Rencana strategisbpkad.blitarkab.go.id/.../Renstra-BPKAD-2016-2021.docx · Web viewMemfasilitasi dan memproses penerbitan SP3B dana JKN Puskesmas se Kabupaten Blitar; Meneliti, memverifikasi

KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar periode 2011-2016, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Selain itu, revisi Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada perubahan OPD baru, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian tujuan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar periode 2017-2021, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

Blitar, 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR

KHUSNA LINDARTI, S.Sos, MSiPembina Utama Muda

NIP. 19721105 199203 2 010

Revisi Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Blitar 2016 – 2021 Page 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................................i

DAFTAR ISI.............................................................................................................iiBAB I PENDAHULUAN...........................................................................................1

1.1. Latar Belakang.............................................................................................11.2. Landasan Hukum.........................................................................................3

1.3. Maksud dan Tujuan.....................................................................................51.4. Sistematika Penulisan..................................................................................6

BAB II GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH..................................82.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.........................8

2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah............................................282.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.....................................30

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.......................................................................................................32

BAB III ISU-ISU STRATEGISBERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI................343.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Organisasi Perangkat Daerah...................................................................343.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

...................................................................................................................353.3. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur.....................................................36

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..........................................................................................36

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis......................................................................37BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.............40

4.1. Telaah Terhadap Visi Misi Dalam RPJMD Yang Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.................................................40

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah. . .434.3. Strategi dan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah..............................49

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..........................58

BAB VI INDIKATOR KINERJA ORGANIASI PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..............................79

BAB VI PENUTUP…………………………………………………………….. 82



BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah segera menyusun Rencana

Strategis OPD. Renstra OPD memuat antara lain tentang kedudukan dari

setiap OPD, program / kegiatan apa yang secara garis besar

direncanakan serta cara untuk mencapai tujuan itu. Oleh karenanya,

Renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategis tentang

masa depan setiap satuan kerja untuk menempatkan dirinya pada masa

yang akan datang. Penyusunan rencana strategis organisasi yang

berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

mungkin timbul. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal

maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam

memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang

(opportunities), dan tantangan/kendala (threats). Analisis terhadap unsur-

unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi

dan misi serta strategi instansi pemerintah. Dokumen yang dihasilkan dari

proses perencanaan stratejik disebut ’Rencana Strategis’ (Renstra).


Format Renstra mengandung informasi tentang hal-hal sebagai

berikut:

1. Merupakan arah masa depan organisasi yang ingin dituju (visi,

tujuan dan sasaran strategis);

2. Analisis organisasi tentang nilai-nilai luhur yang dimiliki, kekuatan,

kelemahan, kesempatan dan kendala organisasi (SWOT analysis)

serta tugas pokok dan fungsi utama organisasi yang menunjukkan

alasan utama keberadaan organisasi (misi);

3. Merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh organisasi

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Langkah-langkah ini biasanya dituangkan dalam kebijakan, program

dan kegiatan organisasi;

4. Berkaitan dengan cara organisasi menetapkan ukuran-ukuran

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai

tujuan dan sasaran organisasi. Karenanya, setiap tujuan dan

sasaran yang ditetapkan harus dapat terukur dengan seperangkat

indikator kinerja yang idealnya merupakan indikator kinerja outcome

atau setidaknya output.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang

merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi

pemerintah. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan setiap

Instansi Pemerintah sampai tingkat eselon II untuk mempunyai


perencanaan strategis tentang program-program utama yang akan dicapai

selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Komponen renstra dalam SAKIP

meliputi: (1) pernyataan visi dan misi; (2) perumusan tujuan dan sasaran

beserta indikator kinerjanya; (3) uraian tentang cara mencapai tujuan dan

sasaran (strategi) yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program.

Setiap OPD dalam menyusun Rencana Strategis harus ada

benang merah dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Oleh karena

itu RPJMD Kabupaten merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen

kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten khususnya dalam menjalankan

agenda Pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD yang

keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi OPD untuk menyusun

Renstra OPD.

Penyusunan revisi Rencana strategis BPKAD mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan revisi Renstra disusun berdasarkan landasan hukum

sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang


Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi

Jawa Timur 2005-2025;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar

2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ……Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar

2016-202;


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun

2011-2031;



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun

Anggaran 2015;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan revisi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen

perencanaan pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan

lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung

ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan. Dengan demikian Renstra BPKAD merupakan acuan / pedoman

dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD

Kabupaten Blitar dari Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan revisi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan arah yang

jelas dalam menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program

yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Blitar dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.


1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ini

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi dan struktur

organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

OPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

Bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan

visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih,

telaahan renstra K/L dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran

jangka menengah, strategi dan kebijakan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN


PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menjelaskan program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VI : INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.


BAB II

GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Seiring dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang baru terbentuk maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah. Tidak banyak perubahan yang mendasar

setelah adanya pembentukan OPD baru hanya ada penambahan sub

bidang pada masing – masing bidang. BPKAD Kabupaten Blitar adalah

pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang

menyangkut bidang penerimaan daerah, belanja daerah, serta aset

daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan sekaligus sebagai

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan melaksanakan fungsi

selaku Bendahara Umum Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, BPKAD mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan

dan aset daerah.


UPTDUPTDUPTD

Berikut ini mengenai bagan struktur organisasi BPKAD :


Kelompok Jabatan Fungsional

BidangAkuntansi

Bidang Perbendaharaan dan Kasda

Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan

Pengeluaran

Sub BidangEvaluasi

Sub Bidang Pengelolaan Kas

Sub Bidang Pengelolaan Gaji

KEPALA BADAN

Sekretaris

SubbagKeuangan Subbag Umum

BidangAnggaran

Sub Bidang

Anggaran III

Sub Bidang

Anggaran I

Subbag PenyusunanProgram

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan

Inventaris

Sub BidangPemanfaatan dan

Pengamanan

Sub Bidang

Anggaran II

Sub BidangAkuntansi Pelaporan

Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan

Sub BidangPengendalian dan

Penghapusan BMD

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah kabupaten dibidang pengelolaan keuangan dan

aset daerah serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugas,

kepala badan mempunyai fungsi :

a. Menetapkan kebijakan teknnis dibidang pengelolaan keuangan dan

aset daerah;

b. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c. Memimpin pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang dibidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah

d. Memimpin pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian dan perlengkapan badan;

e. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan keuangan dan aset daerah;

f. Memvalidasi rencana dan program kerja dibidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam

menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga badan,

penyusunan program dan perencanaan program badan, organisasi dan

tata laksana badan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha

dan tata kerasipan rumah tangga dan keprotokolan badan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan perencanaan badan;

c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tata

laksana badan;

d. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi dan penyusunan

laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;


e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas :

1) Melaksanakan administrasi persuratan, kerasipan, perjalanan

dinas, keprotokolan, rumah tangga;

2) Melaksanakan tata usaha dan administrasi kepegawaian;

3) Merencanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan

badan;

4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

5) Melaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

1) Melaksanakan tata usaha dan administrasi keuangan dan

perlengkapan;

2) Menganalisis kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi

barang;

3) Menyusun pembayaran gaji pegawai;


5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bagian Penyusunan Program yang mempunyai tugas :

1) Menyusun program dan perencanaan kegiatan badan;

2) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

badan;


4) Melaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, menyiapkan

bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi,

pembinaan, dan pengendalian dibidang pengelolaan kas dan

perbendaharaan.


Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas

Daerah mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan

keuangan daerah;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan gaji

PNS;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan peraturan bupati

tentang pelaksanaan APBD;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis

pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan gaji;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan

peningkatan pelayanan dan fasiltasi penerimaan daerah;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan, dengan kegiatan program

pengendalian , evaluasi, monitoring dan pelaporan dana transfer

daerah;

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan

pelayanan , fasiltasi pencairan dana OPD se Kabupaten Blitar;

h. Merumuskan kebijakan petunjuk teknis bahan pembinaan dibidang

pengelolaan keuangan daerah;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadministrasian penerimaan,

penyimpanan dan pengeluaran setara kas, atas beban rekening Kas

Umum Daerah;

j. Mengkoordinasikan pengelolaan utang dan piutang daerah;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah membawahi :

a. Sub Bidang Pengelolaan Kas yang bertugas :

1) Melaksanakan Penatausahaan dan Pengelolaan Kas Daerah

Kabupaten Blitar;

2) Melaksanakan Pelayanan proses pencairan dana OPD / Pihak

Ketiga;


3) Melaksanakan administrasi secara tertib atas penerimaan dan

pengeluaran daerah kedalam buku kas, koreksi dan validasi

rekapitulasi penerimaan harian dan penerimaan bulanan;

4) Melaksanakan Pengelolaan dana Transfer dari Pusat, Propinsi

dan Lainnya;

5) Melaksanakan administrasi realisasi penyerapan dan evaluasi

pertanggungjawaban anggaran transfer Dana dari Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Provinsi, koordinasi dan rekonsiliasi

dengan OPD penerima dana transfer;

6) Mengadakan rekonsiliasi dengan DJPK, Propinsi terkait dengan

pelaksanaan penggunaan dana Transfer;

7) Mengadakan Perhitungan Silpa Dana Transfer;

8) Membuat laporan dan mengirimkan penggunaan Dana Transfer;

9) Membuat surat pengajuan pencairan dana transfer dari pusat

maupun dari Provinsi sesuai ketentuan;

10) Melaksanakan administrasi terhadap semua jenis penerimaan

dan pengeluaran keuangan daerah, baik berupa uang tunai

maupun surat berharga;

