renstra.doc

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi merupakan tantangan, masalah dan sekaligus potensi

untuk pembangunan nasional berwawasan kesehatan di masa

mendatang.Kondisi yang ada terus bergulir dengan diikuti oleh

perkembangan pelaksanaan berbagai komitmen Internasional seperti

perdagangan bebas global, Millenium Development Goals dan agenda

Internasional lainnya dibidang kesehatan, yang perlu diperhatikan dalam

penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Dengan adanya berbagai perubahan yang mendasar tersebut, maka, perlu

diantisipasi secara serius dalam penyelenggaran pembangunan kesehatan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun senantiasa

berupaya untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pembangunan di

segala bidang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat merasa lebih

aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan serta dapat berkarya

nyata dalam membangun wilayahnya.

Pembangunan di bidang kesehatan tak luput dari perhatian gubernur

terpilih, yang tentu saja menjadi salah satu prioritas pembangunan di Ibukota

Jakarta. Hal ini bisa dilihat dalam visinya ”JAKARTA YANG NYAMAN DAN

SEJAHTERA UNTUK SEMUA” yang mengandung arti bahwa sejahtera

merupakan perwujudan derajat kehidupan penduduk Jakarta yang sehat,

layak, dan manusiawi.

Begitu kompleksnya permasalahan kesehatan yang ada di DKI Jakarta

dan antisipasi terhadap perubahan globalisasi maka diperlukan strategi yang

tepat untuk mengatasinya. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai

instansi pelaksana di bidang kesehatan perlu menyusun suatu perencanaan

strategis yang menjadi acuan pembangunan kesehatan untuk lima tahun

mendatang.

Renstra Dinas Kesehatan DKI Jakarta Tahun 2007-2012 7

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana strategis Dinas Kesehatan DKI Jakarta 2007-2012 disusun

dengan maksud untuk mensinergikan program-program pembangunan di

daerah dalam rangka pelaksanaan RPJP DKI Jakarta Tahun 2005-2025.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan DKI Jakarta adalah

sebagai pedoman bagi seluruh jajaran kesehatan di DKI Jakarta dalam

menyusun perencanaan SKPD dan program serta kegiatan yang dianggarkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI

Jakarta maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam

kurun waktu lima tahun ke depan.

1.3 LANDASAN HUKUM UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Penjang Nasional Tahun 2005-2025;

UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.


Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Surat Edaran Mendagri No 050/20/SJ/2005 Tentang Petunjuk

Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok – Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007 – 2012

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Yakarta Nomor

956 Tahun 2008 tentang Struktur Program Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 - 2012

1.4 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Renstra Dinkes DKI Jakarta merupakan dokumen perencanaan 5

tahunan yang disusun berpedoman pada RPJMD, dan sebaliknya Renstra

Dinas menjadi bahan masukan untuk RPJMD. Renstra Dinas ini merupakan

acuan dan menjadi masukan dalam penyusunan rencana kerja (Renja)

tahunan SKPD seperti yang tertera pada gambar berikut:


1.5SISTEMATIKA PENULISAN

1.5.1 PROSES PENYUSUNAN

Setiap SKPD wajib menyusun Renstra dengan mengacu pada RPJMD

Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan Renstra SKPD melibatkan stakeholder

sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan berkoordinasi dengan

Bapeda/Bapeko /Bapekab. Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan

kepala SKPD dengan persetujuan Gubernur. Dokumen Renstra SKPD yang

telah ditetapkan kepala SKPD disampaikan ke Gubernur Provinsi DKI Jakarta

melalui Bapeda Provinsi DKI Jakarta.

1.5.2 TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan rancangan RENSTRA SKPD

Acuan sementara yang digunakan adalah program indikatif tahun 2008.

Subtansi utama memuat visi dan misi SKPD, tujuan strategi, kebijakan,

program, dilengkapi dengan kegiatan yang bersifat indikatif.

Penyempurnaan RENSTRA SKPD

Renstra Dinas Kesehatan DKI Jakarta Tahun 2007-2012

RPJPD (20 Tahun)

RPJMD (5 Tahun)

RKPD(1 Tahun)

Renstra SKPD(5 Tahun)

Renja SKPD(1 Tahun)

jadi pedoman

jadi pedoman

menjadi masukan

dijabarkanjadi pedoman

menjadi masukan

jadi acuan

10

Rancangan Renstra disinkronkan dengan Perda tentang RPJMD (visi, misi

dan program yang ditetapkan ). Dalam melaksanakan sinkronisasi

berkoordinasi dengan Bapeda. Penyempurnaan/penyesuaian Renstra SKPD

meliputi: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

1.5.3 OUTLINE RENSTRA SKPD

Renstra Dinas Kesehatan DKI Jakarta disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan renstra, maksud dan tujuan, landasan

hukum, hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya serta

sistematika penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berisi struktur organisasi Dinkes DKI Jakarta, susunan kepegawaian dan

perlengkapannya, tugas dan fungsi serta hal lainnya yang dianggap penting

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Meliputi kondisi umum masa kini dan permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisi visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, sasaran dan indikator

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan program kegiatan Dinkes DKI Jakarta 5 tahun ke depan yang

mengacu pada program RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Program kegiatan

disertai dengan tujuan, sasaran, indikator sasaran, target pencapaian selama

5 tahun ke depan, kegiatan-kegiatan untuk setiap bidang yang disertai

dengan penanggung jawabnya.

BAB VI PENYELENGGARAAN RENSTRA DAN PENILAIAN


Berisi tetntang bagimana penyelenggaraan Renstra yang dilaksanakan dan

penilaian yang akan dilakukan terhadap indikator renstra yang ada

BAB VII PENUTUP


BAB II

TUGAS DAN FUNGSI SKPD

2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan dioperasionalkan dengan Peraturan Daerah DKI

Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Wakil Kepala Dinas;

3. Bagian Tata Usaha;

4. Subdinas Pelayanan Kesehatan;

5. Subdinas Kesehatan Masyarakat;

6. Subdinas Kesehatan Gawat Darurat dan Bencana;

7. Subdinas Pemasaran Sosial dan Informasi Kesehatan;

8. Subdinas Sumber Daya Manusia Kesehatan;

9. Subdinas Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan;

10.Subdinas Manajemen Mutu Kesehatan;

11.Suku Dinas Pelayanan Kesehatan;

12.Suku Dinas Kesehatan Masyarakat;

13.Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu;

14.Puskesmas Kecamatan;

15.Puskesmas Kelurahan;

16.Laboratorium Kesehatan Daerah;

17.Pelayanan Kesehatan Karyawan;

18. Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan;

19.Rumah Sakit Umum Daerah.


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN


KEPALA DINAS

WK. KEPALA DINAS

BAGIANTATA USAHA

SUBBAGIANUMUM

SUBBAGIANKEUANGAN

SUBBAGIANKEPEGAWAIAN

SUBBAGIANPERLENGKAPAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

SUBDINASMANAJEMEN

MUTU KESEHATAN

SUBDINASPERENCANAAN

PEMBIAYAAN KESEHATAN

SUBDINASSDM

KESEHATAN

SUBDINASPEMASARAN

SOSIAL & INFORMASI KESEHATAN

SUBDINASKESEHATAN

GAWAT DARURAT DAN

BENCANA

SUBDINASKESEHATAN

MASYARAKAT

SUBDINASPELAYANAN KESEHATAN

SEKSI

PELAYANANKESEHATAN

DASAR

SEKSI

PUSATKESEHATANMASYARAKA

T

SEKSI

PELAYANANKESEHATAN

SPESIALISTIK

SEKSI

PELAYANANKESEHATAN

TRADISIONAL

SEKSI

PELAYANANFARMASI

MAKANAN & MINUMAN

SEKSI

SURVEILANS EPIDE-

MIOLOGI

DASARSEKSI

PENYAKITMENULAR

SEKSI

PENYAKITTIDAK

MENULAR

SEKSI

PENYEHATANLINGKUNGAN& KESEHATAN

KERJA

SEKSI

GIZI

KOMUNITAS

SEKSI

PENYIAPAN

SEKSI

SATUAN TUGAS

SEKSI

KOMUNIKASI

SEKSI

SIAGA KESEHATAN

SEKSI

PROMOSI KESEHATAN

SEKSI

PEMBINAAN PERANSERTA MASYARAKAT

SEKSI

PENGELOLAAN DATA

SEKSI

PENGEMBANGAN PRODUK KESEHATAN

SEKSI

PENDAYAGU-NAAN & PE-

NGENDALIAN NAKES

SEKSI

PEMBINAAN INSTITUSI

PENDIDIKAN NAKES

SEKSI

PENDIDIKAN DAN

PENGEMBANGAN KARIER

SEKSI

PELATIHAN TENAGA

KESEHATAN

SEKSI

PERENCANAAN PROGRAM

SEKSI

PENGENDA-LIAN & PENILAIAN

PROGRAM

SEKSI

PEMBIYAAN KESEHATAN

SEKSI

JAMINAN PEMELIHA-RAAN

KESMAS & AS.KES

SEKSI

STANDAR MUTU

SEKSI

AKREDITASI & PENGUKURAN

MUTU

SEKSI

PENGGERAK-AN DAN PENGHAR-

GAAN

SEKSI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MUTU

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

SUKU DINAS

KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA

SUKU DINAS

PELAYANAN KESEHATAN KOTAMADYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASISUKU DINAS KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA


SUKU DINASKESEHATAN

MASYARAKAT KOTAMADYA

SUB BAGIANTATA USAHA

SEKSIPENDATAAN & PROGRAM

SEKSIPENYAKIT MENULAR

SEKSIPENYAKIT

TIDAK MENULAR

SEKSIPENYEHATAN

LINGK. & KESEHATAN

KERJA

SEKSIGIZI &

PEMBINAAN PERANSERTA

MASYARAKAT

SEKSIKESEHATAN

JIWA MASYARAKAT DAN NAPZA

PUSKESMAS

KECAMATAN

PUSKESMAS

KELURAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SUKU DINAS PELAYANAN KESEHATAN

2.2 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN

KOMPOSISI PEGAWAI

Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta saat ini memiliki pegawai yang

berjumlah 6512 personil, yang tersebar di seluruh unit kerja organisasi

kesehatan dengan berbagai tingkat pendidikan dan kompetensi. Distribusi

pegawai per unit kerja dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :


SUKU DINASPELAYANANKESEHATAN KOTAMADYA

SUB BAGIANTATA USAHA

SEKSIPENDATAAN & PROGRAM

SEKSIPELAYANAN KESEHATAN

DASAR


SPESIALISTIK


TRADISIONAL

SEKSIPELAYANAN

FARMASI, MAKANAN DAN

MINUMAN

SEKSIKESEHATAN

GAWAT DARURAT, BENCANA &

GAKIN

Tabel 2.1

Profil pegawai Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

No UNIT KERJA JUMLAH %

1. Dinas Kesehatan 294 4.51

2. Suku Dinas Pelayanan Kesehatan 243 3.73

3. Suku Dinas Kesehatan Masyarakat 430 6.60

4. Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu 49 0.75

5. Puskesmas 4348 66.76

6. Laboratorium Kesehatan Daerah 18 0.27

7. Balai Kesehatan Karyawan 128 1.96

8. Institusi Pendidikan Kesehatan 20 0.30

9. Rumah Sakit Umum Daerah 955 14.66

10 Departemen lain 27 0.41

JUMLAH 6512 100.00

Latar belakang pendidikan formal dari pegawai sangat bervariasi yaitu

mulai dari pegawai yang memiliki pendidikan formal tingkat SLTP,

SLTA/SMEA/SPK/SPRG, D3 (bidang keperawatan, kesehatan lingkungan,

bidan, radiology, sanitasi, epidemiologi, gizi, Asisten Apoteker), S1 (dokter,

dokter gigi, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Teknik, Sarjana

Kesehatan Masyarakat, Sarjana Pendidikan) dan S2 (Dokter Spesialis, Dokter

Gigi Spesialis, Magister Manajemen, Magister Public Health, Magister

Sience., Magister Kesehatan) dan S3 (Doktor). Komposisi tenaga pelayan

kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:


Tabel 2.2Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta

NoPENDIDIKAN JUMLAH %

1. S2 / Doktor 214 3,29

2. Dokter Spesialis 89 1,37

3. Dokter Umum 445 6,83

4. Dokter gigi 556 8,54

5. S 1 252 3,87

6. Akper 1660 25,49

7. D3 Kesehatan 223 3,42

8. Bidan/Perawat (SPK) 1143 17,55

9. Sarjana Kesehatan masyarakat 621 9,54

10 SLTA ( Sejenis ) 1023 15,71

11 <SLTP 286 4,39

JUMLAH6512 100.00

Dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan SDM, telah dilakukan

berbagai upaya, yaitu internal proses dalam bentuk pembelajaran organisasi

di tiap tingkatan, baik pelatihan dikelas, lapangan dan kalakarya dengan hasil

yang diharapkan adalah adanya pola kerja sama di antara karyawan. Upaya

lain adalah dalam rangka pencapaian standarisasi tenaga Puskesmas sampai

pada level D3 dilakukan pendidikan kelas khusus dan pengiriman pendidikan

S1 dan S2 untuk public health.

Kesejahteraan karyawan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

mendapat perhatian yang disesuaikan dengan kinerja. Melalui keterbukaan

yang dikembangkan maka reward sangat berarti bagi karyawan untuk

meningkatkan motivasi kerjanya.

2.3 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta nomor 58 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan, bahwa Dinas Kesehatan


mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan yang

meliputi :

1. Merumuskan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan

penilaian pelayanan kesehatan dasar termasuk Puskesmas,

pelayanan kesehatan spesialistik, pelayanan kesehatan tradisional,

pelayanan farmasi, makanan dan minuman

2. Merumuskan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

penilaian di bidang kesehatan masyarakat yang meliputi surveilans

epidemiologi, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

maupun penyakit tidak menular, Kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan gizi komunitas .

