RENCANA TATA RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR : UPAYA
MENYEIMBANGKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN KELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP oleh: Ruchyat Deni Djakapermana Sekretaris Direktorat
Jenderal Penataan RuangPosisi dan Peran Jabodetabekpunjur
Jabotadetabekpunjur adalah sebuah kawasan metropolitan yang
meliputi wilayah DKI Jakarta sebagai kota inti dan wilayah
sekitarnya sebagai kota pendukung yang mencakup dua wilayah
provinsi, yaitu Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota
Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang di Provinsi Banten, Kabupaten
dan Kota Depok dan sebagian wilayah Kabupaten Cianjur di Provinsi
Jawa Barat. Kawasan Jabodetabekpunjur telah ditetapkan sebagai
Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam PP 26/2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). KSN merupakan wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan dan rencana tata ruangnya
ditetapkan oleh peraturan presiden karena mempunyai pengaruh yang
sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, hankam,
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Selain itu, Kawasan
Jabodetabekpunjur termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan
dunia menurut UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan hal
tersebut, Kawasan Jabodetabekpunjur mempunyai peran sebagai pusat
pengembangan kegiatan perekonomian wilayah dan nasional sekaligus
sebagai kawasan konservasi air dan tanah serta keanekaragaman
hayati yang dapat menjamin tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi
masyarakatnya. Secara geopolitik, kawasan Jabodetabekpunjur
merupakan 350,000 potret dari sistem negara. 300,000 Keberhasilan
pengelolaan 250,000 pembangunan di DKI Jakarta 200,000
Jabodetabekpunjur merupakan Jawa Barat cerminan keberhasilan
150,000 Banten pembangunan di Indonesia. 100,000 Dengan demikian,
kawasan 50,000 Jabodetabekpunjur perlu dikelola 0 dengan baik,
karena kedua fungsi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 utama yang sering
didikotomikan, Tahun yaitu fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan
berada pada kawasan Gambar 1. Perkembangan DPRB Provinsi DKI
Jakarta, Jabar, dan Banten ini. Secara ekonomi, kawasan
Jabodetabekpunjur memberikan share yang tinggi terhadap
perekonomian nasional. Sekitar 70 % (2006) investasi nasional
berada di Jawa-Bali dan hampir sebagian besar didominasi olh atau
berada dalam lingkup Kawasan Jabodetabekpunjur, yaitu Provinsi DKI
Jakarta 22 %, Banten 11 %, dan Jawa Barat 27 %, dengan pusat
kegiatan ekonomi dan sosial berada di Jakarta. DKI Jakarta
memberikan share yang tinggi terhadap PDRB wilayah seluruh
Jabodetabekpunjur. PDRB total di kawasan Jabodedtabekpunjur
dibandingkan dengan kawasan metropolitan lainnya di Indonesia
sangat tinggi. Perkembangan PDRB dan investasi ini didukung oleh
infrastruktur ekonomi dan sosial yang sudah maju dan terpusat di
Jakarta, Bogor, Tanggerang dan Bekasi. Keunggulan infrastruktur ini
juga menjadi daya tarik urbanisasi. Tingginya tingkat urbanisasi
mengakibatkan daya tampung lahan untuk permukiman dan aktivitas
ekonomi wilayah menjadi terbatas.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) di Kawasan
Metropolitan350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000
150.000.000 100.000.000 50.000.000 0Ja b Ba ode n d tab un e Ke g R
k du a ng y a G se er Ke b a rt pur ng am -k a er ntu to su l M si
la M ebi am da m ng in as at a
Juta rupiah