11) Meneliti, mengoreksi dan memvalidasi serta menyediakan Buku

Kas Umum Kabupaten Blitar untuk ditandatangani Kuasa BUD;

12) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi atas penerimaan dan

pengeluaran keuangan dengan OPD terkait rekonsiliasi laporan

penerimaan bulanan seluruh OPD Unit Penghasil;

13) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah, menyusun SK Pengguna Anggaran OPD se Kabupaten

Blitar, untuk penetapan besaran uang persediaan dan besaran

anggaran kas per tribulan dalam satu tahun anggaran pada OPD

se Kabupaten Blitar;

14) Melakukan rekonsiliasi pembukuan kas dengan bank tempat

penyimpanan uang daerah, Koreksi dan Validasi laporan

rekonsiliasi Bank;


15) Merancang penerimaan dan penyetoran penerimaan pajak dan

bukan pajak ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, koreksi dan validasi rekapitulasi penyetoran pajak OPD

dan Pihak Ketiga se Kabupaten Blitar ke Kas Negara;

16) Memvalidasi bukti lunas bayar SPM yang dibuat OPD dan

validasi surat bukti setoran bukan pajak OPD se Kabupaten

Blitar;

17) Melaksanakan penempatan uang daerah, pengelolaan dan

penatausahaan investasi jangka pendek daerah, koordinasi

dalam pengelolaan penempatan deposito pada Bank Jatim, Bank

Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BTN sesuai petunjuk;

18) Membuat laporan realisasi penerimaan bunga harian investasi

jangka pendek (deposito) kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah setiap Tribulan;

19) Menyusun dan menyediakan laporan kas posisi harian untuk di

validasi BUD dan Kuasa BUD dan disediakan kepada Sekretaris

Daerah;

20) Melaksanakan Koordinasi dengan Subid Lainnya di BPKAD;

21) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perbendaharaan.

b. Sub Bidang Perbendaharaan yang mempunyai tugas :

1) Melaksanakan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah se

Kabupaten Blitar;

2) Menyiapkan bahan untuk melakukan pembinaan teknis terkait

dengan pengelolaan keuangan bagi Bendahara Pengeluaran OPD


3) Melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan bagi

Bendahara OPD se Kabupaten Blitar;

4) Menyusun penerimaan Dokumen Pengajuan Pencairan dana OPD

se Kabupaten Blitar dan lampirannya yang meliputi SPP-SPM UP,

GU, TU, LS, SPP Nihil, SPP, SPM Non Anggaran SSP Pajak OPD



5) Meneliti kelengkapan dokumen SPP-SPM UP, GU, TU, LS, SPP

Nihil, SPP Non Anggaran dan lampiranya OPD se Kabupaten

Blitar untuk proses penerbitan SP2D;

6) Menerbitkan Draf SP2D ( UP, GU, TU, LS, Nihil dan Non

Anggaran);

7) Meneliti dan memaraf draf SP2D dimaksud terkait kesesuaian

Kode Rekening Belanja, Jumlah Rupiah, Kesesuaian pembebanan

Pajaknya, Rekening Bendahara Pihak Ketiganya yang selanjutnya

mengajukan ke Kasubid Pengelolaan Kas untuk proses pencairan

dana;

8) Mengadakan rekonsiliasi realisasi Pencairan Dana dengan Bidang

Akuntansi, Bidang Anggaran dan Sub Bidang Lainnya;

9) Meneliti dan mencocokan Print out Anggaran Kas dengan Simda

Keuangan untuk memastikan kecukupan tersedianya Anggaran Kas

kegiatan OPD;

10) Menyiapkan bahan rapat evaluasi penyerapan dana;

11) Melaksanakan kegiatan dan monitoring kegiatan pengelolaan

keuangan daerah pada OPD;

12) Mengadakan Pembinaan terkait dengan pembuatan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan dana bendahara pengeluaran

OPD;

13) Mempersiapkan Bahan Rapat Penyusunan Peraturan Bupati terkait

dengan Pedoman Pelaksanaan APBD setiap tahun;

14) Menyusun dan membuat buku Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD Kabupaten Blitar;

15) Mengelola dan mengadministrasikan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan di Sub Bidang Perbendaharaan;

16) Mengadakan rekonsiliasi terkait realisasi penyerapan dengan

bidang lain untuk pengendalian anggaran kas;

17) Memfasilitasi dan memproses penerbitan SP3B dana JKN

Puskesmas se Kabupaten Blitar;


18) Meneliti, memverifikasi dan memaraf draft SP3B Dana JKN

tersebut selanjutnya menyediakan ke Kepala Bidang

Perbendaharaan untuk ditandatangani ;

19) Memberikan arahan dan petunjuk kepada staf agar pekerjaan

berjalan sesuai dengan aturan dan rencana;

20) Melakukan koordinasi dengan Subbid lainnya dalam pelaksanaan

tugas kedinasan;

21) Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perbendaharaan.

c. Sub Bidang Pengelolaan Gaji yang mempunyai tugas :

1) Melaksanakan penatausahaan pengelolaan gaji OPD se

Kabupaten Blitar meliputi pengelolaan gaji, mutasi gaji, kenaikan

dan penurunan gaji, gaji terusan, uang duka maupun gaji pindahan

PNS dari luar daerah;

2) Menyiapkan bahan pembinaan/Bimbingan Teknis penatausahaan

pengelolaan gaji Bagi Bendahara OPD se Kabupaten Blitar;

3) Melaksanakan Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Gaji

Kepada para Bendahara Gaji OPD Sekabupaten Blitar Melalui

Bimbingan Teknis;

4) Mengadakan Rekonsiliasi Data Gaji PNS OPD dengan Para

bendahara Gaji Sekabupaten Blitar setiap 3 bulan sekali;

5) Melaksanakan Rekonsiliasi Data PNS penerima Gaji dengan PT.

TASPEN Kediri setiap bulan;

6) Melakukan Rekonsiliasi Data JKK dan JKM dengan PT Taspen

untuk realisasi pembayaran Iuran JKK dan JKM setiap bulan;

7) Menerima dokumen pengajuan pencairan pembayaran gaji PNS

dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian

(JKM) Bagi Aparatur Sipil Negara dari OPD se Kabupaten Blitar;

8) Meneliti dokumen pengajuan pencairan pembayaran gaji dan iuran

JKK JKM OPD se Kabupaten Blitar untuk proses penerbitan SP2D .

Baik SP2D Gaji dan SP2D Iuran JKK dan JKM;


9) Melakukan penerbitan draf SP2D Khusus Gaji maupun SP2D Iuran

JKK dan JKM dan meneliti dan memferivikasi Draf SP2D dimaksud

serta memaraf untuk selanjutnya diajuakan ke Sub Bidang

Pengelolaan Kas untuk proses pencairan;

10) Membuat dan meneliti serta mengirimkan Data IWP, Data Taperum

dan Data Lainnya terkait dengan penggajian ke PT TASPEN Paling

lambat tanggal 5 setiap bulan;

11) Membuat dan mengirim data iuran Askes PNS Aktif maupun yang

sudah meninggal setiap bulan ke Kantos BPJS Kesehatan Kediri

setiap bulan;

12) Melayani Pengajuan SKPP, meneliti print out SKPP bagi PNS

yang pensiun, mutasi/pindah tempat tugas dan meninggal dunia;

13) Melakukan rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan Kediri terkait

dengan pembayaran /Penyetoran PFK terkait dengan pembayaran

Askes, IWP PNS, IWP Pemda setiap bulan;

14) Menerbitkan SP2D pencairan dana termasuk pembayaran gaji PNS

OPD se Kabupaten Blitar serta memvalidasi draft SP2D;

15) Mengikuti undangan rekonsiliasi hasil pungutan dan pemotongan

pungutan pihak ketiga ke Kantor Taspen dan Kantor Askes setiap 3

bulan sekali;

16) Melaksanakan administrasi dan menyimpan dokumen dokumen

yang berhubungan dengan penggajian;

17) Mengelola dan mengadministrasikan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan di Sub Bidang Pengelolaan Gaji ;

18) Mengadakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D Gaji

dengan OPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;

19) Memberikan arahan kepada staf agar pekerjaan berjalan sesuai

dengan aturan dan rencana;

20) Melakukan koordinasi dengan Subid lainnya dalam pelaksanaan

tugas kedinasan;

21) Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perbendaharaan.


4. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam melaksanakan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis

dibidang evaluasi, pembukuan dan pelaporan. Dalam melaksanakan

tugasnya, kepala bidang akuntansi mempunyai fungsi :

a. Merumuskan prosedur pelaporan keuangan yang transparan dan

akuntabel;

b. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. Mengkoordinasikan penyajian informasi laporan keuangan daerah;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis

pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Bidang Akuntansi membawahi :

a. Subbid Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran yang mempunyai

tugas :

1) Melaksanakan akuntansi penerimaan pendapatan;

2) Melaksanakan akuntansi penerimaan pembiayaan;

3) Melaksanakan akuntansi pengeluaran belanja;

4) Melaksanakan akuntansi pengeluaran pembiayaan;

5) Merancang penerimaan dan pendokumentasian bukti fisik

penerimaan dan pengeluaran dari Bidang Perbendaharaan;

6) Menerima dan mendokumentasikan Buku Kas Penerimaan dan

Pengeluaran dari Bidang Perbendaharaan;

7) Membuat jurnal jurnal koreksi atas pendapatan dan belanja

usulan dari OPD;

8) Membuat konsep kerja sama dengan Kasubbid Akuntansi

Pelaporan untuk rekonsiliasi dengan OPD dan Penyusunan

Laporan Keuangan;

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan yang mempunyai tugas :

1) Melaksanakan akuntansi piutang;


2) Melaksanakan akuntansi persediaan;

3) Melaksanakan akuntansi investasi;

4) Melaksanakan akuntansi aset tetap;

5) Melaksanakan akuntansi kewajiban;

6) Melaksanakan akuntansi ekuitas;

7) Melaksanakan akuntansi penerimaan hibah;

8) Membuat jurnal transaksi-transaksi lain / penyesuaian / koreksi

dalam penyusunan Laporan Keuangan;

9) Menyusun laporan interim, dan laporan akhir tahun Pemerintah

Daerah Kabupaten Blitar.

