Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
ProgramPenanggulangan
Kemiskinandi Perkotaan
Kantor Pusat :Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran BaruJakarta Selatan
Kantor Proyek :Jl. Penjernihan 1 No. 19F PejomponganJakarta Pusat 10210
Pro
gra
mR
eplik
asiP
2K
P-
Khusus
Bali
Dalam pengembangan lingkunganpermukiman yang berkelanjutan
Bersama Membangun KemandirianBersama Membangun Kemandirian
KHUSUS BALI
PROGRAM P2KPREPLIKASI
Kotak Pengaduan : P.O.Box 2222 JKPMTatau e-mail ke : [email protected]
[email protected] : http://www.p2kp.org
ProgramPenanggulangan
Kemiskinandi Perkotaan
PETUNJUK PELAKSANAAN
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
KATA PENGANTAR
Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pekerjaan Umum, telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu diantaranya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999. Hingga saat ini, pelaksanaan P2KP telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Mempertimbangkan perkembangan positif dari pelaksanaan P2KP, khususnya peningkatan kepedulian masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan sumber daya serta penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) melalui perencanaan partisipatif, menjadi modal besar bagi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Selama ini, P2KP hanya menjangkau kelurahan/desa administratif yang masuk dalam wilayah kecamatan perkotaan, kini berdasarkan kepedulian dan komitmen tinggi Pemerintah Daerah, P2KP dilaksanakan di wilayah Bali. Dengan melihat karakteristik masyarakat di Bali sangat khas, dimana terdapat kelembagaan masyarakat yang mewarnai kehidupan sosial budaya, yakni Desa Adat atau Pakraman, maka menjadi tantangan P2KP untuk melaksanakan program khusus yang diharapkan menjadi potensi kekuatan masyarakat bersama pemda setempat untuk mampu mengorganisir diri dalam membangun kemitraan sinergis, menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya dan mengembangkan lingkungan permukiman yang layak huni, nyaman, produktif dan berjati diri. Program khusus tersebut adalah Program Replikasi P2KP Khusus BALI. Melalui buku petunjuk pelaksanaan ini, diharapkan kegiatan Program Replikasi P2KP Khusus BALI dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah orang miskin menjadi 8,2% pada tahun 2009 serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai amanat UUD'45. Semoga bermanfaat.
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI
i
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Penanggungjawab : Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum Disusun Oleh : Tim Persiapan Program Replikasi Khusus BALI 1. Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 2. Ditjen Penanggulangan kemiskinan, BAPPENAS 3. Ditjen Bangda, DEPDAGRI 4. World Bank 5. P2KP Pusat 6. Project Management Team (PMT) 7. Riset & Development Team 8. KMP P2KP Diterbitkan oleh : PMU/P2KP Pusat Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Lay out/Desain Grafis : 1. Maksudi 2. Dian Permana Cetakan Perdana : Januari 2008
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................……………………..............…………........... i DAFTAR ISI ...................................……………………..............………….........….......... ii DAFTAR GAMBAR...........…………………………..............………................................... iii DAFTAR TABEL ...........…………………….............………........................................ iv DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.............................................................................. v BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ……………......................……………........…………………. 1 1.2. Tujuan .......................……….......................……………….........……………………... 2 1.3. Hasil …….............….......................……………………..…………………….......... 2 1.4. Prinsip dan Pendekatan.............................................................................................. 3 1.5. Lokasi Sasaran Program Replikasi P2KP di Bali........................................................ 5
BAB II. POLA DAN MEKANISME PELAKSANAAN
2.1. Penerima Manfaat...................................................................................................... 6 2.2. Stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tridaya.......................................... 6 2.3. Bantuan Pendampingan………………….................................................................... 9 2.4. Strategi Pelaksanaan Pendampingan………………………….....................…………10
BAB III. ORGANISASI PELAKSANAAN
3.1. Struktur Organisasi dan Tata Peran dalam Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali ............................................................................................................. 16
3.2. Pendanaan Program Replikasi P2KP khusus Bali.................................................. 25
BAB IV. LANGKAH LANGKAH PELAKSANAAN
4.1. Tahap Persiapan ..................................................................................................... 27
4.2. Tahapan Kegiatan di Tingkat Masyarakat .............................................................. 28
4.3. Tahap Kegiatan Pencairan BLM.............................................................................. 31
4.4. Tahap Kegiatan di Tingkat Pemerintah Kota/Kab .................................................. 34
4.5. Tahap kegiatan yang Menerus atau Berkala ………………………………..…….... 35
BAB V. PENUTUP……………….................................................................................... 37
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Siklus Dasar P2KP ..................................................................................... 11
Gambar 2. Diagram alir Kegiatan Program Replikasi P2KP Khusus Bali Di Tingkat
Masyarakat.................................................................................................. 12
Gambar 3. Tahapan Kegiatan Program Replikasi P2KP Tingkat
Kota/Kabupaten ......................................................................................... 15
Gambar 4. Struktur Organisasi Pelaksanaan Replikasi Program P2KP....................... 16
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Ketentuan Stimulan BLM Program Replikasi Khusus Wilayah Bali.................. 7
Tabel 2. Mekanisme Pencairan Dana Stimulan BLM Replikasi P2KP............................ 8
Tabel 3. Distribusi Alokasi Dana Stimulan BLM Replikasi P2KP Bali ............................ 8
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI v
DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPUK : Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan BI : Bank Indonesia BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat BLM : Bantuan Langsung Masyarakat BOP : Biaya Operasional BPD : Badan Perwakilan Desa BPKP : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan CBD : Community Based Development Dokumen SPK-D : Dokument Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah DPT : Diskusi Partisipatif Terpadu Depdagri : Departemen Dalam Negeri Dep.Keu : Departemen Keuangan Dep.PU : Departemen Pekerjaan Umum Executing Agency : Penyelanggara Program Fasilitator : Tenaga Pengembangan Masyarakat P2KP FGD : Focussed Group Discussion / Diskusi Kelompok terarah GBPP : Garis Besar Pokok Pembelajaran IPM : Indeks Pembangunan Manusia KAK : Kerangka Acuan Kegiatan KBK : Komunitas Belajar Kelurahan KBP : Komunitas Belajar Perkotaan KE : Konsultan Evaluasi KMP : Konsultan Manajemen Pusat KMW : Konsultan Manajemen Wilayah Korkot : Koordinator Kota, KMW KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat Litbang : Penelitian & Pengembangan LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat MDGs : Millennium Development Goals Musrenbang : Musyawarah Rencana Pembangunan ND : Neighbourhood Development, Pembangunan Lingkungan Permukiman
Kelurahan NOL : No Objection Letter P2KP : Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan PAKET : Penanggulangan Kemiskinan Terpadu PBL : Penataan Bangunan dan Lingkungan PDMDKE : Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi PJM : Program Jangka Menengah PJP : Program Jangka Pendek PJOK : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI v
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
PPK : Pejabat Pembuat Komitmen Pej.PK : Pejabat Pembuat Komitment PNPM Mandiri : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PPM : Penanganan Pengaduan Masyarakat PRONANGKIS : Program Penanggulangan Kemiskinan PS : Pemetaan Swadaya PU : Pekerjaan Umum Relawan : Warga setempat yang peduli membantu warga miskin di wilayahnya tanpa
pamrih Renta : Rencana Tahunan RK : Refleksi Kemiskinan RKM : Rembug Kesiapan Masyarakat RT/RW : Rukun Tetangga/Rukun Warga SA : Special Account (Rekening Khusus) SATKER-P2KP : Satuan Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan SE-DJP : Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan SIM : Sistem Informasi Manajemen SKS : Satuan Kerja Sementara SNVT : Satuan Kerja Non Vertikal di tingkat Propinsi SOP : Standard Operational Procedures SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana SPM : Surat Perintah Membayar SPP : Surat Permintaan Pembayaran SPPB : Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan SPPP : Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan SWK : Satuan Wilayah Kerja TA : Technical Assistance TIM INTERDEPT : Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Antar Departemen Terkait di Tingkat
Nasional TKPP : Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KP (tingkat Propinsi dan Kota/Kabupaten) TKPK-D : Tim Komite Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Tingkat Propinsi atau
Kota/Kabupaten) TPP : Tim Pengelola Program di bawah Desa Adat TPF : Tim Pelaksana Replikasi UKM : Usaha Kecil Menengah UPP : Urban Poverty Project (P2KP) WB : World Bank
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
BAB I . PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Upaya menumbuhkan gerakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui P2KP yang dimulai sejak Tahun 1999 dilakukan dengan membangun lembaga kepemimpinan kolektif warga di tingkat Kelurahan/Desa yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
P2KP dalam pelaksanaannya menggunakan strategi dalam bentuk fasilitasi untuk perubahan sikap prilaku masyarakat, melalui metoda pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan proses transformasi sosial secara bertahap dari masyarakat miskin menuju masyarakat berdaya, masyarakat mandiri dan akhirnya tatanan masyarakat madani.
Hingga periode Mei 2006, pelaksanaan P2KP hampir menjangkau seluruh Provinsi Indonesia, terkecuali Provinsi Bali. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber dana yang tersedia, sehingga sampai pelaksanaan P2KP-3 hanya mencakup wilayah dengan kriteria jumlah penduduk miskin lebih besar dari 30% dari total penduduk.
Padahal, beberapa kota/kabupaten di Provinsi Bali berdasarkan data dari Bappeda Provinsi BALI tahun 2006 memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar, yaitu mencapai sekitar 25% hingga 35%, yakni di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem. Sementara di kabupaten Tabanan, Jembrana, Klungkung dan Bangli, tingkat kemiskinan penduduk di atas 10% hingga 19%. Hanya Kota Denpasar, Badung dan Gianyar menunjukkan tingkat kemiskinan cukup rendah, yakni antara 4% sampai 6%.
Dengan demikian pada dasarnya Provinsi Bali, sebagaimana wilayah provinsi lainnya di Indonesia, tidak luput dari persoalan kemiskinan di beberapa wilayahnya. Persoalan kemiskinan di Bali malah diperkirakan menjadi persoalan yang semakin serius dan meningkat pasca Bom Bali 1 dan Bom Bali 2. Hal ini dikarenakan kondisi pariwisata sebagai andalan masyarakat Bali belum pulih pasca Bom bali tersebut.
Selain itu, sebagai konsep alternatif penanggulangan kemiskinan di perkotaan, dengan pendekatan, substansi dan konsep dasar P2KP yang berbasis pembelajaran nilai-nilai universal kemanusiaan (gerakan moral), nilai-nilai sosial kemasyarakatan (modal sosial) dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan Tridaya dapat dilaksanakan di provinsi Bali, melalui Program Replikasi P2KP .
Karakteristik masyarakat di Bali sangat khas, dimana dari segi adat dan budaya, terdapat kelembagaan masyarakat yang mewarnai kehidupan sosial budaya, yakni Pakraman atau Desa Adat. Di samping itu, sudah dilaksanakan pula program Pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat (Community Based Development/CBD) untuk penanggulangan kemiskinan. Diupayakan pelaksanaan Program Replikasi P2KP di provinsi Bali, tidak berbenturan dengan program CBD lainnya.
Oleh karena itu, tantangan Program Replikasi P2KP di Bali adalah bagaimana Mendorong Desa Adat dan masyarakatnya beserta pemerintah daerah mensinergikan potensi nilai-nilai lokal yang mereka miliki dengan nilai-nilai universal yang melandasi pelaksanaan P2KP. Sinergi dan harmonisasi nilai-nilai inilah yang diharapkan akan menjadi potensi kekuatan masyarakat bersama pemda setempat untuk mampu mengorganisir diri dalam membangun kemitraan sinergis untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya dan mengembangkan lingkungan permukiman yang layak huni, nyaman, produktif dan berjati diri.
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 1
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Dengan demikian, Pelaksanaan Program Replikasi P2KP di Bali akan dilaksanakan dengan penyempurnaan konsep secara khusus dengan menyesuaikan karakteristik sosial budaya masyarakat Bali, sehingga dapat disebut sebagai Program Replikasi P2KP Khusus Wilayah Bali.
Sehubungan hal tersebut, perlu disusun petunjuk pelaksanaan Program P2KP Replikasi khusus Wilayah Bali yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik khas budaya masyarakat Bali serta kearifan nilai-nilai lokal, yang juga mengacu pada buku pedoman khusus Replikasi Program P2KP.
1.2 Tujuan Tujuan Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran Pakraman dan pemerintah kota/kabupaten untuk mensinergikan
nilai-nilai dan budaya lokal dengan pendekatan dan metodologi P2KP yang berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan dan kemasyarakatan, dan menerapkannya untuk seluruh penduduk di wilayah Pakraman
2. Memperkuat kapasitas Prakaman sebagai Motor Penggerak Masyarakat melalui penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) Desa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat miskin di wilayahnya
3. Mendorong pemerintah kota/kabupaten untuk menyiapkan program-program yang berorientasi kemiskinan (pro poor program) dengan berbasis pemberdayaan masyarakat dan membangun kemitraan serta kerjasama dengan masyarakat Pakraman dan kelompok peduli setempat.dalam rangka sinergi berbagai potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing
4. Meningkatkan akses bagi warga miskin terhadap pelayanan kebutuhan dasar dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran MDGs.
