotkan pemerintah. Tapi seperti
yang sekarang ini mereka jadi serba salah, tidak bisa mengumpulkan dan tidak
dapat berharap juga dari pemerintah. Yang kemudian menciptakan gep.
PSIKOMOTRIK
Tanya : Apa bentuk kepedulian bapak terhadap UU ini?
Jawab : Bentuk dukungan untuk Judicial Review
Tanya : Apa saja yang sudah bapak lakukan terhdap UU?
Jawab : Hadir dalam siding review
Tanya :Kira-kira apa sih dampak dari respon yag diberikan bapak terhadap UU
ini?
Jawab : Harapannya reviewnya diterima. Kalau diterima maka ia akan mengacu
pada tentang tuntutan-tuntutan review. Maka akan dibahas ulang.
--Terima kasih banyak atas bantuan bapak/ibu serta mohon maaf atas periilaku
kami yang tidak berkenan di hati—
Pedoman Wawancara Kepada Informan
Pukul 14.00-15.30 WIB Hari Rabu, 01 Mei 2013
Di Kantor Darul Quran Ciledug
Data Informan
Nama : Anwar Sani
Jabatan : Wakil Sekjend
Tanya : bagaimana pandangan ust. Mengenai baznas yang menjadi central bagi
lembaga zakat lainnya?
Jawab : Mengenai pasal ini saya tidak menganggap hal ini benar mutlak dan juga
tidak menganggap itu salah. Kalau berbicara visi tentu negara benar. Tapi menurut
saya pokoknya orang bayar zakat mau zakat di mesjid kek, mau bayar langsung ke
lembaga zakat, baznas, kek, yang penting orang yang tidak sadar zakat bisa
terdorong untuk berzakat
Tanya : pandangan ust. Mengenai undang-undang?
Jawab : Pokoknya saya tidak mau bicara Undang-undangnya itikad saya adalah
apapun yang akan digulirkan oleh Undang-undang ini kita akan akomodif
kemudian yang lebih penting lagi menurut pemikiran saya adalah mendorong
masyarakat yang tadinya tidak tertarik dengan zakat, tidak sadar zakat, bahkan
mungkin banyak alasan untuk tidak berzakat, atau mungkin terlalu berpatokan
dengan al-mitsal qoul. Karena itu saya memotivasi dan menyampaikan kepada
semua orang bahwa semua perlu berzakat. Kalau orang belum ucapkan ijab
gimana? Apakah semua wajib berzakat? tidak wajib sih, tapi kita mulai berzakat.
Seperti halnya anak kecil yang didorong orang tuanya diajak orang tuanya untuk
sholat padahal dia belum wajib. Apakah jadi orang tua yang baik disaat kita bicara
kepada anak kita ‘Nak kamu masih kecil jadi tak perlu sholat, nanti saja kalau
sudah besar, nanti saja kalau sudah baligh baru sholat’ Pasti semua orangtua tidak
ada yang seperti itu. Mereka inginnya anak mereka sholatnya itu dari kecil, nah
kita juga seperti itu, saya mendorong orang-orang yang penghasilannya, mungkin
baru tiga ratus ribu, lima ratus ribu, tujuh ratus ribu, sejuta, sejuta setengah, dua
juta, dan itu belum mencapai nishob sebenarnya, karena nishobnya 520 kg. Nah
kalau orang kan berarti yang punya kewajiban zakat itu pengasilan segitu, kalau
belum bagaimana? tetap kena zakat, orang seperti itu justru mendorong yang
tadinya tidak tersentuh dengan zakat kemudian mereka menjadi mau berzakat.
Ssaya posisinya disitu. Jadi, mau undang-undangnya bagaimana silahkan
insyaAllah saya dan teman-teman berjuang dengan penuh dedikasi yang luar biasa
tapi saya tetap memposisikan diri.
Tanya : Bagaimana reaksi Bapak semenjak pertama kali Undang-undang tersebut
diajukan?
Jawab : Yang saya tahu waktu undang-undang digulirkan, itu ada berbagai versi,
versi forum zakat, versi DPR, versi lainnya ini semuanya jelas berbeda. Kalau
versi zakat berbicara tentang bagaimana organisasi ini bisa berjalan, kalau di
pemerintah mungkin menurut kita salah tapi menurut pemikiran pemerintah
belum tentu salah, jadi tergantung sudut pandangnya dari sudut pandang mana
berpikirnya. Apakah salah ketika pemerintah menghendaki semua Lembaga Zakat
bersatu? secara visi, secara tujuan, dan secara cita-cita membangun Negeri ini
betul. Tapi menjadi salah menurut temen-teman semuanya tergantung sudut
pandang, mau yang sudut pandang yang mana? kalau maunya teman-teman
inginnya pemerintah itu mengayomi lembaga-lembaga yang sudah berjalan
didorong, Nah buat pemerintah tidak menarik, dorong buat apa? kalau bicara
dengan pemerintah pasti kembali lagi ke zaman Rasulullah, zaman dimana semua
dikelola oleh Negara.
