Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 1
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 2
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang
dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai
amanah. Secara khusus Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat diselesaikan.
RENSTRA Tahun 2018-2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan program dan
kegiatan serta anggaran dalam periode 5 tahunan. RENSTRA Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2018-2023) yang kemudian akan
menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun berjalan.
Diharapkan RENSTRA Tahun 2018-2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan menjadi acuan bagi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
setiap tahun. Pada akhir periode pelaksanaan Renstra dapat dicapai sesuai target yang telah ditentukan
pada awal periode penyusunan Renstra.
Penyusunan RENSTRA Tahun 2018-2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan masih jauh dari kesempurnaan sehingga kami terbuka atas sumbangsih pemikiran yang
membangun demi terciptanya Sulawesi Selatan yang lebih baik.
TERIMA KASIH
Makassar, Juli 2019
KEPALA PELAKSANA
Drs. H. SYAMSIBAR, M. H.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600901 198101 1 001
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum................................................................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................................. 5
1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................................... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ....... 7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur ................................................................................................. 14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ........................................................................................... 19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................................................... 20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .............................................................. 23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ........................................................... 24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .................................. 24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur ....................................... 26
3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI .......................... 30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ................ 31
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................................................................. 33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................................... 36
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .................................................... 37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .......................................................................... 39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ................................ 41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ............................................... 42
BAB VIII PENUTUP ............................................................................................................... 44
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 4
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan ......................................................... 8
Tabel 2.2 Data Historis Bencana Gempa dan Tsunami di Sulawesi Selatan Tahun 1820-
2006 .................................................................................................................................... 11
Tabel 2.3 Data Historis Bencana Banjir/Longosr di Sulawesi Selatan Tahun 1984-2009 ............. 11
Tabel 2.4 Potensi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan .................................................................. 12
Tabel 2.5 Catatan Data Bencana Alam di Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan ............................ 13
Tabel 2.6 Data Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Sulawesi Selatan ...................................... 19
Tabel T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan............................ 20
Tabel T-C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan .................... 20
Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur .................................. 27
Tabel 4.1 Indikator Sustainable Development Goals (SDG’s) ....................................................... 36
Tabel T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ..................... 38
Tabel T-C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan ...................................................... 40
Tabel T-C 27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif .................................................................................................................................... 41
Tabel T-C 28 Indikator Kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan ................................................ 43
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 5
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks karena terdiri
dari pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Terdapat tujuh (7) pegunungan dimana
salah satunya adalah Gunung Rantemario yang merupakan gunung tertinggi terletak di Perbatasan
Kabupaten Enrekang dan Luwu dengan ketinggian ±3.400 mdpl. Terdapat 67 jumlah aliran sungai yang
mengalir, dimana sebagian besar aliran sungai tersebut terdapat di Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran
sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Saddang dengan panjang ±150 km dan melalui empat (4)
kabupaten, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten
Pinrang. Selain aliran sungai, terdapat pula empat buah danau, yaitu Danau Matana dengan luas 18.000
m2 serta Danau Towuti dengan luas 65.000 m2.
Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gerakan tanah dan
letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan
angina topan), bencana akibat factor biologi (wabah penyakit manusia dan penyakit tanaman/ternak) serta
kegagalan teknologi (kecelakaan transportasi), dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan
konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik dengan alam, alas an ideology,
agama, dan politik. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang berpotensi tinggi terhadap bencana,
khususnya bencana alam dan non alam. Selain itu, kondisi dinamika social dan budaya yang menjadikan
Provinsi Sulawesi Selatan rawan dengan bencana sosial.
Sebagai implementasi amanat undang-undang dan peraturan terkait lainnya, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah
dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Desember 2009. Perda ini menjadi dasar
hokum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan yang
disusul dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. BPBD Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 6
undang-undang untuk menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan
bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada
masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.
Salah satu komponen penting dalam sistem dan tahapan penyelenggaraan penanggulangan
bencana tersebut adalah perencanaan. Untuk itu, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk
merumuskan perencanaan yang kuat dengan tetap mengacu pada perencanaan pembangunan di Provinsi
Sulawesi Selatan. Salah satu langkah perencanaan adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas
PB), Rencana Strategis BNPB RI, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), serta
Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan (RPB).
Renstra Tahun 2018-2023 yang disusun oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan
kondisi yang diinginkan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan sehingga
mampu berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pembangunan Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun
kedepan, yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”.
1.2. Landasan Hukum
Undang-undang dan peraturan terkait yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra BPBD
Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terutama Pasal 4 ayat (3) yang
menyatakan bahwa tujuan upaya penanggulangan bencana adalah untuk “menjamin terselenggaranya
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”. Selanjutnya
Pasal 6 Undang-undang No. 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program
pembangunan;
Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 7
Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan
sesuai dengan standar pelayanan minimum;
Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
Perbaikan dan Pembangunan kembali sarana dan prasarana pemerintah, fasilitas masyarakat
pasca bencana;
Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD yang memadai;
Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
Pasal 35 huruf a Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan
bahwa dalam situasi tidak terjadi bencana salah satu kewajiban pemerintah adalah menyusun
perencanaan penanggulangan bencana. Lebih lanjut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang tersebut
menyebutkan bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah sesuai
dengan kewenangannya. Sedang pada ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan perencanaan
penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD sesuai dengan kewenangannya.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
7. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
8. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi dan
Nepotisme
9. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
10. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
11. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga
Asing Non-pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
12. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 8
13. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penggunaan Dana Siap Pakai
18. Perka Badan Penanggulangan Bencana Nasional No. 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando
Tanggap Darurat Bencana
19. Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca Bencana
20. Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Kajian
Pembentukan Penyelenggaraan UPT
21. Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen
Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana
22. Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian
Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
23. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
24. Permendagri No.27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarpras Dalam Penanggulangan
Bencana
25. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 9
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
26. Instruksi Presiden RI No.Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
27. Keputusan Presiden RI . 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional
Kepada Gubernur
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan
Daerah
30. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya
31. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan tentang Organisasi dan Tatakerja
Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya
32. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi selatan Tahun 2013 - 2015.
34. Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
adalah sebagai berikut:
1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah untuk
memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5
(lima) tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 10
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah untuk
menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan strategis lima tahunan melalui
sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis
strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merujuk
pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:
Bab I Pendahuluan
1.5 Latar Belakang
1.6 Landasan Hukum
1.7 Maksud dan Tujuan
1.8 Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuang Isu-Isu Strategis
Bab IV Tujuan dan Sasaran
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII Penutup
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
Nilai budaya moral dan kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang baik dalam
masyarakat Sulawesi Selatan dengan tetap memperhatikan nilai yang bersifat universal merupakan dasar
yang diambil untuk membangun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana. Prinsip ini
terbentuk dari nilai komunitas yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai dasar karakter daerah.
Karakter penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Selatan adalah:
1. Resopa temmangingi namalomo naletei pammase dewata
Bermakna upaya penanggulangan bencana akan berhasil melalui kerja keras yang diridhai oleh
Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sipakatau
Bermakna menjalin kerjasama dengan prinsip saling menghargai;
3. Siri’ na pacce
Bermakna kebhinekaan untuk kebersamaan dalam bingkai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat
sebagai kekayaan budaya yang menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana; dan
4. Assamaturuseng (Passamaturukang)
Bermakna syarat-syarat dalam menata kehidupan masyarakat yang berbasis kepada kesepakatan dan
kebersamaan yang merupakan kiat untuk mempertanggungjawabkan berbagai aspirasi masyarakat
dan sebagai basis dalam menjaga keserasian dan keselarasan kehidupan manusia dan alam
lingkungannya.
Secara geografis wilayah darat Provinsi Sulawesi Selatan dilalui oleh garis khatulistiwa yang
terletak antara 0012’~80 Lintang Selatan dan 1160 48’~122’ 36’ Bujur Timur, yang berbatasan dengan
Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah
timur, serta berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah timur. Luas
wilayah Provini Sulawesi Selatan khususnya wilayah daratan mempunyai luas kurang lebih 45.519,24
km2, dimana sebagian besar wilayah daratnya berada pada Barat Daya Pulau Sulawesi serta sebagian
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 12
lainnya berada pada Tenggara Pulau Sulawesi. Wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan dapat
dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta administrasi Sulawesi selatan
Pembagian wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada table sebagai berikut:
Tabel 2.1 Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan
No. Kabupaten/Kota Luas Area
(Km2) Jumlah
Kecamatan Banyaknya
Desa/Kelurahan
1 Selayar 1.199,91 11 74
2 Bulukumba 1.170,10 10 126
3 Bantaeng 397,06 8 67
4 Jeneponto 837,99 11 113
5 Takalar 620,26 9 83
6 Gowa 1.802,08 18 167
7 Sinjai 924,15 9 80
8 Maros 1.538,44 14 103
9 Pangkep 814,95 13 102
10 Barru 1.192,39 7 54
11 Bone 4.593,38 27 372
12 Soppeng 1.337,99 8 70
13 Wajo 2.394,15 14 176
14 Sidrap 2.081,01 11 105
15 Pinrang 1.892,42 12 104
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 13
No. Kabupaten/Kota Luas Area
(Km2) Jumlah
Kecamatan Banyaknya
Desa/Kelurahan
16 Enrekang 1.821,41 12 129
17 Luwu 2.940,51 21 227
18 Tana Toraja 2.149,67 19 159
19 Luwu Utara 7.365,51 11 176
20 Luwu Timur 7.315,77 11 102
21 Toraja Utara 1.169,95 21 151
22 Makassar 181,35 14 143
23 Pare Pare 88,92 4 22
24 Palopo 254,57 9 48
Sulawesi Selatan 46.083,94 304 2.953
Sumber : RPJMD Propinsi Sulawesi selatan 2013-2018
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 45.764,53 km2 atay 45.764.530 Ha. Dari luas
wilayah tersebut, penggunaan wilayah daratan sebesar 7.949.228 Ha yang diuraikan sebagai berikut:
1. Areal pertanian seluas 4.546.820 Ha, meliputi: lahan sawah 576.964 Ha, Lahan kering 1.904.876
Ha, dan penggunaan untuk lainnya 2.064.980 Ha. Areal perikanan 11.993 Ha, dan untuk Irigasi
seluas 122.171 Ha.
2. Areal Perkebunan sebesar 689.656 Ha meliputi: Areal perkebunan rakyat 669.438 Ha dimana yang
terluas adalah areal Coklat 263.153 Ha dan kelapa dalam 95.053 Ha serta jambu mete 64.346 Ha.
Arael perkebunan besar 20.218 Ha, dimana yang terbesar adalah perkebunan karet seluas 9.144,74
Ha
3. Areal Kehutanan sebesar 2.712.812 Ha. meliputi hutan lindung 1.233.560 Ha, hutan produksi
terbatas 488.551 Ha, hutan produksi biasa 131.041 Ha, Hutan suaka alam/wisata 242.110 Ha, hutan
produksi konversi 23.630 Ha, kawasan perairan 580.765 Ha, kawasan lading 22.435 Ha. Secara
keseluruhan mencapai 2.712.812 Ha. Kawasan hutan terluas di Kabupaten Luwu Timur 542.614 Ha,
Luwu Utara 568.897 Ha, Tana Toraja 156.906 Ha, dan Kabupaten Bone 147.373 Ha. Khusus
kawasan perairan di Kabupaten Selayar mencai 552.562 Ha. Kawasan hutan terendah Kota Pare2
1.407 Ha, Palopo 9.866 Ha. Kab. Bantaeng 6.881 Ha, Jeneponto 9.626 Ha, Takalar 9.224 Ha. Kab.
Bulukumba 13.435 Ha.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016, Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari
21 Kabupaten dan 3 Kota serta 306 Kecamatan yang terdiri dari 2.240 Desa dan 785 Kelurahan. Jumlah
penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010 adalah sebesar 8.432.163 jiwa, kemudian
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 14
berkembang menjadi 8.520.304 pada tahun 2015 atau mengalami pertambahan sebesar 459.903 jiwa
periode waktu 5 tahun terakhir (2010-2015), atau tumbuh rata-rata sebesar 1,05% pertahun. Jumlah
penduduk terbesar terdapat di Kota Makassar yang merupakan pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi
Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 1.449.401 jiwa, sedang yang paling rendah adalah di
Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 130.199 jiwa pada tahun 2015. Kabupaten/Kota yang menjadi
pusat-pusat kegiatan wilayah seperti Parepare, Barru, Pangkajene, Palopo, Bulukumba, dan Bone
(Watampone) memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kota Makassar.
Pertumbuhan penduduk sebagian besar masih terkonsentrasi di bagian Utara Provinsi Sulawesi
Selatan dimana 3 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan diatas 0,18 persen dan tahun 2009 yang tertinggi
adalah Kota Palopo 2,42 persen dan Luwu Timur 2,30 persen. Tingkat pertumbuhan terendah pada
wilayah selatan meliputi Kabupaten Jenenponto 0,65 persen, Kabupaten Bantaeng 0,61 persen,
Kabupaten Barru 0,53 Persen, Kabupaten Bone 0,60 persen serta Kabupaten Wajo, 0,32 Soppeng 0,18
persen. Pertumbuhan penduduk yang terendah terdapat di Kabupaten Soppeng yang letaknya berada
wilayah selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan proporsi pertumbuhannya sebesar 0,18%.
Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 adalah 183 jiwa/km2. Angka
kepadatan penduduk terbesar pada wilayah selatan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar 8.246
jiwa, Kabupaten Takalar 506 jiwa, Kabupaten Gowa 384, jiwa, Kabupaten Bantaeng 463 jiwa, serta Kota
Pare-pare 1.396 jiwa. Hal tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk di Kota Makassar berada jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan daerah
yang memiliki kepadatan penduduk sangat rendah adalah Kabupaten Luwu Timur yaitu 40 jiwa/km2, dan
Kabupaten Luwu Utara 40 jiwa/km2. Secara absolut Angka tersebut berada jauh di bawah kepadatan
penduduk Provinsi Sulawesi Selatan.
Sejarah mencatat beberapa kejadian bencana yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan, dan
kesemuanya masih dalam bentuk bencana alam. Bencana non alam serta bencana sosial akibat ulah
manusia belum terdokumentasi. Adapun data kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di
bawah ini:
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 15
Tabel 2.2 Data Historis Bencana Gempa dan Tsunami di Sulawesi Selatan
Tahun 1820-2006
NO TAHUN LOKASI JENIS KORBAN
1. 1820 Makassar Tsunami Tidak diperoleh data
2. 1826 Bulukumba, Selayar
Tsunami Tidak diperoleh data
3. 29/12/1828 Bulukumba Tsunami Tidak diperoleh data
4. 1904 Bulukumba Tsunami Tidak diperoleh data
5. 1964 Majene, Sel Tsunami Tidak diperoleh data
6. 11/4/1967 Pinrang Gempa (5,3 SR)
58 org meninggal, 100 org luka-luka, 13 org hilang
7. 23/2/1969 Majene* Gempa (6,9 SR)
64 org meninggal, 97 org luka-luka, 1287 rumah/mesjid rusak, dermaga pecah sepanjang 50 m
8. 6 /9/ 1972 Mamuju* Gempa
9. 8 /1/1984 Mamuju* Gempa/ Tsunami (6,6 SR)
2 org meninggal, 5 org luka berat, 24 org luka ringan, 70 bangunan rusak berat
10. 1992 Selayar Tsunami -
11. 8/4/1993 Ulaweng, Mamuju*
Gempa (5,3 SR)
Kerusakan bangunan
12. 28/9/1997 Pinrang, Parepare, Sidrap
Gempa 20 org tewas, 22 org luka berat, 10 orang luka ringan; 8 masjid, 1 sekolah, 7 mobil, 3 motor, 1 becak
13. 24/11/2006 Majene* Gempa (5,1 SR)
-
* : Sudah menjadi wilayah Sulawesi Barat
Gempa bumi di Sulawesi Selatan terjadi pada bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di
wulayah Kabupaten Mamuju dan Majene (sebelum pemekaran), wilayah bagian tengah dan utara Sualwesi
Selatan sebagian wilayah Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, serta wilayah pesisir
selatan Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar.
Tabel 2.3 Data Historis Bencana Banjir/Longsor di Sulawesi Selatan
Tahun 1984-2009
NO. LOKASI TAHUN KERUSAKAN/KORBAN
1. Dusun Kecak/Desa Balajeng, Kec. Alla, Enrekang 1984 2 rumah & Jalan putus
100 meter
2. Daerah Tille Kab. Barru 1984 2 rumah & 1 mesjid
3 . Dusun Jassi/Desa Gattareng Kab. Soppeng 1986 2 rumah
4. Moncongloe Kab. Gowa 1988 2 rumah
5. Dusun Erelebu Ekatiro, Kec. Bontotiro, Bulukumba
1993 3 rumah & Jalan putus
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 16
NO. LOKASI TAHUN KERUSAKAN/KORBAN
6.
Kec. Mangkendek Kab. Tator a. Dusun Baba-baba Desa Tamposinambung b. Dusun Kesu c. Dusun Rantebattang Desa Rantekalua
1994 1995 1995
2 rumah Poros Jalan putus Poros Jalan putus
7. Dusun Munte Desa Saukang Kec. Sinjai Timur 1995 5 rumah & 2 Km terjadi
rekahan
8. Poros jalan Rantepao-Palopo (Tator - Luwu) 1995 10 Km Jalan rusak (20
lokasi)
9. Daerah Balantang Kec. Malili Kab. Luwu Timur 1995 7 orang meninggal & 2
rumah
10. Daerah Pattiro Desa Bontosalama Kec.Sinjai Barat 1999 11 orang meninggal & 80
ha sawah
11. Poros Jalan Malino (Bili-Bili) Kec. Parangloe, Gowa
2002 Jalan putus sekitar 300 m
12. Lereng G. Bawakaraeng Desa Manimbahoi, Gowa 2004 33 orang meninggal &
650 ha areal
13. Terdapat 72 titik longsor pada 5 kecamatan di Kabupaten Sinjai dan sekitarnya yang diikuti dengan bajir bandang.
2006 Dua ratusan orang
14 Desa Temboe Kec. Larompong Kab. Luwu (Banjir bandang dan Longsor
2007 Kerusakan tambak rakyat
15 Kota Palopo (Banjir dan Longsor) 2009 13 org meningal dunia
Sumber: DIBI BNPB, 2018
Disamping itu, bencana non alam seperti wabah penyakit atau epidemi, gagal teknologi, dan
konflik masyarakat juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Terdapat 10 (sepuluh)
potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut dapat
dilihat pada Tabel 4.
Tabel 2.4 Potensi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan
POTENSI BENCANA PROPINSI SULAWESI SELATAN BERDASARKAN CATATAN SEJARAH
1. Banjir 6. Kekeringan
2. Gelombang Ekstrim (Pasang)/ Abrasi 7. Epidemi & Wabah Penyakit (KLB)
3. Gempa bumi 8. Konflik/ Kerusuhan Sosial
4. Kebakaran Hutan dan Lahan 9. Cuaca Ekstrim (Puting Beliung
5. Gagal Teknologi (Kecelakaan Transportasi)
10. Tanah Longsor
Sumber : Data & Informasi Bencana Indonesia 2018
Berikut adalah catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam
rentang waktu data dari Tahun 1980-2018.
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 17
Tabel 2.5 Catatan Data Bencana Alam di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Kejadian Jumlah
Kejadian
Meninggal Dunia dan
Hilang
Luka-luka
Mengungsi/ Menderita
Rumah Rusak
Berat Sedang Ringan
Banjir 959 1121 65356 413130 2920 1829 8613 Gelombang Ekstrim (Pasang) /Abrasi 5 0 0 375 0 4 59 Gempa Bumi 2 171 100 0 0 0 0 Tanah Longsor 71 65 216 9755 339 67 97 Cuaca Ekstrim(Puting Beliung) 216 18 125 8807 1521 1722 4462 Kebakaran Hutan dan Lahan 8 0 0 0 0 0 0 Kekeringan 163 0 0 0 0 0 0 Gagal Teknologi (KecelakaanTransportasi) 13 426 6 0 0 0 0 Gagal Teknologi (Kecelakaan Industri) 2 10 1 0 9 0 0 Epidemi & Wabah Penyakit (KLB) 4 53 4305 0 0 0 0 Konflik Sosial 3 2 7 120 0 0 0
Total 2405 2987 135472 845317 7709 5451 21844 Sumber : Data & Informasi Bencana Indonesia 2018
Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Propinsi Sulawesi Selatan dapat dijabarkan sebagai
berikut:
1. Bencana banjir terjadi sebanyak 959 kejadian. Kejadian terparah terjadi tahun 2010 terjadi
sebanyak 74 kali dan korban jiwa sebanyak 17 orang.
Pada bencana banjir yang diikuti tanah longsor (jenis bencana ini digolongkan pada bencana
banjir sesuai standar jenis bencana BNPB), terjadi 23 kejadian. Kejadian terburuk terjadi pada
tahun 2006 di Kabupaten Sinjai dengan korban meninggal 210 jiwa dan 754 rumah rusak berat
serta 7858 penduduk mengungsi.
2. Bencana gelombang ekstrim (pasang)/ abrasi, terdapat 5 (lima) kejadian dengan kejadian
terburuk tahun 2007 di Kabupaten Selayar. Terdapat 14 rumah rusak berat dalam kejadian ini.
3. Bencana gempa bumi terdapat 2 (dua) kejadian dengan kejadian terparah di Kabupaten
Bulukumba pada tahun 1828. Kejadian ini menimbulkan korban jiwa 100 orang.
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 18
4. Bencana tanah longsor yang terjadi 71 kejadian dengan kejadian terparah pada tahun 2004 di
Kabupaten Gowa. Tercatat 33 jiwa meninggal, 67 rumah rusak berat dan 160 hektar lahan rusak.
5. Bencana cuaca ekstrim (puting beliung) yang terjadi yaitu 216 kejadian. Kejadian terburuk
terdata di Kabupaten Barru dengan 2003 rumah rusak berat pada tahun 2004.
6. Bencana kekeringan yang terjadi adalah sebanyak 163 kejadian. Kejadian terparah adalah pada
tahun 2004 di Kabupaten Wajo dengan 47.657 hektar rusak.
7. Bencana gagal teknologi (kecelakaan transportasi) terjadi sebanyak 13 kejadian. Kejadian
terburuk di Kabupaten Pare-Pare pada tahun 2009. Pada kejadian ini jatuh korban sebanyak 9
orang dan 262 orang hilang.
8. Bencana gagal teknologi (kecelakaan industri) yang terjadi adalah 2 (dua) kejadian. Kejadian
terburuk adalah di Kota Makassar tahun 2011 dengan korban 10 orang meninggal.
9. Bencana epidemi dan wabah penyakit (Kejadian Luar Biasa (KLB)) terdata sebanyak 4 (empat)
kejadian dengan korban 53 jiwa meninggal.
10. Bencana konflik/ kerusuhan sosial yang terjadi adalah 3 (tiga) kejadian. Kejadian terparah di
Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2004 dengan 14 rumah rusak berat dan 120 penduduk
mengungsi.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan tentang Organisasi dan
Tata kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya maka Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam
hubungan tersebut, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana, yaitu menyelenggarakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana dengan rincian tugas
sebagai berikut:
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 19
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan
nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali
dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi
sebagai berikut:
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan
bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan
menyeluruh.
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana sesuai petunjuk dan
arahan Gubernur Sulawesi Selatan.
2.1.1. Tugas dan Fungsi
Fungsi unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Unsur Pengarah
Fungsi unsur pengarah adalah:
a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;
b. Memantau; dan
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 20
c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2) Unsur Pelaksana
Fungsi unsur pelaksana adalah:
a. Koordinasi;
b. Komando; dan
c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan
Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
Sulawesi Selatan , maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, unsur pelaksana mempunyai
tugas secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, dengan
rincian sebagai berikut:
1) Kepala Pelaksana
a. Tugas: membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana.
b. Fungsi:
Pengordinasian pelaksanaan kegiatan;
Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
Pengelolaan keuangan;
Pengordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
Pengelolaan dan pembinaan orgranisasi dan tata laksana;
Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
2) Sekretaris
a. Tugas: mengordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program,
administrasi, dan sumber daya serta kerjasama.
b. Fungsi:
Pengordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
Pengordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 21
Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan
perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD
Pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi unsur pengaran BPBD;
Pengordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.
3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
a. Tugas: Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan
pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang
berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana
serta dukungan logistic utnuk menghadapi kemungkinan kejadian bencana.
b. Fungsi:
Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan
pemantapan penanggulangan bencana;
Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
penanggulangan bencana;
Penyiapan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana;
Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistic dan peralatan untuk
menghadapi kemungkinan kejadian bencana;
Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
a. Tugas: mengordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana,
mengumpulkan data secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, korban bencana,
kerusakan, kerugian, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan
peralatan dan logistic saat terjadi bencana.
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 22
b. Fungsi:
Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan
bencana;
Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat
bencnaa;
Melaksanakan kegiatan dengan pola penyelenggaraan system komando tanggap darurat
bencana;
Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
a. Tugas: mengordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi fisik terbatas perbaikan
lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum, penyiapan rancangan konstruksi
tahan gempa.
b. Fungsi:
Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
2.1.2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan tentang Organisasi dan Tata
kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya, maka struktur
organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan setingkat eselon Ib
(secara ex-officio), 1 (satu) Kepala Pelaksana Badan setingkat eselon IIa, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga)
Kepala Bidang setingkat eselon IIIa, dan 9 (Sembilan) Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat IVa. Secara
terperinci diuraikan sebagai berikut:
1) Sekretariat
Terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian
Program.
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 23
2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terdiri dari Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan.
3) Bidang Kedaruratan dan Logistik
Terdiri dari Seksi Kedaruratan dan Seksi Logistik.
4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Terdiri dari Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi.
Berdasarkan eselonisasi, maka Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari:
1) Kepala Badan (Eselon Ib) sebanyak 1 orang
2) Kepala Pelaksana Badan (Eselon IIa) 1 orang
3) Sekretaris (Esekin IIIa) 1 orang
4) Kepala Bidang (Eselon IIIa) 3 orang
5) Tim Pengarah (Non Eselon)
6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon Iva) 9 orang
7) Staf sebanyak sesuai kebutuhan
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
BPBD Provinsi Sulawesi Selatan saat ini memiliki personil sebanyak 34 orang ASN (Aparatur
Sipil Negara), terdiri atas 24 orang Laki-Laki dan 10 Perempuan serta 39 orang Non ASN, terdiri atas 18
Laki-Laki dan 21 Perempuan. Jumlah ini masih sangat kurang dibandingkan dengan cakupan tugas dan
wilayah pelayanan yang luas sehingga dibutuhkan penguatan personil untuk mendukung penyelenggaraan
penanggulangan bencana yang lebih baik kedepannya.
