55
RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DI KELOMPOK TANI MAKMUR DESA TOTOPROJO KECAMATAN WAYBUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Skripsi) Oleh GILANG EKSELSA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DI KELOMPOK TANI

MAKMUR DESA TOTOPROJO KECAMATAN WAYBUNGUR

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

(Skripsi)

Oleh

GILANG EKSELSA

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2016

Page 2: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

ABSTRACT

COMMUNITY RESPONSE TO THE IMPLEMENTATION OF TIMBER

LEGALITY VERIFICATION SYSTEM (TLVS) IN TANI MAKMUR

GROUP TOTOPROJO VILLAGE WAY BUNGUR SUB DISTRICT

EAST LAMPUNG DISTRICT

By

Gilang Ekselsa

The Capability level of knowledge about the implementation of the TLVS at this

pointis still very limited, as well as TLVS gains and losses for farmers TLVS

community forests farmers. Tani Makmur Group response to the implementation

and importance TLVS policy is not yet known, led to this important research to be

done. This research aimed to measurethe knowledge, attitudes and behavior

towards the implementation of TLVS in Tani Makmur Group, TotoprojoVillage,

Way Bungur Sub District, East Lampung District. The research was conducted by

the method of in-depth interviewsanda question nairein December2014.The level

of public knowledge of the implementation of TLVS is ingood

category(82,35%),the publicattitudetowardstheimplementation ofTLVS isingood

category(50,00%),and the disagreed behavior of people towardsTLVS

implementation(41,18%).

Keywords: Community Forests,EastLampung,Response, Tani Makmur Group,

TLVS.

Page 3: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

ABSTRAK

RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

DI KELOMPOK TANI MAKMURDESA TOTOPROJO

KECAMATAN WAY BUNGURKABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

Gilang Ekselsa

Tingkat kesiapan pengetahuan tentang pelaksanaan SVLK pada saat ini masih

sangat terbatas, begitu pula dengan keuntungan dan kerugian SVLK bagi petani

Hutan Rakyat. ResponKelompokTaniMakmur terhadap pelaksanaan dan

pentingnya kebijakan SVLK yang belumdiketahui,

menyebabkanpenelitianinipentinguntukdilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk

mengukur pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap implementasi

SVLK di Kelompok Tani Makmur, Desa Totoprojo, Kecamatan Way Bungur,

Kabupaten Lampung TimurpadaDesember 2014. Penelitian dilakukan dengan

metode wawancara secara mendalam dan kuesioner pada 34 responden. Tingkat

pengetahuan masyarakat terhadap implementasi SVLK dalam kategori baik

(82,35%), sikap masyarakat terhadap implementasi SVLK dalam kategori baik

(50,00%), dan perilaku masyarakatterhadap implementasi SVLK tidak setuju

(41,18%).

Kata kunci: Hutan Rakyat,KelompokTaniMakmur, Lampung

Timur,Respon,SVLK.

Page 4: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DI KELOMPOK TANI

MAKMUR DESA TOTOPROJO KECAMATAN WAYBUNGUR

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

GILANG EKSELSA

Skripsi

sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA KEHUTANAN

pada

Jurusan Kehutanan

Fakultas Pertanian Universitas Lampung

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2016

Page 5: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke
Page 6: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke
Page 7: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cicadas pada tanggal 08 Juli

1991, anak ke dua dari pasangan Bapak Asep Sudiana

dan Ibu Juju Setiawati. Penulis menyelesaikan

pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Melati

pada tahun 1997.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan pada tahun 2003 di SD Alkautsar.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 22 Bandar Lampung

diselesaikan pada tahun 2006 dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah

Atas yang diselesaikan pada tahun 2009 di SMA N 1 Natar. Tahun 2009, penulis

diterima sebagai mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas

Lampung.

Selama kuliah, penulis telah melaksanakan Praktek Umum di Kesatuan

Pemangkuan Hutan (KPH) Banten BKPH Cibaliung pada bulan Juli hingga

Agustus. Selanjutnya, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di

Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Januari hingga

Februari tahun 2013. Selain menjalani perkuliahan sebagai peningkatan softskill

penulis juga aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan sebagai wadah

pembelajaran dan peningkatan kapasistas softskill. Periode tahun 2009/2010

penulis aktif sebagai anggota muda Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan

(Himasylva). Tahun 2010 penulis terdaftar sebagai anggota muda himpunan

Page 8: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

mahasiswa jurusan kehutanan (Himasylva). Penulis telah mengikuti Seminar

Nasional Konferensi Nasional Sylva Indonesia (KNSI) XV tahun 2010, Seminar

Nasional Pertanian tahun 2012,dan Pendampingan Mahasiswa Upaya Khusus

Program Padi Jagung Kedelai di Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat

tahun 2015.

Penulis,

Gilang Ekselsa

Page 9: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

SANWACANA

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan

hidayahNya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Respon Masyarakat

Terhadap Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Di Kelompok Tani

Makmur Desa Totoprojo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Kehutanan di Universitas Lampung. Tidak lupa shalawat beserta salam semoga

selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya

hingga ke akhir zaman.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa

pihak sebagai berikut.

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas

Pertanian Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Kehutanan

Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S. selaku pembimbing utama

sekaligus dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan, saran, dan

motivasi yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Page 10: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

ii

4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke dua atas

bimbingan, kritik, saran, dan motivasi yang telah diberikan dalam proses

penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P. selaku penguji utama skripsi atas

kritik dan saran yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung

atas ilmu yang telah diberikan.

7. Bapak dan Ibu di rumah yang saya cintai atas doa, dukungan, dan kasih

sayang yang tiada henti untuk keberhasilan saya.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saya

mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Juli 2016

Gilang Ekselsa

Page 11: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI .......................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ................................................................................. vi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................. vii

I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................ 1

1.2. Rumusan Masalah .................................................................... 2

1.3. Tujuan Penelitian ..................................................................... 2

1.4. Manfaat Penelitian ................................................................... 3

1.5. Kerangka Pemikiran ................................................................. 3

II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................ 7

2.1 Hutan Rakyat ............................................................................ 7

2.1.1 Definisi dan Batasan Hutan Rakyat ................................ 7

2.1.2 Pelaku Pengusahaan Hutan Rakyat ................................. 8

2.1.3 Penatausahaan Hasil Hutan ............................................. 8

2.2 Sertifikasi Hutan ........................................................................ 9

2.2.l Konsep Sertifikasi Hutan ................................................ 9

2.2.2 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu ................................... 10

2.3 Respon ........................................................................................ 13

2.3.1 Pengetahuan Masyarakat ................................................ 13

2.3.2 Sikap Masyarakat ............................................................ 14

2.3.3 Perilaku Masyarakat........................................................ 16

2.3.4 Perubahan Respon ........................................................... 17

III. METODE PENELITIAN .............................................................. 19

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .................................................. 19

Page 12: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

iv

Halaman

3.2 Alat dan Objek Penelitian ........................................................ 20

3.3 Batasan Penelitian .................................................................... 20

3.4 Metode Pengambilan Data ....................................................... 20

3.4.1 Jenis data yang dikumpulkan ......................................... 20

3.5 Metode Pengumpulan Data ...................................................... 21

3.6 Definisi Operasional ................................................................ 23

3.7 Teknik Pengambilan Sampel ................................................... 24

3.8 Metode Pengolahan dan Analisis Data .................................... 25

3.9 Teknik Analisis Data ................................................................ 27

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ......................... 29

4.1 Desa Totoprojo ......................................................................... 29

4.2 Kondisi Geografis dan Topografi ............................................ 29

4.3 Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat...................................... 30

4.3.1 Mata Pencaharian ............................................................. 30

4.3.2 Status Petani .................................................................... 30

4.3.3 Agama dan Etnis .............................................................. 31

4.3.4 Jumlah Penduduk ............................................................ 31

4.3.5 Tingkat Pendidikan .......................................................... 32

4.4 Kelembagaan Kelompok Tani Makmur .................................... 32

4.4.1 Sejarah Kelompok Tani Makmur..................................... 32

4.4.2 Kondisi Umum ................................................................. 32

4.4.3 Struktur Kelembagaan KP-SPKP Makmur ...................... 32

4.4.4 Pembinaan Anggota Kelompok ....................................... 33

4.4.5 Aspek Legalitas Yang Di Miliki Oleh Kelompok Tani

Makmur ........................................................................... 33

4.4.6 Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat ........................ 34

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................... 35

5.1 Karakteristik Responden ......................................................... 35

5 .1.1 Tingkat Umur .................................................................. 36

Page 13: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

v

Halaman

5.1.2 Pendidikan....................................................................... 36

5.1.3 Luas lahan yang tersertifikasi dalam SVLK ................... 37

5.1.4 Tingkat pendapatan ......................................................... 38

5.1.5 Frekuensi Penyuluhan .................................................... 39

5.2 Pengetahuan responden terhadap implementasi SVLK ......... 40

5.3 Sikap responden terhadap implementasi SVLK ..................... 42

5.4 Perilaku responden terhadap implementasi SVLK ................. 44

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 48

6.1. Simpulan .................................................................................. 48

6.2. Saran ........................................................................................ 48

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 49

LAMPIRAN ........................................................................................... 54

Tabel 6 ............................................................................................... 55-56

Gambar 6—11 .................................................................................. 57-61

Panduan wawancara penelitian ......................................................... 62-67

Page 14: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

l. Definisi operasional dan skala pengukurannya ................................ 23

2. Kriteria Interpretasi Skor Pengetahuan Sikap dan Perilaku ........... 28

3. Penggunaan Lahan Desa Totoprojo ................................................. 29

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .......................... 30

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Lahan Garapan .................... 31

6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin ............... 31

7. Karakteristik Responden Kelompok Tani Makmur ......................... 35

8. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Implementasi SVLK .............. 40

9. Sikap Masyarakat Terhadap Implementasi SVLK ........................... 42

10. Perilaku Masyarakat Terhadap Implementasi SVLK .................... 44

11. Responden anggota Kelompok Tani Makmur ................................ 55

Page 15: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran Respon Masyarakat Terhadap

Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) .......... 6

2. Peta lokasi penelitian .................................................................. 19

3. Jenjang Pendidikan Formal Responden ...................................... 36

4. Tingkat Pendapatan Responden .................................................. 38

5. Frekuensi Penyuluhan Responden .............................................. 39

6. Sertifikat Koperasi SPKP Makmur ............................................ 57

7. Akta pendirian koperasi .............................................................. 59

8. Bapak Abdurrahman menerima penghargaan dari Provinsi

Lampung sebagai juara pertama kelompok tani kehutanan

2010 ............................................................................................. 60

9. Bapak Gusdur bersama anggota kelompok tani Makmur dalam

training tentang pemeliharaan pohon di Lampung Timur 2013 . 60

10. Anggota aktif kelompok tani Makmur ........................................ 61

11. Anggota kelompok tani Makmur pada saat pelaksanaan proses

pencapaian SVLK ....................................................................... 61

Page 16: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mayoritas pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

hanya mampu berproduksi 60% dari kapasitas produksinya. Kontribusi Hutan

Rakyat terhadap pemenuhan bahan baku kayu di Provinsi Lampung mencapai

lebih kurang 75%, sisanya dipenuhi dari Hutan Kawasan/Hutan Produksi melalui

Hutan Tanaman Industri (HTI) 10%, dari luar Provinsi Lampung 15% (Dishut

Provinsi Lampung, 2010).

Sertifikasi memberikan resiko peningkatan beban ekonomi terhadap ekonomi

rumah tangga petani Hutan Rakyat. Meski sesungguhnya SVLK bertujuan untuk

tata kelola hutan yang baik, namun sertifikasi seringkali dikaitkan dengan

premium price bagi petani. Akibatnya terdapat kekecewaan bagi petani karena

ternyata harga kayu tidak lebih baik setelah sertifikasi. Sehingga terjadi distrust

terhadap sertifikasi dan beberapa asosiasi petani akhirnya menyatakan penolakan

terhadap SVLK.

SVLK memastikan agar industri kayu mendapatkan sumber bahan baku dengan

cara legal dari sebuah sistem pengelolaan Sumberdaya Hutan (SDH) yang lestari,

yang mengindahkan aspek legalitas, pengelolaan hutan berkelanjutan (Sustainable

Forest Management, SFM), dan tata kelola pemerintah yang transparan dan

Page 17: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

2

akuntabel. Sumber bahan baku industri kayu hampir seluruhnya diperoleh dari

Hutan Rakyat.

Kesiapan dan pengetahuan tentang pelaksanaan SVLK di tingkat lokal masih

sangat terbatas, begitu pula dengan keuntungan dan kerugian SVLK bagi petani

lokal. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan

perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan SVLK di Kelom-pok Tani

Makmur, Desa Totoprojo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap implementasi SVLK di

Kelompok Tani Makmur?

2. Bagaimana sikap masyarakat terhadap implementasi SVLK di Kelompok Tani

Makmur?

3. Bagaimana perilaku masyarakat terhadap implementasi SVLK di Kelompok

Tani Makmur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap implementasi SVLK di

Kelompok Tani Makmur.

2. mengetahui sikap masyarakat terhadap implementasi SVLK di Kelompok Tani

Makmur.

3. mengetahui perilaku masyarakat terhadap implementasi SVLK di Kelompok

Tani Makmur.

Page 18: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

3

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi bagi para petani mengenai manfaat SVLK dan

pengelolaan hutan produksi lestari agar petani mengetahui berapa besar

manfaat yang diterima sehingga dapat membangun kesadaran petani.

2. Memberikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian

tentang implementasi SVLK di hutan rakyat.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah persyaratan untuk memenuhi

legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (stake-

holder) kehutanan yang memuat standard, kriteria, indikator, verifier, metode

verifikasi dan norma penilaian (Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 Pasal 1

Ayat 10). Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) adalah surat keterangan yang diberikan

kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang

izin atau pemilik hutan hak telah mengikuti standard legalitas kayu (legal

compliance) dalam memperoleh hasil hutan kayu (Permenhut No. P.38/Menhut-

II/2009 Pasal 1 Ayat 12).

Pada bulan Maret 2013 mulai efektif berlakunya Regulasi Kayu Eropa (Uni

Eropa Timber Regulation), untuk memacu kesiapan Indonesia dalam meng-

hadapi batas waktu tersebut diatas Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan

menerbitkan surat Nomor: S.574/VI-BPPHH/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang

intinya menyampaikan kepada pemegang UPHHKHA/HT/RE/HKm/HTR/

HD/HTHR/IPK dan pemilik Hutan Hak bahwa, batas akhir kepemilikan S-

Page 19: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

4

PHPL dan S-LK adalah tanggal 22 Desember 2012. Dalam rangka keberpihakan

kepada pemilik hutan rakyat, maka Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan

menerbitkan surat nomor : S.575/VI-BPPHH/2012 tanggal 25 Juli 2012 dengan

tujuan agar pemilik hutan hak siap dalam proses verifikasi yang dilakukan

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), dialokasikan biaya pendampingan

kepemilikan S-LK secara kelompok dengan syarat :

1. tergabung dalam kelompok hutan hak/koperasi,

2. memiliki susunan pengurus kelompok, daftar anggota dan alamat, luas minimal

500 Ha atau dalam satu kabupaten, peta lokasi, bukti kepemilikan dan diajukan

oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan kepada

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

Materi Penyuluhan V-LK hutan rakyat akan membekali Penyuluh Kehutanan

dalam melakukan kegiatan pendampingan, terutama pendampingan penyiapan

lembaga pengaju, pendampingan penyiapan dokumen wajib dan dokumen

penunjang. Penyiapan materi ini juga untuk memenuhi salah satu fungsi dasar/

unit kompetensi penyuluh kehutanan sebagaimana diatur dalam SK Menakertrans

Nomor Kep. 137/Men/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang SKKNI sektor

kehutanan bidang penyuluhan yaitu melaksanakan pendampingan penatausahaan

hasil hutan kayu rakyat.

Tahapan pendampingan meliputi identifikasi wilayah, sosialisasi SVLK Hutan

Rakyat, Pendampingan penyiapan lembaga pengaju verifikasi legalitas kayu

rakyat, Pendampingan penyiapan dokumen verifikasi legalitas kayu rakyat.

Dengan demikian pada rangkaian proses verifikasi legalitas kayu rakyat, maka

Page 20: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

5

ruang lingkup pendampingan oleh penyuluh kehutanan mencakup penyiapan

kelembagaan petani/pemilik hutan rakyat yang akan bertindak sebagai pengaju

VLK, sekaligus sebagai manajemen representatif, dan penyiapan dokumen

verifikasi legalitas kayu rakyat.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat jika mereka terlibat

dalam proses sertifikasi hutan, atau pun verifikasi legalitas kayu. Pertama,

mereka harus berhadapan dengan biaya sertifikasi yang sangat mahal padahal

produksi kayu bukanlah menjadi pemasukan yang utama bagi masyarakat.

Mereka masih menerapkan penebangan tradisional di mana selalu lebih rendah

dari jumlah tebangan yang diperbolehkan. Hutan rakyat di Desa Totoprojo,

Kecamatan Waybungur, Kabupaten Lampung Timur telah mendapatkan SVLK

untuk pertama kalinya, maka perlu mengetahui respon masyarakat terhadap

implementasi SVLK.

Menurut Sajogyo (2002), respon adalah setiap kegiatan yang ditimbulkan oleh

suatu stimulus (perangsang). Stimulus adalah kekuatan dari luar dan dari dalam

yang bekerja terhadap suatu reseptor yang kemudian akan membentuk suatu

sikap. Dalam respon sendiri terdapat 3 tingkatan pada komunikan, yaitu respon

kognitif (mengetahui), afektif (sikap), serta konatif (tindakan atau prilaku).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan perilaku

masyarakat di kelompok Tani Makmur terhadap implementasi SVLK karena

sistem sertifikasi tersebut bersifat mandatory (wajib) yang diberlakukan oleh

kementrian kehutanan untuk memudahkan masyarakat dalam mengekspor kayu

Page 21: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

6

keluar dan mendapat harga yang lebih mahal dibandingkan dengan tidak memakai

sertifikasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran Respon Masyarakat Terhadap

Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Dinas Kehutanan

Penyuluhan

SVLK

Kelompok Tani

Makmur

Respon

Pendampingan Identifikasi

wilayah Sosialisasi

Pengetahuan

Sikap

Prilaku

Mengetahui Respon Masyarakat Terhadap

Implementasi SVLK

Page 22: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Rakyat

2.1.1 Definisi dan Batasan Hutan Rakyat

Hutan menurut Undang-undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 tentang

kehutanan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan

yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam per-

sekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat

dipisahkan. Status hutan menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 dibagi

menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Definisi hutan hak menurut

undang-undang tersebut adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak

atas tanah (Departemen Kehutanan, 1999).

Mengacu pada definisi tersebut maka berdasarkan statusnya, hutan rakyat

termasuk dalam hutan hak. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan di dalam

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang pedoman

pemanfaatan hutan hak, bahwa hutan hak identik dengan hutan rakyat yang

berupa lahan milik atau lahan yang memiliki sertifikat izin penggunaan lahan

(Departemen Kehutanan, 2005). Hardjanto (2000) menegaskan bahwa hutan

rakyat merupakan hutan yang dimiliki oleh masyarakat yang dinyatakan oleh

kepemilikan lahan, karenanya hutan rakyat juga disebut hutan milik.

Page 23: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

8

2.1.2 Pelaku Pengusahaan Hutan Rakyat

Pelaku usaha hutan rakyat dibedakan menjadi dua yaitu petani dan bukan petani

hutan rakyat. Petani yang dimaksud di sini menurut Hardjanto (2000) khususnya

adalah para petani pemilik lahan seperti kebun, talun, ladang dan istilah lain

sejenisnya. Petani lahan basah umumnya tidak termasuk dalam petani hutan

rakyat. Sementara itu yang dimaksud bukan petani pada konteks ini, adalah

pihak-pihak lain yang terkait dengan usaha hutan rakyat pada masa panen dan

pasca panen, mulai dari para penebang pohon, tengkulak/bandar pembeli pohon,

penyedia jasa angkutan dan industri pengolah kayu rakyat.

Hardjanto (2000) mengemukakan bahwa terdapat beberapa ciri pengusahaan

hutan rakyat yaitu :

1. usaha hutan rakyat dilakukan oleh petani, tengkulak dan industri dimana petani

umumnya masih memiliki posisi tawar yang rendah.

2. petani belum dapat melakukan usaha hutan rakyat menurut prinsip usaha dan

prinsip kelestarian yang baik.

3. bentuk hutan rakyat sebagian besar berupa budidaya campuran, yang

diusahakan dengan cara-cara sederhana.

4. pendapatan dari hutan rakyat bagi petani masih diposisikan sebagai pendapatan

sampingan dan bersifat insidental dengan kisaran tidak lebih dari 10% dari

pendapatan total.

2.1.3 Penatausahaan Hasil Hutan

Penatausahaan hasil hutan didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang meliputi

penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan,

Page 24: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

9

pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan

dan pelaporan. Kebijakan terhadap penatausahaan hasil hutan diatur dalam

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 untuk Hutan Negara, dan Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 jo Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.62/Menhut-II/2006 untuk Hutan Hak. Implementasi kebijakan tersebut

telah efektif berlaku sejak 1 Januari 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun

2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta

pemanfaatan hutan pasal 117 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka melindungi

hak-hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan

pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan. Pernyataan tersebut

dapat dilihat bahwa dalam upaya menjaga hak-hak negara atas hasil hutan dan

terjaganya kelestarian hutan, maka harus ada penatausahaan hasil hutan. Penata-

usahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada semua

pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan, sehingga penata-

usahaan hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar agar kelestarian hutan,

pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan yang optimal dapat dicapai.

2.2 Sertifikasi hutan

2.2.1 Konsep Sertifikasi Hutan

Sertifikasi hutan merupakan suatu prosedur untuk mengevaluasi yang dilakukan

oleh lembaga sertifikasi independen, yang berpegang pada kriteria pengelolaan

hutan atau hutan tanaman yang disepakati menurut kerangka ekologis, sosial dan

produktivitas ekonomi (Muhtaman dan Rahmat, 2005). Sertifikat ekolabel adalah

Page 25: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

10

sebuah pengakuan yang ditunjukkan dengan adanya label produk yang

menunjukkan bahwa produk tersebut diproduksi dengan memperhatikan kaidah-

kaidah kelestarian sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Dalam

konteks kehutanan, sertifikasi ekolabel dapat dijadikan sebagai salah satu alat

yang berpotensi mendorong tercapainya keseimbangan antara kelestarian sumber

daya hutan dengan kebutuhan ekonomi dan perdagangan (Bayunanda, 2006).

Sertifikasi hutan juga merupakan suatu voluntary publik, dimana individu

perusahaan diundang untuk berpartisipasi, akan tetapi keputusan untuk bergabung

atau tidaknya ke dalam program ini merupakan pilihan bagi perusahaan tersebut

(Maryudi, 2006). Program ini mendorong manajer dan pemilik hutan untuk

menghasilkan public goals, dan sebagai imbalannya mereka bisa menerima

keuntungan dimana non-participan tidak akan mendapatkannya, yaitu intensif

pasar (Maryudi, 2006).

Sertifikasi hutan diharapkan bisa menawarkan akses pasar yang lebih baik dan

harga premium untuk produk yang tersertifikasi (Maryudi, 2006). Beberapa

analisis menyatakan bahwa keuntungan yang bisa didapatkan dari program ini

adalah suatu brand atau image yang menyatakan bahwa partisipan tidak merusak

hutan, yang diharapkan bisa memberikan keuntungan komparatif vis a vis non-

participan (Maryudi, 2006).

2.2.2. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Mengacu pada Permenhut P.38/Menhut-II/2009, SVLK didefinisikan sebagai

persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan

kesepakatan para pihak (stakeholder) kehutanan yang memuat standard, kriteria,

Page 26: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

11

indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian. Selanjutnya, banyak

pihak yang mendefinisikan SVLK dengan berbagai cara, tetapi mereka tetap

mengacu pada peraturan SVLK yang berlaku. Semua definisi dari berbagai

stakeholder mencakup aspek-aspek yang sama: 1) Sistem/mekanisme, 2)

Legalitas kayu, 3) Alur penelusuran, 4) Standar verifikasi, 5) Metode verifikasi,

6) Proses multi-stakeholder, dan 7) Kebijakan yang wajib.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang

disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang

beredar dan diperdagangkan di Indonesia. SVLK dikembangkan untuk

mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan

dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia (Supomo dan Mahardika,2014).

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah salah satu inisiatif pemerintah

yang muncul untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal di

Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu

yang diproduksi di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang legal yang dapat

diverifikasi. SVLK diterapkan melalui mekanisme sertifikasi oleh pihak

independen Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang telah terakreditasi

oleh Komite Akreditasi Nasional (Lembaga Ekolabel Indonesia, 2014).

Melalui peraturan Menteri Kehutanan no. P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-

II/2011. SVLK hukumnya menjadi wajib diterapkan di semua unit manajemen

hutan, termasuk hutan rakyat atau hutan hak. Kemudian, penerapan SVLK di

pasar internasional akan diberlakukan mulai tahun 2013. Bagi pemilik hutan hak,

untuk dapat memperoleh SVLK harus dapat membuktikan bahwa kayunya dapat

Page 27: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

12

dibuktikan keabsahannya. Bukti keabsahannya berupa dokumen kepemilikan

lahan yang sah (alas titel atau dokumen yang lain yang diakui), peta areal hutan

hak dan batas-batasnya di lapangan, dokumen SKAU atau SKSKB cap KR, serta

faktur atau kuitansi penjualan.

Kayu disebut SAH/LEGAL jika kebenaran asal kayu, ijin penebangan, sistem dan

prosedur penebangan, administrasi dan dokumen angkutan, pengelolaan,

perdagangan / pemindah tanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua

persyaratan legal yang berlaku (Supomo dan Mahardika, 2014).

Tujuan SVLK adalah:

1. membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil

sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar.

2. memperbaiki tata kepemerintahan (governance) kehutanan Indonesia dan

untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia.

3. meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia

4. mereduksi praktek illegal logging dan illegal trading

5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Prinsip SVLK adalah:

1. tata Kelola Kehutanan yang baik (Governance)

2. keterwakilan (Representatif)

3. transparansi/keterbukaan (Credibility)

Pelaku utama dalam SVLK:

1. kementerian Kehutanan sebagai pembuat kebijakan, fungsi pembinaan,

menetapkan LP-PHPL atau LV-LK, unit pengelola informasi VLK.

Page 28: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

13

2. komite Akreditasi Nasional, melakukan akreditasi terhadap LP-PHPL dan LV-

LK.

3. LP-PHPL & LV-LK, melakukan penilaian kinerja PHPL dan/atau melakukan

verifikasi legalitas kayu berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan

pemerintah.

4. auditee (Unit Managemen), pemegang izin atau pada hutan hak yang

berkewajiban memiliki sertifikat PHPL (S-PHPL) atau Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK).

5. pemantau Independen, masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang

berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait

dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL/S-LK

(Supomo dan Mahardika, 2014).

2.3 Respon

Respon dalam arti umum mengandung pengertian jawaban atau reaksi terhadap

sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), respon berarti

tanggapan; reaksi; jawaban. Respon individu terhadap sesuatu dapat diberikan

dalam bentuk ucapan, isyarat, atau tingkah laku yang terobservasi, hal ini

tergantung dari kemampuan yang memberikan respon (Rojat, 2001). Respon

yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap penerimaan suatu proyek/kegiatan

berbeda-beda.

Perbedaan respon yang ditunjukkan masyarakat terhadap kegiatan tersebut dapat

dilihat dari tahapan yang disebut proses adopsi. Menurut Rogers dan Shoemaker

(1971) proses-proses adopsi tersebut terdiri dari 5 tahap, yaitu:

Page 29: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

14

1. awareness stage (Tahap sadar): Individu belajar dari keberadaan ide baru tetapi

kekurangan informasi tentang ide baru tersebut.

2. interest stage (Tahap minat): Individu mengembangkan minat dalam inovasi

dan mencari informasi tambahan tentang inovasi tersebut.

3. eluation stage (Tahap evaluasi): Individu mengaplikasikan ide baru di dalam

kehidupannya dan mengantisipasi situasi yang akan datang dan memutuskan

apakah mencobanya atau tidak.

4. trial stage (Tahap percobaan): Individu menerapkan ide baru tersebut dalam

skala kecil untuk menentukan kegunaannya dalam situasi sendiri.

5. adoption stage (Tahap adopsi): Individu menggunakan ide baru secara terus

menerus (kontinu) pada skala yang penuh.

2.3.1. Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca

indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba.

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga

(Notoatmodjo, 1988).

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku

seseorang. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan langgeng apabila tidak

didasari oleh pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

menurut Wawan dan Dewi (2010):

1. faktor Internal

a. Pendidikan

Page 30: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

15

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan

orang lain menuju ke arah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk

berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan.

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang, termasuk juga perilaku seseorang

akan pola hidup, terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam

pembangunan (Notoatmodjo, 1988).

b. Pekerjaan

Menurut Thomas (1993), pekerjaan dalah kegiatan yang harus dilakukan, terutama

untuk menunjang kehidupan. Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih

merupakan cara mencari nafkah yang membosankan, berulang dan banyak

tantangan.

c. Umur

Menurut Hurlock (1998), semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan

seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja.

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan

Menurut Mariner, dkk (1989), lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada di

sekitar manusia dan dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu

atau kelompok.

b. Sosial Budaya

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi sikap dalam

menerima informasi.

Page 31: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

16

2.3.2. Sikap Masyarakat

Sikap itu sendiri merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk

bertingkahlaku tertentu jika menghadapi ransang tertentu. Sikap adalah suatu

respon evaluatif. Respon hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada

suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual. Respon evaluatif

berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itu timbulnya disadari

oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap

stimulus dalam bentuk nilai baik, positif-negatif, menyenangkan-tidak

menyenangkan, yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek

(Rakhmat, 2001).

Oleh karena itu sikap itu dapat bersifat positif, yakni cenderung menyenangi,

mendekati mengharapkan objek tertentu, atau muncul sikap negatif yakni

menghindari, membenci suatu objek. Sikap pada penelitian ini yaitu sikap

masyarakat terhadap implementasi SVLK, apakah masyarakat setuju dan

mendukung atau tidak terhadap implementasi SVLK tersebut.

2.3.3. Perilaku Masyarakat

Menurut Notoatmodjo (2003) perilaku manusia adalah semua kegiatan atau

aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati

oleh pihak luar. Perilaku merupakan proses interaksi antara kepribadian dan

lingkungan yang mengandung rangsangan (stimulus), kemudian ditanggapi dalam

bentuk respon. Respon inilah yang disebut perilaku, perilaku ditentukan oleh

Page 32: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

17

persepsi dan kepribadian, sedang persepsi dan kepribadian dilatarbelakangi oleh

pengalamannya.

Perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku tertutup dan perilaku

terbuka. Perilaku tertutup merupakan respon seseorang terhadap stimulus dalam

bentuk tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada

perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang

yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara langsung.

Sedangkan perilaku terbuka merupakan respon seseorang terhadap stimulus dalam

bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah

jelas dalam bentuk tindakan atau praktek yang dengan mudah dapat diamati atau

dilihat oleh orang lain. Pada penelitian ini perilaku masyarakat yang dimaksud

adalah bagaimana perilaku masyarakat tersebut dalam merespon implementasi

SVLK. Setiap individu tentunya akan mempunyai perilakunya sendiri.

2.3.4. Perubahan Respon

Perbedaan respon terhadap perubahan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang

terlibat dalam program ada 3 macam yaitu (Sajogyo dan Pudjiwati, 2002):

1. respon positif: Terjadi jika orang-orang dalam masyarakat setempat, yakni

para penerima suatu unsur baru, terdorong ikut serta mengambil bagian dalam

seluruh perencanaan dan pemenuhan proyek tersebut.

2. respon negatif: Terjadi jika unsur pembaharu tidak berhasil membuat rakyat

setempat ikut serta baik dalam perencanaan maupun dalam pemenuhannya.

Page 33: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

18

3. respon netral: Terjadi jika pengikutsertaan rakyat setempat tidak relevan

dengan hasil rencana tersebut.

Page 34: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelompok Tani Makmur, Desa Totoprojo, Kecamatan

Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur pada bulan Desember 2014.

Gambar 2. Peta lokasi penelitian di Desa Totoprojo, Kecamatan Way Bungur,

Kabupaten Lampung Timur dengan skala 1:30.000 (Setiawan, 2013).

3.2. Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamera, alat tulis, kuisioner,

alat hitung (kalkulator), komputer. Objek penelitian adalah petani yang sudah

Page 35: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

20

mendapat izin SVLK di Kelompok Tani Makmur Desa Totoprojo Kecamatan

Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur.

3.3. Batasan Penelitian

1. Penelitian dilakukan di Kelompok Tani Makmur.

2. Sampel yang digunakan adalah anggota Kelompok Tani Makmur yang sudah

mendapat izin SVLK.

3.4. Metode Pengambilan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskrip-

tif. Menurut Nawawi (1993) metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan

subjek/objek (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Hasil peneliti-

an ini ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan

atau peristiwa sebenarnya dari objek yang diselidiki. Dengan menggunakan

metode deskiptif dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui respon masya-

rakat terhadap implementasi SVLK.

3.4.1. Jenis Data yang dikumpulkan

Data yang perlu diambil dari penelitian ini terdiri dari.

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari observasi, wawancara dan kuesioner di lapa-

ngan pada masyarakat di Kelompok Tani Makmur Desa Totoprojo, Kecamatan

Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur.

Page 36: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

21

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kondisi yang ada dilokasi penelitian. Seperti kondisi so-

sial ekonomi, monografi desa, data statistik, jumlah penduduk di Kelompok Tani

Makmur dan literatur-literatur lainnya yang relevan. Penelitian yang didapat dari

jurnal, rujukan buku, maupun penelitian sejenis.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu metode pengumpulan

data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data

primer pada penelitian ini adalah.

1. Observasi lapangan dan diskusi informal

Observasi lapangan sangat berguna untuk memperoleh pengetahuan tentang kon-

disi aktual hutan rakyat terkait dengan kondisi fisik, sosial, kultural, dan ekonomi.

Selain itu, hubungan antara masyarakat lokal dan perilaku mereka dapat diidentifi-

kasi melalui metode ini. Selama di lapangan, peneliti dapat memperoleh informa-

si tentang berbagai kegiatan, fenomena, perilaku, dan interaksi terkait dengan pe-

laksanaan SVLK yang mungkin tidak bisa diperoleh hanya dari wawancara atau

tinjauan pustaka saja.

2. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam bertujuan untuk mencari tahu informasi lebih detail terkait

dengan pengetahuan, pengalaman, dan perilaku responden dalam melaksanakan

Page 37: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

22

SVLK di hutan rakyat. Panduan wawancara terdiri dari lembar kerahasiaan res-

ponden dan sejumlah pertanyaan atau konsep yang akan ditanyakan selama wa-

wancara (Boyce dan Neale, 2006), yang mengacu pada tujuan penelitian.

3. Angket/Kuesioner

Angket/Kuesioner merupakan teknik penelitian berupa penyebaran instrumen be-

risi sejumlah pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Kuesioner merupakan

alat yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan dapat juga untuk

mengumpulkan informasi-informasi yang kualitatif.

Selain itu menurut Riduwan (2011) angket/kuesioner adalah daftar pertanyaan

yang diberikan kepada orang yang bersedia memberikan respons (responden)

sesuai dengan permintaan pengguna (peneliti). Tujuan penyebaran angket ialah

mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden.

Kuesioner ini ditujukan untuk masyarakat untuk memperoleh data tentang respon

masyarakat yang meliputi persepsi, sikap dan perilaku masyarakat serta berbagai

hal yang menyangkut SVLK.

4. Tinjauan pustaka dan pengumpulan data sekunder

Tinjauan pustaka dilakukan untuk menemukan, mempelajari, dan membandingkan

pelaksanaan SVLK di hutan rakyat dengan artikel ilmiah sebelumnya guna

melengkapi hasil observasi lapangan dan wawancara (Strauss dan Corbin, 1998).

Sementara itu, data sekunder seperti peraturan dasar, buku/laporan tentang

sertifikasi/verifikasi hutan, dan dokumen terkait lainnya.

Page 38: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

23

3.6. Definisi Operasional

Suatu definisi yang mengungkapkan semua variabel yang diteliti operasionalnya

yang dilengkapi dengan indikator empiris dan pengukurannya (Gulo, 2002).

Tabel 1. Definisi operasional dan skala pengukurannya.

No Variabel Definisi Operasional Indikator Skala

ukur Instrument

1 Karakteristik

responden

Menguraikan atau

memberikan gambaran

mengenai identitas responden

penelitian ini.

Umur

Jenjang

pendidikan

formal

Pendapatan

Luas lahan.

Skala

Nominal

Kuesioner

2 Pengetahuan

masyarakat

terhadap

implementasi

SVLK

Pengetahuan adalah fakta

atau ide yang didapat

melalui proses observasi,

belajar, atau penelitian.

Pengetahuan

SVLK

Tujuan SVLK

Isi SVLK

Tugas dan

tanggung jawab

kepengurusan

Syarat pengajuan

SVLK

Kelengkapan

pengajuan SVLK

Potensi lahan

Wajib SVLK

Konsekuensi

apabila tidak

memiliki SVLK

Skala

Ordinal

Kuesioner

3 Sikap masyarakat

terhadap

implementasi

SVLK

Sikap adalah kecenderungan

yang dipelajari untuk

bertingkah laku secara

konsisten terhadap seseorang,

sekelompok orang, suatu

objek.

Setuju dengan

tujuan SVLK

Setuju ikut

sosialisasi

Setuju dengan

penerapan SVLK

Setuju SVLK

meningkatklan

pendapatan

Setuju SVLK

sumber

penghasilan

utama

Setuju

menggunakan

SVLK dalam

pengusahaan

kayu

Setuju

pendapatan

memberikan

status petani

Setuju membayar

SVLK

Setuju

melengkapi

persyaratan

Skala

Ordinal

Kuesioner

Page 39: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

24

Tabel 1. Lanjutan.

No Variabel Definisi Operasional Indikator Skala

ukur Instrument

4 Frekuensi

Penyuluhan

Banyaknya

penyuluhan dapat

menambah

pengetahuan

Banyaknya

penyuluhan

memberikan

keuntungan

Banyaknya

penyuluhan

meningkatkan

motivasi

Banyaknya

penyuluhan

mengurangi

pendapatan petani

Penyuluhan

merupakan faktor

utama keberhasilan

impelementasi SVLK

Jumlah kehadiran

penyuluhan

5 Perilaku

masyarakat

terhadap

implementasi

SVLK

Perilaku adalah hal-hal

yang telah dilakukan

responden berkenaan

dengan pengetahuan yang

telah didapat.

SVLK dapat menjaga

hak-hak Negara

Mekanisme

pengajuan SVLK

SVLK dapat

melestarikan hutan

SVLK dapat

mengendalikan illegal

logging

Efektifitas

pelaksanaan SVLK

Konsekuensi tidak

memiliki SVLK

Dukungan terhadap

SVLK

Permasalahan dalam

SVLK

Saran perbaikan

dalam SVLK

Skala

Ordinal

Kuesioner

3.7. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling.

Menurut Sugiyono (2010) purposive sampling yaitu pengambilan responden seca-

ra sengaja (tidak acak) yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian

dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu secara sengaja yang dalam penelitian

Page 40: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

25

ini adalah anggota kelompok tani yang mendapatkan izin SVLK. Jumlah petani

yang mendapatkan izin SVLK sebanyak 140 orang dan yang menjadi responden

penelitian sebanyak 34 responden. Jumlah responden diperoleh menggunakan

rumus (Rakhmat, 2001):

n = N

N (d2) + 1

Keterangan:

n = Jumlah sampel responden yang diambil dalam penelitian ini

N = Jumlah populasi petani anggota kelompok yang ada di lokasi penelitian

adalah 140 orang.

d = Presisi (15%)

3.8. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa pedo-

man wawancara dan instrumen kuesioner yang telah disusun secara terstruktur.

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai segala

sesuatu yang berkaitan dengan SVLK, sementara kuesioner digunakan untuk

mengukur pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat.

Setelah data yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian ini terkumpul,

kemudian tahapan selanjutnya adalah melalukan pengolahan data dengan langkah-

langkah sebagai berikut menurut Rahayu (2010).

1. Tahap persiapan

Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan data yang terkumpul

melalui instrumen penelitian.

Page 41: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

26

2. Editing

Langkah ini dilakukan untuk memeriksa atau meneliti kembali data yang telah ter-

kumpul apakah data tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah

lebih lanjut. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan

yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.

3. Coding

Coding adalah pemberian/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang membe-

rikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

Langkah ini dilakukan dalam rangka pengklasifikasian jawaban dari para respon-

den maupun informasi yang didapat berdasarkan kategorinya sehingga memudah-

kan proses berikutnya.

4. Skoring

Skoring ini adalah proses penentuan skor atas jawaban responden yang dilakukan

dengan membuat klasifikasi dan kategori yang cocok tergantung pada anggapan

atau opini responden. Penghitungan skoring dilakukan dengan menggunakan

skala Likert.

5. Tabulasi Data

Setelah proses editing dan coding, tahapan selanjutnya adalah melakukan

tabulasi data yaitu proses penyusunan dan analisis data dalam bentuk tabel sesuai

dengan analisis yang dibutuhkan.

6. Interpretasi Data

Langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh, sesuai dengan

pertanyaan dan maksud dalam penelitian.

Page 42: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

27

3.9. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tabel

tunggal yaitu menghitung frekuensi dan membuat persentase jawaban responden

pada pertanyaan kuesioner yang diajukan, dengan menggunakan rumus Sugiyono

(2010):

Keterangan:

P = Persentase

n = Jumlah sampel

f = Frekuensi

Pada angket/kuesioner ini, angka jawaban responden dimulai dari angka 1 sampai

3. Sikap, pengetahuan dan perilaku masyarakat ini dinyatakan dalam tinjauan

kontimum. Menurut Sugiyono (2010) untuk melihat pengetahuan, sikap dan peri-

laku masyarakat secara keseluruhan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut.

1. Menentukan total skor maksimal : skor tertinggi x jumlah responden

2. Menentukan total skor minimal : skor terendah x jumlah responden

3. Persentase skor : (total skor:nilai maksimal) x 100

Setelah melakukan perhitungan tersebut, dilakukan interpretasi skor untuk melihat

hasil persepsi dan sikap masyarakat tersebut. Berikut adalah kriteria interpretasi

skor menurut Wawan dan Dewi (2010):

Page 43: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

28

Tabel 2. Kriteria interpretasi skor pengetahuan, sikap dan perilaku.

Skor Persepsi

<56% Kurang

56% - 75% Cukup

76% - 100% Baik

Sumber: Wawan dan Dewi (2010).

Selanjutnya penentuan kategori pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat ter-

hadap SVLK dilakukan dengan menggunakan rumus interval menurut Sugiyono

(2003):

I = NT – NR

K

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori

I = Interval

Page 44: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Desa Totoprojo

Desa Totoprojo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Way Bungur

Kabupaten Lampung Timur dan memiliki luas wilayah 510 Ha dengan

penggunaan lahan, disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Penggunaan lahan Desa Totoprojo.

No Penggunaan Lahan Luasan (Ha) Persentase (%)

1 Pemukiman 127,5 25

2 Tanaman Keras 153 30

3 Tumpang Sari Kurang Produktif 51 10

4 Perkebunan 51 10

5 Pertanian 127,5 25

Total 510 100 Sumber : Profil Desa Totoprojo, 2014.

4.2 Kondisi Geografis dan Topografi

Desa Totoprojo memiliki curah hujan rata-rata per tahun tergolong tinggi, berkisar

antara 2000—3000 mm/tahun, dengan jumlah bulan hujan enam bulan per tahun.

Suhu rata-rata harian berkisar antara 22°C—23°C. Topografi Desa Totoprojo

sebagian besar datar dan berbukit. Secara administratif batas-batas wilayah Desa

Totoprojo, yaitu.

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tambah Subur

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Tirto

Page 45: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

30

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Negeri dan Tegal Ombo.

Desa Totoprojo dengan Kecamatan Way Bungur adalah 2,5 km dan jarak Desa

Totoprojo dengan Kabupaten Lampung Timur 16 km. Jenis tanah Desa Totoprojo

di dominasi Podsolit Merah Kuning (PMK) dengan kisaran pH 5-7.

4.3 Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Jumlah penduduk Desa Totoprojo yang sampai akhir tahun 2014 yaitu 1963 jiwa,

yang terdiri dari 692 KK dengan jumlah laki-laki 1003 jiwa dan jumlah perem-

puan 960 jiwa (Profil Desa Totoprojo, 2014).

4.3.1 Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Totoprojo mayoritas adalah petani dan buruh

tani, disamping itu juga ada yang bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang,

peternak dan lainnya. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian disajikan

pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Mata Pencaharian Jumlah Penduduk

(Orang)

Persentase

(%)

Petani 466 61,07

Buruh tani 133 17,43

Peternak 80 10,48

Jasa/Tukang 38 4,98

Pedagang 6 0,79

PNS/TNI/POLRI 15 1,96

Lainnya 25 3,28

Jumlah 763 100,00

Sumber: Profil Desa Totoprojo, 2014.

Page 46: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

31

4.3.2 Status Petani

Status lahan garapan penduduk Desa Totoprojo mayoritas berstatus sebagai

pemilik 51,45%, selanjutnya 21,44% pemilik sekaligus penggarap, buruh tani

14,26% dan penggarap 12,86%. Status lahan garapan penduduk Desa Totoprojo

disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah penduduk berdasarkan status lahan garapan.

Status Jumlah Penduduk

(Orang)

Persentase (%)

Pemilik 480 51,45

Penggarap 120 12,86

Pemilik Penggarap 200 21,44

Buruh Tani 133 14,26

Jumlah 933 100,00 Sumber: Profil Desa Totoprojo, 2012.

4.3.3 Agama dan Etnis

Agama yang dianut masyarakat Desa Totoprojo mayoritas Islam (99,00%) dan

Kristen (1,00%) dengan etnis mayoritas suku Jawa.

4.3.4 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Totoprojo pada tahun 2014 adalah 1963 jiwa yang

terdiri dari 1003 pria dan 960 wanita, serta terdiri dari 692 Kepala Keluarga.

Jumlah penduduk Desa Totoprojo disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Umur Pria Wanita Jumlah

0 - 20 tahun 279 226 505

21 - 40 tahun 413 342 755

41 - 60 tahun 267 292 559

> 61 tahun 44 100 144

Jumlah 1003 960 1963

Sumber: Profil Desa Totoprojo, 2014.

Page 47: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

32

4.3.5 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Totoprojo masih sangat rendah meskipun

sebaran tingkat pendidikannya bermacam-macam, mulai dari belum sekolah

sebanyak 340 orang (26,54%) sampai dengan sarjana sebanyak 14 orang (1,09%).

4.4 Kelembagaan Kelompok Tani Makmur

4.4.1 Sejarah Kelompok Tani Makmur

Kelompok Tani Makmur berdiri sejak tahun 2003, tetapi sekarang masuk dalam

Koperasi Produksi Sentral Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (KP-SPKP) Makmur

di Kabupaten Lampung Timur yang disahkan pada tanggal 6 November 2013

melalui akta notaris.

4.4.2 Kondisi Umum

KP-SPKP Makmur berada di Desa Totoprojo, Kecamatan Way Bungur, Lampung

Timur. Luas lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Makmur adalah 32,00 Ha.

Didominasi oleh jenis tanaman akasia (Accacia mangium) dengan jumlah 6.954

batang, yang telah diinventarisasi oleh pemiliknya, untuk keperluan pengajuan

Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK). Jumlah anggota kelompok Tani Makmur

adalah 140 orang.

4.4.3 Struktur Kelembagaan KP-SPKP Makmur

Struktur kelembagaan di KP-SPKP Makmur terdiri dari.

1. Dewan Pengawas :

a. Ketua : Yayat Priatno

Page 48: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

33

b. Anggota 1 : Wagito

c. Anggota 2 : Marlan

2. Pengurus :

a. Ketua : Abdur Rahman

b. Sekertaris : Syaiful Anwar

c. Bendahara : Yulianto

d. Manager

3. Anggota Kelompok

4.4.4 Pembinaan Anggota Kelompok

Kegiatan atau pelatihan yang pernah diikuti oleh pengurus atau anggota KP-SPKP

Makmur diantaranya :

a. Kegiatan Study Tour Petani Sukses Gunung Kidul Yogyakarta.

b. Training tentang pembibitan.

c. Kegiatan verifikasi SVLK

d. Training tentang pemeliharaan pohon.

e. Training tentang wood crafting.

f. Training tentang pemanenan pohon.

g. Training tentang pemeliharaan pohon dalam pembuatan sekat bakar.

4.4.5 Aspek Legalitas yang Dimiliki Kelompok Tani Makmur

Kelompok Tani Makmur mempunyai badan hukum atau akta pendirian koperasi

yang berbentuk KP-SPKP Makmur pada tanggal 06 November 2013 No.

17/BH/X.7/XI/2013 oleh Notaris Yohanes Wisnu Suryo Nugroho, SH.

Page 49: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

34

4.4.6 Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Penjualan kayu sebagian besar dalam bentuk glondong, hanya sebagian kecil saja

yang dijual dalam bentuk olahan. Cabang dan ranting dimanfaatkan untuk

bangunan dapur, kandang dan kayu bakar. Masyarakat Desa Totoprojo sebagian

besar bermata pencaharian sebagai petani.

Secara sosial dan ekonomi, masyarakat menerapkan pola pemenuhan kebutuhan

konsumsi sehari-hari melalui menanam padi atau jagung, beternak sapi atau

kambing, kemudian baru dari hasil kayu. Penanaman pohon juga bertujuan untuk

tabungan masa depan dalam menghadapi kebutuhan mendesak dan dalam jumlah

besar.

Page 50: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. Tingkat pengetahuan responden Kelompok Tani Makmur terhadap

SVLK sebanyak 28 orang (82,:35%) baik, sebanyak 6 orang (17,65%)

cukup, dan tidak ada yang menjawab tidak tahu.

2. Sikap Kelompok Tani Makmur terhadap implementasi SVLK sebanyak 17

orang (50,00%) baik, sebanyak 8 orang (23,53%) cukup, dan sebanyak 9

orang (26,47%) kurang.

3. Perilaku Kelompok Tani Makmur terhadap implementasi SVLK sebanyak 9

orang (26,47%) setuju, sebanyak 11 orang (32,35%) ragu-ragu, dan

sebanyak 14 orang (41,18%) tidak setuju.

6.2 Saran

1. Untuk peneliti lain perlu adanya penelitian lanjutan mengenai efektifitas

implementasi kebijakan SVLK di hutan rakyat.

2. Untuk Kelompok Tani lain perlu adanya pembinaan/pendampingan,

pembiayaan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku kayu, serta

bmendapatkan pemasaran kayu tingkat ekspor.

3. Untuk Dinas Kehutanan, BP2HP Provinsi Lampung dan instansi terkait,

dapat menjembatani implementasi SVLK dan sosialisasi lebih lanjut setelah

mendaptkan sertifikasi SVLK.

Page 51: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 2010. Bapak Abdurrahman Menerima Penghargaan Dari Provinsi

Lampung Sebagai Juara Pertama Kelompok Tani Kehutanan 2010. Tidak

dipublikasikan.

Adhawati, S.S. 1997. Analisis Ekonomi Pemanfaatan Lahan Pertanian Dataran

Tinggi Di Desa Parigi (Hulu DAS Malina) Kabupaten Goa. Tesis.

Universitas Hasanudin. Makasar. 84p.

Amzu, E. 2007. Sikap masyarakat dan konservasi suatu analisis kedawung (Parkia

timoriana (DC) Merr.) sebagai stimulus tumbuhan obat bagi masyarakat,

kasus di Taman Nasional Meru Betiri. Jurnal Media Konservasi. 12(1): 22-

32.

Azwar, S. 1998. Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya. Edisi 2. Buku. Pustaka

Pelajar. Yogyakarta. 198p.

Assyh, N. 2014. Efektivitas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Legalitas Kayu Di

Hutan Rakyat Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

Tesis. Institµt Pertanian Bogor. Bogor. 72 p.

Bayunanda, A. 2006. Sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari di

Indonesia. Skripsi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 161-177 p.

Boyce, C., dan Neale, P. 2006. Conducting In-Depth Interviews: A Guide For

Designing And Conducting Indepth Interviews For Evaluation Input. Buku.

Pathfinder International Watertown. Massachusetts. 16 p.

Dewi, B.S. 2014. Kisah Pejuang Kehutanan Indonesia. Buku. Aura publishing.

Bandar Lampung. 224 p.

Departemen Kehutanan. 2009. P. 38/Menhut-II/2009. C.F.R. 2009. Standar Dan

Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak.

Jakarta. 11 p.

Page 52: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

50

Departemen Kehutanan. 1999. Permenhut RI No. 41/1999 tentang Kehutanan.

Jakarta. 55 p.

Departemen Kehutanan. 2012. Permenhut RI No. 45/2012 pasal 4 ayat 4. Jakarta.

7 p.

Departemen Kehutanan. 2005. Permenhut RI No. 26/2005 tentang Pedoman

Pemanfaatan Hutan Hak. Jakarta. 8 p.

Departemen Kehutanan. 2012. Permenhut RI No. 30/2012 tentang Penata Usahaan

Hasil Hutan. Jakarta. 17 p.

Departemen Kehutanan. 2008. Permenhut RI No. 35/2008 tentang Izin Usaha

Industri Hutan Hasil Primer. Jakarta. 26 p.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Buku. Balai Pustaka. Jakarta. 2365 p.

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2012. Daftar Izin Usaha Industry Primer

Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Di Provinsi Lampung. Lampung.

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2010. Data Dan Informasi Pemasaran Hasil

Hutan Kayu Provinsi Lampung Tahun 2010. Lampung.

Direktorat Pendidikan Tinggi. 2003. UU No. 20 Tahun 2003. Jakarta. 26 p.

Elmunah. 2014. Anggota Aktif Kelompok Tani Makmur. Tidak dipublikasikan.

Gulo, W. 2002. Metode Penelitian. Buku. PT. Grasindo. Jakarta. 262 p.

Hardjanto. 2000. Beberapa ciri pengusahaan hutan rakyat di Jawa dalam Suhardjito

(penyunting) hutan rakyat di Jawa perannya dalam perekonomian desa

Bogor. Buletin Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Masyarakat (P3KM). 7-11 p.

Hinrichs A, dkk. 2008. Sertifikasi Hutan Rakyat Di Indonesia. Buku. GTZ. Jakarta.

149 p.

Hurlock, E. B. 1998. Psikologi Perkembagan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan). Buku. Erlangga. Jakarta. 447 p.

Kartasapoetra, A.G. 1994. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Buku. Bumi Aksara.

Jakarta. 170 p.

Page 53: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

51

KSPSI. 2014. Standar kebutuhan hidup layak (KHL). http://kspsi.com/analisa- dan-

data/analisa/standar-kebutuhan-hidup-layak-khl/. diakses tanggal 1 Oktober

2015.

Lembaga Ekolabel Indonesia. 2014. Menjamin Kayu Legal Dari Hutan Kita. Buku.

Lembaga Ekolabel Indonesia. Bogor. 8 p.

Lia. 2014. Anggota Kelompok Tani Makmur Pada Saat Pelaksanaan Proses

Pencapaian SVLK. Tidak dipublikasikan.

Magdalena., Setiadi, A. dan Effendi, R. 2013. Sistem verifikasi legalitas kayu vs

lacey act: peluang dan tantangan. Jumal Policy Brief. 7(1):1-8.

Mantra, I.B. 2000. Demografi Umum. Buku. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 396 p.

Mariner., Tomey, R.N.,dan Faan.1989. Guide To Nursing Management And

Leadership. Buku. Mosby Company. USA. 523 p.

Maryudi, A. 2006. Beberapa Kendala Bagi Sertiftkasi Hutan Rakyat. Skripsi.

Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 9 p.

Maryudi, A. 2006. Instrumen Baru Dalam Kebijakan Kehutanan (Referensi Program

Sertifikasi Hutan). Review Literatur. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

17 p.

Muhtaman.,dan Rahmat .D. 2005. Sertifikasi Di Simpang Jalan: Politik

Perdagangan, Penyelamatan Sumberdaya Alam, Dan Pemberatasan

Kemiskinan. Buku. Lembaga Ekolabel Indonesia. Bogor. 235 p.

Mutiara, 2013. Bapak Gusdur Bersama Anggota Kelompok Tani Makmur Dalam

Training Tentang Pemeliharaan Pohon Di Lampung Timur 2013. Tidak

dipublikasikan.

Nawawi, H. 1993. Metode Penelitian Sosial. Buku. Universitas Gajah Mada.

Yogyakarta. 68 p.

Notoatmodjo, S. 1988. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Buku. Rineka Cipta.

Jakarta. 156 p.

P.SNI-BPPHH/2012 C.F.R. 2012. Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK). Buku. Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha

Kehutanan. Jakarta. 458 p.

Page 54: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

52

Pahlawanti, R. 2014. Bergerak Maju: Praktek Terbaik Legalitas Kayu Menuju

SVLK Di Lampung. Buku. Aura publishing. Bandar lampung. 150 p.

Purnomo, H., Irawati, H,R., dan Wulandari, R.J. 2001. Kesiapan produsen mebel di

Jepara dalam menghadapi sertifikasi ekolabel (the readiness in Jepara

furniture manufactured in confront of ecolabel certification). Jurnal

Manajemen Hutan Tropika. 17(3):127-134.

Purwanti, R. 2007. Pendapatan petani dataran tinggi Sub Das Malino studi kasus

Kelurahan Gantarang Kabupaten Gowa. Jurnal Penelitian Sosial

dan Ekonomi Kehutanan. 4(3):257-269.

Purwanto, H. 1998. Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan. Buku. EGC.

Jakarta. 167 p.

Profil Desa Totoprojo. 2014. Data Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Totoprojo,

Kecamatan Waybungur, Kabupaten Lampung Timur. Tidak dipublikasikan.

Rahayu, S.K. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal. Buku. Graha

Ilmu. Bandung. 353 p.

Rakhmat, J. 2001. Metode Penelitian Komunikasi. Buku. PT. Remaja Rosda Karya.

Bandung. 239 p.

Riduwan. 2011. Dasar-Dasar Statistika. Buku. Alfabeta. Bandung. 273 p.

Rogers E.M. dan Shoemaker, F.F.. 1971. Communication Of Innovation. Buku. The

Free Press. New York. 476 p.

Rojat, A. 2001. Respon Remaja Terhadap Sinetron Televisi. Skripsi. Institut

Pertanian Bogor. Bogor. 109 p.

Saifuddin, A. 2011. Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya Edisi 2. Buku.

Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 198 p.

Sajogyo. dan Pudjiwati. 2002. Sosiologi Pedesaan. Buku. Universitas Gajah Mada.

Yogyakarta. 205 p.

Satriani., Golar., dan Ihsan, M. 2013. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap

penerapan program pemberdayaan di sekitar sub daerah aliran sungai Miu

(kasus program SCBFWM Di Desa Simoro Kecamatan Gumbasa

Kabupaten Sigi). Jurnal Warta rimba, 1(1):1-9.

Page 55: RESPON MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI …digilib.unila.ac.id/23884/20/SKRIPSI TANPA BAB PEMBA… ·  · 2016-09-30ii 4. Bapak Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing ke

53

Setiawan, T. 2013. Peta Hutan Rakyat Desa Totoprojo Kecamatan Way Bungur

Kabupaten Lampung Timur. Tidak dipublikasikan.

Strauss, dan Corbin. 1998. Basics Of Qualitative Research : Techniques And

Procedures For Developing Grounded Theory Grounded Theory. Buku.

Sage Publications. Indiana Polis. 312 p.

Suhardono. 2003. Pengelolaan hutan rakyat Di Wonosobo. Jurnal Hutan Rakyat.

5(1 ): 1-8.

Sugiyono. 2010. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & D. Buku.

Alfabeta. Bandung. 334 p.

Supomo, D. dan Mahardika, Y. 2014. Panduan Menuju Sertifikasi Legalitas Kayu.

Buku. Jakarta. 64 p.

Thomas, L.S. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Seri Manajemen

No. 134 . Buku. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. 269 p.

Triani, A. 2009. Analisis Willingness To Accept Masyarakat Terhadap

Pembayaran Jasa Lingkungan DAS Cidanau. Skripsi. Institut Pertanian

Bogor. Bogor. 142 p.

Wawan, A. dan Dewi, M. 2010. Teori Dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap Dan

Perilaku Manusia. Buku. Nuha Medika. Yogyakarta. 132 p.