10) Melaksanakan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran dengan

OPD;

11) Melaksanakan rekonsiliasi Aset Daerah;

12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Evaluasi yang mempunyai tugas :

1) Menyusun pengumpulan, meneliti dan memeriksa kelengkapan

SPJ Fungsional OPD;

2) Bekerja sama dengan Kasubbid Akuntansi Pelaporan untuk

rekonsiliasi dengan OPD dan penyusunan Laporan Keuangan;

3) Menyusun kebijakan akuntansi keuangan daerah dan system

akuntansi dan kebijakan lain terkait dengan pelaksanaan

Akuntansi;

4) Menyiapkan data realisasi penyerapan anggaran seluruh OPD;

5) Menyiapkan data TGR terkait penyajian piutang;

6) Melaksanakan penata usahaan SPM Pengesahan BLUD;

7) Menyiapkan/koordinasi data terkait Pemeriksaan BPK;

8) Menyiapkan/koordinasi data terkait Evaluasi pertanggung-

jawaban Pelaksanaan APBD;

9) Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

sesuai dengan bidang tugasnya.


5. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang anggaran mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana Bidang Anggaran sesuai dengan rencana kerja

Badan;

b. Menyusun program kerja di Bidang penyusunan anggaran daerah;

c. Menyusun rancangan, penetapan dan perubahan APBD;

d. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran;

e. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran

SKPD;

f. Melakukan verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan

anggaran SKPD;

g. Menyusun laporan di Bidang anggaran daerah;

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka

pelaksanaan tugas;

i. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

k. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok

dan fungsinya.

Bidang Anggaran dipimpin kepala bidang membawahi :

a. Sub Bidang Anggaran I yang bertugas :

1) Menyusun rencana Sub Bidang Perencanaan Anggaran sesuai

dengan rencana kerja Badan ;

2) Menghimpun usulan RKA-SKPD sebagai bahan penyusunan

APBD dan perubahan APBD ;

3) Menyusun dan menyiapkan rancangan APBD ;

4) Menyusun dan menyiapkan rancangan perubahan APBD ;

5) Menghimpun DPA-SKPD dan DPPA SKPD sebagai pedoman

pelaksanaan APBD ;


6) Menyusun petunjuk teknis penyusunan APBD berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7) Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis penyusunan rencana

anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran ;

8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik

dan saling mendukung ;

9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

10) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

pokok dan fungsinya.

b. Sub Bidang Anggaran II yang mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana sub Bidang Verifikasi Anggaran sesuai

dengan rencana kerja Badan;

2) Mengumpulkan data DPA SKPD dan DPPA SKPD dalam rangka

verifikasi anggaran;

3) Melakukan verifikasi DPA SKPD dan DPPA SKPD dalam rangka

pelaksanaan program dan kegiatan;

4) Melakukan verifikasi anggaran program serta kegiatan SKPD;


dan saling mendukung;




c. Sub Bidang Anggaran III yang mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana sub Bidang Evaluasi Anggaran sesuai

dengan rencana kerja Badan;

2) Mengumpulkan data DPA SKPD dan DPPA SKPD dalam rangka

Evaluasi anggaran;

3) Melakukan Evaluasi DPA SKPD dan DPPA SKPD dalam rangka

pelaksanaan program dan kegiatan;

4) Melakukan Evaluasi anggaran program serta kegiatan SKPD;


dan saling mendukung;





6. Bidang Aset

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas membantu kepala

badan dalam pengelolaan aset daerah .

Dalam melaksanakan tugasnya bidang aset mempunyai fungsi :

1) Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Aset

Daerah;

2) Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dalam

rangka pengelolaan Aset Daerah;

3) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan

program dan kegiatan pengelolaan Aset Daerah;

4) Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Aset

Daerah;

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan dan

pengendalian Aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

6) Mengkoordinasikan pengendalian dan pemeliharaan Sistem

Informasi Aset Daerah;

7) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan potensi retribusi ijin

pemakaian kekayaan daerah berupa tanah;

8) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan

Aset Daerah;

9) Mengkoordinasikan pensertifikatan tanah yang dikuasai Pemerintah

Daerah;

10) Mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian fungsi Kuasa BUD

dalam hal penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan

daerah;

11) Mengkoordinasikan penyusunan usulan tim penilai Aset Daerah

dalam rangka pencatatan dalam neraca daerah;


12) Mengkoordinasikan pemeliharaan, pengawasan, pengamanan dan

pengendalian pengelolaan Aset Daerah yang telah diserahkan

kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

13) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian usulan status

penggunaan Aset Daerah dari Pengguna Barang;

14) Mengkoordinasikan pengkoordinasian pelaksanaan pemanfaatan

dan pengamanan Aset Daerah;

15) Mengkoordinasikan pengkoordinasian pengumpulan data Inventaris

Barang;

16) Mengkoordinasikan pelaksanaan proses penghapusan dan

pemindahtanganan Aset Daerah;

17) Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan sensus Aset

Daerah;

18) Mengkoordinasikan penyiapan bahan usulan data pejabat

pengelola Aset Daerah;

19) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengelolaan Aset

Daerah;

20) Mengkoordinasikan penyusunan standar barang daerah dan

standar kebutuhan Aset Daerah bersama dengan SKPD terkait;

21) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian usulan Rencana

Kebutuhan Aset Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Aset Daerah

dari Pengguna Barang;

22) Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis penggunausahaan

Aset Daerah;

23) Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis rencana kebutuhan

pemeliharaan/ perawatan Aset Daerah;

24) Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pemanfaatan,

penghapusan dan pemindahtanganan Aset Daerah yang telah

disetujui oleh Bupati;

25) Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pelaksanaan

inventarisasi Aset Daerah;


26) Mengkoordinasikan penyusunan bahan analisis pengawasan dan

pengendalian atas pengelolaan Aset Daerah

27) Mengkoordinasikan penyiapan data koordinasi penyelenggaraan

pengelolaan Aset Daerah yang ada pada masing-masing Perangkat

Daerah;

28) Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pengelolaan tanah

dan/atau bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh orang dan/atau badan

hukum sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

29) Mengkoordinasikan perencanaan, pengaturan dan pengusulan

penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh

beberapa perangkat daerah;

30) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian perselisihan

pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah

Daerah;

31) Mengkoordinasikan pelaksanaan penghitungan dan penyusunan

usulan penetapan ganti kerugian pembebasan tanah bagi

pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-

sama oleh beberapa perangkat daerah;

32) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian perselisihan

pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan

pemerintah daerah;

33) Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi tanah-tanah yang

dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

34) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan

pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

35) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemetaan tanah-tanah yang

dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

36) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemetaan dan pengukuran tanah

dan rumah yang dikuasai Pemerintah Daerah;


37) Mengkoordinasikan pemutakhiran data Sistem Informasi Aset

Daerah;

38) Mengkoordinasikan pelaksanaan proses pemberian dan

pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang

menjadi kewenangannya;

39) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan

dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;

40) Mengkoordinasikan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi; dan

41) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

Bidang Aset dipimpin kepala bidang membawahi :

a. Subbidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

mempunyai tugas melakukan analisa kebutuhan dan inventarisasi

barang milik daerah. Subbidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi

mempunyai fungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

analisa kebutuhan dan inventarisasi Aset Daerah;

2) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan

program dan kegiatan analisa kebutuhan dan inventarisasi Aset

Daerah;

3) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan kebutuhan dan

penatausahaan Aset Daerah;

4) Pengendalian dan pemeliharaan Sistem Informasi Aset Daerah;

5) Pelaksanaan penatausahaan Aset Daerah;

6) Pengkoordinasian pengumpulan data Inventaris Barang;

7) Penyusunan standar barang daerah dan standar kebutuhan Aset

Daerah bersama dengan SKPD terkait;

8) Pelaksanaan penelitian usulan Rencana Kebutuhan Aset Daerah

dan Kebutuhan Pemeliharaan Aset Daerah dari Pengguna

Barang;


9) Penyusunan bahan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/

perawatan Aset Daerah;

10) Penyusunan bahan analisis pelaksanaan inventarisasi Aset

Daerah;

11) Penyiapan data koordinasi penyelenggaraan penatausahaan

Aset Daerah yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah;

12) Pemutakhiran data Sistem Informasi Aset Daerah;

13) Penyiapan bahan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil

pemeriksaan;

14) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

dan

15) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang milik Daerah

melaksanakan tugas pemanfaatan, penggunausahaan,

pemindahtanganan, dan pengamanan barang milik daerah.

Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai

fungsi :


pemanfaatan dan pengamanan Aset Daerah;


program dan kegiatan pemanfaatan dan pengamanan Aset

Daerah;

3) Pelaksanaan pemanfaatan Aset Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan;

4) Pemeliharaan Aset Daerah berupa tanah dan bangunan yang

tidak dalam penguasaan pengguna Aset Daerah;

5) Pengkoordinasian pelaksanaan pemanfaatan Aset Daerah;

6) Pelaksanaan proses pemindahtanganan Aset Daerah;

7) Pelaksanaan penelitian usulan status penggunaan Aset Daerah

dari Pengguna Barang;

8) Penyusunan bahan analisis penggunausahaan Aset Daerah;


9) Penyusunan bahan analisis pemanfaatan dan

pemindahtanganan Aset Daerah yang telah disetujui oleh Bupati;

10) Pelaksanaan pendataan potensi retribusi pemakaian kekayaan

milik daerah berupa tanah;

11) Pelaksanaan, perencanaan pengelolaan tanah dan/atau

bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh orang dan/atau badan

hukum sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

12) Pelaksanaan inventarisasi wajib retribusi yang memanfaatkan

tanah dan rumah/bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;

13) Pelaksanaan inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh

Pemerintah Daerah;

14) Pelaksanaan pemetaan tanah-tanah yang dikuasai oleh

Pemerintah Daerah;

15) Pelaksanaan pemetaan dan pengukuran tanah dan rumah yang

dikuasai Pemerintah Daerah;

16) Pelaksanaan proses pemberian dan pencabutan perizinan

pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi

kewenangannya;

17) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut

Hasil Pemeriksaan;

18) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan

19) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


c. Subbidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah

melaksanakan tugas pengendalian dan penghapusan Aset Daerah.

Subbidang Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah

mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan penelitian usulan pejabat fungsional umum yang

mengurus Aset Daerah dari pengguna barang;


2) Perencanaan, pengaturan dan pengusulan penetapan lokasi

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan

digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat

daerah;

3) Penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

4) Pelaksanaan penghitungan dan penyusunan usulan penetapan

ganti kerugian pembebasan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh

beberapa perangkat daerah;

5) Penyusunan kebijakan dan pedoman pengendalian dan

penghapusan Aset Daerah;


pengendalian dan penghapusan Aset Daerah;


program dan kegiatan pengendalian dan penghapusan Aset

Daerah;

8) Pelaksanaan proses penghapusan Aset Daerah;

9) Pengkoordinasian pengawasan, pengamanan dan pengendalian

pengelolaan Aset Daerah, selain tanah dan bangunan;

10) Pelaksanaan penagihan dan pencatatan penerimaan lain-lain

yang sah atas barang milik yang dikerjasamakan;

11) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan Aset Daerah;

12) Penyusunan bahan analisis penghapusan Aset Daerah yang

telah disetujui oleh Bupati;

13) Penyusunan bahan analisis pengawasan dan pengendalian atas

pengelolaan Aset Daerah;

14) Pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah

dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;

15) Pemrosesan penyelesaian ganti kerugian dan santunan

pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan pemerintahan;


dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;



dan/atau bangunan untuk pembangunan pemerintah daerah;

18) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut

Hasil Pemeriksaan;

19) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan

20) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan


2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Blitar didukung oleh

sumber daya manusia sebanyak 56 orang (kondisi awal Tahun 2017).

Sebagai OPD yang mengelola kewenangan kebijakan pengelolaan

keuangan dan aset daerah tentu diperlukan SDM yang mempunyai

kompetensi di bidangnya, tercermin dari persentase pegawai dengan

jenjang pendidikan Sarjana (S1 dan S2) sebesar 72,72 % (41 orang) dari

total Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Blitar.

Komposisi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Blitar berdasarkan jenjang pendidikan dan pangkat, golongan

serta ruang disajikan pada tabel sebagai berikut :


Rekapitulasi Pegawai BPKAD Kabupaten BlitarBerdasarkan Jenjang Pendidikan

No Unit Kerja JumlahTingkat Pendidikan

S2 S1 D3 SMA SMP

1. Kepala Badan 1 1 - - - -

2. Sekretariat 8 1 4 - 3 -

3.

Bidang

Perbendaharaan20 2 11 1 6 -

4. Bidang Akuntansi 7 2 3 - 2 -

5. Bidang Anggaran 8 4 4 - - -

6. Bidang Aset Daerah 12 2 7 - 2 1

Jumlah Total 56

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2017Keterangan : Jumlah pegawai tersebut belum termasuk tenaga kerja kontrak / tidak tetap.

Pada dasarnya secara kualitas pegawai BPKAD Kabupaten Blitar

sudah cukup baik. Namun dari segi kuantitas masih diperlukan adanya

penambahan pegawai dikarenakan beban kerja yang cukup berat.

Berdasarkan pangkat, golongan dan ruang pegawai BPKAD

Kabupaten Blitar di dominasi oleh Golongan III/b sebanyak 14 orang

atau 26,42%, Golongan III/d sebanyak 11 orang atau 20,75%, Golongan

III/a sebanyak 10 orang atau 16,98%, Golongan II/b sebanyak 8 orang

atau 15,09%, Golongan III/c sebanyak 5 orang atau 9,43%, Golongan

IV/a sebanyak 2 orang atau 3,77 % serta Golongan IV/b, IV/c dan II/a

sebanyak masing – masing 1 orang atau 1,89 %.


Rekapitulasi Pegawai BPKAD Kabupaten BlitarBerdasarkan Jenjang Kepangkatan

No Unit KerjaGolongan

IIa IIb IIc IId IIIa IIIb IIIc IIId IVa IVb IVc

1. Kepala Badan 1

2. Sekretariat 2 1 1 3 1

3. Bidang Perbendaharaan 1 5 9 3 1 1

4. Bidang Akuntansi 1 2 1 3

5. Bidang Anggaran 3 2 1 2

6. Bidang Aset Daerah 1 2 1 2 2 2 2

Jumlah Total 1 5 1 13 15 6 11 1 1 1

2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah, dapat diamati bahwa tujuan BPKAD ialah untuk melakukan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

Tabel Linieritas Sasaran RPJMD terhadap BPKAD

No

Sasaran StrategisIndikator Kinerja

Utama OPDBidang Urusan

Sasaran Renstra OPD

Sasaran RPJMD yang diacu

1.

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya profesionalisme birokrasi

Meningkatnya pendukung kerja operasional, sarana dan prasarana kantor yang memadai

BPKAD

2.

Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prosentase ketepatan waktu penerbitan SP2D

BPKAD

3.Meningkatnya pengelolaan keuangan

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berbasis teknologi informasi

Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan

BPKAD

4. Meningkatnya pengelolaan

Meningkatnya pengelolaan keuangan

Prosentase ketepatan penerbitan dokumen

BPKAD


keuangandaerah yang akuntabel berbasis teknologi informasi

dan laporan keuangan

5.Meningkatnya pengelolaan aset daerah

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien

Prosentase sertifikasi tanah aset pemerintah kabupaten

BPKAD

6.Meningkatnya pengelolaan aset daerah

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berbasis teknologi informasi

Prosentase aset daerah yang telah dikelola

BPKAD


Tabel 2.1

Capaian Kinerja Renstra Sebelumnya

No Indikator kinerjaTarget Renstra OPD Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian Tahun ke

2014 2015 2014 2015 2014 2015

1Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan oleh SKPD

70% 80% 100% 100% 142,8 125

2Prosentase ketepatan waktu Penetapan APBD dan APBD Perubahan

70% 70% 80% 100% 142,8 142,8

3 Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D 70% 70% 80% 87,32% 114,3 124,7

4Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten

70% 70% 41.92% 50% 59,88 71,4

5 Persentase aset daerah yang telah dikelola 60% 60% 80% 97,29% 133,3 162,2

No UraianAnggaran pada Tahun ke (Rp.) Realisasi Anggaran Tahun ke (Rp.)

2014 2015 2014 2015

1 Belanja 28,406,759,259.50 35,634,654,264 10,913,573,202 26,515,456,469

2 Belanja Operasi 27,844,302,259.50 34,750,229,264 10,435,693,452 25,714,691,469

3 Belanja Modal 562,457,000 884,425,000 477,879,750 800,765,000


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

1. Faktor tantangan yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan

tugas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya

adalah:

a. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan

daerah berkembang sangat cepat kurang bisa diimbangi dengan

kecepatan adaptasi pada tahap implementasi bahkan timbul

kendala yang disebabkan adanya potensi tumpang tindih/tidak

sinkron antara satu peraturan dengan yang lain, dan adanya

multitafsir terhadap satu peraturan perundang-undangan;

b. Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya manusia

pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap OPD. Karena

kewenangan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berada di

BPKAD sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah

(SKPKD) tetapi juga di OPD, karena itu kinerja BPKAD sangat

dipengaruhi oleh kinerja aparat pengelola keuangan yang ada di

OPD dari mulai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,

pejabat penatausahaan keuangan (PPK-OPD) bendahara

pengeluaran, bendahara penerimaan, pejabat pelaksana teknis

kegiatan dan lain-lain;

c. Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka

peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan


kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan

intensitas pekerjaan yang relatif tinggi

d. Belum terselesaikannya permasalahan aset pemerintah daerah;

e. Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan

pemeriksa fungsional.

2. Faktor peluang yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan

tugas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya

adalah:

a. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

b. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan

Anggaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ;

c. Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka

peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi

pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.

d. Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan

tingkat provinsi dan pusat.


BAB IIIISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah suatu kondisi atau hal

yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa

datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang

percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan

berhasil guna, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan

adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal,

antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan

masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung

maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Blitar, antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah

berkembang sangat cepat kurang bisa diimbangi dengan kecepatan

adaptasi pada tahap implementasi bahkan timbul kendala yang

disebabkan adanya potensi tumpang tindih / tidak sinkron antara satu


peraturan dengan yang lain, dan adanya multitafsir terhadap satu

peraturan perundang-undangan;

2. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah yang

menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun menggunakan

SAP berbasis akrual.

3. Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya manusia

pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah pada tiap OPD.

Karena kewenangan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berada

di BPKAD sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD)

tetapi juga di OPD, karena itu kinerja BPKAD sangat dipengaruhi oleh

kinerja aparat pengelola keuangan yang ada di OPD dari mulai

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat

penatausahaan keuangan (PPK-OPD) bendahara pengeluaran,

bendahara penerimaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan lain-

lain;

4. Belum adanya ketertiban pengelolaan keuangan dan aset daerah pada

tiap OPD;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengacu kepada visi dan


misi kepala daerah. Sebagai OPD yang menjalankan fungsi dibidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah mendukung misi IV Bupati dan

Wakil Bupati yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan

akuntabel.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Jawa Timur

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran

dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa

Timur yang diharapkan, maka ditetapkan Visi BPKAD Provinsi Jawa

Timur, yaitu : ”Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

lebih transparan dan akuntabel”, Untuk mendukung terwujudnya visi

tersebut, maka ditetapkan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut ”Pengelolaan keuangan dan

aset daerah dilakukan secara tertib, normatif dan berkelanjutan”.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar adalah

arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten

Blitar. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan

rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi


dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau

kebijakan, rencana, dan / atau program.


tidak terkait erat / secara langsung dengan Kebijakan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2008-2028, sehingga

tidak ada penjelasan lebih lanjut.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lampiran IV tentang

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Sebagai respon terhadap

dinamika lingkungan strategis serta memperhatikan perencanaan sebagai

alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja

lembaga, maka BPKAD Kabupaten Blitar dalam mengemban tugas dan

perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal

tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Blitar.

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan

strategis lembaga / institusi BPKAD Kabupaten Blitar dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan hasil analisis

terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang,

maka berikut ini rumusan isu strategis pembangunan Blitar 2016-2021 :


1. Adanya pembangunan infrastruktur ibu kota Kabupaten Blitar di

Kanigoro, pembangunan jaringan TIK terintegrasi (e-government) di

OPD Kabupaten Blitar.

2. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga

yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi

belum merata dalam berbagai bidang tugas.

3. Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan

daerah berkembang sangat cepat kurang bisa diimbangi dengan

kecepatan adaptasi pada tahap implementasi bahkan timbul kendala

yang disebabkan adanya potensi tumpang tindih / tidak sinkron

antara satu peraturan dengan yang lain, dan adanya multitafsir

terhadap satu peraturan perundang-undangan.

5. Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program

kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang

berkembang.

6. Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya manusia

pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap OPD.

7. Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka

peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan

kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan

intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.

8. Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa

fungsional.

9. Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi OPD melakukan

perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan

OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

10. Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka peningkatan

kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah,

perguruan tinggi dan konsultan / swasta.


11. Melaksanakan pembinaan kepada OPD melalui fungsi evaluasi

perencanaan anggaran dan pengolaan keuangan serta

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

12. Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan

tingkat provinsi dan pusat.

13. Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada

tahun anggaran berjalan.

14. Adanya pola pikir /mind set egosektoral dalam memahami dan

melaksanakan tupoksi.

15. Euphoria pelaksanaan otonomi daerah yang tidak diimbangi dengan

pemahaman yang komprehensif sehingga menimbulkan persepsi

yang berbeda.

16. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-

program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen

perencanaan.

17. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para

pemangku kepentingan (stakeholders).

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi

yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD

dimasa datang.


BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Telaah Terhadap Visi Misi Dalam RPJMD Yang Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

1. VisiVisi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-

2021 adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih yaitu Bapak Drs. H. Rijanto, MM dan Bapak

Marhaenis UW. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah

memberikan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan

bagi Kabupaten Blitar yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama

5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati

Blitar periode 2016-2021 selanjutnya menjadi visi dan misi

pembangunan periode 2016-2021, sebagai berikut:

“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA,MAJU DAN BERDAYA SAING”

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut:

Lebih Sejahtera : Dimaknai meningkatnya kesejahteraan masyarakat

secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan,

peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja,

kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan


kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam

penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta

adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan

ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Maju : Dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap

aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan

kapasitas sumber daya manusia (SDM), tatakelola pemerintahan dan

pelayanan publik.

Berdaya Saing : Dimaknai dengan terwujudnya kemampuan

masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan

komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing

secara regional, nasional bahkan internasional.

2. MisiMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi

gambaran alasan yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari

Pemerintah Daerah. Lebih lanjut rumusan misi menjadi penting untuk

memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan

yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk

mencapai visi. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar

2016-2021 diwujudkan dengan misi sebagai berikut:


MISI I :

Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat melalui akselerasi

program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan

program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.

MISI II :

Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai - nilai

keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi

kehidupan beragama dan kehidupan termasuk di dalamnya adalah

wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan

kesehatan serta kemudahan akses sosial, serta penerapan peraturan

perundang-undangan.

MISI III :

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui

peningkatan mutu bidang pendidikan ( memperoleh pendidikan dan

pelayanan kesehatan yang memadai.

MISI IV :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi

birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

MISI V :

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi

masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan

ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan

berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan,

potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta


pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup.

MISI VI :

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan

perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat desa.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah kabupaten dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

mengacu pada Misi IV yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan

yang baik.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah

perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah

sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan

sebuah perencanaan. Renstra BPKAD Kabupaten Blitar ini akan

berkontribusi atas pencapaian salah satu sasaran RPJMD Kabupaten

Blitar Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatnya efektifitas dan efisiensi

serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan tujuan RPJMD yaitu

Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien dan


Akuntabel yang melekat pada Misi IV RPJMD (Meningkatkan tata

kelola pemerintahan yang baik).

Sasaran-sasaran di atas, akan dilaksanakan oleh BPKAD

Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan selanjutnya

merumuskan beberapa tujuan, yang mana tujuan adalah pernyataan yang

berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna dapat memecahkan

masalah dan menangani isu strategis yang ada.

Selanjutnya, tujuan yang dimaksud adalah :

1. Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel

dan Profesional

2. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Yang Berdedikasi Tinggi, Bertanggungjawab.

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan

sasaran OPD dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang

ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka

waktu tahunan atau semesteran. Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan

oleh OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Blitar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD.

2. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan

pelaporan yang berkualitas.

3. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.


Tabel 4.1. Pohon Kinerja Sasaran, Indikator Program dan Indikator Kegiatan


Sasaran RPJMD

Sasaran OPD

Indikator Sasaran

Indikator Program

Indikator kegiatan

“Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD

Indeks kepuasan aparatur

Persentase Kepuasan Aparatur Persentase sarpras aparatur

dengan kondisi layak fungsi

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

Jumlah jenis layanan administrasi

perkantoran

Jumlah sarpras yang berfungsi baik Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek

Eselon 2 Impact

Eselon 3 Outcame

Eselon 4

Output


Sasaran RPJMD

Sasaran OPD

Indikator Sasaran

Indikator Program

Indikator kegiatan

Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas

Skor SAKIP OPD

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan

Eselon 4

Output


Eselon 2 Impact

Eselon 3 Outcame


Sasaran RPJMD

Sasaran OPD

Indikator

Sasaran

Indikator Program

Indikator kegiatan

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Persentase OPD yang menyelesaikan perencanaan

anggaran sesuai SOP

Persentase OPD yang menyelesaikan perencanaan

anggaran sesuai SOP

Jumlah

rancangan

Perda APBD

untuk tahun n+1

Eselon 4

Output


Jumlah OPD yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBD

tepat waktu

Persentase OPD yang melaksanakan penyerapan

anggaran minimal 90%

Dst. Jumlah perda dan

perbup pertanggung

jawaban

pelaksanaan APBD

Dst. Persentase

realisasi

pencairan

Dst.

Eselon 2 Impact

Eselon 3 Outcame

Persentase OPD yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBD

tepat waktuPersentase OPD yang

melaksanakan penyerapan anggaran minimal 90%

P


Sasaran RPJMD

Sasaran OPD

Indikator Sasaran

Indikator Program

Indikator kegiatan

Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah

Persentase aset daerah yang dimanfaatkan sesuai peruntukkannya

Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar

Jumlah Unit

Pengelola Barang

yang melaksanakan

penatausahaan dan

inventarisasi BMD

secara tertib

Eselon 4

Output

Prosentase Aset Daerah Dalam Kondisi Baik

Jumlah tanah asset bermasalah yang ditangani

Jumlah UPB

yang

melaksanakan

pengelolaan

tanah eks

bengkok

Terbit sertifikat

tanah, kejelasan aset Pemkab Blitar

dan ketersediaan

data aset

Jumlah tanah yang disertifikasi dan aset yang diamankan

Dst.


Eselon 2 Impact

Eselon 3 Outcame

4.3. Strategi dan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komperhensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan

sasaran Renstra OPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan

yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai

sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja

birokrasi dalam arti dapat menjadi instrumen monitoring dan evaluasi

pembangunan. Adapun strategi pembangunan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima

tahun kedepan dapat diformulasi berdasarkan pada matrik analisis SWOT

berikut ini :


Internal

Eksternal

S W

Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.

Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi OPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar

Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi

Melaksanakan pembinaan kepada OPD melalui fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

O

Adanya pembangunan infrastruktur ibu kota Kabupaten Blitar di Kanigoro, pembangunan jaringan TIK terintegrasi (e-government) di OPD Kab. Blitar

“Optimalisasi sistem dan manajemen pelayanan

organisasi serta pemanfaatan teknologi

informasi”

“Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Sebagai Penunjang

Pelaksanaan Tupoksi OPD”

Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)

Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.

T Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang

“Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja

melalui perbaikan “Penguatan kapasitas


sangat cepat

mekanisme pengendalian pengawasan dan evaluasi

guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan

aset daerah yang akuntabel”

dan profesionalitas aparatur sesuai tuntutan

pemenuhan sumber daya manusia yang

handal”

Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang berkembangMasih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap OPD. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaanPerbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsionalAdanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan Adanya pola piker /mind set egosektoral dalam memahami dan melaksanakan tupoksi Euphoria pelaksanaan otonomi daerah yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang komprehensif sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda

Berdasarkan pada analisis tersebut, maka dapat dirincikan strategi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Blitar adalah

sebagai berikut (Dalam hal ini strategi merupakan “St”):

St. 1. Optimalisasi sistem dan manajemen pelayanan organisasi serta

pemanfaatan teknologi informasi

St. 2. Peningkatan sarana prasarana aparatur sebagai penunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi OPD


St. 3. Penguatan kapasitas dan profesionalitas aparatur sesuai tuntutan

pememunah sumber daya manusia yang handal

St. 4. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja melalui perbaikan

mekanisme pengendalian pengawasan dan evaluasi guna

mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

akuntabel.

Merujuk pada strategi-strategi tersebut, maka dapat dirumuskan

beberapa kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada balanced

scorecard melalui empat perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat,

perspektif proses internal, perspektif kelembagaan dan perspektif

keuangan. Adapun definisi masing masing tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang

dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan

dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus

diberikan.

2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi

operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong

proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang /

jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat

yang sesuai.

3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang

mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan

berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan


teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional

pemerintahan daerah.

4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi

jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi

belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan

daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijkan-kebijakan

tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi

perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan

pemerintahan.

2. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan serta pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan.

3. Meningkatkan potensi kinerja dan disiplin aparatur melalui pembinaan

serta pelatihan.

4. Menjamin terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan

berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang memperhatikan

perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro.

5. Peningkatan pemanfaatan aset daerah melalui pengelolaan dan

pemeliharaan aset-aset pemerintah daerah.


Tabel 4.2Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi RPJMD : “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju Dan Berdaya Saing”Misi ke IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran RPJMD Tujuan Indikator

Tujuan Formulasi Kondisi awal

Kondisi akhir Sasaran Indikator Sasaran

2016-2017 2018-2021

Meningkatnya

efektifitas dan

efisiensi serta

akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

Mewujudkan

sistem

pengelolaan

keuangan

dan aset

daerah yang

berdedikasi

tinggi,

bertanggungj

awab

Opini BPK Opini BPK

terhadap

Pengelolaan

Keuangan

WDP WTP Meningkatnya

pengelolaan

keuangan

daerah yang

akuntabel

Persentase

ketepatan

pengelolaan

keuangan

1. Persentase OPD yang

menyelesaikan

perencanaan anggaran

sesuai SOP.


menyelesaikan laporan

pertanggungjawaban

APBD tepat waktu


melaksanakan

penyerapan anggaran

minimal 90%

Optimalisasi

pemanfaatan

aset daerah

Persentase

pemanfaatan

aset daerah

Persentase aset daerah

yang dimanfaatkan sesuai

peruntukkannya


Tujuan OPD Sasaran OPD Indikator SasaranData

Dasar(baseline data) 2016

Target Tahunan Sasaran OPD

2017Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Berdedikasi Tinggi, Bertanggungjawab


Persentase ketepatan pengelolaan keuangan 100% 100%

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah Persentase pemanfaatan aset daerah 72% 80%

Tujuan OPD Sasaran OPD Indikator SasaranTarget Tahunan Sasaran OPD

2018 2019 2020 2021

Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Berdedikasi Tinggi, Bertanggungjawab


Persentase OPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran sesuai SOP

100% 100% 100% 100%

Persentase OPD yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu

63 OPD 63 OPD 63 OPD 63 OPD

persentase OPD yang melaksanakan penyerapan anggaran minimal 90%

100% 100% 100% 100%

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

persentase aset daerah yang dimanfaatkan sesuai peruntukkannya

85% 90% 95% 100%



Kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar

No. Perspektif

Strategi 1: Optimalisasi sistem dan manajemen pelayanan organisasi serta pemanfaatan teknologi informasi

Kebijakan Umum Program

1Perspektif Masyarakat

--

2 Perspektif Proses Internal

- -

3Perspektif Kelembagaan

Meningkatkan kualitas sistem perencanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

Program perencanaan penganggaran pengendalian dan pelaporan kinerja dan keuangan

4 Perspektif Keuangan - -

No. Perspektif

Strategi 2 : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Sebagai Penunjang Pelaksanaan Tupoksi OPD



- -

2Perspektif proses Internal

Menjamin adanya pemeliharaan

serta tersedianya administrasi

perkantoran dan sarana

prasarana penunjang

penyelenggaraan pemerintahan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



No. Perspektif

Strategi 3 : Penguatan kapasitas dan profesionalitas aparatur sesuai tuntutan pememunah sumber daya manusia yang handal






Meningkatkan potensi kinerja dan disiplin aparatur melalui pembinaan serta pelatihan.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


No. Perspektif

Strategi 4:Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja melalui perbaikan mekanisme pengendalian pengawasan dan evaluasi guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel



--


Menjamin terselenggaranya

Sistem Pengelolaan Keuangan

berlandaskan ketentuan

Perundang-Undangan Yang

Memperhatikan Perkembangan

Dampak Ekonomi Makro Dan

Mikro

Program penyusunan anggaran keuangan daerah

Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Peningkatan pemanfaatan aset daerah melalui pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset pemerintah daerah.

Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah


- -



BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai

sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui

kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai aksi

dalam pemenuhan tujuan organisasi.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tabel dibawah ini.


Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2016

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program (outcome)

danKegiatan (output)

Data capaian

pada tahun awal

perencanaan

Target kinerja sasararan Tahun 2016

LokasiTarget Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel Dan Profesional

Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berdedikasi Tinggi, Bertanggungjawab

Terwujudnya Manajemen Organisasi Yang Profesional

Persentase kecukupan administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana


Persentase kecukupan administrasi perkantoran BPKAD

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan administrasi perkantoran 100% 100% 1,475,415,683.00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 100% 1,212,121,304.00

Penilaian Hasil Review Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan


Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD yang tepat waktu

Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan

2 laporan 2 laporan 25,000.00





Data capaian

pada tahun awal

perenca


LokasiTarget Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Publikasi Pengelolaan Keuangan Jumlah publikasi 2 jenis 2 jenis 12,000.00

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pemenuhan kompetensi Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti diklat / bimtek / sosialisasi

Pendidikan dan pelatihan

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan 5 orang 5 orang 133,327,790.00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah aparatur BPKAD yang mengikuti bimtek 55 orang 55 orang 338,743,000.00


Persentase Ketepatan Pengelolaan Keuangan


Persentase dokumen pengganggaran keuangan daerah yang tepat waktu

Penyusunan ranperda dan ranperda dan ranperbup tentang APBD n+1

Jumlah Perda dan Perbup APBD n+1

1 Perda dan 1

Perbup

1 Perda dan 1 Perbup

675,097,200.00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Jumlah Perda Perubahan APBD 1 Perda 1 Perda

444,364,000.00

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 Perbup 1 Perbup

547,144,000.00





Data capaian

pada tahun awal

perenca


LokasiTarget Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terpelihara

1 sistem 1 sistem 717,107,000.00

Verifikasi RKA, DPA dan DPPA SKPD Jumlah SKPD yang

diverifikasi 62 skpd 62 skpd 455,614,000.00

Penyusunan Standar Biaya Umum Jumlah dokumen Standar

Biaya Umum yang disusun

1 dokume

n1 dokumen 227,346,500.00

Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD Jumlah dokumen SPM

yang diterbitkan 80 SPM 80 SPM 129,311,950.00

Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) Jumlah SPD yang

diterbitkan2.400 SPD 2.000 SPD 66,450,000.00

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Jumlah jenis sosialisasi dan jumlah peserta sosialisasi

1 jenis dan 120 orang

1 jenis dan 120 orang 100,000,000


Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disusun tepat waktu

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

1 Perda 1 Perda319,793,000.00





Data capaian

pada tahun awal

perenca


LokasiTarget Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

1 Perbup 1 Perbup

330,249,500.00

Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD

Tersedianya data laporan realisasi pelaksanaan APBD

63 SKPD 63 OPD 215,875,000.00

Penyusunan Perbup tentang perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Jumlah Perbup tentang perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterbitkan

2 Perbup 2 Perbup

185,163.333,00

Jumlah peserta sosialisasi Perbup tentang perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

130 peserta 130 peserta

Fasilitasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan 12 kali 12 kali 349,800,000.00





Data capaian

pada tahun awal

perenca


LokasiTarget Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan SKPD

Jumlah SKPD yang di monev

20 SKPD 20 OPD 20,000,000.00


Persentase SP2D yang diterbitkan

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah Persentase realisasi PAD

se Kab. Blitar 100% 100%155,950,000.00

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar

Persentase realisasi pencairan dana 100% 100%

426,000,000.00

Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat

Persentase realisasi penerimaan dan pelaporan transfer dana dari pemerintah pusat

1 tahun 100% 153,200,000.00

Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen penatausahaan pelaksanaan APBD

1 tahun 1 dok 200,680,750.00

Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD Persentase pembayaran

gaji PNSD se Kab Blitar 1 tahun 100% 710,484,600.00





Data capaian

pada tahun awal

perenca


LokasiTarget Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Verifikasi Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen pengajuan pencairan dana yang diverifikasi