Ditinjau dari segi tingkat pendidikan dan golongan, kondisi sumber daya manusia BPBD Provinsi
Sulawesi Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 2.6 Data Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018
NO KUALIFIKASI
ASN / NON ASN JUMLAH Pendidikan L P SMA DIII S1 S2 S3
1. ASN 24 10 6 1 13 14 0 2. NON ASN 18 21 14 2 22 1 0 Jumlah 42 31 20 3 35 15 0
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 24
2.3. Kinerja Pelayanan
BPBD Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk pada Tahun 2009 yang ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya. Namun dalam pengelolaan anggaran
keuangan baru pada Tahun Anggaran 2010 mendapatkan alokasi anggaran berupa belanja tidak langsung
(gaji pegawai).
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 25
Berdasarkan tabel T-C 23, capaian kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan termasuk sangat
tinggi, dimana rata-rata capaian kinerjanya adalah 100%. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendanaan
pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan adalah (1) lemahnya koordinasi dengan instansi terkait. Pada
dasarnya, terdapat banyak instansi maupun organisasi (formal maupun non-formal) yang terlibat dalam
penanggulangan bencana, namun pelaksanaannya masing-masing instansi tidak saling berkoordinasi
sehingga sistem penanggulangan bencana berjalan kurang maksimal. (2) kurangnya sumber daya manusia
baik secara kuantitas maupun kualitas. Kurangnya personil BPBD yang memiliki latar belakang
pendidikan dalam bidang kebencanaan serta kuantitasnya yang tidak sebanding dengan luas cakupan
pelayanan; (3) kondisi sarana dan prasarana yang belum maksimal, dimana BPBD mengandalkan
peralatan dan logistic yang dihibahkan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Republik
Indonesia sehingga jumlah peralatan dan logistic tidak dapat mencakup seluruh luas wilayah pelayanan;
serta (4) masih kurangnya regulasi yang diterbitkan terkait penanggulangan bencana yang berdampak
pada permasalahan koordinasi dengan instansi terkait.
Dilihat dari tabel T-C 24, rasio antara realisasi dan anggaran selama 5 (lima) tahun BPBD
Provinsi Sulawesi Selatan termasuk baik, dimana anggaran terserap sesuai target yang ingin dicapai.
Namun rata-rata pertumbuhan anggaran cenderung menurun yang menyebabkan beberapa program dan
kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun.
Program yang dilaksanakan pada periode Tahun 2013-2018 sebanyak 7 program dan 59 kegiatan.
Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
I. Tahun 2013
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penguatan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan
7. Program Kualitas Akses dan Informasi
8. Program Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan
9. Program Kedaruratan dan Logistik
10. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 26
II. Tahun 2014
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD
3. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD
4. Program pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
5. Program kedaruratan dan logistic penanggulangan bencana
6. Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana
7. Program kualitas dan akses informasi penanggulangan bencana
III. Tahun 2015
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD
3. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD
4. Program pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
5. Program kedaruratan dan logistic penanggulangan bencana
6. Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana
7. Program kualitas dan akses informasi penanggulangan bencana
IV. Tahun 2016
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD
3. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD
4. Program pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
5. Program kedaruratan dan logistic penanggulangan bencana
6. Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana
7. Program kualitas dan akses informasi penanggulangan bencana
V. Tahun 2017
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD
3. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD
4. Program pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
5. Program kedaruratan dan logistic penanggulangan bencana
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 27
6. Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana
7. Program kualitas dan akses informasi penanggulangan bencana
VI. Tahun 2018
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD
3. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD
4. Program pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
5. Program kedaruratan dan logistic penanggulangan bencana
6. Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana
7. Program kualitas dan akses informasi penanggulangan bencana
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Tantangan yang teridentifikasi saat ini dalam pelaksanaan pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi
Selatan adalah:
1. Kecenderungan semakin meningkatnya intensitas kejadian bencana
2. Kepedulian masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana yang masih perlu ditingkatkan
3. Kapasitas kelembagaan BPBD kabupaten/kota yang masih perlu ditingkatkan
4. Sinergitas lintas sektoral yang masih belum dikelola dengan baik
5. Meningkatnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan dampak
lingkungan hidup
6. Terbatasnya data dan informasi terkait bencana
7. Jumlah personil yang masih sangat terbatas
Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang adalah:
1. Pengurangan risiko bencana yang menjadi isu penting bagi semua pihak serta otonomi daerah yang
memberikan kesempatan bagi daerah untuk melaksanakan penanggulangan bencana
2. Berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan orgranisasi non pemerintah
3. Dunia usaha sudah mulai melibatkan diri dalam usaha pengurangan risiko bencana
4. Keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya peningkatan riset kebencanaan
5. Peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana yang telah ditetapkan
6. Kepemimpinan yang kosntruktif dan partisipatif
7. Dukungan sistem komunikasi dan informasi berbasis online.
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah
dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Desember 2009, BPBD Provinsi Sulawesi
Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan segala elemen di
masyarakat dan pemerintahan dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi tanpa peringatan. Namun,
terdapat beberapa permasalahan yang muncul berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dipaparkan
sebagai berikut:
1. Lemahnya koordinasi antar instansi dan institusi lain
Luasnya cakupan kegiatan penanggulangan bencana dan banyaknya pihak yang terkait dengan
penanggulangan bencana, maka dibutuhkan pengaturan teknis dalam penanggulangan bencana.
Sedangkan dalam pelaksanaannya, masih kurang pengaturan teknis yang dibuat sehingga
penanggulangan bencana terkesan tidak sejalan antar instansi sehingga diperlukan suatu
perencanaan dan prosedur yang disusun dan disepakati bersama antar pemangku kepentingan.
Pada kondisi normal, distribusi informasi terkait peringatan dini seringkali tidak terdiseminasi secara
cepat dan tepat yang disebabkan oleh belum terintegrasinya perangkat komunikasi masing-masing
pihak yang berkepentingan dalam membagi informasi peringatan dini.
Pada kondisi tanggap darurat, seringkali terjadi distribusi logistik yang tidak disesuaikan dengan
kebutuhan korban. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sistem koordinasi yang ditetapkan pada
masa tanggap darurat.
Pada kondisi pasca bencana, penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kurang
melibatkan unsur penanggulangan bencana lainnya sehingga hasil rehabilitasi dan rekonstruksi
menjadi kurang maksimal.
2. Kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas
Secara kuantitas, jumlah sumber daya manusia yang tersedia di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
berjumlah 73 orang. Apabila dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi serta beban kerja yang
diemban, jumlah tersebut sangat tidak memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 29
BPBD Provinsi Sulawesi Selatan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat pada jumlah SDM yang
dapat dilibatkan pada saat tanggap darurat yang sangat terbatas sedangkan cakupan pelayanan
mencakup 24 kab/kota.
Pada aspek kualitas, sumber daya manusia BPBD Provinsi Sulawesi Selatan cukup beragam yang
terdiri dari jenjang S2, S1, DIV, dan SMA. Namun, terkait penanggulangan bencana, sumber daya
manusia tersebut masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
masih relatif baru terbentuk dan dengan personil yang berasal dari berbagai latar keilmuan
sedangkan disisi lain perekrutan dan penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
kebencanaan belum terpenuhi.
3. Sarana dan prasana penunjang pelaksanaan tugas yang masih minim
Kantor BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dibangun sejak Tahun Anggaran 2012 dan secara resmi
digunakan sejak Maret 2013. Kelengkapan sarana dan prasarana kantor saat ini masih terus
ditingkatkan secara bertahap. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah alokasi anggaran yang tidak
mencukupi.
Jumlah kendaraan operasional yang tersedia di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak tiga (3)
kendaraan operasional roda 4 melalui pendanaan APBD, sembilan (9) kendaraan operasional roda 4
dan 4 (empat) kendaraan roda 2 dengan status hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana
RI.
Secara kuantitas, jumlah tersebut cukup memadai, namun BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
mengalami kendala dalam pemeliharaan. Hal ini disebabkan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
belum bias menganggarkan dana pemeliharaan akibat belum adanya serah terima hibah dari pihak
BNPB RI
4. Masih kurangnya regulasi yang diterbitkan terkait penanggulangan bencana
Penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan banyak pihak, baik pemerintah, lembaga non
pemerintah, maupun masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan mekanisme kerja
bersama yang dapat dilakukan dengan memperjelas mekanisme pembagian kewenangan dan sumber
daya berdasarkan peran dan tanggung jawab. Namun, regulasi mengenai penanggulangan bencana
masih kurang yang mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi kurang
maksimal.
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 30
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I bahwa Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Sulawesi Selatan Periode 2018-2023, maka
penyelenggaraan penanggulangan Bencana yang merupakan tanggung jawab Badan Penanggulangan
Bencana Daerah secara teknis dilaksanakan guna mendukung terwujudnya Pemerintahan yang
berorientasi melayani dan inovatif.
Berdasarkan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Periode 2018-
2023, visi Gubernur Sulawesi Selatan adalah Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif,
Inklusif, dan Berkarakter. Rumusan visi ini mengandung 5 (lima) pokok visi, yaitu inovatif, produktif,
kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama
lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023, dimana terjelmakan Provinsi Sulawesi Selatan yang
“Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas”, serta “Berkarakter”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan
misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayanai dan inovatif
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif, dan berkarakter
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan
Dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan, dirumuskan tujuan dan
sasaran yang digambarkan dalam tabel berikut:
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 31
Tabel 3.1.
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur
No Visi/Misi Tujuan/Sasaran Indikator
Kondisi awal
(Tahun 2017)
Target Kondisi akhir
periode RPJMD
2019 2020 2021 2022 2023
1. Misi Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayanai dan inovatif Tujuan Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
Indeks Reformasi Birokrasi
CC CC B BB BB A A
Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan
Nilai SAKIP B B A A AA AA AA Opini Laporan Keuangan
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public
Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan public
IKM = D D C C B B B
2. Misi Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
Tujuan Meningkatkan aksesibilitas wilayah pelosok dan konektivitas antar wilayah
Indeks Pembangunan Desa
63,57 64,47 65,37 66,27 67,17 68,07 68,07
Sasaran 2.1 Meningkatnya kapasitas infrastruktur konektivitas wilayah
Porsi panjang jaringan jalan provinsi kualitas mantap (%)
63,58 80,18 83,70 37,60 98,77 98,77 98,77
Persentase peningkatan pengguna bandara, pelabuhan, dan terminal
10,15 13,18 16,24 18,85 21,01 22,71 22,71
Sasaran 2.2 Berfungsinya infrastruktur kawasan layanan pendukung pembangunan
Rasio rest area yang berfungsi terhadap jumlah kab/kota
0 =3/24 =6/24 =9/24 =10/24 =10/24 =10/24
3. Misi Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif Tujuan Meningkatkan pendapatan PDRB perkapita 48,21 45-55 55-65 65-70 65-70 70-75 70-75
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 32
No Visi/Misi Tujuan/Sasaran Indikator
Kondisi awal
(Tahun 2017)
Target Kondisi akhir
periode RPJMD
2019 2020 2021 2022 2023
masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah
(Juta Rp)
Sasaran 3.1 Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
Pertumbuhan PDRB (%)
7,23 7,2-7,6 7,4-7,8 7,6-8,0 7,7-8,1 7,8-8,2 7,8-8,2
Pengeluaran perkapita (Rp. .000)
10.489 10.931 11.159 11.386 11.613 11.840 11.840
Tingkat pengangguran terbuka (%)
5,61 5,20 5,05 4,90 4,50 4,25 4,25
Sasaran 3.2 Menurunnya kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah
Indeks Ketimpangan Williamson
0,610 0,580 0,570 0,560 0,549 0,539 0,539
Indeks Gini 0,429 0,403 0,398 0,393 0,388 0,383 0,383 Angka kemiskinan (%)
9,48 8,78 8,52 8,35 8,13 7,87 7,87
4. Misi Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif, dan berkarakter Tujuan Meningkatkan kualitas SDM
secara inklusif IPM 70,34 71,58 72,18 72,79 73,40 74,01 74,01
Sasaran 4.1 Meningkatnya derajat kecerdasan dan penguasaan iptek masyarakat
Angka rata-rata lama sekolah
7,95 8,16 8,29 8,41 8,54 8,66 8,66
Angka harapan lama sekolah
13,28 13,68 13,85 14,03 14,21 14,39 14,39
Sasaran 4.2 Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan
IPG 92,84 93,18 93,40 93,62 93,84 94,06 94,06 IDG 72,48 74,01 75,54 77,07 78,60 80,13 80,13
Sasaran 4.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka usia harapan hidup (tahun)
69,84 70,07 70,16 70,25 70,34 70,43 70,43
Sasaran 4.4 Berkembangnya kebudayaan daerah sebagai spirit penyelenggaraan pembangunan
% penurunan angka kriminalitas
2015: 16.494 kasus
12.371 9.278 6.958 5.219 3.914 2.936
5. Misi Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan Tujuan Mengoptimalkan pengelolaan
sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan
Pertumbuhan PDRB Hijau (%)
NA 7,2-7,6 7,4-7,8 7,6-8,0 7,7-8,1 7,8-8,2 7,8-8,3
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 33
No Visi/Misi Tujuan/Sasaran Indikator
Kondisi awal
(Tahun 2017)
Target Kondisi akhir
periode RPJMD
2019 2020 2021 2022 2023
kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup
Sasaran 5.1 Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sector perekonomian berbasis sumber daya alam
Pertumbuhan PDRB pertanian (%)
7,52 7,66 7,75 7,84 7,83 8,30 8,30
Pertumbuhan PDRB peternakan (%)
6,12 6,58 6,97 7,39 7,83 8,30 8,30
Pertumbuhan PDRB perikanan (%)
8,26 9,09 10,00 11,00 12,10 13,31 13,31
Pertumbuhan PDRB kehutanan
4,48 4,59 4,70 4,81 4,93 5,04 5,04
Pertumbuhan PDRB pertambangan (%)
4,52 5,45 5,54 5,59 5,67 5,78 5,78
Sasaran 5.2 Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dalam menjamin keberlanjutan pembangunan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
73,24 75,71 77,60 79,49 81,38 83,27 83,27
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 34
3.3. Telaahan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana
RENAS PB 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai turunan dari arah
kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJMN periode 2015-2019 terkait penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Dokumen ini akan menjadi acuan RENSTRA dari K/L yang terkait dengan
kegiatan penanggulangan bencana. Selanjutnya perencanaan tahunan dari RENSTRA K/L akan
dituangkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) K/L terkait penanggulangan bencana. Rencana kegiatan
dari K/L yang tertuang dalam RENJA bersama dengan rencana kegiatan dari Non K/L dihimpun dalam
Rencana Aksi.
