RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016 · PDF file1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD Dalam Pembangunan Perencanaan ... kekuatan bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan

RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016-2021

1

1

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………………………………………… 1

1.2 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………………….…. 3

1.3 Landasan Hukum …………………………………………………………………………………………...... 4

1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD Dalam Pembangunan Perencanaan

Daerah .......................................................................................................... 6

1.5 Sistematika ……………………………………………………………………………………………………….. 8

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ……………………………………………………. 10

2.2 Kondisi Geografis dan Demografis ................................................................. 16

2.3 Sumber Daya Kesehatan ………………………………………………................................... 21

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Denpasar ………………………………………… 38

2.5 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ………………………………. 103

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi, Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD …… 104

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 107

3.3 Telaah renstra K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota………………………………… 109

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis……. 114

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ……………………………………………………………………………… 115

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi ………………………………………………………………………………………………………………………. 117

2. Misi …………………………………………………………………………………………………………………….. 117

3. Tujuan dan sasaran Jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Denpasar…………… 118

4. Strategi dan kebijakan ……………………………………………………………………………………….. 127

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................................................................................ 131

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM............. 166

BAB VII PENUTUP ................................................................................................................... 171


2

2

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman

lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra merupakan

dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan

pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan

bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan

kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat

memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman

kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar ini

digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

kesehatan di Kota Denpasar dalam kurun waktu lima tahun (2016-2021).

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada

semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota

Denpasar 2016-2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan

kekuatan bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan Kesehatan di Kota

Denpasar dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat.

Denpasar, September 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes NIP. 196204191988032007


3

3

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

TAHUN 2016-2021

OLEH DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

TAHUN 2016


4

4

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA DENPASAR NOMOR

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA

DENPASARTAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

TAHUN 2016-2021

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional,

yang pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen

Bangsa Indonesia baik masyarakat, swasta maupun pemerintah dengan tujuan

meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat bagi setiap

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif

secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi /Kabupaten /

Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu

kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi :

a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka

waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang

mengacu pada RPJP Nasional.

BAB I

1.1 LATAR BELAKANG


5

5

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka

waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM

Nasional.

c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu

tahun.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan

pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun

lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

RENSTRA merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan

potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah

secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat,

dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas

dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 Renstra SKPD memuat

memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah

serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen

manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan

program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang

dalam lingkup SKPD.

Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara

keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator

perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam

RENSTRA yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan

PP No. 108 tahun 2000, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang

disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kota Denpasar dengan

pembangunan di Provinsi Bali dan Pembangunan Kesehatan Nasional,

penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengacu pada Cita – cita luhur

bangsa Indonesia yaitu Tri Sakti dan kemudian cita – cita tersebut dijabarkan


6

6

dalam Nawacita yaitu sembilan tujuan pembangunan nasional yang berlaku

sampai dengan 2019.

Disamping mengacu pada program dan kebijakan pembangunan

kesehatan Provinsi Bali, yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri

Hita Karana, dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Bali yaitu: Bali yang Aman, Maju, Damai dan Sejahtera “Bali

Mandara”. Renstra Dinas Kesehatan Juga mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Renstra tersebut disusun untuk mendukung Visi pemerintah Kota Denpasar

Tahun 2016-2021 “ DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM

KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”. Ada lima Misi, delapan kebijakan

(Padmaksara) dan 33 program prioritas Walikota Denpasar yang menjadi dasar

dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar terutama pada misi

ke lima yaitu penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi

dan sekalanya berlandaskan Tri Hita Karana, Padmaksara ke enam yaitu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Welfare society) menuju

kebahagiaan, dan Program ke lima belas yaitu meningkatkan kualitas kehidupan

sosial dan budaya dan program ke dua puluh yaitu mewujudkan pelayanan

prima berdasarkan sewaka darma

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar secara substasial memuat

pokok–pokok kebijakan umum dibidang kesehatan dan arah serta strategi

pembangunan kesehatan di Kota Denpasar.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016-

2021 adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai arah dan acuan

sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kota Denpasar

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah

kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama. Dengan demikian

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar mensinergikan Perencanaan

Pembangunan Kesehatan Nasional dan Daerah melalui program-program

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN


7

7

kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Denpasar

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016-

2021 adalah :

1. Merupakan pedoman resmi bagi Komponen Dinas Kesehatan Kota

Denpasar dan jaringannya dalam menentukan prioritas program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun.

2. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016 -2021

menyediakan target program dan kegiatan yang dapat digunakan

untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan

pembangunan kesehatan di Kota Denpasar.

3. Menggambarkan capaian pembangunan kesehatan saat ini di Kota

Denpasar dan menggambarkan arah dan tujuan yang akan dicapai

dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota

Denpasar dalam lima tahun kedepan

4. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan pembangunan kesehatan

nasional maupun daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Mengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun

2016-2021 berpedoman pada :

a. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaran Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1.3. LANDASAN HUKUM


8

8

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

l. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/SK/V/ 2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;

m. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/V/ 2008 tentang

Juknis SPM;

n. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 457/Menkes/SK/V/ 2008 tentang

17 Sasaran Departemen Kesehatan;

o. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/SK/V/ 2008 tentang

Juknis PP 38 Tahun 2007;

p. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/2009 tentang Sistem Kesehatan

Nasional;

q. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1;

k. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun ............. tentang RPJMD Kota

Denpasar Tahun .................


9

9

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun

2004, Dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga sangat terkait

dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi dan

Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menegah

Nasional 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015), Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005-2025 (Perda Nomor 6

Tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali

2013-2018 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014) dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar.

Adapun keterkaitan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan

dokumen di atasnya seperti terlihat dalam gambar berikut :

1.4 KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA SKPD

DALAM PERENCANAAN DAERAH


10

10

Gambar 1. 1 Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

A.

B.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan dokumen

perencanaan nasional untuk kurun waktu 25 tahun yang disahkan dalam

Undang-undang nomor 17 tahun 2007 dan RPJP Nasional merupakan

dasar pemerintah pusat dalam menyususn RPJM Nasional yaitu rencana

dalam pembangunan selama lima tahun ke depan. Pemerintah provinsi

dalam menyusun RPJM daerah harus memperhatikan kebijakan –

kebijakan yang tercantum dalam RPJM Nasional maupun RPJP Nasional.

RPJM-Nasional

(5 Tahun)

RPJP-Nasional

(20 Tahun)

RPJP-Daerah Provinsi (20 Tahun)

RPJP-Daerah Kab. (20 Tahun)

RPJM- Daerah Provinsi/ Renstrada-Provinsi dan

Standar Pelayanan Minimal

RPJM-Daerah Kab. (5 Tahun)

Rancangan

Renstra-SKPD

Renstra-SKPD

(5 Tahun)

RKPD

(1 Tahun)

Renja-SKPD

(1 Tahun)

RAPBD

(1 Tahun)

RKP

Pedoman

Memperhatikan Acuan

Acuan

Acuan

Pedoman

Pedoman

Input

Pedoman

Memperhatikan

Penjabaran

Acuan

Acuan

Acuan

Input

Pedoman

Pedoman


11

11

2. Penyusunan RPJM Kabupaten/Kota yang merupakan dokumen

perencanaan selama lima tahun yaitu tahun 2016–2021 dilaksanakan

setelah adanya pemilihan kepala daerah, dengan mengadopsi apa yang

menjadi janji–janji Kepala Daerah terpilih dan tidak boleh terlepas dari

apa yang menjadi tujuan RPJP maupun RPJM Provinsi, serta harus

berpedoman pada kebijakan yang tertuang pada RPJM Provinsi dan RPJM

Nasional

3. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah

selama lima tahun yang penyusunan renstra tersebut mengacu pada

program kerja RPJM Kota dan Renstra Kementrian Kesehatan RI. Renstra

Kemenkes merupakan dokumen perencanaan teknis di bidang kesehatan,

yang memuat arah dan kebijakan kesehatan dan indikator rencana

program kegiatan bidang kesehatan.

4. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016-2021 adalah

dokumen perencanaan yang digunakan sebagai arah dan acuan sekaligus

kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kota Denpasar

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah

kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama yang

memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan dan dilengkapi dengan

formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi

pendanaan lima tahun kedepan. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar

tahun 2016-2021 dijadikan acuan dalam penyusunan renja- SKPD selama

lima tahun (2016-2021).

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun

2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar belakang, maksud dan tujuan, Landasan Hukum,

Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan

dokumen Perencanaan lainnya, dan Sistematika Penulisan

1.5 SISTEMATIKA


12

12

Bab II GAMBARAN PELAYANAN

Menggambarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas

Kesehatan Kota Denpasar, sumberdaya, Kinerja Pelayanan dan

tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Dinas

Kesehatan Kota Denpasar

Bab III ISU ISU STRATEGIS

Pada bab ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas

dan fungsi pelayanan SKPD, telaah Visi, Misi, dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra K/L dan

Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan rencana tataruang

wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-

isu strategis

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat Visi, Misi, Tujuan jangka menengah, Strategi dan Kebijakan

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII PENUTUP


13

13

GAMBARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017

tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah,

(1) Kepala Dinas memiliki tugas :

a. menetapkan program kerja Dinas Kesehatan berdasarkan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas

Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan

kebijakan pimpinan agar target kinerja tercapai sesuai rencana;

c. membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara

mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala

agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan,

dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan

dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. membuat perumusan kebijakan kesekretariatan berdasarkan

kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

f. membuat perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan

Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya

BAB II

2.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI


14

14

Kesehatan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

g. memberikan petunjuk dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis

Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

h. memberikan pelayanan perizinan dan rekomendasi di bidang

kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar

penerbitan perizinan;

i. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang

tugasnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

j. membina dan melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah

dan organisasi lain di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

Kesehatan dengan cara membandingkan antara program kerja

dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas

Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

(2) Sekretaris memiliki tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat

berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan

Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif

dan efisien;


15

15

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian

di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan

penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan

pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah

ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

f. mengoordinasikan penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan

rencana strategis sebagai dasar untuk penyusunan program

Dinas;

g. menyelenggarakan pengelolaan perencanaan program, data dan

informasi kesehatan berdasarkan rencana operasional Sekretariat

sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

h. menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya

tertib pengelolaan keuangan yang akuntabel;

i. menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian,

penerimaan tamu dan Administrasi Perjalanan Dinas sesuai

peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

rencana yang akan datang;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

akuntabilitas Sekretariat;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis;


16

16

(3) Subbag Perencanaan, Data dan Pelaporan memiliki tugas

a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan, Data dan

Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sesuai

dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran

pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Subbagian Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan

berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Perencanaan, Data

dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang

perencanaan sesuai dengan kegiatan masing-masing bidang dan

Sekretariat agar menjamin keakuratan informasi yang dihasilkan;

f. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan rencana

dan program kerja Dinas Kesehatan berdasarkan rencana

kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat serta ketentuan

yang berlaku agar pelaksaan program dan kegiatan berjalan

sesuai perencanaan;

g. menyiapkan bahan laporan kinerja, LKPJ, LPPD, dan SPM sesuai

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

sebagai bahan pertanggungjawaban;

h. menyusun laporan kinerja Dinas sesuai peraturan dan prosedur

yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;

i. melaksanakan pengelolaan subdomain sesuai dengan ketentuan

yang berlaku untuk peningkatan kualitas informasi;


17

17

j. menghimpun dan menginventarisasi laporan hasil pengawasan

internal dan eksternal di lingkungan Dinas Kesehatan Kota

Denpasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

evaluasi;

k. menyiapkan administrasi dan rekomendasi penelitian bagi siswa

dan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian sesuai dengan

ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian

Perencanaan, Data dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian

Program dan Informasi Kesehatan sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana

yang akan datang;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

(4) Subbag Keuangan memiliki tugas

a. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan

rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;


Subbagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian

Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

e. menyusun rencana anggaran biaya langsung dan tak langsung

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;


18

18

f. melaksanakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang

telah ditetapkan agar terciptanya pengelolaan keuangan yang

akuntabel;

g. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan

pertanggungjawaban yang akuntabel;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian

Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian

Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


(5) Subbag Umum dan Kepegawaian memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian

berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;


Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib

dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum

dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


e. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai di

lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar distribusi pegawai merata di setiap

bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;


19

19

f. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah

dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib

administrasi;

g. Melaksanakan urusan umum dan rumah tangga sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. merencanakan dan melaksanakan urusan administrasi perjalanan

dinas dan penerimaan tamu sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian sesuai

dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib

administrasi kepegawaian;

j. melakukan upaya-upaya peningkatan disiplin pegawai sesuai

dengan ketentuan yang berlaku agar terjadi peningkatan kualitas

pegawai;

k. melaksanakan pengelolaan barang daerah di lingkungan Dinas

Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang

berlaku agar tercipta tertib administrasi;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum

dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan

datang;



BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

(1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat memiliki tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan

Masyarakat berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan

Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan


20

20

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di

lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Kesehatan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan;

e. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan

mengevaluasi kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai

dengan peraturan yang berlaku untuk menurunkan angka

kesakitan kematian ibu dan bayi serta menurunkan prevalensi

gizi buruk;

f. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan

mengevaluasi kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat meningkatkan

pemberdayaan dan derajat kesehatan masyarakat;

g. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan

mengevaluasi kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja

dan Olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku agar

meningkatkan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olahraga;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan

dan rencana yang akan datang;

i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan

Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kesehatan Masyarakat;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik



21

21

(2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

berdasarkan rencana operasional Bidang Kesehatan Masyarakat

dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan

Keluarga dan Gizi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


e. melaksanakan kerjasama lintas program dan lintas sektoral


pelaksanaan tugas;

f. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan program

kesehatan ibu, anak, remaja, Keluarga Berencana (KB), lansia

dan gizi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

(SPM)/peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas.

g. melaksanakan pembinaan teknis,monitoring dan evaluasi

program kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan remaja,

Keluarga Berencana, kesehatan lansia dan program gizi di

masing-masing Puskesmas sesuai dengan peraturan yang

berlaku agar tertib administrasi;

h. memantau kasus risiko tinggi pada maternal dan neonatal, bayi

dan anak balita, remaja, lansia dan gizi buruk sesuai dengan

peraturan yang berlaku agar dapat menurunkan angka kesakitan

dan kematian;

i. meningkatkan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan ibu,

anak dan remaja, lansia dan gizi sesuai dengan ketentuan yang


22

22

berlaku agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya

kesehatan;

j. melaksanakan pembinaan tentang upaya peningkatan kesehatan

ibu, anak, remaja, Keluarga Berencana, lansia dan gizi di

masing-masing Puskesmas sesuai dengan peraturan yang

berlaku agar dapat menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan

menurunkan prevalensi gizi buruk;

k. melaksanakan pembinaan bidan puskesmas/bidan puskesmas

pembantu dan Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) sesuai dengan

peraturan yang berlaku untuk menurunkan angka kesakitan dan

angka kematian ibu, bayi, dan penurunan prevalensi gizi buruk;

l. melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) sesuai dengan

peraturan yang berlaku agar penyebab kematian ibu melahirkan

dan angka kematian bayi baru lahir dapat diketahui dengan

jelas;

m. mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan gizi masyarakat dan

gizi institusi di puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku

agar pelaksanaan penyuluhan gizi masyarakat dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana;

n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi (SKPG) sesuai dengan peraturan yang berlaku

agar tersedia data kewaspadaan pangan dan gizi di suatu

wilayah;

o. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan

kekurangan gizi, Kekurangan Vitamin A (KVA), Anemi Gizi Besi

(AGB), dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodum (GAKY) sesuai

dengan ketentuan yang berlaku agar kasus kekurangan gizi

dapat diturunkan dan terdokumentasi;

p. mensosialisasikan program-program kesehatan ibu, anak,

remaja, KB, lansia dan gizi sesuai dengan peraturan yang

berlaku untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat;

q. melacak/mencari data persalinan, kematian bayi dan ibu di

rumah sakit/klinik sesuai dengan peraturan yang berlaku agar

dapat diketahui data AKI dan AKB;


23

23

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesehatan

Keluarga dan Gizi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang


s. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan prosedur dan


yang akan datang;

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


(3) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan seksi Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Kesehatan

Masyarakat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan


dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. melaksanakan advokasi, bina suasana program kesehatan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

f. melaksanakan gerakan masyarakat, kemitraan, kerjasama lintas

program dan lintas sektoral sesuai dengan peraturan yang

berlaku untuk terciptanya partisipasi masyarakat;

g. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan program

Promosi Kesehatan (Promkes), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS),

Usaha Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/Posyandu

dan desa siaga sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)


24

24

dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

h. melaksanakan pembinaan teknis,monitoring dan evaluasi

program promkes,UKS,UKBM (Posyandu) dan desa siaga sesuai

dengan peraturan yang berlaku agar dapat meningkatkan peran

serta masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat;

i. meningkatkan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan program

Promkes,UKS dan UKMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku

untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan;

j. melaksanakan pembinaan tenaga fungsional Promosi kesehatan

teladan sesuai dengan kriteria yang berlaku sesuai dengan

ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;

k. mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan dengan mobil

keliling dan pameran pembangunan sesuai dengan tema yang

ditetapkan agar pengetahuan masyarakat tentang kesehatan

dapat ditingkatkan;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Promosi

dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi


mendatang;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan

rencana yang akan datang;



(4) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga memiliki

tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan

Kerja dan Olahraga berdasarkan rencana operasional Bidang

Kesehatan Masyarakat dan ketentuan yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;


25

25



pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja

dan Olahraga;


Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan


d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

e. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi dan evaluasi program

sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib

administrasi;

f. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan inspeksi sanitasi

Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk

terciptanya kesehatan lingkungan;

g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kesehatan hotel

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan

surat keterangan laik sehat hotel;

h. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kesehatan kolam

renang/pemandian umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sebagai dasar penerbitan surat keterangan laik sehat kolam

renang/pemandian umum;

i. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan inspeksi sanitasi

terhadap tempat-tempat umum lainnya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku agar terciptanya kesehatan lingkungan;

j. mengadakan pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi

pangan terhadap rumah makan dan restoran sesuai dengan

ketentuan yang berlaku sebagai dasar untuk mengeluarkan

sertifikat laik hygiene sanitasi;

k. mengadakan pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi

pangan terhadap jasa boga sesuai dengan peraturan yang


26

26

berlaku sebagai dasar untuk mengeluarkan sertifikat laik hygiene

sanitasi jasa boga;

l. mengadakan pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi

pangan terhadap kantin sekolah sesuai peraturan yang berlaku

untuk mewujudkan makanan yang sehat, aman dan bergizi;

m. mengadakan pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi

pangan terhadap makanan jajanan dan sentra makanan sesuai

peraturan yang berlaku agar terciptanya kesehatan masyarakat;

n. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan inspeksi sanitasi

terhadap sarana sanitasi dasar, air bersih dan air minum sesuai

peraturan yang berlaku untuk terciptanya kesehatan masyarakat;

o. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan

kualitas air, penyuluhan dan perbaikan kualitas air sesuai

peraturan yang berlaku untuk terciptanya kesehatan masyarakat;

p. melaksanakan pendataan dan pembinaan pengelola pestisida

serta melaksanakan pemeriksaan cholenestrase darah bagi

pemakai dan pengelola pestisida sesuai peraturan yang berlaku

agar diketahui derajat cholenestrase dalam darah;

q. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi program

kesehatan kerja dan olahraga sesuai peraturan yang berlaku agar

dapat meningkatkan kebugaran dan kinerja pegawai;

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan

kinerja di masa mendatang;

s. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

(1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki tugas :


27

27

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit berdasarkan rencana program Dinas

Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan

tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas

yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;


lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan

dalam pelaksanaan tugas;


Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai

dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai

target kinerja yang diharapkan;


mengevaluasi kegiatan Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan

peraturan yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat;


mengevaluasi kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk

menurunkan kasus penyakit menular;


mengevaluasi kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai dengan peraturan yang

berlaku untuk menurunkan kasus penyakit tidak menular;

h. merumuskan, melaksanakan kebijakan dan bimbingan teknis di

bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian

penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan

penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan

Narkotika, Psikotrofika, dan Zat adiktif lainnya (NAFSA), dan


28

28

kesehatan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit

menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit

tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika,

Psikotrofika, dan Zat adiktif lainnya (NAFSA), dan kesehatan haji


pelaksanaan tugas;

j. menyebarluaskan informasi cara-cara pengendalian sumber-

sumber penyakit sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk

memberikan edukasi kepada masyarakat;

k. merencanakan kegiatan penelitian pengendalian, pengawasan

penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) sesuai

dengan peraturan yang berlaku untuk menurunkan dampak KLB;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit dengan cara membandingkan antara

rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik


(2) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi

berdasarkan rencana operasional Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit dan ketentuan yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi;


29

29


Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan tugas dan tanggung


d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Surveilans

dan Imunisasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


e. melaksanakan kegiatan pengumpulan data penyakit di sarana

pelayanan kesehatan dan masyarakat secara aktif maupun pasif

sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bahan

perencanaan kedepan;

f. melaksanakan kegiatan pengolahan, analisa dan interpretasi data

penyakit, serta penyebaran informasi kepada lintas program

maupun lintas sektor terkait sesuai dengan peraturan yang

berlaku agar terdokumentasi penyakit untuk dilaksanakan

pencegahan;

g. melaksanakan penyelidikan epidemiologi penyakit sesuai dengan

peraturan yang berlaku agar diketahui pola penyakit;

h. mengoordinasikan lintas program maupun lintas sektor sesuai

dengan peraturan yang berlaku untuk memperlancar

pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan kegiatan surveilans kesehatan haji dan vaksinasi

meningitis kepada calon jamaah haji sesuai dengan ketentuan

yang berlaku agar kesehatan haji dapat terpantau;

j. melaksanakan investigasi dan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian

Luar Biasa (SKD KLB) Penyakit berpotensi wabah/KLB

berdasarkan faktor risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku

untuk mencegah terjadinya KLB;

k. menyiapkan pengadaan dan mendistribusikan vaksin ke fasilitas

pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk

menjamin ketersediaan vaksin;

l. mengumpulkan bahan monitoring, data sarana vaksinasi,

pengolahan dan analisa data serta evaluasi pelaksanaan

vaksinasi rutin dan insidentil pada sarana pelayanan kesehatan


30

30

serta menganalisa hasil penelitian penyakit sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

m. mengoordinasikan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah

(BIAS) berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk terjaminnya

imunisasi anak sekolah;

n. mengoordinasikan pelaksanaan vaksinasi kanker cervix sesuai

dengan prosedur yang berlaku untuk menjamin kesehatan

remaja perempuan;

o. melaksanakan pembinaan program ke UPT Dinas Kesehatan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung program

Dinas;

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Surveilans

dan Imunisasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada


q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Surveilans dan Imunisasi sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan

datang;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


(3) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular memiliki

tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular berdasarkan rencana operasional Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan ketentuan yang




pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular;


Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan


31

31

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan


d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyebarluaskan informasi, mengumpulkan bahan dan

penanggulangan penyakit menular langsung secara keseluruhan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mencegah

penyakit menular langsung;

f. mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan,

penanggulangan penyakit bersumber binatang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk mengantisipasi penyakit

bersumber binatang;

g. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi Pencegahan

dan Pengendalian penyakit menular ke fasilitas pelayanan

kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk

menurunkan kasus penyakit menular;

h. mendistribusikan sarana dan prasarana program

penanggulangan penyakit menular langsung ke fasilitas

pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku

untuk kelengkapan kebutuhan fasilitas;

i. menginventarisasi dan mensosialisasikan perkembangan kasus

penyakit bersumber binatang yang terjadi ke instansi lintas

sektor terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk

mendapatkan umpan balik;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Menular dengan cara mengidentifikasi


mendatang;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban



32

32

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


(4) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwa memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa berdasarkan rencana

operasional Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;


Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sesuai

dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengambilan

kebijakan;

e. melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa dan nafza sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesehatan jiwa

masyarakat;

f. mengoordinasikan lintas program maupun lintas sektor,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sesuai

ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan pembinaan program ke UPT Dinas Kesehatan

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung program

Dinas;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;


33

33

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan

datang;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

(1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan memiliki tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan

Kesehatan berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan




lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan dan


pelaksanaan tugas;


Pelayanan Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan


diharapkan;


mengevaluasi kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer sesuai

dengan peraturan yang berlaku agar tugas dan kegiatan berjalan

dengan baik;


mengevaluasi kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai


dengan baik;


34

34


mengevaluasi kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai


dengan baik;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan


i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan

Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai pertanggungjawaban;



(2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

berdasarkan rencana operasional Bidang Pelayanan Kesehatan


tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;


Pelayanan Kesehatan Primer sesuai dengan tugas dan tanggung


d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan

Kesehatan Primer sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


e. merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanakan

manajemen puskesmas sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;

f. merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan

pelayanan publik di puskesmas sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku agar pelayanan dapat dilaksanakan

dengan baik;


35

35

g. merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan

akreditasi puskesmas sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku agar puskesmas dapat terakreditasi dengan baik;

h. pembinaan dan pengawasan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar

tercipta FKTP yang berkualitas;

i. merencanakan, menilai, membina, memonitoring, dan

mengevaluasi pelaksanaan puskesmas berprestasi sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku agar puskesmas dapat

predikat berprestasi yang baik;

j. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) di puskesmas sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku agar pelaksanaan JKN dapat berjalan

dengan baik dan dapat tercapai total coverage;

k. pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan di puskesmas

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta

tertib administrasi;

l. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan kesehatan luar

gedung/Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku agar tercapai kesehatan

masyarakat yang mandiri dan berkualitas;

m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama (FKTP) sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku agar tercipta FKTP yang berkualitas;

n. merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan

Perawatan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku agar masyarakat sehat, mandiri, dan

berkualitas ;