PDRB atas dasar harga berlaku (juta rupiah)
1
Gambar 2. Perbandingan PDPRB beberapa Kawasan Metropolitan Di
Indonesia
Keunggulan ini akan mendorong peningkatan pemanfaatan lahan di
wilayah sekitar Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan
Cianjur. Perkembangan aktivitas ekonomi sejalan dengan peningkatan
pembangunan infrastruktur, khususnya untuk menunjang pengembangan
permukiman. Infrastruktur yang terbangun tersebar di seluruh
kawasan permukiman. Perkembangan permukiman saat ini sangat
sporadis sehingga tidak ekonomis dan tidak efisien dalam penyediaan
infrastruktur. Secara sosial, kawasan Jabodetabekpunjur memiliki
tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi sejalan dengan
perkembangan perkotaan yang pesat. Urbanisasi di kawasan
Jabodetabekpunjur sangat pesat (tumbuh 5 kali lipat dari 1950
2005). Sekitar 22,8 juta penduduk tinggal di wilayah
Jabodetabekpunjur. Kepadatan penduduk masing-masing provinsi adalah
DKI Jakarta 13.668 jiwa/km2, Jawa Barat 2.320 jiwa/km2, dan Banten
3.756 jiwa/km2. Pertumbuhan penduduk Provinsi DKI Jakarta (2000
2005) mencapai 1,09% dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di
wilayah Jakarta Barat (4,3%), namun pada saat yang sama terdapat
penurunan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Jakarta Pusat
(0,72%). Pertumbuhan penduduk di Jabodetabekpunjur dipacu oleh laju
pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
sebesar rata-rata 2% per tahun semenjak tahun 2002 (BPS, 2005).
Selain aspek-aspek tersebut, aspek pertahanan keamaman dan politis
Jakarta sebagai Ibukota negara dan pusat lembaga-lembaga tinggi
negara menjadi prioritas utama untuk dijaga keberlanjutan lokasi
ruangnya. Secara ekologis, cakupan Jabodetabekpunjur adalah kawasan
yang meliputi tiga daerah aliran sungai (DAS) utama, yaitu DAS
Ciliwung, DAS Cisadane, dan DAS Bekasi, yang memiliki luas area
keseluruhan sekitar 2.027 km2 dengan curah hujan berkisar antara
1.500-4.000 mm per tahun. Hulu Sungai Ciliwung berada di kawasan
Puncak dan mengalir sepanjang 119 km dengan debit rata-rata bulanan
882 m3 per detik (di Manggarai) ke arah muara Jakarta. Daerah
permukiman di hulu DAS Ciliwung, dalam kurun waktu enam tahun
(1990-1996) meningkat dari 6,25 km2 menjadi 19,26 km2 dan 10 tahun
kemudian (2004) menjadi 26,61 km2.
100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1970
1980 hutan
1990 pemukiman
2000 sawah RTH
2010
Gambar 3. Trend luas hutan, permukiman, sawah dan RTH di
Jabodetabek 1970-2005
Dalam 35 tahun terakhir, secara regional Jabodetabekpunjur telah
kehilangan 27% ruang terbuka hijau (termasuk hutan dan perkebunan
tanaman tahunan/keras) diantaranya akibat hilanganya 46% kawasan
hutan.2
Kawasan terbangun (permukiman) tumbuh lebih dari 12 kali lipat,
menyebabkan daya dukung lingkungan menjadi sangat terbatas,
terutama kemampuan lahan di dalam meresapkan air ke dalam tanah
terutama di Jakarta. Pertumbuhan Permukiman dan perkotaan yang tak
terkendali di sepanjang dan di sekitar daerah aliran sungai, tidak
berfungsinya kanal-kanal dan tidak adanya sistem drainase yang
memadai mengakibatkan semakin terhambatnya aliran air ke laut, yang
mengakibatkan Jakarta dan kawasan di sepanjang daerah aliran sungai
menjadi sangat rentan terhadap banjir. Permasalahan DAS Ciliwung
lainnya adalah penurunan kualitas dan kuantitas air sungai,
pemanfatan ruang di sempadan sungai, yang menimbulkan permukiman
kumuh, perubahan tata guna lahan, penurunan kualitas dan kuantitas
lingkungan, kekeringan dan erosi/longsor.