3. Merumuskan kebijakan untuk merencanakan, mengendalikan dan

menilai kesiapan penduduk untuk menghadapi bencana, komunikasi

dan menggerakan semua potensi masyarakat untuk menanggulangi

bencana, menggerakan satuan tugas kesehatan bencana.


penilaian pelayanan pemasaran sosial dan pengelolaan informasi

kesehatan.

5. Merumuskan kebijakan perencanaan, pengendalian dan

pengembangan SDM Kesehatan dan perencanaan kebutuhan ,

pendayagunaan , penetapan angka kredit jabatan fungsional,

pendidikan ,pelatihan, pengembangan karier, penghargaan dan

pemberian sangsi, membina institusi pendidikan tenaga kesehatan di

provinsi DKI Jakarta.

6. Merumuskan kebijakan perencanaan program kesehatan dan

pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan Dinas Kesehatan


penilaian peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

8. Melaksakan urusan umum , keuangan, kepegawaian, perlengkapan

dan kerumahtangaan .

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas maka

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;


2. Perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan

pelayanan kesehatan klinis;


pelayanan kesehatan masyarakat;


pelayanan kesehatan Gawat Darurat dan Bencana;


Pemasaran Sosial Kesehatan dan Isitem Informasi Kesehatan;


Sumberdaya Manusia Kesehatan;


Sistem Manajemen Mutu Kesehatan;


Sistem Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan;


Jaringan Pelayanan Kesehatan yang berwawasan lingkungan;

10.Pemberian ijin tertentu atau rekomendasi dan evaluasi di bidang

kesehatan;

11.Pemungutan retribusi dibidang kesehatan;

12.Penyelenggaraan akreditasi dan standarisasi pada sarana

pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta;

13.Pemeberian akreditasi jabatan fungsional tenaga kesehatan;

14.Pemberian bantuan penyelenggaraan kesehatan;

15.Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi

masyarakat;

16.Pengelolaan dukungan teknis dan administratif;

17.Pembinaan teknis pelayanan kesehatan suku dinas.

BAB III


GAMBARAN UMUM KONDISI PROVINSI DKI JAKARTA

3.1 KONDISI UMUM DAERAH MASA KINI

3.1.1 ADMINISTRASI DAN GEOGRAFI

Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia, mempunyai luas 661,52

km2, terletak pada 6 ° 12’ Lintang Selatan, 106 ° 48’ Bujur Timur dan 7 m di

atas permukaan laut. Sesuai dengan Keputusan Gubernur nomor 1986/200

tanggal 27 Juli 2000 pembagian wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari

Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan,

Jakarta Timur dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Setiap

Kotamadya atau Kabupaten terdiri atas beberapa Kecamatan dan setiap

Kecamatan terdiri dari beberapa Kelurahan seperti dapat dilihat pada tabel

3.1:

Tabel 3.1

Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan,

Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kotamadya

di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006

No Kab/Kotamadya Luas Kec Kel RW RT

1 Jakarta Pusat 47,90 8 44 371 4.3822 Jakarta Utara 142,20 6 31 385 4.4623 Jakarta Barat 126,15 8 56 556 6.1174 Jakarta Selatan 145,73 10 65 573 6.3635 Jakarta Timur 187,73 10 65 686 7.6686 Kep. Seribu 11,81 2 6 24 119

Jumlah 661,52 44 267 2.595 29.111Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta


3.1.2 KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Jakarta terus mengalami peningkatan. Pada tahun

2000 penduduk Jakarta sebesar 8,3 juta jiwa, dalam kurun waktu lima tahun

jumlah ini meningkat mencapai 9,04 juta jiwa. Namun demikian berdasarkan

data yang dikeluarkan BPS DKI Jakarta, jumlah penduduk DKI Jakarta tahun

2006 mengalami penurunan menjadi 8,9 juta jiwa.

Tabel 3.2Jumlah Penduduk Menurut Kotamadya di DKI Jakarta

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta;

*) Termasuk Kepulauan Seribu

Grafik 3.1Komposisi Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 2006

Jakarta Selatan, 23%

Jakarta Timur, 27%

Kepulauan Seribu, 0% Jakarta Pusat,

10% Jakarta Utara, 16%

Jakarta Barat, 24%

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta


Tabel 3.3Komposisi Penduduk

Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2006

KELOMPOK UMUR (TAHUN)

JUMLAH PENDUDUK LK+PR

Laki-laki Perempuan

< 1 - - - 1 - 4 391.269 369.685 760.954 5 - 9 372.557 338.778 711.335 10 - 14 345.315 313.516 658.831

15 - 19 370.022 414.841 784.863 20 - 24 474.407 538.526 1.012.933 25 - 29 509.407 524.597 1.034.004 30 - 34 449.077 443.455 892.532 35 - 39 395.128 385.114 780.242 40 - 44 318.036 299.248 617.284 45 - 49 245.515 248.786 494.301 50 - 54 217.825 213.025 430.850 55 - 59 141.852 135.777 277.629 60 - 64 108.283 108.232 216.515 65 - 69 73.344 65.914 139.258 70 - 74 36.624 36.339 72.963 75+ 34.340 42.846 77.186 TOTAL 4.483.001 4.478.679 8.961.680

Grafik 3.2Piramida Penduduk DKI Jakarta Tahun 2006



Meningkatnya status kesehatan masyarakat dapat ditunjukkan oleh

meningkatnya angka harapan hidup. Estimasi angka harapan hidup di DKI

Jakarta meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 1990 sebesar 65,60

menjadi 73,53 pada tahun 2004, UHH laki-laki sebesar 71,58 dan UHH

perempuan sebesar 75,36.

Tabel 3.4 Estimasi Umur Harapan Hidup DKI Jakarta

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta – Estimasi Parameter Demografi

Jika diamati laju pertumbuhan penduduk selama periode 2000-2005 menurut

Kotamadya, ternyata Jakarta Barat menunjukkan pertumbuhan tertinggi dan

Jakarta Pusat menunjukkan pertumbuhan terendah.

Tabel 3.5Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kotamadya

di Provinsi DKI Jakarta


*) Termasuk Kepulauan Seribu

Dengan penduduk sebanyak 8,961 juta jiwa dan luas sekitar 661,52 km2,

maka kepadatan penduduk Jakarta pada tahun 2006 mencapai sekitar 13 ribu

jiwa per Km2, berikut ini adalah data kepadatan penduduk DKI Jakarta lima

tahun terakhir yang menunjukkan terjadinya peningkatan pada setiap

tahunnya.


Bila ditinjau kepadatan penduduk menurut wilayah, maka Jakarta Pusat

memiliki kepadatan penduduk terpadat mencapai sekitar 18 ribu jiwa per Km2

diikuti oleh Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, sedangkan kepadatan

penduduk terendah terdapat di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Tabel 3.6Kepadatan Penduduk Menurut Kotamadya

di Provinsi DKI Jakarta


Grafik 2.2: Grafik Kepadatan Penduduk Menurut Kotamadyadi Prov. DKI Jakarta Tahun 2002- 2006



3.1.3 SOSIAL EKONOMI

A. Pendidikan

Persentase penduduk usia diatas 10 tahun yang buta huruf mengalami

penurunan. Pada tahun 2001 persentase buta huruf 2,53 % sedangkan pada

tahun 2004 persentase buta huruf 1.56 %. Bila dirinci menurut wilayah maka

persentase buta huruf tertinggi di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Tabel 3.7: Angka Buta Huruf Menurut Kotamadya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2001 dan 2004


Tingkat partisipasi sekolah selama kurun waktu 2001-2004 mengalami

peningkatan. Partisipasi usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 masing-

masing meningkat.

Tabel 3.8: Tingkat Partisipasi Sekolah Anak 2001 dan 2004

Usia Persentase partisipasi sekolah tahun 2001

Persentase partisipasi sekolah tahun 2004

7-12 tahun 98,03 98,4013-15 tahun 88,69 92,6316-18 tahun 66,53 70,36



B. Pendapatan

Pendapatan perkapita penduduk DKI Jakarta terus mengalami peningkatan

selama periode tahun 2001-2005, berikut ini merupakan data lima tahun

terakhir pendapatan per kapita penduduk DKI Jakarta atas dasar harga

berlaku.

Pendapatan perkapita penduduk Jakarta pada tahun 2001 sebesar 31,12 juta

meningkat menjadi 35,17 juta pada tahun 2002 dan 38,90 juta pada tahun

2003, yang kemudian naik kembali menjadi 43,33 juta dan 49,92 juta pada

tahun 2004 dan 2005 berturut-turut.

Tabel 3.9: Pendapatan Perkapita DKI Jakarta

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta*) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara

a .Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio

Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi tiga kelas yaitu 40%

penduduk berpendapatan rendah, 40% pendududuk berpendapatan sedang

dan 20% penduduk berpendapatan tinggi.

Data terakhir BPS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan pendapatan yang

diterima kelompok pendapatan rendah pada tahun 2004 sekitar 20,18%,

sedang pendapatan yang diterima kelompok pendapatan tinggi 45,81%.

Kondisi ini lebih buruk bila dibandingkan kondisi tahun 1990. Ketimpangan

pendapatan penduduk melalui Gini Ratio selama periode 1990-2004

memperlihatkan kesenjangan yang membesar dari 0,305 tahun 1990 menjadi

0,363 tahun 2004. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.


Tabel 3.10: Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio Provinsi DKI Jakarta 1990-2004


b. Pola Pengeluaran

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk

konsumsi makanan masih relatif besar (mendekati 50%) dari total

pengeluaran rumah tangga. Pada tahun 2004 pola pengeluaran perkapita

masyarakat DKI Jakarta adalah 40,01% untuk makanan dan 59,99% untuk

non makanan. Data terakhir pada tahun 2002 menunjukkan konsumsi kalori

perkapita sehari penduduk DKI Jakarta sebesar 1.987 gram, masih di bawah

standart sebesar 2.000 gram, dan konsumsi protein perkapita sehari sebesar

59 gram, sudah lebih besar dari standart sebesar 45 gram.

Tabel 3.11: Distribusi Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan



c. Kemiskinan

Jumlah Rumah tangga miskin pada periode 2002-2005 mengalami

peningkatan dari 83 ribu jiwa pada tahun 2002 menjadi 150 ribu jiwa pada

tahun 1995, demikian pula dengan banyaknya anggota rumah-tangga miskin

meningkat dari 291 ribu jiwa pada tahun 2006.

Tabel 3.12: Jumlah Rumah Tangga Miskin

dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga

Kotamadya2005

KK Prasejahtera

Anggota Rumah Tangga

Jakarta Pusat 21.968 89.514Jakarta Utara 48.254 205.959Jakarta Barat 29.328 122.714Jakarta Selatan 11.162 48.169Jakarta Timur 38.738 163.021Kepulauan Seribu 1.042 3.835Jumlah/Total 150.492 633.212Jumlah/Total 2004 91.468 370.898Jumlah/Total 2003 80.961 314.702Jumlah/Total 2002 83.049 291.324Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta

3.1.4 KONDISI KESEHATAN

A. UMUR HARAPAN HIDUP

Meningkatnya status kesehatan masyarakat dapat ditunjukkan oleh

meningkatnya angka harapan hidup. Estimasi angka harapan hidup di DKI

Jakarta setiap tahunnya meningkat, pada tahun 1990 angka harapan hidup

(AHH) penduduk DKI Jakarta mencapai usia 65 tahun, angka ini meningkat

menjadi 72 tahun pada tahun 2001 dan meningkat lagi menjadi usia 74 tahun

pada tahun 2005. Diamati menurut jenis kelamin, terlihat bahwa AHH pada

perempuan selalu lebih tinggi disbanding AHH laki-laki dari tahun ke tahun.

Data terakhir pada tahun 2005, AHH perempuan mencapai usia 76 tahun

sedangkan AHH laki-laki hanya hingga usia 71 tahun.


Grafik 3.4: Estimasi Umur Harapan Hidup DKI Jakarta


B. MORTALITAS

a. Angka Kematian Bayi per-1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi di DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus mengalami

penurunan. Data terakhir BPS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan estimasi

kematian bayi per-1.000 kelahiran pada tahun 2006 sebesar 13,70. Hal ini

menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

telah mengalami kemajuan yang cukup berarti diiringi dengan meningkatnya

kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Berikut grafik estimasi kematian bayi

per-1.000 kelahiran Provinsi DKI Jakarta dari tahun ketahun.


Grafik 3.5: Estimasi Kematian Bayi per-1.000 Kelahiran


Berdasarkan tabel Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2006, angka

kematian bayi per-1000 kelahiran hidup (yang dilaporkan) sebesar 1,2

dengan jumlah bayi meninggal sebanyak 176 bayi dari jumlah kelahiran bayi

sebanyak 148.393.

b. Angka Kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup

Untuk kelompok balita, data dari tahun 1990 hingga 2006 menunjukkan tren

yang sama dengan angka kematian bayi. Data terakhir BPS Provinsi DKI

Jakarta menunjukkan estimasi kematian balita per 1.000 kelahiran dalam

kurun waktu 1990-2004 mengalami penurunan, yakni 24,30 pada tahun 2001

menjadi 19,78 pada tahun 2004.


Grafik 3.6 : Estimasi Kematian Balita per-1.000 Kelahiran DKI Jakarta


*) tahun 1995: tidak ada data

Data Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006 menunjukkan, jumlah

balita yang meninggal di lima wilayah provinsi DKI Jakarta (yang dilaporkan)

sebanyak 108 balita dari jumlah balita yang ada sebanyak 810.728 balita.

Dengan demikian angka kematian balita per-1000 kelahiran pada tahun 2006

sebesar 0,7.


Tabel 3.13: Jumlah Kelahiran Dan Kematian Bayi Dan BalitaMenurut Kotamadya

Sumber: Profil Kesehatan Kotamadya Tahun 2006

Grafik 3.7: Jumlah Kematian Bayi dan Balita Prov. DKI Jakarta tahun 2006


Keterangan: Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum bisa

menggambarkan AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi.