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan

Kesehatan Primer dengan cara mengidentifikasi hambatan yang


p. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Pelayanan Kesehatan Primer sesuai dengan prosedur dan


36

36


yang akan datang;

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


(3) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan



tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;


Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas dan tanggung



Kesehatan Rujukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang


e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat lanjut sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku agar pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan

dengan baik dan berkualitas;

f. merencakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan

medical check up pejabat dan keluarga sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku agar terlaksana medical

check up sesuai dengan rencana dan kebutuhan;

g. merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan

program indera puskesmas sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku agar program keinderaan dapat dilaksanakan

dengan baik ;

h. menyiapkan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan

pelayanan P3K dan kebencanaan sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku agar kegiatan P3K dan kebencanaan

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan;


37

37

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan

Kesehatan Rujukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang


j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan prosedur dan


yang akan datang;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


(4) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional



tugas;



pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;


Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai dengan tugas dan


dan lancar;


Kesehatan Tradisional sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan

pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku agar tercipta tertib

administrasi penyehat tradisional;

f. merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelayanan

asuhan mandiri di puskesmas sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku agar pelayanan dapat dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan;


38

38

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan

tradisional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

agar penyehat tradisional memenuhi peraturan perunfang-

undangan yang berlaku;

h. menerbitkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan

penyehat tradisional dapat dilaksanakan dengan baik dan

berkualitas;

i. menerbitkan rekomendasi/ surat ijin tenaga dan sarana

kesehatan tradisional sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku agar tertib administrasi;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan

Kesehatan Tradisional dengan cara mengidentifikasi hambatan

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai dengan prosedur dan


yang akan datang;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

(1) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan memiliki tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber

Daya Kesehatan berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan

serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan




lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai peraturan dan


39

39


pelaksanaan tugas;


Sumber Daya Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan


diharapkan;


mengevaluasi kegiatan seksi Kefarmasian sesuai peraturan yang

berlaku agar tercipta tertib administrasi;


mengevaluasi kegiatan seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai peraturan yang berlaku

agar tercipta tertib administrasi;


mengevaluasi kegiatan seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

sesuai peraturan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya

Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya

Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sumber Daya Kesehatan;



(2) Kepala Seksi Kefarmasian memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Kefarmasian berdasarkan rencana

operasional Bidang Sumber Daya Kesehatan dan ketentuan yang




pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian;


40

40


Kefarmasian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kefarmasian

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

e. mengevaluasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) puskesmas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan

obat puskesmas dengan baik;

f. merencanakan dan menyusun kebutuhan obat di tingkat Dinas

Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar sesuai

dengan kebutuhan obat yang diusulkan dari puskesmas;

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penggunaan Obat

Rasional (POR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar

masyarakat dapat menggunakan obat secara baik dan rasional;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

Pemberian Informasi Obat (PIO) dan konseling obat sesuai

dengan ketentuan yang berlaku agar masyarakat dapat minum

obat sesuai dengan indikasi;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang kefarmasian

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat terciptanya

tertib administrasi;

j. melaksanakan pengadaan farmasi dan perbekalan kesehatan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terpenuhinya

kebutuhan obat di seluruh puskesmas;

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tata laksana obat

kedaluarsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar obat

kadaluarsa dapat dimusnahkan;

l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan farmasi

dan perbekalan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

agar dapat terciptanya tertib administrasi;

m. melaksanaan pengawasan pencatatan dan pelaporan bidang

kefarmasian puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

agar terciptanya tertib administrasi;


41

41

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Kefarmasian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada


o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Kefarmasian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


(3) Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) berdasarkan rencana

operasional Bidang Sumber Daya Kesehatan dan ketentuan yang




pelaksanaan tugas Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);


Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Alat

Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

e. merencanakan dan mengadakan alat kesehatan puskesmas

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terpenuhi alat

kesehatan untuk puskesmas;

f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib

administrasi;


42

42

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan

distribusi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar

terciptanya tertib administrasi;

h. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kalibrasi alat

kesehatan puskesmas dan UPT Pengawasan Farmasi dan

Makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar alat

kesehatan di puskesmas terkalibrasi dengan baik dan

berkualitas;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Aplikasi Sarana

Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) sesuai dengan ketentuan

yang berlaku agar puskesmas dapat menyajikan sarana

prasarana alat kesehatan dengan baik dan benar setiap

tahunnya;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan perawatan alat

kesehatan di puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

agar alat kesehatan dapat terpelihara dengan baik;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Alat


dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Alat


sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


(4) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

berdasarkan rencana operasional Bidang Sumber Daya

Kesehatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


43

43



pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;


Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan tugas dan


dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumber

Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. merencanakan, menilai, membina, dan mengevaluasi tenaga

kesehatan puskesmas teladan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku agar dapat memilih tenaga kesehatan teladan;

f. menerbikan rekomendasi/perijinan tenaga kesehatan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku agar rekomendasi/perijinan

tenaga kesehatan terdokumentasi;

g. menerbitkan rekomendasi/perijinan sarana kesehatan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku agar rekomendasi/perijinan

sarana kesehatan terdokumentasi;

h. menerbitkan perijinan produk makanan rumah tangga sesuai

dengan ketentuan yang berlaku agar perijinan produk makanan

rumah tangga terdokumentasi;

i. mengevaluasi dan menyiapkan administrasi dan rekomendasi

praktik lapangan dan magang di bidang kesehatan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku agar dapat dilaksanakan praktik

lapangan dan magang di puskesmas sesuai dengan rencana;

j. menindaklanjuti permohonan studi/kaji banding sesuai dengan

ketentuan yang berlaku agar studi/kaji banding dapat

dilaksanakan dengan baik;

k. merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan formal bidang kesehatan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku agar pendidikan dan pelatihan formal

bidang kesehatan dapat dilaksanakan sesuai rencana ;


44

44

l. merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan

studi/kaji banding dan peningkatan wawasan petugas Puskesmas

dan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar

wawasan petugas dapat berkualitas;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Sumber

Daya Manusia Kesehatan dengan cara mengidentifikasi hambatan

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi

Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan prosedur dan


yang akan datang;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR SESUAI PP

NO. 18 TAHUN 2016


45

45

2.2 KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS


46

46

2.2.1 Geografi

Kota Denpasar terletak pada posisi 08035’31” sampai 08044’49” Lintang

Selatan dan 115000’23” sampai 115016’27” Bujur Timur, dengan ketinggian 500

meter dari permukaan laut. Batas wilayah Kota Denpasar di bagian Utara,

Selatan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Badung, sedangkan di bagian

Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar. Peta wilayah Kota Denpasar

seperti tampak pada gambar berikut:

Peta Wilayah Kota

Denpasar

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km2 atau sebesar 2,18% dari

luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4

wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat

kecamatan tersebut, berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan

memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km2 (39,12 persen).

Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km2 (24,35 persen), dan

Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,13 km2 (18,88 persen).Adapun

Kab. Badung

Kab. Gianyar

Selat Badung


47

47

kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan

luas wilayah 22,54 km2 (17,64 persen).

Penggunaan lahan di Kota Denpasar sebagian kecil dimanfaatkan sebagai

lahan sawah irigasi (21,26%), dan sisanya merupakan lahan kering (78,66%)

dan lahan lainnya (0,08%). Sementara itu luas kawasan hutan rakyat hanya

sebesar 0,59%, yang ditanami Tanaman Hutan Rakyat yang meliputi hutan

mangrove yang berfungsi sebagai hutan pencegah abrasi terletak di kawasan

Suwung, Benoa dan Serangan.

2.2.2 Topografi dan Iklim

Topografi Kota Denpasar sebagian besar merupakan dataran rendah yang

terbentang dari Selatan ke Utara. Panjang pantai ± 11 Km, berupa perairan laut

yang meliputi pantai Padang Galak, pantai Sanur, serta pantai Pulau Serangan.

Wilayah Kota Denpasar secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi oleh

angin musim.

Sebagai daerah tropis Kota Denpasar memiliki musim kemarau dan

musim hujan yang diselingi oleh musim panca roba, dengan curah hujan

berkisar antara 1 – 437 mm. Curah hujan yang paling rendah terjadi pada Bulan

September yaitu sebesar 1 mm, sedangkan curah hujan yang paling tinggi

terjadi pada Bulan Januari sebesar 437 mm. Suhu maksimum berkisar antara

29,90C – 33,90C dan suhu minimum berkisar antara 22,70C – 25,60C.

Temperatur tertinggi terjadi di Bulan Desember dan terendah terjadi pada Bulan

September dengan kelembaban udara berkisar antara 73 hingga 82 persen .

2.2.3 Pemerintahan

Pemerintahan Kota Denpasar secara adminnistratif terdiri dari 4

kecamatan dan 43 Desa/Kelurahan. Dari 43 Desa/ Kelurahan yang ada 16 buah

berstatus Kelurahan dan 27 berstatus Desa. Kecamatan Denpasar Selatan terdiri

dari 6 kelurahan dan 4 desa, Denpasar Timur 4 Kelurahan dan 7 Desa, Denpasar

Barat 3 Kelurahan dan 8 Desa dan Kecamatan Denpasar Utara 3 Kelurahan dan

8 Desa.


48

48

2.2.4 Demografis

Berdasarkan hasil perhitungan geometris berdasarkan proyeksi Sensus

Penduduk 2010 yang dibantu oleh BPS Provinsi Bali, pencerminan penduduk

Kota Denpasar pada tahun 2015 berjumlah 880.600 jiwa yang terdiri dari

penduduk laki-laki sebanyak 449.700 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak

430.900 jiwa.

Pada gambar 2.1 terlihat peningkatan jumah penduduk di Kota Denpasar

dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Laju pertumbuhan penduduk mencapai

angka 4,28%. Laju pertumbuhan di Kota Denpasar cukup tinggi, hal ini

kemungkinan disebabkan karena tingginya mobilisasi penduduk dari luar wilayah

denpasar.

Gambar 2.1 JUMLAH PENDUDUK KOTA DENPASAR BERDASARKAN JENIS KELAMIN

TAHUN 2011-2015

Sex ratio adalah perbandingan penduduk laki –laki dan penduduk

perempuan di suatu wilayah. Sex ratio penduduk Denpasar pada tahun 2015

adalah 104,36 artinya terdapat 104 laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam

bentuk piramida penduduk. Berdasarkan estimasi jumlah penduduk dapat

disusun sebuah piramida penduduk Kota Denpasar Tahun 2015. Badan piramida


49

49

bagian kiri menunjukkan jumlah penduduk laki-laki, sedangkan badan piramida

sebelah kanan menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Piramida ini

memberikan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk

muda, dewasa dan tua.

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

Grafik 2.2 PIRAMIDA PENDUDUK KOTA DENPASAR TAHUN 2015

Perempuan

Laki-Laki

Pada Grafik 2.1 terlihat bahwa jumlah balita adalah sebesar 8,6% dari seluruh

total penduduk dan jumlah usila 2,9% dari seluruh total penduduk, sedangkan

persentase balita dan anak anak adalah 24,36% dari seluruh total penduduk

Denpasar. Berdasarkan data ini dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk usia

produktif (dewasa) lebih besar dibandingkan usia non produktif (anak-anak dan

usia lanjut).

Indikator penting yang terkait dengan distribusi penduduk menurut umur

yang sering digunakan untuk mengetahui produktifitas penduduk adalah ratio

beban ketergantungan atau dependency ratio. Ratio beban ketergantungan


50

50

adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang

tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun) dengan banyaknya

umur produktif (umur 15-64 tahun). Ratio beban ketergantungan di Kota

Denpasar sebesar 38,14, angka ini menunjukkan setiap 100 orang yang masih

produktif akan menanggung 38 orang yang belum/sudah tidak produktif lagi.

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar tahun 2010-2014

mengalami fluktuatif, tahun 2010 mencapai 7,60%, tahun 2011 turun menjadi

2,83% tahun 2012 turun menjadi 2,22% dan tahun 2014 turun lagi menjadi

2,06%.

Kepadatan penduduk memperlihatkan rata-rata jumlah penduduk per 1

km persegi. Semakin besar angka kepadatan berarti semakin padat penduduk

yang mendiami suatu wilayah. Kepadatan Penduduk Kota Denpasar adalah

6.892 per KM2, meningkat bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 6.790 per km

persegi. Sedangkan Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Kota Denpasar tahun

2015 mencapai umur 73.71 tahun.

1. SARANA KESEHATAN

Faslitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif,

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilaksanakan oleh pemerintah,

pemerintah daerah dan atau masyarakat (UU No.36 tahun 2009).

2.3.1 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan

preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi

tingginyadi wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan

2.3 SUMBER DAYA KESEHATAN


51

51

kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah

kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Puskesmas

juga memiliki fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

tingkat pertama dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama

serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2015).

Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang

telah memiliki kemampuan gawat darurat dan 3 Puskesmas mampu PONED

serta kemampuan laboratorium dan 25 buah puskesmas pembantu serta 11 unit

puskesmas keliling.

Tabel 2.1 Distribusi Puskesmas Berdasarkan Desa yang Diwilayahi

No. Kecamatan

PUSKESMAS

Desa/ Kelurahan

1.

Denpasar

Utara

Puskesmas I Denpasar Utara

1. Desa Dangin Puri Kaja 2. Desa Dangin Puri Kangin 3. Kel. Tonja 4. Desa dangin Puri Kauh

Puskesmas II Denpasar Utara 1. Desa Pemecutan Kaja 2. Kel Ubung 3. Desa. Ubung Kaja

Puskesmas III Denpasar Utara 1. Desa Dauh Puri Kaja 2. Kel Peguyangan 3. Desa Peguyangan Kaja 4. Desa Peguyangan Kangin

2.

Denpasar

Timur

Puskesmas I Denpasar Timur

1. Kel. Dangin Puri 2. Ds. Dangin Puri Kelod 3. Kel. Sumerta 4. Desa Sumerta kelod 5. Desa Sumerta Kauh 6. Desa Sumerta Kaja

Puskesmas II Denpasar Timur

1. Kel. Penatih 2. Desa Kesiman Kertalangu 3. Desa penatih Dangin Puri 4. Desa Kesiman Petilan 5. Kel Kesiman

3.

Denpasar

Puskesmas I Denpasar Selatan

1. Kel Sesetan 2. Desa Sidakarya 3. Kel Panjer


52

52

Selatan

Puskesmas II Denpasar Selatan

1. Kel Sanur 2. Kel Renon 3. Desa Sanur Kauh 4. Desa Sanur Kaja

Puskesmas III Dnpasar Selatan 1. Desa Pemogan 2. Kel. Serangan

Puskesmas IV Denpasar Selatan 1. Kelurahan Pedungan

4.

Denpasar

Barat

Puskesmas Denpasar Barat I

1. Desa Padang sambian kelod 2. Desa Dauh Puri Kauh 3. Desa Dauh Puri Kangin 4. Desa Dauh Puri Kelod 5. Desa Dauh Puri 6. Desa Pemecutan Kelod

Puskesmas II Denpasar Barat

1. Desa Padang sambian kaja 2. Desa Tegal Kertha 3. Desa Tegal Harum 4. Kel Padang sambian 5. Kel Pemecutan

Sumber: Sub Bag Perencanaan dan Infokes Dikes Kota Denpasar

PETA SEBARAN PUSKESMAS DI KOTA DENPASAR

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dapat digambarkan

dengan indikator rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Rasio Puskesmas

per 30.000 penduduk di Kota Denpasar pada tahun 2015 sebesar 0,3. Angka ini


53

53

lebih rendah dari rasio puskesmas per 30.000 penduduk secara nasional tahun

2014 sebesar 1,16. Walaupun rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk

termasuk rendah hal ini belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya

mengenai aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar karena

adanya dukungan pelayanan kesehatan dasar dari sektor swasta di Kota

Denpasar.

Dari 11 Puskesmas yang ada di Kota Denpasar, 2 Puskesmas sudah

dikembangkan menjadi Puskesmas Rawat inap yaitu Puskesmas I Denpasar

Timur dengan 10 tempat tidur dan Puskesmas IV Denpasar Selatan dengan 10

tempat tidur.

Sejak tahun 2009 di Kota Denpasar sudah melaksanakan peningkatan

mutu pelayanan puskesmas dengan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas melalui

ISO 9001 : 2008. Sampai dengan tahun 2014 Kegiatan ISO di Puskesmas

di Kota Denpasar sudah terlaksana pada 4 (empat) Puskesmas diantaranya :

- Puskesmas II Denpasar Selatan tahun 2009

- Puskesmas III Denpasar Selatan tahun 2011

- Puskesmas IV Denpasar Selatan tahun 2013

- Puskesmas II Denpasar Barat tahun 2014

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menargetkan minimal terdapat 4

puskesmas dengan Pelayanan Obstretrik dan Neonatal Emergensi Dasar

(PONED) di tiap kabupaten/kota yang merupakan salah satu upaya

pengembangan puskesmas. Upaya kesehatan PONED dilakukan untuk

mendekatkan akses masyarakat kepada pelayanan kegawatdaruratan Obstetric

dan Neonatal Dasar. Akses masyarakat yang semakin mudah terhadap

pelayanan kegawatdaruratan diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan

AKI dan AKB (kemenkes,2014). Di Kota Denpasar terdapat tiga puskesmas

PONED yaitu Puskesmas II Denpasar Barat, Puskesmas IV Denpasar Selatan dan

Puskesmas I Denpasar Timur.

Jumah kunjungan rawat jalan selama tahun 2015 di puskesmas sekota

Denpasar sebanyak 408.862 orang, sedikit mengalami penurunan bila

dibandingkan tahun 2014 sebanyak 474.878 orang.


54

54

Grafik 2.2 Tren kunjungan di Puskesmas se-Kota Denpasar

Tahun 2010-2015

Sumber: Sub Bag Perencanaan dan Informasi Kesehatan Dikes Kota Denpasar Tahun 2014

Sepuluh penyakit terbanyak yang ditemukan di Puskesmas se-Kota

Denpasar adalah:

Tabel 2.2 Pola sepuluh penyakit terbanyak di Puskesmas tahun 2015

No ICD Diagnosa L P Total

1 J00 headache (Cepalgia + Sakit Kepala) 24.141

24.878

49.019

2 I10 Essential (primary) hypertension (HT Primer / HT Saja)

14.996

17.536

32.532

3 J02 Acute pharyngitis (Faringitis) 12.713

12.163

24.876

4 R50.9 Fever, unspecified 5.527

5.329

10.856

5 K30 Dyspepsia 3.247

5.037

8.284

6 R51 Headache (Cepalgia + Sakit Kepala) 3.148

5.013

8.161

7 M13 Others Arthritis (Atritis Lainnya) 3.348

4.546

7.894

8 E11 Non-insulin-dependent diabetes mellitus / DM Type II (Usia > 40 Th)

3.772

3.780

7.552


55

55

9 L23 Allergic contact dermatitis 2.490

3.403

5.893

10 K04.1 Necrosis of pulp 2.480

3.257

5.737

2.3.2 RUMAH SAKIT

Selain upaya promotif dan preventif, upaya kuratif dan rehabilitatif

merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat. Upaya kuratif dan rehabilitative dapat diperoleh di rumah sakit.

Rumah sakit dikelompokkan berdasarkan kepemilikannya yaitu 5 buah

Rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Kementrian kesehatan, Pemerintah

provinsi, Pemerintah Kota Denpasar dan TNI/POLRI dan 13 rumah sakit swasta.

Rumah sakit yang dikelola pemerintah dan badan hukum yang bersifat nirlaba

sedangkan Rumah sakit swasta dikelola oleh badan hukum dengan tujuan provit

yang berbentuk perseroan terbatas atau persero (Kemenkes 2015).

Tabel 2.3 Distribusi rumah sakit Pemerintah dan swasta di Kota Denpasar

NO RUMAH SAKIT PENGELOLA JML TEMPAT TIDUR

1 RS Pusat Sanglah Denpasar Kementrian Kesehatan 765

2 Rumah sakit Indera Bali Mandara Pemerintah Provinsi Bali 10

3 RSU Wangaya Pemerintah Kota Denpasar 200

4 RS Polda Bali Kepolisian RI 58

5 RS TK II Udayana TNI 120

6 RS Manuaba Swasta 45

7 RS Surya Husada Swasta 100

8 RS Puri Raharja Swasta 102

9 RS Darma Yadnya Swasta 50

10 RS Kasih Ibu denpasar Swasta 92

11 RS Bhakti Rahayu Swasta 81

12 RSB Harapan Bunda Swasta 25

13 RS Prima Medika Swasta 114

14 RS Bali Med Swasta 135


56

56

15 RS Surya Husada Ubung Swasta 48

16 RS BROS Swasta 102

17 RS Puri Bunda Swasta 71

Sumber: Seksi kesehatan khusus bidang bina Yankes Dikes Kota Denpasar

Rumah sakit dapat dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan jenis pelayanan

yang diberikan menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah

sakit yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum

memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit

sedangkan rumah sakit khusus hanya memberikan pelayanan pada satu bidang

atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur,

organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya (Kemenkes RI, 2015). Di Kota

Denpasar terdapat 15 rumah sakit umum dan 3 rumah sakit khusus.

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya

kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan

di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk.

Rasio tempat tidur rumah sakit di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 2,3 per

1.000 penduduk. Rasio ini relative sama bila dibandingkan tahun 2014. Secara

nasional pada tahun 2014 rasio rumah sakit di Indonesia sebesar 1,07 per 1000

penduduk.

Mutu pelayanan di rumah sakit dapat diketahui dengan memperhatikan

beberapa indikator, antara lain :

a. Angka Kematian Netto (Net Death Rate/NDR)

Angka kematian Netto atau NDR merupakan angka kematian 48 jam

pasien rawat inap per 1000 pasien keluar hidup dan mati. Indikator ini

digunakan untuk melihat mutu pelayanan rumah sakit. Lima besar Angka NDR

tertinggi di beberapa RS (Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar yang

datanya sudah kami terima pada tahun 2015 :

1) RSUP Sanglah : 62,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

2) RSUD Wangaya : 26,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

3) RSUD Puri Raharja : 15,7 per 1000 pasien keluar hidup dan mati


57

57

4) RS Kasih ibu denpasar : 9,7 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

5) RS Bros : 9,0 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

b. Angka Kematian Umum (Gross Death Rate/GDR)

Angka Kematian Umum (Gross Death Rate) merupakan angka kematian

total pasien rawat inap yang keluar rumah sakit per 1000 penderita keluar

hidup dan mati. Lima besar Angka GDR tertinggi dibeberapa rumah sakit

(Pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar yang datanya kami terima pada

tahun 2015 adalah :


2) RSUD Wangaya : 43,5 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

3) RSUD Puri Raharja : 31,1 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

4) RS Kasih ibu denpasar : 19,0 per 1000 pasien keluar hidup dan mati


c. Angka Penggunaan Tempat Tidur (Bed Occupation Rate/BOR)

BOR merupakan indikator yang dapat menggambarkan tinggi

rendahnya pemanfaatan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Lima besar

tingkat pencapaian BOR tertinggi oleh RS (Pemerintah dan swasta) di Kota

Denpasar yang datanya kami terima pada pada tahun 2014 adalah :


2) RSUD Wangaya : 79,44per 1000 pasien keluar hidup dan mati


4) RSUD Bakti rahayu : 78,78 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

5) RS Puri Bunda : 74,13 per 1000 pasien keluar hidup dan mati

d. Rata-rata Lama Dirawat (Length Of Stay/LOS)

Indikator LOS digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi dan

mutu pelayanan rumah sakit. Rata-rata lama pasien di rawat di rumah sakit

(pemerintah dan swasta) di Kota Denpasar tahun 2015 adalah 3 hari.


58

58

2.3.3 UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan kesehatan

guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan melalui UKBM

seperti pos pelayanan terpadu (Posyandu Balita, Posyandu Lansia), Pos

Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), pos kesehatan desa

(Poskesdes) dan desa siaga aktif.

1) Pos Pelayanan terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan salah satu UKBM yang paling aktif. Keberadaan

posyandu sampai saat ini masih memiliki peranan yang sangat penting dalam

rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada golongan

balita. Posyandu memiliki lima program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak,

keluarga berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan

diare. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama

masyarakat. Ratio posyandu dengan balita di kota denpasar adalah 1 posyandu

melayani 100 balita.

