Kementerian

ESDM

RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

1

Grand Candi Hotel Semarang, 13 Juli 2011

PUSAT DATA DAN INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Disampaikan pada “The CASINDO Meeting”

Kementerian

ESDM

2

UU No 30/2007 TENTANG ENERGI

Pasal 17 1) Pemerintah menyusun rancangan rencana umum energi nasional berdasarkan

kebijakan energi nasional.

2) Dalam menyusun rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengikutsertakan pemerintah daerah serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum energi nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

 

Pasal 18 4) Pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu

pada rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

5) Rencana umum energi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kementerian

ESDM

RANAH LEGISLATIF RANAH EKSEKUTIF

PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

DEWAN ENERGI NASIONAL

Rancangan Kebijakan Energi Nasional (KEN)

(UU 30/2007, Pasal 12 ayat 2.a)

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

(UU 30/2007, Pasal 12 ayat 2.b)

KebijakanEnergi Nasional/ (KEN)(UU 30/2007, Pasal 11)

PRESIDEN

MENTERI ESDM

Rencana IndukKonservasi

Energi Nasional(RIKEN)

(PP 70/2009 Pasal 3)

Penyiapan

Penetapan

*) Konservasi Energi per Sektor Kegiatan : - Sektor Rumah Tangga - Sektor Komersial - Sektor Industri - Sektor Transportasi - Sektor Pembangkit tenaga Listrik

ACUAN:1. UUD 1945, Pasal 332. UU 30/2007 ttg Energi3. UU 10/1997 ttg Ketenaganukliran 4. UU 27/2003 ttg Panas Bumi

Penyiapan dan Penetapan Rencana Induk

Rencana IndukDiversifikasi Energi

(RIDEN)

Diatur dengan :• UU 30/2007 ttg Energi• PP 70 /2009 ttg Konservasi Energi

Roadmap per Klaster EBT

Diatur dengan :• UU 30/2007 ttg Energi• RPP ttg Energi Baru dan Energi

Terbarukan

Diatur dengan :• UU 22/2001 ttg Migas• UU 4/2009 ttg Mineral dan Batubara

Rancangan Rencana Umum Energi Nasional

(RUEN) (UU 30/2007, Pasal 17 ayat 1)

1 2

3

4

5

6

7

8

9

Policy Directives dari Presiden, dengan memperhatikan hal tersebut, KEN seharusnya “Bernuansa Hijau” (Green Energy)

Penyiapan

Pemanfaatan Energi Penyediaan Energi

ListrikIndustriTransportasiKomersialRumah Tangga

Rencana Induk Energi Konvensional/Fosil

Roadmap per Klaster Energ iKonvensional

Roadmap Rencana AksiKonservasi Energi Sektoral *)

Mengacu

DPR

Kementerian

ESDM

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ALUR PERENCANAAN RUEN - RUED

No Uraian Kegiatan

Pelaku

Dewan Energi Nasional

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Propinsi

Kementerian ESDM

Stakeholder Terkait

1. KESDM menerbitkan Rancangan Awal RUEN

2. Pem-Prov Menerbitkan Rancangan Awal RUED-TP

3. Pem-Kab & Pem-Kot menerbitkan Rancangan RUED-TK

4. Pem-Prov menerbitkan Rancangan RUED-TP

5. KESDM menerbitkan Rancangan RUEN

6. Dewan Energi Nasional menetapkan RUEN

7. Pem-Prov menetapkan RUED-TP

8. Pem-Kab & Pem-Kot menetapkan RUED-TK

Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Rancangan Awal RUEN

Mulai

Rancangan Awal RUED-TK

Rancangan RUED-TK

Rancangan RUED-TP

Rancangan RUEN

RUEN

RUED-TP

RUED-TK

Selesai

Inputt

Kementerian

ESDMRANCANGAN PEDOMAN PENYUSUNAN RUEN

5

BAB I Pendahuluan ……………………………………………………. A. Latar Belakang……………………………………………… B. Tujuan dan Sasaran………………………………………... C. Ruang Lingkup……………………………………………… D. Landasan Hukum…………………………………………… E. Definisi dan Istilah………………………………………….. BAB II Hubungan Rencana Umum Energi Nasional dengan Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional………………………. A. Dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN)…………………………………………………………

B. Kedudukan RUEN dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi…………………………………………

C. Korelasi RUEN Dengan SPPN dan Perencanaan Lainnya………………………………………………………...

BAB III Tata Laksana RUEN…………………………………………… A. Umum……………………………………………….……….. B. Kurun Waktu dan Siklus……………………….………….. C. Alur Penyusunan RUEN…………………………………… D. Penanggung Jawab Penyusunan RUEN……………….. BAB IV Dokumen RUEN………………………………………………… A. Substansi RUEN…………………………………….……….. B. Sistematika Penulisan RUEN………………….………….. C. Langkah Penyusunan RUEN…………………………… BAB V Penutup…………………………………………………

Kementerian

ESDMKURUN WAKTU SIKLUS DAN LANGKAH PENYUSUNAN RUEN

• RUEN dan RUED memiliki kurun waktu sesuai dengan RPJP dan KEN serta dapat dilakukan pemutakhiran setiap lima tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