1 tahun 18.000 dok 29,250,000.00

Fasilitasi pengelolaan JKN melalui penerbitan SP2B Jumlah SP2B yang

diterbitkan 100% 288 SP2B 35,000,000.00

Bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab. Blitar

Jumlah peserta bimtek dari SKPD se Kab Blitar

180 orang 180 orang 113,781,000.00


Persentase Pemanfaatan Aset Daerah Program Penatausahaan,

Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah


Persentase aset daerah dalam kondisi baik

Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi BMD secara tertib

62 SKPD

(62 UPB)

150 UPB 768,260,000.00

Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemkab Blitar Persentase permasalahan

aset yang diselesaikan 1 tahun 100% 37,778,816.00

Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan

Jumlah UPB yang melaksanakan pengelolaan tanah eks bengkok

28 UPB/kel. 28 UPB/kel. 97,066,856.00





Data capaian

pada tahun awal

perenca


LokasiTarget Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Aset Pemerintah Daerah


717 sertifikat dan 235 papan nama aset

777 sertifikat dan 285

papan nama aset

265,781,875.00

Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah Jumlah unit BMD yang

dimanfaatkan

62 SKPD

(62 UPB)

89 unit 111,462,750.00

Penyusunan Standar Harga Barang Jumlah dokumen SHB

yang disusun 1 dok 1 dok 255,297,533.00

Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemkab Blitar

Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap pakai

2 jenis(2 unit) 3 unit 157,000,000.00


Tabel 5.2Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program/KegiatanIndikator

Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Target kinerja sasararanTahun 2017

Target Rp.1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Profesional.

Mewujudkan Sistem

Terwujudnya Manajemen Organisasi Yang Profesional

Persentase kecukupan administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana


Persentase kecukupan administrasi perkantoran

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan administrasi perkantoran 100% 1,375,000,000



Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 605,000,000

Penilaian Hasil Review Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan


Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD yang tepat waktu

Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan

2 laporan 15,000,000

Publikasi Pengelolaan Keuangan Jumlah publikasi 2 jenis 95,000,000

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pemenuhan kompetensi

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti diklat / bimtek / sosialisasi

Pendidikan dan pelatihan

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan 5 orang 110,000,000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah aparatur BPKAD yang mengikuti bimtek 55 orang 390,000,000

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah


1 jenis dan 120 orang 100,000,000

Meningkatnya Persentase Program penyusunan Persentase dokumen




Kegiatan (output)


Target Rp.1 2 3 4 5 6 7

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berdedikasi Tinggi, Bertanggungjawab

pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Ketepatan Pengelolaan Keuangan

anggaran keuangan daerah pengganggaran keuangan daerah yang tepat waktu

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1 1 Perda

317,714,000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Jumlah rancangan Perjabaran Perda APBD untuk tahun n+1

1 Perbup432,394,000


Jumlah Perda Perubahan APBD 1 Perda

406,114,000



1 Perbup508,894,000



1 sistem 1,060,708,550

Verifikasi RKA, DPA dan DPPA SKPD Asistensi verifikasi RKA,

DPA dan DPPA 62 skpd 432,472,000

Penyusunan Standar Biaya Umum Jumlah dokumen Standar

Biaya Umum yang disusun 1 dokumen 133,791,500

Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD Jumlah dokumen SPM

yang diterbitkan 80 SPM 137,611,950

Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) Jumlah SPD yang

diterbitkan 2.000 SPD 70,300,000


Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disusun tepat waktu




Kegiatan (output)


Target Rp.1 2 3 4 5 6 7



1 Perda319,893,000



1 Perbup330,249,500

Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD

Tersedianya data laporan realisasi pelaksanaan APBD

63 OPD 176,453,750

Penyusunan Perbup tentang perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Jumlah Perbup tentang perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterbitkan

2 Perbup

170,000,000

Jumlah peserta sosialisasi Perbup tentang perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

130 peserta


Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan 12 kali 190,545,000


Persentase SP2D yang diterbitkan

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah

Persentase realisasi PAD se Kab. Blitar 100%

202,125,000

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar

Persentase realisasi pencairan dana 100%

406,000,000




Kegiatan (output)


Target Rp.1 2 3 4 5 6 7

Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat

Persentase realisasi penerimaan dan pelaporan transfer dana dari pemerintah pusat

100% 137,550,000

Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen penatausahaan pelaksanaan APBD

1 dok 175,680,750

Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD Persentase pembayaran

gaji PNSD se Kab Blitar 100% 622,484,600

Verifikasi Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen pengajuan pencairan dana yang diverifikasi

18.000 dok 26,250,000

Fasilitasi pengelolaan JKN melalui penerbitan SP2B Jumlah SP2B yang

diterbitkan 288 SP2B 50,000,000

Bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab. Blitar

Jumlah peserta bimtek dari SKPD se Kab Blitar 180 orang 119,260,525

Pelayanan Penerbitan SP2D SKPd se Kab Blitar

Jumlah SP2D yang diterbitkan 18.000 SP2D 298,741,700

Penyusunan Regulasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah dokumen kajian / perda / perbup 1 dokumen 175,350,000


Persentase Pemanfaatan Aset Daerah Program Penatausahaan,

Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah


Persentase aset daerah dalam kondisi baik




Kegiatan (output)


Target Rp.1 2 3 4 5 6 7

Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah


150 UPB 900,000,000

Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemkab Blitar

Persentase permasalahan aset yang diselesaikan 100% 377,788,160



28 UPB/kel 97,066,856

Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Aset Pemerintah Daerah



papan nama aset

392,048,530

Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah Jumlah unit BMD yang

dimanfaatkan 89 unit 111,462,750

Penyusunan Standar Harga Barang Jumlah dokumen SHB

yang disusun 1 dok 300,000,000

Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas

Jumlah rumah dinas yang direhab 2 rumdin 103,120,520

Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemkab Blitar


3 unit 157,000,000


Tabel 5.3

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2018 – 2021

Tujuan SasaranIndikator Sasaran

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja akhir Renstra

2018 2019 2020 2021

Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel Dan Profesional.

Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berdedikasi Tinggi, Bertanggungjawab

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD

Indeks Kepuasan Aparatur


Persentase Kepuasan Aparatur

90% 1,395,415,683

90% 1,465,186,467

90% 1,538,445,791

100% 1,615,368,080

100% 6,014,416,021

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

1 jenis (layanan administ

rasi perkant

oran)

1,395,415,683

1 jenis (layanan adminis

trasi perkant

oran)

1,465,186,467


rasi perkant

oran)

1,538,445,7

91


rasi perkant

oran)

1,615,368,080

1 jenis (layan

an administrasi perkantoran

)

1,696,136,484



90% 615,400,784

90% 646,170,823

90% 678,479,364

100% 712,403,333

100% 2,652,454,304

Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarpras yang berfungsi baik

2 unit (kendar

aan dinas dan

gedung perkant

oran)

615,400,784

2 unit (kendar

aan dinas dan

gedung perkant

oran)

646,170,823

2 unit (kendar

aan dinas dan

gedung perkant

oran)

678,479,3

64

2 unit (kendar

aan dinas dan

gedung perkant

oran)

712,403,333

2 unit (kendaraan dinas dan

gedung

perkantoran

)

712,403,333



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

90% 515,000,000

90% 540,750,000

90% 567,787,500

100% 596,176,875

100% 2,219,714,375

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur OPD

Jumlah aparatur yang mengikuti

55 orang

515,000,000

55 orang

540,750,000

55 orang

567,787,5

00

55 orang

596,176,875

55 orang

596,176,875

Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggarandan pelaporan yang berkualitas

Skor SAKIP OPD

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100% 30,000,000

100% 35,000,000

100% 36,000,000

100% 36,000,000

100% 137,000,000

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

Jumlah dokumen

2 dokume

n

15,000,000

2 dokume

n

17,500,000

2 dokume

n

18,000,000

2 dokume

n

18,000,000

2 dokumen

18,000,000

Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan

Jumlah dokumen

2 dokume

n

15,000,000

2 dokume

n

17,500,000

2 dokume

n

18,000,000

2 dokume

n

18,000,000

2 dokumen

18,000,000





100% 3,605,0

00,000 100%

4,061,097,338

100% 4,264,152,2

05 100%

4,477,359,815

100% 16,407,609,358

Penyusunan ranperda tentang APBD

Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1

1 Perda 317,7

14,000 1 Perda

489,911,310

1 Perda 514,406,8

76 1 Perda

540,127,219

1 Perda

540,127,219

Penyusunan Jumlah 1 Perda 432,3 1 Perda 603,2 1 Perda 63 1 Perda 665, 1 665,



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

rancangan Perbup Perjabaran APBD untuk tahun n+1

94,000 26,260 3,387,5

73 056,952 Perda 056,952


Jumlah Perda Perubahan APBD

1 Perda 406,1

14,000 1 Perda

489,911,310

1 Perda 514,406,8

76 1 Perda

540,127,219

1 Perda

540,127,219



1 Perbup

508,894,000

1 Perbup

603,226,260

1 Perbup

633,387,5

73

1 Perbup

665,056,952

1 Perbu

p

665,056,950



1 sistem 1,060,7

08,550 1 sistem

692,697,443

1 sistem 727,332,3

15 1 sistem

763,698,931

1 sistem

763,698,931

Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Asistensi verifikasi RKA, DPA dan DPPA

62 skpd 432,4

72,000 62 skpd

596,697,255

62 skpd 626,532,1

18 62 skpd

657,858,724

62 skpd

657,858,724

Penyusunan standar biaya umum

Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun

1 dokume

n

133,791,500

1 dokume

n

253,575,000

1 dokume

n

266,253,7

50

1 dokume

n

279,566,438

1 dokumen

279,566,438



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penatausahaan belanja tidak langsung PPKD

