REPUBUK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANT ARA

SADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

REPUBLI K INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN MARITIM DAN

MANAJEMEN BENCANA NASIONAL UNTUK KANTOR MANAJEMEN

BENCANA NASIONAL

REPUBLIK FIJI

Bl DANG

MANAJEMEN RISIKO BENCANA

Sadan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dan

Kementerian Pembangunan Pedesaan dan Maritim dan Manajemen Bencana

Nasional untuk Kantor Manajemen Bencana Nasional Republik Fiji dan

selanjutnya secara terpisah akan disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama­

sama akan disebut sebagai "Para Pihak".

MENGETAHUI bahwa Para Pihak berkeinginan untuk bekerja sama dibidang

Manajemen Risiko Bencana demi kejahteraan dan keselamatan masyarakat di

kedua negara;

MEMAHAMI bahwa kerja sama ini memiliki keuntungan bagi kedua negara

dalam mengembangkan dan memperkuat sistem manajemen risiko bencana;

MEMPERTIMBANGKAN pentingnya kerjasama internasional dan peran dari

organisasi internasional dalam bidang penanggulangan bencana; dan

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

masing-masing negara;

Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:

PASALI

TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk

membangun kerangka efektif untuk kerjasama di bidang Manajemen Risiko

Bencana.

PASAL II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini adalah

sebagai berikut:

1. Pertukaran pengetahuan dan tenaga ahli pencegahan dan

kesiapsiagaan dalam bidang Pengurangan Risiko Bencana, adaptasi

perubahan iklim dan pemulihan;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemahaman

pengalaman, partisipasi dalam pelatihan bersama, workshop, dan

program terkait Manajemen Risiko Bencana;

3. Memberikan bantuan setara dalam hal bencana alam, jika disetujui Para

Pihak; dan

4. Berkaitan dengan metode lain dalam kerja sama sebagaimana disetujui

secara tertulis oleh Para Pihak.

PASAL 111

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. Para Pihak akan berupaya untuk mengatur, mengkoordinasi dan

melaksanakan seluruh kegiatan di wilayah masing-masing yang

diidentifikasi di dalam Memorandum Saling Pengertian ini;

2. Para Pihak jika diperlukan, akan membuat pengaturan pelaksanaan

terpisah sebagai implementasi dari Memorandum Saling Pengertian ini;

3. Sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan masing-masing Pihak,

Para Pihak jika dibutuhkan akan memfasilitasi masuk dan keluar seluruh

personil dan peralatan ataupun materi yang dibutuhkan untuk kegiatan

dibawah Memorandum Kerjasama ini; dan

4. Sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan masing-masing Pihak,

pemindahan peralatan, materi atau bantuan teknis akan di

dokumentasikan dalam Serita Acara Serah Terima yang dilaksanakan

oleh perwakilan berwenang masing-masing Pihak.

PASAL IV

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur dalam

pengaturan terpisah yang menjabarkan secara detil program, institusi

dan pengaturan keuangan; dan

2. Pengaturan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL V

PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONIL

Para Pihak akan memastikan bahwa personil yang terlibat dalam aktivitas

dibawah Memorandum Saling Pengertian ini akan:

a) Melaksanakan, menghormati dan mematuhi hukum Para Pihak;

b) Melakukan aktivitas dalam MSP ini sesuai dengan kepentingan nasional

Para Pihak;

c) Menghargai dan menjunjung integritas Para Pihak;

d) Tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan tujuan MSP ini;

e) Menghargai kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat; dan

f) Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan kegiatan komersial.

PASAL VI

HAK KEKA YAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak akan menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual

Pihak lain dalam wilayahnya sesuai dengan peraturan dan Undang­

Undang yang berlaku di negara masing-masing;

2. Para Pihak setuju bahwa Hak Kekayaan lntelektual yang muncul

dibawah implementasi Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur

dalam pengaturan terpisah.

l

II ,,

,,

~ I

l :,

I

~ I

I~ ,,, ,,

l'J I ,,

~ ~ I

~ '! lJ

j h

~ ll. ... ~

PASAL VII

KERAHASIAAN

--

Jika salah satu Pihak ingin mempublikasikan atau membagikan informasi

rahasia yang diperoleh dari implementasi MSP ini kepada Pihak Ketiga, maka

Pihak tersebut wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain.