Tabel: 2.4 Jumlah Posyandu Aktif dan Tingkatan Posyandu Di Kota Denpasar

Tahun 2015

NO

KAB/KOTA JUMLAH

POSYANDU

TINGKATAN POSYANDU POSYANDU

PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI AKTIF

1 PUSK I DB 63 9 21 33 0 63

2 PUSK II DB 69 11 43 14 1 69

3 PUSK I DS 35 5 6 23 1 35

4 PUSK II DS 34 0 3 28 3 34

5 PUSK III DS 25 0 6 17 2 25

6 PUSK IV DS 14 0 2 12 0 14

7 PUSK I DT 43 2 16 24 1 43

8 PUSK II DT 60 0 34 26 0 60

9 PUSK I DU 31 0 19 12 0 31

10 PUSK II DU 35 0 10 16 9 35

11 PUSK III DU 51 0 34 17 0 51


59

59

TOTAL 460 27 194 222 17 460

Sumber : Laporan Promkes Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

Tingkat perkembangan posyandu di Kota Denpasar dalam lima tahun

terakhir seperti pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.3 Persentase Posyandu di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014 2015

% Pratama

% Madya

% Purnama

% Mandiri

Sumber : Seksi Prom Kes Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Data pada grafik 2.5 di atas menunjukkan bahwa perkembangan

posyandu di Kota Denpasar terutama untuk posyandu mandiri sudah kembali

mengalami peningkatan pada tahun 2015, setelah sempat mengalami

penurunan di tahun 2014. Dari 460 posyandu yang ada di Kota Denpasar baru

237 posyandu (51,52%) merupakan Posyandu Aktif.

Grafik 2.4 PERSENTASE POSYANDU BERDASARKAN STRATA DI KOTA DENPASAR TAHUN 2015


60

60

6,09

42,3947,83

3,7

Pratama

Madya

Purnama

Mandiri

Sumber: seksi promkes bidang bina kesmas dikes kota denpasar

Pada gambar diatas terlihat bahwa proporsi tertinggi adalah posyandu

purnama dan proporsi terendah adalah posyandu mandiri. Lambatnya

perkembangan posyandu ke arah posyandu mandiri tidak terlepas dari kurang

berperan sertanya masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan posyandu

terutama dalam hal dukungan dana untuk operasional kegiatan posyandu. Saat

ini dana operasional posyandu sebagian besar masih berasal dari bantuan

pemerintah. Kedepannya perlu upaya intensif untuk meningkatkan jumlah

posyandu mandiri.

2) Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM )

Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan

kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang

dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Faktor risiko penyakit tidak

menular (PTM) meliputi merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan

tidak sehat, kurang aktifitas fisik, obesitas, stres, hipertensi, hiperglikemi,

hiperkolesterol serta menindak lanjuti secara dini faktor risiko yang ditemukan

melalui konseling kesehatan dan segera merujuk ke fasilitas pelayanan

kesehatan dasar.

Kelompok PTM Utama adalah diabetes melitus (DM), kanker,penyakit

jantung dan pembuluh darah (PJPD), penyakit paru obstruktif kronis (PPOK),

dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

Tujuan Posbindu adalah Meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Sedangkan sasaran utama


61

61

Posbindu adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM

berusia 15 tahun ke atas.

Wadah pelaksanaan posbindu adalah Posbindu PTM dapat dilaksanakan

terintegrasi dengan upaya kesehatan bersumber masyarakat yang sudah ada, di

tempat kerja atau di klinik perusahaan, di lembaga pendidikan, tempat lain di

mana masyarakat dalam jumlah tertentu berkumpul/beraktivitas secara rutin,

misalnya di mesjid, gereja, klub olah raga, pertemuan organisasi politik maupun

kemasyarakatan. Pengintegrasian yang dimaksud adalah memadukan

pelaksanaan Posbindu PTM dengan kegiatan yang sudah dilakukan meliputi

kesesuaian waktu dan tempat, serta memanfaatkan sarana dan tenaga yang

ada.

Jumlah Posbindu di Kota Denpasar tahun 2015 sebanyak 45 buah

meningkat bila dibandingkan tahun 2014 (14 buah).

3) Desa siaga aktif

Desa/kelurahan siaga aktif adalah Desa/kelurahan yang memiliki

poskesdes atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai

pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan

kegawatdaruratan, surveylans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan

pertumbuhan (gizi), Penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (Kemenkes RI, 2015).

Dari 43 desa/kelurahan yang ada di Kota denpasar seluruhnya sudah

merupakan desa siaga aktif. Lima puluh satu (51%) desa siaga tergolong

pratama, 39,5% madya, 9,3 purnama dan belum ada desa siaga yang mandiri.

Pembinaan / bimbingan Teknis Desa Siaga dilaksanakan oleh Tim Desa

Siaga Kota Denpasar dengan Keputusan Walikota No. 188.45/477 /Hk/2015

yang terdiri dari Unsur : Bappeda Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana Dinas Pendidikan dan Olah Raga , Parisada Hindu Dharma

Indonesia (PHDI) Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bagian Kesra, Bagian

Hukum, Bagian Umum, Bidang Kesmas, Bidang P2P, Bidang PL, Bidang Yankes.

Pembinaan Desa Siaga dilaksanakan 43 kali di 43 desa / Kelurahan dengan

harapan masyarakat desa / kelurahan dengan harapan masyarakat yang sadar,


62

62

mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap

kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang

berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa ( KLB) bencana, kecelakaan ,

pendataan ibu hamil dan lain–lain dengan memanfaatkan potensi setempat

secara gotong royong

Grafik 2.5 PERSENTASE DESA SIAGA AKTIF BERDASARKAN STRATA DI KOTA DENPASAR TAHUN 2015

39,5

0

9,3

51

Purnama

Mandiri

Madya

Purnama

Sumber: seksi promkes bidang bina kesmas dikes kota denpasar

2.3.4 Sumber Daya Manusia

Tabel 2.5 Data Tenaga Kesehatan di dinas kesehatan dan puskesmas

Tahun 2015

NO

UNIT KERJA

JUMLAH

Medis Perawat &

Bidan

Farmasi

Gizi Tekni

si Medis

Sanitasi

Kesmas

1 Puskesmas I Denpasar Selatan

2 14 2

1 1 1 1

2 Puskesmas II Denpasar Selatan

7 23 2 1 0 2 3

3 Puskesmas III Denpasar Selatan

3 12 2 2 1 1 1

4 Puskesmas IV Denpasar Selatan

9 25 3 2 0 1 2


63

63

Sumber: Sub Bag Kepeg dan Umum Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

Tabel 2.6 REKAPITULASI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN DI DINAS DAN PUSKESMAS SE KOTA

DENPASAR TAHUN 2015

GOLONGAN DKK UPT

PFM

DS

I

DS

II

DS

III

DS

IV

DT

I

DT

II

DU

I

DU

II

DU

III

DB

I

DB

II

1 I/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 I/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

3 II/a 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0

4 II/b 3 1 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 1

5 II/c 3 1 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1 3

6 II/d 10 2 5 9 6 13 103 7 1 5 2 4 4

7 III/a 7 0 1 2 2 1 3 0 2 0 1 1 3

8 III/b 23 1 2 3 2 4 6 7 8 5 7 6 5

9 III/c 12 1 5 5 6 8 13 5 4 6 5 6 5

10 III/d 14 1 13 12 5 7 2 11 9 8 13 16 18

11 IV/a 4 1 1 4 2 2 1 1 2 1 1 2 4

12 IV/b 3 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 1

13 IV/c 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 3 0 1

5 Puskesmas I Denpasar Timur

4 25 3 1 1 1 1

6 Puskesmas II Denpasar Timur

2 20 3 2 1 1 2

7 Puskesmas I Denpasar Utara

3 15 2 1 1 1 1

8 Puskesmas II Denpasar Utara

3 16 3 1 1 1 1

9 Puskesmas III Denpasar Utara

2 19 2 1 0 3 4

10 Puskesmas I Denpasar Barat

3 19 2 1 1 2 3

11 Puskesmas II Denpasar Barat

3 32 1 1 1 1 1

SUB JUMLAH I (PUSKESMAS) 32 212 25 13 10 15 19


64

64

14 IV/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH

SELURUH 82 8 30 37 28 39 43 36 32 30 34 36 45

Sumber: Sub Bag Kepeg dan Umum Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

Jenis tenaga kesehatan di Puskesmas minimal terdiri dari dokter, dokter

gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan

lingkungan, ahli teknologi laboratorium medic, tenaga gizi dan kefarmasian.

Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi,

standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati

hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan

memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja (Kemenkes

RI, 2015).

Standar ketenagaan puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 75 tahun 2014, jumlah dokter puskesmas rawat inap minimal

dua dokter sedangkan non rawat inap minimal 1 dokter. Di Kota Denpasar rasio

dokter per puskesmas di puskesmas rawat inap adalah 5 dokter sedangkan di

puskesmas non rawat inap rasionya 3 per puskesmas, Sehingga rasio dokter per

puskesmas untuk tahun 2015 di Kota Denpasar sudah memenuhi syarat yang

ditetapkan.

Ketersediaan tenaga perawat di Puskesmas dapat diketahui dengan

menghitung rasio perawat per puskesmas. Tahun 2015 rasio perawat di

puskesmas berdasarkan jumlah puskesmas di Kota Denpasar sebesar 9 perawat

per puskesmas. Untuk puskesmas rawat inap distandarkan minimal ada delapan

perawat sedangkan di puskesmas non rawat inap minimal ada 5 perawat

(Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014). Untuk tahun 2015 standar

ini telah terpenuhi.


65

65

Berdasarkan Permenkes 75 tahun 2014 jumlah minimal bidan di

Puskesmas rawat inap adalah tujuh orang sedangkan di puskesmas non rawat

inap minimal empat orang. Untuk tahun 2015 persyaratan ini telah di penuhi

pada puskesmas di Kota Denpasar. Rasio bidan per puskesmas di Kota Denpasar

adalah delapan.

2.3.5 PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pembiayaan kesehatan menurut UU Kesehatan No. 36 tahun 2009

bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan

dan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan.

Jumlah anggaran sektor kesehatan yang bersumber APBD di Kota Denpasar

(untuk dinas kesehatan dan RSU Wangaya) tahun 2015 sebesar Rp.

267.579.382.379 atau sekitar 13,15% dari APBD Kota Denpasar yang

seluruhnya berjumlah Rp. 2.035.203.119.006,45. Prosentase angaran

kesehatan lima tahun terakhir seperti tampak pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.6

Anggaran Kesehatan Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015


66

66

10,42

12,49

14,1 14,6413,15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2012 2013 2014 2015

Anggaran Kesehatan

Grafik di atas menggambarkan bahwa pemerintah daerah sudah mulai

menyadari bahwa kesehatan itu mahal dan merupakan investasi. Hal ini dapat

dilihat persentase alokasi anggaran untuk kesehatan termasuk gaji sudah diatas

10%. Untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar, maka Dinas

Kesehatan beserta jajarannya masih perlu melakukan negosiasi dan advokasi

untuk membiayai program-program kesehatan yang ada sehingga anggaran

kesehatan diluar gaji bisa lebih dari 10% dari APBD Kota Denpasar.

Sedangkan alokasi anggaran kesehatan menurut sumber anggaran Kota

Denpasar tahun 2015 seperti pada grafik berikut :


67

67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

APBD APBN

99,6

0,4

Tabel 2.7 Perentase Alokasi Anggaran Kesehatan di Kota Denpasar Tahun 2015

Dari total anggaran kesehatan yang ada, maka sumber anggaran dari

APBD Kota Denpasar paling besar yaitu Rp. 267.579.382.379,00 (99,69%).

APBN memberikan dana sebesar 841.000.000 (0,4%) dari total anggaran

kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kota Denpasar berupa dana DAK, dana

dekonsentrasi (BOK) dan dana askeskin.

Anggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar dialokasikan

untuk belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja

modal) dan belanja tidak langsung (gaji).

2.3.4 JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar di Kota Denpasar meliputi

Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah. Pada tahun 2015


68

68

jumlah penduduk Kota Denpasar sebanyak 880.600 jiwa. Peserta Jaminan

Kesehatan Nasional sebanyak 499.681 orang terdiri dari: Penerima bantuan

iuran (PBI) APBN sebanyak 69.584 orang, Pekerja Penerima Upah (PPU)

sebanyak 287.973 orang, Pekerja bukan penerima upah (PBPU) mandiri

sebanyak 115.744 orang dan Bukan pekerja (BP) sebanyak 26.380 orang.

Sisanya sebanyak 380.919 terlindungi jaminan kesehatan daerah (JKBM)

Khusus untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Denpasar yang

jumlahnya mencapai 69.584 jiwa, seluruhnya (100%) sudah tercakup dalam

Jaminan Kesehatan nasional sebagai Penerima bantuan iuran (PBI) APBN.

Bimbingan Teknis JKBM dan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

dilaksanakan ke 11 puskesmas Se- Kota Denpasar dan ke-43 Desa/Kelurahan

tentang jaminan Kesehatan Nasional khususnya mengenai kepesertaan dan

penanganan Keluhan JKN dengan melibatkan unsur dari BPJS sebagai

narasumber.

2.4.1 Kesehatan Ibu dan Anak serta KB.

2.4.1.1 Pemeriksaan Ibu hamil :

a. Pelayanan selama kehamilan (ANC) terpadu diberikan oleh tenaga

kesehatan yang kompeten dengan pemeriksaan 10 T dan pemeriksaan

penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA) yang merupakan program

integrasi dengan HIV/AIDS, Stiker Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K).

ANC minimal 4 kali selama kehamilan (1 kali pada triwulan pertama, 1

kali pada triwulan kedua dan 2 kali pada triwulan ketiga).

b. Kelas Ibu Hamil dengan Brain Booster

c. Pelayanan Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Neonatal pada 3 Puskesmas

Mampu Pelayanan Obsetri Neonatal Emergensi Dasar ( PONED) yaitu

2.4 KINERJA PELAYANAN


69

69

Puskesmas II Denpasar Barat (Pustu Pekambingan),Puskesmas IV

Denpasar Selatan dan Puskesmas 1 Denpasar Timur

d. Rujukan Maternal Neonatal

Indikator penting yang dapat dipakai untuk menilai kesehatan ibu adalah

angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB) karena AKI dan AKB

merupakan indikator yang peka terhadap kualitas dan aksebilitas fasilitas

kesehatan.

AKI adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu

dengan penyabab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau

penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama

kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa

memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini

secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan.

AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup

sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat

pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa

nifas.

AKB adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah 1

tahun/1000 KH pada tahun tertentu di suatu daerah.

Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan senantiasa menggunakan

indikator AKB dan AKI sebagai indikator utamanya.

AKI dan AKB di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini :

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

AKI 39,05 59,7 21,8 16,1 56

AKB 1,8 0,7 0,5 0,6 0,56


70

70

46

59,7

21,8

16,1

56

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015

AK

I p

er

100000 K

H

Grafik 2.9Angka Kematian Ibu Maternal Di Kota Denpasar

Tahun 2011 s/d 2015

target restra dikes th 2015 AKI= 85/100.000 KH

Pada grafik diatas terlihat AKI di Kota Denpasar berfluktuasi secara cukup

signifikan, Sampai dengan tahun 2014 AKI sudah dapat ditekan sampai 16,1 per

100.000 Kelahiran Hidup (KH) namun meningkat kembali pada tahun 2015.

Meskipun ada peningkatan di tahun 2015 (56 per 100.000 KH) masih lebih

rendah dari target Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2015 (85 per 100.000

KH) juga lebih rendah dari target AKI Provinsi Bali (83,4/100.000 KH) dan target

MDGs tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 KH. Meskipun demikian untuk

kedepannya perlu terus dilakukan upaya-upaya untuk menekan AKI di Kota

Denpasar dengan meningkatkan PWS ibu, meningkatkan surveilans terhadap ibu

hamil dan peningkatan cakupan penanganan ibu dengan komplikasi.

Tabel: 2.7 Waktu,Tempat dan Penyebab AKI Tahun 2015 di Kota Denpasar

Waktu Hamil 4

Bersalin 2

Nifas 3

Tempat RS 8

Dalam Perjalanan 1

Penyebab Non Obsetri (3 jantung, 2 Pneumoni, 1 tdk

jelas)

6

Obsetri (1perdarahan,1exclamsi,1Infeksi) 3

Sumber data:Laporan Kesga Dinkes Kota Denpasar 2015


71

71

Selama tahun 2015 di Kota Denpasar terjadi 9 kematian ibu yang terdiri

dari 4 kematian ibu hamil dan 2 orang ibu bersalin dan 3 orang ibu nifas.

Delapan Ibu meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit) sedangkan 1 orang

meninggal di perjalanan menuju RS. Enam kematian ibu di Kota Denpasar

disebabkan oleh penyakit Non Obstertri yaitu 3 orang karena kelainan jantung, 2

orang dengan pneumonia dan 1 orang tidak jelas diagnosisnya karena sudah

meninggal diperjalanan. Tiga kematian ibu disebabkan oleh kelainan Obstetri

yaitu 1 orang karena perdarahan, 1 orang karena exlamsi dan 1 orang karena

infeksi.

Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal

Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga

sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu

tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah

peningkatan kompetensi dengan pelatihan dan sosialisasi bagi bidan Puskesmas,

Pustu dan Bidan praktek Mandiri (BPM), melibatkan lintas sektor dalam Gerakan

Sayang Ibu dan Bayi (GSIB). Diharapkan masyarakat bersama–sama ikut

memantau ibu hamil, melahirkan dan masa nifas. Distribusi AKI Di 4 Kecamatan

yang ada di Kota Denpasar, seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.10 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH berdasarkan Kecamatan

di Kota Denpasar Tahun 2015

Sumber: Laporan Kesga Dikes Kota Denpasar 2015


72

72

Data pada grafik 2.5 di atas menunjukkan bahwa kematian maternal

tertinggi di kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar selatan. Rencana tindak

lanjutnya akan meningkatkan pembinaan lintas program dan lintas sekltoral

kedua kecamatan diatas. Beberapa Indikator penting dalam Pemantauan

Wilayah Setempat PWS) ibu hamil adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 : Gambaran PWS Pelayanan Ibu Hamil di Kota Denpasar 2015

No Kegiatan Pelayanan sasaran Target Hasil

Pencapaian

1 Cakupan Ibu Hamil Baru

K1

19.532 100 99,99

2 Cakupan K4 19532 98 98,23

3 Cakupan Bumil Berisiko

Oleh Tenaga Kesehatan

3.906 40 38,50

4 Cakupan Bumil Berisiko

Oleh Masyarakat

3.906 60 56,50

5 Cakupan Kunjungan

Neonatus

18.612 98 97,7

6 Cakupan Persalinan 18.624 100 100

7 Cakupan Ibu nifas 18.612 98 98,79

8 Penanganan Komplikasi

Obstetri

3.906 80 68,40

9 Penanganan Komplikasi

Neonatal

2.660 80 83,75

Sumber : Laporan Kesga Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

Cakupan K1 menggambarkan besaran ibu hamil yang telah melakukan

kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan

pelayanan antenatal. Cakupan K4 menggambarkan besaran ibu hamil yang

mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali

kunjungan yaitu sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua dan

dua kali pada trimester ketiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat

kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil.


73

73

Gambar 4.1 memperlihatkan cakupan kunjungan K1 dan K4 pada ibu

hamil selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.11 Cakupan K1 dan K4 Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015

Sumber: Laporan Kesga Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

Kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 menunjukkan angka droup out

K1-K4, dengan kata lain jika kesenjangan K1 dan K4 kecil maka hampir semua

ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal

meneruskan hingga kunjungan keempat pada triwulan 3, sehingga

kehamilannya dapat terus dipantau oleh petugas kesehatan. Pada tahun 2015

kesenjangan antara K1 dan K4 sebesar 2,4% hal ini berarti terdapat 2,4% ibu

yang melakukan pemeriksaan kehamilan K1 pada trimester I, namun tidak

melakukan pemeriksaan sampai K4.

Bila kita bandingkan dengan target standar pelayanan minimal (K1=95%

dan K4=80%) maka cakupan K1 dan K4 di Kota Denpasar sudah melampaui

target yang ditetapkan.

Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap pemeriksaan

kehamilan K4 adalah tingkat pendidikan, jenis pekerjaan ibu, dan tingkat sosial

ekonomi (Dep Kes, 2009).


74

74

Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil merupakan upaya untuk

menekan anemia pada ibu hamil. Selama ini upaya penanggulangan anemia gizi

difokuskan kepada sasaran ibu hamil dengan suplementasi tablet besi folat (200

mg feSO4 dan 0,25 mg asam folat) dengan memberikan setiap hari 1 tablet

selama minimal 90 hari berturut-turut. Cakupan pemberian tablet besi dalam

kurun waktu lima tahun terakhir terutama pada ibu hamil seperti pada grafik di

bawah ini :

Grafik 2.12

Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah Fe 1 & Fe 3 Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015

Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar ditetapkan target Fe1 dan

Fe 3 sebesar 95%. Data pada grafik 4.4 di atas menunjukkan bahwa cakupan Fe

1 dan Fe 3 pada tahun 2015 sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada

renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

2.4.1.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Dengan penyelenggaraan upaya kesehatan ibu bersalin diharapkan dapat

mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan

dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pencapaian upaya kesehatan ibu

bersalin diukur melali indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan

terlatih. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan

persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan

kompetensi kebidanan.


75

75

Grafik 2.13

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Di Kota Denpasar

Tahun 2011 sampai Tahun 2015

99,84

99,86

99,88

99,9

99,92

99,94

99,96

99,98

100

2011 2012 2013 2014 2015

100 100 100 100

99,9

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes


Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2015 telah mencapai

99,9%, Bila dibandingkan dengan target renstra persalinan oleh nakes tahun

2015 sebesar 99% maka pencapaian cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan

sudah mencapai target yang ditetapkan. Demikian pula bila dibandingkan

dengan target Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang menetapkan

bahwa pada tahun 2015 diharapkan 90% persalinan ditolong oleh tenaga yang

memiliki kompetensi kebidanan, maka pencapaian dikes kota Denpasar sudah

melampaui target yang ditetapkan.

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi

besar terhadap Angka Kematian Ibu di Indonesia. Kematian saat bersalin dalam

1 minggu pertama diperkirakan 60% dari seluruh kematian ibu. Persalinan yang

dilakukan di sarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan risiko kematian ibu

saat persalinan karena ditempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga

kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat

menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang

membahayakan nyawa ibu dan bayi.


76

76

2.4.1.3 Pelayanan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai

standar yang diberikan pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan

oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kunjungan nifas didefinisikan sebagai kontak

ibu nifas dengan tenaga kesehatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung

fasilitas kesehatan (termasuk bidan di desa/ polindes/ poskesdes) dan

kunjungan rumah. Pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1)

pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu; 2) pemeriksaan tinggi

fundus uteri; 3) pemeriksaan lokhia dan pengeluaran pervagina lainnya; 4)

pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Ekslusif 6 bulan; 5) pemberian kapsul

vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali; dan 6) pelayanan KB pasca persalinan

Grafik 2.14 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Denpasar

Tahun 2011 sampai dengan 2015

98,2

98,3

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

98,9

99

99,1

2011 2012 2013 2014 2015

98,5

98,6

99,1

98,8 98,8

Cakupan pelayanan ibu nifas


Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator

cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (cakupan Kf-3). Indikator ini menilai

kemampuan Negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang

berkualitas sesuai standar.


77

77

Cakupan pelayanan ibu nifas pada tahun 2015 adalah 98,8%.

Sementara target cakupan kunjungan ibu nifas berdasarkan target standar

pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2015 adalah 90%. Jadi capaian

pelayanan ibu nifas Kota Denpasar sudah melampaui target yang ditetapkan.

Salah satu pelayanan yang diberikan saat pelayanan ibu nifas adalah

pemberian vitamin A. Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan Kapsul Vitamin A

selama tahun 2015 sebesar 98,79%.

Grafik 2.15 Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan Kapsul Vitamin A

Menurut Puskesmas Di Kota Denpasar Tahun 2015

85 90 95 100 105 110

Pusk I Den Ut

Pusk II Den Ut

Pusk III Den Ut

Pusk II Den Tim

Pusk I Den Tim

Pusk I Den Sel

Pusk II Den Sel

Pusk III Den Sel

Pusk IV Den Sel

Pusk I Den Bar

Pusk II Den Bar

KOTA DENPASAR

98.21

97.61

100

98.18

95.12

98.93

100

98.63

108.46

98.66

98.24

98.79


2.4.1.4 Penanganan Komplikasi Obstetri dan Neonatal

Komplikasi kebidanan adalah keadaan penyimpangan dari normal, yang

secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi.

Komplikasi kebidanan antara lain ketuban pecah dini, perdarahan per vagina,

hipertensi dalam kehamilan (sistole > 140 mm Hg, diastole > 90 mmHg) dengan

atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan premature, infeksi berat dalam

kehamilan, distosia (persalinan macet, persalinan tidak maju), dan infeksi masa

nifas (Depkes, 2010).


78

78

Jumlah sasaran bumil risti/ komplikasi diperoleh dari proyeksi supas yaitu

sebesar 20% dari seluruh sasaran ibu hamil. Jumlah seluruh ibu hamil di Kota

Denpasar berdasarkan data proyeksi supas sebesar 16.855 orang, sehingga

jumlah bumil risti/komplikasinya diprediksi sebesar 3.371 orang. Selama periode

tahun 2015 ditemukan ibu hamil dengan komplikasi sebesar 2.426 orang dan

seluruhnya sudah ditangani. Namun bila hasil penanganan ibu hamil dengan

komplikasi ini dibandingkan dengan target berdasarkan hasil supas maka

pencapaian Kota di Denpasar baru sebesar 71,97%. Standar Pelayanan Minimal

bidang kesehatan menetapkan pada tahun 2015 sebanyak 80% ibu hamil

dengan risti/komplikasi harus tertangani.