Tanya : Lalu kalau misalnya citra Negara seperti, ada bagian-bagian buruk dari
pemerintah. Sedangkan banyak orang yang menilai swasta jauh lebih baik,
sedangkan Undang-undang terbaru ini memosisikannya sebagai
sentralisasi. Bagaimana menurut pendapat Ustadz?
Jawab : Maka dari itu saya tidak menganggap itu benar mutlak dan juga tidak
menganggap itu salah. Kalau berbicara visi tentu Negara benar, pokoknya orang
bayar zakat mau zakat di mesjid kek, mau bayar langsung ke lembaga zakat, yang
penting orang yang tidak sadar zakat bisa terdorong untuk berzakat.
Tanya : Dengan adanya Undang-undang ini, contohnya saja TPA, ini
bukan Ormas tapi jatuhnya masih LAZ, bagaimana menurut Ustadz?
Jawab : Makanya yang dimaksud oleh pemerintah sebagai lembaga amil
zakat itu siapa? Tidak memposisikan diri sebagai lembaga amil zakat itu
tidak pernah menyebutkan lembaga amil zakat darul qur’an apakah itu yang
dimaksud yang ada di Undang-undang atau tidak termasuk dalam Undang-undang
Tanya : Sedangkan kalau sekirannya TPA TPA ini dipandangan lain juga
dipandang negara sebagailah maka sebagai sangsi-sangsi sebagai kena sangsi-
sangsi yang
Jawab : Kalau Darul Qur’an ini kan ada ketentuan kalau tidak salah harus
ormas sebagai langkah antisipasi, siapa tahu juga kalau memang tertera dianggap
sebagai lembaga amil zakat maka kita sudah menyiapkan badan hukum ormas itu
langkahnya yang sudah disiapkan dan sudah jadi, kalau mau apa dulu nih, mau
bicara tidak lembaga zakat maka oke kita tidak terkait dengan undang-undang tapi
kalo berkas dan undang-undang oke kita ajukan kita punya apa namanya sebagai
ormas kita sudah disahkan oleh notaris dan departemen sosial. Ya pokoknya kita
sudah catat legalitas bahwa Darul Qur’an adalah formal dan ternyata tidak susah
juga ngurus itu, orang kan bingung ternyata gampang juga.
- Karna TPA juga memang sudah ada dakwahnya sosialnya pendidikannya
Tanya : Nah kalau di mesjid-mesjid itu bagaiimana menurut pandangan
Ustadz?
Jawab : Nah lagi-lagi termasuk gak itu? ada gak di undang-undang ini
pengelolaan berbagi masjid? apakah salah lagi? Makanya kalau dibilang mengusai
saya terus terang saya tidak mengusai titik dalam Undang-undang dari satu
persatu detail, inti detail makanya masjid kalau dianggap sebagai ahli zakat apa
yang mendasari bahwa pengelolaan zakat di masjid adalah sebagai pengelolaan?
Mereka tidak punya identitas belum tentu semua masjid punya legalitas, kelihatan
belum tentu juga karena pengelolaan zakat orang yang menyerahkan zakat mereka
bisa ke Mushola, Mesjid besar, Yayasan, mungkin kalau di Istiqlal atau di BI atau
di Masjid-masjid yang besar atau di Al-Azhar bisa, tapi kalau ke mushola kecil
apakah salah kalau orang menyerahkan zakatnya ke mushola kecil? ‘saya nitipin
zakat ya’ dan diterima oleh panitia zakat yang panitia itu panitianya
pembentukannya seminggu sebelum lebaran dan dibubarkannya seminggu
sesudah lebaran, dia megang zakat loh, dititipin zakat loh yang dititipin
pengelolaan zakat besar juga.
Tanya : bagaimana dengan pasal tentang pidana?
Jawab : Pejabat setempat dia dapat izin dari RT/RW dapat izin dari lurah bahkan
biasanya di kepanitiannya itu yang jadi pembinanya itu ketuanya sendiri. Bahkan
dia bisa jadi pengurus RT/RW nya, Lurah bisa jadi pengrus masjid juga, jadi saya
menganggap ini bagus nih Undang-undang ini bagus, makanya kalau buat saya
terima saja nih apa yang ada di dalam ini kita akomodir diaplikasi teknisnya, kita
akomodir ke semua ormas harus hormat bikin aja semua ormas jadi hormat
selesai, apalagi? Gak ada izin? Oke izin gampangin dong cara izinnya, izinnya ke
siapa bikin turunannya untuk mesjid-mesjid harus meminta izin kepada BAZNAS
daerah-daerah ya kita meminta izin ke BAZNAS daerah, kan gitu itu aja, wong
sekarang ini BAZNAS ngumpulin zakat di Jakarta, beda lagi bilang Bazis DKI,
beda lagi operasional di Jakarta loh. BAZNAS hebatnya lagi dengan basis daerah
itu tidak singkron, tapi saya tidak menyalahkan karena di sini memang posisinya
dulu bentuknya dari sini, mengakar kemudian mengakar kemudian tumbuh
lembaga yang bernama BAZNAS, nah Bazis daerah SKnya SK gubernur, Bazis
kota yang memberikan Negara adalah Bupati izin semua, tapi apakah
semuanya ini tertuju ke BAZNAS? Belum tentu juga. Nah makanya kalau dari
sisi tujuan pemerintah saya yakin ini tujuannya bagus, cuma harus disinkronkan
dengan teman-teman, ya gitu aja sih, makanya saya mau disahkan.