Pengelolaan keuangan PPKD

80 SPM 137,6

11,950 80 SPM

152,145,000

80 SPM 159,752,2

50 80 SPM

167,739,863

80 SPM

167,739,863

Pembuatan surat penyediaan dana (SPD)

Jumlah SPD yang diterbitkan

2.000 SPD

70,300,000

2.000 SPD

69,457,500

2.000 SPD

72,930,37

5

2.000 SPD

76,576,894

2.000 SPD

76,576,894

Sosialisasi peraturan perencanaan anggaran


1 jenis dan 120

orang

105,000,000

1 jenis dan 120

orang

110,250,000

1 jenis dan 120

orang

115,762,500

1 jenis dan 120

orang

121,550,625

1 jenis dan 120

orang

121,550,625



Jumlah OPD yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu

63 OPD 1,833,6

43,750 63 OPD

1,518,267,795

63 OPD 1,943,525,9

29 63 OPD

1,654,231,330

63 OPD

6,949,668,804

Penyusunan laporan keuangan tahun n-1

Terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar

1 laporan

125,050,000

1 laporan

125,050,000

1 laporan

125,050,000

1 laporan

125,050,000

1 lapora

n

125,050,000



1 Perda 265,703,000

1 Perda 267,000,000

1 Perda 270,000,000

1 Perda 275,000,000

1 Perda

275,000,000



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1 Perbup

266,559,900

1 Perbup

270,000,000

1 Perbup

275,000,000

1 Perbup

280,000,000

1 Perbu

p

280,000,000

Persiapan penyusunan laporan keuangan tahun berjalan

Terselenggaranya persiapan pelaksanaan laporan keuangan

63 OPD45,450,00

063 OPD

50,000,000

63 OPD55,000,

00063 OPD

65,000,000

63 OPD

65,000,000

Penatausahaan akuntansi atas pelaksanaan APBD

Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi dan yang dimonev

63 OPD273.880.8

5063 OPD

318,792,79

5 63 OPD

3

61,475,929

63 OPD402,545,

26863

OPD402,545,

268

Penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah

Jumlah perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah yang diterbitkan

2 Perbup

557,000,000

2 Perbup

187,425,000

2 Perbup

557,000,000

2 Perbup

206,636,062

2 Perbu

p

206,636,062

Jumlah peserta sosialisasi perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah

130 peserta

130 peserta

130 peserta

130 peserta

130 pesert

a



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan

12 kali 300,0

00,000 12 kali

300,000,000

12 kali 300,000,0

00 12 kali

300,000,000

12 kali 300,000,000

Persentase OPD yang melaksanakan penyerapan anggaran minimal 90%



100% 2,472,3

55,825 100%

2,521,242,013

100% 2,563,070,7

97 100%

2,619,257,822

100% 10,175,926,457

Pelayanan dan fasilitasi kas daerah

Persentase realisasi pencairan

100% 870,8

70,750 100%

890,731,813

100% 911,404,9

53 100%

932,434,201

100% 932,434,201

Penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah

Jumlah dokumen kajian / perda / perbup

1 dokume

n

184,117,500

1 dokume

n

193,323,375

1 dokume

n

202,989,5

44

1 dokume

n

213,139,021

1 dokumen

223,795,972

Penatausahaan pengelolaan keuangan

Jumlah pedoman pelaksanaan APBD dan jumlah peserta bimtek pengelolaaan keuangan

1 Perbup dan 120

orang

317,941,275

1 Perbup dan 120

orang

325,760,525

1 Perbup dan 120

orang

326,500,0

00

1 Perbup dan 120

orang

336,500,000

1 Perbup dan 120

orang

336,500,000

Pelayanan penerbitan SP2D dan SP2B

Jumlah SP2D dan SP2B yang diterbitkan

18.000 SP2D dan 288

384,741,700

18.000 SP2D dan 288

395,741,700

18.000 SP2D dan 288

406,491,7

00

18.000 SP2D dan 288

411,500,000

18.000 SP2D dan

411,500,000



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SP2B SP2B SP2B SP2B288 SP2B

Penatausahaan gaji PNSD

Persentase pembayaran gaji PNSD se Kab Blitar

100% 714,6

84,600 100%

715,684,600

100% 715,684,6

00 `

725,684,600

` 725,684,600



Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah


96% 2,617,863,470

97% 2,712,751,590

98% 2,877,634,090

99% 2,999,560,730

99% 11,207,809,880 Persentase asset

daerah dalam kondisi baik

85% 90% 95% 100% 100%

Penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah


100 UPB 950,0

00,000 100 UPB

1,000,000,000

100 UPB 1,100,000,0

00 100 UPB

1,150,000,000

550 UPB

1,150,000,000

Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar

Jumlah tanah asset bermasalah yang ditangani

2 unit 377,7

88,200 2 unit

377,788,200

2 unit 377,788,2

00 2 unit

377,788,200

2 unit 377,788,200



28 UPB /

Kel

136,850,000

28 UPB /

Kel

136,850,000

28 UPB /

Kel

136,850,0

00

28 UPB /

Kel

136,850,000

28 UPB /

Kel

136,850,000

Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan

Jumlah tanah yang disertifikasi dan aset yang


409,762,000


429,650,120


444,532,6

20


466,459,260

1187 sertifi

kat

466,459,260



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


2018 2019 2020 2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Asset Pemerintah Daerah diamankan

papan nama aset

papan nama aset

papan nama aset

papan nama aset

dan 485

papan nama aset

Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah

Jumlah unit BMD yang dimanfaatkan

32 UPB 111,4

62,750 37 UPB

111,462,750

42 UPB 111,462,7

50 47 UPB

111,462,750

247 UPB

111,462,750

Penyusunan Standar Harga Barang

Jumlah dokumen SHB yang disusun

1 dokume

n

325,000,000

1 dokume

n

350,000,000

1 dokume

n

400,000,0

00

1 dokume

n

450,000,000

1 dokumen

450,000,000

Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas

Jumlah rumah dinas yang direhab

2 rumdin

150,000,520

2 rumdin

150,000,520

2 rumdin

150,000,5

20

2 rumdin

150,000,520

2 rumdi

n

150,000,520

Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar


4 unit 157,0

00,000 5 unit

157,000,000

6 unit 157,000,0

00 7 unit

157,000,000

7 unit 157,000,000


BAB VIINDIKATOR KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan

dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan

capaian. Penyusunan indikator kinerja pada Badan Pengelolaaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Blitar ini mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD ini

dalam lima tahun mendatang. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sasaran RPJMD

Kabupaten Blitar yang menjadi acuan pelaksanaan rencana strategis Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar yaitu Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang

melekat pada misi ke-4 RPJMD dan tujuan ke-4 RPJMD yaitu Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel. Indikator kinerja

yang diidentifikasi adalah indikator sasaran OPD yang memiliki korelasi

langsung dengan RPJMD. Indikator sasaran OPD ini pula yang menjadi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Blitar Periode 2016-2021. Adapun IKU tersebut adalah

sebagai berikut :


Tabel 6.1Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD

Sasaran OPD Indikator

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah



100% 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100% 100%

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah


90%

80%

96%

85%

97%

90%

98%

95%

99%

100%

99%

100%



memberikan konstribusi pada Indikator tersebut. Secara spesifik

diartikan bahwa, keberhasilan pembangunan Kabupaten Blitar

berkenaan dengan Indikator pada tabel yang secara bersamaan

dipengaruhi oleh keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.Target tahun ketahun sampai pada kondisi akhir RPJMD pada

indikator tersebut menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dimana capaian

keberhasilan direfleksikan melalui capaian keberhasilan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

Tabel 6.2 Indikator Sasaran dan Indikator ProgramBadan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah

NO Indikator Sasaran/Indikator Program

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021

1 Persentase Kepuasan Aparatur 90 % 90 % 90 % 90 % 100 % 100 %

2 Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 90 % 90 % 90 % 90 % 100 % 100 %

3 Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur 90 % 90 % 90 % 90 % 100 % 100 %

4


100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5Persentase OPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran sesuai SOP

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6

Jumlah OPD yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu

62 OPD

62 OPD

62 OPD

62 OPD

62 OPD 62 OPD

7Persentase OPD yang melaksanakan penyerapan anggaran minimal 90%

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8Persentase BMD tercatat yang bernilai wajarPersentase asset daerah

90% 96% 97% 98% 99% 99%


NO Indikator Sasaran/Indikator Program

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

2017 2018 2019 2020 2021

dalam kondisi baik80% 85% 90% 95% 100% 100%

BAB VIIPENUTUP

Demikianlah telah disajikan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 2016-2021 yang merupakan

panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Blitar untuk 5 (lima) tahun ke depan periode 2011-

2016. Selain itu, revisi Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada

perubahan organisasi baru, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan

kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan

misi pembangunan. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan

mewujudkan pencapaian tujuan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Blitar periode 2017-2021, maka akan dilakukan

evaluasi setiap tahun. Kedepan sangat mungkin diperlukan saran dan masukan

terkait penyusunan revisi Renstra ini guna penyempurnaan kearah yang lebih

baik.

TIM PENYUSUN


Documents

Rencana strategisbpkad.blitarkab.go.id/.../Renstra-BPKAD-2016-2021.docx · Web viewMemfasilitasi dan memproses penerbitan SP3B dana JKN Puskesmas se Kabupaten Blitar; Meneliti, memverifikasi