Grafik 2.16

Cakupan penanganan komplikasi kebidanan menurut Puskesmas

Di Kota Denpasar Tahun 2015

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pusk I Den Ut

Pusk II Den Ut

Pusk III Den Ut

Pusk I Den Tim

Pusk II Den Tim

Pusk I Den Sel

Pusk II Den Sel

Pusk III Den Sel

Pusk IV Den Sel

Pusk I Den Bar

Pusk II Den Bar

Kota Denpasar

75.52

63.13

80.51

45.33

79.86

77.06

75.63

80.75

97.36

84.26

65.44

71.97

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Tiga Puskesmas dengan pencapaian terendah adalah Puskesmas I

Denpasar Timur, Puskesmas II Denpasar Utara dan Puskesmas II Denpasar

Barat. Kedepannnya perlu ditingkatkan upaya penemuan dini ibu hamil


79

79

risti/komplikasi oleh Puskesmas melalui system surveilans aktif sehingga

Puskesmas tidak hanya bersikap pasif menunggu pasien datang berkunjung.

2.4.1.5 Program Kesehatan Neonatal, Bayi dan Anak

1) Pelayanan Kesehatan Neonatal

Bayi baru lahir (0-28 hari) atau neonatus merupakan golongan umur yang

memiliki risiko gangguan kesehatan yang paling tinggi. Hasil Riskesdas 2007

menyebutkan bahwa 78,5% kematian neonatus terjadi pada minggu pertama

kehidupan (0-6 hari). Mengingat besarnya risiko kematian pada minggu pertama

ini, setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar untuk

mendetaksi adanya penyakit atau tanda bahaya sehingga dapat dilakukan

intervensi sedini mungkin untuk mencegah kematian. Pelayanan pada kunjungan

neonatus sesuai dengan standar mengacu pada pedoman Manajemen Terpadu

Balita Muda (MTBM) yang meliputi pemeriksaan tanda vital, konseling perawatan

bayi baru lahir dan ASI Ekslusif, injeksi Vit.K1, Imunisasi (Jika belum diberikan

saat lahir, penanganan dan rujukan kasus, serta penyuluhan perawatan

neonatus di rumah dengan menggunakan buku KIA (Depkes, 2010).

Grafik 2.17

Cakupan Kunjungan Neonatus Dibandingkan Target Renstra



Sejak tahun 2008 terjadi perubahan kebijakan waktu pelaksanaan

kunjungan dari semula minimal 2 kali kunjungan menjadi 3 kali kunjungan, yang

mulai disosialisasikan pada tahun 2008. Kecenderungan cakupan kunjungan

neonatal lengkap (KN lengkap) tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat


80

80

pada gambar 4.6. Tahun 2015 angka rata-rata cakupan kunjungan neonatal

lengkap mencapai 97,1%

Grafik 2.18

Tren Cakupan KN Lengkap Di Kota Denpasar

Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015

Sumber: Laporan Anak Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

2) Penanganan Komplikasi Neonatal

Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit atau

kelaianan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian seperti

asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir,

BBLR, sindroma gangguang pernafasan dan kelainan congenital maupun yang

termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan manajemen

terpadu balita muda (MTBM).

Cakupan penanganan komplikasi neonatal tahun 2015 sebesar 81,2%

meningkat dibandingkan tahun 2014 (77,7%). Capaian tahun 2015 sudah

melebihi target yang ditetapkan restra dinas kesehatan dikes kota Denpasar

sebesar 80%.

4) Berat Badan Lahir Rerndah (BBLR)

BBLR adalah bayi baru lahir yang beratnya saat lahir kurang dari 2500

gram. BBLR umumnya terjadi pada bayi bayi premature namun dapat pula


81

81

terjadi pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama

kehamilan. Bayi dengan BBLR mempunyai kecenderungan kearah peningkatan

terjadinya infeksi dan mudah terserang komplikasi.

Persentase Bayi dengan BBLR di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 1,2%

meningkat 0,1% bila dibandingkan tahun 2014 (1,1%)

5) Pelayanan Kesehatan Bayi

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar oleh

tenaga kesehatan (Dokter, Bidan, dan Perawat) minimal 4 kali dalam setahun,

yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali

pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9 – 11 bulan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG,

DPT/HB1-3, Polio1-4, dan campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh

kembang penilaian terhadap upaya peningkatan akses bayi memperolah

pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau

penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan

kualitas hidup bayi.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar pada tahun 2015

sebesar 85,5% mengalami sedikit penurunan dari tahun 2014 (92,0%),

sedangkan target pelayanan kesehatan bayi pada renstra Kota Denpasar untuk

tahun 2015 adalah 90%. Dengan demikian target cakupan pelayanan kesehatan

bayi di Kota Denpasar belum terpenuhi, kedepannya perlu kerja keras semua

pihak dalam meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota

Denpasar.

Grafik 2.18

Cakupan Pelayan Kesehatan bayi Di Kota Denpasar

Menurut Puskesmas Tahun 2015


82

82


Puskesmas dengan cakupan kunjungan bayi tertinggi adalah Puskesmas II

Denpasar Utara sedangkan terendah di Puskesmas II Denpasar Barat.

Terpenuhinya target cakupan kunjungan bayi sangat dipengaruhi oleh keaktifan

posyandu tiap bulannya, peran kader dan partisipasi keluarga untuk membawa

bayi ke posyandu serta keaktifan tenaga puskesmas dalam membina posyandu.

6) Pelayanan utuk anak balita

Adalah cakupan anak balita ( 12- 59 bln ) yg mendapat pelayanan sesuai

standar : Pemantauan pertumbuhan minimal 8x/th, Stimulasi Deteksi Intervensi

Dini dan Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 2x/th, Pemberian Vit A dosis

tinggi (2000.000 IU), 2 x/th, Kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA, Pelayanan

anak balita sakit dengan Manajemen Terpadu Balita sakit (MTBS) adalah

cakupan anak balita (12- 59 bl) yang berobat ke Puskesmas dan mendapat

pelayanan kesehatan sesuai standar MTBS di suatu wilayah pada kurun waktu

tertentu.

Grafik 2.19


83

83

Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Menurut Puskesmas Di Kota Denpasar Tahun 2015

78808284868890929496

85.3

95.9

90.5

93.191.9

84.9

91.2

93.994.8 94.3

84.93

90.2

Sumber:Laporan Gizi Dikes Kota Denpasar Tahun 2015

Capaian cakupan pelayanan kesehatan anak Balita (1-4 tahun) Pada

tahun 2015 sebesar 90,2%. Tiga Puskesmas dengan capaian cakupan pelayanan

kesehatan anak Balita terendah adalah Puskesmas I Denpasar Selatan,

Puskesmas II Denpasar Barat, dan Puskesmas I Denpasar Utara. Target cakupan

pelayanan kesehatan anak Balita yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan

untuk tahun 2015 adalah 90%, sehingga capaian untuk Kota Denpasar sudah

melebihi target yang ditetapkan.

2.4.1.6 Program Kesehatan Remaja

Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) dengan tujuan agar remaja

yang bermasalah bisa mendapat pelayanan dan penanganan yang cepat

dan tepat. Kader sebaya yang telah di bentuk mampu memberikan

konsling dan merujuk sesuai standar pelayanan PKPR. Adapun

kegiatannya meliputi : Sosialisasi PKPR ke SMP dan SMA, Pembentukan

kader sebaya, Pembinaan dan penyegaran kader sebaya PKPR

2.4.1.7 Program Keluarga Berencana ( KB )

Program keluarga berencana (KB) dilakukan dalam rangka mengatur

jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Sasaran program KB adalah


84

84

Pasangan Usia Subur (PUS) yang lebih dititik beratkan pada kelompok Wanita

Usia Subur (WUS). Wanita usia subur adalah wanita yang berusia antara 15-49

tahun. Untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran wanita

usia subur atau pasangannya diprioritaskan untuk menggunakan alat

kontrasepsi.Tingkat pencapaian pelayanan keluarga berencana dapat dilihat dari

cakupan peserta KB aktif (peserta KB yang sedang menggunakan alat/metode

kontrasepsi), cakupan peserta KB yang baru menggunakan alat/metode

kontrasepsi, tempat pelayanan KB dan jenis kontrasepsi yang digunakan

akseptor.

Tabel 2.10 : Gambaran Pelayanan KB di Kota Denpasar Tahun 2015

NO KEGIATAN JUMLAH

1 Akseptor Baru 7654

2 Akseptor KB Aktif 69686

3 Akseptor metode kontrasepsi jangka panjang ( MKJP ) 35646

4 Akseptor non MKJP 69786

Sumber data : Laporan KB

Grafik 2.30 Persentase KB Aktif dan KB Baru Menurut Puskesmas Tahun 2015


85

85

71.3

79.6 80.9 82.478.5

83.6 83.4 81.687.2 84.5

79.3 80.9

712.2

5.7 7.42.9

12.1

2.6

15.7

30.7

15.4

4.88.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

KB Aktif

KB Baru


Jumlah PUS di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 86.175, dari jumlah ini

8,9 % merupakan peserta KB baru dan 80,98% merupakan peserta KB Aktif.

Rata-rata cakupan peserta KB aktif pada tahun 2015 adalah 80,9%, mengalami

sedikit penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 (83,8%).

Target SPM bidang kesehatan dan Target Renstra Kota Denpasar untuk

persentase peserta KB aktif pada tahun 2015 adalah 80% sehingga capaian

Kota Denpasar sudah memenuhi target.

Pada Tahun 2015, peserta KB aktif yang menggunakan metode

kontrasespi jangka panjang (MKJP) sebesar 51% dan peserta KB aktif yang

menggunakan non MKJP 49%. Ada kecenderungan persamaan pilihan

penggunaan metode kontrasepsi antara peserta KB aktif dengan peserta KB

baru. PUS peserta KB Aktif lebih banyak menggunakan metode kontrasepsi

jangka panjang (MKJP) seperti IUD, MOP, MOW, dan Implan, demikian pula

halnya dengan peserta KB baru.

Grafik 2.31


86

86

Persentase Peserta KB Aktif Menurut Alat/Metode Kontrasepsi Tahun 2015


Sebagian besar peserta KB Aktif adalah wanita (95,2%), hanya 4,8%

peserta KB aktif berjenis kelamin laki-laki. Terdapat kesenjangan yang tinggi

antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi penggunaan alat KB. Untuk itu

perlu adanya suatu upaya untuk meningkatkan partisipasi laki-laki terhadap

penggunaan metode/alat KB.

2.4.1.7 Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia)

Masyarakat yang tergolong pra lansia adalah mereka yang telah menjalani

lebih dari setengah dari masa hidupnya dan berumur antara 45–59 tahun.

Sedangkan mereka yang tergolong Lansia adalah mereka yang telah mencapai

umur di atas 60 tahun. Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya untuk

menjaga agar kondisi para pra lansia dan lansia tetap sehat dan produktif di

masyarakat dan tidak menjadi beban bagi keluarga. Upaya tersebut telah

terintegrasi melalui program posyandu lansia. Jumlah masyarakat lansia di Kota

Denpasar pada tahun 2015 sebanyak 17.154 Jiwa. Pelayanan kesehatan pada

kelompok pra lansia dan lansia di Kota Denpasar terintegrasi dalam posyandu

lansia yang berjumlah 86 buah. Pelayanan yang diberikan posyandu lansia

meliputi senam lansia, pemberian paket obat, PMT dan pemeriksaan kesehatan.


87

87

Cakupan pelayanan kesehatan pada kelompok pra lansia dan lansia seperti pada

grafik di bawah ini.

Grafik 2.32 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015

66

68

70

72

74

76

78

80

82

2011 2012 2013 2014 2015

76.93

80.59 80.59

71.69

80.1

% Pelayanan Usila

Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Bidang bina Kesehatan Masyarakat Dikes

Kota Denpasar

Cakupan pelayanan kesehatan pada kelompok pra lansia dan lansia di Kota

Denpasar sebagaimana tergambar pada grafik 2.32 di atas meningkat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika mengacu pad Standar Pelayanan

Minimal Kesehatan, maka hasil pelayanan kesehatan terhadap penduduk usia

lanjut (80,10%) sudah diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 75% pada

tahun 2015.

2.4.2 PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bertujuan untuk

meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui

perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan

akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu

dan teknologi.


88

88

Penyebab langsung masalah gizi adalah ketidakseimbangan antara asupan

makanan (jumlah dan mutu) serta zat gizi tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh

secara optimal karena adanya gangguan penyerapan sebagai akibat adanya

penyakit infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung masalah gizi adalah tidak

cukup tersedianya pangan di rumah tangga, kurang baiknya pola asuh anak

terutama dalam pola pemberian makan pada anak serta kurang memadainya

saanitasi, kesehatan lingkungan dan kurang baiknya pelayanan kesehatan.

Semua keadaan di atas berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat

pendapatan dan social ekonomi.

Untuk menurunkan prevalensi balita gizi kurang menjadi setinggi-tingginya

15% dan menurunkan prevalensi balita pendek menjadi setinggi-tingginya 32%

telah ditetapkan 8 indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat.

Berikut adalah hasil kinerja program Gizi

Tabel 2.11 Indikator Kinerja dan pencapaian program Gizi Tahun 2015

No Indikator Sasaran Target Pencapaian

1 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

10 100% 100%

2 Persentase bayi usia 0-6 bulan

mendapat ASI Eksklusif

3233 77% 75,47%

3 Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium

300 KK 84% 93,67%

4 Persentase 6-59 bulan dapat kapsul vit.A

35216 97,5% 99,62%

5 Persentase ibu hamil yang

mendapatka Fe 90 tablet

16855 98% 97,99

6 Persentase puskesmas yang

melaksanakan surveilans gizi

11

Puskesmas

100% 100%

7 Persentase balita ditimbang Berat

badannya (D/S)

29505 82% 83,52%

8 Persentase penyediaan bufferstock

MP-ASI untuk balita umur 6-24 bln ga kin

43 100% 100%

Sumber: Laporan Gizi Dikes kota Denpasar Tahun 2015


89

89

Adapun kegiatan program gizi antara lain :

2.4.2.1 Konseling dan Penyuluhan Kelompok / Masyarakat dengan materi :

Makanan pada ibu hamil, KEK pada ibu hamil, Manajemen laktasi, ASI Dini,

Makanan ibu menyusui, Hambatan bila anak tidak mau menyusui,

Complementary feeding, Makanan balita, Gizi seimbang, Anemia, Aneka ragam

makanan, Gizi pada penyakit : HIV,TB ,jantung, hipertensi, diabetes, gizi buruk

dan obesitas.

2.4.2.1 Surveilans Gizi

Kegiatan surveilans gizi meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan

data, penyajian serta desiminasi informasi bagi pemangku kepentingan, untuk

melakukan tindakan segera maupun untuk perencanaan program jangka

pendek, menengah, maupun jangka panjang serta untuk perumusan kebijakan.

Kegiatan rutin yaitu pelaporan kasus gizi buruk, penimbangan balita (D/S),

balita kurus, balita N, balita T, balita 2T, balita BGM, pemberian ASI Eksklusif,

balita mempunyai buku KIA/KMS, pendistribusian kapsul vitamin A pada balita

dan ibu nifas, pemantauan dan pendistribusian TTD ibu hamil, dan ibu hamil

Kurang Energi Kronis (KEK) dan Kegiatan survei khusus yang dilakukan

berdasarkan kebutuhan, seperti : konsumsi garam beryodium, pemantauan

status gizi (PSG).

Tabel 2.12

Hasil kegiatan penimbangan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No TOLOK UKUR PENCAPAIAN TARGET

(%)

1 Jumlah balita yang ada (S) 29.505

2 Jumlah balita yang punya KMS (K) 28.409

3 Jumlah balita yang ditimbang (D’) 19.882

4 Jumlah balita yang ditimbang (D) 24.692 83,52

5 Jumlah balita yang naik BB nya (N) 16.933

6 Jumlah balita yang turun BB nya (T) 2.946

7 Jumlah balita yang Baru (B) 1.736


90

90

Jumlah balita yang tidak nimbang bln lalu (O) 3.100

5 Jumlah balita di bawah garis merah (BGM) 26

6 Tingkat pencapaian :

a. K/S (%) 96,29

b. D/S (%) 83,69

c. N/D’ (%) 85,17

d. BGM/D (%) 0,1

Sumber data : laporan bulanan SKDN (data riil bukan proyeksi)

S : Jumlah balita yang ada di wilayah kerja

K : Jumlah balita yang memiliki KMS

D : Jumlah balita yang ditimbang

N : Jumlah balita yang naik timbangannya

K/S : Tingkat partisipasi masyarakat

N/D’ : Tingkat pencapaian program

Jumlah balita yang ada di Kota Denpasar tahun 2015 tercatat sebanyak

29.505 orang balita, dengan balita yang mempunyai KMS/buku KIA sebanyak

28.409 orang, dari hasil penimbangan setiap bulan rata-rata balita yang datang

ke posyandu (D) sebanyak 24.692 orang dengan tingkat kenaikan berat badan

(N) sebanyak 16.933 orang.

Cakupan Program penimbangan (K/S) di Kota Denpasar sudah mencapai

96,29 % dan sudah melebihi target yang ditetapkan oleh propinsi. Tingkat

partisipasi masyarakat (D/S) terhadap penimbangan balita mencapai 83,69%.

Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh propinsi sebesar 85 %

belum mencapai target.

Tingkat keberhasilan program penimbangan (N/D’) di Kota Denpasar baru

mencapai 85,17 % dan jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami

penurunan sebesar 0,24% (85,41% menjadi 85,17%). Ini berarti masih banyak

balita yang berat badannya tidak naik setiap penimbangan. Hal ini sangat terkait

dengan keadaan balita yang mana biasanya setelah balita berusia 1 tahun ke


91

91

atas (setelah mulai bisa belajar berjalan), biasanya nafsu makannya menurun

atau sulit makan. Dalam hal ini kesabaran dari orang tua ataupun pengasuhnya

sangat diperlukan di samping juga kita ketahui masa balita merupakan masa

yang sangat berpengaruh terhadap kesehatannya. Sebagai masa emas (Gold

age) dalam kehidupan manusia, anak balita sangat perlu perhatian khusus

terutama untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan otaknya.

2.4.2.2 Pemantauan Pola Konsumsi

Pengamatan pola konsumsi dilakukan terhadap rumah tangga pra sejahtera

di semua desa di kecamatan yang menghadapi ancaman krisis pangan dan gizi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pengamatan pola konsumsi pangan

adalah sebagai berikut :

Pengamatan dilakukan terhadap 20 keluarga pra sejahtera yang dipilih

dan pengamatan dilakukan terhadap KK yang sama sepanjang tahun

Perubahan-perubahan yang diamati dalam pemantauan pola konsumsi

adalah :

Berkurangnya frekuensi makan dari kebiasaan sehari-hari misalnya dari 3

atau 2 kali menjadi 1 kali, perubahan jenis makanan pokok dari yang

biasa dimakan ke makanan yang tidak lazim dimakan dan berkurangnya

jumlah makanan dimasak/dimakan

Di Kota Denpasar pengamatan pola konsumsi sampai dengan Desember

2015, dari 860 KK yang diamati baik frekwensi makan rata-rata 3 kali

makan, jenis makanan pokok tetap yaitu beras dan jumlah yang

dimasak/dimakan biasa.

2.4.2.3 Pemantauan Status Gizi (PSG)

PSG sebagai kegiatan penilaian status gizi untuk memperoleh besar dan

luasnya masalah gizi, baik akut maupun kronis. Kegiatan PSG merupakan bagian

dari monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan gizi untuk pengambilan

keputusan dan tindakan, penentuan kebijakan dan penyusunan PSG

dilaksanakan sekali dalam setahun. Status gizi balita berdasarkan BB/U di Kota

Denpasar dari 29.493 balita yang diukur terdapat 29 balita gizi buruk (0,10%),

gizi kurang sebanyak 111 balita (0,38%), gizi lebih sebanyak 237 balita (0,8%)


92

92

dan gizi baik sebanyak 29.116 balita (98,72%). Sedangkan status gizi

berdasarkan BB/TB, terdapat 10 orang balita yang tergolong kurus sekali terdiri

dari 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Penyebab Balita Gizi buruk ini

bervariasi sebagian besar disebabkan karena adanya penyakit penyerta, seperti:

kelainan jantung, microchepali dan pneumonia.

Dibandingkan ditahun 2014 terjadi penurunan persentase balita gizi

buruk. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar menargetkan maksimal ada

3,6% Balita gizi buruk di Kota Denpasar, bila kita bandingkan hasil penemuan

gizi buruk tahun 2014 dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar

maka persentase gizi buruk di Kota Denpasar sudah lebih rendah dari target

Renstra. Seluruh Balita Gizi buruk yang ditemukan dikota Denpasar sudah

mendapatkan penanganan dan perawatan.

2.4.2.4 Monitoring Garam Beryodium

Masalah GAKY merupakan salah satu masalah gizi yang cukup serius.

Kekurangan zat iodium dalam jangka waktu tertentu akan dapat

menimbulkan gangguan bagi perkembangan fisik dan keterbelakangan

mental, penurunan kecerdasan yang berpengaruh terhadap kualitas sumber

daya manusia (SDM) dalam rangka upaya penanngulangan masalah tersebut

maka program yang digalakkan adalah pemasyarakatan konsumsi garam

beryodium secara berkelanjutan dan menyeluruh.Tujuan pemberian kapsul

minyak beryodium adalah untuk mencegah timbulnya bayi lahir kretin yang

diakibatkan kekurangan yodium. Lokasi yang menjadi prioritas pemberian

adalah seluruh desa di kecamatan yang tergolong dalam endemis berat

(Total Goiter Rate /TGR > 30%) dan endemis sedang (TGR 20-29,9%). Satu

kapsul minyak beryodium mengandung kadar yodium 200 mg, dengan

sasaran selektif hanya pada penderita gondok dan dosis pemberian sebagai

berikut: Wanita usia subur 2 kapsul/tahun, Ibu hamil 1 kapsul/masa hamil,

Ibu menyusui 1 kapsul selama masa menyusui dan Anak SD/MI (Kelas 1-6)

1 kapsul/tahun.

Penanggulangan GAKY jangka panjang adalah dengan meningkatkan KIE

(di posyandu, puskesmas maupun di sekolah dasar), penggunaan garam

beryodium dalam konsumsi makanan sehari-hari. Pengumpulan data yang


93

93

dilaksanakan pada tiap-tiap desa/kelurahan dengan menilai 1 SD secara

acak sample di desa/kelurahan yang bersangkutan, masing-masing SD

diambil 26 murid kelas 4 dan 5 dengan metode LQAS (Lot Quality

Assurance Sampling) disuruh membawa garam yang digunakan di rumah

± 2 sendok dan membawa pembungkus garamnya. Pemantauan

dilakukan 2 kali setahun yaitu bulan Pebruari dan Agustus.

Kegiatan dalam pemantauan garam beryodium akan dapat ditentukan

suatu desa baik atau tidak baik adalah sebagai berikut :

Desa dengan garam baik yaitu bila terdapat paling banyak 1 sampel yang

diperiksa tidak memenuhi syarat (tidak mengandung yodium dengan

kadar cukup atau tidak mengandung yodium sama sekali)

Desa dengan garam tidak baik yaitu bila terdapat lebih dari 2 sampel yang

diperiksa tidak memenuhi syarat.

Dari 43 desa/kelurahan yang ada, berdasarkan hasil pemeriksaan pada

bulan Pebruari, 37 desa tergolong dalam desa baik (86,05%) dan 6 desa

(13,95%) tergolong dalam desa tidak baik dalam penggunaan garam

beryodium.

Pada bulan Agustus dilakukan survey garam beryodium untuk tingkat

rumah tangga, dengan hasil 93,67% Rumah tangga di Kota Denpasar sudah

mengkonsumsi garam beryodium. Bila dibandingkan dengan target nasional

yaitu 84%, Kota Denpasar sudah mencapai target.

2.4.2.5 Pemantauan ASI Eksklusif

Pemberian ASI secara ekslusif dapat mempercepat penurunan angka

kematian bayi dan sekaligus meningkatkan status gizi balita yang pada

akhirnya akan meningkatkan status gizi masyarakat menuju tercapainya

kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Hasil pencapaian Program ASI ekslusif yang dilaksanakan sudah mencapai

75,47%, masih kurang dari target yang ditetapkan propinsi yaitu 77%,

Dibandingkan tahun lalu sudah mengalami peningkatan sebanyak 2,1% (dari

73,37% menjadi 75,47%).


94

94

Beberapa hal yang menyebabkan bayi tidak lulus ASI Ekslusif adalah

keadaan sosial ekonomi keluarga yang tidak mendukung sehingga ibu-ibu

ikut mencari nafkah untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga.

Sehingga tidak mungkin ibu-ibu yang melahirkan diberikan cuti bersalin lebih

dari 3 bulan, kecuali harus berhenti bekerja. Di samping itu pula tidak

banyak instansi baik negeri maupun swasta yang mempunyai TPA (Tempat

Penitipan Anak), sehingga seorang ibu bisa setiap saat menyusui bayinya

sambil bekerja di kantornya.