• Sedangkan tahun dasar (base year) ditetapkan dua tahun sebelum tahun perencanaan

6

Persiapan

Identifikasi Kondisi Umum, serta Analisis

Potensi dan Permasalahan

Penyusunan Visi dan Misi

Penyusunan Tujuan dan

Sasaran Strategis

Penyusunan Arah Kebijakan dan

Strategi

Penyusunan Upaya dan Program

Penyusunan Target dan Pendanaan

Langkah Penyusunan RUEN

Kurun Waktu dan Siklus Penyusunan RUEN

Kementerian

ESDMPELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB

1. Pemerintah (Pusat) : menyusun Rancangan RUEN dengan memperhatikan dan melaksanakan• kebijakan pembangunan nasional, khususnya RPJP dan RPJM• kebijakan energi nasional (KEN)• keikutsertaan pemerintah daerah • pendapat dan masukan dari masyarakat• koordinasi lintas sektor oleh KESDM.• bimbingan kepada daerah dalam penyusunan RUED secara berkesinambungan.• kajian secara berkesinambungan.• sosialisasi untuk mengidentifikasikan masalah-masalah dilapangan

2. Pemerintah Propinsi: menyusun Rancangan RUED-TP dengan memperhatikan dan melaksanakan• Kebijakan pembangunan daerah, khususnya RPJPD dan RPJMD• Rencana Umum Energi Nasional• Pembentukan Forum Perencanaan Energi Daerah Tingkat Provinsi sebagai media

mempertemukan para pihak yang terkait sektor energi di daerah

3. Pemerintah Kota/Kabupaten: menyusun Rancangan RUED-TK• Kebijakan pembangunan daerah , khususnya RPJPD dan RPJMD• Rencana Umum Energi Nasional dan RUED-TP. • Pembentukan Forum Perencanaan Energi Daerah Tingkat Kota/Kabupaten sebagai

media mempertemukan para pihak yang terkait sektor energi di daerah

Kementerian

ESDM

8

PERKEMBANGAN FORMAT RUENBAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Kebijakan dan Perundangan

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3 Indikator Pemakaian Energi

BAB II FAKTA POTENSI DAN ISU STRATEGIS2.1 Fakta dan Potensi

2.2 Isu-Isu Strategi2

BAB III PROYEKSI KEBUTUHAN DAN PASOKAN ENERGI3.1 Proyeksi Kebutuhan Energi

3.2 Proyeksi Pasokan Energi

3.3 Emisi CO2

BAB IV ARAH KEBIJAKAN4.1 Strategi Arah Kebijakan

4.2 Program

4.3 Evaluasi

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang dan Arti Penting RUENB. Landasan HukumC. Kondisi Umum D. Pola Pikir dan Karakteristik Penyusunan

RUENE. Definisi dan Istilah

BAB II KONDISI ENERGI NASIONAL SAAT INI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG

F. Isu dan Permasalahan Umum Pengelolaan Energi1. Isu dan Permasalahan Umum Energi Global2. Isu dan Permasalahan Umum Energi Nasional

G. Kondisi Energi Nasional Saat Ini1. Indikator Sosio Ekonomi2. Indikator Energi3. Indikator Lingkungan

H. Ekspektasi Kondisi Energi Nasional Di Masa Mendatang1. Indikator Sosio Ekonomi2. Indikator Energi3. Indikator Lingkungan

BAB III PERNYATAAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ENERGI NASIONAL

1. Visi 2. Misi 3. Tujuan 4. Sasaran dan Indikator Kinerja

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL.

5. Kebijakan 6. Strategi7. Kelembagaan 8. Instrumen Kebijakan 9. Upaya10.Program Pengembangan Energi

BAB V PENUTUP

Kementerian

ESDM

www.esdm.go.id

9

Kementerian

ESDM

10

LAMPIRAN

Kementerian

ESDM

11

PEMODELAN RUEN• Berbasis wilayah :

– Kondisi riil supply – demand energi per propinsi– Kondisi riil infrastruktur energi per propinsi– Fokus pada rencana pengembangan infrastruktur energi untuk

mencapai target KEN– Identifikasi kebijakan-kebijakan untuk mencapai target KEN

KONDISI RIIL PER PROPINSIBanyak provinsi:• Ketergantungan terhadap BBM masih sangat tinggi• Demand energi transportasi yang sangat dominan dan

tumbuh cepat• Infrastruktur energi non BBM sangat terbatas• Potensi EBT belum dimanfaatkan secara maksimal

Kementerian

ESDM

12

OUTPUT RUEN

• Target energy mix per propinsi (dan nasional)• Rencana pengembangan infrastruktur energi per

propinsi (dan nasional)• Operasionalisasi Kebijakan Eenergi Nasional

DATA YANG DIPERLUKAN

• Data historis pemakaian energi per jenis energi per propinsi• Rencana-rencana pengembangan infrastruktur energi yang

telah digariskan pada saat ini dan yang akan datang