Penataan Ruang Kawasan JABODETABEKPUNJUR Keinginan untuk
melakukan penataan ruang di Kawasan Jabodetabekpunjur dimulai sejak
adanya Perpres 79/1985 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Bogor-Puncak-Cianjur yang khusus menangani pengaturan di kawasan
hulu DAS Ciliwung, dan kemudian diperbaharui dengan Kepres 114/1999
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur. Namun
dalam implementasinya, Keppres tersebut masih sulit untuk
diterapkan, dan permasalahan banjir, kerusakan lingkungan, dan
lain-lain, masih tetap terjadi karena hanya mengatur secara parsial
di bagian hulu. Di sisi lain, persoalan banjir lebih banyak terjadi
di hilir. Penanganan pembangunan DAS harus terintegrasi dalam satu
manjemen dan bukan hanya terkait tata pengelolaan air saja, karena
di dalamnya juga akan tekait pengaturan ruang berbagai kepentingan
sektor. Penanganan penataan ruang di Kawasan Jabodetabekpunjur
masih hanya dilakukan secara parsial, hanya ditangani di kawasan
hulu, dan tidak sampai ke bagian tengah dan hilir sistem DAS.
Selain itu tidak ada konsistensi dan komitmen bersama untuk
melaksanakan penghijauan (hutan) di hulu dan bantaran sungai. Hal
ini dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas. Masalah lain karena
adanya pertumbuhan dan dinamika kegiatan dan aktivitas penduduk
yang pesat dan sulit diantisipasi. Sejalan dengan tujuan untuk
mengatasi berbagai permasalahan sebagaimana disebutkan di atas,
sesuai dengan amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan
penetapan Kawasan Jabodetabekpunjur sebagai Kawasan Strategis
Nasional dalam satu sistem pengaturan ruang dari hulu, tengah dan
hilir oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2007 tentang RTRWN maka
telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Paket
pengaturan ini perlu disikapi secara optimis, karena berbeda dengan
peraturan sebelumnya, dimana di dalamnya ada ketentuan sanksi yang
tegas, jelas dan memberatkan bagi pelanggar/penyimpangan atas
ketentuan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, selain
ketentuan yang memberikan porsi kepada masyarakat untuk berperan
aktif memberikan laporan kepada penyidik (PPNS dan Polisi) atas
perbuatan tindak pidana tersebut sebagi salah satu bentuk
pengawasan.
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Jabodetabekpunjur Penataan
ruang kawasan Jabodetabekpunjur dimaksudkan untuk menyeimbangkan
aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar tujuan pembangunan
(meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan
kelestarian lingkungan hidup) dapat tercapai. Penataan ruang
kawasan Jabodetabekpunjur memiliki peran sebagai acuan bagi
penyelenggaraan pembangunan yang berkaitan dengan upaya konservasi
air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan,
penanggulangan banjir, dan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan
masyarakat. Fungsi penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur adalah
menjadi pedoman pelaku pembangunan yang terlibat langsung ataupun
tidak langsung di dalam penyelenggaraan penataan ruang secara
terpadu, antardaerah provinsi, kabupaten, dan kota di Kawasan
Jabodetabekpunjur, melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Pokok-pokok kebijakan penataan
ruang Kawasan Jabodetabekpunjur meliputi arahan untuk rencana tata
ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan
pengawasan pemanfaatan ruang. Strategi penataan ruang Kawasan
Jabodetabekpunjur merupakan pelaksanaan dari kebijakan penataan
ruang yang meliputi: (1) Mendorong terselenggaranya pengembangan
kawasan yang berdasar atas keterpaduan antar Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan; (2)
Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin
tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya
air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir, serta
mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam
pengelolaan kawasan; dan (3) Mendorong pengembangan perekonomian
wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan
karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat
yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.3
Struktur Ruang Struktur Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur
meliputi: Sistem pusat permukiman dan Sistem prasarana dan sarana