Grafik 2.33 Cakupan ASI Ekslusif Tahun 2011 s.d 2015

Data di atas menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir cakupan ASI

eksklusif di Kota Denpasar belum bisa mencapai target yang ditetapkan secara

nasional (80%). Dari tahun ketahun terlihat peningkatan persentase cakupan

ASI Ekslusif secara cukup bermakna. Pada tahun 2015 cakupan ASI Eksklusif

meningkat 2,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun capaian ini

masih lebih rendah dari target Renstra Dikes Kota Denpasar untuk tahun 2014

sebesar 80%. Gambaran cakupan ASI Eksklusif berdasarkan Puskesmas di Kota

Denpasar tahun 2015 seperti pada grafik 2.34 di bawah ini :


95

95

Grafik 2.34 Persentase cakupan ASI Ekslusif berdasarkan Puskesmas Tahun 2015

Sumber: Seksi Gizi Bidang Bina Kesehatan Keluarga Dikes Kota Denpasar

Meskipun secara umum di Kota Denpasar terjadi peningkatan cakupan ASI

Eksklusif dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun hasil tersebut masih

perlu ditingkatkan. Cakupan ASI Ekslusif terendah di Puskesmas I Denpasar

Barat dan Puskesmas I Denpasar Timur, perlu adanya berbagai upaya yang

mampu meningkatkan capaian ASI Ekslusif di Kota Denpasar sehingga bisa

mencapai target yang ditetapkan..

Rendahnya cakupan ASI Eksklusif disebabkan oleh beberapa faktor

diantaranya karena kebanyakan ibu-ibu yang memiliki bayi bekerja mencari

nafkah untuk menunjang kebutuhan keluarga sehingga tidak ada kesempatan

untuk memberikan ASI secara eksklusif mulai sejak lahir sampai bayi berumur 6

bulan dan lebih banyak memberikan susu formula pada bayinya. Langkah yang

telah dilakukan meningkatkan cakupan ASI Ekslusif di Kota Denpasar adalah

meningkatkan promosi tentang pentingnya ASI Ekslusif dan teknik penyimpanan

ASI yang dapat dilakukan oleh ibu bekerja sehingga ASI nya tetap bisa dinikmati

bayi dan ibu tidak perlu berhenti bekerja. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi ke


96

96

instansi pemerintah dan swasta tentang pentingnya menyiapkan ruangan

sebagai pojok ASI.

2.4.2.6 Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa Gizi Buruk

Kejadian gizi buruk perlu dideteksi secara dini melalui intensifikasi

pemantauan pertumbuhan dan identifikasi faktor resiko yang erat dengan

kejadian KLB Gizi Buruk seperti campak dan diare. Menteri Kesehatan

melalui suratnya Nomor : 1209 tanggal 19 Oktober 1998 mengintruksikan

agar memperlakukan kasus kurang gizi berat sebagai Kejadian Luar Biasa

(KLB) sehingga setiap kasus baru harus dilaporkan dalam 1 x 24 jam.

Penanganan kasus gizi buruk merupakan kegiatan pertama yang harus

dilakukan oleh petugas puskesmas dan rumah sakit pada saat KLB terjadi.

Kegiatan penanganan kasus gizi buruk adalah sebagai berikut:

a. Penyuluhan kepada masyarakat tentang tanda-tanda gizi buruk, cara

merujuk, upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat

b. Mendekatkan pelayanan dengan cara menyiapkan pos baru/therapeutic

feeding centre (bila memungkinkan)

c. Melakukan pelayanan gizi dan pengobatan berdasarkan ADIME (Pedoman

Tata Laksana Penanganan Gizi Buruk rawat inap/rawat jalan)

d. Menyediakan sarana, suplemen gizi, makanan formula dan lain-lain

e. Upaya pencegahan meningkatnya jumlah kasus gizi buruk dengan

meningkatkan daya tahan tubuh dengan imunisasi, makanan tambahan,

perbaikan kondisi lingkungan dan lain-lain

Upaya pencegahan dilakukan untuk melindungi penduduk yang beresiko

menderita gizi buruk, upaya ini dilakukan secara lintas program/sektor

seperti : Pemberian imunisasi, Peningkatan cakupan kapsul vitamin A

terutama pada daerah kasus campak, Peningkatan cakupan pemantauan

pertumbuhan, Penyuluhan kepada masyarakat dan konseling pada anak-anak

yang mengalami gagal tumbuh, Manajemen faktor resiko gizi buruk dan

koordinasi dengan program terkait. Jika faktor resikonya di luar kemampuan

sektor kesehatan maka dikoordinasikan dengan sektor lain, Memperhatikan

kondisi lingkungan dan ekonomi


97

97

Tabel 2.13 Jumlah rata-rata gizi buruk (BB/TB) tiap bulan yang ada di Kota Denpasar Tahun 2015

No Nama Puskesmas Jumlah Gizi Buruk

1 I Denbar 3

2 II Denbar 2

Denbar 5

3 I Dentim 1

4 II Dentim 0

Dentim 1

5 I Denut 2

6 II Denut 0

7 III Denut 0

Denut 2

8 I Densel 0

9 II Densel 1

10 III Densel 1

11 IV Densel 0

Densel 2

Kota Denpasar 10

Sumber data : Laporan Gizi Dikes Kota denpasar

Jumlah gizi buruk berdasarkan BB/TB yang ada di Kota Denpasar tahun

2015 sebanyak 10 balita dari 11 Puskesmas yang ada di Kota Denpasar.

Semua kasus sudah tertangani dan mendapat bantuan berupa susu dan

biskuit selama 3 bulan bersumber dana dari APBD II dan 4 bulan dari CSR.

Gizi buruk dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Secara garis

besar penyebab anak kekurangan Gizi disebabkan karena adanya penyakit

penyerta dan di akhir tahun masih tersisa 1 orang kasus gizi buruk yang

masih dirawat.


98

98

2.4.2.7 Penanggulangan Kekurangan Vitamin A (KVA)

Kekurangan vitamin A pada tubuh manusia dapat mengakibatkan

kebutaan, yang berawal dari gejala klinis rabun ayam/buta senja.

Penanggulangan Kekurangan Vitamin A adalah kegiatan menurunkan

prevalensi kekurangan vitamin A melalui upaya meningkatkan konsumsi

vitamin A melalui makanan sumber vitamin A dosis tinggi.

Cara pelaksanaan :

a. Menentukan sasaran dan dosis kapsul yang diberikan yaitu :

- Bayi umur 6 – 11 bulan diberikan kapsul vitamin A 100.000 IU (warna

biru) pada bulan Pebruari dan Agustus

- Balita 12-59 bulan diberikan kapsul vitamin A 200.000 warna merah

diberikan 2 kali setahun yaitu bulan Pebruari dan Agustus

- Bayi dan anak balita sakit (menderita campak, diare, gizi buruk atau

xeroptalmia) diberikan kapsul vitamin A dosis sesuai umur sesuai

tatalaksana kasus. Pada wilayah yang terkena KLB campak, seluruh

balita diberikan kapsul vitamin A pada seluruh desa.

- Ibu nifas (0-42 hari) setelah melahirkan segera 1 kapsul vitamin A

200.000 SI warna merah dan 1 kapsul lagi diberikan dengan selang

waktu 24 jam

b. Metode yang digunakan dalam pemberian kapsul untuk mencapai target

cakupan adalah :

- Metode serentak yaitu bulan Pebruari dan Agustus

- Metode sweeping atau kunjungan rumah dilakukan paling lambat selama

sebulan setelah pemberian serentak dilakukan

- Untuk sasaran ibu nifas dilakukan segera setelah bersalin atau pada

kunjungan pertama neonatal atau pada kunjungan kedua neonatal


99

99

Tabel 2.14 Hasil Cakupan Vitamin A Bayi dan Anak Balita di Kota Denpasar Tahun 2015

No

Tolok Ukur

Pencapaian Hasil Target

(%)

Sumber

n %

1 Vitamin A bayi 6 – 11 bulan

Februari 5.147 100 97,5 Lap.6 bln

Agustus 4.482 100 97,5 Lap.6 bln

2 Vitamin A Anak Balita

Februari 27.378 99,53 97,5 Lap.6 bln

Agustus 27.647 99,63 97,5 Lap.6 bln

3 Vitamin A Ibu Nifas 16.045 99,76 PWS

Hasil pencapaian pendistribusian vitamin A sudah melebihi target yang

ditetapkan Provinsi yaitu 97,5%. Keberhasilan ini disebabkan oleh tingkat

partisipasi masyarakat cukup tinggi dan kesadaran masyarakat sudah cukup

tinggi akan arti penting vitamin A untuk balita mereka. Disamping itu juga

dilakukan sweeping vitamin A bagi balita. Sweeping dilaksanakan pada bulan

Maret dan September untuk meningkatkan cakupan. Segala kegaiatan

pemberian vitamin A ini akan tetap berhasil apabila kerjasama yang baik

antara petugas puskesmas dengan institusi yang lain seperti bidan swasta,

rumah sakit, klinik bersalin dan lain-lain agar tetap dipertahankan.

Grafik 2.34 Cakupan Pemberian Vitamin A Di Kota Denpasar

Tahun 2011 s.d 2015

Sumber: Laporan Gizi Dikes Kota Denpasar


100

100

Pada gambar diatas terlihat cakupan pemberian Vitamin A dosis tinggi sudah

baik dengan pencapaian diatas target renstra (90%).

2.4.2.7 Penanggulangan Anemia Gizi Besi (AGB)

Anemia Gizi Besi adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb)

dalam darah kurang dari normal, sesuai dengan kelompok umur, jenis

kelamin, dan kondisi fisiologis. Kekurangan zat besi dalam tubuh disebabkan

karena :

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anemia

adalah :

- Mempraktekkan pola makan bergizi seimbang yang terdiri dari aneka

ragam makanan termasuk sumber pangan hewani yang kaya zat besi,

dalam jumlah yang proporsional. Makanan yang kaya sumber zat besi

contohnya : hati, ikan, daging, unggas, dan buah-buahan yang

mengandung vitamin C tinggi.

- Fortifikasi bahan makanan yaitu menambahkan satu atau lebih zat gizi

untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut, contohnya tepung

terigu sejak tahun 2000 sudah diperkaya zat besi.

- Pada keadaan dimana zat besi dari makanan tidak tersedia atau sangat

sedikit, maka kebutuhan terhadap zat besi perlu didapat dari suplemen

(tablet tambah darah)

Kegiatannya berupa :

- Pemberian tablet/sirup besi pada kelompok sasaran

- Penyuluhan kepada masyarakat dengan pendekatan pemasaran sosial

untuk mengkonsumsi makanan alami sumber zat besi

- Pemanfaatan pekarangan dengan tanaman sumber zat besi

Tenaga pelaksana distribusi yaitu petugas Puskesmas, Bidan di desa,

kader dan tenaga lainnya. Untuk mengembangkan kemandirian distribusi

tablet/sirup besi dapat dilakukan melalui bidan praktek swasta, rumah sakit

swasta, poliklinik, rumah bersalin, dokter swasta dan apotek.

Tablet tambah darah (TTD) adalah suplemen zat gizi yang mengandung

60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat (sesuai rekomendasi WHO).


101

101

Program suplementasi TTD, dengan dosis pemberian : Anak usia sekolah (10

tahun/mandiri), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri 1 tablet TTD

secara rutin dengan 1 dosis tablet setiap minggu dan 1 tablet setiap hari

pada masa haid, Ibu hamil dan ibu nifas minum TTD dengan dosis 1 tablet

setiap hari selama masa kehamilannya dan 40 hari setelah melahirkan.

Tabel 2.15

Cakupan pemberian Fe pada Ibu Hamil di Kota Denpasar Tahun 2015

No Tolok Ukur Pencapaian/hasil Target Sumber

N %

1 Fe I Bumil 16.926 100,42 98 PWS KIA

2 Fe III Bumil 16.516 97,99 98 PWS KIA

Catatan : Prosentase di dapat dari pencapaian Fe I dan Fe III dibandingkan

dengan jumlah Sasaran ibu hamil

Hasil pencapaian pendistribusian tablet Fe I pada ibu hamil yang ada

sudah mencapai 16.926 bumil (100,42% ), dan pendistribusian tablet

tablet Fe III pada ibu hamil mencapai 16.516 bumil (97,99%). Pecapaian Fe

III belum mencapai target yatu 98% disebabkan karena: TTD yang diberikan

mengeluarkan aroma / bau khas besi dan warna hitam pada feses.

2.4.2.8 Lomba Balita Indonesia (LBI)

Tujuan LBI adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia

melalui upaya pembinaan dan pengembangan kesehatan dan kesejahteraan

balita yang dimulai sejak dini, sehingga tercipta proses tumbuh kembang

anak secara optimal. Salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan

kesehatan balita melalui upaya proaktif dengan melibatkan peran serta

masyarakat melalui kegiatan LBI yang bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran pengetahuan dan kemandirian para orang tua dan masyarakat.


102

102

2.4.3 Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan dan peran serta masyarakat merupakan salah satu

program unggulan dimana sejak diberlakukannya PP 41 tahun 2007 promosi

kesehatan menjadi salah satu seksi pada Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Sebagai mana tercantum dalam keputusan

Menteri Kesehatan No 114/ MenKes/ SK /7 / 2005 , tentang Pedoman

Pelaksanaan Promosi Kesehatan di daerah. Promosi Kesehatan adalah upaya

untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dan , oleh,

untuk, dan bersama mastyrakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta

mngembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat , sesuai dengan

kondisi social budaya setempat dan didukung oleh kebijakan public yang

berwawasan kesehatan.Adapun kegiatan promosi kesehatan masyarakat dan

peran serta masyarakat adalah penyebar luasan informasi kesehatan kepada

masyarakat agar masyarakat dapat berperilaku hidup bersih dan sehat . dengan

demikian akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun

kegiatan Promkes dan PSM di Kota Denpasar Tahun 2015 dilaksanakan oleh

segenap petugas kesehatan di tingkat Kota Denpasar, Puskesmas dan kader

kesehatan yang tersebar di 4 Kecamatan , di 43 Desa / Kelurahan di wilayah

Kota Denpasar. Kegiatan Promosi kesehatan dan PSM di Tahun 2015 dapat

diuraikan sebagai berikut :

2.4.3.1 Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)

Pembinaan PHBS dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke

tahundan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei PHBS di rumag tangga yang

dilakukan oleh 11 Puskesmas di Kota Denpasar. Pembinaan PHBS dilaksanakan

oleh Tim Pembina PHBS Kota Denpasar dengan Keputusan Walikota

No.188.45/375/HK/2015 yang terdiri dari unsur : Bappeda, PKK, Dinas

Kebesihan dan Pertamanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa , Bagian Kesra , Dinas Pendidikan ,Pemuda dan Olahraga,PD

Pasar Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Keuangan, bagian Hukum, Bidang bina

Kesmas,Bidang Bina P2P, Bidang PL, Bidang Yankes .


103

103

Pelaksanaan perilaku bersih dan sehat sejak dini dalam keluarga dapat

menciptakan keluarga yang sehat dan aktif dalam setiap upaya kesehatan

masyarakat (Profil Kes Indonesia, 2012). Untuk menanggulangi rumah tangga

yang rawan terhadap penyakit infeksi dan non infeksi, maka setiap rumah

tangga yang ada perlu diberdayakan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS). Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada rumah

tangga di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik di bawah

ini :

Grafik 2.35 Tren persentase Rumah Tangga ber PHBS di Kota Denpasar

Tahun 2011 s/d 2015


Data pada grafik 2.35 di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun

terakhir jumlah rumah tangga yang ber PHBS sudah cenderung mengalami

peningkatan walaupun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2014

namun sudah dapat ditingkatkan kembali pada tahun 2015. Capaian ini

sangat baik mengingat peran PHBS yang begitu penting dalam membantu

menumbuhkan budaya hidup yang baik dibidang kesehatan. Pada Renstra

Dinas Kesehatan Kota dicantumkan target rumah tangga ber PHBS untuk

tahun 2015 sebesar 79%. Pencapaian Kota Denpasar sebesar 81,5%%, hal ini

menunjukkan pencapaian Rumah tangga ber PHBS di tahun 2015 sudah

mencapai target yang ditetapkan pada Renstra,


104

104

untuk tahun selanjutnya perlu terus digalakkan upaya untuk

meningkatkan cakupan rumah tangga ber PHBS dengan meningkatkan

pembinaan PHBS di rumah tangga dengan menggerakkan dan

memberdayakan keluarga atau anggota rumah tangga untuk hidup bersih dan

sehat melalui penyuluhan baik secara individu maupun berkelompok agar

setiap orang, kelompok atau keluarga tahu, mau dan mampu menolong diri

sendiri di bidang kesehatan.

Untuk mencapai rumah tangga ber PHBS terdapat 10 perilaku hidup

bersih dan sehat yang dipantau, yaitu: 1) Persalinan ditolong oleh tenaga

kesehatan, 2) Memberi ASI ekslusif, 3) Menimbang balita setiap bulan, 4)

Menggunakan air bersih, 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, 6)

Menggunakan jamban sehat, 7) Memberantas jentik di rumah seminggu

sekali, 8) Makan buah dan sayur setiap hari, 9) Melakukan aktifitas fisik setiap

hari, 10) Tidak merokok di dalam rumah

Tabel :2.36 Survei PHBS di Rumah Tangga Kota Denpasar Tahun 2015

N0 Puskesmas JUMLAH RUMAH

TANGGA JUMLAH RUMAH

TANGGA YG DIPANTAU RUMAH TANGGA

BER-PHBS CAPAIAN

(%)

1 PUSK I DB 36.910 1.050 789 75,1

2 PUSK II DB 21263 1260 1178 93,5

3 PUSK I DS 15655 630 475 75,4

4 PUSK II DS 8787 840 727 86,5

5 PUSK III DS 6514 420 370 88,1

6 PUSK IV DS 210 210 165 78,6

7 PUSK I DT 10646 1260 1090 86,5

8 PUSK II DT 14070 1200 953 79,4

9 PUSK I DU 10923 2875 2270 79,0

10 PUSK II DU 15846 630 454 72,1

11 PUSK III DU 3920 980 781 79,7

TOTAL 144.744 11.355 9252 81,5

Sumber: Laporan Promkes Dikes Kota Denpasar Tahun 2015


105

105

Bila kita lihat data per puskesmas persentase rumah tangga ber PHBS

tertingi di wilayah kerja Puskesmas Denpasar II Barat (93,5%) sedangkan

terendah di Puskesmas II Denpasar Utara (72,1%).

Grafik 2.36

Persentase Rumah Tangga ber PHBS di Kota Denpasar

Berdasarkan Puskesmas Tahun 2015


Bila dilihat berdasarkan kecamatan, Rumah tangga ber PHBS tertinggi

terdapat di Kecamatan Denpasar Barat (84,3%) dan terendah di kecamatan

Denpasar Utara( 76,9%) .

2.4.3.2 Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Pembinaan dan Evaluasi UKS dilaksanakan pada tingkat Taman Kanak-

kanak (TK),SD,SMP dan SMA/SMK. Pembinan dan Evaluasi UKS dilakukan oleh

Tim Pembina UKS Kota Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Walikota

Denpasar dengan Nomor 188.45/376/Hk/2015 yang terdiri dari unsure

Disdikpora, Kantor Agama, Bagian Kesra, PMI, TP PKK, Bina PL, Bina P2P, Bina

Kesga. Adapun variable yang di evaluasi seperti 1. Fisik Sekolah: Ruang, Kepala

Sekolah, Ruang Guru, Ruang Kelas, Perpustakaan,Ruang laboratorium Proses


106

106

belajar mengajar, 2. Ruang UKS, Administrasi UKS, Pelayanan kesehatan di

sekolah, 3. Halaman, Pagar Sekolah, kebun sekolah, pengelolaan sampah, 4.

KM,WC,SPAL,Air Bersih, dan Kantin sekolah, 5. Tempat Ibadah, 6. organisasi

dan manejemen UKS, 7. Dokter kecil (untuk TK dan SD), Kader Kesehatan

Remaja (untuk SMP dan SMA/SMK), sekretariat UKS Kecamatan. Untuk tahun

2014 telah membina 16 sekolah yang terdiri dari TK Candra Kasih,SDN 13

Kesiman, SMKN 3 Denpasar untuk yang lomba tingkat Propinsi Bali , untuk

tahun 2015 telah membina 12 sekolah yang terdiri dari : SD 29 Pemecutan, SD

6 Pedungan, SD 29 Dangri Kelod, SD 2 Padang sambian ,SMP Wisata Sanur,

SMP Santo Yoseph, SMP PGRI 9 Denpasar, SMP Widya Sakti,SMKN 2 Denpasar,

SMAN 1 Denpasar, SMK 2 Saraswati,SMA Muhammdyah. Disetiap Sekolah

diharapkan menerapkan TRIAS UKS yaitu : Pendidikan Kesehatan, Pembinaan

Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan.

Pendidikan kesehatan yang diberikan berupa penyuluhan berbagai materi

sesuai dengan buku standar Kemenkes dengan pelatihan dokter kecil.

Pembinaan Kesehatan dilakukan untuk guru dan murid dalam administrasi

dan lingkungan sekolah sehat.

Pelayanan Kesehatan Pada Siswa yang dilakukan adalah pemeriksaan

kesehatan pada tingkat TK dilakukan Stimulasi deteksi Dini Tumbuh Kembang

Anak (SDIDTK), untuk tingkat SD sampai SMA dilakukan penjaringan dan juga

dilakukan imunisasi mengikutin jadwal Nasional. Khusus untuk immunisasi

canker Cervik sudah tiga tahun ini diberikan pada murid perempuan kelas 1 SMP

secara gratis dari dana APBD Kota Denpasar.

Kegiatan Trias UKS dilaksanakan Oleh 11 Puskesmas di tambah dengan

Pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit, kuku), Pemeriksaan status

gizi melalui pengukuran antropometri, Pemeriksaan ketajaman indera

(Pengelihatan dan pendengaran), Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut,

Pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan, Pengukuran

Kebugaran jasmani dan Deteksi dini masalah mental emosional.

Melalui kegiatan penjaringan kesehatan diharapkan siswa SD/sederajat kelas 1

yang memiliki masalah kesehatan mendapatkan penanganan sedini mungkin

sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak usia sekolah.


107

107

Untuk tahun 2015 persentase murid kelas I SD dan setingkat yang sudah

mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 100%.

Di tingkat sekolah dasar, pelayanan dasar gigi dilaksanakan melalui

Program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS). Pelayanan dasar gigi ini

dilaksanakan pada murid kelas I dan VI sekolah dasar. Cakupan pemeriksaan

murid SD/MI tahun 2015 sebasar 60,6% atau dari 72.698 anak SD/MI yang

ada, 48.669 anak mendapatkan pelayanan pemeriksaan dasar gigi. Hasil

pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 15.119 anak memerlukan

perawatan dan dari jumlah tersebut 60,6% sudah mendapatkan perawatan. Ada

beberapa permasalahan dalam UKS yaitu : Ada beberapa guru UKS yang belum

memahami Program UKS karena belum pernah dilatih, Kurangnya Sarana

Penunjang diruang UKS. Dan sebagai tindak lanjut sudah diusulkan dana untuk

mengadakan pelatihan guru UKS dan dana untuk pembelian sarana penunjang

UKS.

2.4.3.3 Program Pengobat Tradisinal (Battra)

Program Pengobat Tradisinal (Battra) yang saat ini dirubah menjadi

penyehat tradisional (Hattra). Pembinaan battra dilakukan oleh Tim Battra Kota

Denpasar berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar N0. 188.45/ /HK/2015 ,

dimana anggotanya terdiri dari : unsure Dinas Kesehatan , Bagian Sosial, Tim

penggerak PKK,PHDI, Poltabes dan trantib. Di Kota Denpasar terdapat 362

battra yang tersebar di 4 kecamatan yang terdiri dari battra berdasarkan

ketrampilan sebanyak 194, battra ramuan 61 orang, battra supranatural 29

orang , battra agama 85 orang. Untuk tahun 2015 telah dibina 33 battra

dengan 11 kali pembinaan.

2.4.3.4 Program Taman Obat Keluarga ( Toga)

Toga yang dimaksud adalah taman dimana ada tanaman obat keluarga.

Dari 43 desa / kelurahan yang ada semuanya merupakan desa Toga, karena

setiap tahun Toga dilombakan ditingkat Propinsi. Pelaksanaan pembinaan

dilakukan oleh Tim Pembina Toga Kota Denpasar dengan keputusan Walikota

no. 188.45/312/HK/2015 yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Dinas

Pertanian Tanaman Pangan, bagian Sosial,Bangdes,Tim Penggerak PKK, dan


108

108

DKP Kota Denpasar, BPM PD, Bagian Kesra Setda Kota Denpasar,PHDI, dan

unsur PPT Untuk Tahun 2015 pembinaan TOGA dilakukan sebanyak 10 kali di

Desa sanur Kauh, Kelurahan Panjer, Desa Peguyangan Kaja, Kelurahan

Peguyangan, Desa Penatih Dangri, Kelurahan Penatih, Kelurahan

Padangsambian, Desa Pemecutan Kelod. Di samping pembinaan , tim juga

memberikan bantuan tanaman obat keluarga sebanyak 10 jenis tanaman

sebanyak 1.600 pohon untuk desa binaan dan buku saku toga masing–masing di

setiap desa binaan.

2.4.3.5 Program Kesehatan Olah Raga ( Kesorga)

Program yang dilaksanakan Pada tahun 2015 telah adalah sosialisasi ke

Puskesmas Se–Kota Denpasar untuk persiapan melaksanakan tes kesegaran

jasmani untuk murid sekolah dan PNS.

2.4.3.6 Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan sesuai tentang kawasan

Tanpa Rokok yang mana sasaran dari kawasan ini adalah institusi pendidikan

dan institusi kesehatan, Perwali KTR N0.25A Tahun 2010 sudah menjadi Perda

KTR Kota Denpasar N0.7 Tahun 2013 sosialisasi dilakukan melalui media

elektronik yaitu Bali TV dan melalui penyuluhan kesekolah–sekolah.