Visi BNPB sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang penanggulangan bencana adalah
“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa
yang ingin diwujudkan oleh BNPB pada akhir pelaksanaan RPJPN 2005-2025, yaitu bagaimana negara
secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat
dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat
untuk pulih kembali dari dampak bencana. Untuk mencapai hal tersebut, maka dirumuskan misi BNPB
sebagai berikut:
1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana
dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan
nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan
rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.
Sebagai penjabaran atas visi BNPB, maka tujuan yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi
dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 35
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistic dan peralatan penanggulangan bencana
sesuai standari minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dna kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana yang efektif, efisien,transparan, dan akuntabel.
Adapun sasaran strategisn BNPB berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis
adalah menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan
indicator kinerja sasaran strategis, yang meliputi:
1. Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana;
4. Persentase daerah yang memiliki logistic dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 adalah salah satu kebijakan perencanaan
pembangunan jangka panjang. Klausul yang secara spesifik memberikan landasan kebijakan terkait
kebencanaan terdapat pada Pasal 91, 92, 93, 95, 98, dan 99. Pada Pasal 91 ayat (2) poin (c) dinyatakan :
“pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan
bencana alam”. Pada Pasal 92 ayat (2) poin (a), dinyatakan “peraturan zonasi untuk kawasan resapan air
disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak
terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan.
Pasal 93:
Ayat (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
b. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
c. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 36
d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan\
e. Ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika
kawasan.
Ayat (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun
dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
b. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untku pengelolaan
badan air dan/atau pemanfaatan air;
c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman;
d. Rekreasi; dan
e. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9:
Ayat (1) peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang
pasang disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk; dan
c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali utnuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan
kepentingan umum.
Ayat (2) untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan
zonasi disusun dengan memperhatikan:
a. Penetapan batas dataran banjir;
b. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengen
kepadatan rendah; dan
c. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pemukiman dan fasilitas umum penting
lainnya.
Pasal 98 peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan
memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakterisitik, jenis, dan ancaman bencana;
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 37
b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk; dan
c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan
kepentingan umum.
Pasal 99
Ayat (1) peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki
kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
b. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
c. Penerapan prinsip zero delta policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan
izinnya.
Ayat (2) peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatiak:
a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
b. Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang kemudian disandingkan dengan telaahan visi dan
misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Renstra BNPB Tahun 2015-2019, serta Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terdapat bebedapa hal yang menjadi isu strategis, antara
lain:
1. Tingginya ancaman bencana di Provinsi Sulawesi Selatan
Lokasi Indonesia berada di 3 (tiga) lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia,
Eurasia, dan lempeng Pasifik. Zona pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasioa
di lepas pantai barat Sumatera, selatan Jawa, dan Nusa Tenggara, sedangkan dengan lempeng Pasifik di
bagian utara Pulau Papua dan Halmahera. Zona ini ditandai dengan keberadaaan palung yang cukup
dalam. Keberadaan Indonesia di zona ini memberi dampak pada ancaman bencana yang dapat terjadi
kapan saja dan di mana saja, seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, tanah longsor,
kekeringan, Kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta banjir
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 38
bandang, Di Provinsi Sulawesi Selatan, ancaman bencana yang sering terjadi adalah gempa bumi, banjir,
tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta banjir bandang.
Isu pemanasan global menjadi salah satu penyebab tingginya ancaman bencana di dunia,
termasuk di Sulawesi Selatan. Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu bumi akibat
dari meningkatnya gas-gas rumah kaca seperti karbon. Meningkatnya kadar gas rumah kaca menyebabkan
bumi terkena efek seperti diselimuti kaca, dalam hal ini yang berperan sebagai kaca adalah gas-gas rumah
kaca tersebut sehingga mengakibatkan panas dari matahari yang telah masuk ke bumi lalu dipantulkan
oleh permukaan bumi yang tidak bisa menembus “lapisan kaca” tersebut sehingga memantul kembali ke
bumi dan lebih menghangatkan suhu bumi lagi.
Kondisi ini menyebabkan hujan menjadi jarang dan bila hujan terkadi akan berlebihan. Suhu
rata-rata saat musim panas akan jadi sangat panas karena panas jadi terperangkat, sementara itu saat
musim dingin akan jadi sangat dingin karena pemanasan tidak bisa menjangkau daerah yang jauh dari
matahari. Cuaca menjadi lebih membahayakan. Jadi banyak petir, angin putting beliung, angin kencang,
banjir, tanah longsor, hujan es, kekeringan, dan bencana lainnya.
2. Tingginya kerentanan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap ancaman bencana
Aktivitas tektonik yang terjadi menyebabkan terbentuknya deretan gunung api (volcanic arc) di
sepanjang pulau Sumateram Jawa, Bali, Nusa tenggara, utara Sulawesi,-Maluku, hingga Papua. Deret
gunung api di Indonesia merupakan bagian dari deret gunungapi sepanjang Asia-Pasofok yang sering
disebut sebagai Ring of Fire atau deret sirkum Pasiifik. Zona yang berada diantara pertemuan lempeng
dan deret gunung api sering disebut sebagai zona aktif atau dikenal dengan istilah busur depan (fore arc)
banyak terdapat patahan aktif dan sering terjadi gempa bumi. Sedangkan zona yang berada disisi setelah
deret gunung api (back arc) cenderung lebih jarang dijumpai patahan aktif dan biasanya banyak dijumpai
endapan alluvial dan rawa.
Dampak lain dari aktivitas tektonik adalah terbentuknya patahan atau sesar. Beberapa patahan
yang cukup besar antara lain, adalah patahan semangko di Sumatera, patahan Sorong di Papua dan
Maluku, dan patahan Palukoro di Sulawesi. Patahan Palukoro merupakan patahan yang memanjang mulai
dari Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bonedengan panjang patahan sekitar 500 km. Di Kota
Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong tengah kota, terus sampai
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 39
ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggaral (sebelah selatan Palu). Sebaran patahan sangat
berasosiasi dengan sebaran pusat gempa, daerah yang berada disekitar jalur patahan sangat rawan
terhadap goncangan gempa bumi yang umumnya relative dangkal. Keberadaan patahan ini memberi
dampak pada beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten
Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Enrekang,
Indonesia juga dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang paling luas dan paling kaya
keanekaragaman hayatinya di dunia. Puluhan juta masyarakat Indonesia mengandalkan hidup dan mata
pencahariannya dari hutan, baik dari mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka atau bekerja pada sektor industri pengolahan kayu, Berdasarkan hasil analisis
sampai dengan Tahun 2013 (RBI Indonesia, 2016), luas daratan Indonesia adalah 190, 31 Juta Ha,
sementara luas tutupan hutannya adlaah 82, 37 juta Ha atau sekitar 43,28% dari luas daratan Indonesia.
Namun tutupan hutan ini tidak tersebar secara proporsional di seluruh pulau di Indonesia.
3. Rendahnya kapasitas Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi bencana
Tingginya ancaman dan kerentanan wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Sulawei Selatan,
terhadap bencana seharunya dibarengi dengan tingginya pemahaman masyarakat tentang bagaimana
menghadapi bencana. Sepanjang 5 tahun terakhir, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan telah
menyelenggarakan berbagai sosialisasi dan pelatihan, baik melalui APBD Provinsi maupun APBN.
Namun, jumlah penduduk yang semakin berkembang setiap tahunnya menjadi pekerjaan rumah bagi
BPBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kapasitas Provinsi Sulawesi Selatan dalam
menghadapi bencana. Kesadaran masyarakat atas kejadian bencana yang masih rendah serta kurangnya
sarana dan prasarana menjadi 2 hal yang sangat penting untuk mengurangi risiko bencana di Provinsi
Sulawesi Selatan.
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Dalam penyusunan Renstra Tahun 2018-2023, dokumen perencanaan Sustainable Development
Goals (SDG’s) atau sering pula disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga dijadikan sebagai
acuan dalam menentukan tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, selain mempertimbangkan
telaahan dari berbagai dokumen perencanaan yang lebih besar seperti RPJMD, RTRW, RENAS BNPB,
serta RPJPD. Indikator TPB yang berkaitan dengan kebencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Indikator Sustainable Development Goals (SDG’s)
No. Kode
Indikator Target/Indikator
1. 1.5. Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, social, lingkungan, dan bencana
1.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi 1.5.2 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDB global 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana 1.5.3 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah 2. 11.5 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang
terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan
11.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan 11.5.2 Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan
bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar 11.5.2(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana 3. 11.b Pada Tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan pemukiman
yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
11.b.1 Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana
11.b.2 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah 4. 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan
bencana alam di semua Negara 13.1.1. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah 13.
1.2. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkeda dampak bencana per 100.000 orang
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 41
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra periode Tahun 2018-2023 ditetapkan
dengan berdasarkan hasil telaahan berbagai dokumen perencanaan lainnya serta kondisi kebencanaan 5
(lima) tahun terakhir. Tujuan yang ditetapkan untuk periode Tahun 2018-2023 adalah:
1. Menurunkan indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan
2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada periode Tahun
2018-2023 adalah:
1. Menurunnya indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel
berikut:
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 42
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada
Tahun Ke-
1 2 3 4 5 1. Menurunkan indeks risiko
bencana Provinsi Sulawesi Selatan
Menurunnya indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan
Indeks risiko bencana Indeks 9.9 9.6 9.3 9 8.7
2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
% ASN nilai SKP kategori baik
% 100 100 100 100 100
Nilai SAKIP OPD 75 80 85 90 90
Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)
% 88 89 90 91 92
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan serta mencapai tujuan dan sasaran
BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan
2. Peningkatan upaya kedaruratan dan logistic bencana
3. Peningkatan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
4. Peningkatan pelayanan data dan informasi bencana
Adapun arah kebijakan penanggulangan bencana Sulawesi selatan untuk periode tahun 2018-
2023 dan berdasarkan sinkronisasi dengan rencana nasional penanggulangan bencana (RENAS PB) serta
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana
2. Meningkatkan upaya kedaruratan dan logistic bencana
3. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
4. Meningkatkan pelayanan data dan informasi bencana
Untuk melihat keterkaitan antara visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tujuan,
sasaran, strategi dan arah kebijakan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 44
Tabel T.C-26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Visi : Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter
Misi: Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Menurunkan indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan
Menurunnya indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan
1. Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana
2. Peningkatan upaya kedaruratan dan logistic bencana
3. Peningkatan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
4. Peningkatan pelayanan data dan informasi bencana
1. Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana
2. Meningkatkan upaya kedaruatan dan logistic bencana
3. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
4. Meningkatkan pelayanan data dan informasi bencana
Visi : Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter
Misi: Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
1. Meningkatkan kapasitas personil BPBD 2. Meningkatkan sistem perencanaan dan
evaluasi kinerja
1. Menetapkan sistem rekruitmen (kualifikasi dan penempatan personil) sesuai kompetensi
2. Menetapkan tata kelola perencanaan dan evaluasi kinerja
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak.
Hal ini disebabkan oleh dampak akibat bencana yang tidak hanya dirasakan oleh satu pihak tetapi akan
berdampak pada segala lini kehidupan. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam penanggulangan
bencana akan menjadi solusi efektif dalam menurunkan indeks risiko bencana di Sulawesi Selatan. Selain
masyarakat, lembaga yang bergelut dalam bidang penanggulangan bencana harus bekerja sama dan
bersatu padu sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dimaksimalkan.
Pada tahapan pra bencana, pelayanan Pemerintah dalam hal ini BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
didorong untuk menyiapkan sistem informasi kebencanaan seperti informasi daerah dengan risiko tinggi,
ketersediaan sistem informasi peringatan dini, kajian risiko bencana, serta perencanaan penanggulangan
bencana yang komprehensif yang dapat digunakan oleh masyakarat.