wilayah yang terdiri atas sistem transportasi darat, laut, udara,
penyediaan air baku, pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah B3,
sistem drainase dan pengendalian banjir, dan pengelolaan
persampahan. Pola Pemanfaatan Ruang di Kawasan Jabodetabekpunjur
meliputi Kawasan Lindung yang mencakup zona yang sangat
ketat/absolut dan zona-zona lindung yang masih ditoleransi dengan
rekayasa, sementara Kawasan Budidaya dengan gradasi tergantung
tingkat rekayasanya, dan Kawasan Penyangga. a. Pengaturan Struktur
Pusat Pelayanan Pengembangan sistem pusat permukiman adalah untuk
mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional kawasan perkotaan
Jakarta, dengan kota inti adalah Kota Jakarta dan kota satelit
adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Pemanfaatan ruang Kota
Jakarta sebagai kota inti diarahkan untuk perumahan hunian dengan
kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa dengan skala nasional dan
internasional, industri ringan non polutan dan berorientasi pasar,
dan khusus di Pantura Jakarta sebagian untuk perumahan hunian
rendah dengan KDB maksimum 40% dan 50% Pemanfaatan ruang Kota
Tangerang maupun Kota Bekasi sebagai kota satelit diarahkan
terutama untuk perumahan hunian dengan kepadatan tinggi dan
sebagian rendah, perdagangan dan jasa dengan skala nasional,
industri ringan non polutan yang berorientasi pasar dan tenaga
kerja, sebagian kecil pertanian/ ladang, perikanan, peternakan,
agroindustri. Pemanfaatan ruang Kota Bogor maupun Kota Depok
sebagai kota satelit diarahkan untuk perumahan hunian kepadatan
tinggi dan sebagian rendah, pusat perdagangan dan jasa dengan skala
nasional, industri ringan non polutan dan berorientasi pasar,
pertanian/ladang, perkebunan terbatas, perikanan, peternakan, dan
agroindustri, serta Taman Nasional (Bogor). Pemanfaatan ruang
Kabupaten Tangerang maupun Kabupaten Bekasi sebagai kawasan
perkotaan dan perdesaan diarahkan terutama untuk perumahan hunian
padat dan rendah, perdagangan dan jasa skala setempat, industri
berorientasi tenaga kerja, pertanian/ladang, pertanian lahan basah
(irigasi teknis) dan pertanian lahan kering dengan teknologi tepat
guna, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, hutan
produksi, kawasan lindung dan suaka alam. Pemanfaatan ruang
Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Cianjur sebagai kawasan perkotaan
dan perdesaan diarahkan untuk perumahan hunian sedang/rendah,
perdagangan dan jasa skala setempat, pertanian/ladang, pertanian
lahan basah/kering dengan teknologi tepat guna, perkebunan,
perikanan, peternakan, agroindustri, hutan produksi, kawasan
lindung dan cagar alam b. Pengaturan Sistem Transportasi Sistem
transportasi darat diarahkan pada pengembangan sistem transportasi
massal cepat (termasuk busway, perkeretaapian monorel, dan moda
transportasi lainnya), dan pengembangan sistem jaringan jalan
lintas wilayah. Sistem transportasi laut diarahkan untuk mendukung
kelancaran keluar masuk arus barang dan penumpang dari dan keluar
kawasan Jabodetabekpunjur, dengan prioritas pengembangan kawasan
pelabuhan laut. Sistem transportasi udara diarahkan untuk mendukung
kelancaran keluar masuk arus barang dan penumpang dari dan keluar
kawasan Jabodetabekpunjur, dengan prioritas pengembangan kawasan
Bandara Soekarno-Hatta. c. Sistem, Strategi dan Arahan Pengendalian
Banjir Sistem pengendalian banjir diarahkan untuk mengurangi bahaya
banjir dan genangan air bagi permukiman, industri, perdagangan,
perkantoran, persawahan, dan jalan. Dilaksanakan dengan pengelolaan
sungai terpadu dengan sistem drainase wilayah, pengendalian debit
air sungai, peningkatan kapasitas sungai, peningkatan fungsi
situ-situ dan waduk sebagai daerah penampungan air dan sistem
polder, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan
kawasan budidaya dilaksanakan dengan ketat pada kawasan hulu hingga
sepanjang daerah aliran sungai, pembuatan sudetan sungai dan
pengendalian pembangunan pada sempadan sungai. Arahan pengembangan
prasarana pengendali banjir di Kawasan Jabodetabekpunjur meliputi
reboisasi, penataan kawasan sungai, normalisasi sungai-sungai,
pengembangan waduk-waduk, situ-situ serta daerah retensi air,
pembangunan prasarana dan pengendali banjir, serta pembangunan
prasarana drainase.