2.4.4 Penyakit Menular

2.4.4.1 TB Paru

Penyakit TB Paru merupakan penyakit re emerging masih terus ditemukan

di Provinsi Bali. Secara nasional TB Paru merupakan penyakit tropis yang sangat

erat kaitannya dengan kemiskinan. TB Paru merupakan penyakit yang masih

tinggi angka kejadiannya bahkan merupakan yang tertinggi ketiga di dunia.

MDGs menetapkan penyakit TB Paru sebagai salah satu target penyakit yang

harus diturunkan selain HIV AIDS dan Malaria.

Pada tahun 2015 ditemukan jumlah kasus baru BTA + sebanyak 471 kasus

menurun bila dibandingkan dengan kasus BTA + yang ditemukan tahun 2014

yaitu sebanyak 490 kasus. Menurut jenis kelamin kasus BTA+ lebih banyak


109

109

terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan yaitu 304 laki-laki (65%), dan

167 (35%) perempuan.

1) Kasus Baru BTA Positif (BTA+)

Proporsi pasien baru BTA positif diantara semua kasus TB menggambarkan

prioritas penemuan pasien TB menular diantara seluruh pasien TB paru yang

diobati. Angka ini diharapkan tidak lebih rendah dari 65%. Apabila proporsi

pasien baru BTA+ dibawah 65% maka hal ini menunjukkan mutu diagnosis yang

rendah dan kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasien yang

menular/ pasien BTA+ (Kemenkes,2015). Proporsi pasien baru BTA positif

diantara semua kasus TB di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 61%. Capaian

tahun 2015 ini sudah lebih baik dari capaian 2014 (46%). Hasil capaian ini

masih lebih rendah dari target yang ditetapkan (65%), kedepannya perlu

strategi yang lebih baik untuk meningkatkan Proporsi pasien baru BTA positif

diantara semua kasus TB.

Grafik 2.37 PROPORSI BTA POSITIF DIANTARA SELURUH KASUS TB PARU

DI KOTA DENPASAR TAHUN 2011-2015

46

98

16

46

61

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015

Target minimal 65%

Sumber Seksi P2ML Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar

2) Angka notifikasi kasus (CNR)

Angka notifikasi kasus adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru

yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah

tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial akan menggambarkan

kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut. Angka


110

110

ini berguna untuk menunjukkan kecenderungan/trend meningkat atau

menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut( kemenkes,2015).

CNR kasus baru TB BTA+ tahun 2015 (148/100.000 pddk) menurun bila

dibandingkan dengan tahun 2014 (133/100.000 pddk) sedangkan CNR seluruh

kasus TB tahun 2015 (148/100.000 pdkk) meningkat bila dibandingkan dengan

tahun 2014 (133/100.000 pddk)

3) Angka keberhasilan pengobatan

Hasil pengobatan penderita TB Paru dipakai indikator succses rate, dimana

indikator ini dapat dievaluasi setahun kemudian setelah penderita ditemukan

dan diobati. Sukses rate akan meningkat bila pasien TB Paru dapat

menyelesaikan pengobatan dengan baik tanpa atau dengan pemeriksaan dahak.

Pada tahun 2014 angka sukses rate pengobatan penderita TB di Kota Denpasar

sebesar 90%.

Gambaran penyakit TB Paru di Kota Denpasar seperti terlihat pada

grafik dibawah ini :

Grafik 2.38

Succes Rate TB di Kota Denpasar tahun 2011 s/d 2015

82

83

8485

86

87

88

89

9091

2011 2012 2013 2014 2015

Sucses Rate TB

Sumber seksi P2ML Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar


111

111

Data pada grafik 3.7 di atas menunjukkan bahwa dalam lima tahun

terakhir sucses rate kasus TB Paru di Kota Denpasar terlihat meningkat.

Renstra dinas kesehatan kota denpasar menetapkan target sucses rate kasus

TB Paru untuk tahun 2015 sebesar 85%. CNR TB Paru pada tahun 2015

sebesar 90 per 100.000 penduduk, dengan jumlah kematian akibat TB Paru

sebesar 4 per 100.000 penduduk. Peningkatan angka penemuan ini

disebabkan karena semakin ditingkatkannya jangkauan pelayanan yang

mengacu pada manajemen DOTS baik dari puskesmas, RS Pemerintah, RS

Swasta maupun praktisi swasta sehingga semakin banyak kasus yang bisa

terdeteksi di masyarakat.

Upaya yang perlu dilakukan untuk menurunkan Case Rate dan

meningkatkan Success Rate adalah dengan cara meningkatkan sosialisasi

penanggulangan TB Paru dengan manajemen DOTS melalui jejaring internal

maupun eksternal rumah sakit serta sektor terkait lainnya. Disamping

meningkatkan jangkauan pelayanan, upaya yang tidak kalah penting dan

perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan penyakit TB Paru adalah

meningkatkan kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di

masyarakat. Kasus TB Paru sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan

kemiskinan, karena penularan TB Paru adalah melalui kontak langsung

dengan penderita. Status gizi juga mempengaruhi kasus TB Paru terutama

angka kesembuhannya, dengan status gizi yang baik penderita TB Paru akan

lebih cepat pulih.

2.4.4.2 Pneumonia

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah penyakit infeksi akut

yang menyerang pernapasan mulai dari hidung hingga alveoli. Penyakit ISPA

yang menjadi masalah dan masuk dalam program penanggulangan penyakit

adalah pneumonia karena merupakan salah satu penyebab kematian anak.

Pneumonia adalah infeksi akut yang menyerang jaringan paru (alveoli).

Infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, virus atau kecelakaan karena

menghirup cairan atau bahan kimia. Populasi rentan yang terserang

pneumonia adalah anak umur < 2 tahun. Penemuan dan tatalaksana kasus

adalah salah satu kegiatan program penanggulangan.


112

112

Jumlah kasus pneumonia pada balita yang dilaporkan berobat di sarana

pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun RSU dalam lima tahun

terakhir di Kota Denpasar seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Tahun 2011

Tahun 2012

2013 2014 2015

% Kasus 8,2 16,8 7 8,8 1,54

Pe

rse

nta

se

Grafik 2.39Prevalensi Kasus Pneumonia Pada Balita Di Kota

Denpasar Tahun 2011 s/d 2015


Penderita pneumonia yang ditemukan dan ditangani di Kota Denpasar

terlihat berflutuaktif selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2014 ditemukan 8,8%

penderita pneumonia Balita dari jumlah perkiraan penderita sebesar 8.438

orang, sedangkan tahun 2015 ditemukan dan ditangani 1,5% penderita

pneumonia balita dari perkiraan 72.926 penderita. Perlu diterus ditingkatkan

upaya penemuan penderita penemonia terutama pada Balita sehingga segera

dapat ditangani. Pneumonia pada balita lebih banyak disebabkan karena faktor

seperti kurang gizi, status imunisasi yang tidak lengkap, terlalu sering

membedung anak, kurang diberikan ASI, riwayat penyakit kronis pada orang tua

bayi/balita, sanitasi lingkungan tempat tinggal yang kurang memenuhi syarat

kesehatan, orang tua perokok dan lain sebagainya. Upaya yang telah dilakukan

untuk menanggulangi kasus pneumonia pada bayi/balita adalah menghilangkan

faktor penyebab itu sendiri melalui peningkatan status gizi bayi/balita,

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan sanitasi

lingkungan tempat tinggal serta peningkatan status imunisasi bayi/balita.


113

113

2.4.4.3 Aquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)

HIV/AIDs merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus

Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh

penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh

sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan

sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero

survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP). Di Kota Denpasar

terdapat 4 Puskesmas dengan layanan VCT yaitu Puskesmas II Denpasar

Selatan, Puskesmas II Denpasar Utara dan Puskesmas I Denpasar Timur dan

Puskesmas II Denpasar Barat

Penyebaran HIV-AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah.

Perkembangan kasus AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Denpasar

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik

dibawah ini:

0

200

400

600

800

2011 2012 2013 2014 2015HIV 221 294 290 332 638

AIDS 221 310 326 379 601

Kasus

Grafik 2.40Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar

Tahun 2011 s/d 2015



114

114

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima

tahun terakhir jumlah kasus baru HIV-AIDS meningkat secara signifikan. Pada

tahun 2011 ditemukan 221 kasus HIV baru. Pada tahun 2012 jumlah

penderita HIV yang ditemukan meningkat menjadi 294 orang (119 penderita

laki-laki dan 175 perempuan) dan AIDS sebanyak 310 orang (208 penderita

laki-laki dan 102 penderita perempuan). Sedangkan pada tahun 2013 dengan

penambahan 1 puskesmas yang mampu melakukan VCT jumlah kasus HIV

sedikit menurun menjadi 290 kasus (144 laki-laki dan 146 perempuan),

sedangkan AIDS ditemukan 326 orang (228 laki-laki dan 98 perempuan).

Sedangkan pada tahun 2014 ditemukan 332 penderita HIV positif (161 laki-

laki dan 171 perempuan) dan AIDS ditemukan 379 orang (239 laki-laki dan

140 perempuan). Selama tahun 2014 ditemukan 13 kematian akibat AIDS

(10 laki-laki dan 3 perempuan). Tahun 2015 terjadi 638 kasus HIV dan 601

kematian AIDS, dengan 10 kematian akibat AIDS. Data diatas menunjukkan

terjadi peningkatan kasus yang signifikan pada tahun 2015 hal ini disebabkan

karena data diatas adalah data seluruh penderita yang mengakses layanan di

Kota Denpasar tanpa melihat asal penderita.

Penularan kasus HIV-AIDS dominan melalui hubungan seks, jarum

suntik yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV positif. Berbagai upaya telah

dilakukan untuk menanggulangi penyebaran kasus HIV-AIDS di Kota

Denpasar. Salah satunya adalah melakukan skrining terhadap pendonor

darah. Pada tahun 2015 Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Cabang Kota

Denpasar yang berkedudukan di RSUD Wangaya telah melakukan skrining

terhadap 3.800 pendonor darah (2.947 laki-laki dan 853 perempuan). Dari

jumlah tersebut sebanyak 15 sampel darah (0,39%) positif terinfeksi HIV-

AIDS.

Disamping itu juga Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama

dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar secara aktif

melaksanakan penyuluhan/KIE ke tempat-tempat kerja/perusahaan terutama

yang termasuk dalam kategori resiko tinggi seperti panti-panti pijat. Tujuan

penyuluhan atau KIE tersebut adalah agar kelompok berisiko tersebut mau

datang ke Klinik VCT untuk memeriksakan diri secara berkala.


115

115

Pada tahun 2015 terdapat 3.800 pendonor yang mendonorkan darahnya

di PMI Kota Denpasar. Seluruh pendonor diperiksa sampel darahnya untuk

skrining terhadap HIV-AIDS dengan hasil 0,39% pendonor dinyatakan positif

HIV.

2.4.4.4 Diare

Diare dapat didefinisikan sebagai kejadian buang air besar berair lebih

dari tiga kali namun tidak berdarah dalam 24 jam, bila disertai dengan darah

disebut disentri. CFR diare secara nasional adalah 2,48% sedangkan di Kota

Denpasar CFR nya 0.

Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan di Kota Denpasar,

karena IR nya cukup tinggi. Penyakit gastroenteritis lain seperti diare

berdarah dan tifus perut klinis juga termasuk ke dalam sepuluh besar

penyakit baik di Puskesmas maupun catatan rawat inap di rumah sakit.

Meskipun jumlah kasus diare cukup tinggi, namun angka kematiannya relative

rendah. Serangan penyakit yang bersifat akut mendorong penderitanya untuk

segera mencari pengobatan ke pelayanan kesehatan. Dalam perjalanan

alamiahnya sebagian besar penderita sembuh sempurna.

Pada tahun 2015 di Kota Denpasar ditemukan dan ditangani 12.999

penderita diare atau sebesar 69 % dari jumlah perkiraan kasus yang ada.

Gejala diare yang terkesan ringan dan dapat diobati sendiri oleh penderitanya

menyebabkan penderita enggan mendatangi sarana pelayanan kesehatan.

Penanggulangan diare dititikberatkan pada penanganan penderita untuk

mencegah kematian dan promosi kesehatan tentang hiegyne sanitasi dan

makanan untuk mencegah penyebarluasan kasus (KLB). Upaya yang

dilakukan oleh jajaran kesehatan baik oleh puskesmas maupun dinas

kesehatan adalah meningkatkan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat,

kaporitisasi air minum dan peningkatan sanitasi lingkungan.


116

116

2.4.4.5 Malaria

Angka kesakitan malaria untuk Jawa dan Bali diukur dengan Annual

Parasite Rate Incidence (API). Pada tahun 2015 tidak terdapat kasus penyakit

malaria positif dari hasil pemeriksan secara klinis terhadap 226 sampel darah

di Kota Denpasar. Penyakit malaria bukan merupakan penyakit endemis tetapi

merupakan kasus-kasus import dari penduduk yang berasal dari daerah

endemis malaria atau orang Bali khususnya yang berasal dari Kota Denpasar

yang pernah tinggal di daerah endemis malaria seperti NTT, Maluku dan

Papua.

2.4.4.6 Kusta

Kusta adalah penyakit kulit infeksi yang disebabkan oleh

mycobacterium leprae. Bila penyakit kusta tidak ditangani maka dapat

menjadi progresif menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, mata

dan anggota gerak. Strategi global WHO menetapkan indikator eliminasi kusta

adalah angka penemuan penderita/ new case detection rate (NCDR). Dengan

NCDR 0,1 per 10.000 penduduk berarti Denpasar sudah dapat dikatagorikan

sebagai daerah rendah kusta dengan mengacu pada indicator pusat bahwa

daerah dengan NCDR 0,50 per 10.000 penduduk sudah dapat dikatakan

sebagai daerah rendah kusta.

Gambaran Penyakit kusta dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik

di bawah ini :


117

117

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Kasus/10.000 pddk 0,1 0,2 0,1 0,1 0,07

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Kasus

Grafik 2.41Prevalensi Penyakit Kusta Di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015

Keberhasilan penanganan kasus kusta di Kota Denpasar tidak terlepas

dari upaya intensif dari dinas kesehatan, puskesmas dan jajarannya serta

adanya kemauan penderita untuk sembuh dari penyakit kusta. Prevalensi

kusta dalam lima tahun terakhir di Kota Denpasar sudah bisa ditekan menjadi

< 1 per 100.000 penduduk.

Indikator yang dipakai dalam menilai keberhasilan program kusta

adalah angka proporsi cacat tingkat II (cacat yang dapat dilihat oleh mata).

Angka ini dapat dipakai untuk menilai kinerja petugas, bila angka proporsi

kecacatan tingkat II tinggi berarti terjadi keterlambatan penemuan penderita

akibat rendahnya kinerja petugas dan rendahnya pengetahuan masyarakat

tentang tanda/gejala penyakit kusta. Tahun 2015 Di Kota Denpasar

ditemukan 1 orang dengan cacat tingkat II (16,67%).

Indikator lain yang dipakai menilai keberhasilan program adalah adanya

penderita anak diantara kasus baru, yang mengindikasikan bahwa masih

terjadi penularan kasus di masyarakat. Proporsi kasus anak di Kota Denpasar

sebesar 0%. Dalam lima tahun terakhir prevalensi kusta tidak mengalami

penurunan yang signifikan, akan tetapi masih berada pada posisi eliminasi

kusta.


118

118

2.4.5 Imunisasi dan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

2.4.5.1 Pelayanan Imunisasi

Pelayanan imunisasi baik yang sifatnya rutin maupun gebrakan dari

pemerintah merupakan upaya untuk mencegah dan atau menanggulangi

penyakit-penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi baik pada bayi, anak

sekolah maupun Wanita Usia Subur.

2.4.5.1.1 Imunisasi Dasar Pada Bayi

Bayi dan anak-anak memiliki risiko yang lebih tinggi terserang penyakit

menular yang dapat mematikan, seperti: Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Radang

Selaput Otak, Radang Paru-Paru. Salah satu pencegahan yang terbaik dan

sangat vital agar kelompok berisiko ini terlindungi adalah melalui imunisasi.

Tujuan program imunisasi adalah menurunkan morbiditas dan

mortalitas penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Keberhasilan

program imunisasi dapat dilihat dari cakupan desa/kelurahan yang mencapai

Universal Child Imunization (UCI) yaitu 80% sasaran mendapatkan imunisasi

lengkap. Target keberhasilan program imunisasi adalah minimal 80% desa

mencapai UCI. Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Denpasar pada tahun

2015 sudah mencapai 100%.

Program imunisasi dasar lengkap (LIL/Lima Imunisasi dasar lengkap)

pada bayi yang dicanangkan pemerintah meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4

dosis polio, 4 dosis hepatitis B, dan 1 dosis campak.

Campak merupakan penyebab utama kematian pada balita. Oleh

karena itu pencegahan campak merupakan faktor penting dalam mengurangi

angka kematian balita. Di Indonesia imunisasi campak diberikan pada usia 9

bulan dan merupakan imunisasi terakhir yang diberikan kepada bayi diantara

imunisasi wajib lainnya.


119

119

Grafik 2.42 Persentase Capaian Imunisasi Di Kota Denpasar

Tahun 2015

Sumber: Seksi surveilans dan pencegahan penyakit Bidang Bina P2P Dikes Kota

Denpasar

Idealnya seorang anak mendapatkan seluruh imunisasi dasar sesuai

umurnya, sehingga kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat

dicegah dengan imunisasi dapat optimal.

Setiap bayi diharapkan agar mendapatkan imunisasi dasar secara

lengkap. Keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan imunisasi dasar

secara lengkap diukur dengan imunisasi dasar lengkap.

Tahun 2015 sebanyak 94,69% bayi (surviving infant) sudah

mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Data capaian imunisasi dasar

lengkap berdasarkan puskesmas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


120

120

Gambar 2.43 Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Puskesmas



Denpasar.

2.4.5.1.2 Angka Drop Out Cakupan Imunisasi DPT HB1 – Campak

Bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 pada pemberian awal

imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak disebut Angka Drop

Out Cakupan Imunisasi DPT HB1 – Campak. Indikator ini diperoleh dengan

menghitung selisih penurunan cakupan imunisasi campak terhadap cakupan

imunisasi DPT HB1. Angka Drop Out Cakupan Imunisasi DPT HB1 – Campak

di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 8,7%. Hal ini menunjukkan ada 8,7%

Bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 pada pemberian awal imunisasi,

namun tidak mendapatkan imunisasi campak. Angka DO Campak di Kota

Denpasar meningkat 2,3% bila dibandingkan tahun 2014 (6,37%)


121

121

2.4.5.1.3 Desa/ Kelurahan UCI (Universal Child Imunization)

UCI desa/kel adalah gambaran suatu desa/ kel dimana ≥80% dari

jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kel tersebut sudah mendapatkan

imunisasi dasar lengkap. Seluruh Desa/kel yang ada di Kota Denpasar pada

tahun 2015 sudah mencapai Desa/kel UCI

2.4.5.1.4 Imunisasi pada Ibu Hamil

Dalam upaya eliminasi tetanus pada ibu dan bayi (Maternal dan Neonatal

Tetanus Elimination/MNTE), maka diperlukan pemberian imunisasi Tetanus

Toksoid pada wanita usia subur (WUS) termasuk ibu hamil. Sejak tahun 1998

dengan mulai diperkenalkan kebijakan TT 5 dosis, maka pemberian imunisasi

pada ibu hamil dilakukan berdasarkan hasil skrining, yang artinya tidak selalu

harus mendapat suntikan imunisasi TT pada saat pemeriksaan antenatal.

Cakupan imunisasi pada Ibu Hamil di Kota Denpasar seperti pada grafik di

bawah ini :

Grafik 2.44 Persentase Cakupan Imunisasi TT2+ Pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas


21.2

16.7

19.6

14.4

18.3

15.1

23.8

31.3

37.9

11.9

10.7

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Pusk I Den Ut

Pusk II Den Ut

Pusk III Den Ut

Pusk I Den Tim

Pusk II Den Tim

Pusk I Den Sel

Pusk II Den Sel

Pusk III Den Sel

Pusk IV Den Sel

Pusk I Den bar

Pusk II Den Bar


Denpasar


122

122

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa ibu hamil di Kota Denpasar yang

sudah mendapatkan imunisasi TT sebanyak 16,7%.

Beberapa permasalahan Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) pada wanita usia

subur yaitu pelaksanaan skrining yang belum optimal, pencatatan yang dimulai

dari kohort WUS (baik kohort ibu maupun WUS tidak hamil) belum seragam, dan

cakupan imunisasi TT2 bumil jauh lebih rendah dari cakupan K4.

2.4.5.2 Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

2.4.5.2.1 Poliomyelitis dan Acute Flaccid Paralysis (AFP)/ Lumpuh

Layuh Akut

Penyakit poliomyelitis merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah

dengan imunisasi. Penyebab penyakit tersebut adalah virus polio yang

menyerang system syaraf hingga penderita mengalami kelumpuhan. Kelompok

umur 0-3 tahun merupakan kelompok umur yang paling sering diserang

penyakit ini, dengan gejala demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher dan

sakit di tungkai dan lengan.

AFP merupakan kondisi abnormal ketika seseorang mengalami penurunan

kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas dan kemudian berakhir dengan

kelumpuhan. Ditjen PP&PL Kementrian Kesehatan RI menetapkan indicator

surveilans AFP yaitu ditemukannya Non Polio AFP Rate minimal sebesar

2/100.000 anak usia < 15 tahun. Hasil surveilens aktif pada tahun 2011 s/d

2015 di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini :

2011 2012 2013 2014 2015

AFP/100.000 Pddk < 15 Thn

6.24 2.49 3.19 1.03 1.19

01234567

Grafik 2.45Kasus AFP Pada Umur < 15 Tahun Di Kota Denpasar

Tahun 2011 s/d 2015


Denpasar


123

123

Data pada grafik di atas menunjukkan selama empat tahun terakhir

AFP rate tetap dapat dipertahankan diatas 2 per 100.000 anak < 15 tahun.

Namun Non Polio AFP Rate di Kota Denpasar tahun 2014 adalah sebesar 1,03

per 100.000 anak < 15 tahun dan meningkat kembali menjadi 1,19 per

100.000 anak < 15 tahun pada tahun 2015. Kedepannya perlu ditingkatkan

kinerja surveilans untuk penyakit AFP dengan meningkatkan kerjasama

dengan RS baik RS pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Denpasar.

2.4.5.2.2 Campak

Penyakit campak adalah penyakit akut yang mudah menular baik pada

balita, anak-anak maupun orang dewasa yang disebabkan oleh virus campak.

Penularan campak dapat terjadi melalui udara yang terkontaminasi dan secret

orang yang terinfeksi. Dalam lima tahun terakhir penyakit campak pada balita

seperti pada grafik di bawah ini :

Tahun 2010

tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

% Kasus 0 0,39 0 0,03 0,01 0,08

0

1

2

3

4

Pe

rse

nta

se

Grafik 2.46Prevalensi Penyakit Campak Pada Balita Di Kota Denpasar

Tahun 2011 s/d 2015



124

124

Prevalensi penyakit campak di masyarakat dalam lima tahun terakhir

sudah bisa ditekan. Pada tahun 2014 kasus campak sebanyak 88 orang

(0,01%). Kasus campak dikota denpasar ditegakkan berdasarkan klinis

campak dan ditunjang konfirmasi lab. Keberhasilan menekan kasus campak

tidak terlepas dari pelaksanaan imunisasi campak secara rutin baik di tingkat

puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu serta sarana kesehatan lainnya,

penyediaan sarana vaksin yang sudah memadai, tenaga yang mencukupi

serta kesadaran masyarakat untuk mendapatkan imunisasi campak bagi

bayi/balitanya.

2.4.5.3 Penyakit berpotensi KLB/Wabah

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus

Dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk aedes aegypty. Indonesia

merupakan negara tropis yang secara umum mempunyai risiko terjangkit

penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk Aedes aegypti

tersebar luas di kawasan pemukiman maupun tempat-tempat umum, kecuali

wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas

permukaan laut. Serangan penyakit DBD berimplikasi luas terhadap kerugian

material dan moral berupa biaya rumah sakit dan pengobatan pasien,

kehilangan produktivitas kerja dan yang paling fatal adalah kehilangan

nyawa.

Perjalanan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) cepat dan dapat

mengakibatkan kematian dalam waktu singkat. Penyakit ini merupakan

penyakit menular yang sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di

Indonesia.

Kota Denpasar merupakan dearah endemis DBD baik tingkat desanya

maupun kecamatan, karena selama tiga tahun berturut – turut selalu

dilaporkan adanya kasus DBD. Untuk daerah endemis kriteria kejadian luar

biasa (KLB) DBD adalah terjadinya satu kematian akibat DBD dan terjadinya

peningkatan kasus secara bermakna 2 kali lipat dari periode sebelumnya


125

125

Jumlah kasus DBD pada tahun 2015 adalah 1.574 kasus, terdiri dari

869 penderita laki-laki dan 705 perempuan. Incidence rate DBD pada tahun

2015 adalah sebesar 178,7 per 100.000 penduduk, bila dibandingkan dengan

IR DBD tahun 2014 adalah sebesar 211,7 per 100.000 penduduk maka

terjadi penurunan IR DBD yang cukup bermakna. Kematian akibat DBD pada

tahun 2015 sebanyak 14 orang (CFR=0,9%).