Selanjutnya, pada tahapan tanggap darurat, BPBD provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat
memberikan pelayanan pemerintah yang cepat, responsif utamanya pada aspek penyelamatan dan
evakuasi korban, ketersediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana, layanan kesehatan dan hunian
sementara.
Pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu
menyiapkan sarana dan prasarana yang mampu mendukung pemulihan masyarakat dari dampak bencana.
Dukungan pemulihan pada aspek fisik seperti hunian tetap, sarana pendidikan dan rumah ibadah,
layanan kesehatan seperti Poskesdes, Puskesmas dan layanan rujukan sampai ke tingkat rumah sakit tipe
A, Selanjutnya pemulihan aspek sosial ekonomi seperti pasar. seperti bantuan stimulan permodalan,
perbaikan sawah, kebun, dll.
Siklus penanggulangan bencana tersebut di atas diselenggarakan dengan mendorong partisipasi
aktif masyarakat dan dunia usaha melalui program fasilitasi kemitraan termasuk di dalamnya kemitraan
dengan Dunia Usaha dan Pemerintah negara sahabat. Kerjasama kemitraan ini dikemas melalui program
pengurangan risiko bencana melalui pendekatan teknologi informasi yang inovatif dan terintegrasi yang
bermuara pada upaya pengurangan risiko bencana dan terjaganya kelestaran lingkungan hidup dan
sumber daya alam Sulawesi Selatan.
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 47
Tabel T-C 28 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Sulawesi Selatan
No Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode
Renstra
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir periode
Renstra 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2023
1. Indeks risiko bencana 9.9 9.9 9.6 9.3 9 8.7 8.7
2. % ASN nilai SKP kategori baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Nilai SAKIP OPD 75 80 85 90 90 90
4.
Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)
88% 88% 89% 90% 91% 92% 92%
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 48
BAB VIII PENUTUP
Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gerakan tanah dan
letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan
angina topan), bencana akibat factor biologi (wabah penyakit manusia dan penyakit tanaman/ternak) serta
kegagalan teknologi (kecelakaan transportasi), dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan
konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik dengan alam, alas an ideology,
agama, dan politik. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang berpotensi tinggi terhadap bencana,
khususnya bencana alam dan non alam. Selain itu, kondisi dinamika social dan budaya yang menjadikan
Provinsi Sulawesi Selatan rawan dengan bencana sosial.
Sebagai implementasi amanat undang-undang dan peraturan terkait lainnya, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah
dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Desember 2009. Perda ini menjadi dasar
hukum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan yang
disusul dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. BPBD Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan
undang-undang untuk menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan
bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada
masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 yang disusun oleh BPBD Provinsi Sulawesi
Selatan menggambarkan kondisi yang diinginkan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan
kegiatan sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pembangunan Sulawesi Selatan
dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan
Berkarakter”. Penyusunan Renstra Tahun 2018-2023 berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 49
yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah, seperti RPJPN, RPJMN, Renas
BNPB, RPJPD, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.
Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 50
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Email: [email protected]
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1Jumlah Kabupaten/kota yang memenuhi kriteria siaga
bencana 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0% 100% 100% 100% 100%
2Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta rawan bencana 0 24 24 24 24 0 24 24 24 24 0% 100% 100% 100% 100%
3jumlah aparat dan masyarakat yang pengetahuannya
meningkat terkait upaya pengurangan risiko bencana orang 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%
4persentase terpenuhinya aspek standar minimal logistik dan
peralatan penanggulangan bencana Prov. Sulsel 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%5 jumlah unit Pusdalops di kabupaten/kota 0 10 15 20 24 0 10 15 20 24 0% 100% 100% 100% 100%
6jumlah aparat TRC yang kapasitasnya meningkat dalam
penanganan darurat bencana orang 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%
7persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana aksi
rehabilitasi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8persentase sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
analisis DaLA dan HRNA % 40% 60% 75% 85% 90% 40% 60% 75% 85% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
9Tingkat Kapasitas kelembagaan BPBD Provinsi Sulsel dalam
penanggulangan bencana level level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 1 level 2 level 3 level 4 level 510 nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi CC CC B BB BB CC CC B BB BB
Target Sustainable Development Goals
Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat
miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan
mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim
terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan,
dan bencana
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak
bencana per 100.000 orang
orang
(meninggal) 0 00,31372 0,21863472
0 0 0 0,31372 0,21863472
0 0% 0% 100% 100% 0%
orang
(terkena
dampak) 0 0
203012,3 64416,69
0 0 0
203.012,3 64.416,69
0 0% 0% 100% 100% 0%
Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah kab/kota 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24100% 100% 100% 100% 100%
Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang
berisiko tinggikab/kota 6 6 6 6
06 6 6 6
0 100% 100% 100% 100% 0%
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat
nasional dan daerahdokumen
01 1 1
0 01 1 1
0 0% 100% 100% 100% 0%
Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah
kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara
substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap
PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus
melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi
rentan
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak
bencana per 100.000 orang
orang
(meninggal) 0 00,31372 0,21863472
0 0 0 0,31372 0,21863472
0 0% 0% 100% 100% 0%
orang
(terkena
dampak) 0 0
203012,3 64416,69
0 0 0
203.012,3 64.416,69
0 0% 0% 100% 100% 0%
Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk desa 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0% 0% 100% 100% 0%
Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Target ke Realisasi Capaian tahun ke- Rasio Capaian pada tahun ke-No
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat
DaerahsatuanTarget Indikator lainnyaTarget IKK
11
12
Target NSPK
Rencana Strategis Tahun 2018-2023
BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 22
Pada Tahun 2020, meningkatkan secara substansial
jumlah kota dan oermukiman yang mengadopsi dan
mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang
terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya,
mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,
ketahanan terhadapbencana, serta mengembangkan dan
mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana
di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction 2015-2030
Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi
pengurangan risiko bencanadokumen 1 1 1 1
01 1 1 1
0 100% 100% 100% 0% 0%
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat
daerahdokumen 0 1 1 1 0
01 1 1 0
0% 100% 100% 100% 0%
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap
bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat
nasional dan daerahdokumen
01 1 1 0
01 1 1
0 0% 100% 100% 100% 0%
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak
bencana per 100.000 orang
orang
(meninggal) 0 00,31372 0,21863472
0 0 0 0,31372 0,21863472
0 0% 0% 100% 100% 0%
orang
(terkena
dampak) 0 0203012,3 64416,69
0 0 0 203.012,3 64.416,69
0 0% 0% 100% 100% 0%
14
13
Rencana Strategis Tahun 2018-2023
BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 22
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat menyurat 40.000.000,00 35.960.000,00 12.946.501,00 3.600.000,00 25.434.400,00 40.000.000,00 35.960.000,00 12.946.501,00 3.600.000,00 25.335.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 12% 12%
penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air
dan listrik165.979.755,00 154.506.118,00 194.211.167,00 166.800.000,00 276.700.000,00 165.979.755,00 154.506.118,00 194.211.167,00 166.800.000,00 276.674.491,00 100% 100% 100% 100% 100% -12% -12%
Penyediaan alat tulis kantor 59.959.000,00 35.994.500,00 11.960.500,00 0,00 20.000.000,00 59.959.000,00 35.994.500,00 11.960.500,00 0,00 20.000.000,00 100% 100% 100% 0% 100% 32% 32%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,00 47.985.000,00 4.200.000,00 0,00 16.000.000,00 30.000.000,00 47.985.000,00 4.200.000,00 0,00 16.000.000,00 100% 100% 100% 0% 100% 17% 17%
Penyediaan makanan dan minuman 60.000.000,00 48.000.000,00 20.400.000,00 52.948.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 48.000.000,00 20.400.000,00 52.948.000,00 49.945.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 5% 5%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
dan keluar daerah345.000.000,00 640.687.900,00 795.456.240,00 656.000.000,00 814.000.000,00 345.000.000,00 640.687.900,00 795.456.240,00 655.862.800,00 813.942.200,00 100% 100% 100% 100% 100% -19% -19%
Tingkat Kapasitas
kelembagaan BPBD
Provinsi Sulsel dalam
penanggulangan bencana
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor232.600.000,00 296.500.000,00 37.850.000,00 380.300.000,00 764.300.000,00 232.600.000,00 296.500.000,00 37.850.000,00 379.525.000,00 760.070.000,00 100% 100% 100% 100% 99% -26% -26%
penyediaan komponen listrik/penerangan
bangunan kantor21.000.000,00 16.998.000,00 11.994.000,00 4.603.348,00 12.000.000,00 21.000.000,00 16.998.000,00 11.994.000,00 4.600.000,00 12.000.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 15% 15%
Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 0,00 5.994.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994.000,00 0,00 0,00 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
penyediaan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih kantor23.975.000,00 5.993.000,00 0,00 0,00 5.440.000,00 23.975.000,00 5.993.000,00 0,00 0,00 5.440.000,00 100% 100% 0% 0% 100% 45% 45%
peningkatan pelayanan pengelolaan
administrasi keuangan196.800.000,00 232.309.500,00 71.000.000,00 236.184.000,00 15.000.000,00 196.800.000,00 232.309.500,00 71.000.000,00 236.183.998,00 15.000.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%
penatauasahaan administrasi umum dan
kepegawaian587.400.000,00 84.300.000,00 38.500.000,00 602.900.000,00 475.625.000,00 587.400.000,00 84.300.000,00 38.500.000,00 602.879.000,00 475.600.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 5% 5%
Pelayanan aparatur dan kelembagaan 54.689.000,00 214.800.000,00 696.192.000,00 0,00 36.000.000,00 54.689.000,00 214.800.000,00 696.192.000,00 0,00 36.000.000,00 100% 100% 100% 0% 100% 11% 11%
Penyediaan media informasi dan pameran 120.907.000,00 104.000.000,00 86.000.000,00 133.000.000,00 160.000.000,00 120.907.000,00 104.000.000,00 86.000.000,00 133.000.000,00 159.950.000,00 100% 100% 100% 100% 100% -7% -7%
Jasa pengiriman barang dan logistik (Jakarta-
Makassar)75.000.000,00 74.150.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 27.600.000,00 75.000.000,00 74.150.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 27.580.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 28% 28%
pemeliharaan alat kerja 30.000.000,00 8.500.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 8.500.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 11% 11%
Penyediaan sewa gudang dan sewa helikopter 75.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 75.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
penyediaan alat angkutan bermotor roda 4 0,00 0,00 0,00 528.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.574.512,50 0,00 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2.118.309.755,00 2.100.684.018,00 2.108.704.408,00 2.884.335.348,00 2.718.099.400,00 2.118.309.755,00 2.100.684.018,00 2.108.704.408,00 2.882.973.310,50 2.713.536.691,00 100% 100% 100% 100% 100% -6% -6%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
DAN KINERJA SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional122.598.007,00 92.064.000,00 19.400.000,00 160.000.000,00 256.694.800,00 122.598.007,00 92.064.000,00 19.400.000,00 160.000.000,00 256.044.800,00 100% 100% 100% 100% 100% -17% -17%
Pelatihan dasar-dasar manajemen
penanggulangan bencana723.458.700,00 209.375.000,00 383.865.000,00 97.150.000,00 604.000.000,00 723.458.700,00 209.375.000,00 383.865.000,00 96.544.500,00 602.945.000,00 100% 100% 100% 99% 100% 5% 5%
Tingkat Kapasitas
kelembagaan BPBD
Provinsi Sulsel dalam
penanggulangan bencana
Rapat konsultasi dan koordiansi kebijakan
penangggulangan bencana daerah
(sekretariat)
909.995.000,00 489.768.000,00 417.879.100,00 402.300.000,00 504.200.000,00 909.995.000,00 489.768.000,00 417.879.100,00 402.300.000,00 503.353.600,00 100% 100% 100% 100% 100% 16% 16%
Pemeliharaan gedung kantor 70.499.500,00 49.580.000,00 20.000.000,00 294.700.000,00 458.750.000,00 70.499.500,00 49.580.000,00 20.000.000,00 294.080.000,00 458.373.000,00 100% 100% 100% 100% 100% -37% -37%
Pengadaan pakaian dinas dan
perlengkapannya121.500.000,00 101.050.000,00 56.250.000,00 50.250.000,00 73.500.000,00 121.500.000,00 101.050.000,00 56.250.000,00 50.250.000,00 73.500.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 13% 13%
Penimbunan Lahan kantor 197.500.000,00 990.000.000,00 245.000.000,00 650.000.000,00 579.000.000,00 197.500.000,00 990.000.000,00 245.000.000,00 648.950.000,00 568.055.000,00 100% 100% 100% 100% 98% -24% -23%
Tingkat Kapasitas
kelembagaan BPBD
Provinsi Sulsel dalam
penanggulangan bencana
Sosialisasi Siswa(i), Pelajar dan Mahasiswa(i)
dalam Penanggulangan Bencana0,00 0,00 0,00 93.850.000,00 247.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.850.000,00 242.933.500,00 0% 0% 0% 100% 98% -100% -100%
Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Penanggulangan bencana687.151.000,00 459.685.000,00 379.638.110,00 0,00 647.200.000,00 687.151.000,00 459.685.000,00 379.638.110,00 0,00 647.086.000,00 100% 100% 100% 0% 100% 2% 2%
Pengadaan roda empat dan roda dua 215.258.300,00 0,00 0,00 0,00 73.505.200,00 215.258.300,00 0,00 0,00 0,00 73.505.200,00 100% 0% 0% 0% 100% 31% 31%
Tingkat Kapasitas
kelembagaan BPBD
Provinsi Sulsel dalam
penanggulangan bencana
Studi orientasi manajemen pengelolaan
keuangan dan anggaran penanggulangan
bencana
0,00 0,00 0,00 544.000.000,00 803.500.000,00 0,00 0,00 0,00 543.983.600,00 802.951.309,00 0% 0% 0% 100% 100% -100% -100%
3.047.960.507,00 2.391.522.000,00 1.522.032.210,00 2.292.250.000,00 4.247.350.000,00 3.047.960.507,00 2.391.522.000,00 1.522.032.210,00 2.289.958.100,00 4.228.747.409,00 100% 100% 100% 100% 100% -8% -8%
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI
KINERJA SKPD
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
nilai evaluasi SAKIP oleh
Inspektorat Provinsi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja34.600.000,00 58.400.000,00 41.000.000,00 50.500.000,00 40.000.000,00 34.600.000,00 58.400.000,00 41.000.000,00 50.410.000,00 39.780.000,00 100% 100% 100% 100% 99% -4% -3%
Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Rata-Rata PertumbuhanAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Uraian
Rencana Strategis Tahun 2018-2023
BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 24
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
Rata-Rata PertumbuhanAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Uraian
Sosialisasi Siswa(i), Pelajar dan Mahasiswa(i)
Dalam Penanggulangan bencana 689.475.000,00 543.167.000,00 117.403.400,00 0,00 0,00 689.475.000,00 543.167.000,00 117.403.400,00 0,00 0,00 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0%
nilai evaluasi SAKIP oleh
Inspektorat Provinsi
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (LAKIP) SKPD27.475.000,00 33.750.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 29.000.000,00 27.475.000,00 33.750.000,00 6.500.000,00 6.376.000,00 28.970.000,00 100% 100% 100% 98% 100% -1% -1%
nilai evaluasi SAKIP oleh
Inspektorat ProvinsiPenyusunan RKA dan DPA SKPD 48.650.000,00 59.490.000,00 45.000.000,00 6.500.000,00 67.000.800,00 48.650.000,00 59.490.000,00 45.000.000,00 6.386.000,00 66.592.250,00 100% 100% 100% 98% 99% -8% -8%
nilai evaluasi SAKIP oleh
Inspektorat ProvinsiPenyusunan rencana kerja 15.979.000,00 77.985.000,00 16.400.000,00 6.500.000,00 22.000.000,00 15.979.000,00 77.985.000,00 16.400.000,00 6.384.000,00 21.973.000,00 100% 100% 100% 98% 100% -8% -8%
Rapat koordinasi penyelenggraan
penanggulangan bencana daerah (Sekretariat)856.845.000,00 427.619.000,00 219.234.160,00 341.900.000,00 655.000.000,00 856.845.000,00 427.619.000,00 219.234.160,00 341.154.000,00 654.014.666,00 100% 100% 100% 100% 100% 7% 7%
Penyediaan biaya pendidikan dan pelatihan
formal67.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Penyusunan laporan Prognosis realisasi
keuangan 11.800.000,00 46.159.000,00 22.979.100,00 20.020.000,00 20.000.000,00 11.800.000,00 46.159.000,00 22.979.100,00 0,00 20.000.000,00 100% 100% 100% 0% 100% -12% -12%
Penyusunan laporan keuangan semesteran 13.350.000,00 49.936.000,00 0,00 46.040.000,00 13.600.000,00 13.350.000,00 49.936.000,00 0,00 46.040.000,00 13.600.000,00 100% 100% 0% 100% 100% 0% 0%
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 13.150.000,00 33.008.400,00 10.500.000,00 30.820.000,00 13.600.000,00 13.150.000,00 33.008.400,00 10.500.000,00 30.820.000,00 13.600.000,00 100% 100% 100% 100% 100% -1% -1%
nilai evaluasi SAKIP oleh
Inspektorat Provinsi
Sosialisasi renacana strategi (Renstra) BPBD
Provinsi Sulawesi Selatan497.438.400,00 0,00 0,00 0,00 308.250.000,00 497.438.400,00 0,00 0,00 0,00 308.180.000,00 100% 0% 0% 0% 100% 13% 13%
Penyusunan laporan prognosis keuangan 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 20.020.000,00 0,00 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0%
Penyusunan laporan tahunan SKPD 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2.275.762.400,00 1.386.514.400,00 502.016.660,00 508.780.000,00 1.168.450.800,00 2.275.762.400,00 1.386.514.400,00 502.016.660,00 507.590.000,00 1.166.709.916,00 100% 100% 100% 100% 100% 18% 18%
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
jumlah aparat dan
masyarakat yang
pengetahuannya meningkat
terkait upaya pengurangan
risiko bencana
Sosialisasi pengurangan resiko bencana dan
perubahan iklim kepada masyarakat dan
pihak terkait
149.665.000,00 107.532.000,00 172.400.000,00 143.900.000,00 215.200.000,00 149.665.000,00 107.532.000,00 172.400.000,00 143.870.000,00 215.199.500,00 100% 100% 100% 100% 100% -9% -9%
Penyusunan dan update profile kesiapsiagaan
bencana149.712.000,00 122.200.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 149.712.000,00 122.200.000,00 0,00 86.910.000,00 0,00 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0%
Sosialisasi penyusunan rencana kontijensi
daerah kab/kota149.163.000,00 182.544.000,00 0,00 301.948.000,00 274.600.000,00 149.163.000,00 182.544.000,00 0,00 301.902.946,00 274.600.000,00 100% 100% 0% 100% 100% -14% -14%
Sosialisasi Rencana Penanggulangan Bencana
(RPB)0,00 0,00 0,00 0,00 156.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.100.000,00 0% 0% 0% 0% 100% -100% -100%
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan147.994.000,00 125.740.000,00 177.686.000,00 0,00 334.000.000,00 147.994.000,00 125.740.000,00 177.686.000,00 0,00 333.890.600,00 100% 100% 100% 0% 100% -18% -18%
Koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan
kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan149.838.000,00 177.116.000,00 0,00 0,00 119.600.000,00 149.838.000,00 177.116.000,00 0,00 0,00 119.599.000,00 100% 100% 0% 0% 100% 6% 6%
Pemantauan potensi bencana 248.673.000,00 150.676.000,00 194.679.000,00 170.400.000,00 258.100.000,00 248.673.000,00 150.676.000,00 194.679.000,00 169.950.000,00 258.088.000,00 100% 100% 100% 100% 100% -1% -1%
995.045.000,00 865.808.000,00 544.765.000,00 703.248.000,00 1.357.600.000,00 995.045.000,00 865.808.000,00 544.765.000,00 702.632.946,00 1.357.477.100,00 100% 100% 100% 100% 100% -7% -7%
PROGRAM KEDARURATAN DAN
LOGISTIK PENANGGULANGAN
BENCANA
Inventarisasi ketersediaan logistik dan
peralatan penanggulangan bencana
Tk.provinsi kab/kota
499.984.000,00 158.700.000,00 171.470.000,00 156.000.000,00 199.000.000,00 499.984.000,00 158.700.000,00 171.470.000,00 156.000.000,00 198.835.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 26% 26%
Sosialisasi standar pemberian kebutuhan
dasar bagi korban bencana500.000.000,00 201.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 500.000.000,00 201.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0%
jumlah unit Pusdalops di
kabupaten/kota
Pengembangan Pusdalops penanganan
darurat bencana1.199.600.000,00 924.330.000,00 537.100.000,00 534.600.000,00 231.200.000,00 1.199.600.000,00 924.330.000,00 537.100.000,00 534.600.000,00 231.199.500,00 100% 100% 100% 100% 100% 51% 51%
Pelatihan penguatan posko bpenanganan
darurat bencana bagi relawan
penanggulangan bencana
0,00 99.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Pelatihan tanggap darurat bencana bagi TRC
BPBD Prov. Sulsel0,00 100.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Pemberdayaan tim reaksi cepat
penanggulangan darurat bencana TK.provinsi500.000.000,00 742.190.000,00 546.500.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 742.190.000,00 546.500.000,00 0,00 0,00 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0%
Pembinaan pelaksanaan tanggap darurat
bencana terhadap aparat pemerintah
daerah,masyarakat dan dunia usaha
750.000.000,00 497.900.000,00 0,00 359.700.000,00 0,00 750.000.000,00 497.900.000,00 0,00 359.690.000,00 0,00 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0%
Jumlah kabupaten/kota
yang memiliki peta rawan
bencana
Jumlah Kabupaten/kota
yang memenuhi kriteria
siaga bencana
jumlah aparat TRC yang
kapasitasnya meningkat
dalam penanganan darurat
bencana
persentase terpenuhinya
aspek standar minimal
logistik dan peralatan
penanggulangan bencana
Prov. Sulsel
Rencana Strategis Tahun 2018-2023
BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 24
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
Rata-Rata PertumbuhanAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Uraian
Rapat koordinasi BPBD Provinsi dan BPBD
kab/kota dan instansi terkait dalam
Pelaksanaan Siaga Darurat Bencana
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penanganan darurat bencana Tk.provinsi dan
kab/kota
200.000.000,00 586.430.000,00 381.499.200,00 250.000.000,00 367.000.000,00 200.000.000,00 586.430.000,00 381.499.200,00 250.000.000,00 366.820.000,00 100% 100% 100% 100% 100% -14% -14%
Sosialisasi penyelenggaraan penanganan
darurat bencana650.000.000,00 749.449.600,00 824.500.000,00 750.000.000,00 224.400.000,00 650.000.000,00 749.449.600,00 824.500.000,00 750.000.000,00 224.400.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 30% 30%
Sosialisasi sistem komando tanggap darurat
bencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota1.299.999.200,00 0,00 0,00 485.900.000,00 0,00 1.299.999.200,00 0,00 0,00 485.900.000,00 0,00 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
Sosialisasi Penyelenggaraan Siaga Darurat
Bencana Kab/Kota se-Sulawesi Selatan499.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pemenuhan standar kebutuhan hidup dasar
bagi korban bencana250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 447.700.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 447.069.000,00 100% 0% 0% 0% 100% -14% -14%
2.199.584.000,00 1.483.930.000,00 708.570.000,00 840.600.000,00 430.200.000,00 2.199.584.000,00 1.483.930.000,00 708.570.000,00 840.600.000,00 430.034.500,00 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50%
PROGRAM REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN
BENCANA
Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan
dan kerugian sarpras umum,harta dan rumah
penduduk pasca bencana
229.815.600,00 382.104.000,00 324.080.000,00 672.900.000,00 248.100.000,00 229.815.600,00 382.104.000,00 324.080.000,00 672.664.000,00 247.832.000,00 100% 100% 100% 100% 100% -2% -2%
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana159.796.300,00 190.946.000,00 118.384.000,00 107.000.000,00 283.600.000,00 159.796.300,00 190.946.000,00 118.384.000,00 107.000.000,00 283.287.500,00 100% 100% 100% 100% 100% -13% -13%
Workshop DALA dan HRNA pascabencana 335.000.000,00 247.954.000,00 210.950.000,00 120.000.000,00 190.900.000,00 335.000.000,00 247.954.000,00 210.950.000,00 120.000.000,00 190.878.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 15% 15%
Sosisalisasi penyusunan rencana aksi
rehabilitasi dan rekontruksi0,00 0,00 0,00 722.300.000,00 360.200.000,00 0,00 0,00 0,00 721.020.000,00 360.150.000,00 0% 0% 0% 100% 100% -100% -100%
Sosialisasi pedoman rehbilitasi dan
rekontruksi pascabencana0,00 0,00 0,00 703.000.000,00 438.200.000,00 0,00 0,00 0,00 699.912.000,00 438.000.000,00 0% 0% 0% 100% 100% -100% -100%
Bimbingan teknis pemulihan sosial ekonomi
pascabencana0,00 0,00 0,00 873.300.000,00 423.700.000,00 0,00 0,00 0,00 873.130.000,00 423.451.000,00 0% 0% 0% 100% 100% -100% -100%
Penguatan kapasitas kelompok masyarakat
terdampak bencana0,00 0,00 0,00 897.900.000,00 380.200.000,00 0,00 0,00 0,00 896.970.000,00 379.494.000,00 0% 0% 0% 100% 100% -100% -100%
Penguatan kapasitas aparatur dalam
penanganan dampak psikologis pascabencana0,00 0,00 0,00 814.800.000,00 400.200.000,00 0,00 0,00 0,00 813.600.000,00 399.940.000,00 0% 0% 0% 100% 100% -100% -100%
Konsultasi dan koordinasi pelaksanaan
kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi279.171.400,00 341.735.200,00 337.464.000,00 90.920.000,00 243.000.000,00 279.171.400,00 341.735.200,00 337.464.000,00 90.781.000,00 242.260.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 4% 4%
Fasilitasi pembangunan kembali
(rekonstruksi) sampras umum fasilitasi
pemerintah dan sarana sosial pascabencana
0,00 0,00 13.829.534.000,00 676.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 13.829.534.000,00 676.000.000,00 300.000.000,00 0% 0% 100% 100% 100% -100% -100%
Rapat koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi0,00 0,00 0,00 0,00 396.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.000.000,00 0% 0% 0% 0% 100% -100% -100%
1.003.783.300,00 1.162.739.200,00 14.820.412.000,00 5.678.120.000,00 3.664.100.000,00 1.003.783.300,00 1.162.739.200,00 14.820.412.000,00 5.671.077.000,00 3.661.292.500,00 100% 100% 100% 100% 100% -28% -28%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
DAN AKSES INFORMASI
jumlah unit Pusdalops di
kabupaten/kota
Peningkatan dan pemutahiran data dan
informasi bencana daerah (web_bpbd.sulsel)198.000.000,00 210.150.000,00 1.028.446.970,00 0,00 943.000.000,00 198.000.000,00 210.150.000,00 1.028.446.970,00 0,00 942.537.000,00 100% 100% 100% 0% 100% -32% -32%
Penatalaksanaan sisitem perencanaan
kegiatan berbasis kebutuhan penyusunan SOP
penyelenggaraan bencana
0,00 152.449.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.449.171,00 0,00 0,00 0,00 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Benchmarking penanggulangan bencana
daerah0,00 0,00 289.837.500,00 0,00 222.500.000,00 0,00 0,00 289.837.500,00 0,00 222.432.000,00 0% 0% 100% 0% 100% -100% -100%
Pengadaan life jaket (pelampung) 199.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jumlah Kabupaten/kota
yang memenuhi kriteria
siaga bencana
sosialisasi penyelenggaraan penanggulangan
bencana daerah bagi masyarakat1.357.775.000,00 0,00 190.412.750,00 772.700.000,00 641.200.000,00 1.357.775.000,00 0,00 190.412.750,00 772.184.000,00 640.999.000,00 100% 0% 100% 100% 100% 21% 21%
1.755.650.000,00 362.599.171,00 1.508.697.220,00 772.700.000,00 1.806.700.000,00 1.755.650.000,00 362.599.171,00 1.508.697.220,00 772.184.000,00 1.805.968.000,00 100% 100% 100% 100% 100% -1% -1%
13.396.094.962,00 9.753.796.789,00 21.715.197.498,00 13.680.033.348,00 15.392.500.200,00 13.396.094.962,00 9.753.796.789,00 21.715.197.498,00 13.667.015.356,50 15.363.766.116,00 100% 100% 100% 100% 100% -3% -3%
persentase kabupaten/kota
yang menyusun rencana
aksi rehabilitasi
persentase sumber daya
manusia yang memiliki
kompetensi analisis DaLA
dan HRNA
Rencana Strategis Tahun 2018-2023
BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 24
Table T-C.27 (Verifikasi Akhir) 2020/01/15 13:16:29 - 1 / 5
Table T-C.27Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Penanggulangan Bencana DaerahProvinsi Sulawesi Selatan
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
KegiatanIndikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian PadaTahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanPD Penanggung
Jawab2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Meningkatnyaakuntabilitasperangkatdaerah
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja,perencanaandanpengelolaankeuanganperangkatdaerah
Rata-ratacapaiankinerjaperangkatdaerah(evaluasidokumenperencanaan)
0.00 00 50 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
% Pemenuhanadministrasi perkantoran 100% 100 % 2,009,412,532.00 100 % 2,013,967,062.00 100 % 2,088,613,312.91 100 % 2,115,806,330.99 100 % 2,190,050,803.42 100 % 10,417,850,041.32
BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 50 001Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah biaya tagihan telepon,air dan listrik 12 Bulan 245,280,000.00 12 Bulan 300,000,000.00 12 Bulan 350,000,000.00 12 Bulan 370,000,000.00 12 Bulan 300,000,000.00 60 Bulan 1,565,280,000.00
BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 50 002Penyediaan JasaPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah pajak kendaraandinas/operasional Roda 4yang terbayarkanJumlah pajak kendaraandinas/operasional Roda 2yang terbayarkan
0 Unit0 Unit 0.00 4 Unit
10 Unit 50,000,000.00 4 Unit10 Unit 50,000,000.00 4 Unit
10 Unit 50,000,000.00 4 Unit10 Unit 50,000,000.00 16 Unit
40 Unit 200,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 50 003 Penyediaan JasaTenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 26 Orang 756,000,000.00 40 Orang 780,000,000.00 40 Orang 780,000,000.00 40 Orang 780,000,000.00 40 Orang 780,000,000.00 40 Orang 3,876,000,000.00
BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 50 005Penyediaan Alat TulisKantor, BarangCetakan danPenggandaan
Jumlah ATK yang tersedia 6 Jenis ATK 428,132,532.00 10 Jenis ATK 200,000,000.00 10 Jenis ATK 200,000,000.00 10 Jenis ATK 200,000,000.00 10 Jenis ATK 200,000,000.00 10 Jenis ATK 1,228,132,532.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 50 006PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor yang tersedia
1 Unit 20,000,000.00 7 Unit 50,000,000.00 9 Unit 50,000,000.00 11 Unit 50,000,000.00 13 Unit 50,000,000.00 41 Unit 220,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 50 008 Penyediaan Makanandan Minuman
Jumlah biaya jamuan makandan minum yang tersedia 3 Jenis 50,000,000.00 5 Jenis 100,000,000.00 5 Jenis 100,000,000.00 5 Jenis 100,000,000.00 5 Jenis 100,000,000.00 25 Jenis 450,000,000.00
BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 50 009Pelaksanaan danKeikutsertaanPameran
Jumlah Keikutsertaan dalamPameran 3 Pameran 150,000,000.00 3 Pameran 133,967,062.00 3 Pameran 158,613,312.91 3 Pameran 165,806,330.99 3 Pameran 190,050,803.42 15 Pameran 798,437,509.32
BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 50 010Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar Daerah
Jumlah perjalanan dinas 72 Kali 360,000,000.00 200 Kali 400,000,000.00 220 Kali 400,000,000.00 250 Kali 400,000,000.00 270 Kali 520,000,000.00 1120 Kali 2,080,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
Meningkatnyaakuntabilitasperangkatdaerah
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja,perencanaandanpengelolaankeuanganperangkatdaerah
Rata-ratacapaiankinerjaperangkatdaerah(evaluasidokumenperencanaan)
0.00 00 51
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
% Pemenuhan saranaprasarana perkantoran 100% 100 % 334,720,000.00 100 % 199,170,418.00 100 % 206,552,527.63 100 % 209,241,769.28 100 % 216,584,145.23 100 % 1,166,268,860.14
BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 51 004PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor / Asrama
Jumlah Unit gedungkantor/asrama yangdipelihara
2 Unit 15,000,000.00 2 Unit 25,000,000.00 2 Unit 45,000,000.00 2 Unit 70,000,000.00 2 Unit 100,000,000.00 2 Unit 255,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 51 006
PemeliharaanRutin/Berkala danPenggantian SukuCadang KendaraanJabatan/Dinas
Jumlah kendaraanjabatan/dinas yang dipelihara 12 Unit 252,000,000.00 14 Unit 150,000,000.00 14 Unit 100,000,000.00 14 Unit 100,000,000.00 14 Unit 100,000,000.00 14 Unit 702,000,000.00
BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 51 009PengadaanPerlengkapan danPeralatan Kantor
Jumlah perlengkapan danperalatan gedung kantoryang tersedia
3 Unit 67,720,000.00 0 Unit 0.00 45 Unit 61,552,527.63 50 Unit 39,241,769.28 0 Unit 0.00 98 Unit 168,514,296.91BadanPenanggulanganBencana Daerah
Table T-C.27 (Verifikasi Akhir) 2020/01/15 13:16:29 - 2 / 5
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
KegiatanIndikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian PadaTahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanPD Penanggung
Jawab2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0.00 00 51 010PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan danPeralatan Kantor
Jumlah perlengkapan danperalatan gedung kantoryang dipelihara
0 Unit 0.00 50 Unit 24,170,418.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 65 Unit 16,584,145.23 115 Unit 40,754,563.23BadanPenanggulanganBencana Daerah
Meningkatnyaakuntabilitasperangkatdaerah
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja,perencanaandanpengelolaankeuanganperangkatdaerah
Nilai SAKIPOPD 0.00 00 52
PROGRAMPENINGKATANPERENCANAAN,PENGANGGARANDAN EVALUASIKINERJA
% Keterpenuhan dokumenperencanaan,penganggaran danpelaporan kinerja tepatwaktu
100% 100 % 684,000,000.00 100 % 705,595,685.00 100 % 731,748,085.01 100 % 741,275,190.28 100 % 767,286,826.90 100 % 3,629,905,787.19BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 52 001 Pelaksanaan ForumPerangkat Daerah
Jumlah Peserta yangmengikuti Forum PerangkatDaerah
355 Orang 410,000,000.00 300 Orang 200,000,000.00 450 Orang 200,000,000.00 450 Orang 200,000,000.00 450 Orang 200,000,000.00 1950 Orang 1,210,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 52 002
Penyusunan danEvaluasi DokumenPerencanaan danPenganggaranPerangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA danDPA baik Pokok danPerubahan yang tersusunJumlah Dokumen Renja danPerubahan Renja yangdisusun dan ditetapkanJumlah Dokumen Renstra PDyang disusun dan ditetapkanJumlah Dokumen Evaluasi PDyang tersusun dan dilaporkan
0 Dokumen0 Dokumen0 Dokumen0 Dokumen
0.002 Dokumen2 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen
235,595,685.002 Dokumen2 Dokumen0 Dokumen1 Dokumen
261,748,085.012 Dokumen2 Dokumen0 Dokumen1 Dokumen
271,275,190.282 Dokumen2 Dokumen0 Dokumen1 Dokumen
297,286,826.908 Dokumen8 Dokumen1 Dokumen4 Dokumen
1,065,905,787.19BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 52 004Pengumpulan danPublikasi Data danInformasi OPD
Jumlah Laporan Data danInformasi yang dikumpulkanJumlah Data dan Informasiyang terpublikasi
12 Laporan12 Jenis 274,000,000.00 5 Laporan
5 Jenis 120,000,000.00 5 Laporan5 Jenis 120,000,000.00 5 Laporan
5 Jenis 120,000,000.00 5 Laporan5 Jenis 120,000,000.00 15 Laporan
15 Jenis 754,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 52 005Penyusunan danPengelolaanAdministrasiKeuangan
Jumlah Laporan AdministrasiKeuangan 0 Laporan 0.00 24 Laporan 50,000,000.00 24 Laporan 50,000,000.00 24 Laporan 50,000,000.00 24 Laporan 50,000,000.00 96 Laporan 200,000,000.00
BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 52 006PenyusunanPelaporan KeuanganSemesteran danAkhir Tahun
Jumlah laporan keuangansemesteran dan akhir tahunyang disusun
0 Laporan 0.00 3 Laporan 50,000,000.00 3 Laporan 50,000,000.00 3 Laporan 50,000,000.00 3 Laporan 50,000,000.00 12 Laporan 200,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 52 007PenyusunanPelaporan PrognosisRealisasi Anggaran
Jumlah laporan prognosisrealisasi anggaran yangdisusun
0 Laporan 0.00 1 Laporan 50,000,000.00 1 Laporan 50,000,000.00 1 Laporan 50,000,000.00 1 Laporan 50,000,000.00 4 Laporan 200,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
Meningkatnyaakuntabilitasperangkatdaerah
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja,perencanaandanpengelolaankeuanganperangkatdaerah
% ASN nilaiSKP kategoribaik
0.00 00 53
PROGRAMPENINGKATANDISIPLIN DANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR
% ASN berkinerja sangatbaik 100% 100 % 556,000,000.00 100 % 557,260,228.00 100 % 577,914,680.78 100 % 585,438,928.69 100 % 605,982,209.88 100 % 2,882,596,047.35
BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 53 001Penyusunan danPengelolaanAdministrasiKepegawaian
Jumlah Aparat OPD yangkelola administrasikepegawaiannyaJumlah laporan administrasikepegawaian yang disusun
0 Orang0 Laporan 0.00 40 Orang
8 Laporan 105,600,000.00 40 Orang8 Laporan 116,160,000.00 40 Orang
8 Laporan 127,776,000.00 40 Orang8 Laporan 140,553,600.00 160 Orang
32 Laporan 490,089,600.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 53 002Pengadaan PakaianDinas dan PakaianKORPRI BesertaPerlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas danPakaian KORPRI BesertaPerlengkapannya yangtersedia
120 Pasang 60,000,000.00 80 Pasang 31,680,000.00 80 Pasang 34,848,000.00 80 Pasang 38,332,800.00 80 Pasang 42,166,080.00 392 Pasang 207,026,880.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 53 003Pengadaan PakaianDinas Lapangan danPakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian DinasLapangan dan PakaianKhusus Hari-hari tertentuyang tersedia
0 Pasang 0.00 80 Pasang 31,680,000.00 80 Pasang 34,848,000.00 80 Pasang 38,332,800.00 80 Pasang 42,166,080.00 320 Pasang 147,026,880.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
0.00 00 53 008 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan
Jumlah peserta sosialisasiperaturan perundang-undangan