Pola Ruang Pola ruang kawasan Jabodetabekpunjur mencakup:
pengaturan ruang terbuka hijau regional, pengaturan kawasan resapan
air, pengaturan situ, pengaturan kawasan lindung dengan zonasi,
pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan, dan kelembagaan, peran
masyarakat dan pembinaan.4
Hulu: Kawasan Bopunjur diarahkan sebagai kawasan lindung:
Sebagai kawasan resapan air, kawasan dengan kemiringan di atas 40%,
sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau/situ, kawasan sekitar
mata air, rawa, kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan suaka
alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, kawasan
cagar budaya, serta perumahan hunian sedang/rendah secara terbatas
Tengah: Kawasan Penyangga Jabodetabek. Diarahkan sebagai perumahan
hunian sedang/rendah, perdagangan dan jasa, industri ringan
non-polutan berorientasi tenaga kerja dan berorientasi pasar.
Perumahan hunian rendah dengan menggunakan rekayasa teknis,
pertanian/ ladang, pertanian lahan basah/ kering (dengan teknologi
tepat guna), perkebunan, perikanan, peternakan agroindustri, hutan
produksi. Hilir: Kawasan andalan Jakarta diarahkan sebagai kawasan
budidaya perumahan hunian padat, perdagangan dan jasa, industri
ringan non-polutan dan berorientasi pasar, dengan tetap menjaga dan
mengupayakan total RTH pada kawasan perkotaan sebesar 30 %. Di
bagian barat dan timur untuk industri padat tenaga kerja, pertanian
lahan basah/kering, perkebunan, perikanan, peternakan, agro
industri, hutan produksi, pertanian lahan basah beririgasi teknis.
Di bagian pantai Muara Kapuk diarahkan untuk permukiman hunian
rendah dengan menggunakan rekayasa teknis dengan KDB maksimum 50%,
dan perumahan dengan menggunakan rekayasa teknis dengan KDB
maksimum 40%.
Harmonisasi Pertumbuhan Jabodetabekpunjur
Ekonomi
dan
Kelestarian
Lingkungan
Hidup
Kawasan
Dalam pengelolaan sumberdaya alam telah disepakati secara global
mengenai bagaimana seharusnya sumberdaya alam dikelola agar
berkelanjutan sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan manusia
dan kegiatan ekonomi yang disebut sebagai pembangunan
berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah konservasi
sumberdaya, harmonisasi pembangunan dengan pemanfaatan lingkungan
fisik, keadilan sosial, dan partisipasi politik (Blowers 1995).
Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perencanaan pembangunan
harus mempertimbangkan seluruh aspek terkait dengan ekonomi,
demografi, sosial budaya, lingkungan dan sumberdaya alam. Kesemua
aspek tersebut harus pula dilihat dalam interaksi diantaranya. Oleh
sebab itu, pendekatan yang bersifat komprehensif sangat diperlukan
dalam menyusun perencanaan pembangunan (Djakapermana, 2006). Dalam
pendekatan komprehensif kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan
tata ruang. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) merupakan suatu
bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit
pengelolaan yang pada dasarnya merupakan usaha-usaha penggunaan
sumberdaya alam secara rasional untuk mencapai tujuan produksi yang
optimum dalam waktu yang tidak terbatas (lestari), disertai dengan
upaya untuk menekan kerusakan seminimum mungkin. Ekosistem DAS,
terutama DAS bagian hulu merupakan bagian yang penting karena
mempunyai fungsi perlindungan terhadap keseluruhan bagian DAS.
Perlindungan ini antara lain dari segi fungsi tata air. Aktivitas
perubahan tataguna lahan dan atau pembuatan bangunan konservasi
yang dilaksanakan di daerah hulu dapat memberikan dampak di daerah
hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit air dan transport
sedimen serta material terlarut lainnnya atau non-point pollution.
Dengan adanya bentuk keterkaitan daerah hulu hilir tersebut maka
kondisi suatu DAS dapat digunakan sebagai satuan unit perencanaan
(Gambar 4).
5
2000 m dpl
JKT
S. Ciliwung
t0
DPK BGR
Hulu (dominasi hutan dan t1 tanaman tahunan/keras) Tengah (ruang
terbuka hijau dan t2 Hilir permukiman terbatas serta t3 tanaman
lahan basah/kering) (dominasi permukiman dan kegiatan ekonomi serta
RTH 30 %)Gambar 4. Konsep Pemanfaatan Ruang di Kawasan
Jabodetabek-Punjur
Pentingnya posisi DAS sebagai unit perencanaan yang utuh
merupakan konsekuensi logis untuk menjaga kesinambungan pemanfaatan
sumberdaya hutan, tanah, dan air. Air adalah bagian integral dari
ekosistem dan merupakan barang sosial dan ekonomi yang kualitas dan
kuantitasnya menentukan sifat penggunaannya. Pengelolaan air secara
terpadu merupakan suatu proses untuk mendorong koordinasi dalam
pengembangan dan pengelolaan air, lahan dan sumberdaya terkait,
yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dan ekonomi
secara merata tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem (Global Water
Partnership, 2000). Tantangan penerapan Perpres No.54/2008 adalah
bagaimana kebijakan tata ruang Jabodetabekpunjur harus dikaitkan
dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah, perubahan iklim global terhadap kondisi
kawasan, dan pertumbuhan penduduk. Ketentuan-ketentuan terkait
enforcement perlu menjadi pegangan dalam pelaksanaannya. Implikasi
pemberlakuan UU Ruang Publik Penataan Ruang maupun PP tentang RTRWN
Berbagai kota besar di dunia, seperti New York, Manchester,
terhadap penataan ruang Kawasan Singapura, Beijing, Shanghai, dan
Melbourne, telah menerapkan Jabodetabekpunjur tetap memberikan
porsi yang konsep green cities dengan meningkatkan proporsi luasan
RTH seimbang bagi prinsip pelestarian lingkungan, hingga mencapai
lebih 20% dari total luas kota, demi kesehatan, kenyamanan dan
kesegaran warga kotanya. Penerapan konsep sosial, dan ekonomi
sebagai asas keberlanjutan. tersebut secara konsisten dan didukung
persepsi serta kerjasama Keseimbangan tidak berarti bahwa proporsi
alokasi ruang dan fungsi ruangnya harus sama misal masing-masing
33.3 % untuk lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tetapi harus
dicermati tataran skala pengamatan lokasi/zona/kawasan/wilayah,
karakateristik fisik dan fungsi ruangnya (tentu berdasarkan hasil
kajian tata ruang). Pada kawasan hulu dengan fungsi konservasinya
yang kuat maka alokasi ruang harus didominasi oleh sejenis hutan
lindung/konservasi, hutan wisata/produksi/tanaman keras bertajuk
lebar. Sementara itu masih dimungkinkan ada kegiatan ekonomi
seperti taman wisata, wana wisata (penginapan dan