C. MORBIDITAS

a. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+

Jumlah penderita TB Paru (klinis) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2006 sebesar

45.445 kasus dimana 11.062 diantaranya adalah penderita TB Paru Positif,

dari angka tersebut 12.182 penderita dinyatakan sembuh. Jakarta Timur

merupakan penyumbang angka terbanyak yakni sebesar 22.798 kasus klinis,

namun demikian jumlah penderita TB Paru berstatus positif di wilayah ini

hanya sebesar 2.030 kasus, menduduki peringkat ketiga setelah Jakarta

Utara dan Jakarta Selatan. Penderita TB Paru Positif terbanyak terdapat di

wilayah Jakarta Utara sebesar 4.593 kasus, diikuti oleh Jakarta Selatan

sebesar 2.252 kasus. Jumlah penderita TB Paru terendah yang terdata pada

Profil Kesehatan 2006 terdapat di Kabupaten Adm. Kep. Seribu yakni 110

penderita klinis dengan 21 penderita TB Paru berstatus positif.

Grafik 3.8: Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006


b.Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per-100.000

Penduduk

Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah provinsi DKI

Jakarta sebanyak 59.429 kasus, dengan demikian Angka Kesakitan DBD per-


100.000 penduduk di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2006 sebesar 663,15.

Dari data tersebut diatas diketahui jumlah penderita terbanyak berada di

wilayah Jakarta Selatan dengan 20.192 kasus diikuti oleh Jakarta Utara

sebanyak 18.321 kasus.

Grafik 3.9 : Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006

Grafik 3.10: Persentase Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD)Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006


c. Angka Kesakitan Malaria per-1.000 Penduduk

Berdasarkan data Profil Kesehatan yang berhasil dikumpulkan, total jumlah

penderita malaria tahun 2006 di Provinsi DKI Jakarta sebesar 689 penderita,

552 diantaranya positif. Dengan demikan angka kesakitan Malaria per-1.000

penduduk di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,08.


Dari wilayah yang ada, hanya dua wilayah yang melaporkan datanya secara

lengkap, yakni Jakarta Pusat dengan 434 kasus positif dari 482 kasus klinis

serta Jakarta Selatan dengan 74 kasus positif dari 138 kasus klinis. Jakarta

Utara hanya melaporkan jumlah penderita dengan status klinis sebanyak 69,

dan Jakarta Barat hanya melaporkan penderita dengan status positifnya

sebanyak 43.

Grafik3.11: Angka Kesakitan MalariaProvinsi DKI Jakarta tahun 2005



D.. STATUS GIZI

a. Persentase Balita dengan Gizi Buruk

Dalam rangka menanggulangi masalah gizi buruk dan gizi kurang pada balita

dilakukan berbagai upaya melalui pemantauan pertumbuhan balita,

identifikasi maupun intervensi yang dilaksanakan oleh puskesmas.

Salah satu upaya perbaikan gizi masyarakat adalah pemantauan status gizi

balita. Dengan melihat perkembangan status gizi balita, dapat diketahui

perkembangan dan pertumbuhan anak, sehingga dapat diketahui bila ada

kelainan pada balita. Kegiatan pemantauan perkembangan status gizi balita

dilaksanakan melalui penimbangan setiap bulan pada balita di posyandu.

Persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2006 menurun dibandingkan

tahun sebelumnya yang sempat meningkat. Data yang didapat dari wilayah di

provinsi DKI Jakarta menunjukkan dari sekitar 371.112 balita yang ditimbang,

sebanyak 4.954 balita berada dibawah garis merah (BGM) dengan kata lain

menderita gizi buruk. Dengan angka tersebut diatas, persentase balita

dengan gizi buruk pada tahun 2006 sebesar 1,33%.

Grafik 3.12

: Persentase Balita dengan Gizi Buruk Provinsi DKI Jakarta



Grafik 3.13: Persentase Balita dengan Gizi Buruk

Provinsi DKI Jakarta Tahun 1999 – 2006

Sumber: Profil Kesehatan Kotamadya Tahun 1999 - 2006

Dari hasil penimbangan balita di posyandu tahun 2006 menunjukkan total

persentase balita dengan status gizi buruk atau dibawah garis merah (BGM)

di DKI Jakarta sebesar 1,33% sedangkan total persentase balita dengan gizi

kurang atau dibawah garis titik (BGT) sebesar 0,83%. Persentase balita

dengan gizi buruk tertinggi ada wilayah Jakarta Pusat (2,62%) dan terendah

di wilayah Jakarta Utara (0,68%). Berdasarkan data profil kesehatan 2006

tersebut diatas maka persentase balita di bawah garis merah (BGM) di Prov.

DKI Jakarta telah mememenuhi target nasional yaitu dibawah 8%.

Tabel3.14: Persentase Balita dengan Gizi Buruk (BGM)dan Gizi Kurang (BGT) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006



E. KEADAAN LINGKUNGAN

a. Persentase Rumah Sehat

Rumah yang nyaman adalah rumah yang relatif luas sehingga penghuninya

tidak merasa berdesakan, semakin luas rumah yang dihuni maka semakin

luas ruang gerak penghuninya. Luas lantai bangunan tempat tinggal menjadi

salah satu indikator perumahan sehat.

Hasil pemantauan petugas kesehatan lingkungan pada tahun 2006,

menunjukkan di Jakarta Pusat dari 4.400 rumah yang diperiksa hanya 1.552

rumah atau sekitar 35% yang memenuhi syarat kesehatan, di Jakarta Barat

dari 15.191 rumah yang diperiksa hanya 7.110 rumah atau sekitar 46% yang

memenuhi syarat kesehatan sedangkan di Jakarta Timur dari 148.875 rumah

yang diperiksa terdapat 145.060 rumah atau sekitar 97% memenuhi syarat

kesehatan. Selain ketiga wilayah tersebut diatas, tidak terdapat data yang

lengkap, berikut tabel persentase rumah sehat:

Tabel3.15: Persentase Rumah SehatProvinsi DKI Jakarta Tahun 2006



b. Persentase Tempat-tempat Umum Sehat

Di Provinsi DKI Jakarta ada beberapa tempat-tempat umum yang dipantau

kesehatannya antara lain:

1. Hotel

Dari sejumlah hotel yang ada di DKI Jakarta, telah diperiksa sebanyak

110 hotel. Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 76 atau sekitar

69% hotel masuk kedalam kategori sehat, melebihi target nasional

sebesar 45%.

2. Restoran atau Rumah Makan

Dari 729 restoran atau rumah makan yang diperiksa terdapat 444 atau

sekitar 61% rumah makan yang tergolong sehat, melebihi target

nasional sebesar 45%.

3. Pasar

Dari hasil pemeriksaan 75 pasar di DKI Jakarta diketahui hanya

terdapat 17 pasar atau sekitar 23% yang dinyatakan sehat. Data

tersebut dihimpun dari lima wilayah DKI Jakarta kecuali Jakarta

Selatan (tidak melaporkan datanya).

4. Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) lainnya

Dari 217 tempat umum dan pengelolaan makanan (TUPM) lainnya

yang diperiksa, terdapat 187 atau sekitar 86% TUPM lainnya yang

dinyatakan sehat di DKI Jakarta.

Tabel3.16: Persentase Tempat-tempat Umum SehatProvinsi DKI Jakarta Tahun 2006



F. PERILAKU HIDUP MASYARAKAT

a.Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS

Salah satu indikator keberhasilan upaya kesehatan adalah dengan melihat

apakah masyarakat telah melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. PHBS

dapat dinilai dengan berapa banyak kelurahan yang masyarakatnya

melaksanakan PHBS, berapa banyak masyarakat mendirikan Posyandu

Purnama, berapa banyak sekolah yang bebas Napza, berapa banyak

masyarakat tidak merokok, berapa banyak masyarakat memanfaatkan sarana

kesehatan dan berapa banyak masyarakat terlindung asuransi kesehatan.

Data Profil Kesehatan tahun 2006 menunjukkan dari 72.931 rumah tangga

yang dipantau terdapat 11.539 atau sekitar 16% rumah tangga yang

berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dari lima wilayah dan satu

kabupaten administrasi di wilayah DKI Jakarta, hanya empat wilayah yang

melaporkan datanya (Jakarta Utara dan Kep. Seribu tidak ada data).

Tabel3.17: Persentase Rumah Tangga Ber-PHBSProvinsi DKI Jakarta Tahun 2006



b.Persentase Posyandu Purnama & Mandiri

Jenis UKBM (Usaha Kesehatan Bersumber Masyarakat) yang paling

memasyarakat adalah posyandu dengan kegiatan 5 program prioritasnya

yaitu perbaikan gizi, Imunisasi, penanganan diare, KM dan KB. Pelaksanaan

kegiatan posyandu dilaksanakan 1 kali dalam sebulan dengan sistem 5 meja

dengan 4 meja dikelola oleh kader dan 1 meja (meja kelima) merupakan

pelayanan kesehatan yang ditangani oleh perugas puskesmas atau tenaga

kesehatan.

Jumlah posyandu aktif yang ada di lima wilayah Kota administrasi dan satu

Kabupaten Administrasi di DKI Jakarta pada tahun 2006 seluruhnya 3.958

posyandu. Posyandu tersebut dibagi menjadi 4 strata yang masing-masing

berjumlah; Posyandu Pratama 504 (12,73%), Posyandu Madya 1.851

(46,77%), Posyandu Purnama 1.185 (29,94) serta Posyandu Mandiri 418

(10,56%). Jumlah persentase posyandu purnama dan posyandu mandiri

sebesar 40,50%, melebihi target nasional sebesar 25%.

Grafik 3.14:

Persentase Posyandu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006



G. AKSES & MUTU PELAYANAN KESEHATAN

a. Persentase Penduduk Memanfaatkan Puskesmas

Penduduk Jakarta pada tahun 2006 berjumlah 8.961.680 jiwa (BPS Prov. DKI

Jakarta). Jumlah kunjungan puskesmas di DKI Jakarta pada tahun 2006

sebanyak 6.157.512 kunjungan, terdiri dari 97.116 kunjungan rawat inap dan

6.060.396 kunjungan rawat jalan. Dengan demikian persentase penduduk

memanfaatkan puskesmas di Prov. DKI Jakarta tahun 2006 sebesar 68,71%

lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni 84,69%.

Wilayah dengan jumlah kunjungan puskesmas terbanyak ada di wilayah

Jakarta Selatan sebesar 1.795.080 kunjungan dan terendah di wilayah Kep.

Seribu sebesar 3.610 kunjungan diikuti wilayah Jakarta Pusat sebesar

701.941 kunjungan.

Tabel 3.19: Persentase Penduduk Memanfaatkan Puskesmas




Grafik 3.15: Jumlah Kunjungan PuskesmasProvinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2006

Sumber: Profil Kesehatan Kotamadya Tahun 1999 - 2006

*) tahun 2002 & 2003: jakarta timur tidak melaporkan datanya

b. Persentase Penduduk Memanfaatkan Rumah Sakit

Jumlah kunjungan rumah sakit di DKI Jakarta pada tahun 2006 sebanyak

5.522.963 kunjungan, terdiri dari 439.693 kunjungan rawat inap dan

5.083.270 kunjungan rawat jalan. Dengan demikian persentase penduduk

memanfaatkan RS di Prov. DKI Jakarta tahun 2006 sebesar 52,35%.

Wilayah dengan jumlah kunjungan rumah sakit terbanyak ada di wilayah

Jakarta Selatan sebesar 1.767.179 kunjungan dan terendah di wilayah

Jakarta Barat sebesar 831.627 kunjungan. Jakarta Timur dan Kep. Seribu

tidak melaporkan datanya.


Tabel 3.19: Persentase Penduduk Memanfaatkan Rumah SakitProvinsi DKI Jakarta Tahun 2006


Grafik3.16: Jumlah Kunjungan Rumah SakitProvinsi DKI Jakarta Tahun 2006



H. PELAYANAN KESEHATAN

a.Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

Total jumlah persalinan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2006 sebanyak

192.479 persalinan. 170.593 persalinan diantaranya dilakukan oleh tenaga

kesehatan, dengan demikian persentase persalinan oleh tenaga kesehatan di

DKI Jakarta sebesar 88,63% telah melampaui target nasional sebesar 77%.

Persentase tertinggi persalinan oleh tenaga kesehatan ada di wilayah Jakarta

Pusat sebesar 100%, dan terendah ada di wilayah Jakarta Barat sebesar

76,37%.

Grafik 3.17: Persentase Persalinan Oleh Tenaga KesehatanProvinsi DKI Jakarta Tahun 2006



b. Persentase Desa yang mencapai “Universal Child Immunization”

(UCI)

Persentase kelurahan yang mencapai “Universal Child Immunization” (UCI) di

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2006 sebesar 70%, lebih besar dari tahun

sebelumnya yang hanya mencapai 64%. Persentase tersebut belum

mencapai target nasional sebesar 86%.

Persentase tertinggi Desa yang mencapai UCI ada di wilayah Jakarta Selatan

sebesar 96,92%, dan terendah ada di wilayah Jakarta Utara sebesar 38,71%.

Kab. Kepulauan Seribu tidak melaporkan datanya.

Tabel 3.20: Persentase Desa yang mencapai “Universal Child Immunization” (UCI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006


c. Persentase Desa Terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang

Ditangani Kurang Dari 24 Jam

Dari empat wilayah yang melaporkan datanya, persentase desa yang terkena

Kejadian Luar Biasa (KLB) dan ditangani kurang dari 24 jam seluruhnya

sebesar 100%. Jumlah kelurahan yang terkena KLB pada masing-masing

wilayah diantaranya Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sebanyak 4 desa,

Jakarta Barat dan Jakarta Timur sebanyak 3 Desa. Jakarta Utara menurut

laporan tidak terdapat KLB sedangkan Kep. Seribu tidak melaporkan datanya.

d. Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Fe

Total jumlah ibu hamil yang berhasil terdata di seluruh wilayah DKI Jakarta

sebanyak 400.131 bumil. Jumlah ibu hamil yang mendapat tablet Fe1


sebanyak 144.984 bumil atau sekitar 36%, sedangkan ibu hamil yang

mendapatkan tablet Fe3 sebanyak 141.194 bumil atau sekitar 35%.

Kabupaten Administrasi Kep. Seribu tidak melaporkan datanya.

Tabel 3.21: Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Tablet FeProvinsi DKI Jakarta Tahun 2006


d.Persentase Bayi Yang Mendapat Asi Eksklusif

Jumlah bayi yang mendapat ASI eksklusif di DKI Jakarta pada tahun 2006

sebanyak 90.463 bayi atau sekitar 36% dari 252.146 bayi yang ada. Angka ini

belum mencapai target nasional sebesar 40%.

Tabel 3.22: Persentase Bayi Yang Mendapat Asi EksklusifProvinsi DKI Jakarta Tahun 2006


I .SUMBER DAYA KESEHATAN


Pada tahun 2006 total tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh unit kerja

Provinsi DKI Jakarta dan terdata pada Profil Kesehatan 2006 sebanyak

19.336 tenaga kesehatan.

Seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini, persebaran tenaga kesehatan

terdapat di Puskesmas, Rumah Sakit, Institusi Diklat, Sarana Kesehatan

lainnya serta di Dinas Kesehatan. Sedangkan Tenaga Kesehatannya sendiri

meliputi Tenaga Medis, Perawat dan Bidan, Gizi, Teknisi Medis, dan Kesmas.

Tabel 3.23: Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja


Sumber: Profil Kesehatan Kotamadya Tahun 2006, Pendataan Puskesmas Tahun 2006


Grafik 3.18 : Persentase Persebaran Tenaga KesehatanMenurut Unit Kerja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006

Grafik 3.19: Persentase Persebaran Tenaga KesehatanMenurut Jenis Tenaga KesehatanProvinsi DKI Jakarta Tahun 2006

Keterangan:Medis : Dokter, Dokter Gigi, Dr/Drg SpesialisPerawat & bidan : termasuk lulusan DIII dan S1Farmasi : Apoteker, Asisten ApotekerGizi : Lulusan DI, DIII Gizi (SPAG dan AKZI) dan DIVTeknisi Medis : Analis, TEM dan Penata Rontgen, Penata Anestesi,

FisioterapiSanitasi : Lulusan SPPH, APK, dan DIII Kesehatan LingkunganKesmas : SKM, MPH, dll


a.Rasio Dokter Ahli dan Rumah Sakit

Dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

kesehatan serta makin bervariasinya jenis penyakit maka kebutuhan akan

dokter spesialis juga meningkat. Standar kebutuhan tenaga ahli minimal

rumah sakit kelas A 15 orang, kelas B (pendidikan) 5 orang, kelas B (non

pendidikan) 1-3 orang, kelas C 1 orang dan kelas D tidak memerlukan tenaga

ahli.

Jumlah Rumah Sakit di Jakarta 109 buah dengan jumlah dokter spesialis

4.404 orang sehingga rasio Dokter ahli dan Rumah Sakit sebesar 40,40.

b.Rasio Dokter dan Puskesmas

Seluruh Puskesmas di Jakarta telah mempunyai Dokter. Sampai dengan

tahun 2005 jumlah puskesmas di Jakarta sebanyak 337 puskesmas dan

jumlah tenaga dokter Puskesmas 884 orang meliputi dokter spesialis 48,

dokter umum 350 dan dokter gigi 486. Rasio dokter dan puskesmas 2,62

meningkat dibandingkan lima tahun yang lalu pada tahun 2000 dengan rasio

1,80, sedangkan rasio nasional 1,13.

Rasio Dokter-Puskesmas di masing-masing wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.10: Rasio Dokter-Puskesmas


NO. KOTAMADYA / KAB DOKTER PUSKESMAS RASIO

1 JAKARTA PUSAT 145 41 3,53

2 JAKARTA UTARA 118 48 2,45

3 JAKARTA BARAT 164 74 2,22

4 JAKARTA SELATAN 247 80 3,08

5 JAKARTA TIMUR 207 88 2,35

6 KEP SERIBU 3 6 0,50

RATA-RATA JAKARTA 884 337 2,62



C Rasio Dokter Puskesmas /100.000 penduduk

Gambaran mengenai kecukupan tenaga dokter Puskesmas dapat dilihat dari

jumlah dokter /100.000 penduduk. Rasio dokter /100.000 penduduk di Jakarta

tahun 2005 sekitar 9,78 naik dibandingkan tahun 2000 sebesar 7,07.

Sedangkan angka rasio nasional sebesar 10,73.

Tabel 3.24: Rasio Dokter per-100.000 penduduk tahun 2005

NO. KOTAMADYA / KAB DOKTER PENDUDUKDokter /100.000 pddk

1 JAKARTA PUSAT 145 861.531 16,83

2 JAKARTA UTARA 118 1.446.728 8,16

3 JAKARTA BARAT 164 2.322.232 7,06

4 JAKARTA SELATAN 247 1.995.214 12,38

5 JAKARTA TIMUR 207 2.393.788 8,65

6 KEP SERIBU 3 22.112 13,57

RATA-RATA JAKARTA 884 9.041.605 9,78


J . ANGGARAN KESEHATAN

Anggaran Kesehatan bersumber APBD di Provinsi DKI Jakarta masih belum optimal karena anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Kesehatan sebagian besar diperuntukan bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu .Sementara anggaran bersumber APBN juga cenderung menurun dari tahun ketahun.

Tabel : 3.25Anggaran Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2006-2007

No Sumber Tahun


Anggaran 2005 2006 2007

1

2

APBD

- Dinas Kes

- Jajaran Kes.

APBN

192.132.675.000

754.809.295.550

6.163.893.000

297.637.232.178

817.827.044.337

30.097.528.000

352.106.467.708

1.145.178.778.258

16.240.502.000

Total 953.105.863.550 1.145.561.804.515 1.513.525.747.966

3.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Kualitas Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin dan kurang mampu

belum optimal;

Kurang optimalnya sistem manajemen dan regulasi kesehatan;

Masih tingginya insiden / prevalens penyakit menular yang berpotensi

menjadi kejadian luar biasa;

Masih rendahnya kesadaran untuk hidup masyarakat dalam

lingkungan yang sehat;

Masih rendahnya pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan;

Belum optimalnya pedataan kesehatan yang cepat, akurat dan valid

yang berakibat terlambatnya penetapan kebijakan dan intervensi;

Masih rendahnya alokasi pembiayaan kesehatan;

Belum sesuainya standar kompetensi dan komitmen SDM Kesehatan;

Belum semua kelurahan memiliki Puskesmas.

Belum diberlakukannya kebijakan tentang PSO bidang kesehatan

Sumber anggaran sektor kesehatan yang belum mencukupi

Pembiayaan pelayanan kesehatan gakin belum memadai

Ketersediaan aset berupa lahan / tanah untuk pengembangan

bangunan sarana kesehatan yang terbatas

Kebijakan tatalaksana keuangan daerah yang selalu berubah

Belum adanya penyeragaman pola tarif di RSD

Kebijakan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan belum ditetapkan

Sinkronisasi perencanaan anggaran belum maksimal

Ketersediaan tenaga kesehatan yang profesional masih kurang


Penetapan program urusan kesehatan di tk.prov kurang optimal

Ketersediaan sanpras kesehatan tk.Puskesmas kelurahan belum

optimal.

Implementasi program yang bersipat promotif dan preventif masih

lemah

Pemasaran pelayanan PPK di Tk.Kel. dan Kec. Belum optimal

Pengaturan terhadap srana pelayanan kesehatan swasta/asing belum

baik

Implementasi Binwasdal yang optimal

Jejaring komunikasi kesehatan diantara instansi pemberi layanan

kesehatan belum optimal

Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi

Peningkatan kompetensi kesehatan masih kurang

Implementasi sistem reward danpunishment belum berjalan

Jumlah SDM kesehatan masih kurang

Penempatan tenaga kesehatan belum sesuai kompetensi

Kemitraan bidang kesehatan belum optimal

Kajian masalah kesehatan masih kurang


BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DINAS KESEHATAN DKI JAKARTA

Visi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam mengemban

amanah Pembangunan Kesehatan DKI Jakarta Tahun 2007 – 2012 yang

digagaskan adalah :

“ Jakarta Sehat Untuk Semua “

Penjelasan atas Visi adalah :

Visi Dinas Kesehatan Provinsi DKI jakarta Tahun 2007 – 2012

mengacu pada Visi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 –

2012 yaitu Jakarta yang Nyaman dan Sejahtera Untuk Semua.

Jakarta sebagai Ibukota Negara dihuni oleh masyarakat yang sangat

beragam, baik dari segi etnis, agama, pendidikan, sosial budaya, sosial

ekonomi dan lain sebagainya.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya harus

mampu menyelenggarakan Pembangunan Kesehatan yang ditujukan kepada

masyarakat ibukota yang beragam tersebut.

Pelayanan Kesehatan di ibukota harus dapat dinikmati oleh semua

lapisan masyarakat di Jakarta, terutama untuk masyarakat miskin yang

sangat rentan kesehatannya.

Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

DKI Jakarta kepada semua masyarakat DKI jakarta haruslah merupakan

Pelayanan Prima, yang berarti harus bermutu, efisien, cepat transparan,

mudah diakses, murah, ramah dan berkepastian hukum.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya dalam

menyelenggarakan Pembangunan Kesehatan harus berpihak kepada kepada

rakyat Jakarta. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi

setiap rakyat ibukota adalah salah-satu hak azasi manusia tanpa perbedaan.


Jakarta Sehat untuk Semua mempunyai arti :

Dihuni oleh penduduk yang memiliki kesadaran dan kemandirian untuk

hidup sehat;

1. Dihuni oleh penduduk yang memiliki kesadaran dan kemandirian untuk

hidup sehat;

2. Mempunyai akses pelayanan perorangan dan masyarakat.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin;

4. Terkendalinya penyakit menular;

5. Terkendalinya penyakit degeneratif;

6. Gizi yang seimbang;

7. Meningkatnya kualitas dan respontime pelayanan kesehatan Gawat

Darurat & Bencana;

8. Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap lingkungan yang bersih

dan terkendalinya pencemaran lingkungan.

4.2 MISI DINAS KESEHATAN DKI JAKARTA

Dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Misi yang

digagaskan adalah :

1. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan dengan kaidah-kaidah

“Good Governance”;

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan, kesehatan

masyarakat dan kegawatdruratan kesehatan dengan prinsip pelayanan

kesehatan prima

3. Menyelenggarakan Peningkatan Manajemen Kesehatan;

4. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;

5. Meningkatkan Kerjasama lintas sektor dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan dengan kaidah-

kaidah “Good Governace” bermakna :


Kaidah-kaidah “Good Governance” dijalankan berdasarkan 10 prinsip

yakni :

a. Partisipasi masyarakat;

b. Tegaknya Supremasi Hukum;

c. Transparansi;

d. Kesetaraan;

e. Daya Tanggap kepada Stakeholders;

f. Berorientasi pada Visi;

g. Akuntabilitas;

h. Pengawasan;

i. Efektivitas & Efisiensi;

j. Profesionalisme

Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi Misi ini melalui

peningkatan kinerja tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan, sistem

dan institusi kesehatan, Misi ini akan menjamin efektivitas program dan

kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

beserta jajarannya.

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan, kesehatan

masyarakat dan kegawatdaruratan kesehatan dengan prinsip

pelayanan kesehatan prima, mempunyai makna :

Pelayanan Prima adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

dengan mengutamakan norma pelayanan yakni : bermutu, murah,

mudah, cepat, transparan, efisien, ramah dan berkepastian

hukum.Pelayanan prima dilaksanakan untuk semua jenis pelayanan

kesehatan termasuk pelayanan kesehatan perorangan,pelayanan

kesehatan masyarakat dan kegawatdaruratan kesehatan.

3. Menyelenggarakan Peningkatan Manajemen Kesehatan bermakna

bahwa:

“Core Bussines” Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, adalah

Kesehatan Perorangan, kesehatan masyarakat dan kegawatdaruratan

dan bencana. Untuk menunjang “Core Bussines” tersebut diperlukan

Manajemen Kesehatan yang terdiri dari Manajemen Pembiayaan

Kesehatan, Perencanaan Program Kesehatan, Evaluasi Program


Kesehatan, SDM Kesehatan, Teknologi dan Informasi Kesehatan,

Pemasaran Sosial Program Kesehatan dan lain sebagainya.

4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan

bermakna bahwa :

Dalam menyelenggarakan Pembangunan Kesehatan tidak dapat

dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri tapi harus didukung oleh

masyarakat Jakarta. Untuk itu perlu : (1) peningkatan pengetahuan

masyarakat tentang kesehatan sehingga masyarakat memiliki

kesadaran yang tinggi bahwa kesehatan adalah tanggung jawab

masing-masing individu. (2) peningkatan kapabilitas pemimpin informal

pada komunitas / organisasi masyarakat; (3) regulasi mikro yang

menguntungkan kesehatan individu pada setiap organisasi; (4) regulasi

sektor kesehatan; (5) regulasi sektor lain yang melindungi kesehatan.

5. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor dalam penyelenggaraan

Pembangunan Kesehatan.

Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan tidak dapat

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI beserta jajarannya

semata-mata karena masalah pada Pembangunan Kesehatan sangat

luas dan komprehensif ,diperlukan peran sektor-sektor lain seperti

Sektor Pendidikan, Sosial, Tenaga Kerja, Kebersihan, Pamong serta

sektor-sektor lainnya.

Untuk itu perlu ditingkatkannya kerjasama dengan sektor-sektor

tersebut mulai dari tingkat pembuat kebijakan, pengawasan maupun

pelaksanaan dilapangan dalam rangka penyelenggaraan

pembangunan kesehatan.