Tanya : bagaimana sikap ust terharap UU ini?
Jawab : karena, kalau saya kan orangnya ketika diajarkan guru saya itu tidak
memberontak. Kebijakannya seperti apa pasti ada jalan lain untuk menuju ke arah
tujuan yg kita tuju, ada cara2 lain.
----- Terima Kasih Banyak atas Bantuan Bapak/Ibu
serta Mohon Maaf atas Prilaku Kami yang Tidak Berkenan di Hati -----
Pedoman Wawancara Kepada Informan
Pukul 09.30-10.30 WIB Selasa, 21 Mei 2013
Di Kantor Dompet Dhuafa Ciputat
Data Informan
Nama : Sabeth Abilawa
Jabatan : Ketua Bidang III (Advokasi)
Tanya : Sejauh mana Bapak mengetahui Undang-undang nomor 23 tahun
2011 tentang pengelolaan zakat?
Jawab : Tahu sekali, sejauh mata memandang.
Tanya : Di dalam Undang-undang ini, bagaimana kedudukan BAZNAS
dan LAZ?
Jawab :BAZNAS dan LAS relasinya di dalam konteks Undang-undang
LAS adalah bagian dari BAZNAS.
Tanya : Bagaimana dengan BAZNAS itu sendiri?
Jawab : Sebenarnya Undang-undang itu banyak berbicara tentang
BAZNAS, kalau boleh saya katakan Undang-undang zakat itu bukan undang-
undang zakat, tapi Undang-undang tentang BAZNAS. Tapi karena nggak enak
judulnya, jadi undang-undang zakat.
Tanya : Apa yang Bapak ketahui tentang pasal 17 dan 21 mengenai LAZ?
Jawab : Pasal ini memberikan makna bahwa sebenarnya perizinan dan
sebagainya itu ada ditangan BAZNAS, artinya BAZNAS boleh tidak mengizinkan
masyarakat mendirikan LAZ. Namun, sepanjang itu adalah LAZ baru saya pikir
itu tidak terlalu masalah. Tapi LAZ yang sudah lama mau menyertifikasi
semuanya, ini tidak berbicara tentang LAZ yang sudah ada. Masyarakat dapat
membentuk LAZ, tapi kemudian masyarakat harus memenuhi berbagai kewajiban
yang banyak termasuk UPZ harus setorkan uangnya ke BAZNAS, yang tidak
masuk akal adalah masjid-masjid adalah UPZ, buat saya tidak masuk akal jika
jutaan masjid-masjid di Indonesia harus disentralisasi.
Tanya : Menurut Bapak dampak positif dan negatif apakah yang akan
terjadi?
Jawab : Dampak positinya tidak ada, hanya catatan-catatan saja yang
lebih tertib, tetapi distribusinya akan banyak masalah karena uang ditarik ke atas
lalu diturunkan lagi ke bawah dengan proposal dan permohonan, akan ribet.
Tanya : Jika Undang-undang nomor 23 Bab 2 pasal 7 BAZNAS saat ini
menjadi sentral dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut bapak apakah
BAZNAS sudah siap atau mampu untuk mengemban amanah besar tersebut?
Jawab : BAZNAS apakah sudah siap? dalam kerangka itu saja saya
menyangsikan bahwa BAZNAS sudah siap, BAZNAS itu lembaga yang masih
muda didirikan tahun 2000an atas inisiasi dari lembaga-lembaga yang sudah ada,
Dompet Dhuafa salah satunya. Undang-undang itu digagas oleh masyarakat sipil
karena butuh payung hukum sebenarnya itu kesalahan kita, kalau Bazis-bazis itu
sudah lama, seperti Bazis DKI sudah sejak tahun 60an, dia sudah mempunyai
sejarah panjang. Jika BAZNAS ada problem, kalau dia berbicara wilayah, dia mau
menghimpun dana dari mana? Nanti akan rebutan dengan Bazis DKI, sama-sama
Jakarta. PNnya nanti rebutan. Secara penerimaan BAZNAS masih 30-40 milyar,
okelah itu bukan sesuatu yang urgent buat mereka, tapi kan amanah yang besar itu
belum pernah mereka kelola, bagaimana mereka mengelola lembaga-lembaga
yang sudah lama Bazis DKI aja nggak mau sampai sekarang diharuskan di bawah
BAZNAS dari sisi pngumpulan, dari sisi pendistribusian saya tidak melihat
program-programnya tidak kreatif dan sebagainya, karena kultur birokrasi terlalu
panjang kultur harus izin dan sebagainya.