Grafik 2.46

IR DBD di Kota Denpasar Tahun 2011 s/d 2015

Sumber seksi P2B2 Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar

Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan

surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini,

3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya

pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui

pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras,menutup dan

mengubur) plus menabur larvasida.

Tingginya kasus DBD di Kota Denpasar disebabkan oleh lingkungan

dengan tingkat sanitasi yang kurang memadai, tingkat kepadatan penduduk

serta tingkat kepadatan populasi nyamuk aedes aegypty yang tinggi, serta

masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang

nyamuk. Berbagai upaya telah diambil Pemerintah Kota Denpasar untuk

menanggulangi penyakit Demam Berdarah di masyarakat, diantaranya adalah

melalui Fogging massal maupun fokus, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)


126

126

melalui program 3 M plus, penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta

peningkatan sanitasi lingkungan.

Disamping melalui upaya tersebut di atas, Pemerintah Kota Denpasar

melalui Dinas Kesehatan Kota Denpasar secara rutin melaksanakan Lomba

Kebersihan Lingkungan dan Pemberantasan Sarang Nyamuk serentak di seluruh

wilayah Kota Denpasar yang meliputi 4 Kecamatan, 43 Desa/Kelurahan yang

didalamnya termasuk 399 Banjar Dinas/Lingkungan. Lomba ini merupakan

upaya yang sifatnya promotif/preventif dan sekaligus sebagai motivator bagi

masyarakat agar berperan aktif dalam memberantas penyakit Demam Berdarah

Dengue melalui peningkatan kebersihan lingkungan masing-masing rumah

tangga. Kebijakan lain yang telah ditempuh pemerintah Kota Denpasar dalam

upaya menurunkan IR DBD adalah dengan mengangkat 430 petugas Juru

Pemantau Jentik (JUMANTIK) yang ditempatkan di masing – masing banjar serta

43 orang koordinator Jumantik yang ditempatkan di masing – masing Desa/

Kelurahan, dimana setiap hari mereka melaksanakan pemantauan jentik ke

rumah – rumah penduduk. Berbagai upaya yang telah dilakukan diharapkan

dapat menurunkan kasus DBD sampai dibawah target yang ditetapkan secara

Nasional yaitu sebesar 55/100.000 penduduk dan kejadian luar biasa yang lebih

besar dapat dicegah.

2.4.5.4 Penyakit Tidak Menular

Pada tahun 2015 dilaksanakan 5.635 pemeriksaan leher rahim dan

payudara dari 86.175 perempuan usia 30-50 tahun yang ada di Kota Denpasar

(6,54%). Dari pemeriksaan tersebut 28 orang IVA positif (0,50%).

Untuk pemeriksaan obesitas dilakukan terhadap 58.831 orang yang

berusia >15 tahun dengan hasil 3.134 orang (5,33%) dideteksi penderita

obesitas


127

127

2.4.6 Keadaan Lingkungan

Kondisi lingkungan di Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh perilaku

hidup manusia dalam menata rumah dan alam sekitarnya. Data di awal tahun

2015 menunjukkan dari 140.675 rumah yang ada di Kota Denpasar, 131.353

(93,37%) sudah termasuk dalam katagori rumah sehat. Untuk tahun 2015

dibina 9.322 rumah yang masih masuk dalam katagori rumah tidak sehat,

dengan hasil 7.846 (84,17) sudah masuk katagori rumah sehat. Sampai akhir

tahun 2015 dari 140.675 rumah, 139.199 (98,95%) rumah yang ada dikota

Denpasar sudah merupakan rumah sehat.

Grafik 2.47 Persentase Rumah Sehat di Kota Denpasar

Tahun 2011 s/d 2015

Sumber seksi PLP dan Kualitas air bidang bina PL Dikes Kota Denpasar

Data pada grafik 2.5 di atas menunjukkan bahwa cakupan rumah

sehat di Kota Denpasar selama 5 tahun terakhir sudah diatas target Renstra

Dikes Kota Denpasar Tahun 2015 sebesar 85%.

2.4.6.1 Air Bersih

Cakupan keluarga yang memiliki akses air bersih di Kota Denpasar pada

tahun 2015 mencapai 86,53% meningkat sebesar 17,53% bila dibandingkan

tahun 2014 (69%). Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang sudah bisa

mengakses air bersih di Kota Denpasar, diharapkan penyakit-penyakit menular


128

128

melalui air (water borne desease) seperti diare, dapat dicegah atau sedapat

mungkin diturunkan kasusnya. Berdasarkan hasil uji pertik pengambilan sampel

air bersih sebanyak 230 sampel dengan hasil 106 positif coliform (46%).

Penyelenggara air minum di Kota Denpasar adalah Perusahaan Daerah Air

Minum Kota Denpasar (PDAM Kota Denpasar), tahun 2015 sudah dilaksanakan

pemeriksaan terhadap kualitas air minum (fisik, bakteriologi dan kimia) dengan

hasil memenuhi syarat. Sedangkan hasil uji petik pengambilan sampel air

minum untuk Depot Air minum sebanyak 146 sampel, hasilnya 48 sampel yang

positif coliform ini berarti tidak memenuhi syarat kesehatan

2.4.6.2 Jamban

Kepemilikan jamban bagi keluarga merupakan sesuatu yang vital karena

dengan adanya jamban di masing-masing rumah tangga berbagai penyakit yang

penularannya melalui kotoran manusia seperti kecacingan, diare dan sebagainya

dapat dicegah sedini mungkin. Persentase penduduk dengan akses sanitasi yang

layak di Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 83,3% meningkat sebesar 9,8% bila

dibandingkan tahun 2014 (73,5%).

2.4.6.3 Sanitasi Total Berbasisi Masyarakat (STBM)

Sanitasi total berbasisi masyarakat adalah suatu pendekatan yang

menekankan pada perubahan perilaku hidup bersih dan sehat dengan

melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang berperan aktif dalam

proses pengambilan keputusan. Tujuan STBM adalah terciptanya suatu kondisi

sanitasi total dalam upaya mengurangi penyakit berbasis lingkungan. Indikator

STBM antara lain: menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis

lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Lima pilar

perubahan perilaku antara lain:

1. Stop buang air besar sembarangan (Stop BABS)

2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS)

3. Pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga (PAMM-RT)

4. Pengelolaan sampah rumah tangga

5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga


129

129

Hasil verivikasi STBM di Kota Denpasar, 43 Desa (100%) dari 43 Desa /

kelurahan yang ada di Kota Denpasar sudah melaksanakan STBM. Dari 43 Desa

yang melaksanakan STBM 30 desa (69,76%) sudah merupakan desa stop BABS

(buang air besar sembarangan). Sampai tahun 2015 belum ada desa yang

merupakan Desa STBM di Kota Denpasar.

2.4.6.4 Penyehatan tempat-tempat Umum (TTU)

Pemeriksaan terhadap tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan

makanan (TPM) secara berkala meliputi hotel, restoran/rumah makan, pasar

serta TUPM lainnya. Pemeriksaan bertujuan untuk menjamin agar tetap

terjaganya kesehatan lingkungan di tempat-tempat yang bersangkutan dan

lingkungan sekitarnya. Data pada tahun 2015 menunjukkan bahwa di Kota

Denpasar terdapat 34 hotel berbintang dan 251 non bintang, sarana pendidikan

(SD 218 buah, SLTP 57 buah dan SLTA 55 buah), dan sarana kesehatan (11

pusk dan 25 pustu serta 17 RS Pemerintah dan swasta).

Pemeriksaan kesehatan hotel dilakukan pada 271 buah hotel (34 hotel

berbintang dan 237 hotel non bintang. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa

100% hotel berbintang termasuk dalam katagori memenuhi syarat kesehatan,

sedangkan hotel non bintang 94,4%. termasuk dalam kategori sehat. Disamping

pemeriksaan terhadap Hotel tersebut juga dilaksanakan pembinaan terhadap

institusi meliputi sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ibadah dan

perkantoran. Pembinaan pada sarana kesehatan yang meliputi sarana

puskesmas, puskesmas pembantu beserta jejaringnya sudah dilaksanakan

secara rutin (100%). Pembinaan pada sarana pendidikan mencakup 317 buah

sarana pendidikan dengan hasil SD memenuhi syarat 95,4%, SMP memenuhi

syarat 94,7% dan SMA memenuhi syarat 100%. Secara keseluruhan 95,96%

Tempat-tempat umum yang ada di kota Denpasar sudah memenuhi syarat

kesehatan


130

130

2.4.6.5 Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Tahun 2014 dikota Denpasar terdapat 4.708 Tempat pengolahan makanan

yang terdiri dari jasa boga sebanyak 51 buah, rumah makanan/restoran

sebanyak 399 buah, depot air minum sebanyak 140 buah, dan makanan jajanan

sebanyak 555 buah dengan hasil pemeriksaan 24,32% memenuhi syarat

hiegine sanitasi. TPM yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3.183 TPM

(67,61%) dari seluruh TPM yang ada dilanjutkan dengan pembinaan.

Rendahnya persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan di tahun

2015 disebabkan karena adanya peraturan baru bahwa TPM dapat dikatagorikan

memenuhi syarat kesehatan apabila sudah memiliki sertifikat laik sehat,

sedangkan tahun sebelumnya hanya berdasarkan penilaian / form yang ada

sehingga terjadi penurunan persentase TPM yang memenuhi syarat pada tahun

2015 bila dibandingkan dengan capaian 2014.

2.4.7 Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2011-2015

dapat diukur dari pencapaian kinerja kegiatan standar pelayanan minimal

sebagai berikut :


131

NO INDIKATOR TARGET

2011

REALISASI

2011

TARGET

2012

REALISASI

2012

TARGET

2013

REALISASI

2013

TARGET

2014

REALISASI

2014

TARGET

2015

REALISASI

2015

A.

1.

Pelayanan Kesehatan dasar:

Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4

95% pada tahun 2015

95%

98,4%

95%

98,1%

95%

98,1%

95%

98,3%

95%

98%

2. Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani 80% pada tahun 2015

80% 100% 80% 68,9% 80%

70,2%

80%

68,4%

80%

71,97%

3. Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan 90%

pada tahun 2015

90% 100% 90%

100%

90%

100%

90%

100%

90%

99,9%

4. Cakupan pelayanan nifas 90% pada

tahun 2015

90% 98,5% 90% 98,5% 90% 99,1% 90% 98,78% 90% 98,8%

5. Cakupan Neonatus dengan

komplikasi yang ditangani 80% pada

tahun 2010

80% 100% 80% 77,6% 80% 83,5% 80% 81,58% 80% 81,2%


132

6. Cakupan kunjungan bayi 90% pada

tahun 2010

90% 84,3% 90% 91% 90% 93,6% 90% 92,04% 90% 85,5%

7. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal

Child Immunization (UCI) 100%

pada tahun 2010

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8. Cakupan pelayanan anak balita 90%

pada tahun 2010

90% 80,1% 90% 80% 90% 94,8% 90% 91,12% 90% 90,2%

9. Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6 –

24 bulan keluarga miskin 100%

pada tahun 2010

100% 0 100% 0 100% 0 100% 100% 100% 100%

10. Cakupan balita gizi buruk mendapat

perawatan 100% pada tahun 2010

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11. Cakupan penjaringan kesehatan

siswa SD dan setingkat 100% pada

tahun 2010

100% 100% 100% 96,6% 100% 96% 100% 97,72% 100% 100%

12. Cakupan peserta KB Aktif 70% pada

tahun 2010

70% 84,4% 70% 80% 70% 82,9% 70% 82,69% 70% 80,9%


133

13. Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

100% pada 2010

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14. Cakupan Pelayanan kesehatan

dasar masyarakat miskin 100%

pada tahun 2015

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

B

1.

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin

100% pada tahun 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Cakupan pelayanan gawat darurat

level 1 yang harus diberikan sarana

kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

100% pada tahun 2015

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

C Penyelidikan Epidemiologi dan

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa

/KLB

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami

KLB yang dilakukan penyelidikan

epidemiologi < 24 jam 100% pada

tahun 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

D Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat


134

Cakupan Desa siaga aktif 80% pada

tahun 2015

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


135

135

2.5.1 Peluang

1. Komitmen pemerintah baik pusat dan daerah serta legislatif dalam

bidang kesehatan semakin baik

2. Sarana dan prasarana kesehatan mencukupi secara kualitas dan

kuantitas

3. Tersedia standar operational prosedur (SOP)

4. Kemudahan akses komunikasi, informasi dan teknologi

5. Letak yang strategis sehingga akses masyarakat ke sarana kesehatan

semakin mudah

6. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan

standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai pedoman dalam

pengukuran keberhasilan pembangunan kesehatan

7. Struktur organisasi Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi yang diemban

8. Sebagian besar tenaga sudah memenuhi kualifikasi minimal

pendidikan yang dipersyaratkan

9. Ketersediaan obat dan peralatan kesehatan cukup

10. Kemitraan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan

berbagai pihak termasuk swasta dan LSM sangat terbuka dan terjalin

cukup baik

11. Partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan masih tinggi

12. Perekonomian masyarakat Denpasar relative baik

13. Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi dilihat dari rata-rata lama

sekolah yang sudah mencapai 10,96 tahun sehingga memudahkan

sosialisasi program-program kesehatan

2.5 PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN

SKPD


136

136

2.5.2 Tantangan

1. Mobilisasi dan urbanisasi penduduk yang sangat tinggi

2. Laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar yang cukup tinggi

3. Sosial ekonomi masyarakatKota Denpasar yang cukup baik menyebabkan

meningkatnya biaya hidup dan biaya kesehatan

4. Tuntutan pelayanan kesehatan yang bermutu

5. Upaya pencapaian target SDGs

6. Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi secara baik dan data yang

ada masih perlu ditingkatkan kualitasnya

7. Kapasitas, komitmen dan profesionalisme sumberdaya kesehatan masih

perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya


137

137

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Permasalahan kesehatan di Kota Denpasar akan diuraikan perbidang

sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanannya:

3.1.1 Sekretariat

3.1.1.2 Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan di puskesmas dan dinas

masih kurang

3.1.1.3 Masih ada kualisifikasi tenaga yang tidak sesuai tupoksinya

3.1.1.4 Masih kurangnya jumlah puskesmas bila dibandingkan dengan rasio

jumlah penduduk

3.1.1.5 Sistem pelaporan masih manual sehingga pelaporan tidak tepat

waktu

3.1.1.6 Jumlah dan jenis pelatihan untuk meningkankan kualitas SDM di

puskesmas dan dinas masih kurang

3.1.2 Bidang Pelayanan Kesehatan:

3.1.2 .1 Belum semua puskesmas memiliki pos UKK

3.1.2.2 Jumlah permintaan P3K melampaui jumlah petugas

3.1.2.3 Jumlah kasus ODGJ sulit diprediksi

3.1.2.4 Masih adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan kalibrasi alkes

3.1.2.5 Masih banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaan akreditasi

puskesmas

BAB III

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Kesehatan Kota Denpasar


138

138

3.1.2.6 Masih banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaan pengadaan

obat, alkes dan perbekes terutama yang dilaksanakan melalui

sistem e-purchasing

3.1.3 Bidang Binas Kesehatan Masyarakat

3.1.3.1 Kematian ibu di Kota Denpasar masih berfluktuasi dan cenderung

mengalami peningkatan pada tahun 2015 walaupun masih

dibawah target yang ditetapkan secara nasional

3.1.3.2 Belum tersedianya manual rujukan di Kota Denpasar

3.1.3.3 Masih rendahnya kesadaran ibu untuk mengikuti kelas ibu

3.1.3.4 Peran serta masyarakat untuk hadir di Posyandu dan Posyandu

lansia masih rendah

3.1.3.5 Masih rendahnya tingkat kunjungan remaja ke puskesmas

3.1.3.6 Pengetahun masyarakat tentang PHBS masih rendah

3.1.3.7 Partisipasi masyarakat dalam desa siaga masih kurang

3.1.3.8 Kurangnya pemanfaatan tanaman obat untuk kesehatan

3.1.3.9 Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan olah

raga

3.1.3.10 Belum optimalnya pelaksanaan program UKS di Sekolah

3.1.3.11 Kepesertaan JKN masih rendah

3.1.3.12 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan posyandu

dalam pemantauan tumbuh kembang anak

3.1.3.13 Masih adanya kasus balita gizi kurang, balita gizi buruk dan bumil

KEK

3.1.3.14 Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan garam

beryodium

3.1.3.15 Masih rendahnya kesadaran ibu melahirkan dalam memberikan asi

eklusif dan melaksanakan IMD

3.1.4 Bidang Bina Pencegahan Penanggulangan Penyakit


139

139

3.1.4.1 Masih rendahnya angka bebas jentik di Kota Denpasar (93,46%)

sementara target Nasional dan Provinsi Bali sebesar 95%

3.1.4.2 Insiden Rate DBD masih tinggi sebesar 216,1/100.000 penduduk

sedangkan target Nasional sebesar 55/100.000 penduduk

3.1.4.3 Rendahnya tingkat pengetahuan komprehenship tentang HIV/AIDS

pada usia 15-24 tahun sebesar 19,1% sementara targetnya sebesar

95%.

3.1.4.4 Prevalensi HIV/AIDS di Kota Denpasar sebesar 0,43%

3.1.4.5 Tingginya angka kasus gigitan hewan penular rabies yaitu sebesar

0,57% pada tahun 2015

3.1.4.6 Mulai meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti

Diabetes, Kanker, Tekanan darah tinggi dan jantung

3.1.5 Bidang Bina Penyehatan Lingkungan

3.1.5.1 Akses sanitasi dasar masih rendah

3.1.5.2 Masih rendahnya persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan

3.1.5.3 Perlu upaya untuk meningkatkan Tempat pengolahan makanan

yang memenuhi syarat kesehatan

3.1.5.4 Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan

masih kurang

3.1.5.5 Kegiatan untuk mewujudkan kota sehat harus terus dilakukan

pembinaan

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah:”DENPASAR

KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU

KEHARMONISAN”. Visi Pemerintah Kota Denpasar yang menekankan

3.2 Telaah Visi Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih


140

140

wawasan budaya sesuai dengan visi RPJMPD Kota Denpasar hingga tahun

2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun

2009 yaitu ”Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”.

Sesuai dengan arah kebijakan RPJPD yang mengisyaratkan fokus

RPJMD periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan

peningkatan daya saing daerah maka disusun misi antara lain:

i. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan

kebudayaan Bali

ii. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan

lokal

iii. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan

yang baik (good Governance) berdasarkan penegakan supremasi

hukum (low enforcement).

iv. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan

bertumpu pada ekonomi kerakyatan

v. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan

skalanya berdasarkan Tri Hita Karana

Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar Mengacu pada

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan ini

dijalankan dengan “Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi

Denpasar” / delapan dimensi pembangunan, yang selanjutnya dijabarkan

menjadi tiga puluh tiga agenda pembangunan Denpasar yang menjadi dasar

dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Terutama pada

misi ke tiga yaitu Peningkatan pelayanan public melalui tata kelola


141

141

pemerintahan yang baik (good govermance) berdasarkan penegakan

supremasi hukum (low enforcement), sesuai dengan Padmaksara ke enam

yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Welfare society) menuju

kebahagiaan, dan Program ke lima belas yaitu meningkatkan kualitas

kehidupan sosial dan budaya dan program ke dua puluh yaitu mewujudkan

pelayanan prima berdasarkan sewaka darma.

Kebijakan pelayanan dasar bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial

Pemerintah Kota Denpasar adalah:

1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling

mendukung dengan pendekatan paradigm sehat, yang memberikan

prioritas pada upaya promotif dan preventif dengan tidak meninggalkan

upaya kuratif dan rehabilitatif

2. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan

melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan

sarana prasarana kesehatan

3. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga

harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya

4. Meningkatkan upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban bencana

alam dan para tuna sosial lainnya

3.3. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi Bali


142

142

3.3.1 Renstra Kemenkes RI

Kementerian Kesehatan menyusun Renstra mengacu pada Visi, Misi

dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-

2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan

derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial

dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan tiga pilar utama yaitu

paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan

nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan

kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif dan preventif dan

pemberdayaan masyarakat. Pilar penguatan pelayanan kesehatan dilakukan

dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi

system rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan

pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan.

Pilar Jaminan Kesehatan dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan

benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Terdapat dua tujuan Kementrian Kesehatan pada tahun 2015-2019

yaitu: meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya

tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan financial di

bidang kesehatan. Indikator kinerja utama Kementrian Kesehatan RI adalah:

1) AKI, 2) AKB, 3) AKABA, 4) Persentase bumil KEK, 5) Persentase balita

malnutrisi dan gizi kurang, 6) Angka kematian penyakit menular, 7)

Persentase puskesmas yang malaksanakan deteksi dini factor risiko PTM dan

8) persentase fasilitas kesehatan yang memiliki standar pelayanan

(akreditasi).


143

143

Arah kebijakan dan Strategi Kementrian Kesehatan didasarkan pada

arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam

RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan kementrn kesehatan mengacu pada 3 hal

penting yaitu:

2. Penguatan pelayanan kesehatan Primer, dengan fokus pada lima hal yaitu

peningkatan SDM, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen

puskesmas, peningkatan pembiayaan, peningkatan system informasi

puskesmas (SIP) dan pelaksanaan akreditasi puskesmas

3. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (Continium Of Care),

pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan

keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan

ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

4. Intervensi berbasis risiko kesehatan, program-program khusus untuk

menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu

hamil, pengungsi dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko,

serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan dan daerah

bermasalah kesehatan

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan:

1) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

2) Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur kementrian kesehatan

3) Meningkatkan system informasi kesehatan integrasi

4) Meningkatkan sinergitas antar kementrian/lembaga

5) Meningkatkan daya guna kemitraan (dalam dan luar negeri)

6) Meningkatkan integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan

pemantauan evaluasi


144

144

7) Meningkatkan efektifitas penelitian dan pengambangan kesehatan

8) Meningkatkan kesehatan masyarakat

9) Meningkatnya pengendalian penyakit

10) Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan

11) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat

kesehatan

12) Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga

kesehatan

13) Meningkatnya sinergitas antar kementrian /lembaga

14) Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negari

15) Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan

pemantauan evaluasi

16) Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan

17) Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih

18) Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementrian Kesehatan

19) Meningkatnya system informasi kesehatan integrasi

3.3.2 Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Bali adalah: “ Bali Sehat Menuju

Bali Mandara” dengan misi: 1) Memelihara, meningkatkan dan

mengembangkan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau

bagi seluruh masyarakat Bali. 2) Menjamin ketersediaan dan pemerataan

sumberdaya Kesehatan, 3)Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk

hidup sehat. Terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun

kedepan yaitu: 1)Terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan yang


145

145

paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan serta terjangkau bagi seluruh

masyarkat Bali, 2)Tersedianya sumber daya kesehatan yang merata di

seluruh sarana pelayanan kesehatan, 3)Mewujudkan masyarakat yang

mandiri untuk hidup sehat.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali menetapkan 24 sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kepesertaan JKBM,

2. Meningkatnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

4. Meningkatnya desa UCI

5. Pelayanan Keshatan pada bayi, balita, prasekolah, sekolah, remaja

sesuai standar

6. Meningkatnya status gizi masyarakat

7. Terukurnya Kebugaran Jasmani pada masyarakat

8. Meningkatnya KLB yang tertangani < 24 jam

9. Meningkatnya penemuan kasus AFP non polio pada anak < 15 tahun,

10. Meningkatnya surveilans faktor resiko Penyakit Tidak Menular ( PTM ),

11. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular

12. Meningkatnya kelompok beresiko terdeteksi HIV

13. Meningkatnya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular

14. Meningkatnya Kab/kota yang telah melaksanakan Kab/kota sehat,

15. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat,

16. Meningkatnya pelayanan pemeriksaan sampel/parameter laboratorium,

17. Meningkatnya penggunaan obat rasional,

18. Tersedianya informasi dibidang kesehatan,

19. Meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin,

20. Meningkatnya mutu keamanan pangan dan bahan berbahaya

21. Meningkatnya jumlah TT kelas III di RS Pemerintah dan Swasta di

Provinsi Bali

22. Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan rujukan,


146

146

23. Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan dasar

24. Meningkatnya pelayanan kesehatan wisata,

No Hasil KLHS

terkait Tugas dan Fungsi PD

Permasalahan Pelayanan PD

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1 Fasilitas pengelolaan limbah medis di Puskesmas masih kurang.

Limbah medis belum terkelola dengan baik, kerjasama pengelolaan limbah medis antar puskesmas dan rumah sakit perlu ditingkatkan.

Fasilitas kurang lengkap, pengawasan belum optimal.

Standarisasi pengelolaan sudah ada.

2 Ketersediaan pelayanan kesehatan masih kurang.

Tenaga medis di puskesmas pembantu masih kurang, fasilitas kesehatan puskesmas belum lengkap.

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Bali Mandara, Jaminan Kesehatan Nasional, Sistem Informasi Kesehatan online.

3 Penanggulangan kasus HIV/AIDS yang belum optimal.

Sulitnya pendataan dan pendeteksian, pendanaan (biaya pencegahan dan perawatan mahal).

Pemahaman masyarakat tentang dampak dari HIV/AIDS masih rendah.

Perda tentang penanggulangan HIV/AIDS

4 Kurangnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di setiap puskesmas.

Keterbatasan dana. Kurang kesadaran akan bahaya limbah medis.