4.3 BUDAYA KERJA DAN NILAI ORGANISASI

Guna mewujudkan Visi “Jakarta Sehat untuk semua” dan misi yang

ditetapkan ,maka Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menjunjung

Budaya kerja dan nilai organisasi, yaitu :

1 Transparansi dalam sistem manajemen

Berbagai proses manajemen dilakukan secara transparan, disamping

menghindar dari berbagai penyimpangan , keterbukaan akan

mendorong manajemen tetap terkendali dan memiliki kinerja yang

baik.

2 Komunikasi/keterbukaan disetiap level

Komunikasi dilakukan secara vertikal, horizontal bahkan diagonal

pada setiap level. Komunikasi yang lancar disetiap level akan

mendorong terciptanya upaya saling mengendalikan , mengawasi dan

mengoeksi, membantu dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang

telah ditetapkan.

3 Profesionalisme

Seluruh jajaran Dinas Kesehatan dituntut untuk profesional, sesuai

dengan tegas dan wewenang yang dibebankan kepadanya.

Profesionalisme juga menyangkut empati dalam memberikan

pelayanan yang meliputi keramahan, kesopanan dan kepekaan akan

kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

4 Partisipasi disetiap level

Seluruh jajaran Dinas Kesehatan berpartisipasi tanpa kecuali dalam

upaya mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang dibebankan kepadanya secara profesional.

5 Pemerataan berfokus pada pelanggan

Seluruh jajaran Kesehatan memberikan focus yang besar terhadap

pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai

pelanggan.Komitmen memberlakukan masyarakat sebagai pelanggan

adalah dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga masyarakat

berubah menjadi pelanggan setia ketika memerlukan pelayanan

kesehatan.

6 Karyawan merupakan asset


Karyawan merupakan unsur dalam memberikan pelayanan

kesehatan.Oleh karena itu manajemen internal memberikan perhatian

kepada berbagai aspek yang berkaitan dengan karyawan.

Nilai-nilai yang dianut oleh Organisasi Dinas Kesehatan adalah perduli

kepada masalah kesehatan masyarakat , pelayanan kesehatan individu

dan kejadian gawat darurat dan bencana, ramah lingkungan yang

dilakukan oleh SDM kesehatan yang profesional dan ramah, dilaksanakan

secara terintregasi secara lintas program dan lintas sektor, melalui

program kesehatan yang komprihensif dan bermutu, berasaskan keadilan,

arif dengan skala prioritas.

4.4 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas kesehatan provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta menyelenggarakan pembangunan kesehatan

yang bertujuan :

1. Terselenggaranyanya peningkatan kinerja aparatur, sistem,

dan unit kerja kesehatan untuk mewujudkan efektivitas

program dan kegiatan yang dilakukan

2. Meningkatnya kualitas Pelayanan kesehatan perorangan,

masyarakat dan kegawat daruratan sesuai prinsip-prinsip

pelayanan prima

3. Pengembangan manajemen sehingga dapat meningkatkan

kinerja organisasi secara keseluruhan dan dapat

diselenggarakan dengan akurat, tapat waktu, efektiv , efisiensi,

mudah, murah dan transparan

4. Meningkatnya kebersamaan antara pemerintah daerah,

masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka

menyelesaikan masalah kesehatan menjawab tantangan masa

depan dan memanfatkan potensi dan peluang yang dimilki,

5. Meningkatnya upaya pembangunan kesehatan dengan

ditunjang oleh lintas sektor terkait di setiap jenjang


4.5 ANALISIS SWOT

A. Identifikasi SWOT

Identifikasi SWOT menggambarkan secara internal kekuatan

(strenghts) dan kelemahan (weaknesses) seluruh jajaran Dinas

Kesehatan Propinsi DKI Jakarta dalam menangani bidang kesehatan di

Propinsi DKI Jakarta. Secara eksternal, identifikasi juga menggambarkan

peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Identifikasi SWOT di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi DKI

Jakarta, dapat dilihat pada Lampiran .

B. Matriks IFE ( Internal Faktor Evaluation Matrix ).

Ringkasan dari audit internal strategi manajemen membentuk matriks

IFE, matriks ini merupakan alat formulasi untuk meringkas dan mengevaluasi

kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsi bisnis . kebijakan instuisi

diperlukan untuk mengembangkan matriks ini sehingga penampakan dari

pendekatan keilmuan tidak boleh diinterpretasikan sebagai tehnik yang

sangat sempurna.

Terdapat lima langkah penyusunan matriks IFE yaitu :

1. Susun daftar faktor penentu sukses (Critical Succes Factor) sebagai

identifikasi dari proses audit internal. Kemudian dipilih sepuluh sampai

duapuluh faktor internal termasuk kekuatan dan kelemahan.

2. Berikan bobot antara 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting)

pada masing masing faktor . Bobot faktor diberikan berdasarkan

kepentingan untuk keberhasilan suatu organisasi.

3. Berikan nilai (Rating) antara 1 sampai 4 untuk masing masing faktor

yang menggambarkan :

a. kelemahan utama = 1

b. kelemahan minor = 2

c. kekuatan minor = 3

d. kekuatan utama = 4

4. Kalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan skor bobot masing

masing variabel.


5. Jumlahkan score bobot masing masing variabel.

Nilai yang dicapai dari hasil pembobotan faktor-faktor internal

adalah 2,98 yang kemudian akan merupakan nilai sumbu mendatar.

Secara lengkap table Matriks IFE dapat ilihat pada Lampiran

C. Matriks EFE (External Factor Evaluation Matrix).

Matriks EFE sangat strategis untuk meringkas dan mengevaluasi

ekonomi, sosial, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, pengaturan,

tehnologi dan informasi kompetitif. Terdapat lima langkah dalam

menyusun matriks EFE yaitu :

1. Susun daftar faktor penentu sukses dari proses audit eksternal Susun

sebanyak sepuluh sampai dua puluh faktor termasuk peluang dan

tantangan yang mempengaruhi organisasi.

2. Berikan bobot 0,0 sampai 1,0. Indikasi pembobotan tergantung

kepentingan relatif terhadap keberhasilan suatu organisasi.

3. Berikan nilai antara 1 sampai 4 terhadap masing masing faktor untuk indikasi

efektifitas organisasi dalam merespon hal hal yang strategis :

a. respon sangat baik = 4

b. respon diatas rata rata atau sedang = 3

c. respon sedang = 2

d. respon kurang baik = 1

4. Kalikan masing masing bobot faktor dengan nilai untuk menentukan skor

bobot;

5. Jumlahkan skor bobot masing masing variabel untuk menentukan total

score bobot organisasi.

Nilai yang dicapai dari hasil pembobotan faktor-faktor eksternal

adalah 2,75 yang kemudian akan merupakan nilai sumbu vertikal. Secara

lengkap table Matriks IFE dapat ilihat pada Lampiran .

D. Diagnosa Organisasi (Cell Diagnosa).

Dari hasil IFE = 2,61 dan EFE = 1,86 maka apabila dimasukkan dalam

Matriks Internal External atau disebut juga Cell Diagnosa maka strategi


organisasi Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta berada pada cell V yaitu

strategi Hold and Maintain yang penjabaran strateginya adalah

Pertumbuhan (Peningkatan Out Put), Integrasi Horizontal (Pengembangan

Produk yang sudah ada penetrasi horizontal) dan N0n Profit Strategi

(Pengembangan Internal Manajemen). Cell diagnosa ini dapat dilihat pada

Lampiran .

E. Matriks TOWS.

Dalam tahap penyesuaian (matching) dapat digunakan matriks TOWS

sebagai alat diagnosis (matching tools) untuk menentukan alternatif stategi

dengan melakukan identifikasi adanya suatu peluang atau hambatan dari

faktor eksternal dan melihat faktor internal suatu organisasi berupa kekuatan

dan kelemahan yang dimiliki serta memperhatikan Visi, Misi, dan tujuan

organisasi.

Penyesuaian faktor-faktor penentu sukses eksternal dan internal ini

merupakan salah satu kunci efektif untuk menghasilkan strategi alternatif dan

resultan strategi yang dapat dikelompokkan menjadi empat strategi yaitu:

1. Strategi S – O (SO = Strength – Opportunity)

2. Strategi W – O (WO = Weakness – Opportunity)

3. Strategi S – T (ST = Strength – Threat)

4. Strategi W – T (WT = Weakness – Threat)

yang secara detail matriks TOWS dapat dilihat pada Lampiran .

F. Matriks Penyesuaian Strategi.

Selanjutnya ketiga strategi tersebut diatas yaitu : Pertumbuhan

(Peningkatan Out Put), Integrasi Horizontal (Pengembangan Produk yang

sudah ada penetrasi horizontal) dan N0n Profit Strategi (Pengembangan

Internal Manajemen) dijabarkan dengan memperhatikan faktor-faktor

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.


Hasil tabulasi penyesuain prioritas strategi dapat dilihat pada table

penyesuaian strategi Lampiran .

G. Matriks QPSM.

Tahap pengambilan keputusan dengan menggunakan Quantitative

Strategic Planning Matrix (QSPM) adalah alternatif strategi yang didapat

dari tahap penggabungan, untuk menentukan strategi mana yang menjadi

prioritas.

Cara melakukan perhitugan QSPM adalah sebagai berikut :

1. Buat daftar faktor analisis SWOT diambil dari matriks IFE dan matriks

EFE;

2. Cantumkan bobot pada masing-masing faktor sesuai pada matriks IFE

dan matriks EFE;

3. Dari hasil analisis SWOT dipelajari dan ditulis strategi alternatif;

4. Tentukan nilai Attractiveness Score (AS);

a. Nilai 1 : tidak ada keterkaitan

b. Nilai 2 : mungkin ada keterkaitan

c. Nilai 3 : ada keterkaitan

d. Nilai 4 : sangat terkait

5. Hitung Total Attractiveness Score (TAS) yaitu perkalian antara Bobot

dengan AS (Bobot x AS);

6. Hitung jumlah dari seluruh TAS dan dibandingkan dengan strategi

mana yang nilai TAS totalnya lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa

strategi tersebut lebih attraktif serta dapat mengatasi setiap factor

internal dan eksternal. Selengkapnya dapat bdilihat pada tabel QSPM

di Lampiran .

4.6 POSISI ORGANISASI Menunjukan pada posisi Strukturisi


4.7 STRATEGIAtas dasar analisi Matriks TOWS, maka strategi pencapaian tujuan dan

sasaran meliputi:

1. Penyempurnaan sistem manajemen;

2. Peningkatan Pembiayaan Kesehatan;

3. Pengembangan Promosi dan Informasi Kesehatan;

4. Pengembangan sarana prasarana;

5. Pengembangan dan optimalisasi SDM kesehatan;

6. Pengembangan sistem perencanaan bidang kesehatan sehingga

didapat efisiensi dan optimalisasi pembiayaan kesehatan;


7. Meningkatkan akses layanan kesehatan untuk keluarga miskin melalui

sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan daerah;

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan (Pelayanan kesehatan dan pelayanan

masyarakat dan kegawatdaruratan).

9. Penerapan sistem manajemen mutu di jajaran kesehatan;

10.Pendelegasian kewenangan sebagian kesehatan kepada Camat dan

Lurah dalam menggerakan dan memberdayakan masyarakat dalam

hidup sehat;

11.Pengembangan Kemitraan bidang kesehatan;

Strategi kreatif tersebut harus merupakan gerakan yang dapat

diartikan sebagai perubahan adalah dengan berlangsungnya waktu.

Dalam manajemen perubahan gerakan dapat dibuat relatif terhadap

standar yang ditetapkan. Dalam konteks perubahan performansi

pelayanan dapat dibuat relatif terhadap indikator tujuan jangka panjang

yan telah ditetapkan.Yang dimaksud dengan Tahap performansi adalah

masa untuk mengejar target yang telah ditetapkan oleh masing masing

unit kerja.

Strategi utama tersebut, kemudian dijabarkan dalam 24 substrategi

sebagai berikut :

1. Peningkatan sistem sangsi dan penghargaan;

2. Pendayagunaan SDM;

3. Perencanaan terpadu;

4. Pembiayaan kesehatan;

5. Peningkatan sistem kepemimpinan;

6. Peningkatan Binwasdal (pembinaan, pengewasan dan pengendalian);

7. Pembinaan dan penegakan hokum kesehatan;

8. Peningkatan sistem informasi manajemen;

9. Pengembangan sistem informasi kesehatan;

10.Pengembangan sistem pemasaran social program kesehatan;

11.Peningkatan peran serta masyarakat;

12.Pengembangan kemitraan;


13.Pengembangan kualitas gadar dan bencana;

14.Pengembangan inovasi / manajemen mutu;

15.Pengembangan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;

16.Pengembangan kualitas pelayanan kesehatan klinis (individu);

17.Pengembangan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan;

18.Mapping sarana dan prasarana;

19.Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana;

20.Penambahan sarana an prasarana;

21.Pengembangan penelitian;

22.Pengembangan produk kesehatan;

23.Peningkatan kemandirian organisasi;

24.Perluasan organisasi.

Perwujudan visi dan misi sangat tergantung pada faktor-faktor kunci

keberhasilan. Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan dimaksud adalah

sebagai berikut:

1. Sistem kepemimpinan senior

Kepemimpinan sangat memegang peranan penting dalam upaya

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Komitmen pimpinan

untuk menerapkan budaya kerja dan nilai-nilai, yang meliputi: transparansi

dalam sistem manajemen, komunikasi/keterbukaan pada setiap tingkatan,

profesionalisme, partisipasi total pada setiap tingkatan, pemerataan yang

berfokus pada pelanggan, dan karyawan merupakan aset, menjadi modal

utama dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi seluruh jajaran Dinas

Kesehatan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sistem kepemimpinan senior memegang peranan penting dalam menjaga

keseimbangan fokus dalam pencapaian visi dan misi, yaitu keseimbangan

antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pegawai yang

kesemuanya tercakup dalam stakeholders. Dalam kaitan tersebut, maka

faktor komunikasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, forum-forum

rapat mingguan, Senenan, serta rapat evaluasi midsemester dan forum-

forum lainnya, adalah sarana yang tepat untuk mendorong timbulnya

inovasi-inovasi manajemen dalam upaya mewujudkan visi dan misi.