509 Orang 496,000,000.00 300 Orang 388,300,228.00 400 Orang 392,058,680.78 400 Orang 380,997,328.69 400 Orang 381,096,449.88 1800 Orang 2,038,452,687.35BadanPenanggulanganBencana Daerah
MenurunkanIndeks RisikoBencanaProvinsiSulawesiSelatan
Menurunnyaindeks risikobencanaProvinsiSulawesiSelatan
Indeks RisikoBencanaIndeks RisikoBencana
1.01 05 07
PROGRAMPENCEGAHAN,MITIGASI DANKESIAPSIAGAANPENANGGULANGANBENCANA
Jumlah aparat/personilsiaga bencanaJumlah kawasan evakuasibencana
300 Orang6 Lokasi
75 Orang24 Lokasi 684,200,000.00 75 Orang
24 Lokasi 881,741,740.00 75 Orang24 Lokasi 907,010,010.55 75 Orang
24 Lokasi 916,215,035.05 75 Orang24 Lokasi 941,347,300.65 375 Orang
120 Lokasi 4,330,514,086.25BadanPenanggulanganBencana Daerah
Table T-C.27 (Verifikasi Akhir) 2020/01/15 13:16:29 - 3 / 5
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
KegiatanIndikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian PadaTahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanPD Penanggung
Jawab2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.01 05 07 001
Bimbingan TeknisPenyusunan IndeksKetangguhan DaerahKabupaten/KotadalamPenanggulanganBencana
Jumlah peserta bimtekpenyusunan indeksketangguhan daerah kab/kotadalam PB
100 orang 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 07 002FasilitasiPengembanganKurikulumKebencanaan
Jumlah pesertapengembangan kurikulumkebencanaan
0 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 07 003Fasilitasi PenyusunanRencana KontijensiKab/Kota
jumlah peserta fasilitasipenyusunan rencanakontijensi kab/kota
0 316 orang 249,600,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 316 orang 249,600,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 07 004
Gerakan AksiPengurangan RisikoBencana melaluiFasilitasi KomunitasSekolahSungai/Gunung/Laut
jumlah peserta gerakan aksiPRB 0 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00
BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 07 005
PemberdayaanMasyarakat di DaerahRawan Bencana(Desa/KelurahanTangguh Bencanadan Sekolah AmanBencana)
jumlah desa/kelurahantangguh bencana dan/atausekolah aman bencana
7 kab/kota yang telahmembentuk destana
0desa/kelurahan
dan/atausekolah
0.000
desa/kelurahandan/atausekolah
0.000
desa/kelurahandan/atausekolah
0.000
desa/kelurahandan/atausekolah
0.000
desa/kelurahandan/atausekolah
0.000
desa/kelurahandan/atausekolah
0.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 07 006
PengembanganKemitraan MultipihakterkaitPenanggulanganBencana
jumlah dokumen kerja samadengan instansipemerintah/masyarakat/duniausaha
0 dokumen 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 07 007
Penguatan ForumSulsel Tangguh(Pemerintah,Masyarakat, danDunia Usaha)
Jumlah peserta forum Sulseltangguh 0 213 orang 89,200,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 213 orang 89,200,000.00
BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 07 008
PenyusunanDokumen/PerangkatHukumPenanggulanganBencana di TingkatProvinsi
Jumlah dokumen/perangkathukum penanggulanganbencana
0 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 07 010SimulasiPenanggulanganBencana
jumlah personil yang terlibatdalam simulasi 100 orang 376 personil 155,000,000.00 0 personil 0.00 0 personil 0.00 0 personil 0.00 0 personil 0.00 376 personil 155,000,000.00
BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 07 015
WorkshopPenyusunan SOPKebencanaan danRencana KontijensiBencana
jumlah peserta workshoppenyusunan SOPkebencanaan dan rencanakontijensi bencana
100 orang 222 orang 190,400,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 222 orang 190,400,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 07 016
Gerakan AksiPengurangan RisikoBencana melaluiFasilitasi KomunitasSekolahSungai/Gunung/Laut
Jumlah peserta gerakan aksiPRB 0 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 150 Orang 100,000,000.00 175 Orang 100,000,000.00 0 Orang 0.00 325 Orang 200,000,000.00
BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 07 017
PeningkatanKapasitas AparaturDalam Pencegahan,Mitigasi, danKesiapsiagaan
jumlah peserta peningkatankapasitas aparatur 1000 orang 0 orang 0.00 250 orang 481,741,740.00 450 orang 707,010,010.55 500 orang 716,215,035.05 500 orang 621,347,300.65 1700 orang 2,526,314,086.25
BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 07 018PenyusunanDokumen StrategiPengurangan RisikoBencana
Jumlah dokumen strategipengurangan risiko bencana 5 dokumen 0 Dokumen 0.00 13 Dokumen 200,000,000.00 5 Dokumen 100,000,000.00 5 Dokumen 100,000,000.00 10 Dokumen 200,000,000.00 33 Dokumen 600,000,000.00
BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 07 019
PemberdayaanMasyarakat di DaerahRawan Bencana(Desa/KelurahanTangguh Bencanadan Sekolah AmanBencana)
Jumlah desa/kelurahantangguh bencana/sekolahaman bencana yangterbentuk
7Desa/kelurahan/sekolah
0 Desa/kelurahan/
sekolah0.00
5 Desa/kelurahan/
sekolah200,000,000.00
0 Desa/kelurahan/
sekolah0.00
0 Desa/kelurahan/
sekolah0.00
3 Desa/kelurahan/
sekolah120,000,000.00
8 Desa/kelurahan/
sekolah320,000,000.00
BadanPenanggulanganBencana Daerah
Table T-C.27 (Verifikasi Akhir) 2020/01/15 13:16:29 - 4 / 5
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
KegiatanIndikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian PadaTahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanPD Penanggung
Jawab2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
MenurunkanIndeks RisikoBencanaProvinsiSulawesiSelatan
Menurunnyaindeks risikobencanaProvinsiSulawesiSelatan
Indeks RisikoBencanaIndeks RisikoBencanaIndeks RisikoBencana
1.01 05 08
PROGRAMKEDARURATANDAN LOGISTIKPENANGGULANGANBENCANA
Jumlah posko penanganandarurat bencanaCakupan ketersediaanbahan logistik padaGudang stock% Jumlah korban bencanayang dievakuasi
24 Unit10 Jenis100%
24 Unit5 Jenis100 %
1,927,200,000.0024 Unit5 Jenis100 %
2,386,148,502.0024 Unit5 Jenis100 %
2,482,002,249.6624 Unit5 Jenis100 %
2,516,920,985.0724 Unit5 Jenis100 %
2,612,258,806.03120 Unit25 Jenis
100 %11,924,530,542.76
BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 08 003
FasilitasiPengembanganKompetensi RelawanPenanggulanganBencana
Jumlah relawan yang memilikikompetensi dalampenanggulangan bencana
0 216 orang 171,600,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 216 orang 171,600,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 08 004 Jambore Tim ReaksiCepat (TRC) jumlah peserta Jambore TRC 0 326 orang 137,000,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 326 orang 137,000,000.00
BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 08 005Monitoring danEvaluasi PenangananDarurat
Jumlah kab/kota yangmelaksanakan penanganandarurat
24 30 Orang 132,000,000.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 30 Orang 132,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 08 006Pelaksanaan PoskoPenanganan DaruratBencana
jumlah personil yang terlibatdalam pelaksanaan poskopenanganan darurat bencana
5 kab/kota 230 Orang 233,600,000.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 230 Orang 233,600,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 08 007Penguatan danPengembanganFungsi PUSDALOPSPB
jumlah SDM pengelola datakebencanaan 0 Orang 227 orang 236,000,000.00 500 orang 950,000,000.00 300 orang 790,000,000.00 500 orang 950,000,000.00 500 orang 959,166,857.12 1800 orang 3,885,166,857.12
BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 08 008Rapat koordinasiKedaruratan danLogistik
jumlah peserta rapatkoordinasi kedaruratan danlogistik
24 Kab/Kota 208 Orang 156,000,000.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 208 Orang 156,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 08 010Studi KomprehensifPengelolaanPUSDALOPS PB
jumlah peserta studikomprehensif pengelolaanPusdalops PB
0 Orang 550 orang 497,000,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 550 orang 497,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 08 011
Workshop GladiRuang (Table TopExercise-TTX)Kedaruratan danLogistik
jumlah peserta workshop TTX 0 261 orang 364,000,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 261 orang 364,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 08 012
PenyebarluasaninformasiKebencanaan melaluiMedia Massa danMedia Sosial
Jumlah pesertapenyebarluasan informasikebencanaan melalui mediamassa dan media sosial
0 0 orang 0.00 350 orang 696,562,182.00 350 orang 620,526,547.79 250 orang 416,920,985.07 350 orang 603,091,948.91 1300 orang 2,337,101,663.77BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 08 013
PeningkatanKapasitas Aparaturdalam PenangananDarurat sertaPengelolaan Datadan Informasi
jumlah peserta peningkatankapasitas aparatur 1000 orang 0 orang 0.00 400 orang 739,586,320.00 500 orang 1,071,475,701.87 500 orang 1,150,000,000.00 500 orang 1,050,000,000.00 1900 orang 4,011,062,021.87
BadanPenanggulanganBencana Daerah
MenurunkanIndeks RisikoBencanaProvinsiSulawesiSelatan
Menurunnyaindeks risikobencanaProvinsiSulawesiSelatan
Indeks RisikoBencanaIndeks RisikoBencana
1.01 05 09
PROGRAMREHABILITASI DANREKONSTRUKSIPENANGGULANGANBENCANA
Jumlah perbaikan saranadan prasarana umumserta sosial ekonomipasca bencanaJumlah SDM yang terlatihdalam penanggulanganbencana
0 Unit300 Orang
10 Unit75 Orang 685,600,000.00 10 Unit
75 Orang 799,407,837.68 10 Unit75 Orang 829,037,319.04 10 Unit
75 Orang 839,831,096.27 10 Unit75 Orang 869,301,098.20 50 Unit
375 Orang 4,023,177,351.19BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 09 003
Koordinasi danKonsultasiPelaksanaanRehabilitasi danRekonstruksi
jumlah orang yangmelakukan koordinasi dankonsultasi di Kab./Kota yangmemiliki dokumen Jitu Pasna
300 38 Orang 160,000,000.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 38 Orang 160,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 09 004Monitoring danEvaluasi PelaksanaanRehabilitasi danRekonstruksi
Jumlah orang yangmelakukan Monev di kab/kotaterkait pelaksanaan kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi
300 46 Orang 188,000,000.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 46 Orang 188,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 09 005Penyusunan RencanaAksi Rehabilitasi danRekonstruksi
Jumlah Peserta yangmengikuti penyusunanrencana aksi rehabilitasi danrekonstruksi
0 Orang 212 Orang 193,600,000.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 212 Orang 193,600,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 09 007Verifikasi FaktualProposalPascabencana
jumlah proposal yangdiverifikasi 15 proposal 0 proposal 0.00 5 proposal 299,407,837.68 8 proposal 429,037,319.04 8 proposal 400,000,000.00 5 proposal 300,000,000.00 26 proposal 1,428,445,156.72
BadanPenanggulanganBencana Daerah
Table T-C.27 (Verifikasi Akhir) 2020/01/15 13:16:29 - 5 / 5
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan
KegiatanIndikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian PadaTahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanPD Penanggung
Jawab2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Renstra SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.01 05 09 009 Workshop JITU PASNA jumlah peserta workshop jitupasna 0 210 orang 144,000,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 210 orang 144,000,000.00
BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 09 010PenyusunanDokumen Rehabilitasidan Rekonstruski
jumlah dokumen rehabilitasidan rekonstruksi 0 0 dokumen 0.00 1 dokumen 100,000,000.00 1 dokumen 100,000,000.00 1 dokumen 139,831,096.27 2 dokumen 269,301,098.20 5 dokumen 609,132,194.47
BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 09 011PeningkatanKapasitas Aparaturdalam Rehabilitasidan Rekonstruksi
jumlah peserta peningkatankapasitas aparatur dalamrehabilitasi dan rekonstruksi
750 orang 0 orang 0.00 350 orang 400,000,000.00 300 orang 300,000,000.00 300 orang 300,000,000.00 300 orang 300,000,000.00 1250 orang 1,300,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
MenurunkanIndeks RisikoBencanaProvinsiSulawesiSelatan
Menurunnyaindeks risikobencanaProvinsiSulawesiSelatan
Indeks RisikoBencanaIndeks RisikoBencana
1.01 05 10
PROGRAMKUALITAS DANAKSES INFORMASIPENANGGULANGANBENCANA
Cakupan ketersediaansistem peringatan diniresiko bencana% Ketersediaan databencana kab/kota
1 Jenis100%
1 Jenis100 % 645,100,000.00 0 Jenis
100 % 0.00 0 Jenis100 % 0.00 0 Jenis
100 % 0.00 0 Jenis100 % 0.00 1 Jenis
100 % 645,100,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 10 003PengembanganSistem PeringatanDini
Jumlah Peserta KegiatanPengembangan sistemperingatan dini
0 240 Orang 255,600,000.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 240 Orang 255,600,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
1.01 05 10 004
PenyebarluasanInformasiKebencanaan melaluiMedia Massa danMedia Sosial
Jumlah peserta pada KegiatanPenyebarluasan InformasiKebencanaan
0 Orang 252 Orang 389,500,000.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 252 Orang 389,500,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah
Grandtotal 7,526,232,532.00 7,543,291,472.68 7,822,878,185.58 7,924,729,335.63 8,202,811,190.31 39,019,942,716.20