1.3 Hasil Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus Bali adalah sebagai berikut: 1. Terlaksana program replikasi P2KP khusus Bali dengan memperkuat kelembagaan
Pakraman, terbangun kemitraan dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli
2. Terbangun Tim Pelaksana Program di bawah Pakraman yang transparan, aspiratif, dan akuntabel untuk melayani kebutuhan masyarakat serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat
3. Tersedia PJM Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan.
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 2
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
1.4 Prinsip dan Pendekatan
1.4.1. Prinsip Secara umum, sebagai program pemberdayaan masyarakat, maka prinsip dasar Program Replikasi P2KP khusus Bali adalah sama dengan P2KP regular yakni berbasis nilai universal yang sinergis dan harmonis dengan nilai-nilai lokal masyarakat setempat. Untuk itu Prinsip-prinsip pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus Bali adalah sbb: 1. ”Pemberdayaan Manusia Seutuhnya” untuk menumbuhkan perilaku kebersamaan,
kepedulian, kerelawanan dan berpihak pada masyarakat miskin dengan dilandasi keikhlasan memberikan prioritas kepada warga yang lebih menderita, lebih miskin dan lebih parah kondisinya, sebagai perwujudan dari nilai-nilai universal sbb: a. Nilai-nilai luhur kemanusiaan (perilaku/moral), yakni jujur, ikhlas, peduli, serta dapat
dipercaya b. Nilai-nilai kemasyarakatan (modal sosial), yakni kebersamaan, solidaritas sosial,
gotong royong, kekeluargaan serta kesatuan dalam keragaman; c. Prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni pelestarian
lingkungan, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial (pendidikan, kesehatan, dll) yang adil intra dan inter generasi.
2. Menghargai dan mensinergikan karakteristik khas dari lembaga, budaya dan nilai-nilai Lokal di wilayah Bali yang sesuai dengan nilai-nilai universal, yakni: a. Pasukadukaan: yang bermakna ’Saling memberi dan menerima dalam suka dan
duka’ b. Tat Wam Asi: yang memiliki makna ’Senasib sepenanggungan dan kebersamaan
dan kekeluargaan’ c. Medana Punia: yang bermakna ’Gotong royong dan kebersamaan’ d. Paras Paros: yang bermakna ’Tanpa pamrih, tulus dan ikhlas berbuat bagi sesama
atau kerelawanan
Dengan demikian nilai-nilai lokal masyarakat Bali pada prinsipnya sejalan serta harmonis dengan nilai-nilai universal kemanusiaan dan kemasyarakatan yang melandasi P2KP. Masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi ”Darma” yang sarat dengan “nilai kerelawanan, pengabdian dan kepedulian kepada sesama manusia, terutama pada kaum miskin dan yang lebih lemah”.
Pelaksanaan Replikasi P2KP berbasis Pakraman, bukan kelurahan/desa administratif atau dinas, serta memfungsikan Bendesa Pakraman sebagai “BKM” dengan membentuk (atau memperkuat jika telah ada yang dibentuk oleh kegiatan CBD sebelumnya) Tim Pelaksana Program (TPP) di bawah Bendesa.
3. Kesinambungan dan keberlanjutan upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan atas prakarsa dan inisiatif pemda di Bali, maupun kegiatan CBD lainnya yang telah dilaksanakan di Bali. Lokasi sasaran adalah Pakraman yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan P2KP Pusat, dan diutamakan yang telah menjadi lokasi CBD sebelumnya dengan kinerja baik.
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 3
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
1.4.2 Pendekatan Agar terwujud tujuan yang hendak dicapai dalam Program Replikasi P2KP Khusus Wilayah Bali, maka pendekatan yang akan dilakukan adalah: 1. Pembelajaran dan pelembagaan pendekatan serta metodologi P2KP kepada
masyarakat dan pemda untuk mewujudkan pola-pola pembangunan partisipatif yang berorientasi masyarakat miskin dan berkeadilan, melalui: a. Aktualisasi nilai-nilai universal yang menekankan proses pemberdayaan sejati
(manusia-manusia-nya) yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan nilai-nilai lokal, dalam rangka mewujudkan Masyarakat Mandiri yang mampu melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan permukiman secara berkelanjutan
b. Pembangunan bertumpu pada kelompok (CBD) melalui penguatan lembaga pelaksana kegiatan masyarakat (TPP) yang transparan dan akuntabel untuk mampu optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin di wilayahnya sesuai prinsip dan nilai P2KP
c. Perencanaan Partisipatif dalam menyusun PJM-Pronangkis berorientasi pada peningkatan IPM-MDGs dengan pendekatan Tridaya (meliputi lingkungan, sosial, dan ekonomi) oleh Masyarakat Desa Adat agar upaya penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat dapat dilakukan secara komprehensif.
2. Penguatan peran dan kapasitas Pemda yang lebih mandiri dalam pelaksanaan replikasi P2KP khusus wilayah Bali, melalui: a. Revitalisasi dan Penguatan TKPK-D sehingga mampu menyusun SPK-D dan PJM
Pronangkis kota melalui proses pengembangan KBP yang efektif b. Peningkatan kontribusi Pemda dalam pengembangan kapasitas (pelatihan dan
lokakarya), bantuan teknis, biaya pendamping (Korkot, asisten korkot, Fasilitator, dll), serta Biaya Operasional
3. Menyediakan stimulan BLM Replikasi P2KP khusus Bali secara transparan dalam APBD dalam rangka optimalisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja, melalui: a. Pembangunan sarana/prasarana lingkungan b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial c. Pengembangan ekonomi lokal dengan prasyarat tertentu
4. Memperkuat potensi keberlanjutan dan kemandirian program replikasi khusus Bali, melalui: a. Menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat melalui proses penyadaran
kritis, partisipatif, pengelolaan hasil-hasilnya, dan lainnya. b. Pelembagaan pendekatan dan metodologi pembangunan bertumpu pada
masyarakat pada pelaksanaan program-program Pemda selanjutnya c. Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan,
penganggaran, dan pengembangan paska program untuk efektifitas perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada masyarakat miskin dan berkeadilan.
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 4
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
1.5 Lokasi Sasaran dan Pembiayaan Program Replikasi P2KP di Bali
Lokasi sasaran program Replikasi P2KP khusus Bali ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Kota/Kabupaten di Bali yang akan menjadi lokasi replikasi P2KP Khusus adalah
Kota/Kabupaten yang MEMENUHI KRITERIA yang ditetapkan, sebagai berikut: a. Persentase kemiskinan minimal 10%. b. Telah membentuk TKPK-D dan menyusun SPK-D c. Bersedia mengalokasikan dana sharing BLM melalui APBD
Bagi desa desa adat yang telah menjadi lokasi program CBD sebelumnya, dana yang telah dimanfaatkan dapat menjadi ’sharing’ program
d. Bersedia mengalokasikan dana untuk pengadaan konsultan replikasi/daerah.
2. Prakaman yang diusulkan pemda untuk menjadi lokasi sasaran Replikasi P2KP Khusus Bali adalah yang MEMENUHI KRITERIA yang ditetapkan P2KP Pusat sebagai berikut: a. Tingkat penduduk miskin minimal 10%; b. Memiliki PJP Kemiskinan sebagaimana disusun melalui program CBD c. Khusus Pakraman lokasi Program CBD Tingkat Pengembalian perguliran dana
BLM minimal 80%
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 5
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
BAB II. POLA DAN MEKANISME PELAKSANAAN Pola pelaksanaan kegiatan Program Replikasi P2KP Khusus Bali secara umum mengacu kepada Pedoman Umum P2KP-3 dan Pedoman Replikasi P2KP serta pedoman-pedoman teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang telah ada dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang mengarah pada peningkatan IPM-MDGs serta penyesuaian dengan nilai dan budaya lokal di Bali, seperti: 1. Pedoman Teknis Pemetaan Sosial dan Sosialisasi Awal 2. Pedoman Teknis Pendaftaran Relawan dan Pelaksanaan RKM 3. Pedoman Teknis Pelaksanaan Refleksi Kemiskinan (RK) 4. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kajian Pemetaan Swadaya (PS) 5. Pedoman Teknis Perencanaan Partisipatif PJM Pronangkis 6. Pedoman Teknis Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 7. Pedoman Teknis Pendampingan Pencairan Dana BLM dan 8. Pedoman Teknis, Petunjuk pelaksanaan serta SOP-SOP lainnya.
2.1. Penerima Manfaat Penerima manfaat Program Replikasi P2KP khusus Bali adalah keluarga miskin yang diidentifikasi dan disepakati masyarakat sendiri dan ditetapkan bersama oleh Bendesa bersama pemerintah kelurahan/desa dan stakeholder setempat, melalui proses pemetaan swadaya berbasis IPM-MDGs.
Dalam penetapan calon penerima manfaat program, masyarakat dan Bendesa serta perangkat kelurahan/desa harus berpedoman pada nilai-nilai universal, yakni tidak diskriminasi (pria atau wanita, tua atau muda, penduduk asli atau pendatang, dll), berpihak pada warga miskin, jujur, mengutamakan kepedulian dan lain-lainnya.
2.2. Stimulan Bantuan Langsung Masyarakat Tridaya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) merupakan dana stimulan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran kritis ‘Tridaya’ agar mandiri dalam menanggulangi persoalan kemiskinan dan mampu meningkatkan IPM serta mempercepat pencapaian MDGs di wilayahnya. Penyediaan ‘Stimulan’ Dana BLM sebagai pelengkap dana penanggulangan kemiskinan yang dialokasikan Pemda maupun dana yang ada di masyarakat Pakraman untuk mendukung proses pembelajaran Tridaya secara proporsional. Dana BLM ini disalurkan langsung ke masyarakat melalui Tim Pelaksana Program (TPP) yang dibentuk masyarakat sendiri secara partisipatif di bawah Pakraman.
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 6
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Tabel 1: Ketentuan Stimulan BLM Program Replikasi Khusus Wilayah Bali
No Uraian Ketentuan Sharing Pemda / Dana CBD
Sharing Dana BLM Replikasi P2KP
1 Jumlah Alokasi Dana BLM tiap Pakraman
Rp 75 juta sampai Rp 225 juta sesuai ketentuan
Rp. 100.000.000 melalui APBD / sharing BLM CBD
Rp. 75 .000.000 - Rp. 125.000.000 (sesuai ketentuan)
2 Tahapan Pencairan Dana BLM
20% : 50% : 30% Sharing Pemda dicairkan terlebih dahulu sesuai tahapannya Sharing Dana CBD telah dicairkan terlebih dahulu
Dana Replikasi P2KP dicairkan setelah dana Pemda dicairkan (sesuai tahapannya)
3 Mekanisme Pencairan Dana BLM
Sesuai Ketentuan dari alokasi dana yg dicairkan
Sesuai Mekanisme Pencairan daerah/dana CBD
Sesuai Pedoman P2KP/SE DPHLN Depkeu
4 Pemanfaatan Dana BLM
Aspek Tridaya sesuai kebutuhan
Aspek Tridaya secara Proporsional sesuai prioritas pronangkis
Lebih berorientasi pada kegiatan pinjaman bergulir (lokasi CBD)
Aspek Tridaya sesuai prioritas pronangkis Lebih berorientasi untuk Kegiatan Kolektif/ kepentingan umum (non bergulir) dan kegiatan bergulir hanya dapat dengan syarat tertentu (lokasi CBD)
5 Kriteria & Persyaratan Pencairan BLM
• TPP telah terbentuk secara representatif / telah dilakukan review (lokasi CBD)
• Memiliki PJM Pronangkis berorientasi IPM/ telah mereview PJP (lokasi CBD)
• Mengacu pada prioritas dalam PJM Prongnakis/ Sesuai Perencanaan jangka Pendek (PJP), untuk lokasi CBD
Sesuai dengan mekanisme pendanaan di Pemerintah Kota/Kabupaten
Sesuai Pedoman P2KP/SE DPHLN Depkeu
Tim Pelaksana Program (TPP) harus membuka rekening di Bank dengan 3
speciment terdiri dari Bendesa dan 2 anggota TPP
Dana BLM Replikasi P2KP digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang ada dalam PJM Pronangkis, yang dibuat berdasarkan pemetaan swadaya berorientasi peningkatan IPM-MDGs.
Pencairan Dana BLM Replikasi ke rekening Tim Pelaksana Program (TPP) yang dibentuk Bendesa dilakukan secara bertahap, yakni Tahap I sebesar 20%, Tahap II sebesar 50% dan Tahap III sebesar 30% dari alokasi dana BLM setiap Pakraman sasaran, dengan syarat pencairan seperti pada tabel 2.
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 7
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Tabel 2. Mekanisme Pencairan Dana Stimulan BLM Replikasi P2KP
Tahap Penyaluran Pra-syarat
Tahap 1 : 20% TPP terbentuk sesuai ketentuan P2KP PJM Pronangkis yang disusun berorientasi pencapaian target IPM-
MDGs, yang diverifikasi Koordinator Program Replikasi P2KP; SPPB ditandatangani Dana (BLM ) sharing Pemda/program CBD telah dicairkan
Tahap 2 : 50% Verifikasi Koordinator Khusus P2KP tentang kinerja, transparansi, akuntabilitas dan efesiensi pengelolaan dana BLM tahap 1 menunjukkan hasil memuaskan
95% dana tahap I telah dimanfaatkan Penerima manfaat langsung termasuk dalam daftar KK miskin (PS-2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan untuk didanai
BLM Tahap 2 telah diverifikasi oleh Fasilitator dan Koordinator Program Replikasi P2KP khusus Provinsi Bali
Proposal/usulan TPP untuk tahap 2 telah disetujui Koordinator Program Replikasi P2KP Khusus Bali
Dana (BLM) sharing Pemda/program CBD telah dicairkan Tahap 3 : 30% Verifikasi dan sertifikasi Koordinator Khusus Replikasi terhadap
pembukuan TPP dengan hasil baik Verifikasi Koordinator Khusus terhadap kinerja transparansi dan
akuntabilitas dana serta pelaksanaan kegiatan TPP/Masyarakat Penerima manfaat langsung termasuk dalam daftar KK miskin (PS-2) 95% dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan telah
diverifikasi Fasilitator Proposal kegiatan TPP untuk tahap 3 telah disetujui Koordinator Program
Replikasi P2KP khusus Bali Dana (BLM) sharing Pemda/program CBD telah dicairkan
BLM Replikasi P2KP dapat dicairkan dalam waktu program replikasi ini berlangsung di wilayah masing-masing.
Alokasi stimulan BLM Program Replikasi P2KP bervariasi antara Rp 75 juta hingga Rp 225 juta, sesuai jumlah penduduk di Pakraman, seperti pada tabel 3 di bawah ini:
Tabel 3. Distribusi Alokasi Dana Stimulan BLM Replikasi P2KP Bali
Ukuran Pakraman Kategori
Kecil Sedang Besar Jumlah penduduk Pakraman < 3.000 jiwa 3.000 s/d 10.000 jiwa > 10.000 jiwa
Jumlah Penduduk Miskin ≥ 10 % dari jumlah total penduduk
Jumlah Alokasi Dana Stimulan BLM Replikasi P2KP
Rp 75 juta Rp 125 juta Rp 225 juta
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 8
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
2.3. Bantuan Pendampingan
2.3.1. Pendampingan Peningkatan Peran dan Kapasitas Pemerintah Daerah
Komponen ini merupakan bantuan teknik P2KP kepada pemerintah kota/ kabupaten di Bali yang melaksanakan replikasi P2KP. P2KP akan memfasilitasi dan mengendalikan fasilitator-fasilitator pendamping serta koordinator kota dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah daerah.
Adapun ketentuan bantuan teknis P2KP adalah sebagai berikut:
ASPEK PEMDA P2KP Pendampingan Pemda dalam Pemberdayaan Masyarakat berbasis nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal
♦ Seleksi & penugasan Korkot, Askorkot, Fasilitator sesuai ketentuan P2KP (mengacu pada pedoman khusus Replikasi P2KP, terlampir)
♦ Menyiapkan dana kegiatan sosialisasi, pelatihan dan coaching fasilitator
♦ Membiayai Honor Korkot, Askorkot, Fasilitator dan Fix cost yang dibutuhkan
♦ Menempatkan konsultan provinsi Bali di bawah KMW P2KP
♦ Menyiapkan Pemandu dan Nara Sumber Pelatihan/coaching Fasilitator termasuk modul-modulnya
♦ Menyiapkan pedoman & sosialisasi kit untuk Fasilitator/Masyarakat
Penguatan TKPK-D dalam menyusun SPK-D dan Pronangkis Kota
♦ Menyiapkan dan Melaksanakan pelatihan dasar P2KP bagi masyarakat serta lokakarya orientasi P2KP tingkat kota/kabupaten
♦ Melaksanakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP)
♦ Menyiapkan dana operasional untuk KBP dan TKPKD dalam proses menyusun SPK-D & Pronangkis kota/ kabupaten
♦ Menyediakan Asmandat pemda ♦ Menyiapkan perangkat dan operator
komputer utk keperluan SIM Replikasi P2KP
♦ Menyiapkan Pemandu dan Nara Sumber serta modul-modul untuk pelatihan dan lokakarya kota/kab
♦ Melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan korkot dan pemda
♦ Menyiapkan pedoman dan SOP KBP serta SPK-D dan Pronangkis Kota/kabupaten
♦ Mendampingi kegiatan KBP & TKPK-D menyusun SPK-D & Pronangkis kota/kabupaten
♦ Menyiapkan Pedoman dan SOP SIM P2KP serta melatih operator SIM pemkot/kab terkait P2KP
Secara rinci bentuk-bentuk bantuan pendampingan untuk pemerintah daerah, antara lain mencakup: • Pertemuan/musyawarah di tingkat pemerintah daerah dan kelompok peduli, baik
bersifat rapat, diskusi tematik maupun sosialisasi • Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar • Penyediaan media-media sosialisasi • Kunjungan lapangan baik dalam rangka pendalaman pemahaman maupun penggalian
aspirasi masyarakat • Pengorganisasian Monitoring, Fasilitasi, Supervisi dan Evaluasi bersama, dll.
Titik berat pelaksanaan bantuan pendampingan komponen penguatan peran dan kapasitas pemerintah daerah adalah pembelajaran dan pelembagaan pendekatan serta metodologi P2KP dalam pembangunan di wilayahnya serta mendorong reformasi kebijakan, program dan penganggaran yang berorientasi pada masyarakat miskin dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 9
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
2.3.2. Bantuan Pendampingan di Tingkat Masyarakat Pakraman Komponen ini pada dasarnya dukungan P2KP terhadap masyarakat di Bali untuk mampu melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai yang harmonis dengan nilai-nilai lokal dalam rangka optimalisasi penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
Bentuk dukungan P2KP pada komponen Bantuan Pendampingan Masyarakat ini adalah penyediaan Fasilitator yang disiapkan Pemda untuk mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai universal yang harmonis dengan nilai-nilai lokal, melalui serangkaian kegiatan: • Membangun kesadaran kritis, dengan internalisasi harmonisasi nilai-nilai universal dan
nilai-nilai lokal • Penguatan Tim Pelaksana Program (TPP), di bawah Bendesa • Penyusunan PJM Pronangkis berorientasi IPM-MDGs dengan reorientasi PJP
Kemiskinan • Pembelajaran pelaksanaan kegiatan Tridaya • Penguatan kapasitas kemandirian masyarakat.
Untuk itu, bentuk-bentuk bantuan pendampingan, antara lain mencakup: • Pertemuan-pertemuan/musyawarah di tingkat komunitas maupun pakraman, baik
bersifat rapat maupun sosialisasi • Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar • Penyediaan media-media sosialisasi dan bimbingan pengembangan media-media
warga • Pengawasan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dll.
Titik berat pelaksanaan bantuan pendampingan di tingkat masyarakat adalah membangun kesadaran kritis masyarakat, pelibatan sebanyak mungkin masyarakat termasuk kelompok perempuan, warga pendatang serta kelompok marjinal (kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses memadai, baik informasi, pengambilan keputusan, partisipasi, dan lainnya) dan reorientasi PJP kemiskinan menjadi PJM Pronangkis yang berorientasi pada peningkatan IPM-MDGs.
2.4. Strategi Pelaksanaan Pendampingan Strategi pelaksanaan pendampingan Program Replikasi P2KP khusus Bali terdiri dari serangkaian kegiatan di berbagai tataran: pusat, daerah dan masyarakat, yang dapat bersifat urutan, bersamaan (paralel), atau menerus seperti antara lain pemantauan dan pendampingan. Di samping itu kelompok kegiatan tersebut dapat juga dipilah menjadi tahap persiapan (tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan lapangan) dan tahap pelaksanaan.
2.4.1. Pelaksanaan Pendampingan di Tingkat Masyarakat Pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus Bali pada tahap awal dimulai dengan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (Community Empowerment), khususnya dalam pembelajaran masyarakat pakraman melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal.
Siklus kegiatan untuk pelaksanaan tahap ini diperkirakan berlangsung selama sekitar 18 bulan, dimana sekitar 6 bulan diantaranya dipergunakan untuk proses penyiapan pembelajaran masyarakat dan selama 12 bulan berikutnya untuk pelaksanaan kegiatan memanfaatkan berbagai sumber dana yang ada, termasuk pemanfaatan BLM Replikasi P2KP, pembelajaran transparansi & akuntabilitas pemanfaatan BLM dan review partisipatif.
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 10
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-sungguh oleh para pelaku Replikasi Program P2KP khusus Bali dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat, adalah mempunyai tiga prinsip, yakni (1) Prinsip Membangun Dari Dalam (2) Prinsip Kerelawanan, dan (3) Prinsip Pertumbuhan Alamiah. Siklus dasar P2KP dan diagram alir proses pendampingan masyarakat untuk Program Replikasi P2KP khusus BALI, dapat dilihat di bawah ini:
Gambar 1: Siklus Dasar P2KP
Pemetaan Sosialdan Sosialisasi
Awal
RembugKesiapan Masydan penyiapan
relawan
FGD RK & KEBERSAMAAN
PemetaanSwadaya
PERENCANAAN PARTISIPATIF (Menyusun PJM PRONANGKIS &
Renta PronangkisBerorientasi IPM/MDGs)
Pembangunan Kelembagaan/ Pembentukan
TPP
MembangunKSM
Mengelola BLM Replikasi P2KP
Koordinasi dan sinergi denganperencanaan daerah
Review, RefleksiProses danpencapaianpronangkis
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 11
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Gambar 2: Diagram Alir Program Replikasi P2KP Khusus Bali Di Tingkat Masyarakat
Sosialisasi ke seluruh
stakeholder kel/desa Penyepakatan integrasi PJM
Pronangkis sbg Program Kelurahan/Desa
Matriks Klasifikasi Kontribusi Sumber Daya Masyarakat, Pemerintah, & Channeling Prgrm
Marketing Sosial PJM Pronangkis
Pencairan dana BLM Replikasi dan
Pembentukan KSM/ Panitia
+ Mulai Bulan ke-6 Pelaksanaan
Kegiatan
Rembug/Musyawarah Kesiapan Masyarakat &
Pendaftaran Relawan + 2 minggu
Pemetaan sosial, Penggalian Nilai-Nilai Lokal
dan Sosialisasi Awal (+ 2 minggu)
)
Review Data KK miskin Identifikasi dan pencacahan
KK miskin Kajian permasalahan, potensi
sumber daya dan kebutuhan Kajian kelembagaan Pemetaan : sebaran KK
miskin, kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi
• FGD Kelembagaan lokal
dan Kepemimpinan • Evaluasi Kinerja TPP
CBD oleh Masyarakat, Bendesa & perangkat (bagi desa adat lokasi CBD BUIP/PEMDA)
• Pembentukan TPP Lingkungan, TPP Sosial dan TPP Ekonomi revitalisasi TPP ekonomi bagi lokasi CBD BUIP/APBD)
• Review PJP Kemiskinan bagi
lokasi/desa adat lokasi CBD BUIP/APBD
• Perumusan harapan kelurahan/desa • Analisis persoalan, potensi dan
kebutuhan berbasis data PS • PriorItas program • Rencana program 3 tahun dan 1 tahun • Uji Publik dan Penetapan PJM
pronangkis
Pembentukan TPP di Bawah Bendesa
+ 4 minggu
Pemetaan Swa M daya-IP
+ 4 minggu
Pengajuan dan administrasi pencairan
dana BLM Replikasi
(+ 2 minggu)
Koordinasi Rencana PJM Pronangkis dgn Rencana
kelrhn/desa berbasis Kinerja IPM-MDGsMDGs
+ 2 minggu
+ 4 minggu
Perencanaan Partisipatif menyusun
PJM Pronangkis berorientasi
Peningkatan IPM-MDGs
• Penggalian akar persoalan kemiskinan
• Kriteria kemiskinan • Harapan
penanggulangan kemiskinan
• Kesadaran Kritis harmonisasi nilai universal dan nilai lokal
FGD Refleksi Kemiskinan
Dan FGD Kebersamaan + 4 minggu
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 12
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Adapun Ketentuan-ketentuan pada setiap pelaksanaan kegiatan pendampingan di tingkat masyarakat dalam pelaksanaan Replikasi Program P2KP khusus Bali adalah sbb:
NO KEGIATAN KETENTUAN KHUSUS REPLIKASI P2KP BALI
1 SOSIALISASI AWAL, RKM DAN RELAWAN
• Sosialisasi awal dihadiri seluruh komponen penduduk, termasuk pendatang. Dilakukan Sosialisasi khusus pada kelompok wanita dan kelompok pendatang
• RKM harus dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat, baik pria atau wanita, pribumi atau pendatang, bendesa, perangkat desa/lurah dan perangkat pakraman,
• Relawan-relawan terdaftar diutamakan wanita dan pemuda, dengan sepertiga diantaranya merupakan wanita dan penduduk pendatang
• Relawan-relawan terlatih sepertiganya adalah wanita dan penduduk pendatang 2 REFLEKSI
KEMISKINAN DAN KEBERSAMAAN
• Refleksi kemiskinan (RK) dan Kebersamaan dihadiri seluruh komponen penduduk, termasuk pendatang. Dilakukan refleksi khusus dengan kelompok wanita dan pendatang
• RK dan Kebersamaan tingkat pakraman harus dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat, baik pria atau wanita, penduduk asli atau pendatang, perangkat desa/lurah atau perangkat pakraman, dll,
• Hasil RK tingkat pakraman ditandatangani oleh relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita dan penduduk pendatang
3 PEMETAAN SWADAYA (PS) OLEH TIM PS
• Tim PS terdiri dari relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita dan penduduk pendatang
• Pelaksanaan PS melibatkan seluruh komponen penduduk, termasuk pendatang dan wanita. Dilakukan Diskusi khusus PS dengan kelompok wanita & pendatang
• Rembug PS tingkat pakraman harus dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat, baik pria atau wanita, pribumi atau pendatang, perangkat desa/lurah atau perangkat pakraman
• Hasil PS tingkat Pakraman ditandatangani oleh relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita dan penduduk pendatang
4 PEMBENTUKAN DAN/ATAU MEMFUNGSIKAN TPP-LINGKUNGAN, TPP-SOSIAL DAN TPP-EKONOMI
• Perangkat Pakraman bersama relawan dan perangkat kelurahan/desa, serta wanita dan penduduk pendatang mengevaluasi kinerja Tim Pengelola Program (khusus untuk lokasi CBD BUIP/APBD)
• Penjaringan utusan/calon anggota TPP berbasis kriteria • Pembentukan TPP bidang Ekonomi, Lingkungan dan Sosial • Berita Acara pembentukan TPP-TPP dan hasil-hasil rapat ditandatangani oleh
relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita, penduduk pendatang dan Fasilitator
5 PJM PRONANGKIS
• Tim PJM terdiri atas relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita dan penduduk pendatang
• Tim PJM mengkuti pelatihan perencanaan partisipatif • Penyusunan PJM Pronangkis berbasis IPM diawali dengan review PJP Kemiskinan
yang telah ada dari hasil program CBD (jika pakraman menjadi lokasi CBD sebelumnya)
• Penyusunan PJM melibatkan seluruh komponen penduduk, termasuk pendatang dan wanita. Dilakukan Diskusi khusus PJM dgn kelompok wanita & pendatang
• Rembug PJM tingkat pakraman harus dihadiri oleh perangkat desa/lurah, perangkat pakraman, relawan, wanita dan pendatang
• Hasil PJM tingkat Pakraman ditandatangani oleh Bendesa dan diketahui oleh relawan, perangkat kelurahan/desa, wanita dan pendatang
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 13
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
6 BLM TRIDAYA • Usulan kegiatan prasarana, sosial, dan ekonomi mencantumkan penerima manfaat yang melibatkan wanita dan pendatang
• Dokumen-dokumen pencairan BLM yang diajukan Pakraman harus ditandatangani juga oleh relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita dan penduduk pendatang
• Laporan pengelolaan dana BLM Tridaya secara rutin disampaikan ke PJOK, fasilitator, perangkat desa/kelurahan, perangkat pakraman, dan masyarakat pakraman secara transparan
• Pemanfaatan dana BLM Tridaya oleh Pakraman melalui TPP-TPP, minimal sepertiganya harus disalurkan kepada kelompok wanita dan pendatang
7 KSM DAN PANITIA
• Pembentukan KSM hanya dapat dilegitimasi Bendesa apabila berita acara pembentukan ditandatangani oleh fasilitator, relawan, dan kelompok wanita serta penduduk pendatang
• Anggota-anggota KSM atau Panitia, sepertiganya terdiri dari wanita dan penduduk pendatang
2.4.2. Pendampingan di Tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-sungguh oleh para pelaku replikasi P2KP dalam pelaksanaan kegiatan penguatan peran dan kapasitas Pemerintah daerah, antara lain adalah: (1) Membangun Forum Stakeholder (Pemangku kepentingan) tingkat Kota/Kabupaten, (2) Pelembagaan KBP, serta (3) Pelembagaan pendekatan dan metodologi penangulangan kemiskinan berbasis masyarakat, agar Pemda mampu mandiri melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah yang berorientasi dan berpihak pada masyarakat miskin, baik perencanaan, penganggaran, kebijakan, program dan penganggaran dengan sumber dana APBD.
Untuk itu, tahapan kegiatan di tingkat pemerintah daerah mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada siklus penguatan perangkat pemda melalui pelatihan dasar dan lokakarya, pengembangan KBP, revitalisasi TKPKD, reorientasi penyusunan SPKD dan PJM Pronangkis Kota berorientasi peningkatan IPM-MDGs, serta pelaksanaan PAKET dan Channeling Program, termasuk upaya dalam rangka integrasi program masyarakat dengan program pembangunan kota/kabupaten melalui proses perencanaan dan pemrograman yang ada.
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 14
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Gambar 3. Tahapan Kegiatan Program Replikasi P2KP khusus BALI Tingkat Kota/Kabupaten
RE
Hubungan Keterkaitan
Keterangan : Urutan Kegiatan dalam Siklus
Pelatihan Dasar TKPKD/ TKPP & PJOK
KBP (Pembelajaran Lapangan Tematik): • Kunjungan lapang
• Diskusi Refleksi
• VCD-VCD
• Lokakarya
Membangun Relawan Kota/Kab
Analisis Sosial Kemiskinan Kota
Silaturahmi sosial ke Walikota/Bupati & Lobby-lobby Ke-lompok Strategis
(DPRD, Dinas, Klpk Peduli, dll)
Lokakarya Orientasi P2KP Tkt.Kota/kab
Proses belajar Dari Lapangan
Lokakarya Orientasi P2KP Tkt.Kecamatan
Serangkaian FGD Refleksi
Kemiskinan Kota
Serangkaian Rembug Kota
untuk Pemetaan Kemiskinan Kota secara Partisipatif
Penguatan Kelembagaan
dan Reorientasi
KPK-Kota/kab
Penyusunan /review
Dokumen SPK-Kota/Kab.
Penyusunan Program Kemiskinan Kota/Kab. yg
berpihak pada masy.miskin dan berbasis PJM Pronangkis-
IPM/MDGs
Channeling Program dari berbagai
Review Program dan Penganggaran Pemkot/kab yg berpihak pada masy.miskin
(melibatkan forum kecamatan yg beranggotakan desa adat dan
dinas)
Sosialisasi Tkt Kelurahan/Desa
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 15
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
BAB III. ORGANISASI PELAKSANAAN BAB III. ORGANISASI PELAKSANAAN
3.1. Struktur Organisasi dan Tata Peran dalam Pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI
3.1. Struktur Organisasi dan Tata Peran dalam Pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI
Struktur organisasi untuk pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI adalah sama dengan struktur organisasi P2KP secara keseluruhan, dengan beberapa penambahan struktur dan personil yang dibutuhkan. Untuk menetapkan Kota/Kabupaten sebagai pelaksana/penerima Program Replikasi P2KP khusus BALI dibentuk Tim Penilai Inter Departemen di tingkat pusat. Hal ini sesuai/mengacu pada pedoman khusus replikasi P2KP.
Struktur organisasi untuk pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI adalah sama dengan struktur organisasi P2KP secara keseluruhan, dengan beberapa penambahan struktur dan personil yang dibutuhkan. Untuk menetapkan Kota/Kabupaten sebagai pelaksana/penerima Program Replikasi P2KP khusus BALI dibentuk Tim Penilai Inter Departemen di tingkat pusat. Hal ini sesuai/mengacu pada pedoman khusus replikasi P2KP.
Di tingkat kota/Kabupaten, Pemkot/kabupaten membentuk Tim Pelaksana Replikasi yang terdiri dari unsur Pemerintah, Swasta dan kelompok/lembaga peduli, yang dalam pelaksanaan tugasnya akan berkoordinasi sehari-hari dengan badan/dinas yang membawahi program replikasi P2KP khusus BALI. Pemerintah Daerah juga mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tingkat Kota/Kabupaten. Secara lengkap dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:
Di tingkat kota/Kabupaten, Pemkot/kabupaten membentuk Tim Pelaksana Replikasi yang terdiri dari unsur Pemerintah, Swasta dan kelompok/lembaga peduli, yang dalam pelaksanaan tugasnya akan berkoordinasi sehari-hari dengan badan/dinas yang membawahi program replikasi P2KP khusus BALI. Pemerintah Daerah juga mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tingkat Kota/Kabupaten. Secara lengkap dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:
Gambar 4. Struktur Organisasi Pelaksana Program Replikasi P2KP khusus BALI Gambar 4. Struktur Organisasi Pelaksana Program Replikasi P2KP khusus BALI
Tim Koordinasi P2KP Provinsi
KMW Kepala Dinas PU/
Perumahan/Kimpraswil ProvinsiSNVT PBL Prop
SNVT P2KP
KMP
Koord.Kota/Kab
Tim Fasilitator 5 org utk 7 Kel/Desa DESA ADAT
PJOK Kec
TPPRelawan
Pusat
Tim Teknis Penilai Replikasi Inter Departemen
Bappeda ProvinsiProvinsi
Tim Koordinasi P2KP Kota/Kab. / Tim
Pelaksana Replikasi
Kepala Dinas PU/ Perumahan/Kimpraswil
Kota/Kab.
Bappeda Kota/Kab.
R & D dan Program Manager
Kecamatan
Garis pengendalian Garis fasilitasi Garis koordinasi Garis pelaporan
CAMAT
Kelurahan
Kabupaten
DEPARTEMEN PU
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Forum Kecamatan
MASYARAKAT DESA ADAT (KSM/PANITIA)
PPK P2KP
KE
Kepala PMU P2KP
Dirjen Cipta Karya
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 16
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Sedangkan pembagian peran, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI secara umum adalah :
3.1.1. Pemerintah Peran aktif pemerintah yang diharapkan dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus Bali adalah: (a) menumbuhkan iklim untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan (b) ‘melembagakan’ mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
i. Pemerintah Pusat Lembaga penyelenggara (executing agency) proyek P2KP di tingkat nasional adalah Departemen Pekerjaan Umum (PU), yang untuk kelancaran tugas membentuk Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) P2KP tingkat pusat dan provinsi.
Secara khusus peran pemerintah pusat (P2KP pusat) dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI adalah (a) memfasilitasi peningkatan kapasitas pemprov/kota/kabupaten dan pengendalian Konsultan Replikasi (b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program (c) mengalokasikan stimulan dana BLM Replikasi.
Departemen Pekerjaan Umum, dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI melibatkan seluruh interdepartemen dengan membentuk Tim Penilai PAKET & Replikasi Interdepartemen yang terdiri atas Bappenas, Depdagri dan Departemen PU.
a. Tim Penilai Usulan PAKET dan Replikasi Program P2KP Tim penilai dibentuk untuk menilai usulan kegiatan PAKET dan Replikasi Program P2KP oleh Pemerintah Provinsi/Kota/Kab. Tugas dan tanggungjawab Tim penilai adalah sbb:
• Menyusun instrumen yang akan digunakan dalam verifikasi lapangan • Melakukan verifikasi di lapangan untuk melihat kesesuaian kondisi yang ada
dengan persyaratan dan ketentuan pelaksanaan PAKET dan Replikasi Program P2KP
• Membuat berita acara verifikasi lapangan • Menyusun rekomendasi hasil penilaian terhadap usulan kegiatan PAKET dan
Replikasi Program P2KP dan bentuk kerjasama yang diperlukan • Melaporkan proses dan hasil penilaian kepada Direktur Jendral Cipta Karya
yang akan digunakan sebagai dasar penetapan oleh Direktur Jendral Cipta Karya, yang selanjutnya sebagai dasar pembuatan Nota Kesepahaman (MOU) antara Direktur Jendral Cipta Karya dengan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
b. Kepala SNVT Penanggulangan Kemiskinan Departemen PU Kepala SNVT Penanggulangan Kemiskinan Departemen PU berkedudukan di pusat, berperan sebagai penanggungjawab umum pelaksanaan P2KP dengan tugas pokok sebagai berikut: • Menjamin kelancaran pelaksanaan teknis proyek P2KP • Menetapkan jumlah dan nama kelurahan sasaran • Menyiapkan Pedoman-pedoman pelaksanaan P2KP • Mengarahkan, memantau, dan minilai kinerja konsultan pelaksana • Melaksanakan sosialisasi secara nasional.
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 17
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
c. Pejabat Pembuat Komitment P2KP Pejabat Pembuat Komitmen P2KP adalah penyelenggara dan sekaligus mewakili Departemen PU sebagai instansi pelaksana dan bertindak atas nama proyek di tingkat pusat, dengan tugas pokok sbb: • Menjamin kelancaran administrasi proyek P2KP • Menetapkan Kerangka Acuan Kerja Konsultan Pelaksana • Menyiapkan Dokumen pelaksanaan P2KP • Memantau, dan minilai kinerja konsultan pelaksana • Melakukan proses pengadaan dan pembayaran konsultan pelaksana.
ii. Di Tingkat Provinsi Pemerintah Provinsi berperan memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI di wilayah kerjanya.
Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
• Melakukan sosialisasi Program Replikasi P2KP ke instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bali
• Memfasilitasi koordinasi pelaksanaan Program Replikasi P2KP di wilayah Bali • Memantau pelaksanaan Program Replikasi P2KP dan menerima laporan
tahunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota • Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menumbuhkembangkan pola
pembangunan partisipatif dengan cara membangun sinergi dan memadukan program yang disusun masyarakat dengan program pembangunan pemerintah dan tercermin dalam APBD Kabupaten/Kota
• Memperkuat peran dan fungsi TKPKD Provinsi dalam merumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi, dan TKPKD sebagai pusat pembelajaran pengkajian masalah-masalah kemiskinan di wilayahnya berdasarkan masukan-masukan dan aspirasi masyarakat, untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi sebagai bahan pengambilan kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan provinsi Bali
• Mendorong keberlanjutan pelaksanaan Program Replikasi P2KP di wilayah provinsi Bali.
iii. Di Tingkat Kota/Kabupaten
a. Pemerintah Kabupaten/Kota Perangkat pemerintah daerah akan beralih peran dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu beorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat. Secara khusus perangkat pemerintah berperan sebagai katalis pembangunan dalam rangka mendorong terjadinya proses transformasi dan bukan transplantasi.
Sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Replikasi P2KP di tingkat kota/kabupaten, Pemerintah Kota/Kabupaten berperan menjamin kelancaran pelaksanaan Program Replikasi P2KP di wilayahnya, yang untuk kelancaran tugasnya dapat menunjuk Tim Pelaksana Replikasi, melalui Surat Keputusan Walikota/Bupati. Secara umum pemerintah kota/kabupaten melaksanakan tugas-tugas secara umum sebagai berikut:
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 18
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
• Memverifikasi data calon lokasi sasaran serta menyampaikan hasilnya sebagai dasar pengajuan usulan lokasi sasaran Program Replikasi P2KP khusus BALI kepada Pemerintah Pusat
• Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen di tingkat kota/Kabupaten dan PJOK di tingkat kecamatan untuk membantu adminsitrasi pencairan dana BLM Replikasi
• Mendukung koordinasi dan kerjasama antar para pelaksana Program Replikasi P2KP khusus BALI, baik Tim Pelaksana Replikasi dari instansi pemerintah, konsultan daerah (Replikasi) maupun masyarakat
• Mengalokasikan BOP secara tepat waktu dan tepat kebutuhan, maupun biaya-biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI yang tidak disediakan oleh APBN, APBD Provinsi, dan pinjaman Bank Dunia
• Mensosialisasikan Program Replikasi P2KP khusus BALI kepada instansi pemerintah di tingkat kota/kabupaten termasuk kecamatan, kelurahan/desa dinas maupun pakraman di wilayahnya
• Memadukan kebutuhan, rencana, dan program penanggulangan kemiskinan masyarakat (PJM Pronangkis) melalui penetapan kebijakan program pemerintah kota/kabupaten, khususnya yang dibiayai APBD Kota/Kabupaten
• Memfasilitasi pelatihan/lokakarya untuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI
• Melakukan KBP, memfungsikan TKPK-D agar menyusun SPK-D & Pronangkis Kota secara partisipatif dan berpihak pada masyarakat miskin
d. Medorong partisipasi masyarakat dan bersinergi dengan kelompok peduli dalam penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada PJM Pronangkis
• Melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus BALI serta menerima serta mengevaluasi laporan kegiatan Tim Pelaksana Replikasi dan PJOK Replikasi tingkat kecamatan.
b. PJOK Replikasi di tingkat Kecamatan Sebagai pelaksana proyek P2KP di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab atas aspek administrasi dan substansi pelaksanaan proyek di dalam wilayah kerjanya. PJOK diangkat oleh Bupati/Walikota dari perangkat Kecamatan terkait, dengan tugas sebagai berikut: • Memantau proses pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya sesuai dengan
pentahapan yang sudah ditentukan • Menyiapkan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Replikasi • Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (berdasarkan SPPB yang telah
ditandatangani) kepada SNVT Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti dengan pencairan dana BLM Replikasi sesuai alokasi yang ditetapkan
• Melaksanakan pengadministrasian proyek yang meliputi: menandatangani SPPB, memproses SPP ke KPPN dll
• Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas untuk diserahkan kepada bupati/walikota sebelum tanggal 15 setiap bulan, dan tembusan kepada Camat sebagai laporan
• Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkannya kepada bupati/walikota paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK antar
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 19
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
waktu, maka PJOK sebelumnya harus menyerahkan laporan kepada PJOK penggantinya. Laporan pertanggung-jawaban PJOK memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK
• Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan P2KP dengan konsultan replikasi dan atau Tim Fasilitator serta bersama-sama menangani penyelesaian persoalan/konflik dan pengaduan mengenai pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI di wilayah kerjanya
• Melakukan pemeriksaan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada Bendesa/TPP maupun KSM/Panitia dan masyarakat agar sesuai dengan usulan yang diajukan.
c. Bendesa Secara umum peran utama Bendesa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan Program Replikasi P2KP di pakraman dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Secara rinci tugas dan tanggung jawab Bendesa dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP adalah sbb: • Membantu sosialisasi awal Program Replikasi P2KP ke seluruh masyarakat
pakraman • Memfasilitasi proses pemahaman masyarakat mengenai Program Replikasi
P2KP khusus BALI • Memfasilitasi pendaftaran dan pengusulan relawan-relawan masyarakat
secara demokratis, transparan dan akuntabel • Memfasilitasi penyelenggaraan FGD, rembug warga atau jenis pertemuan
lainnya yang melibatkan perangkat bendesa, masyarakat, kelompok wanita, warga miskin, penduduk pendatang dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi maupun pelaksanaan tahapan kegiatan Replikasi Program P2KP
• Memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat warga dan pembentukan lembaga masyarakat di pakraman (Bentuk-bentuk dukungan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta ketentuan P2KP)
• Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan termasuk peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan
• Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat
• Memfasilitasi review kinerja TPK CBD dan PJP (bagi pakraman yang telah melaksanakan CBD sebelumnya)
• Memfasilitasi penyusunan PJM Pronangkis dan program tahunan oleh masyarakat
• Mendorong tumbuh-berkembangnya proses pembangunan partisipatif di wilayah pakraman
• Memfasilitasi TPP dan masyarakat agar mampu mencapai kinerja Mandiri • Memfasilitasi upaya-upaya untuk menggalang kepedulian, dukungan serta
kontribusi potensi sumber daya yang ada (baik keahlian, pengetahuan, dana, maupun informasi, dan lain-lain) di wilayah pakraman
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 20
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
• Berkoordinasi dengan fasilitator, relawan masyarakat untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP
• Memfasilitasi keberlanjutan Program Replikasi P2KP di wilayah pakraman dengan mendukung TPP guna menggerakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), yang beranggotakan relawan-relawan setempat.
d. Peran Masyarakat Pakraman: a. Berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan TPP dan penyusunan PJM
Pronangkis b. Berpartisipasi aktif dalam review kinerja TPK CBD dan revitalisasi PJP
menjadi PJM Pronangkis c. Melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan
bersinergi dengan pihak Pemda dan Kelompok Peduli setempat d. Melaksanakan Kegiatan Program Replikasi P2KP khusus BALI sesuai
Ketentuan P2KP.
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 21
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
3.1.2. Konsultan
i. Konsultan Manajemen Pusat (KMP) KMP dipersiapkan oleh P2KP Pusat untuk mendukung upaya penguatan kapasitas kemandirian Koordinator Kota/Kabupaten (konsultan replikasi) dan Pemkot/Kabupaten di dalam pelaksanaan replikasi program P2KP, sehingga pada akhirnya dengan dukungan penguatan kapasitas tersebut tujuan yang diharapkan dari Program Replikasi P2KP Khusus BALI berhasil dicapai. KMP adalah konsultan P2KP di tingkat Pusat. Tugas dan kewajiban dari konsultan tersebut adalah sbb: • Menyusun dan menyiapkan seluruh pedoman-pedoman yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan Program replikasi P2KP khusus BALI • Melakukan diseminasi/pelatihan/coaching kepada Koordinator Provinsi,
Pemkot/Kab dan konsultan replikasi yang terkait dengan pedoman-pedoman Program replikasi P2KP khusus BALI
• Mengendalikan KMW (Koordinator Provinsi) untuk menjamin pengendalian kepada Korkot/Korkab (konsultan replikasi) terhadap kualitas substansi
• Melakukan monitoring dan supervisi pada pelaksanaan siklus Program Replikasi P2KP khusus BALI di tingkat masyarakat maupun di tingkat Kota/Kabupaten
• Membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas konsultan kepada kepala SNVT secara berkala.
ii. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) KMW dipersiapkan oleh P2KP Pusat untuk mendukung upaya penguatan kapasitas pelaksana-pelaksana atau Korkot/kab (konsultan replikasi) dan Pemkot/Kabupaten di dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI. KMW P2KP ini wilayah kerjanya mencakup wilayah Bali.
Tugas dan kewajiban dari KMW adalah sbb: • Mengendalikan Korkot/kab (konsultan replikasi) dan membentu pemda dalam
pelaksanaan fasilitasi Program Replikasi P2KP • Melakukan fasilitasi dan bantuan teknis kepada Korkot/kab (konsultan replikasi)
dan Pemkot/Kab sebagai pelaksana Program Replikasi P2KP • Melakukan penguatan kapasitas Korkot/kab (konsultan replikasi) dan pemda
dalam rangka optimalisasi pendampingan pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI di wilayahnya
• Melakukan monitoring dan supervisi pada pelaksanaan siklus replikasi di tingkat masyarakat maupun di tingkat Kota/Kabupaten untuk menjamin kualitas pelaksanaan program dan kinerja korkot/kab
• Membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas KMW kepada KMP secara berkala.
iii. Koordinator Kota/Kabupaten (Konsultan Replikasi) Tugas Koordinator Kota/Kabupaten (Konsultan Replikasi) adalah sebagai pelaksana proyek di tingkat kota/kabupaten masing-masing dan sebagai pemberdaya pelaku P2KP di daerah. Untuk itu, Korkot/kab (konsultan replikasi) akan melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI di wilayahnya. Dalam melaksanakan tugasnya konsultan replikasi bertanggungjawab
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 22
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
langsung dan berada di bawah koordinasi serta kendali Pemkot/kab di wilayahnya serta KMW.
Konsultan replikasi setidaknya terdiri dari satu koordinator kota/kabupaten, yang dibantu asisten di bidang prasarana, manajemen keuangan dan manajemen data. Untuk pendampingan di tingkat masyarakat pakraman akan difasilitasi oleh Tim Fasilitator dengan komposisi satu Tim Fasilitator terdiri dari 1 (satu) Senior Fasilitator dan 4 (empat) Fasilitator yang akan memfasilitasi 7 (tujuh) pakraman.
Peran Korkot/kab (konsultan replikasi) beserta jajarannya secara terinci adalah: • Sebagai pelaksana lapangan Program Replikasi P2KP khusus BALI di wilayah
kerja masing-masing • Menjamin realisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat melalui
manajemen dan fasilitasi yang benar kepada Tim fasilitator • Menjamin visi, misi, tujuan, strategi, sasaran dan pendekatan P2KP dapat
dilaksanakan secara konsisten sesuai Pedoman P2KP • Mengkondisikan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat serta kekuatan-
kekuatan sosial yang ada, termasuk di dalamnya perangkat pemerintah kota/kabupaten, agar memahami esensi dan substansi P2KP, sehingga dapat memberikan dukungan maupun kontrol yang memadai
• Mendorong keterlibatan berbagai pihak, khususnya relawan-relawan kemiskinan. di tingkat kelurahan, dalam ‘pembelajaran bersama’ penanggulangan kemiskinan, melalui pelembagaan Komunitas Belajar (KB)
• Mendorong dan mengembangkan terbentuknya kelompok independen yang berfungsi sebagai kontrol sosial bagi replikasi program P2KP khususnya dan proyek-proyek lainnya yang disponsori pemerintah pada umumnya
• Menumbuhkembangkan dan melembagakan kembali nilai-nilai dan prinsip P2KP, sebagai bagian organik proses pembangunan lokal, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan
• Mendorong masyarakat untuk mampu mengakses berbagai peluang program • Melakukan upaya-upaya pada phase terminasi (minimal 6 bulan sebelum phase
pendampingan berakhir) untuk menjamin kesiapan masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten
• Menjamin Sistem Informasi Manajemen (SIM) P2KP di tingkat konsultan maupun tingkat Pemkot/Kabupaten berfungsi, melalui pengelolaan dan penyediaan input data yang akurat
• Berkoordinasi dengan kota/kabupaten dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dan konflik yang ada, penanganan pengaduan serta mendukung kelancaran pelaksanaan Program replikasi P2KP khusus BALI.
iv. Tim Fasilitator Tugas utama Tim fasilitator adalah melaksanakan tugas Korkot/kab (konsultan replikasi) di tingkat masyarakat sebagai ’pelaksana proyek’ dan sebagai ’pemberdaya masyarakat’. Para fasilitator ini akan bekerja dalam satu Tim dan dipimpin oleh seorang fasilitator senior. Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagai pelaksana proyek di tingkat masyarakat adalah sebagai berikut: • Melaksanakan Program Replikasi P2KP khusus BALI sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Buku-Buku Pedoman P2KP, buku pedoman khusus
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 23
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
replikasi program P2KP dan petunjuk pelaksanaan Progran Replikasi P2KP Khusus BALI
• Menjaga proyek agar tidak terjadi salah sasaran dan salah penanganan • Mencatat dan mendokumentasikan semua kemajuan proyek di lapangan sesuai
dengan format pedoman P2KP, SIM dan yang disediakan Korkot/kab (konsultan replikasi)
• Melaporkan kemajuan proyek kepada Korkot/kab (konsultan replikasi) melalui koordinator kota sebagai input SIM.
Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagai agen pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi penyadaran masyarakat, termasuk didalamnya adalah: • Menyebarluaskan informasi mengenai replikasi program P2KP sebagai
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan kepada seluruh lapisan masyarakat dimana mereka bertugas
• Menyebarluaskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Prinsip dan Nilai P2KP • Bersama relawan masyarakat, melalui serangkaian FGD, membangun
kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengidentifikasikan masalah kemiskinannya dan perlunya menanggulangi masalah kemiskinan mereka secara terorganisasi dan sistematis
• Mendorong peran serta dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat umumnya dan masyarakat miskin khususnya, di seluruh kegiatan replikasi program P2KP
• Membangkitkan tumbuhberkembangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial pelaksanaan replikasi program P2KP di wilayahnya
• Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan kapital sosial (nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan) sebagai kondisi yang dibutuhkan bagi upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan, termasuk didalamnya adalah: • Memperkuat dan mengembangkan kapasitas relawan-relawan masyarakat
sebagai agen pemberdayaan masyarakat, termasuk diantaranya pelatihan dasar dan lanjutan dalam bentuk pelatihan kelas, praktek di lapangan serta pendampingan intensif
• Memperkuat dan mengembangkan kapasitas Pakraman sebagai badan perwakilan masyarakat terpilih. Dalam hal ini difokuskan pada pelatihan dasar serta pendampingan dan on the job training secara intensif
• Memperkuat dan mengembangkan kapasitas KSM sebagai kelompok dinamik, termasuk diantaranya membangun tim, mengenali peluang usaha atau mengembangkan usaha yang ada, menyusun proposol usaha, dan pengelolaan keuangan secara sederhana. Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk kelas maupun praktek dalam kelompok
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, mencakup: • Pengorganisasian Masyarakat, terutama dalam merevitalisasi TPP ekonomi
yang telah terbentuk melalui CBD menjadi TPP bidang lingkungan, ekonomi dan sosial di bawah bendesa. Termasuk fasilitasi pengorganisasian masyarakat adalah pembentukan KSM-KSM dan panitia dalam rangka menggalang potensi masyarakat serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan replikasi program P2KP (bagi pakraman lokasi CBD)
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 24
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
• Memfasilitasi pembentukan TPP secara partisipatif dan berbasis kriteria (bagi pakraman non lokasi CBD BUIP/APBD)
• Memfasilitasi Penyusunan Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis). Bersama dengan relawan masyarakat, memfasilitasi Bendesa untuk mengkoordinir pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan masyarakat menyusun PJM Pronangkis
• Bersama dengan relawan masyarakat, memfasilitasi KSM untuk mengidentifikasi peluang usaha, kebutuhan pembangunan prasarana dan pelayanan lingkungan dasar, serta menyiapkan mereka agar mampu merumuskannya dalam bentuk proposal yang layak
• Memperkenalkan berbagai inovasi sederhana dalam manajemen pinjaman bergulir, termasuk sistem audit, transparansi, proses pengambilan keputusan yang demokratis, tata buku, dan lain-lain
• Memfasilitasi dan membimbing masyarakat secara intensif agar mampu mengikuti ketentuan Pedoman P2KP, pedoman khusus replikasi program P2KP dan juklak program replikasi P2KP khusus BALI dalam seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan Program replikasi P2KP
• Membangkitkan dan mengembangkan masyarakat pembelajar melalui fasilitasi relawan-relawan kelurahan setempat dalam Komunitas Belajar
• Advokasi, mediasi dan membangun jalinan kemitraan strategis (networking) antar semua pelaku yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak lainnya.
Spesifikasi Persyaratan Fasilitator dalam Program Replikasi P2KP khusus BALI setidaknya memenuhi kualifikasi sebagai berikut: • Wajib bertempat tinggal di lokasi yang strategis untuk menjangkau lokasi
sasaran yang menjadi tanggung jawab selama masa penugasan • Memahami budaya setempat, ditamakan yang dapat berkomunikasi dengan
bahasa setempat • Memilki komitmen dan keberpihakan yang tinggi terhadap masyarakat miskin. • Memiliki wawasan yang memadai tentang CBD • Syarat pendidikan minimal untuk Fasilitator adalah sarjana (S1) atau sarjana
muda (D-3) dengan pengalaman bekerja minimal 3 tahun, dan lebih diutamakan yang telah memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan dapat mengoperasikan komputer (spreadsheet dan word processor).
Khusus Senior Fasilitator, maka tambahan persyaratan adalah sbb: • Diutamakan pernah menjadi Fasilitator program CBD memiliki pengalaman
kerja minimal 3 tahun, atau yang kinerjanya dinilai baik jika pengalaman kerja kurang dari tiga tahun dalam kegiatan pengembangan masyarakat
• Mempunyai kemampuan dalam membangun kerja kelompok • Mempunyai sifat kepemimpinan yang baik
3.2. Pendanaan Program P2KP Bali
3.2.1. Pendanaan Oleh P2KP Pusat 1. Stimulan Bantuan Langsung Masyarakat Replikasi P2KP 2. Bantuan Teknis Replikasi P2KP, untuk biaya Koordinator Provinsi,
Asisten tingkat Provinsi
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 25
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
3.2.2. Pendanaan Oleh Pemerintah Kota/Kabupaten 1. Biaya Pendamping BLM Replikasi
• Sharing BLM yang disediakan dalam APBD tahun berjalan sebagai pendamping BLM Replikasi dari pusat
• Sharing BLM CBD sebagai pendamping BLM Replikasi dari pusat (Pakraman lokasi CBD yang telah dilaksanakan sebelumnya)
2. Biaya Pengembangan Kapasitas (Pelatihan dan Sosialisasi)
• Pelatihan dasar Pemda dan pelatihan-pelatihan tingkat kota/kab • Pelatihan bagi pelaku replikasi (Korkot dan fasilitator) • Pelatihan bagi masyarakat (bendesa), TPP-TPP, KSM, Relawan, dll • Lokakarya orientasi P2KP tingkat kota dan kecamatan • Sosialisasi tingkat kota, kecamatan dan masyarakat • Pengadaan media training dan sosialisasi • Penguatan TKPK-D dan KBP.
3. Biaya Bantuan Teknis Pendampingan
• Biaya Konsultan Replikasi sesuai ketentuan P2KP
4. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) P2KP Bali
• Administrasi proyek bagi TPR, PPK, PJOK, dan Bendesa serta Lurah
• Biaya rapat koordinasi, monitoring & supervisi Tim Koordinasi • Biaya fasilitas SIM P2KP dan Penanganan Pengaduan • Biaya penyusunan laporan dan profil perkembangan P2KP • Biaya-biaya lain yang terkait langsung dengan kelancaran
pelaksanaan P2KP di Wilayahnya
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 26
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
BAB IV. LANGKAH LANGKAH PELAKSANAAN
4.1. Persiapan Tahap persiapan adalah untuk menyiapkan para pelaku terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melaksanakan Program replikasi P2KP khusus BALI dan mendorong integrasi serta sinkronisasi kegiatan-kegiatan terkait di pusat maupun di daerah.
Kegiatan dan Pelaku pada Tahap Persiapan (+ 1-2 bulan)
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
1 Penetapan SK Bupati tentang TPR, PPK dan PJOK
Penyelenggara: Pemkot/Kab Fasilitator: P2KP Pusat dan KMW P2KP setempat
Tersedia Tim Pelaksana Replikasi, PPK dn PjOK untuk pelaksanaan Repli-kasi P2KP khusus Bali
2 Pengadaan Konsultan Replikasi (Korkot, Askorkot dan Fasilitator)
Penyelenggara: Pemkot/Kab / TPR Peserta: calon konsultan replikasi Fasilitator: P2KP Pusat dan KMW P2KP setempat
Tersedia calon Konsultan Replikasi yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Lihat KAK Pengadaan Konsultan replikasi dan pengadaan Fasilitator
3
Pelatihan dasar P2KP bagi Konsultan replikasi ( korkot-fasilitator)
Penyelenggara: Pemkot/Kab/TPR Peserta: calon Konsultan replikasi Fasilitator: P2KP Pusat dan KMW setempat
Tersedia calon konsultan replikasi yang sesuai KAK dan siap melakukan pendampingan
Lihat KAK Pengadaan konsultan dan GBPP Pelatihan Dasar P2KP
4
Pelatihan dasar P2KP bagi Perangkat Pemda dan TKPKD serta kelompok Peduli
Penyelenggara: Pemkot/Kab Peserta: Perangkat Pemda, TKPK-D, TPR, PPK, PJOK, dan kelompok peduli Fasilitator: P2KP Pusat dan KMW P2KP setempat
Perangkat Pemda, TPR dan kelompok peduli siap menjadi fasilitator program Replikasi P2KP
Lihat GBPP Pelatihan Dasar Pemda Dapat dilakukan paralel dengan proses pengadaan konsultan & fasilitator
5
Lokakarya orientasi Program Replikasi P2KP tingkat Kota/Kabupaten
Penyelenggara: Pemkot/ Kab/TPR Peserta: Camat, PJOK, Lurah/ Kades, Bendesa, Dinas/Instansi terkait & Tokoh-tokoh masyarakat/ kelompok strategis Nara Sumber: Alumni Pelatihan Dasar Pemda dan Konsultan Replikasi (kegiatan no. 4) Fasilitator: KMW & Tim Pelatih
Camat, Lurah, Kades, Bendesa, Dinas/Instansi terkait & Tokoh Masyarakat/Kelompok Strategis paham dan terjadi persamaan persepsi, integrasi & sinkronisasi P2KP di daerah dgn CBD dan program lain
Lihat KAK Lokakarya sebelumnya, perlu dilakukan dengar pendapat dgn DPRD oleh TKPP & difasilitasi KMW Dilakukan setelah pelatihan dasar pemda
6
Lokakarya orientasi tingkat Kecamatan
Penyelenggara: Camat dan PJOK. Peserta : Perangkat Kecamatan, Lurah/ Kades, Bendesa, Tokoh-tokoh masyarakat & kelompok strategis Nara Sumber: Alumni Pelatihan Dasar Pemda dan Tim Fasilitator (kegiatan no. 4) Fasilitator: KMW & Pemda
Perangkat kecamatan, kelurahan/desa, pakraman, tokoh masyarakat & kelompok strategis tingkat kecamatan, paham dan terjadi persamaan persepsi, integrasi & sinkronisasi P2KP dengan CBD dan program lain
Lihat KAK Lokakarya, difasilitasi Konsultan Replikasi Dilakukan setelah lokakarya kota/ kabupaten
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 27
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
4.2. Kegiatan Di Tingkat Masyarakat Secara rinci beberapa kegiatan pokok pada tahap pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali adalah sbb:
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
1. Silaturahmi sosial dan sosialisasi awal kepada Bendesa, Perangkat Desa/Kelurahan serta kelompok strategis di tingkat Pakraman. Secara bersamaan dilakukan proses pengenalan pemetaan sosial dan budaya warga di wilayah setempat
Penyelenggara: Bendesa dan kelompok strategis Peserta: Bendesa, Perangkat kelurahan, tokoh formal dan tokoh informal yang berpengaruh di Pakraman dan masyarakat setempat. Fasilitator: Bendesa & Tim Fasilitator
Pemahaman konsep Replikasi Program P2KP khusus Bali dan segala konsekwensinya Kesepakatan Rencana melaksana-kan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) untuk menyatakan kesediaan atau menolak berpartisipasi dalam Replikasi P2KP Khusus Bali Teridentifikasi gambaran kondisi wilayah pakraman baik secara geografis, budaya serta lembaga-lembaga aktivitas masyarakat sebagai acuan dalam menyusun strategi sosialisasi Dipahami nilai-nilai lokal: Pasukadukaan, Tat Wam Asi, Medana Punia, serta Paras Paros Bendesa dan Masyarakat menyadari dan sepakat harmonisasi nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai universal yg melandasai pelaksanaan Replikasi P2KP Bali
• Tim Fasilitator menunjukkan surat tugas dari Pemda setempat
• Mengacu pada Panduan Pemetaan Sosial & Sosialisasi Awal dalam Pedoman Pelaksanaan P2KP
2. Sosialisasi intensif substansi P2KP sebagai proses pemberdayaan menuju masyarakat mandiri berbasis nilai-nilai universal yang harmonis dengan nilai-nilai lokal, proses penggalangan relawan, serta dilanjutkan dengan Rembug warga tingkat Pakraman untuk menyatakan kesiapan warga melaksanakan Replikasi P2KP sesuai proses dan ketentuan yang ditetapkan P2KP serta penetapan relawan-relawan, termasuk wanita dan pendatang.
Penyelenggara: Bendesa dan perangkat kelurahan/ desa Peserta: Masyarakat, para tokoh, relawan-relawan dan warga miskin Fasilitator: Fasilitator Replikasi
Tumbuh pemahaman dan kesadaran kritis warga tentang substansi P2KP sebagai proses pembelajaran dan pelembagaan prinsip serta nilai universal yang hamonis dan sinergis dengan nilai-nilai lokal setempat sebagai pondasi kokoh upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri, berkeadilan, efektif dan berkelanjutan Warga paham arti penting kerelawanan dalam mendorong tumbuhberkembangnya kesatuan & solidaritas sosial, kepedulian bersama serta kemandirian & keswadayaan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya Warga memahami hakekat kerelawan Masyarakat berdasarkan perbuatan baik seseorang dan yang dapat dipercaya, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu masyarakat miskin dalam pelaksanaan Replikasi P2KP, tanpa mempertimbangkan tingkat ekonomi, status sosial, pendidikan, jabatan, dll. Terdaftar relawan-relawan setempat,
• Tim Fasilitator memfasilitasi Bendesa dalam proses rembug warga tingkat Pakraman
• Dilakukan di bulan ke-1 stlh mobilisasi
• Acuan pelaksanaan menggunakan buku Pedoman Teknis Pendaftaran Relawan dan Pelaksanaan RKM
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 28
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 29
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN termasuk diantaranya wanita dan pendatang, akan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan siklus Replikasi P2KP Masyarakat paham bahwa RKM merupakan proses pembelajaran dalam membangun kebersamaan Kesepakatan bersama untuk menyatakan kesiapan atau menolak melaksanakan Replikasi P2KP.
3. Refleksi Kemiskinan dalam bentuk FGD guna mendorong ma-syarakat mampu mere-fleksi masalah kemiski-nan di wilayahnya dan terutama menumbuh-kan kesadaran kritis bahwa akar persoalan kemiskinan berkaitan erat dengan lunturnya nilai-nilai universal. Pada saat bersamaan juga dilakukan FGD Kebersamaan yang menekankan bahwa baik dalam nilai-nilai universal maupun nilai-nilai lokal senantiasa mendorong kepedulian, pengorbanan, memberi dan membantu kepada yang lebih miskin, lebih menderita dan lebih lemah, tanpa pandang bulu latar belakang, status, pendidikan, jenis kelamin atau jabatan dll.
Pelaksana: Bendesa & Relawan masyarakat (Tim refleksi Kemiskinan) Peserta: sebanyak mungkin warga pakraman setempat Fasilitator: Tim Fasilitator Replikasi
Masyarakat paham bahwa makna Refleksi Kemiskinan adalah mengenali dan mengevaluasi akar penyebab kemiskinan. Tumbuh kesadaran warga bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari diri sendiri melalui perubahan mental & perilaku kolektif Kesepakatan langkah-langkah untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara bersama-sama Tumbuh kepedulian dan kesatuan warga melalui proses rembug-rembug warga yang melibatkan segenap lapisan masyarakat, baik warga miskin dan kaya, pribumi dan pendatang, wanita dan pria, warga peduli, dll untuk bersama-sama membahas persoalan kemiskinan yang ada di wilayahnya Tergali aspirasi & harapan warga miskin serta kelompok marjinal mengenai persoalan kemiskinan dan upaya penanggulangannya Kesepakatan menjadikan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai lokal sebagai landasan pelaksanaan Replikasi P2KP khususnya dan upaya penanggulangan kemiskinan pada umumnya.
Mulai dilaksanakan dibulan ke-2 stlh tim fasilitator dimobilisasi Acuan pelaksanaan menggunakan buku Pedoman Teknis Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan dan FGD Kebersamaan
4. Pelaksanaan kegiatan PS-IPM oleh Tim PS yang merupakan relawan-relawan masyarakat dan perangkat pakraman, melalui serangkaian kegiatan analisis sosial dan rembug-rembug warga masyarakat
Pelaksana: Relawan-relawan masyarakat (tim PS) dan Bendesa
Peserta: Masyarakat
Fasilitator : Fasilitator & TPP Pakraman
• Review dan evaluasi partisipatif terhadap data penduduk miskin di pakraman yang disusun melalui Program CBD sebelumnya
• Tumbuh pemahaman bahwa makna kegiatan PS adalah masyarakat belajar merumuskan kebutuhan nyata sesuai kondisi obyektif masa-lah dan potensi yang dimilikinya.
• Pelaksanaan PS untuk kesepakatan: - Penyebab kemiskinan di
wilayahnya, peta kemiskinan, kriteria kemiskinan, profil keluarga
• Mulai dilakukan bulan ke-3 stlh tim fasilitator replikasidimobilisasi
• Acuan pelaksanaan menggunakan buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Kajian PS
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 30
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN miskin, dll. (Untuk menetapkan kriteria dan daftar keluarga miskin penerima Replikasi P2KP)
- Peta, profil persoalan serta potensi setempat (ekonomi, sosial, lingkungan, SDM, prasarana permukiman, dll)
- Peta dan profil lembaga yang ada (potensi dan kendala) untuk menangani Replikasi P2KP.
- Peta dan profil ’kebutuhan nyata masyarakat’
5. Pembentukan Tim Pengelola Program (TPP Bidang Lingkungan, TPP Bidang Sosial dan TPP bidang Ekonomi) di bawah Pakraman
Pelaksana: Relawan-relawan dan Bendesa
Peserta: Seluruh Warga masyarakat Pakraman
Fasilitator: Tim Fasilitator Replikasi
• Tumbuh kesadaran kritis dan kese-pakatan bersama tentang bentuk serta kriteria lembaga pengelola program di bahwa pakraman yang benar-benar mencerminkan optimali-sasi pelayanan pada masyarakat, khususnya warga miskin
• Kesadaran kritis masyarakat akan kepemimpinan moral (kerelawanan, inklusif, kepemimpinan kolektif, partisipatif, akuntabel, aspiratif & mengakar)
• Pakraman telah mengatur pembentukan TPP dan kebersamaan pelayanan kegiatan
• Terbentuk dan terpilih pengelola TPP bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi di bawah pakraman. Bagi pakraman pelaksana CBD dapat menggunakan TPP yang telah ter-bentuk sebelumnya dengan mening-katkan kinerjanya sesuai persyaratan pelaksanaan Replikasi P2KP
• Kesepakatan masyarakat dan bendesa untuk orientasi awig-awig bidang pelayanan masyarakat, khu-susnya dalam hal peningkatan kese-jahteraan masyarakat miskin, yang lebih berorientasi pada optimalisasi pelayanan dan terbuka peluang bagi wanita serta penduduk pendatang
Mulai dilaksana-kan Bulan ke-4 setelah Tim Fasilitator Replikasi mobilisasi
Acuan pelaksanaannya menggunakan buku Pedoman Teknis Pembentukan TPP-TPP Pakraman
6. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Partisipatif untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Jangka Menengah serta Rencana Tahunan Penanggulangan Kemiskinan oleh Masyarakat setempat (PJM Pronangkis dan Program Tahunan)
Pelaksana: Bendesa, Tim Pemetaan Swadaya, Relawan Masyarakat dan TPP-TPP
Peserta: Representasi warga masyarakat pakraman, warga miskin (Para KS& KS1), wanita, penduduk pendatang, kelompok/orang-orang
• Masyarakat paham bahwa makna PJM adalah belajar membuat program. Bagi pakraman pelaksana CBD sebelumnya dapat diawali dengan review dan reorientasi PJP Kemiskinan yang telah disusun sebelumnya.
PJM Pronangkis Kelurahan: • Visi, Misi dan Strategi Pe-
nanggulangan kemiskinan • Indikasi program jangka menengah
Dilakukan pada Bulan ke-5 stlh tim fasilitator replikasi dimobilisasi
Acuan pelaksanaannya menggunakan buku Pedoman Teknis Perencanaan Partisipatif PJM Pronangkis
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 31
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN berbasis IPM MDGs peduli setempat
Fasilitator : Tim Fasilitator replikasi
penanggulangan kemiskinan setempat (3 s/d 5 tahun)
• Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 1
• Klasifikasi & kesepakatan rencana kegiatan dengan sumber dananya: - Swadaya warga - BLM P2KP - Dana Pihak ke-3 (Channeling)
7. Koordinasi Rencana PJM Pronangkis yang disusun Pakraman dengan Rencana Kelurahan/Desa berbasis IPM MDGs
Pelaksana: Bendesa, Relawan dan perangkat Lurah/Desa Peserta: Representasi masyarakat pakraman, warga miskin (Pra KS & KS1), wanita, penduduk pendatang, kelompok/ orang-orang peduli setempat, Bendesa dan TPP serta perangkat kelurahan/Desa Fasilitator: Tim Fasilitator replikasi
• Kesepakatan bendesa dan masyarakat, perangkat lurah/ desa dan kelompok peduli untuk mengintegrasikan PJM Pronangkis kedalam program kelurahan/desa
• Penetapan Jenis Program Bersama berbasis peningkatan IPM yang akan dijadikan usulan kelurahan melalui Musrenbang
• Uji Publik usulan yang akan diajukan ke Musrenbang
Dilakukan pada Bulan ke-6 stlh tim fasilitator replikasi dimobilisasi
• Acuan pelaksanaan menggunakan Pedoman Teknis Koordinasi PJM Pronangkis dengan Rencana Program kelurahan/desa
8 Pembangunan KSM/ Panitia dan/atau pemanfaatan kelompok masyarakat yang ada sebagai KSM/Panitia untuk pelaksanaan kegiatan replikasi P2KP.
Pelaksana: Pakraman & TPP-TPP
Peserta: Masyarakat miskin dan kelompok/ orang-orang peduli setempat
Fasilitator: Relawan-relawan masyarakat
• Tumbuh kesadaran kritis masyarakat tentang mengapa, untuk apa dan bagaimana berkelompok
• KSM dibangun atas dasar komitmen, kepentingan dan kebutuhan bersama
• Terbentuk KSM yg bercirikan visi,misi, prinsip dan nilai P2KP
• Aturan main KSM terumuskan dan disepakati seluruh anggotanya
• Rintisan kegiatan dapat dimulai sete-lah hasil PS dan difasilitasi intensif pada bulan ke-5 minggu ke-4 dan seterusnya secara berkelanjutan sesu-ai dinamika masya-rakat setempat
• Acuan pelaksanaan menggunakan Pedoman Teknis Pembentukan KSM
4.3. Pencairan BLM Program Replikasi P2KP di Bali bukan merupakan program sekedar bagi-bagi uang kepada masyarakat. Kedudukan dana bantuan P2KP hanyalah sebagai ‘pelengkap atau stimulus’ dari kesiapan, keswadayaan, dan kemandirian masyarakat itu sendiri, khususnya yang ditunjukkan melalui program CBD.
Dengan demikian, Program Replikasi P2KP hanya dilaksanakan di masyarakat dan Pakraman yang benar-benar telah menunjukkan kemampuan Insiatif, Prakarsa serta Kinerja dalam pengelolaan program CBD.
Demikian pula halnya dengan komponen dana bantuan langsung masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan pokok komponen dana BLM secara umum adalah sbb:
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
No. KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
1 Coaching Administrasi Pencairan dana BLM Replikasi P2KP
Pelaksana: KMP/KMW
Pelaku: KPKN, SNVT/PPK Provinsi Bali, PJOK, TPP, Pakraman & Relawan Masy.
Fasilitator: Sub-profesional financial KMW setempat
• Seluruh para pihak terkait (dalam proses administrasi pencairan dana BLM Replika-si P2KP kepada masyarakat pakraman) memiliki pemahaman yang sama
• Administrasi pencairan dan pelaporan penyaluran dana BLM Tridaya tertata baik dan mudah
• Dana BLM Tridaya dapat dicairkan ke masyarakat pakraman secara lancar, transparan, dan akuntabel.
Dilaksanakan bulan ke-6 setelah fasilitator dimobilisasi
Sangat diharapkan ada forum koordinasi intensif KMW, PPK, PJOK, dan KPPN setempat untuk penyamaan persepsi SE-DJA tentang pencairan dana BLM Replikasi P2KP
2. Pengajuan pencairan BLM tahap I ke PJOK
Pelaksana: Bendesa & TPP Fasilitator: KMW/Tim Fasilitator replikasi
Permintaan pencairan dana oleh Bendesa/TPP ke PJOK dilampiri PJM, rencana tahunan Pronangkis
Dilaksankan bulan ke-6 setelah fasilitator dimobilisasi
3. Pencairan dana BLM tahap I ke rekening TPP untuk kegiatan yang bersifat kolektif & non bergulir
Pelaksana: KPPN
Fasilitator: KMW & PJOK
Dana BLM Tahap I tersedia di rekening TPP
Tahap I, yakni 20% dari pagu BLM Replikasi Diharapkan pada bulan ke-6 setelah mobilisasi fasilitator replikasi
4. Proses penyusunan usulan kegiatan oleh KSM/ Panitia berdasar-kan PJM Pronangkis dan Program Tahunan untuk pengajuan pencairan dana BLM replikasi tahap II/III
Pelaksana: TPP Pakraman dan Relawan Masyarakat
Peserta : KSM-KSM/ Panitia
Fasilitator : Tim Fasilitator
Usulan KSM/Panitia baik sesuai persetujuan TPP/Bendesa yang relah diverifikasi Fasilitator. Anggota KSM/Panitia diutamakan warga miskin, termasuk kelompok wanita dan penduduk pendatang
Lihat pedoman penyusunan usulan sederhana oleh KSM/ Panitia
5. Proses analisis kelayakan usulan KSM/TPP
Pelaksana: TPP & Bendesa Fasilitator : Tim Fasilitator dan Relawan Masyarakat
Daftar usulan KSM/Panitia yang layak, yang perlu perbaikan dan yang tidak layak
Sesuai ketentuan SE Depkeu
6. Proses penetapan prioritas usulan yang layak melalui rembug warga dimana yang berkepentingan diundang
Pelaksana: Bendesa Peserta: Tim Verifikasi TPP, KSM/Pantia & masyarakat Fassilitator : Tim Fasilitator dan Relawan Masyarakat
Daftar urutan prioritas usulan kegiatan
Pedoman prioritasi usulan secara sederhana disusun KMW setempat
7. Verifikasi KMW setempat terhadap kinerja tahap sebelumnya untuk rekomendasi pencairan BLM tahapII (50%) atau BLM tahap III (30%)
Pelaksana: KMW
Fasilitator: Tenaga Ahli dan Tim Fasilitator
TPP dan masyarakat telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh dana BLM tahap berikutnya
Menjamin kinerja TPP Bendesa sesuai ketentuan (termasuk telah melaksanakan audit oleh
KMW menyusun Pedoman Verifikasi sederhana tentang Kinerja, kegiatan, Kelembagaan, Keuangan serta Prinsip dan Nilai P2KP
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 32
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 33
No. KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN auditor independen dan mengisi data SIM P2KP)
8. Pengajuan pencairan BLM tahap II atau tahap III ke PJOK
Pelaksana: Bendesa & TPP-TPP
Fasilitator: KMW/Tim Fasilitator
Permintaan pencairan dana BLM tahap II atau BLM tahap III oleh TPP-TPP Bendesa ke PJOK, dilampiri: Verifikasi KMW mengenai kinerja tahap sebelumnya, proposal-proposal KSM, dan lampirannya.
Sesuai ketentuan SE
9. Pencairan dana BLM tahap II atau tahap III ke rekening TPP Pakraman
Pelaksana: KPKN
Fasilitator: KMW & PJOK
Dana BLM Tahap II atau tahap III tersedia di rekening Bendesa
Tahap II, yakni 50%, dan tahap III sebesar 30%
10. Pencairan dana ke KSM/ Panitia
Penanggungjawab: Bendesa Pelaksana: TPP-TPP Peserta: KSM-KSM/Panitia Fasilitator: Tim Fasilitator dan Relawan
Dana diterima oleh KSM/Panitia
Format-format Surat Perjanjian antara BKM dengan KSM
11. Pemanfaatan dana oleh KSM/anggota atau Panitia/ Masyarakat sesuai usulan
Penanggungjawab: TPP Pakraman
Pelaksana: KSM/ panitia
Fasilitator: Tim Fasilitator dan Relawan Masyarakat
Dana dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan dan dikelola secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh masing-masing KSM/Panitia dan terbuka bagi kelompok wanita serta pendatang
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
4.5. Kegiatan Di Pemerintah Kota/Kabupaten Secara rinci beberapa kegiatan pokok penguatan peran dan kapasitas pemerintah kota/ kabupaten secara umum adalah sbb:
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
1.
Melestarikan Relawan Kemiskinan Tingkat Kota melalui kegiatan-kegiatan KBP yang dimotori oleh KPKD
Pelaksana: Pemkot/ kabupaten.
Peserta: Pemkot/kab, DPRD, Dinas-dinas/ Instansi, camat, Ke-lompok Peduli (LSM, swasta, Pers, Perguruan tinggi, dll), TPP Pakraman, dan para pihak terkait lainnya. Fasilitator : TKPKD & KMW setempat
• Pemda dan para-pihak di tingkat kota/kab. paham dan sadar tentang pentingnya melestarikan relawan kota sebagai strategi yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan secaar komprehensif
• Pemda dan para-pihak tingkat kota/kab. terus mendorong serta membuka peluang orang-orang peduli (berdasarkan kriteria perbuatan baik dan kualitas sifat kemanusiaan) menjadi relawan-relawan untuk memperjuangkan strategi penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
Dilakukan setelah pelaksanaan pelatihan dasar dan berkesinambungan selama masa replikasi P2KP
2.
Mengokohkan peran TKPK-Kota/ Kab. melalui berbagai kegiatan yang telah disepakati bersama di dalam aktivitas KBP
Pelaksana: Pemkot/ kab. & relawan kota.
Peserta: Pemkot/kab, DPRD, Dinas-dinas/ Instansi, camat, Ke-lompok Peduli (LSM, swasta, Pers, Pergu-ruan tinggi, dll), relawan kota, para pihak lainnya.
Fasilitator : TKPKD & KMW
• TKPKD dapat menjadi motor penggerak dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan
Dilakukan pada Bulan ke-3 & 4 stlh KBP aktif Pemda & KMW mendorong para-pihak kota/kab untuk memantau, belajar & menerapkan proses, sistem & prinsip P2KP di tingkat pakraman KMW menyiapkan pandu-an FGD kepemimpinan moral & Pedoman TKPK (sesuai Keppres & SK Menko Kesra) KMP & KMW menyiapkan modul & GBPP pelatihan dasar P2KP bagi TKPK-D & relawan kota jauh sebe-lumnya. Pelatihan dilaksa-nakan pada Minggu akhir bulan ke-3 atau segera setelah TKPK-D terbentuk
3.
Refleksi Kemiskinan Tingkat Kota/ Kabupaten melalui serangkaian FGD & Lokakarya Refleksi di tingkat kota/ kabupaten berdasar-kan masukan hasil-hasil refleksi kemis-kinan di tingkat Pakraman
Pelaksana: TKPK-D & relawan-relawan kota.
Peserta: Pemkot/kab, DPRD, Dinas-dinas/ Instansi, camat, Kelompok Peduli (LSM, swasta, Pers, Perguruan tinggi, dll), Pakraman dan para pihak lainnya.
Fasilitator: Korkot dan KMW setempat
• Tumbuh kesadaran & kesepakat-an semua pihak di tingkat Kota/ kab bahwa akar persoalan kemiskinan multidimensi adalah karena lunturnya nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan.
• Perumusan aspirasi & harapan warga miskin serta kelompok marjinal (kemanfaatan, keterlibatan, usulan pelaksanaan, dll) serta profil kemiskinan di kota/kab. (Kuantitas, karakteristik, jangkauan pelayanan & tingkat kemanfaatan program kemiskinan Pemkot/ kab, dll sesuai hasil masukan refleksi kemiskinan seluruh kelurahan)
• Kesepakatan penerapan strategi & kebijakan pro poor berlandas-kan nilai-nilai universal kemanu-siaan, prinsip-prinsip kemasyara-
Dilakukan setelah atau bersamaan dgn FGD refleksi Kemiskinan di tingkat pakraman TKPK-D & relawan kota memantau, belajar & terlibat dlm proses FGD-FGD Refleksi Kemiskinan tkt. Pakraman KMP & KMW menyusun Pedoman Pelaksanaan refleksi kemiskinan kota/kab.
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 34
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 35
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
katan (Good Governance) dan pembangunan berkelanjutan (TRIDAYA) sebagai pondasi pelaksanaan P2KP & penguatan peran serta fungsi TKPK di masing-masing kota/kabupaten
4.
Pemetaan partisipatif tingkat Kota/ kabupaten melalui serangkaian FGD dan rembug kota memba-has dan menyepakati peta masalah, potensi dan kebutuhan dalam Penanggulangan Ke-miskinan di Kota/Kab. setempat berdasar-kan masukan hasil-hasil pemetaan swa-daya di tkt pakraman
Pelaksana: KPK-D & relawan-relawan kota.
Peserta: Pemkot/kab, DPRD, Dinas-dinas/ Instansi, camat, Kelompok Peduli (LSM, swasta, Pers, Perguruan tinggi, dll), Desa Adat dan para pihak lainnya. Fasilitator: Korkot dan KMW
• Tumbuh kesadaran & pema-haman substansi serta proses pemetaan kemiskinan melalui pembelajaran pelaksanaan pemetaan swadaya di tingkat pakraman & coaching teknik pemetaan kemiskinan oleh KMW
• Disepakati peta kemiskinan kota/kab. (Peta Masalah, Potensi dan Kebutuhan nyata penanggulangan kemiskinan kota/kab) berdasarkan hasil-hasil pemetaan swadaya dari seluruh pakraman di wilayahnya.
Dilakukan bersamaan/ setelah dimulai pelaksa-naan pemetaan swadaya di tingkat pakraman TKPK-D & relawan kota memantau & terlibat dlm proses FGD Refleksi Kemiskinan tingkat pakraman
5.
Revisi Dokumen Strategi Penanggu-langan Kemiskinan Daerah (SPK-D) di tingkat Kota/ Kab. secara Partisipatif, demokratis, transpa-ran, akuntabel, & berbasis kebutuhan masya-rakat melalui serang-kaian rembug para pihak di tkt. Kota/ kabupaten
Pelaksana: KPK-D & relawan-relawan kota.
Peserta: Pemkot/kab, DPRD, Dinas-dinas/ Instansi, camat, Kelompok Peduli (LSM, swasta, Pers, Perguruan tinggi, dll), Relawan-Relawan Masyarakat kelurahan, TPP Pakraman (bila telah terbentuk) & para pihak lainnya. Fasilitator: Korkot dan KMW
• Tumbuh kesadaran & pemahaman substansi serta proses PJM Pronangkis melalui pembelajaran pelaksanaan perencanaan partisipatif menyusun Pronangkis & coaching teknik perencanaan partisipatif oleh KMW
• Disepakati dan tersusun Dokumen SPK-D kota/kab. yang mencerminkan keberpihakan pada warga miskin & kelompok marjinal Pelayanan Publik yang baik serta nilai-nilai kemanusiaan
• Kesepakatan Keterpaduan Pronangkis masyarakat dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Kota/Kabupaten sebagai Penjabaran SPK
Dilakukan setelah dimulai pelaksanaan perencanaan partisipatif penyusunan PJM & renta Pronangkis di tkt pakraman TKPK-D & relawan kota memantau & terlibat dlm proses penyusunan PJM & Renta Pronangkis masyarakat
6.
Evaluasi Kinerja Pemkot/Kab dalam rangka pengokohan TKPK-Kota/Kab dan Penyusunan Dokumen SPK-D Kota/Kab
Pelaksana: KMW & KMP.
Peserta: Pemkot/kab & KPK setempat
Fasilitator: PMU
• PMU/Satker P2KP menetapkan hasil penilaian kinerja TKPK-Kota/kabupaten & Dokumen SPK-D setempat dari masing-masing kota/kab. secara demokratis, partisipatif, transparan & akuntabel
Di Kota/Kab Dilakukan pada Bulan ke-9 stlh KMW dimobiisasi KMP menyiapkan indikator penilaian kinerja TKPK-D & SPK-D
4.6. Kegiatan Menerus Atau Berkala Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan yang terus menerus atau berkala, antara lain adalah sebagai berikut:
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
1. Monitoring (pemantauan) Pelaksana: KMP dan KMW, Tim Fasilitator dan Relawan Masyarakat
Perbaikan kualitas kinerja pelaksanaan program di lapangan
Dilakukan sesuai indikator kinerja P2KP Replikasi
2. Evaluasi Pelaksana: Pihak-pihak yang ditunjuk P2KP, Pemda dan masyarakat
Data dampak pencapaian program proyek
Saran perbaikan dan masukan kebijakan bagi
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 36
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN pemerintah
3. Penanganan pengaduan dan manajemen konflik
Pelaksana: P2KP Pusat, KMW, Pemda, Bendesa, dan TPP sesuai dengan tingkatannya
Pengaduan masyarakat teridentifikasi dan tertangani
Konflik terselesaikan
Pedoman penanganan pengaduan oleh P2KP dan Pemda
4. Inventarisasi dan penyebarluasan contoh kasus sukses (Best Practice)
Pelaksana: Pemda
Peserta: Bendesa, TPP, Pemda dan pihak terkait
Proses inventarisasi dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel
Pedoman inventarisasi kasus-kasus sukses oleh Pemda dan P2KP
5. Sosialisasi secara terus menerus selama masa program replikasi ke berbagai kelompok sasaran di berbagai tataran.
Pelaksana: Pemda
Peserta: Bendesa, TPP, Pemda , fasilitator, relawan dan pihak terkait
Meningkatnya kesadaran dan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap program replikasi P2KP dan program kemiskinan pada umumnya dan khususnya terhadap TPP-TPP dan KSM-KSM/Panitia
Buku Pedoman teknis Sosialisasi
6. Pelatihan (in class, coaching, on the job training, magang, dll)
Pelaksana: KMP, KMW dan Tim Fasilitator sesuai dengan wilayah kerjanya
Peserta: Masyarakat, Bendesa, dll
Fasilitator: Tim Fasilitator,
Korkot, KMW dan Pemda
Meningkatnya kemampuan dan kapasitas para pelaku pembangunan dlm menang-gulangi kemiskinan pada umumnya dan menerapkan P2KP pada khususnya
Sesuai Juklak dan modul pelatihan yang disiapkan P2KP
Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI 37
BAB V. PENUTUP
Keberhasilan dari pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali ini akan sangat tergantung dari dukungan seluruh masyarakat baik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan maupun yang tidak terlibat langsung. Salah satu bentuk dukungan yang penting dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP ini adalah komitmen dari seluruh pelaku untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Seluruh pelaku harus secara terbuka dan aktif untuk saling mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan ini terutama mengawasi dana BLM sebagai stimulan yang pemanfaatannya haruslah tepat sasaran sesuai program yang disiapkan oleh masyarakat dan memberikan prioritas bagi masyarakat miskin sebagai kelompok penerima manfaat dalam rangka upaya peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDGs.
Transparansi dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali harus dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai pelaksanaan Program, mulai dari kebijakan, proses pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku Program.
Penerapan transparansi secara konsisten oleh seluruh pelaku tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk: (1) mencegah sedini mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan melalui tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, (2) menghindarkan mis komunikasi ataupun salah persepsi, (3) mendorong proses masyarakat belajar dan ‘melembagakan’ sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya, (4) membangun kepercayaan semua pihak terhadap pelaksanaan program replikasi P2KP secara keseluruhan, sehingga program diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, prinsip dan nilai serta ketentuan yang ditetapkan.
Selain hal tersebut diatas, sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini telah ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur kualitas capaian pelaksanaan kegiatan. Standar indikator Program Replikasi P2KP Khusus Bali mengacu pada indikator kinerja PNPM P2KP Mandiri 2007. Sedangkan untuk mengukur kinerja personil pendamping mulai fasilitator hingga tingkat pusat mengacu pada matriks akuntabilitas yang telah ditetapkan PMU P2KP Pusat.
Melalui proses pengendalian kegiatan seperti tersebut di atas, diharapkan pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali ini dapat efektif dan optimal untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah orang miskin di wilayah sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM REPLIKASI P2KP KHUSUS BALI
Indikator Tahun I Tahun 2 Sumber
INDIKATOR DAMPAK % Masyarakat miskin di lokasi sasaran (desa adat) menerima manfaat dan peningkatan pelayanan dari Prgram Replikasi P2KP khusus BALI
20% Uji petik
1. % Kegiatan sarana infrastruktur yang dibangun masyarakat mempunyai efisiensi 20% lebih murah dibandingkan dengan yang dibangun dengan pola yang tidak berbasis masyarakat
80% Uji Petik/Survey
2. % Tingkat kepuasan dari penerima manfaat dengan perbaikan pelayanan
20% Uji petik/Survey
3. % penerima manfaat pinjaman bergulir dapat meningkat pendapatannya
30%
4. % Kelurahan dengan kegiatan sosialisasi berkelanjutan
80% Uji Petik
% TPP yang terbentuk, efektif, dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya
70% Uji Petik
Meningkatnya
akses masyarakat
miskin terhadap pelayanan
kebutuhan dasar dan sarana
prasarana yang direncanakan
secara partisipaitf
INDIKATOR HASIL DARI MASING MASING KOMPONEN PROYEK
Komponen Pemberdayaan Masyarakat % penduduk berpartisipasi pada serangkaian proses musyawarah warga selama pelaksanaan Program
30 % 30 % SIM
% kelompok marjinal berpartisipasi 30 % 30 % SIM % kelompok wanita yang berpartisipasi 30 % 30 % SIM % penduduk sasaran program yang paham program dan tujuannya
10 % 20 % Uji Petik
Minimal relawan setiap kelurahan / desa adat 25 org 25 org SIM % Penduduk dewasa yang berpatisipasi memilih dalam pemilihan TPP
30 % SIM
% Wanita yang terpilih sabagai anggota TPP 20 % SIM % PJM Pronangkis yang terealisir/diimplementasikan 10 % SIM % Penduduk yang paham PJM Pronangkis 10 % 20 % Uji Petik Komponen Bantuan Langsung Masyarakat: Kegiatan Prasarana % keluarga miskin yang menerima manfaat dari pembangunan infrastruktur
30 % SIM/Uji petik
% hasil pembangunan infrastruktur memenuhi standart teknis dan berkualitas baik
70 % Uji Petik
Kegiatan Ekonomi % keluarga miskin telah mengakses dana bergulir 20 % SIM % wanita sebagai penerima manfaat dana bergulir 30 % SIM % Pelaksana program (TPP) Ekonomi dengan tingkat pengembalian dana bergulir di atas 90%
70 % SIM
Kegiatan Sosial % Keluarga miskin yang menerima program sosial 10 % SIM Komponen Dukungan/Bantuan Teknis %Desa adat/pengelola program yang menyelesaikan audit keuangan tahunan
90 % SIM/Uji petik
Terlaksananya program dengan dilandasi sinergi nilai-nilai lokal dengan nilai
universal dalam penanggulangan
kemiskinan,.
% akurasi dan pemuthakhiran data SIM yang dikirim konsultan Replikasi
90 % 90 % SIM