Sistem kepemimpinan senior, dengan demikian, juga dapat mendorong

organisasi yang learning. Sistem kepemimpinan senior juga memegang

peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

secara efisien dan efektif, melalui konsistensi pelaksanaan peran dimana

Dinas melaksanakan peran regulator dalam area tugas standarisasi,

penyusunan kriteria-kriteria, pengalokasian budget dan pengawasannya,

pengendalian profesionalisme tenaga dan pemberdayaannya serta

pengendaliannya, suku dinas berperan sebagai auditor/pengawasan yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembinaan wilayah, sedangkan

Puskesmas, RSUD dan UPT dalam pelaksanaan operasional dan

didorong untuk mandiri dengan kebijakan swadana dan pelayanan prima.

Disamping itu, juga melalui pengalokasian sumber-sumber daya secara

efisien dan efektif.

2. Ketepatan penjabaran visi dan misi kedalam tujuan strategis serta

sasarannya

Ketepatan penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan strategis serta

sasarannya sesuai dengan kemampuan internal organisasi serta harapan

eksternal organisasi dalam jangka lima tahun mendatang. Oleh karena itu,

penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran perlu didukung

dengan data-data mengenai kekuatan, kelemahan organisasi serta

peluang dan tantangan yang muncul secara eksternal, yang diolah

sedemikian rupa sehingga menghasilkan tujuan dan sasaran yang secara

optimal dapat diwujudkan sesuai dengan kemampuan organsasi serta

sesuai dengan harapan pihak eksternal.

3. Profesionalisme

Secara kelembagaan, profesionalisme berarti bahwa organisasi didisain

sedemikian rupa sehingga secara efisien dan efektif berjalan sesuai

dengan kebutuhan organisasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi,

disertai dengan perangkat-perangkat penilaian kinerja organisasi yang

mengacu kepada tujuan dan sasaran. Profesionalisme juga menyangkut

kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan

sesuai dengan kebutuhan perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam kaitan ini, maka sistem rekruitmen, pengembangan kompetensi,

pengembangan karier, sistem kerja, sistem penilaian kinerja individual,


sistem reward and recognition, dan kesejahteraan, perlu searahkan

dengan tujuan profesionalisme.

4. Fokus pada pelanggan dan core business

Paradigma pelayanan yang berkembang saat ini mengetengahkan

pelanggan sebagai fokus perhatian. Oleh karena itu, organisasi Dinas

Kesehatan harus merupakan organisasi yang customers’ driven, dengan

memperhatikan core business untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Perhatian kepada pelanggan, dalam hal ini, masyarakat DKI Jakarta,

menunjukkan komitmen kuat untuk memberikan pelayanan terbaik.

Komitmen ini menjadi modal bagi keberhasilan upaya perwujudan visi dan

misi Dinas Kesehatan oleh seluruh jajarannya.

5. Sistem pembiayaan

Keberhasilan perwujudan visi dan misi juga sangat ternatung pada sistem

pembiayaan pelayanan kesehatan. Keseimbangan alokasi antara

pelayanan kesehatan klinis dasar, rujukan dan kesehatan masyarakat,

dimana subsidi diarahkan pada kesehatan masyarakat sedangkan dalam

pelayanan klinis diharapkan masyarakat bisa mandiri secara gotong

royong. Pembiayaan orang miskin ditanggung bersama masyarakat dan

Pemerintah Daerah. Serta didukung oleh sistem asuransi kesehatan sosial

maupun asuransi yang dikembangkan oleh pihak swasta.

6. Manajemen sistem informasi

Kelengkapan manajemen sistem informasi sangat diperlukan dalam

mendukung terwujudnya visi dan misi Dinas Kesehatan. Melalui dukungan

ini, seluruh upaya dapat dilaksanakan secara sinergis melalui monitoring

dan evaluasi yang terpadu sehingga diperoleh umpan balik bagi

penyempurnaan/ perbaikan berbagai upaya yang telah dilakukan. Melalui

dukungan ini, kinerja setiap unit di lingkungan Dinas Kesehatan beserta

seluruh jajarannya dapat dipantau secara terus menerus, sehingga

pelaksanaan berbagai kegiatan dapat pula dilihat efektivitas dan efisiensi-

nya.

7. Global outlook

Keberhasilan perwujudan visi dan misi juga tergantung kepada bagaimana

organisasi dapat menyerap berbagai perubahan yang terjadi dalam

lingkup lokal, regional bahkan global, untuk kemudian menjadikan


berbagai perubahan tersebut sebagai peluang dan tantangan bagi

kemajuan organisasi. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan tidak

hanya merupakan tuntutan lokal tetapi juga global. Berbagai standar-

standar internasional yang berkaitan dengan pelayanan tampaknya juga

merupakan bagian yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi organisasi

pelayanan kesehatan yang memiliki global outlook. Kemampuan

organisasi menyesuaikan dengan keinginan global adalah cara

memenangkan persaingan sehingga eksistensinya dapat dipertahankan.

Serangkaian faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut di atas jika diramu

dalam satu bentuk keseluruhan (totally), maka merupakan komitmen total dari

pihak manajemen untuk meningkatkan kualitas, yang dalam bahasa teknis

disebut sebagai Total Quality Management.

4.8 ARAH KEBIJAKAN

Atas dasar identifikasi strategi di atas, maka dirumuskan kebijakan dan

program di bidang pembangunan kesehatan di wilyah DKI Jakarta yang

meliputi, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, yang meliputi program: (1)

pengembangan manajemen mutu pelayanan kesehatan dengan standar

internasional, (2) pengembangan sistem penilaian kepuasan pelanggan

dan sistem pengaduan keluhan pelayan kesehatan; (3) pengembangan

produk-produk pelayanan kesehatan;

2. Peningkatan kualitas upaya kesehatan masyarakat untuk melindungi

masyarakat dari resi dan penyakit, yang meliputi program: (1) Surveilans

epidemiologi kesehatan masyarakat, (2) P2 Penyakit menular, (3)

P2PTM, P2PL dan KJ, dan (4) P2 Gizi.


3. Pengembangan sistem informasi dan pemasaran sosial kesehatan, yang

meliputi program: (1) pengembangan sistem informasi kesehatan, (2)

pengembangan sistem pemasaran sosial kesehatan;

4. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan

dan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan kemitraan, yang

meliputi program: (1) pemerataan pelayanan kesehatan, (2)

pengembangan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan, (3)

pengembangan sistem pembiayaan kesehatan kemitraan;

5. Peningkatan profesionalisme bidang kesehatan, yang meliputi program:

(1) pengembangan SDM kesehatan, (2) pengendalian tenaga

kesehatan, (3) pengendalian institusi pendidikan kesehatan, (4)

peningkatan pelayanan internal manajemen.

6. Pengembangan sistem respon gawat darurat dan bencana, yang

meliputi program: (1) Pengembangan Masyarakat yang sehat dan Aman

(Safe Community) dengan Ujung Tombak Pelayanan Publik Safety

Centre (118, 113, 110), (2) Pengembangan Sistem Gawat Darurat dan

Bencana, (3) Pengembangan Sistem Gawat Darurat dan Bencana

7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dengan program: (1)

pengembangan dan penyerpurnaan produk hukum di bidang kesehatan,

(2) pengembangan sistem perijinan pelayanan kesehatan, (3)

pengembangan sistem penghargaan dan sanksi

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran

sebagaimana tercantum dalam Arah Kebijakan Urusan Kesehatan yang

tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta

tahun 2007 – 2012 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Program penerapan kaidah good governance dalam

penyelenggaraan urusan Kesehatan;

2. Peningkatan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan

dan regulasi Kesehatan;


3. Peningkatan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular;

4. Peningkatan Program penurunan angka kematian ibu dan bayi;

5. Peningkatan Program peningkatan kesehatan anak balita;

6. Peningkatan Program pengembangan lingkungan sehat;

7. Peningkatan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat;

8. Peningkatan Program pencegahan penyakit tidak menular;

9. Peningkatan Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

10. Program pengawasan obat dan makanan;

11. Peningkatan Program pengembangan obat asli Indonesia;

12. Peningkatan Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas;

13. Peningkatan Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit;

14. Peningkatan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

(JPKM);

15. Peningkatan Program peningkatan kemitraan kesehatan;

16. Peningkatan Program peningkatan gizi masyarakat;

17. Program kesehatan jiwa masyarakat;

18. Peningkatan Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan;

19. Peningkatan Program pemberdayaan komunitas Kesehatan;

20. Peningkatan Program pelaksanaan SPM lain urusan Kesehatan.


BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA DINAS KESEHATAN DKI

JAKARTA

Berikut ini adalah program urusan kesehatan yang merupakan salah

satu urusan wajib menurut Permendagri no 13 tahun 2006.Renstra

Dinas Kesehatan DKI Jakarta 5 tahun ke depan mengacu pada

Program RPJMD DKI Jakarta Tahun 2007-2012.

5.1 . Program Urusan Kesehatan, yang terdiri dari :

1. Program penerapan kaidah good governance dalam

penyelenggaraan urusan Kesehatan

Indikator yang akan dicapai antara lain: SDM yang

melaksanakan pelayanan kesehatan menjadi lebih responsif

terhadap kebutuhan masyarakat; Pengelolaan urusan,

pelayanan, informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan

mudah di akses melalui internet; Pengelolaan urusan

kesehatan semakin efisien dan akuntabel; Program kesehatan

antisipatif terhadap perkembangan masa depan; Penegakan

hukum dilaksanakan secara sistematik dan terprogram dengan

baik; Semua peraturan perundangan daerah tentang

Kesehatan sudah dikaji ulang dan disempurnakan guna

mendukung penyelenggaraan urusan Kesehatan; Fungsi

regulator Kesehatan ramping dan terpisah dari fungsi operator


serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas;

dan Penempatan SDM Kesehatan berdasarkan kompetensi.

2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan,

kelembagaan dan regulasi Kesehatan

Indikator yang akan dicapai antara lain: Ditetapkannya

peranan APBD dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan

Kesehatan secara keseluruhan; Ditetapkannya bentuk

kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan yang efisien

pembiayaannya; dan Ditetapkannya regulasi terhadap

komponen-komponen strategis dalam implementasi system

Kesehatan.

4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular

Indikator yang akan dicapai antara lain: Cakupan imunisasi

untuk anak mencapai target nasional; Fungsi surveillance

epidemiologi dan penanggulangan awal untuk setiap penyakit

menular berjalan baik; Bila terjadi KLB, masyarakat

mengetahui Rumah Sakit mana dan bagaimana skema

pembiayaannya; Menurunnya kasus penyakit menular; dan

Informasi tentang Kejadian Luar Biasa dapat dideteksi lebih

awal.

4. Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

Indikator yang akan dicapai antara lain: Menurunnya angka

kematian ibu melahirkan; Meningkatnya cakupan persalinan

yang ditolong oleh bidan/tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan; Berkurangnya angka kematian bayi;

dan Meningkatnya kunjungan ibu hamil minimal 4 kali

kunjungan selama masa kehamilan.

5. Program peningkatan kesehatan anak balita

Indikator yang akan dicapai antara lain: Berkurangnya angka

balita yang menderita gizi buruk; Meningkatnya pemberian ASI

eksklusif, makanan pendamping ASI dan vitamin pada balita;

dan Meningkatnya Kelurahan Universal Child Immunization

(UCI).


6. Program pengembangan lingkungan sehat

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya

kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat;

Meningkatnya industri dan tempat-tempat umum yang sehat;

Menurunnya angka penyakit diare; dan Meningkatnya jumlah

rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk aedes

agepty.

7. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat


kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat;

Promosi kesehatan terselenggara di setiap jenjang;

Berfungsinya jejaring informasi kesehatan di jajaran

kesehatan; dan Pemberdayaan kesehatan di tingkat RW

dalam bentuk RW siaga.

8. Program pencegahan penyakit tidak menular

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya prosentase

screening resiko cardio vascular, kanker cervix, dan kanker

payudara.

9. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya jumlah

fasilitas kesehatan yang mendapat sertifikasi dan pengakuan

akreditasi.

10. Program pengawasan obat dan makanan


pengawasan obat dan makanan yang beredar bebas; dan

Meningkatnya jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

yang sehat dan aman.

11. Program pengembangan obat asli Indonesia

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas

pelayanan tenaga kesehatan dan pengawasan obat

tradisional.


12. Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas

Indikator yang akan dicapai antara lain: Meningkatnya jumlah

Puskesmas Kecamatan dengan fasilitas rawat inap;

Meningkatnya jumlah Puskesmas yang mendapat sertifikat

ISO; dan Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas

dan jaringannya.

13. Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Indikator yang akan dicapai adalah bertambahnya jumlah

Rumah Sakit Daerah.

14. Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

(JPKM)

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya akses

pelayanan kesehatan bagi penduduk termasuk penduduk

miskin.

15. Program peningkatan kemitraan kesehatan


kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam

pelayanan kesehatan bagi masyarakat; dan Ditetapkannya

kriteria dalam memilih dan menentukan mitra maupun program

pelayanan kesehatan dengan swasta.

16. Program peningkatan gizi masyarakat

Indikator yang akan dicapai antara lain: Terwujudnya

masyarakat yang memiliki gizi seimbang; dan Berkurangnya

anak dengan gizi kurang/buruk.

17. Program kesehatan jiwa masyarakat


pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan

umum; Meningkatnya Jumlah Community Base Unit (CBU);

Menurunnya angka urban mental health; dan Meningkatnya

cakupan deteksi gangguan jiwa oleh masyarakat.

18. Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana Kesehatan.


19. Program pemberdayaan komunitas Kesehatan

Indikator kinerja yang akan dicapai antara lain: Berfungsinya

Dewan Kesehatan sebagai mitra penyusunan kebijakan

Kesehatan; dan Berfungsinya asosiasi usaha Kesehatan

sebagai mitra penyusunan dan implementasi kebijakan

Kesehatan.

20. Program pelaksanaan SPM lain urusan Kesehatan

Indikator yang akan dicapai adalah terpenuhinya SPM lain

urusan Kesehatan.

21. Program Kerja Sama Pengembangan Jaringan Pelayanan

Kesehatan Regional.

Indikator yang ingin di capai adalah :Terbentuknya jaringan

kerjasama RS dan PKM, Terbentuknya Badan Usaha Milik

Bersama Yang Membangun dan Mengoperasionalkan Sistem

Jaminan Kesehatan Regional Upaya bersama pencegahan

dan penanggulangan KLB DBD dan Penyakit menular lain,

Terselenggarannya kerjasama penceghan dan

penanggulangan KLB dan Wabah se Jabotabekjur.

5.2 . Program Lintas Urusan :

Dengan tidak terakomodirnya salah satu core busines urusan

kesehatan yaitu Kegawatdaruratan dan bencana maka

mengambil 3 Program Lintas Urusan (Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, kepegawaian dan persandian) yaitu :

1. Program Peningkatan peran pusat pengendalian bencana

(kesehatan);

2. Program Penigkatan kemampuan penanggulangan kesehatan

akibat bencana;

3. Program Menggalang seluruh sumber daya kesehatan dalam

keadaan bencana.


Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan matriks berdasarkan program ,

tolok ukur program, target kinerja program, kondisi tahun existing

Tahuin 2007 beserta target pertahun dan kegiatan yang direncanakan

dalam lima tahun kedepan sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATANDINAS KESEHATAN PROVINSI

DKI JAKARTATAHUN 2007 - 2013


PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007-2013

NO

PROGRAM TOLOK UKUR PRORAM

TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 20131 Program

Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan urusan Kesehatan

SDM Kesehatan lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat

Pencapaian kinerja aparatur kesehatan

78% 79% 80% 83% 85% 88% 90%

Pengelolaan urusan,pelayanan, informasi kesehatan menjadi lebih transparan dan mudah diakses melalui internet

Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tersedianya informasi Kesehatan berbasis Website

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien

Terlaksananya Operasionalisasi SKPD Urusan

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013dan akuntable Kesehatan

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan / program

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program kesehatan antisipatif terhadap masa depan

Uji coba efektifitas produk Baru pada daerah uji coba

80% 81% 82% 83% 84% 85% 86%

Tercapainya Cost Recovery Rate ( CRR) 60 % di Puskesmas

12% 34% 46% 57% 69% 80% 96%

Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang terlatih

20% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

Semua peraturan perundangan daerah tentang kesehatan sudah dikaji ulang

Tingkat Kepatuhan petugas kesehatan terhadap

Belum ada data

Belum

ada data

50% 60% 65% 70% 70%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013disempurnakan guna memndukung penyelenggaraanurusan kesehatan

penerapan kebijakan

Fungsi regulator Kesehatan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapi dengan sistem dan prosedur

kerja yang jelas

Ditetapkannya SISKESDA Prov DKI Jakarta

0% 0% 100%

Penempatan SDM Kesehatan berdasarkan kompetensi.

Terlaksananya Public Health Nurse di Kelurahan

0% 0% 0% 0% 25% 400%

50%

Terwujudnya penempatan SDM Kesehatan berdasarkan kompetensi

20% 25% 30% 32% 35% 38% 40%

2 Program Ditetapkannya Terlaksananya 100% 100 100 100 100 100 100


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013Sinkronisasi Kebijakan Pembniayaan, Kelembagaan dan Regulasi Kesehatan

peranan APBD dalam pembiayaan Penyelenggaraan Urusan Kesehatan secara Keseluruhan

penyusunan perencanaan anggaran urusan kesehatan

% % % % % %

SKPD Jajararan Kesehatan dicover pada penyusunan dokumen pembiayaan kesehatan

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ditetapkannya Bentuk Kelembagaan Penyelenggara Kesehatan yang efisien Pembiayaannya

Terlaksananya Pengusulan Kelembagaan RSD ( LTD)

1 RSD

2 RSD

2 RSD

1 RSD

Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen

Tersusunnya regulasi terhadap komponen-komponen

7 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013strategis dalam implementasi sistem Kesehatan

strategis dalam implementasi Sistem Kesehatan

3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Immunisasi untuk anak mencapai target nasional

Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan

75% 95% 98% 100%

100%

100%

100%

Menurunnya kasus penyakit menular

Kelurahan mengalami KLB ditangani <24 jam

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

angka keberhasilan pengobatan penderita TB BTA positif ( Success Rate )

87.4% >85%

>85%

>85%

>85%

>85%

>85%

Penemuan kasus TB (CDR)

75% 80% 85% 90% 95% 95% 95%

Penemuan Kasus kusta anak

10% 9% 8% 7% 6% <5% <5%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani

7,84% 20% 35% 65% 75% 100%

100%

Infeksi menular seksual yang diobati

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya pelayanan IMS untuk penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas

11% 20% 34% 56% 79% 95% 100%

Terlaksananya pelayanan ARV di RSD Prov DKI Jakarta

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penderita DBD yang ditangani

Incident Rate ( IR)

378 /100.000

300/100.000

250/ 100.000

200/ 100.000

150/ 100.000

100/ 100.000

50/ 100.000

Case Fatality Rate (CFR )

0,27% < 1 %

< 1 %

< 1 %

< 1 %

< 1 %

< 1 %

Terlaksananya review/

100%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013penyempurnaan sistem PSNPencegahan dan pemberantasan Penyakit Malaria yang diobati

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pencegahan dan pemberantasan penyakit filariasis yang ditangani

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Re-new emerging disease (Kasus yang ditemukan ditindak lanjuti)

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fungsi Surveilans epidemiologi dan penanggulangan awal untuk setiap penyakit menular berjalan baik

Respontime investigasi dan tindakan penanggulangan awal dengan KLB < 24 jam sejak informasi diterima

83% 84% 85% 86% 87% 88% 89%

Kelurahan 100% 100 100 100 100 100 100


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam setelah mendapat informasi

% % % % % %

Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate ≥ 2 pada 100.000 anak usia < 15 tahun

2\100.000

2/100.00

0

2/100.00

0

2/100.00

0

2/100.00

0

2/100.00

0

2/100.00

0

Informasi tentang KLB dapat dideteksi lebih awal

Penanganganan Re new dan neglated disease

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance

80% 90% 90% 95% 95% 100%

100%

Konfirmasi penderita DBD di RS berdasarkan pemeriksanaan

Tidak ada data

Tidak ada data

60% 61% 62% 63% 64%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013serology pada penderita

4 Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

84,27 % 85% 87% 90% 93% 95% 97%

Cakupan kunjungan Ibu Hamil (K4)

90,85 % 92% 94% 95% 96% 96% 96%

Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani

60% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Cakupan Ibu Nifas

92% 92,5%

93% 93,5%

94% 95% 96%

Cakupan Peserta KB Aktif

85% 86% 87% 88% 89% 90% 90%

Berkurangnya angka kematian bayi

Cakupan kunjungan bayi

83% 85% 88% 90% 93% 95% 97%

Cakupan Tidak Ada 75% 80% 80% 80% 80% 80%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013neonatal dengan komplikasi yang ditangani

Data

Meningkatnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan Anak ( KIBBLA)

Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan

28 25 22 20 18 16 14

5 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

Meningkatnya pemberian ASI Eksklusif, makanan pendamping ASI dan vitamin pada balita

Cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak 6 - 24 bulan keluraga miskin

90% 95% 98% 100%

100%

100%

100%

Cakupan pemberian Vit A pada Balita

95% 96% 98% 100%

100%

100%

100%

Cakupan pelayanan untuk anak balita

Tidak ada data

70% 80% 90% 90% 90% 90%

6 Program Meningkatnya Pembinaan 57% 60% 65% 70% 70% 70% 70%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013Pengembangan Lingkungan Sehat

kesadaran masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan sehat

Kesehatan Lingkungan Institusi

Meningkatnya jumlah rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk aedes agepty

Angka bebas Jentik

85% >95 %

>95 %

>95 %

>95 %

>95 %

>95 %

Meningkatnya industri dan Tempat-tempat Umum yang Sehat

Cakupan tempat-tempat umum sehat

54% 60% 70% 80% 80% 80% 80%

Cakupan Rumah Tangga Sehat

48% 50% 60% 65% 65% 65% 65%

cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal

55% 60% 70% 80% 80% 80% 80%

Menurunnya angka penyakit Diare

Penemuan penderita diare di Puskesmas

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013yang ditangani

7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarkat

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola Hidup Bersih dan Sehat

Peningkatan PHBS

9,36 % 40% 50% 60% 65% 67% 70%

Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang

Terlaksananya Promosi Kesehatan terselenggara disetiap jenjang

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Berfungsinya jejaring informasi kesehatan di jajaran kesehatan

Berfungsinya jejaring informasi kesehatan di jajaran kesehatan

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pemberdayaan Kesehatan ditingkat RW dalam bentuk RW siaga

Cakupan RW Siaga aktif

32% 33% 35% 40% 45% 50% 55%

Meningkatnya 65% 75% 80% 85% 90% 95% 100


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013usaha Kesehatan Bersumber Masyarakat ( Posyandu Purnama dan Mandiri)

%

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

8 Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Meningkatnya prosentase screening resiko kardio vasculer, kanker servix dan kanker payudara

Terkendalinya Faktor Resiko PTM

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Teridentifikasinya faktor resiko penyakit cardio vasculer

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya Deteksi dini Kanker Cerviks dan Payudara di Puskesmas

25% 30% 50% 55% 60% 70% 70%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 20139 Program

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat sertifikasi dan pengakuan akreditasi

Tersertifikasi SKPD Fungsi kesehatan

73% 75% 80% 90% 100%

100%

100%

Meningkatnya Kualitas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Terlaksananya review system pengendalian mutu dan safety terhadap pasien yang dirawat di 127 RS

0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Meningkatnya pemakaian Tempat Tidur ( BOR) di RSUD Prop DKI Jakarta

65,6 % 68% 70% 72% 74% 76% 78%

10

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatnya pengawasan obat dan makanan yang beredar bebas

Jumlah Sarana Farmakmin yang Terdaftar Sesuai dengan Peraturan

60% 70% 80% 90% 100%

100%

100%

Prosentase Obat 95% 95% 96% 96% 97% 97% 98%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013Generik Yang digunakan di Puskesmas

Meningkatnya jumlah tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang sehat dan aman

Cakupan TPM yang sehat dan aman

48% 50% 55% 60% 65% 70% 75%

11

Program Pengembangan Obat asli Indonesia

Meningkatnya kualitas pelayanan tenaga kesehatan dan pengawasan obat tradisional

Terlaksananya Binwasdal sarana Pengobatan Tradisional

40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Meningkatnya jumlah Puskesmas Kecamatan dengan Rawat Inap

Tersedianya Puskesmas Kecamatan dengan rawat inap

0 5% (2)

5% 7% (3)

7% 12% (5)

12%

Terpeliharanya sarana dan prasaranaPuskesmas dan Jaringannya.

Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang dipelihara

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Program Bertambahnya Terlaksananya 0% 0% 0% 2% 60% 100


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 20133 Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Rumah Sakit Daerah

penambahan RSD

%

14

Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi penduduk miskin dan kurang mampu

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar keluarga miskin

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui JAMKESDA

15% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Gakin

Belum ada data

70% 75% 80% 85% 90% 90%

1 Program Meningkatnya Terlaksananya Terlaksan Terla Terla Terla Terla Terla Terla


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 20135 Peningkatan

Kemitraan Kesehatan

kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat

jejaring kemitraan Kesehatan

anya jejaring kemitraan Kesehatan

ksananya jejaring kemitraan Kesehatan






Ditetapkannya kriteria dalam memilih dan menentukan mitra maupun program pelayanan kesehatan

dengan swasta

Ditetapkannya kriteria dalam memilih dan menentukan mitra maupun program pelayanan

kesehatan dengan swasta

100%

1 Program Terwujudnya Terlaksananya 72,82 % 75% 78% 80% 82% 85% 85%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 20136 Peningkatan

Gizi Masyarakat

masyarakat yang memiliki Gizi seimbang

deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhanCakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

Berkurangnya anak dengan gizi kurang / buruk

Cakupan Balita BGM

1,7 % 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.8%

17

Program Kesehatan Jiwa Masyarakat

Meningkatnya Community Base Unit ( CBU)

Jumlah CBU yang terbentuk

0% 0% 12% 24% 36% 48% 60%

Meningkatnya pelayanan gangguan jiwa disarana pelayanan kesehatan umum

Cakupan pelayanan gangguan jiwa di sarana Pelayanan kesehatan umum

6% 7% 8% 9% 14% 15% 16%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013Meningkatnya cakupan deteksi gangguan jiwa oleh masyarakat

Jumlah wadah/forum dimasyarakat yang melaksanakan upaya kesehatan jiwa

0% 0% 14% 28% 50% 73% 100%

18

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kesehatan

Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Kesehatan

Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana SKPD Kesehatan

40% 80% 100%

Tersedianya Puskesmas Kelurahan di Kelurahan yang belum mempunyai Puskesmas

O O 2 PKL 5 PKL 5 PKL 5 PKL 7 PKL

19

Program Pemberdayaan Komunitas Kesehatan

Berfungsinya Dewan Kesehatan Sebagai mitra penyusunan

Terbentuknya Dewan Kesehatan Tk Provinsi

O 0% 0% 100%

100%

100%

100%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013kebijakan

Berfungsinya asosiasi usaha kesehatan sebagai mitra penyusunan dan implementasi kebijakan kesehatan