Tanya : Dalam UU ini ada pro kontra mulai dari pasal 17, 18 sampai 21
tadi mengenai LAZ juga mengenai pidana pasal 38 dan 41. Bagaimana pendapat
Bapak terhadap pro kontra yang terjadi, ada yang meminta uji banding dan lain-
lain?
Jawab : untuk yang pidana menurut saya pasal yang paling aneh,
dampaknya adalah Negara akan melarang pengurus-pengurus masjid
menghimpun dana zakat, pengurus panti asuhan menghimpun dana zakat,
melarang yayasan-yayasan social yang sudah ada memungut dana zakat, termasuk
zakat fitrah dan zakat mal, artinya Masjid dan mushola yang sudah ratusan tahun,
panitianya setiap ramadhan menghimpun dana harus mengajukan diri sebagai
UPZ BAZNAS jika disetujui dan bisa pula tidak disetujui, maka mereka illegal
dan bisa dipidana dengan sangsi ini dan ada jutaan orang.
Tanya : Bagaimana pertamakalinya saat Bapak mengetahui draf akhir UU
no 23?
Jawab : secara proses ini banyak kebohongan dan tipu muslihat, kita juga
punya draf pemerintah dan draf masyarakat sipil, dua-duanya maju waktu
menjelang menit menit akhir, itu drafnya masih seperti yang kita bayangkan, ini
oke, tiba-tiba menjelang rapat paripurna itu naskah drafnya tidak boleh di
sirkulasi, ada problem disitu, semua tenaga ahli yang kita hubungi juga tidak mau
menyerahkan, agak aneh juga, sebenarnya ada beberapa mantan hakim MK
seperti Mukhti Ali menyaran kan kita bukan hanya uji materi tetapi juga uji
formal untuk menguji bahwa Undang undang ini melalui proses yang benar ketika
diparipurnakan, tapi kami tidak ada waktu memikirkannya, sebenarnya ini bisa
diuji di gugat dua secara proses dan substansi.
Tanya : Tapi Bapak peduli kan terhadap Undang-undang nomor 23?
Jawab : Saya peduli untuk menggagalkan undang-undangya.
Tanya : Adakah pasal-pasal yang tidak Bapak setujui?
Jawab : Saya tidak bicara pasal kalau dalam kontstruksi, karena secara
konstruksinya saja sudah salah, saya akan menolak semuanya.
Tanya : Harapan ke depan untuk UU No 23 tahun 2011 ini apa?
Jawab : MK mengabulkan permintaan kami
Tanya : Sejauh ini Undang-undang ini sudah diterapkan atau belum, Pak?
Jawab : Tentu sudah, secara aturan perundang-undangan jika sudah di
ketuk sudah diterapkan.
Tanya : Bentuk kepedulian Bapak terhadap UU ini apa?
Jawab : Kepedulian saya adalah saya menggugat Undang-undang ini.
Tanya : Kalau boleh tahu yang menggugat itu siapa saja, Pak?
Jawab : Yang menggugat itu ada 19 orang, pemohon individu dan
pemohon lembaga Dompet Dhuafa, Rumah zakat, lampung peduli, lembaga
manajemen infaq, Kami tergabung dari koalisi masyarakat zakat.
Tanya : Sejauh ini Respon dalam bentuk apa saja yang sudah bapak
lakukan selain menggugat?
Jawab : Kami menggugat ke MK, yang kedua kami mengadakan
sosialisasi kepada anggota FOZ ke LAZ-LAZ, mengajak mereka untuk ikut
menggugat. Ada yang tidak peduli di daerah-daerah, sebenarnya yang paling
peduli mereka itu LAZ-LAZ provinsi karena tidak ada aturan di sana, mereka
digantung nasibnya, yang paling banyak memberikan respon positif adalah LAZ
Nasionalnya karena sudah merasa aman dengan adanya pasal LAZ yang sudah
ada tinggal meminta perpanjangan, tetapi LAZ provinsi akan di delete semuanya.
Tanya : Dampak dari respon Bapak dan kawan-kawan tersebut itu apa?
Jawab : Kalau nanti berhasil satu pasal saja digugurkan oleh MK, runtuh
nanti, undang-undang jadi banci nanti tidak akan bisa diterapkan. Kemarin kami
menggugat 17 pasal, satu pasal misalnya pasal pidana, nah kalau nggak ada sanksi
mau ngapain? Mau mengadu apa?
Apa yang dilakukan FOZ itu terbelah dua, pertama karena FOZ itu terdiri dari
BAZNAS, bahkan FOZ sendiri tidak bersikap maka itu kami membentuk ormas,
FOZ tidak bersikap karena di dalamnya ada anggota BAZNAS, teman-teman
yang diamanahkan sebagai ketua FOZ dan Sekjen dia harus menjaga citranya
terhadap anggotanya yang lain. Padahal amanah Munas Semarang itu mengatakan
bahwa yudisial harus menjadi pengurus anggota yang baru, temen-temen anggota
banyak yang kecewa. Nah jika FOZ dipimpin oleh termasuk Dompet Dhuafa ya
berarti rezekinya DD, bukan hanya susah tetapi banyak yang terbelah, lembaga
FOZ dan lembaga zakat DD misalnya ada yang pro ada yang kontra.
Tanya : Menurut Bapak bagaimana cara menyikapinya dengan pro kontra
yang terjadi?
Jawab : Kalau di DD yang kontra ada sebagian sedikit sekali, kalau di
FOZ sangat saya sayangkan karena di FOZ tidak bersikap untuk membentuk
ormas maka saya tidak aktif lagi di FOZ, menunggu keputusan MPO. Keputusan
MK kita kalah saya keluar dari FOZ, kalau kita menang saya suruh BAZNAS
keluar dari FOZ.
--Terima kasih banyak atas bantuan bapak/ibu serta mohon maaf atas periilaku
kami yang tidak berkenan di hati—
Pedoman Wawancara Kepada Informan
Pukul 13.00-14.00 WIB Selasa, 21 Mei 2013
Di Kantor IMZ
Data Informan
Nama : Nana Mintarti
Jabatan : Sekretaris Bidang III (Advokasi)
KOGNITIF (PENGETAHUAN)
Tanya : Menurut anda, apakah dampak positif dan negatif jika pasal 17-21
(mengenai LAZ) diterapkan.
Jawab : Niat baik ingin mengatur, mensentralisasi agar lebih terkoordinir yang
mungkin kacamata Kemenag dan Baznas, LAZ kok sendiri-sendiri,
agar bisa terjadi sinergi terkoordinir dan terprogram.
Aspek negatifnya, LAZ lahir dan tumbuh dari masyarakat, jauh sebelum UU
no.38 LAZ sudah eksis. LAZ yang sudah banyak peran dan sudah dirasakan
masyarakat tiba-tiba harus tergabung dengan Baznas, sehingga peran itu
menjadi dikecilkan. Padahal masyarakat itu berasal dari trust, karena ini tidak
bisa dipaksa seperti pajak, sedangkan zakat dalam UU tidak ada paksaan.
Dengan seperti itu tidak ada paksaan tetapi melaluui program yang menarik
sehingga menimbulkan trust menjadi kurang "efektif".
Efek negatif kedua yaitu menurunkan semangat para aktifis LAZ.
Tanya : Jika dilihat UU no. 23 tahun 2011 di bab ke-2 pasal ke 7 BAZNAS
saat ini akan menjadi central dalam pengelolaan zakat di Indonesia, menurut
anda apakah BAZNAS sudah siap dan mampu untuk mengemban amanah
tersebut?
Jawab : Tampaknya sedang melakukan pembenahan, ya kita lihat saja
buktinya nanti, kita lihat 3 tahun kedepan. Kita lihat perolehan
penghimpunan ada peningkatan atau tidak.
Tanya : UU no. 23 tahun 2011 dikatakan pada pasal 17,18,38 dan 41 menjadi
pro-kontra di masyarakat, bagaimana pendapat anda?
Jawab : Teman-teman melakukan Judicial Review, inikan proses legal, ini kok
tidak senafas dengan UUD, ini tujuannya peninjauan ulang.
Tanya : Menurut anda UU baru ini sudahkah sesuai dengan kondisi
masyarakat di Indonesia saat ini?
Jawab : Masyarakat yang UU-nya saja itu hanya sedikit (kecuali zakat fitrah)
mungkin tidak lebih datu 10-20% dalam ... sosialisasi belum optimal yang
tahu kalau itu diatur justru malah hanya 5%.
AFEKTIF (EMOSI/PERASAAN)
Tanya : Bagaimana reaksi pertama kali saat mengetahui isi (draft akhir) UU
no. 23 tahun 2011 ini?
Jawab : Ya cukup kaget, UU ini tidak seperti komisi DPR, padahal awalnya
ada dua, DPR RI komisi 8 dan Kemenag.
Tanya : Setujukah anda terhadap pasal pidana pada pasal 39-42? Jika tidak
pasal berapa saja yang menurut anda tidak relevan?
Jawab : Secara sanksi masih abu-abu belum jelas ini hukum perdata atau
pidana? Yang melakukan polisi atau siapa?
Tanya : Harapan ke depan terhadap UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan
zakat?
Jawab : Terjadi proses saling mensinergikan tidak saling tumpang tindih.
1. Ada pemisahan regulator, pengawas. Jika BAZNAS mau jadi regulator, ya
jangan jadi operator.
2. Zakat sebagai pengurang pajak.
3. Sanksi bagi muzaki, justru UU ini malah amil yang disanksi.
PSIKOMOTORIK (TINDAKAN)
Tanya : Apakah bentuk kepedulian anda terhadap UU ini?
Jawab : Ya kita ikut mensosialisasi tentang zakat, baik melalui media cetak,
campaign, pelatihan-pelatihan. Kita masih menunggu MK, kita menghormati
Mahkamah Konstitusi melakukan tabayun. menunggu keputusan. kita
berharap diterima jika ditolak ya kita harus menghormati dan kita kan
harus menjalankannya. Kalau ditolak ya tidak apa-apa bagaimanapun kita
harus jajaki, kita harus mengikuti aturan.
----- Terima Kasih Banyak atas Bantuan Bapak/Ibu
serta Mohon Maaf atas Prilaku Kami yang Tidak Berkenan di Hati -----
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiappenduduk untuk memeluk agamanya masing-masingdan untuk beribadat menurut agamanya dankepercayaannya itu;
bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagib.umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yangc.bertujuan untuk meningkatkan keadilan dankesejahteraan masyarakat;
bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dand.hasil guna, zakat harus dikelola secara melembagasesuai dengan syariat Islam;
bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999e.tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai denganperkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat,sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaf.dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,dan huruf e perlu membentuk Undang-Undangtentang Pengelolaan Zakat;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAANZAKAT.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,1.pelaksanaan, dan pengoordinasian dalampengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaanzakat.
Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh2.seorang muslim atau badan usaha untuk diberikankepada yang berhak menerimanya sesuai dengansyariat Islam.
Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang3.atau badan usahan di luar zakat untukkemaslahatan umum.
Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan4.oleh seseorang atau badan usaha di luar zakatuntuk kemaslahatan umum.
Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha5.yang berkewajiban menunaikan zakat.
Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.6.
Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut7.BAZNAS adalah lembaga yang melakukanpengelolaan zakat secara nasional.
Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ8.adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yangmemiliki tugas membantu pengumpulan,pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ9.adalah satuan organisasi yang dibentuk olehBAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan10.hukum.
Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang11.dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalampengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan12.urusan pemerintahan di bidang agama.
Pasal 2
Pengelolaan zakat berasaskan:
syariat Islam;a.
amanah;b.
kemanfaatan;c.
keadilan;d.
kepastian hukum;e.
terintegrasi; danf.
akuntabilitas.g.
Pasal 3
Pengelolaan zakat bertujuan:
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanana.dalam pengelolaan zakat; dan
meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkanb.kesejahteraan masyarakat dan penanggulangankemiskinan.
Pasal 4
Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.(1)
Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(2)meliputi:
emas, perak, dan logam mulia lainnya;a.
uang dan surat berharga lainnya;b.
perniagaan;c.
pertanian, perkebunan dan kehutanan;d.
peternakan dan perikanan;e.
pertambangan;f.
perindustrian;g.
pendapatan dan jasa; danh.
rikaz.i.
(3)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan harta yang dimiliki oleh muzakiperseorangan atau badan usaha.
(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal danzakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariatIslam.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata carapenghitungan zakat mal dan zakat fitrahsebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diaturdengan Peraturan Menteri.
BAB IIBADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Bagian KesatuUmum
Pasal 5
(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat,Pemerintah membentuk BAZNAS.
(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkedudukan di ibu kota negara.
(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yangbersifat mandiri dan bertanggung jawab kepadaPresiden melalui Menteri.
Pasal 6
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenangmelakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dana.pendayagunaan zakat;
pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, danb.pendayagunaan zakat;
pengendalian pengumpulan, pendistribusian,c.dan pendayagunaan zakat;
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaand.pengelolaan zakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkaitsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnyasecara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dankepada Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)tahun.
Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 8
(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dariunsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsurpemerintah.
(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional,dan tokoh masyarakat Islam.
(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansiyang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorangwakil ketua.
Pasal 9
Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima)tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan.
Pasal 10
Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh(1)Presiden atas usul Menteri.
Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat(2)oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapatpertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia.
Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh(3)anggota.
Pasal 11
Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggotaBAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 palingsedikit harus:
warga negara Indonesia;a.
beragama Islam;b.
bertakwa kepada Allah SWT;c.
berakhlak mulia;d.
berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;e.
sehat jasmani dan rohani;f.
tidak menjadi anggota partai politik;g.
memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;h.dan
tidak pernah dihukum karena melakukan tindaki.pidana kejahatan yang diancam dengan pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Pasal 12
Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:
meninggal dunia;a.
habis masa jabatan;b.
mengundurkan diri;c.
tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga)d.bulan secara terus menerus; atau
tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.e.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatandan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan PeraturanPemerintah.
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantuoleh sekretariat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tatakerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
Dan BAZNAS Kabupaten/Kota
Pasal 15
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat padatingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentukBAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usulgubernur setelah mendapat pertimbanganBAZNAS.
(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteriatau pejabat yang ditunjuk atas usulbupati/walikota setelah mendapat pertimbanganBAZNAS.
(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidakmengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atauBAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabatyang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsiatau kabupaten/kota setelah mendapatpertimbangan BAZNAS.
(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kotamelaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS diprovinsi atau kabupaten/kota masing-masing.
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,(1)
BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNASkabupaten/kota dapat membentuk UPZ padainstansi pemerintah, badan usaha milik negara,badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, danperwakilan Republik Indonesia di luar negeri sertadapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan,kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata(2)kerja BAZNAS provinsi dan BAZNASkabupaten/Kota diatur dengan PeraturanPemerintah.
Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat
Pasal 17
Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaanpengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaanzakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
Pasal 18
Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri(1)atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya(2)diberikan apabila memenuhi persyaratan palingsedikit:
terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatana.Islam yang mengelola bidang pendidikan,dakwah, dan sosial;
berbentuk lembaga berbadan hukum;b.
mendapat rekomendasi dari BAZNAS;c.
memiliki pengawas syariat;d.
memiliki kemampuan teknis, administratif dane.keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
bersifat nirlaba;f.
memiliki program untuk mendayagunakang.zakat bagi kesejahteraan umat; dan
bersedia diaudit syariah dan diaudit keuanganh.secara berkala.
Pasal 19
LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan,pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telahdiaudit kepada BAZNAS secara berkala.
Pasal 20Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi,mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan,pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IIIPENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN
Bagian KesatuPengumpulan
Pasal 21
Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki(1)melakukan penghitungan sendiri atas kewajibanzakatnya.
Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri(2)kewajiban zakatnya, muzaki dapat memintabantuan BAZNAS.
Pasal 22
Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNASatau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
Pasal 23
(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoranzakat kepada setiap muzaki.
(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilankena pajak.
Pasal 24
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat olehBAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNASkabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian KeduaPendistribusian
Pasal 25
Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuaisyariat Islam.
Pasal 26
Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas denganmemperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dankewilayahan.
Bagian KetigaPendayagunaan
Pasal 27
Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif(1)dalam rangka penanganan fakir miskin danpeningkatan kualitas umat.
Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif(2)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanapabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan(3)zakat untuk usaha produktif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanMenteri.
Bagian KeempatPengelolaan Infak, Sedekah,
Dan Dana Sosial keagamaan Lainnya
Pasal 28
Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga(1)
dapat menerima infak, sedekah, dan dana social
keagamaan lainnya.
Pendistribyusian dan pendayagunaan infak,(2)
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai
dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial(3)
keagamaan lainnya harus dicatat dalam
pembeukuan tersendiri.
Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 29BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan(1)
pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS
provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan(2)pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dandana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNASdan pemerintah daerah secara berkala.
LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan(3)pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosialkeagamaan lainnya kepada BAZNAS danpemerintah daerah secara berkala.
BAZNAS wajib menyampaikan laporan(4)
pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dandana sosial keagamaan lainnya kepada Menterisecara berkala.
Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan(5)melalui media cetak atau media elektronik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan(6)BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ,dan BAZNAS diatur dengan PeraturanPemerintah.
BAB IVPEMBIAYAAN
Pasal 30
Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayaidengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara danHak Amil.
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi(1)dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai denganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan HakAmil.Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada(2)ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNASkabupaten/kota dapat dibiayai dengan AnggaranPendapatan Belanja Negara.
Pasal 32
LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai
kegiatan operasional.
Pasal 33
Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil(1)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31
ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7(2)
ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34
Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan(1)terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNASkabupaten/kota, dan LAZ.
Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan(2)pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNASprovinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuaidengan kewenangannya.
Pembinaansebagaimana dimaksud pada ayat (1)(3)dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, danedukasi.
BAB VIPERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 35
Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan(1)dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(2)dilakukan dalam rangka:
meningkatkan kesadaran masyarakat untuka.
menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ;
dan
memberikan saran untuk peningkatan kinerjab.
BAZNAS dan LAZ.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(3)
dilakukan dalam bentuk :
akses terhadap informasi tentang pengelolaana.
zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ;
dan
penyampaian informasi apabila terjadib.
penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.
BAB VIISANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28
ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
c. pencabutan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah.
BAB VIII
LARANGAN
Pasal 37
Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki,menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/ataumengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau danasosial keagamaan lainnya yang ada dalampengelolaannya.
Pasal 38Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selakuamil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian,atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yangberwenang.
BAB IXKETENTUAN PIDANA
Pasal 39
Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukumtidak melakukan pendistribusian zakat sesuai denganketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana dendapaling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 40
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukummelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 41Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukummelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pasal 42Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal(1)39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal(2)
41 merupakan pelanggaran.