rekreasi/outbound), perdagangan buah2an/sayuran, dsb. yang dapat
membangkitkan pendapatan besar. Jumlas luas hutan di DAS sungai
Ciliwung pun harus mencapai minimal 30% dan dapat dibuat
tumpangsari kegiatan ekonomi wana-wisata tadi. Pada bagian tengah
dapat diproporsikan alokasi ruang yang mungkin fungsi untuk
kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungannya bisa sama6 semua
pemangku kepentingan kota-kota tersebut, ternyata telah mampu
memberi manfaat ekonomi sebagai akibat meningkatnya citra kota yang
ramah lingkungan, dan ruang visual yang indah sehingga memiliki
nilai jual tersendiri bagi pengembangan pariwisata. Sementara, di
berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Bandung
justru mengurangi luasan RTH dari 35% awal tahun 1970-an menjadi
kurang dari 10% terhadap luas kota secara keseluruhan, akibat telah
dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan. Dalam penerapan standar
luasan ruang publik, khususnya terkait dengan pelayanan fasilitas
olahraga outdoor, rasio yang berlaku di Jepang adalah 5
m2/penduduk, Inggris 7 11,5 m2/penduduk, Malaysia 2 m2/penduduk.
Sementara, Bandung mencapai 0,45 m2/penduduk dan di Jakarta 0,55
m2/penduduk. Untuk itu, kebutuhan produk hukum yang dapat memayungi
kewajiban penyediaan ruang publik pada saat ini, sangatlah
mendesak.
(misalnya 33 %), dan perlu dijabarkan dalam pengaturan Koefisien
Dasar Bangunan (KDB) yang jelas dan tegas sebagai prinsip resapan
air, oleh pemda dalam bentuk pengaturan zonasi. Alokasi ruang
kegiatan ekonomi pada bagian ini dapat berupa pertanian lahan
basah/kering, perkebunan, pertokoan dan perdagangan, serta industri
terbatas dan non polutan dengan KDB yang rendah. Pada bagian hilir
tentu dominasinya adalah untuk kegiatan permukiman dan aktifitas
ekonomi yang dominan, namun tetap memperhatikan 30 % RTH secara
makro luas wilayah/kawasan. Kegiatan ekonomi pada kawasan hilir
dapat berfungsi sebagai hunian padat barvariasi pada skala kegiatan
ekonomi di perumahan (lokal), pertokoan, industri besar dan kecil,
mal, jasa dan perdagangan baik yang berskala regional, nasional
maupun internasional. Pengaturan KDB pada masing-masing
kawasan/zona perlu ditetapkan dalam pengaturan zona (zonning
regulation) yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan sesuai dengan
RTRW kab/kotanya. Ketentuan RTH pada masing-masing kota dan
perkotaan di kabupaten/kota yang ada di Jabodetabekpunjur harus
mengalokasikan minimal 30% dari luas wilayahnya untuk Ruang Terbuka
Hijau, terdiri dari minimal 20% RTH Publik dan minimal 10% RTH
Privat. Implikasi lainnya adalah masing-masing RTRW Kab/Kota di
dalam kawasan metropolitan Jabodetabekjur perlu direview kembali
dan disesuaikan dengan arahan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang
Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi syarat minimal RTH dan
hutan di DAS Ciliwung yaitu pengadaan lahan untuk dijadikan RTH
publik di perkotaan atau hutan di DAS, di kawasan perkotaan perlu
dilakukan pembatasan pembangunan horizontal dan perlu didorong
pembangunan vertikal (flat) untuk efisiensi konsumsi lahan,
menetapkan arahan pemanfaatan ruang dengan KDB kecil sebagai dasar
perijinan, dan menerapkan pola insentif dan disinsentif (misalnya
melalui pembatasan infrastruktur). Sesuai UU Penataan Ruang,
pemerintah daerah sebaiknya menerima rencana yang mengatur tentang
sistem nasional. Kerjasama di Kawasan Jabodetabekpunjur perlu
ditingkatkan agar koordinasi antar wilayah dapat berjalan dengan
baik, serta penerapan sanksi secara ketat terhadap pelanggaran
penataan ruang (permukiman illegal/tanpa izin, tidak sesuai dengan
aturan zonasi dalam RTR). Selain itu perlu pula adanya penegasan
adanya standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi dalam
penyelenggaraan penataan ruang, misalnya antara lain frekuensi
dialog dengan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang,
standar pelayanan minimal ruang terbuka hijau, standar pelayanan
minimal simpangan/deviasi antara rencana dan implementasi
rencana.
Kesimpulan dan Implikasi Pengaturan ruang kawasan
Jabodetabekpunjur sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 tahun
2008 bukan solusi final melainkan awal dari proses panjang yang
kontinu, partisipatif dan incremental menuju pembangunan yang
berkelanjutan yang menyeimbangkan pengembangan ekonomi, sosial dan
lingkungan hidup. Kawasan Jabodetabekpunjur mempunyai peran
menyeimbangkan alokasi ruang sebagai pusat pengembangan kegiatan
ekonomi wilayah dan nasional sekaligus sebagai kawasan konservasi
air dan tanah, keanekaragaman hayati dalam sistem DAS Ciliwung
serta dapat menjamin tingkat kesejahteraan sosial ekonomi
masyarakat dan kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi wilayah
dan nasional. Tata ruang Kawasan Jabodetabekpunjur akan memberikan
kesempatan kerja yang menyebar, peningkatan kegiatan ekonomi baik,
pada kawasan lindung (kegiatan ekonomi khusus dan spesifik), pada
kawasan tengah maupun pada bagian hilir, serta menjamin
ketersediaan air dan konservasi sumberdaya air di kawasan
Jabodetabekpunjur, dan tingkat pertumbuhan kota-kota secara
terstruktur sehingga pelayanan pembangunan infrastruktur dapat
lebih efisien. Hal ini ikut mendukung upaya harmonisasi pemanfaatan
ruang untuk kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Implikasi
pengaturan ruang di Kawasan Jabodetabekpunjur ini adalah pemerintah
daerah segera melakukan review RTRW kabupaten dan kotanya serta
menetapkan perda pengaturan zonasi pada kawasan-kawasan yang
mendesak secara bertahap.
Daftar Pustaka Blower, A.1995. Planning For Sustainable
Development. Eartscan Ltd. London BPS. 2005. Statistik Indonesia.
Jakarta Djakapermana, RD. 2006. Disain Kebijakan dan Strategi Dalam
Pemanfaatan Ruang Pulau Kalimantan. Disertasi IPB. Bogor.
Djakapermana, RD. 2008. Kebijakan Penataan Ruang Jabodetabekpunjur.
Makalah Seminar Air ITB. Bandung.
7
Djakapermana, RD. 2006 - 2008. Kumpulan berbagai presentasi
tayangan pribadi (file powerpoint) terkait penataan ruang. Jakarta.
(GWP). Global Water Partnership. 2000. Toward Security: A Framework
For Action. GWP Stockholm. Swedia. Keppres No. 79 Tahun 1985 dan No
114 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Bopunjur. Jakarta. LUCC
P4W IPB. 2006. Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kawasan Jabodetabek.
Bogor. Peppres No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional. Jakarta Peppres No. 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Jakarta. P4W IPB, 2006. Kumpulan
Bahan Tayangan: Seminar Jabodetabek. Bogor. Undang- Undang No. 26
Tahun 2007. Tentang Penataan Ruang. Jakarta.
8