Berfungsinya asosiasi usaha kesehatan

Belum ada data

100%

20

Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan Kesehatan

Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) lain urusan kesehatan

Implementasi SPM SKPD Fungsi Kesehatan

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

21

Program Peningkatan peran serta

Respon time pelayanan kegawatdaruratan

Cakupan pelayanan gawat darurat level I di

52% 70% 80% 90% 95% 100%

100%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013pengendalian bencana ( kesehatan )

menjadi lebih singkat

sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

22

Program Peningkatan kemampuan penanggulangan kesehatan akibat bencana

Meningkatnya kemampuan masyarakat sadar bencana dalam penanggulangan kesehatan akibat bencana

Meningkatnya tenaga awam terlatih gadar

500 Orang

600 Org

900 Org

1200 Org

1500 Org

1750 Org

2000 Org

23

Program Menggalangn seluruh sumber daya daerah dalam kesdaan bencana

Terlaksananya penggalangan kesehatan dalam keadaan bencana

Tersedianya penggalangan kesehatan dalam keadaan bencana

Koordinasi di setiap jenjang Kesehatan

65 SKPD Kesehatan

65 SKPD Kesehatan

65 SKPD Kesehatan

65 SKPD Kesehatan

65 SKPD Kesehatan

65 SKPD Kesehatan

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

10% 10% 15% 20% 25% 30% 35%


NO


TARGET KINERJA

PROGRAM

KONDISI Thn 2007

Target pertahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013kegawatdaruratan


INDIKASI PEMBIAYAAN Dalam ribuan rupiah

NO PROGRAM KEGIATANINDIKASI PEMBIAYAAN

KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Program Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan urusan Kesehatan

Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Kwesehatan

3,277,800

3,642,000

4,006,200

4,406,820

4,847,502

5,332,252 APBD

Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

1,910,700

2,100,000

2,335,300

2,568,830

2,825,713

3,108,284 APBD

+APBN




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

Peningakatan pengelolaan urusan kesehatan yang dapat diakses melalui internet

880,200

978,000

1,075,800

1,183,380

1,301,718

1,431,890 APBD

Optimalisasi operasional SKPD Urusan kesehatan

8,687,700

9,653,000

10,618,300

11,680,130

12,848,143

14,132,957 APBD

Upaya peningkatan CRR 60 % diPuskesmas

809,100

900.000

988,900

1,087,790

1,196,569

1,316,226 APBD

+APBN

Penyusunan Sistem Kesehatan Prov DKI Jakarta

101,700

113,000 APBD




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

Upaya penempatan SDM Kesehatan berdasarkan Kompetensi

217,800

242,000

266,200

292,820

322,102

354,312

APBD

Pengembangan Produk Kesehatan

134,303

149,226

164,149

180,563

198,620

218,482

APBD

-

-

-

-

-

2 Program Sinkronisasi Kebijakan Pembniayaan, Kelembagaan dan Regulasi Kesehatan

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

802,800

850,000

981,200

1,079,320

1,187,252

1,305,977 APBD

+APBN

Penyusunan Laporan Kinerja & Akuntabilitas

619,200

700,000

756,800

832,480

915,728

1,007,301

APBD +APBN

Upaya peningkatan

550,800

600,000

673,200

740,520

814,572

896,029 APBD




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

informasi tentang pembiayaan kesehatan

+APBN

Upaya penyusunan regulasi kesehatan

864,900

961,000

1,057,100

1,162,810

1,279,091

1,407,000

APBD

3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan Imunisasi

161,100

179,000

196,900

216,590

238,249

262,074 APBD

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TBC

768,600

854,000

939,400

1,033,340

1,136,674

1,250,341 APBD

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS dan

168,300

187,000

205,700

226,270

248,897

273,787 APBD




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

IMS Upaya

penurunan dan pencegahan penyakit menular lainnya

487,800

542,000

596,200

655,820

721,402

793,542 APBD

Peningkatan Surveilans Epidemiologi

1,703,700

1,893,000

2,082,300

2,290,530

2,519,583

2,771,541 APBD

Antispasi dan penanggulangan KLB Penyakit dan Bencana

4,669,200

5,188,000

5,706,800

6,277,480

6,905,228

7,595,751

Flu Burung

274,500

305,000

335,500

369,050

405,955

446,551

4 Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan

281,700

313,000

344,300

378,730

416,603

458,263 APBD

Upaya penurunan angka kematian

500,400 565.000

611,600

672,760

740,036

814,040 APBD

+APB




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

bayi N Upaya

peningkatan akses dan cakupan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak (KIBBLA)

20,700

22.000

25,300

27,830

30,613

33,674 APBD

-

-

-

-

-

5 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

Upaya peningkatan pemberian ASI eklusif, makanan pendapmping ASI Dan Vitamin pada Balita

569,700

600,000

696,300

765,930

842,523

926,775 APBD

+APBN

Upaya penurunan Balita dengan Gizi kurang / buruk

274,500

255,000

335,500

369,050

405,955

446,551 APBD

+APBN




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013 6 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat

Upaya peningkatan jumlah rumah / bangunan yang bebas jentik nyamuk Aidesaigepty

945,000

1,050,000

1,155,000

1,270,500

1,397,550

1,537,305 APBD

Upaya peningakatan industri , tempat tempat umum dan tempat pengelolaan makanan yang sehat

712,800

800,000

871,200

958,320

1,054,152

1,159,567 APBD

+APBN

Upaya penurunan penyakit diare

450,000

500,000

550,000

605,000

665,500

732,050 APBD

-

-

-

-

-

7 Program Promosi Upaya

peningkatan

1,751,400

1,946,000

2,140,600

2,354,660

2,590,126

2,849,139 APBD




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarkat

kesadaran masyarakat tentang PHBS

Upaya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan (RW siaga)

2,112,300

2.300,000

2,581,700

2,839,870

3,123,857

3,436,243 APBD

+APBN

Upaya peningkatan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

106,200

118,000

129,800

142,780

157,058

172,764 APBD

Upaya pengenmbangan informasi kesehatan melalui media

900,000

1,000,000

1,100,000

1,210,000

1,331,000

1,464,100 APBD




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013 8 Program

Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Upaya Pengendalian Paktor Resiko PTM

738,000

820,000

902,000

992,200

1,091,420

1,200,562 APBD

Upaya Pengendalian Deteksi Dini Kanker Servic dan Payudara

60,300

67,000

73,700

81,070

89,177

98,095 APBD

-

-

-

-

-

9 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pemeliharaan sistem manajemen mutu di SKPD Kesehatan

1,500,300

1,667,000

1,833,700

2,017,070

2,218,777

2,440,655 APBD

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RS

89,100

99,000

108,900

119,790

131,769

144,946 APBD

-

-

-

-

-




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

10 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pengawasan obat dan makanan yang beredar bebas

353,700

390,000

432,300

475,530

523,083

575,391 APBD

+APBN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 Program Pengembangan Obat asli Indonesia

Peningkatan kualitas pelayanan tenaga kesehatan dan pengawasan obat tradisional

338,400

358,000

413,600

454,960

500,456

550,502 APBD

+APBN

-

-

-

-

-

12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Peningkatan jumlah puskesmas Kec dengan Rawat Inap

-

-

-

-

-

-




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pemelihraan sarana dan prasarana dan jaringannya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Meningkatnya jumlah RS daerah

-

-

200,000

50,000,000

50,000,000

25,000,000 APBD

-

-

-

-

-

14 Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Upaya Peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat khususnya bagi penduduk miskin dan kurang mampu

280,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

550,000,000 APBD




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

Upaya pelayanan kesehatan masyarakat melalui Jamkesda

511,200

568,000

624,800

687,280

756,008

831,609 APBD

Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan

1,119,600

1,244,000

1,368,400

1,505,240

1,655,764

1,821,340 APBD

-

-

-

-

-

15 Program Peningkatan Kemitraan Kesehatan

Peningkatan kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta dalam pelayanan bagi masyarakat

324,000

360,000

396,000

435,600

479,160

527,076 APBD

-

-

-

-

-




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

16 Program Peningkatan Gizi Masyarakat

Upaya peningkatan masyarakat yang memiliki gizi seimbang

233,550

163,000

285,450

313,995

345,395

379,934 APBD

+APBN

Upaya penurunan balita dengan gizi buruk

508,500

549,000

621,500

683,650

752,015

827,217 APBD

+APBN

-

-

-

-

-

17 Program Kesehatan Jiwa Masyarakat

Peningkatan CBU

-

-

-

-

-

Peningkatan pelayanan gangguan jiwa disarana pelayanan kesehatan umum

223,200

248,000

272,800

300,080

330,088

363,097 APBD




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

Upaya peningkatan cakupan deteksi gangguan jiwa oleh masyarakat

-

-

-

-

- APBD

-

-

-

-

-

18 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kesehatan

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasrana kesehatan

68,175,000

75,750,000

83,325,000

91,657,500

100,823,250

110,905,575 APBD

-

-

-

-

-

19 Program Pemberdayaan Komunitas Kesehatan

Berfungsinya dewan kesehatan sebagai mitra penyusunan kebihjakan

-

-

-

-

-

Berfungsinya asosiasi mitra kesehatan

-

-

-

-

-




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

sebagai mitra penyusunan dan implementasi kebijakan kesehatan

-

-

-

-

-

20 Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan Dukungan Pelaksanaan SPM

33,300

37,000

40,700

44,770

49,247

54,172 APBD

-

-

-

-

-

21 Program Kerjasama Pengembangan Jaringan Kesehatan Regional ( Keweilayahan )

Peningkatan kerjasama pencegahan dan penanggulangan KLB dan wabah seJabodetakebe

93,600

104,000

114,400

125,840

138,424

152,266 APBD




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

kjur

-

-

-

-

-

22 Peningkatan peran serta pengendalian bencana ( kesehatan )

Peningkatan Respontime pelayanan kegawatdaruratan

1,293,300

1,437,000

1,580,700

1,738,770

1,912,647

2,103,912 APBD

-

-

-

-

-

23 Peningkatan kemampuan penanggulangan kesehatan akibat bencana

Peningkatan kemampuan masyarakat sadar bencana dalam penanggulangan kesehatan akibat bencana

225,000

250,000

275,000

302,500

332,750

366,025 APBD

-

-

-

-

-

24 Menggalangn seluruh sumber daya

Peningkatan upaya penggalangan

1,181,700

1,313,000

1,444,300

1,588,730

1,747,603

1,922,363 APBD




KET2008 2009 2010 2011 2012 2013

daerah dalam kesdaan bencana

kesehatan dalam keadaan bencana

392,716,653

624,262,226

637,848,499

701,404,548

716,545,003

758,119,504


BAB VI

PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN

6.1 PENYELENGGARAAN RENSTRA DINAS KESEHATAN

1. Penyelenggara Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi

DKI Jakarta ini adalah semua unit utama/struktural Dinas

kesehatan, termasuk unit pelaksana teknisnya. Penyelenggara

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

memerlukan komitmen yang sangat tinggi dan dukungan serta

kerjasama yang baik antara pelakunya yang ditunjang oleh tata

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik.

2. Penyelengaraan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi

DKI Jakarta dilakukan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban.

3. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ini

merupakan acuan utama dalam Penyusunan Rencana Kerja

(Renja SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mulai tahun 2008 sampai

dengan 2013.

4. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengutamakan

terwujudnya pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan

terjangkau dengan pendekatan utamanya pada upaya promotif

dan preventif yang dilaksanakan secara serasi dan seimbang

dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

5. Prioritas tinggi akan diberikan pada penyelenggaraan pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit

menular, penanggulangan masalah gizi buruk pada kelompok

balita dan ibu hamil, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan

anak dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan anak,

penurunan angka penyakit tidak menular, peningkatan

pelayanan kesehatan gawat darurat dan bencana, peningkatan

sistem informasi, promosi dan sosialisai program kesehatan


serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara berhasilguna

dan berdayaguna.

6. Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI

Jakarta termuat pula sasaran-sasaran pembangunan

kesehatan, yang hanya dapat dicapai dengan kontribusi para

pelaku pembangunan kesehatan lainnya. Oleh karenanya

rencana strategis ini perlu disosialisasikan, agar dapat

mewujudkan keserasian, singkronisasi, dan sinergisme, melalui

penyusunan, dan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja

Pemerintah Kota administratif / Kabupaten.

6.2 PENILAIAN

1. Penilaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI

Jakarta bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan

pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta.

2. Penilaian akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi

DKI Jakarta 2007-2013, dilakukan pada tahun 2013 dengan

menilai pencapaian indikator keberhasilan renstra ini, yang

berupa sasaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta,.

Penilaian dilakukan juga terhadap hasil pelaksanaan berbagai

kegiatan masing-masing program pembangunan kesehatan

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

3. Agar penilaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI

Jakarta ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka perlu

dikembangkan sistem pelaporan pelaksanaannya, yang

dipadukan dengan pengembangan sistem informasi kesehatan.


4. Penilaian hasil pelaksanaan tahunan dari Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ini dilakukan dalam

bentuk penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta .


BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun

2007 – 2012 ini merupakan penyesuaian dari Renstra Dinas Kesehatan

sebelumnya yang mengacu kepada program Indikatif tahun 2008. Acuan

pembuatan Renstra ini adalah RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 –

2012 dan Standart Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah menjadi acuan dalam

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam

kurun waktu lima tahun ( 2007 – 2012 ) yang setiap tahunnya diterjemahkan

dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan .Renstra disusun sedemikian

rupa sehingga pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan dalam

penyusunan laporan kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kesehatan

Proses penyusunan Renstra ini pun melibatkan partisipasi karyawan

Dinas Kesehatan, oleh karenanya perlu adanya sosialisasi di lingkungan

Dinas Kesehatan dan jajarannya.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas selesainya

renstra Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ini, semoga hal ini dapat

memicu semangat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama



Documents

renstra.doc