BAB XKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum(1)Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankantugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkanUndang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNASyang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil(2)Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah adasebelum Undang-Undang ini berlaku tetapmenjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNASprovinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkanUndang-Undang ini sampai terbentuknyakepengurusan baru berdasarkan Undang-Undangini.
LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum(3)Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagaiLAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib(4)menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahunterhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
BAB XIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semuaPeraturan Perundang-undangan tentang PengelolaanZakat dan peraturan pelaksanaan Undang-UndangNomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalamUndang-Undang ini.
Pasal 45
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang PengelolaanZakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.
Pasal 46Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harusditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejakUndang-Undang ini diundangkan.
Pasal 47Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.
Disahkan di Jakartapada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 25 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011NOMOR 115
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGERA RI Asisten Deputi Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
ttd.
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
UmumI.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untukmemeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurutagamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakankewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam.Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untukmeningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, danpenanggulangan kemiskinan.
Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakatharus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam,amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, danakuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensipelayanan dalam pengelolaan zakat.
Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-UndangNomor 38 Tahun 1999 tentan Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidaksesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hokum dalammasyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diaturdalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan,pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentukBadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibukota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.BAZNAS merupakan lembaga yang pemerintah nonstruktural yangbersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melaluiMenteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukantugas pengelolaan zakat secara nasional.
Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapatmembentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajibmendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS ataspelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaanzakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.
Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengansyariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritasdengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dankewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktifdalam rangka peanganan fakir miskin dan peningkatan kualitasumat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapatmenerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosialkeagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dandilakukan sesuia dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberidan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.
Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS dibiayai denganAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kotadibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan HakAmil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1Cukup jelas
Pasal 2 Huruf a Cukup jelas
Huruf bYang dimaksud dengan asas ”amanah” adalah pengelolazakat harus dapat dipercaya.
Huruf cYang dimaksud dengan asas ”kemamfaatan” adalah
pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikanmanfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
Huruf dYang dimaksud dengan asas ”keadilan” adalah
pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukansecara adil.
Huruf eYang dimaksud dengan asas ”kepastian hukum” adalahdalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastianhukum bagi mustahik dan muzaki.
Huruf fYang dimaksud dengan asas ”terintegrasi” adalah
pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalamupaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusiandan pendayagunaan zakat.
Huruf gYang dimaksud dengan asas ”akuntabilitas” adalah
pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dandiakses oleh masyarakat.
Pasal 3Cukup jelas
Pasal 4Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Huruf a
Cukup jelas
Huruf bCukup jelas
Huruf cCukup jelas
Huruf dCukup jelas
Huruf eCukup jelas
Huruf fCukup jelas
Huruf gCukup jelas
Huruf hCukup jelas
Huruf iYang dimaksud dengan ”rikaz” adalah harta
temuan.Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ”badan usaha” adalah badanusaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badanusaha yang tidak berbadan hukum seperti firma danyang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.
Ayat (4)Cukup jelas
Ayat (5)Cukup jelas
Pasal 5Cukup jelas
Pasal 6Cukup jelas
Pasal 7Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain
kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ataulembaga luar negeri.
Ayat (3)Cukup jelas
Pasal 8Cukup jelas
Pasal 9Cukup jelas
Pasal 10Cukup jelas
Pasal 11Cukup jelas
Pasal 12Cukup jelas
Pasal 13Cukup jelas
Pasal 14Cukup jelas
Pasal 15Ayat (1)
Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atauBAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilahbaitu mal.
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)Cukup jelas
Ayat (4)Cukup jelas
Ayat (5)Cukup jelas
Pasal 16Ayat (1)
Yang dimaksud ”tempat lainnya” antara lain masjid danmajelis taklim.
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 17Cukup jelas
Pasal 18Cukup jelas
Pasal 19Cukup jelas
Pasal 20Cukup jelas
Pasal 21Cukup jelas
Pasal 22Cukup jelas
Pasal 23Cukup jelas
Pasal 24Cukup jelas
Pasal 25Cukup jelas
Pasal 26Cukup jelas
Pasal 27Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”usaha produktif adalah usahayang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dankesejahteraan.
Yang dimaksud dengan ”peningkatan kualitas umat”
adalah peningkatan sumber daya manusia.Ayat (2)
Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan,sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 28Cukup jelas
Pasal 29Cukup jelas
Pasal 30Cukup jelas
Pasal 31Cukup jelas
Pasal 32Cukup jelas
Pasal 33Cukup jelas
Pasal 34Cukup jelas
Pasal 35Cukup jelas
Pasal 36Cukup jelas
Pasal 37Cukup jelas
Pasal 38Cukup jelas
Pasal 39Cukup jelas
Pasal 40Cukup jelas
Pasal 41Cukup jelas
Pasal 42Cukup jelas
Pasal 43Cukup jelas
Pasal 44Cukup jelas
Pasal 45Cukup jelas
Pasal 46Cukup jelas
Pasal 47Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5255