Kewajiban dalam pasal ini akan terus berlaku meski Memorandum Saling

Pengertian ini berakhir.

PASAL VIII

PENGHENTIAN SEMENTARA

Masing-masing Pihak berhak untuk melakukan penghentian sementara dengan

alasan keamanan nasional, baik secara keseluruhan ataupun sebagian kerja

sama yang diatur dalam MSP ini. Penghentian ini akan segera berlaku setelah

pemberitahuan melalui saluran diplomatik oleh Pihak yang mengajukan

penghentian sementara.

PASAL IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan dan interpretasi MSP ini

akan diselesaikan secara damai melalui negosiasi dan konsultasi bersama

Para Pihak.

PASAL X

AMANDEMEN

~ ~

,,

I!; It'

' I

I ~

~ ,, lie

~

:~ "' ~ ~ !: .. ... ~

I ~

i'

MSP ini dapat diamandemen sewaktu-waktu melalui pemberitahuan tertulis

dari Para Pihak. Perubahan ini akan mulai berlaku pada waktu yang ditentukan

oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

PASAL XI

ITIKAD BAIK

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama berlandaskan itikad baik

dalam berurusan satu sama lain serta untuk memenuhi ketentuan dan

persyaratan dalam MSP ini dan selanjutnya sepakat untuk mengurus hat-hat

yang diperlukan agar masing-masing Pihak dapat melaksanakan kewajiban

dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang

ditentukan dalam MSP ini.

PASAL XII

MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini akan berlaku pada tanggal penandatanganan oleh Para Pihak;

2. MSP ini dan akan tetap berlaku untuk periode 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang untuk satu periode selanjutnya melalui persetujuan tertulis

Para Pihak;

3. Para Pihak dapat menghentikan MSP ini setiap saat dengan terlebih

dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya

paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang

dikehendaki; dan

4. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi program yang sedang

berlangsung dibawah MSP ini hingga diselesaikannya program

dimaksud, kecuali Para Pihak menentukan lain.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa

penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani MSP ini.

Dibuat di Suva, Fiji pada tanggal b jJ v\\ 2o 1 b dalam rangkap dua, dalam

Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris. semua naskah memiliki kekuatan

hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan interpretasi, maka naskah dalam

Bahasa lnggris yang akan berlaku.

UNTUK

SADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA

REPUBLIK INDONESIA

UNTUK

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

PEDESAAN DAN MARITIM DAN

MANAJEMEN BENCANA NASIONAL

UNTUK KANTOR MANAJEMEN

BENCANA NASIONAL

REPUBLIK FIJI

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE MINISTRY OF RURAL & MARITIME DEVELOPMENT AND NATIONAL

DISASTER MANAGEMENT

FOR THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT OFFICE

OF THE REPUBLIC OF FIJI

ON

DISASTER RISK MANAGEMENT

The National Disaster Management Authority of the Republic of Indonesia and the

Ministry of Rural & Maritime Development and National Disaster Management for

the National Disaster Management Office of the Republic of Fiji hereinafter referred

to singularly as "the Party" and jointly as "the Parties"

ACKNOWLEDGING that they wish to cooperate in the field of Disaster Risk

Management for the well-being and safety of their people;

UNDERSTANDING that such cooperation has mutual benefits for both countries in

the conduct of development and strengthening of disaster risk management system;

TAKING into consideration the importance of international cooperation and the role

of international organizations in the field of disaster risk management; and

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;

HAVE reached an understanding as follows:

ARTICLE I

PURPOSE

The purpose of this Memorandum of Understanding (MOU) is to establish an

effective framework for cooperation in the field of Disaster Risk Management.

ARTICLE II

SCOPE OF COOPERATION

The scope of cooperation under th is MOU is as follows:

1. Exchange of knowledge and expertise in prevention and preparedness on

disaster risk reduction, climate change adaptation and recovery;

2. Enhancement of human resources quality through understanding best

practices, participation in joint trainings, workshops, and programs related to

Disaster Risk Management;

3. Giving mutual assistance in cases of natural disaster, if mutually agreed; and

4. Engaging in other method of cooperation as mutually agreed in writing to by

the Parties.

ARTICLE Ill

RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES

1. The Parties shall endeavor to manage, coordinate, and implement all

activities identified under this MoU in their respective jurisdictions;

2. The Parties shall execute separate implementing arrangements arising out

of this MOU, as needed;

3. In accordance with each Party's laws, rules and regulations, the Parties shall

facilitate the entry and exit of personnel and equipment or materials needed

for the activities under this MOU, as required; and

4. In accordance with each Party's laws, rules, and regulations, transfers of

equipment, materials or technical assistance shall be documented in a record

of transfer executed by the authorized representative of each Party.

ARTICLE IV

IMPLEMENTATION

1. The implementation of th is MOU shall be concluded in a separate

arrangement setting out specific details addressing programs, institutions,

and financial arrangements; and

2. Such arrangement shall form an integral part of this MOU.

ARTICLE V

LIMITATION OF ACTIVITIES OF PERSONNEL

The Parties shall ensure that their personnel engaged in activities under this MOU:

a) Observe, respect and comply with the laws of the Parties;

b) Perform the activities in accordance with the national interest of the Parties;

c) Respect and uphold the integrity of the Parties;

d) Refrain from involvement in unwarranted activities;

e) Respect the customs and traditions of the local communities; and

f) Refrain from engaging in any political and commercial activities.

ARTICLE VI

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Each Party shall respect and protect intellectual property rights of the other

Party within its territory, subject to the prevailing laws and regulations in their

respective countries;

2. The Parties agree that any intellectual property rights arising under the

implementation of this MOU shall be regulated under a separate

arrangement.

ARTICLE VII

CONFIDENTIALITY

Neither Party shall publish nor transfer to a third party confidential information

received or created within the framework of this MOU, without the prior written

consent of the other Party. This obligation survives the termination of this MOU.

ARTICLE VIII

TEMPORARY SUSPENSION

Each Party reserves the right for reasons of national security, to suspend

temporarily, either whole or part of this MOU. Such suspension shall take effect

immediately after notification by the requesting Party through diplomatic channels.

ARTICLE IX

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes regarding the interpretation and implementation of this MOU shall be

settled amicably through consultation and negotiation by the Parties.

ARTICLE X

AMENDMENT

This MOU may be amended at any time by the Parties by mutual written consent.

Such amendment shall enter into force on such date as may be determined by the

Parties and shall form an integral part of this MOU.

ARTICLE XI

GOOD FAITH

The Parties agree to act in good faith in dealing with each other and in complying

with the terms and conditions of this MOU and further agree to liaise on all matters

to ensure the effective and efficient performance of their respective responsibilities

and undertakings.

ARTICLE XII

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This MOU shall enter into force on the date of its signing by both Parties;

2. This MOU shall remain in force for a period of 3 (three) years and may be

extended for another period by mutual written agreement of the Parties;

3. Either Party may terminate this MOU at any time by giving written notification

to the other Party at least 6 (six) months prior to the intended date of

termination; and ;

4. The termination of this MOU shall not affect any ongoing programs under th is

MOU until their completion , unless the Parties agree otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their

respective Governments, have signed th is MOU.

D . S F... "J:V\e b U·16 . d 1· . I d . d E 1· h one in uva, IJI on ... Y .. . .... ! .. .. .. . in up 1cate, in n ones ran an ng rs

languages, all texts being equally authentic. In case of any divergences of

interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE NATIONAL DISASTER

MANAGEMENT AUTHORITY

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE MINISTRY OF RURAL &

MARITIME DEVELOPMENT AND

NATIONAL DISASTER

MANAGEMENT OFFICE

OF THE REPUBLIC OF FIJI

. INIASERUIRATU

t NISTER