Tuntutan masyarakat akan lingkungan hidup yang lebih sehat.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup

Strategis


147

147

5 Insinerator di puskesmas tidak ada

Keterbatasan alokasi dana.

Harga insenerator mahal, gas beracun sebagai efek samping.

Tuntutan masyarakat akan lingkungan hidup yang lebih sehat.

6 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum/air bersih di perkotaan dan pedesaan.

Distribusi air bersih tidak merata, ketidakseimbangan suplai dengan permintaan.

Penduduk bertambah namun sumber daya air tetap, ekonomi membaik meningkatkan pemakaian.

Teknologi pengolahan dan distribusi air bersih semakin maju.

Berdasarkan hasil rapat tanggal 13-15 September 2016 yang dihadiri

oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, sekretaris dan kabid di

lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Kepala Puskesmas se-Kota

Denpasar, UPT Gudang Farmasi, Organisasi Profesi dan kasi/kasubbang di

lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar maka ditentukan isu strategis

sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di Puskesmas dan Dinas

kesehatan

2. Peningkatan kualitas data kesehatan melalui sistem informasi

kesehatan yang terintegrasi

3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

4. Peningkatan ketersediaan keterjangkauan pemerataan dan kualitas

farmasi dan alkes

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis


148

148

5. Peningkatan Pengawasan obat dan makanan

6. Peningkatan jumlah puskesmas agar terjadi rasio ideal antara sarana

dengan jumlah penduduk

7. Peningkatan status gizi

8. Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok usia

9. Angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita

10. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

11. Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan

12. Masih tingginya angka kejadian penyakit menular seperti DBD, HIV,

dan TBC

13. Mulai meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti

Diabetes, Kanker, Tekanan darah tinggi dan jantung

14. Pencapaian standar minimal di bidang kesehatan


149

149

VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Visi Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 adalah:

”DENPASAR SEHAT YANG KREATIF, MANDIRI DAN BERKEADILAN”

Yaitu suatu kondisi yang merupakan gambaran masyarakat Kota

Denpasar di masa depan yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam

lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata,

memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga mampu

meningkatkan kualitas dirinya, menjaga keseimbangan hubungan dengan

lingkungan hidupnya serta menciptakan kedamaian dan kesejahteraan lahir

dan bathin.

Dalam rangka mewujudkan Denpasar Sehat yang kreatif, mandiri dan

berkeadilan , dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang

BAB IV

4.2 MISI

4.1 VISI


150

150

selama 5 tahun sebelumnya, maka misi Dinas Kesehatan Kota Denpasar

dapat dirumuskan sbb:

1. Mengoptimalkan sumber daya kesehatan untuk peningkatan pelayanan

kesehatan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan

yang baik .

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya

upaya kesehatan yang paripurna, merata, terjangkau, bermutu dan

berkeadilan.

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani.

4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berprilaku hidup bersih

dan sehat.

5. Menggerakkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan dan

berperan aktif menunjang pelaksanaan pembangunan kesehatan yang

berskala nasional.

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016 -

2021 serta memperhatikan agenda pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan

Kota Denpasar maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota

Denpasar untuk lima tahun mendatang yang dirumuskan berdasarkan

analisis isu- isu strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar selama lima tahun

kedepan.

i. Tujuan:

4.3.1.1 Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan

dengan indikator tujuan:

4.3 TUJUAN DAN SASARAN


151

151

1) Terwujudnya pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan

prasarana di dinas, puskesmas dan jaringannya

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

3) Peningkatan kualitas data kesehatan melalui system informasi

kesehatan yang terintegrasi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator tujuan:

1) 100% Puskesmas terakreditasi pada 2021

2) Persentase ketersediaan obat di puskesmas 95% pada tahun 2021

3) Penggunaan obat rasional (POR) 100% di Puskesmas

4) 100% Penduduk miskin terlayani

5) Persentase kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) 100% pada

tahun 2021

2. Meningkatkan status kesehatan ibu anak dan lansia dengan indikator

tujuan:

1) Menurunkan angka kematian ibu menjadi 90 per 100.000 KH pada

tahun 2021

2) Menurunkan angka kematian bayi menjadi 8 per 1000 KH

3) Menurunkan persentase bayi BBLR menjadi < 5 % pada 2021

4) Meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan 100% pada 2021

5) Persentase KB Aktif 70% pada 2021

6) Persentase usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan

sesuai standar 100% pada 2021

3. Meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator tujuan:

4) 100% balita gizi buruk mendapatkan perawatan

5) Menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk menjadi 4%

pada 2021


152

152

6) 99% Bumil KEK memperoleh tablet tambah darah

7) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eklusif

4.3.1.5 Meningkatkan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dalam

pembangunan kesehatan dengan indikator tujuan:

1) Meningkatnya posyandu aktif menjadi 75% pada 2021

2) Meningkatnya promosi kesehatan di satuan pendidikan dasar,

puskesmas dan pustu menjadi 100% pada 2021

3) Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS menjadi 85% pada

2021

4) Persentase siswa SD dan remaja (15-19 tahun) mendapatkan skrining

kesehatan sesuai standar

4.3.1.6 Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular

dan tidak menular dengan indikator tujuan:

1) Menurunkan IR penyakit DBD menjadi 195/100.000 penduduk

2) Menurunkan prevalensi HIV/AIDS menjadi < 0,5% Meningkatnya

kewaspadaan dan penanggulangan wabah

3) Meningkatnya bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 100%

pada 2021

4) Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar

4.3.1.7 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat,

dengan indikator tujuan:


153

153

1) Persentase desa/kelurahan STBM 80% pada 2020

2) Meningkatnya akses masyarakat terhapat sanitasi dasar sebesar

75% pada 2021

3) Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan

(45%)

4) Persentase desa/kelurahan menyelenggarakan tatanan kawasan

sehat

4.3.2 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah:

4.3.2.1 Pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasana di

dinas dan puskesmas dengan indikator sasaran:

1) Penyediaan jasa komunisasi, sumberdaya air, listrik dan alat tulis

kantor

2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan dinas dan

perlengkapan gedung kantor

3) Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas

4) Terpenuhinya mobil puskesmas keliling

5) Pembangunan puskesmas rawat inap terakreditasi

4.3.2.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dengan

indikator sasaran:

1) Pelaksanaan kursus singkat/ pelatihan

2) Persentase terpenuhinya usulan tenaga medis dan paramedis untuk

ditugaskan di puskesmas dan puskesmas pembantu

3) Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pelaporan dan

evaluasi tepat waktu.


154

154

4.3.2.3 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk mengukur

keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ditetapkan

indikator sasaran:

1) Persentase puskesmas terakreditasi

2) Persentase puskesmas dengan nilai indeks kepuasan Konsumen > 80

3) Puskesmas berprestasi

4) Tenaga kesehatan teladan

5) Persentase penduduk ditemukan katarak dilaksanakan operasi katarak

4.3.2.4 Persentase ketersediaan obat dan alkes di puskesmas. Indikator

sasaran yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran strategis ini

adalah:

1) Persentase ketersediaan obat di puskesmas

2) Terpenuhinya kebutuhan alat–alat kesehatan untuk pelayanan

kesehatan dasar di puskesmas

3) Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas

4.3.2.5 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan indikator sasaran:

1) Terlayaninya penduduk miskin melalui JKBM dan JKN

2) Persentase penduduk dengan gangguan jiwa dirujuk

4.3.2.6 Persentase peserta BPJS yang terlayani di fasilitas kesehatan tingkat

pertama/puskesmas dengan indikator sasaran:

1) Persentase peserta BPJS yang terlayani di fasilitas kesehatan tingkat

pertama/puskesmas

2) Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)


155

155

4.3.2.7 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu,

bayi, anak, remaja dan lansia. Indikator kinerja yang digunakan untuk

mengukur capaian sassaran strategis ini adalah:

1) Persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil

2) Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K1

3) Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K4

4) Persentase puskesmas melakukan orientasi program perencanaan

persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)

5) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar

6) Persentase ibu bersalin dan nifas mendapatkan pelayanan

7) Persalinan dan nifas sesuai standar di puskesmas dan jaringannya

8) Cakupan ibu hamil dengan komplikasi tertangani

9) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan

10) Cakupan pelayanan ibu nifas (KF1)

11) Cakupan pelayanan ibu nifas ketiga (KF3)

12) Menurunkan angka kematian ibu melahirkan

13) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar

14) Persentase bayi dengan BBLR

15) Cakupan kunjungan neonates pertama kali (KN1)

16) Cakupan kunjungan neonates lengkap (KN3)

17) Cakupan kunjungan neonatal dengan komplikasi ditangani

18) Cakupan pelayanan bayi

19) Menurunkan angka kematian bayi

20) Persentase KB aktif

21) Cakupan pelayanan balita


156

156

22) Persentase usia balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar

23) cakupan kunjungan balita

24) Persentase puskesmas mampu melaksanakan penanganan kekerasan

terhadap anak (KTA)

25) Persentase puskesmas menyelenggarakan kelas ibu balita

26) Persentase anak balita di stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh

kembang (SDIDTK)

27) Persentase puskesmas melaksanakan manajemen terpadu balita sakit

(MTBS dan manajemen terpadu balita muda (MTBM)

28) Menurunkan angka kematian balita

29) Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan

30) Persentase puskesmas ramah lansia

31) Persentase usia 60 tahun keatas memdapatkan skrining kesehatan

sesuai standar

4.3.2.8 Meningkatnya status gizi bayi, balita dan ibu hamil (bumil) dengan

indikator sasaran:

1) Cakupan gizi buruk mendapat perawatan

2) Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang

3) Persentase bumil mendapatkan tablet tambah darah

4) Persentase bumil dengan kurang energy kronik mendapat makanan

tambahan

5) Persentase balita kurus mendapatkan makanan tambahan

6) Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI ekslusif

7) Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan kapsul vitamin A

8) Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusu dini (IMD)

9) Persentase puskesmas melaksanakan surveylans gizi


157

157

10) Persentase balita ditimbang berat badannya di posyandu

4.3.2.9 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan

dengan indikator:

1) Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat

2) Persentase desa/kelurahan TOGA memenuhi syarat

3) Persentase desa siaga aktif

4) Persentase posyandu aktif

4.3.2.10 Meningkatnya upaya promosi kesehatan di tingkat pendidikan dasar

dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan indikator kinerja:

1) Persentase satuan pendidikan dasar mendapatkan promosi kesehatan

2) Persentase puskesmas dan puskesmas pembantu melaksanakan

promosi kesehatan

3) Persentase promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di

bidang kesehatan

4.3.2.11 Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS

1) persentase rumah tangga ber PHBS

4.3.2.12 Persentase anak dan remaja mendapatkan skrining kesehatan

sesuai standar

1) Persentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining

kesehatan sesuai standar

2) Persentase usia 15-19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai

standar

3) Persentase puskesmas melaksanakan upaya kesehatan kerja


158

158

4) Persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olah raga

4.3.2.13 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit

menular. Terdapat 7 indikator kinerja yang dipakai untuk mengukur

pencapaian sasaran strategis ini yaitu:

1) Incidence rate penyakit DBD

2) CFR penyakit DBD

3) Prevalensi HIV/AIDS

4) Persentase angka kasus HIV yang diobati

5) Persentase terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan sesuai

standar

6) Angka kesembuhan penderita TB

7) Persentase terduga TB mendapatkan pemeriksaan TB sesuai standar

8) Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapatkan

penanganan sesuai standar

4.3.2.14 Meningkatnya upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak

menular

1) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pos pembinaan terpadu

(Pos Bindu) PTM

2) Jumlah puskesmas yang melayani konseling berhenti merokok

3) Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar

4) jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks

5) Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan PKPR (Pelayanan

kesehatan peduli remaja)

6) Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan penanggulangan kanker

terpadu paripurna (PKTP


159

159

4.3.12.15 Meningkatnya kewaspadaan dini dan penanggulangan wabah

1) Persentase respon verifikasi terhadap SKDR dalam waktu kurang dari

24 jam

2) Persentase Desa/kelurahan mengalami KLB ditangani < 24 jam

4.3.2.16 Meningkatnya persentase bayi mendapatkan imunisasi dasar

lengkap

1) Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar

lengkap

2) Persentase desa yang mencapai universal child imunisation (UCI)

4.3.2.17 Meningkatnya kualitas lingkungan

1) Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

2) Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis

3) persentase desa/kel yang ODF/stop buang air besar sembarangan

4) Persentase desa/kel STBM

5) Persentase cholinesterase darah masyarakat yang berpotensi terpapar

pestisida memenuhi syarat

6) Persentase tempat pengelolaan pestidida memenuhi syarat

7) Cakupan pengendalian vektor lalat di TPS

4.3.2.18 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi dasar

1) Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang memenuhi

syarat

2) Persentase rumah sehat

3) Persentase sumber air minum memenuhi syarat kesehatan


160

160

4.3.2.19 Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat

kesehatan

1) Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan

2) Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan

4.3.2.20 Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan

sehat

1) Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

2) Jumlah Desa/kelurahan yang mengikuti lomba kebersihan dan PSN

Tingkat Kota Denpasar

Strategi dan kebijakan yang ditempuh Dinas Kesehatan Kota

Denpasar dalam menangani masalah kesehatan di Kota Denpasar mengacu

pada strategi dan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang pada

RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kota Denpasar dalam

melaksanakan bidang urusan kesehatan periode 2016-2021 antara lain:

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi

masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) di

Puskesmas pembantu, puskesmas dan rumah sakit yang meliputi

pemerataan mutu pelayanan dan akses pelayanan keperawatan,

4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN


161

161

kebidanan dan ketekhnisian, penunjang medic, sarana dan prasarana dan

peralatan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas

yang dapat dijangkau oleh masyarakat melalui:

a. Optimalisasi sumberdaya manusia melalui kerjasama pelatihan dan

pendidikan pada bidang kesehatan

b. Menciptakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM)

untuk menurunkan biaya kesehatan dan meningkatkan daya beli

masyarakat

c. Menciptakan iklim budaya sehat melalui paradigma sehat dan

pelibatan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan

bidang kesehatan

2. Meningkatkan mutu system informasi kesehatan, mutu perencanaan di

tingkat puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi

dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan,

penyehatan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan.

3. Meningkatkan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan

penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita remaja, usia kerja dan

usia lanjut, kesehatan kerja dan olahraga, pembinaan, pengembangan

dan pengawasan upaya kesehatan tradisional dan komplementer

4. Meningkatkan mutu penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular

dan tidak menular untuk upaya cegah tangkal terhadap masuk dan

keluarnya penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan

masyarakat dan meningkatkan dan meningkatkan kualitas lingkungan,

menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan

imunisasi, peningkatan surveillance, karantina kesehatan, dan kesehatan

matra, meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit

bersumber binatang


162

162

5. Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat

kesehatan melalui pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional

di fasilitas kesehatan, persediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan

yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan

pemerintah, meningkatkan pengendalian pra dan pasca pemasaran alat

kesehatan dan PKRT

6. Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan

sesuai dengan standar pelayanan kesehatan

7. Meningkatkan pemberdayaan kesehatan masyarakat bidang kesehatan

melalui tokoh masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia

usaha.


163

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

NO Sasaran RPJMD INDIKATOR KINERJA

UTAMA

CARA PERHITUNGAN TARGET

2016 2017 2018 2019 2010 2021

1 Optimalisasi sumberdaya manusia

melalui kerjasama pelatihan dan

pendidikan pada bidang kesehatan

Persentase SDM sesuai

kompetensi

Jml SDM sesuai kompetensi/

jumlah seluruh SDM yang ada x 100%

2 Menciptakan jaminan pemeliharaan

kesehatan masyarakat (JPKM) untuk

menurunkan biaya kesehatan dan

meningkatkan daya beli masyarakat

Persentase kepesertaan

masyarakat dalam JKN

Jml kepesertaan masyarakat dalam JKN/ jumlah

penduduk x 100%

50 70 85 100 100 100

3 Menciptakan iklim budaya sehat

melalui paradigma sehat dan pelibatan

peran serta masyarakat dalam

pengambilan keputusan bidang

kesehatan

Persentase RT ber PHBS Jml RT ber PHBS/ jml rumah dipantau x 100% 79 80 81 82 85 85

Persentase satuan

pendidikan dasar

mendapatkan promosi

kesehatan

Jml satuan pendidikan dasar mendapatkan promosi

kesehatan/ seluruh satuan pendidikan dasar yang ada x

100%

100 100 100 100 100 100

BAB VI


164

Persentase puskesmas

dan puskesmas pembantu

melaksanakan promosi

kesehatan

Jml puskesmas dan puskesmas pembantu

melaksanakan promosi kesehatan/ Jml seluruh

puskesmas dan puskesmas pembantu x 100%

100 100 100 100 100 100

4 Meningkatkan mutu system informasi

kesehatan, mutu perencanaan di

tingkat puskesmas dan kemampuan

teknis untuk pelaksanaan deteksi dini

masalah kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, pemantauan, penyehatan

dan pengawasan kualitas kesehatan

lingkungan.

Nilai LKIP Hasil penilaian dari inspektorat B B B B B B

Cakupan pelayanan

system informasi

terintegrasi

Jumlah Puskesmas yang menggunakan sistem informasi

terintegrasi dengan dinas kesehatan/ jumlah seluruh

puskemas yang ada x 100 %

90 100 100 100 100 100

Persentase siswa

pendidikan dasar

mendapatkan promosi

kesehatan

Jml siswa pendidikan dasar mendapatkan promosi

kesehatan/ Jml seluruh siswa pendidikan dasar x 100%

100 100 100 100 100 100

Jumlah Desa/kel memiliki

Posbindu

Jml Desa/kel memiliki Posbindu/ Jml desa/kel yang ada 17 24 31 38 43 43

Persentase Usia 20 – 59

Tahun Mendapatkan

Skrining Kesehatan dan

Pelayanan Kesehatan

Reproduksi Sesuai

Standar

Jml Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining

Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Sesuai Standar/ Penduduk Usia 20 – 59 Tahun

100 100 100 100 100 100

Jml desa/ kelurahan

melaksanakan STBM

Jml desa/ kelurahan melaksanakan STBM/ Jml desa/

kelurahan yang ada

75 80 80 80 80 80

Persentase sarana air

minum dilaksanakan

Jml sarana air minum dilaksanakan pengawasan/Jml

sarana air minum

75 75 75 75 75 75


165

pengawasan

Persentase tempat-tempat

umum memenuhi syarat

kesehatan

Jml tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan/

Jumlah tempat-tempat umum yang ada

95 95 95 95 95 95

Persentase TPM

memenuhi syarat

kesehatan

Jml TPM memenuhi syarat kesehatan/ Jumlah TPM yang

ada x 100

25 30 35 40 45 45

Jumlah Desa/ kel

melaksanakan tatanan

kawasan sehat

Jumlah Desa/ kel melaksanakan tatanan kawasan sehat 43 43 43 43 43 43

5 Meningkatkan cakupan, mutu, dan

keberlangsungan upaya pencegahan

penyakit dan pelayanan kesehatan ibu,

bayi, balita remaja, usia kerja dan usia

lanjut, kesehatan kerja dan olahraga,

pembinaan, pengembangan dan

pengawasan upaya kesehatan

tradisional dan komplementer

Cakupan ibu hamil

mendapatkan pelayanan

K4

Jml ibu hamil mendapatkan pelayanan K4/jml seluruh ibu

hamil x 100

98 98 98 98 98 98

Persentase persalinan di

fasilitas kesehatan

Jml persalinan di fasilitas kesehatan/jml seluruh

persalinan

100 100 100 100 100 100

Persentase ibu nifas

mendapatkan pelayanan

kes

Jml ibu nifas mendapatkan pelayanan kes/jml ibu nifas x

100

100 100 100 100 100 100

Jumlah puskesmas

terakreditasi

Jumlah puskesmas terakreditasi 2 5 4 0 0 0

Angka kematian

ibu/100.000 KH

Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan

nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ jumlah

kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang

sama x 100.000 KH

100 98 96 94 92 90

Angka kematian bayi/1000

KH

Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu

wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran

15 12 10 8 8 8


166

hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x

1000

Angka kematian

balita/1000 KH

Jumlah anak usia 12-59 bulan yang meninggal di suatu

wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran

hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x

1000

15 12 10 8 8 8

Persentase bumil KEK

mendapatkan PMT

Jumlah bumil KEK mendapatkan PMT/Jumlah bumil x

100%

50 65 70 75 80 80

Persentase balita gizi

kurang

Jml balita gizi kurang/jumlah balita x 100 8 8 6 5 4 4


melaksanakan kesehatan

olah raga

Jml puskesmas melaksanakan kesehatan olah raga/ jml

seluruh Puskesmas x 100%

10 10 20 20 20 20


melaksanakan pelayanan

kesehatan tradisional

Jml puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan

tradisional/ jml seluruh Puskesmas x 100%

10 10 20 20 20 20

6 Meningkatkan mutu penyelenggaraan

penanggulangan penyakit menular dan

tidak menular untuk upaya cegah

tangkal terhadap masuk dan keluarnya

penyakit yang berpotensi menimbulkan

kedaruratan kesehatan masyarakat

dan meningkatkan dan meningkatkan

kualitas lingkungan, menurunkan

IR DBD per 100.000

penduduk

Jml kasus DBD/Jml penduduk x 100% 215 210 205 200 195 195

Prevalensi HIV/AIDS Jumlah penderita HIV/jml penduduk x 100% <0,5% <0,5

%

<0,5

%

<0,5

%

<0,5

%

<0,5

%

Angka kesembuhan

penderita TB

Jumlah pasien TB Paru BTA + yang sembuh di suatu

wilayah selama periode tertentu/ Jumlaj Pasien TB Paru

BTA + yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu

yang sama x 100%

75 76 77 78 79 79


167

angka kesakitan akibat penyakit yang

dapat dicegah dengan imunisasi,

peningkatan surveillance, karantina

kesehatan, dan kesehatan matra,

meningkatkan pencegahan dan

penanggulangan penyakit bersumber

binatang

Persentase Respons

Verifikasi terhadap SKDR

dalam Waktu Kurang dari

24 Jam

Jumlah signal kewaspadaan dini yang direspon oleh

dinas kesehatan dalam waktu kurang dari 24 jam/jumlah

signal kewaspadaan dini yang muncul x 100%

100 100 100 100 100 100

Persentase bayi usia 0-11

bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap

Jumlah bayi yang mendapat satu kali imunisasi hepatitis

B, satu kali imunisasi BCG, Tiga kali imunisasi DPT,HB

dan Hib, empat kali imunisasi polio dan satu kali

imunisasi campak dalam kurun waktu satu tahun / jumlah

bayi dalam kurun waktu yang sama x 100%

100 100 100 100 100 100

Persentase desa yang

mencapai universal child

imunisation (UCI)

Jumlah desa yang mencapai universal child imunisation

(UCI)/jumlah seluruh desa yg ada x 100%

100 100 100 100 100 100

7 Meningkatkan akses, kemandirian dan

mutu sediaan farmasi dan alat

kesehatan melalui pelayanan

kefarmasian dan penggunaan obat

rasional di fasilitas kesehatan,

persediaan obat, vaksin dan

perbekalan kesehatan yang bermutu,

merata dan terjangkaU di pelayanan

kesehatan pemerintah, meningkatkan

pengendalian pra dan pasca

pemasaran alat kesehatan dan PKRT

Persentase ketersediaan

obat, vaksin dan alkes di

puskesmas

Jumlah obat/vaksin sesuai satuannya di suatu wilayah

pada kurun waktu tertentu/jumlah kebutuhan di wilayah

yang sama

91 92 93 94 95 95

Persentase penggunaan

obat rasional (POR) di

puskesmas

P(A)ISPA: Persentase penggunaan antibiotik pada kasus

ispa non penumonia

P(A) Diare Persentase penggunaan antibiotik pada diare

non spesifik

P(A) Myalgia: Persentase penggunaan injeksi pada

kasus Myalgia

R(T) Rerata item jenis obat perlembar resep pada tiga

kasus

100 100 100 100 100 100

Persentase pengawasan

produk alkes dan PKRT

Jumlah pengawasan produk alkes dan PKRT/Jumlah

Produk alkes dan PKRT yang ada

0 25 30 35 40 45


168

Persentase tenaga

kesehatan memiliki STR

Jumlah tenaga kesehatan memiliki STR/ Jumlah Seluruh

Tenaga yang seharusnya memiliki STR x 100%

70 70 75 75 80 85

8 Meningkatkan pemberdayaan

kesehatan masyarakat bidang

kesehatan melalui tokoh masyarakat,

organisasi swadaya masyarakat dan

dunia usaha

Persentase posyandu aktif Jumlah posyandu Purnama + Mandiri /jumlah seluruh

Posyandu yang ada x 100%

65 68 70 72 75 75

Jumlah LSM yang

berperan aktif di bidang

kesehatan

Jumlah LSM yang berperan aktif di bidang kesehatan

173

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar disusun untuk dapat menjawab

tantangan pembangunan kesehatan di Kota Denpasar dan sebagai upaya untuk

memfokuskan upaya Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pembangunan

kesehatan. Renstra ini mengacu pada Visi dan Misi Walikota Denpasar Tahun

2016-2021. Diharapkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar ini menjadi

acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja Dinas Kesehatan

Kota Denpasar dan jajarannya.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra

ini kami sampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya atas dedikasi dan

kerjakerasnya. Semoga Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar ini dapat

diemplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan

secara konsisten demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya

BAB VI

Documents

RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR 2016 · PDF file1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD Dalam Pembangunan Perencanaan ... kekuatan bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan