RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) · sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu ... tahapan analisis sektoral dan penjaringan aspirasi ... dan hasil analisis terhadap

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Raya Kaligondang KM. 2 - Telp. ( 0281 ) 893158

PURBALINGGA

KABUPATEN PURBALINGGA

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN TATA RUANG

TAHUN 2016 - 2021

Review Renstra DPU-PR Tahun 2016 - 2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dan masing-masing

dinas pemerintahan dalam kegiatan pembangunan, diperlukan perencanaan

yang terarah dan terintegrasi mulai dari perencanaan jangka panjang hingga

jangka pendek. Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari

terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak

tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan

bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga

daerah. Pada level daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap

Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan

sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu

tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan

sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang meilbatkan

para pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber

daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam PP

tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan

secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan program

kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja

yang jelas dan dilandasi dengan argumen serta analisis yang kuat. Sebagai

perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Purbalingga 2006-2025 yang disahkan melalui Peraturan Daerah


Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021. Kabupaten Purbalingga

sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021

Visinya adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING

MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”. Visi

tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi yang di dalamnya memuat indikator

kinerja dan target pencapaian. RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021

merupakan pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk penyusunan Rencana Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga 2016-

2021. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 pasal 7, disebutkan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman

kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Lebih lanjut, Renstra-SKPD

merupakan dokumen perencanaan SKPD terkait sebagai pedoman dan arah

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun ke depan. Penyusunan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga

telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021, mengacu

pada RPJP Kabupaten Purbalingga 2006-2025, terintegrasi dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga 2011-2031, serta memperhatikan

hasil evaluasi Renstra pada periode sebelumnya. Selain itu, penyusunan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga

telah dilaksanakan dengan berdasar kepada kondisi dan potensi yang dimiliki

Kabupaten Purbalingga serta dengan mempertimbangkan dinamika

perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga dilakukan

melalui pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam

rencana strategis merupakan penjabaran agenda pembangunan yang


ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan melalui

RPJMD.

2. Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir

ilmiah, yaitu mengadopsi metode kerangka kerja logis (logical framework

analysis) untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran melalui

program dan kegiatan.

3. Pendekatan Partisipatif, melalui pelibatan para pemangku kepentingan

stakeholders) pembangunan dengan focus group discussion untuk

mendapatkan aspirasi dan memperkuat rasa “memiliki” rencana

pembangunan.

4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), yang

merupakan representasi dari adanya jenjang birokrasi pemerintahan. Hasil

proses top-down dan bottom-up tersebut diselaraskan melalui musyawarah

rencana pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten

Purbalingga 2016-2021 Proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga diawali dengan pemahaman

awal posisi Kabupaten Purbalingga, terutama pada bidang kePUan dan

Penataan Ruang. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 melalui berbagai

tahapan analisis sektoral dan penjaringan aspirasi stakeholder (termasuk

masyarakat), yang secara rinci dideskripsikan pada skema berikut:


I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENSTRA ini adalah :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23


Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal

Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 59);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2005

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

Purbalingga Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);



tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun

2011-2031;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

Nomor 8 Tahun 2016).

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan

sebagai pedoman bagi seluruh komponen pembangunan yang

berkaitan dengan bidang kePUan dan Penataan Ruang (pemerintah,

masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam

mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Purbalingga sesuai

dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil

Bupati terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang

dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan

saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap

dan pola tindak.

I.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 adalah

sebagai berikut:

a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan

bidang ke-PU-an dan perumahan sebagai dasar perumusan

permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas

penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan

sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten


Purbalingga dalam menyusun program dan kegiatan periode

2016-2021;

b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka

pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas

pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Purbalingga 5 (lima) tahun ke depan;

c. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga

ke dalam tujuan dan sararan jangka menengah Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga tahun 2016-

2021, yang disertai dengan program prioritas untum masing-

masing bidang dan unit kerja, dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Purbalingga Tahun 2016-2021;

d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan

indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan

dilaksanakan pada tahun 2016-2021;

e. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga periode 2016-2021.

I.4 Sistematika

Sistematika penulisan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun

2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian Renstra Organisasi

Perangkat Daerah dan fungsinya serta gambaran umum

mengenai proses penyusunan Renstra dan keterkaitannya

dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan Renstra K/L

1.2 Landasan Hukum


Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung

dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan juga dasar

hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat

Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, gambaran struktur

organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang.

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang,baik Sumber Daya Manusia, aset/

modal, dan sumber daya lainnya

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Eksisting

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berdasarkan

sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib,


dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator

lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh

pemerintah

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hasil telaahan

terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, pada lima tahun mendatang, termasuk

penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran

kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan

pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih, apa saja tugas dan fungsi OPD

yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih, dan faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang berpengaruh

pada pencapaian visi dan misi tersebut

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan

OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD yang

harus ditangani dalam lima tahun kedepan


3.3.1 Telaahan Renstra K/L

3.3.2 Telaahan Renstra OPD Provinsi

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah OPD

4.2 Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan

kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini mengemukakan tentang rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif

BAB VI PENUTUP

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan

dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah


BAB II.

GAMBARAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12

tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Purbalingga Dalam penjabaran Peraturan Bupati Nomor 80

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga sebagai berikut :

A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penjabaran

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang Kabupaten Purbalingga. Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala

Bidang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai

tugas pokok sebagai berikut :

1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

a. Sub Urusan Suber Daya Air (SDA) yaitu :

a) Pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah.

b) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan

sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha

dalam 1 (satu) Daerah.

b. Sub Urusan Drainase yaitu Pengelolaan dan Pengembangan sistem

darainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.


c. Sub Urusan Bangunan Gedung yaitu penyelenggaraan bangunan

gedung wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemebriaan ijin

mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat lain fungsi bangunan

gedung.

d. Sub Urusan Penataan Bangunan dan lingkungannya yaitu

Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Daerah.

e. Sub Urusan Jalan yaitu penyelenggaraan jalan Kabupaten

f. Sub Urusan Jasa Konstruksi yaitu :

a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.

b) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan

Daerah

c) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan

kecil)

d) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan penataan

ruang pemanfaatan jasa konstruksi

g. Sub Urusan Penataan Ruang yaitu Penyelenggaraan penataan

ruang Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya,

Penataan Ruang dan Bina Program

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya,


c. Pelaksanaan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya,


d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga,

Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program


e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas

f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit Pelaksana Teknis Dinas

dan

g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2) Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan

kebijakan, pengkoordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administrasi bidang

perencanaan, keuangan dan umum kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang mempunyai fungsi

a) Pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

b) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja

dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

keuangan, ketatausahaan, kepegawaian

d) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP);

e) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan

pelayanan pengadaan barang/jasa di Lingkungan DPU-PR;

f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya;

g) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan

anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang;

h) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan fungsinya.


3) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas perumusan konsep

dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengembangan

dan Pengelolaan Irigasi. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang

Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

a). Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air;

b). Pembangunan, rehabilitasi, pengendalian dan pemeliharaan

Sumber Daya Air;

c) Rekomendasi perizinan Sumber Daya Air;

d) Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan Sumber Daya Air;

e) Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan irigasi, sistem

drainase irigasi, konservasi air dan sawah irigasi;

f) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan

sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang drai 1000 ha

dalam kabupaten;

g) Rehabilitasi dan pemeliharaan irigasi, sistem drainase irigasi,

konservasi air dan sawah irigasi;

h) Pengelolaan pola tanam;

i) Penyusunan kelembagaan pengelola Sumber Daya Air;

j) Pembinaan pengelolaan sistem irigasi tersier dan irigasi desa;

k) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepal

Dinas.

4) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas perumusan konsep

danpelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantrauan, evaluasi

serta pelaporan bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan

Jembatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Dalam melaksanakan

tugas menyelenggarakan fungsi :

a) Pengelolaan dan pemutakhiran data leger jalan dan jembatan;

b) Pelaksanaan pembangunan, peningkatan ajalan dan jembatan;

c) Pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;


d) Pelaksanaan evaluasi bidang ke Bina Margaan; dan

e) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

5) Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas perumusan konsep dan

pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan bidang Penataan Bangunan Gedung Dan Pengelolaan

Bangunan Gedung. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan

fungsi :

a) Penyelenggaraan perbaikan, pengembangan, pemanfaatan,

pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung;

b) Penyelengaraan penataan bangunan dan lingkungannya melalui

pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan

lingkunga;

c) Pemberian rekomnedasi untuk izin mendirikan bangunan (IMB) dan

sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

d) Verifikasi dalam rangka penerbitan Sertifikasi Lisensi Bekerja

Perencana (SLBP);

e) Verifikasi dan penandatanganan dokumen teknis dengan mengkaji

kesesuaian titik lokasi, fungsi, peruntukan, luas bangunan, garisan

rencana kota yang tertuang dalam Keterangan Rencana Kota

(KRK), Site Plan dan ketentuan lain yang ditetapkan;

f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

6) Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas perumusan konsep

dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan bidang Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan dokumen rencana rinci tata ruang;


b) Penyelenggaraan Penataan Ruang daerah Kabupaten;

c) Fasilitasi dan pembinaan kegiatan perencanaan tata ruang;

d) Penyelenggaraan pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang daerah kabupaten;

e) Fasilitasi dan pembinaan kegiatan pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang daerah;

f) Penyusunan kriteria peraturan zonasi terkait pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam

ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi (zoning

map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail tata

ruang, pemanfaatan tata ruang wilayah;

g) Pengendalian kawasan strategis kabupaten;

h) Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian

pemanfaatan ruang kabupaten;

i) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW

kabupaten;

j) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

7) Bidang Bina Program mempunyai tugas perumusan konsep dan

pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jas Konstruksi. Dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan

jaringan bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang SDA, dan

bidang penataan ruang;

b) Fasilitasi perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan,

cipta karya, SDA dan perencanaan rinci tata ruang;

c) Pengendalian pelaksanaan program bidang bina marga, cipta

karya, SDA, dan Penataan Ruang;


d) Rekomendasi terhadap jasa konstruksi di bidang bina marga, cipta

karya, SDA, dan Penataan ruang;

e) Fasilitasi pengembangan jasa konstruksi;

f) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;

g) Pengawasan dan evaluasi pelaku jasa konstruksi;

h) Evaluasi kinerja jasa konstruksi di bidang bina marga, cipta karya,

SDA,

i) dan penataan ruang;

j) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

B. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga keberadaanya sebagai satuan kerja perangkat daerah

dibidang pekerjaan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, kedudukannya

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan

tugas dibidang Cipta Karya, Sumberdaya Air, Bina Marga, Pentaan

Ruang dan Bina Program. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, meliputi :

a. Sub Bagian Keuangan

b. Sub Bagian Perencanaan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegwaian

3. Bidang Bina Marga meliputi :

a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4. Bidang Sumberdaya Air meliputi :

a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air


b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

5. Bidang Cipta Karya meliputi :

a. Seksi Penataan Bangunan Gedung

b. Seksi Pengelolaan Bangunan Gedung

6. Bidang Penataan Ruang meliputi :

a. Seksi Perencanaan Ruang

b. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

7. Bidang Bina program meliputi :

a. Seksi Perencanaan Teknis

b. Seksi Bina Jasa Konstruksi

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD ) ,meliputi :

a. UPTD Purbalingga / Wilayah I terdiri :

1. Kecamatan Purbalingga

2. Kecamatan Kalimanah

3. Kecamatan Padamara

4. Kecamatan Kutasari

5. Kecamatan Bojongsari

b. UPTD Bukateja / Wilayah II terdiri :

1. Kecamatan Bukateja

2. Kecamatan Kaligondang

3. Kecamatan Kejobong

4. Kecamatan Kemangkon

c. UPTD Bobotsari / Wilayah III terdiri dari :

1. Kecamatan Bobotsari

2. Kecamatan Karangreja

3. Kecamatan Karangjambu

4. Kecamatan Mrebet

5. Kecamatan Karanganyar

d. UPTD Rembang / Wilayah IV terdiri dari :

1. Kecamatan Rembang


2. Kecamatan Karangmoncol

3. Kecamatan Kertanegara

4. Kecamatan Pengadegan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Adalah unsur pelaksaan teknis

operasional Dinas Pekerjaan umum yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pekerjaan umum.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan kewengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purbalingga.


KEPALA DINAS

SUBBAGIAN PERENCANAAN

SEKRETARIS

SUBBAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga

Nomor : 80 Tahun 2016

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG

BINA MARGA

SEKSI SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN

JEMBATAN

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN

DAN JEMBATAN

BIDANG CIPTA KARYA

SEKSI PENATAAN BANGUNAN

GEDUNG

SEKSI PENGELOLAAN BANGUNAN

GEDUNG

BIDANG PENATAAN RUANG

SEKSI PERENCANAAN RUANG

SEKSI PEMANFAATAN RUANG

DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

SEKSI PERENCANAAN TEKNIS

BIDANG

BINA PROGRAM

SEKSI BINA JASA KONSTRUKSI

BIDANG SUMBER DAYA AIR

SEKSI PENGELOLAAN SUMBER

DAYA AIR

SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI


2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Eksisting

Personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga :

1. SEKRETARIAT

Jumlah SDM

No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah Golongan Jumlah

1. SD 1 I 1

2. SMP 3 II 8

3. SMA 5 III 7

4. D.II - IV 2

5. D.III 1

6. D.IV -

7. S1 6

8. S2 2

Jumlah 18 Jumlah 18

2. BIDANG BINA MARGA

Jumlah SDM

No.

Tingkat Pendidikan


1. SD - I -

2. SMP - II 3

3. SMA 9 III 13

4. D.II - IV -

5. D.III -

6. D.IV -

7. S1 7


8. S2 -

Jumlah 16 Jumlah 16

3. BIDANG CIPTA KARYA

Jumlah SDM

No.

Tingkat Pendidikan


1. SD - I -

2. SMP 2 II 5

3. SMA 5 III 5

4. D.II - IV 1

5. D.III -

6. D.IV -

7. S1 3

8. S2 1

Jumlah 11 Jumlah 11

4. BIDANG SDA

Jumlah SDM

No.

Tingkat Pendidikan


1. SD - I -

2. SMP - II 1

3. SMA 2 III 8

4. D.II - IV -

5. D.III -

6. D.IV -

7. S1 7

8. S2 -

Jumlah 9 Jumlah 9


5. KABI D BINA PROGRAM

Jumlah SDM

No.

Tingkat Pendidikan


1. SD - I -

2. SMP - II -

3. SMA - III 5

4. D.II - IV -

5. D.III -

6. D.IV -

7. S1 5

8. S2 -

Jumlah 5 Jumlah 5

6. BIDANG PENATAAN RUANG

7. Jumlah SDM

No.

Tingkat Pendidikan


1. SD - I -

2. SMP - II -

3. SMA - III 3

4. D.II - IV 2

5. D.III -

6. D.IV -

7. S1 4

8. S2 1

Jumlah 5 Jumlah 5


7. UPTD 1 PURBALINGGA

Jumlah SDM

No.

Tingkat Pendidikan


1. SD 1 I 1

2. SMP 3 II 7

3. SMA 6 III 2

4. D.II - IV -

5. D.III -

6. D.IV -

7. S1 -

8. S2 -

Jumlah 10 Jumlah 10

8. UPTD II BUKATEJA

Jumlah SDM

Tingkat Pendidikan


SD - I 1

SMP 4 II 6

SMA 6 III 3

D.II - IV -

D.III -

D.IV -

S1 -

S2 -

Jumlah 10 Jumlah 10


9. UPTD III BOBOTSARI

Jumlah SDM

No.

Tingkat Pendidikan


1. SD 4 I -

2. SMP 1 II 7

3. SMA 2 III 1

4. D.II - IV -

5. D.III 1

6. D.IV -

7. S1 -

8. S2 -

Jumlah 8 Jumlah 8

10. UPTD IV REMBANG

Jumlah SDM

No.

Tingkat Pendidikan


1. SD 1 I 1

2. SMP 2 II 6

3. SMA 4 III 2

4. D.II - IV -

5. D.III -

6. D.IV -

7. S1 2

8. S2 -

Jumlah 9 Jumlah 9


2.2.2 Sarana Prasarana

Perlengkapan dan Peralatan DPUPR Kabupaten Purbalingga :

No Sarana dan Prasarana Jumlah

1. Lahan Lokasi Perkantoran 12.000,00 M2

2. Bangunan Perkantoran 2.100,00 M2

3. Perlengkapan Mobilisasi Alat Berat :

a. Mobil Station 7 unit

b. Mobil Pickup 15 unit

c. Sepeda Motor 68 unit

d. Flatbed Truck 1 unit

e. Dump Truck 12 unit

f. Armrol Truck 4 unit

g. Mobil Tanki Air 1 unit

h. Mobil Sky Lift 2 unit

i. Bulldozer 2 unit

j. Mesin Gilas 2,5 ton 4 unit

k. Mesin Gilas 6/8 ton 9 unit

l. Loader 1,3 m3 1 unit

m. Tronton 1 unit

n. Jeep 1 unit

o. Mobil Aspalt Mixer 1 unit

p. Walker 1 unit

q. Kendaraan Roda 3 1 unit

Sarana dan Prasarana ke Bina Marga an :

a.1. Panjang Jalan Kabupaten 784,233 km, terdiri dari :

a.1.1. Jalan Aspal = 778,363 km, terdiri dari :

Kondisi baik : 587,983 km

Kondisi sedang : 80,707 km


Kondisi rusak : 109,673 km

a.1.2. Jalan Batu/Kerikil = 00,000 km, terdiri dari :




a.1.3. Jalan Tanah = 5,870 km, terdiri dari :




a.2. Jembatan Kabupaten = 275 buah, terdiri dari :

Kondisi baik : 30 buah

Kondisi sedang : 242 buah

Kondisi baik : 3 buah

a.3. Lingkup Pelayanan :

Lintas antar wilayah meliputi :

Arah Utara : Kabupaten Pemalang

Arah Timur : Kabupaten Banjarnegara

Arah Selatan : Kabupaten Cilacap

Arah Barat : Kabupaten Banyumas

b. Sarana dan Prasarana ke Cipta Karya an :

- Sarana Air Bersih Pedesaan

- Sarana Air Bersih Puntuk Suruh

- Sarana Penyehatan Lingkungan Pemukiman

c. Sarana dan Prasarana Pengairan

- Bangunan saluran irigasi = 252 meliputi :

- Irigasi teknis = 34 buah

- Irigasi semi teknis = 44 buah

- Irigasi sederhana = 174 buah

- Luas areal pertanian, seluas = 23.473,280 ha meliputi :

- Irigasi teknis = 11.990,789 ha

- Irigasi setengah teknis = 3.796,251 ha


- Irigasi sederhana = 7.786,240 ha

- Aset Pengelolaan, meliputi :

- Saluran Irigasi = 41,726 km

- Bangunan Utama = 252 buah

- Bangunan Pengatur = 1.788 buah

- Bangunan Pelengkap = 3.693 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga yang

mengacu Renstra sebelumnya, dapat diambil kesimpulan kinerja

pembangunannya secara umum sebagai berikut:

Hasil kinerja pelaksanaan kegiatan

1. Kinerja kegiatan

Dari program dan kegiatan pada DPUPR sampai dengan tahun 2016

dapat dilaksanakan dengan berhasil dan efisien secara pengukuran dari :

a. Input

Realisasi pembiayaan dibawah target dana yang disediakan sehingga

tercapai efisiensi dan pengerahan SDM realisasinya mencapai nilai

maksimal 100 % dari target yang direncanakan.

b. Output

Realisasi secara kuantitas dalam kisaran pencapaian nilai maksimal

dari target yang direncanakan bahkan ada beberapa kegiatan yang

melampaui nilai target begitu pula secara kualitas mampu mencapai

nilai sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

c. Outcome

Seluruh keluaran hasil pelaksanaan kegiatan telah berfungsi secara

efektif dan dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana yang

diharapkan serta sesuai dengan yang dibutuhkan.


d. Benefit

Hasil seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dukungan

maksimal terhadap kelancaran segala aspek kegiatan dalam rangka

memenuhi hajat hidup orang banyak.

e. Impact

Dampak dari hasil kegiatan pada umumnya telah menunjukan

terwujudnya kelancaran dan peningkatan berbagai kegiatan

masyarakat dan pemerintahan yang cenderung berkembang

sedangkan secara terukur belum dapat berikan penilaian pasti karena

masih dalam pengumpulan data pendukung dari berbagai instansi

terkait.

2. Kinerja sasaran

Dari aspek sasaran dapat diukur bahwa secara umum kegiatan sampai

dengan tahun 2016 pada DPUPR yang dilaksanakan dengan berhasil

dan efisien secara langsung telah memberikan pengaruh terhadap

pencapaian kinerja sasaran yang cenderung menggambarkan

keberhasilan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan serta pada

akhirnya menunjukan keberhasilan dalam pencapaian misi dan visi

DPUPR sebagaimana dicanangkan dalam RENSTRA – DPUPR tahun

2010 – 2015.

3. Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi.

Permasalahan yang dihadapi dan merupakan kendala utama dalam

pelaksanaan kegaitan pada DPUPR secara umum adalah bersifat alami

yaitu mengingat wilayah Purbalingga merupakan daerah rawan bencana

alam dan bermusim penghujan dengan intensitas tinggi yang berakibat :

a. Menghambat waktu selesainya pelaksanaan kegiatan.

b. Kerusakan sarana dan prasarana fisik karena bencana alam,

kendaraan angkutan yang melebihi tonase .

Permasalahan lainnya adalah ketidakkonsistenan pelaksana / pihak

ketiga dalam menjalankan jadwal kerja penyelesaian kegiatan,

dimulainya kegiatan dana anggaran perubahan APBD tahun berjalan


yang mendekati batas akhir tahun anggaran sehingga mempersulit

penyelesaian pekerjaan selesai dalam kurun waktu tahun anggaran

berjalan. Permasalahan lainnya adalah masih kurang optimalnya

konsultan perencana dan konsultan pengawas dalam menjalankan

fungsinya.

Sedangkan kendala lainnya adalah :

a. Permasalahan dalam kelembagaan DPUPR :

Belum tersedia perpustakaan / literature, ke PU an yang lengkap

Belum tersedia gudang arsip, peralatan dan material ke PU an

Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM bidang teknis

b. Permasalahan dalam Bidang Bina Marga :

Tidak tersedianya tenaga teknisi laboratorium pengujian mutu

konstruksi jalan dan jembatan.

Belum lengkapnya peralatan laboratorium pengujian mutu

konstruksi jalan dan jembatan.

Belum tersedianya fasilitas pelayanan perbengkelan yang

memadai untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah dan

penghematan perawatan / pemeliharaan perlengkapan mobilitas

milik Dinas / Pemerintah.

Belum tersedianya SDM dan perlengkapan operasional

penanggulangan kerusakan jalan / jembatan akibat kondisi

geografis Purbalingga yang rawan bencana alam banjir dan

longsor.

Kuantitas personil yang terbatas tidak sebanding dengan volume

kegiatan yang dihadapi, sehingga personil yang tersedia benar –

benar dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu

melaksanakan beban tugas yang padat.

c. Permasalahan dalam Bidang Cipta Karya :

Belum berfungsinya RUTRK dalam pelaksanaan ke Cipta Karyaan

Belum dihitungnya faktor bahaya penanggulangan kebakaran

pada pelaksanaan pembangunan ke Cipta Karya an.


d. Permasalahan dalam Bidang Sumberdaya Air :

Kuantitas personil yang terbatas tidak sebanding dengan volume

kegiatan yang dihadapi, sehingga personil yang tersedia benar –

benar dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu

melaksanakan beban tugas yang padat.

Kondisi wilayah yang rawan bencana alam banjir dan longsor

mengakibatkan volume kerusakan sarana dan prasarana

pengairan cukup tinggi serta membutuhkan biaya perbaikan cukup

besar sedangkan dana yang tersedia sangat terbatas.

Masih rendahnya sumber daya petani sehingga penyerapan

pengetahuan melalui penyuluhan dan pelatihan pengelolaan

pengairan sangat lambat dan memerlukan kesinambungan berikut

pendanaannya.

e. Permasalahan dalam Bidang Penataan Ruang :


Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati

Perda tata ruang.

Sarana dan prasarana belum memadai karena bidang baru

f. Permasalahan dalam Bidang Bina Program :


Sarana dan prasarana belum memadai karena bidang baru


NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Persentase panjang

jalan kabupaten yang beraspal

680,184 (95,77%)

694,366 (97,77%)

710,204 (100%)

703,654 (99,08

%)

710,204 (100 %)

688,40 (96,93%)

698,454 (98,345%)

710,204 (100%)

703,654 (99,08 %)

710,204 (100 %)

persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik

283,452 (39,91%)

355,822 (50,10%)

487,262 (68,61%)

515,254 (72,55

%)

521,55 (73,44 %)

306,913 (43,215%)

387,262 (54,52%)

487,262 (68,61%

)

515,254 (72,55 %)

587,983 (74,98 %)

panjang jembatan

2.492,8 2.542,8 m 2.542,8 m 2706,80 2.884,80 m

2.504,8 m 2.542,8 m 2.542,8 m

2706,80 2.870,6 m

Meningkatnya luas lahan beririgasi teknis dan setengah teknis

11.232,56 ha

3.640,576 ha

11.232,56 ha

3.640,576 ha

11.232,56 ha

3.640,576 ha

11.232,593 ha

3.672,795 ha

11.457,245 ha

3.746,251 ha

11.232,56 ha

3.640,576 ha

11.232,56 ha

3.640,576 ha

11.232,56 ha

3.640,576 ha

11.232,593 ha

3.672,795 ha

11.457,245 ha

3.746,251 ha

2 Menurunnya rumah tidak layak huni

16.677/259.770

(6,42 %)

4,12 % (dari

17.420 rmh)

4,15 % (15.586 rmh) **

6%

5 %

4,12 %

4,15 % (16.303

rmh) *

4,15 % (15.586 rmh) **

6%

100 KK

Meningkatnya rumah tangga bersanitasi

159.044 KK

165.515 KK

…….. KK 77,31 % 83,70 % 163452 KK 173.697 KK

…….. KK

77,31 % 80,28 %

Meningkatnya cakupan air bersih perpipaan (DPU: Pamsimas+ Sipas)

15 % 2.654 SR

30.546 SR 2.850 SR

35.000 SR Pamsimas+600 SR

85,65 % 100 % 27.825 SR 8.004 SR

29.110 SR Pamsimas+600 SR

35.000 SR

Pamsimas+600

SR

85,65 % 90,12 %

3 Meningkatnya cakupan layanan persampahan

150 m3 / hr 193,01 m3

/ hr

152 m3 / hr 193,90 m3 /

hr

154 m3 / hr 194,5 m3 /

hr

160 m3 / hr

252 m3 / hr

174 m3 / hr 320,00

m3 / hr

150,2 m3 / hr

193,48 m3 / hr

152,2 m3 / hr

194 m3 / hr

154 m3 / hr

194,5 m3 / hr

160 m3 / hr

252 m3 / hr

170,70 m3 / hr

285,11 m3 / hr

4 Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

205.050 m3

564.441 jw

94.747 m3 672.996 jw

38.902 m3 677.996 jw

0,17 m3/pend

duk

0,20 m3/ pendduk

150.300 m3 568.674 jw

94.747 m3 672.996 jw

38.902 m3

677.996 jw

0,17 m3/pendd

uk

0,00157 m3/

pendduk

5 Meningkatnya rasio elektrifiksi

98,40%

98,40%

82,70 %

85%

98,40%

98,40%

82,70 %

82,70 %


NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun

2011

2012

2013

2014 2015 2011 2012 2013 2014

2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah rumah

tangga pengguna kayu bakar

(RTg pemakai ky bkr+myk tnh) - RTg pmakai LPG

menurun Menurun (RTg pemakai ky bkr+myk tnh) - RTg pmakai LPG

menurun menurun menurun Menurun

(RTg pemakai ky bkr+myk tnh) - RTg pmakai LPG

menurun

Menurunnya pengalian tambang tanpa ijin

0

25,65 ha

110,875 ha

Menurun 2,1%

Wewenang Propinsi

0

110,875 ha***

110,875 ha

Menurun 2,1%

Wewenang Propinsi

Tabel. T.IV.C.3


Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Purbalingga

Indikator Kinerja Sesuai Tugas

dan Fungsi OPD

Anggaran Tahun 2011 - 2015 (dalam jutaan) Realisasi Anggaran Tahn 2011 - 2015 (dalam jutaan) Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun 2011 - 2015 Rata Rata

Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Ang

garan Reali sasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Belanja Tidak Langsung

11.028,9

11.557,7

11.468,1

11.745,2

13.142,2

10.809,4

11.326,2

11.310,0

11.664,0

12.708,3

98,01

98,00

98,62

99,31

96,70

11,60

10,20

Belanja Pegawai

11.028,9

11.557,7

11.468,1

11.745,2

13.142,2

10.809,4

11.326,2

11.310,0

11.664,0

12.708,3

98,01

98,00

98,62

99,31

96,70

11,60

10,20

Belanja Langsung

85.195,7

136.562,3

211.010,9

212.883,4

192.134,0

74.981,9

117.868,6

162.981,0

182.221,8

152.890,1

88,01

86,31

77,24

85,60

79,57

29,60

2,40

Belanja Pegawai

1.093,4

1.272,4

1.562,5

2.187,1

2.266,1

962,8

1.186,8

1.330,8

2.071,3

1.982,9

88,05

93,27

85,17

94,71

87,50

46,80

23,60

Belanja Barang dan Jasa

5.070,9

67.836,1

132.653,6

139.859,4

82.448,9

46.103,0

60.581,8

102.529,0

130.935,0

75.790,0

90,92

89,31

77,29

93,62

91,92

1,20

4,20

Belanja Modal

33.392,5

67.453,7

76.794,9

70.836,9

107.419,0

27.916,1

56.100,1

59.121,2

49.215,5

75.117,3

83,60

83,17

76,99

69,48

69,93

74,60

56,60

Jumlah Belanja

96.224,6

148.120,0 222.479,0 224.628,6 205.276,1 85.791,3 129.194,8

174.291,1

193.885,8

165.598,4

89,16

87,22

78,34

86,31

80,67 129,26 124,51


2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Selanjutnya tantangan masing-masing bidang urusan penataan

ruang, pekerjaan umum, perumahan dan energi & sumber daya mineral

diuraikan di bawah ini.

2.3.1 Sekretariat

Tantangan dan peluang Sekretaris meliputi :

1. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai

wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat

membutuhkan SDM yang handal.

2. Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) strategic

goals yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi

peningkatan kualitas lingkungan.

3. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur

pekerjaan umum antar tingkatan pemerintahan dan antar pelaku

pembangunan.

4 Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk

mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap

transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

5. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan

peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih

dominan sebagai operator regulator menjadi dominan regulator-

fasilitator.

2.3.2 Tantangan dan Peluang Bidang Penataan Ruang

Tantangan dan peluang pembangunan bidang penataan ruang,

Meliputi :

1. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma,

Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan

ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di

lapangan, khususnya Kabupaten Purbalingga


2. Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal

dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya

dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.

3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi

dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi

terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah,

dan antar pelaku.

4. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam

pengendalian pemanfaatan ruang.

5. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk

perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2.3.3 Tantangan dan Peluang Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Tantangan dan peluang pembangunan Bidang Sumber Daya Air

(SDA) meliputi :

1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA,

baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari

laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang

telah menyebabkan land subsidencet.

2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air baku

irigasi. Penyediaan air baku irigasi untuk mendukung penyediaan

air para petani agar keberlangsungan tanam padi dapat dengan

mudah mengakses air untuk kebutuhan air irigasi.

3. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi

5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak

air seperti banjir dan kekeringan.

6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA

dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.


2.3.4 Tantangan dan Peluang Bidang ke Bina Marga

Tantangan dan peluang pembangunan bidang Jalan meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem

transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan

dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan

sistem logistik daerah dan nasional.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun

pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang

tersedia.

3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam

pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan

untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang

ada.

4. Menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah.

5. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan

sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah

di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan

penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi

kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta

outlet.

6. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan

dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan

seiring perkembangan dan kompetisi global.

7. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan

penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja

penyelenggaraan jalan.

2.3.5 Tantangan dan Peluang Bidang Cipta Karya

Tantangan dan peluang pembangunan bidang ke-Cipta Karya-an

meliputi :


1. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari

lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu

wilayah administrasi maupun antar kabupaten.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun

bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan

sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir.

3. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green

building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus

mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka

mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.

4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya

pemanfaatan ruang bagi permukiman.

2.3.6 Tantangan dan Peluang Bidang Bina Program

Tantangan dan peluang pembangunan bidang Bidang Bina Program

meliputi :

a) Kesempatan yang luas untuk pendidikan dan pelatihan teknis

oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dan Departemen

PekerjaanUmum.

b) Peran serta masyarakat dalam pembangunan jalan (dalam

bentuk program P2JD).

c) Melimpahnya bahan bangun konstruksi jalan dan jembatan.

d) Peran serta usaha property/developer permukiman dalam

membangun permukiman sehat.

e) Perbaikan lingkungan dan permukiman lebih dapat dirasakan

masyarakat karena menyangkut lingkungannya.

f) Semakin berkembangnya industri sehingga memungkinkan

adanya community development (perbaikan lingkungan /

komunitas disekitar wilayah industri)

Tantangan dan peluang pembangunan bidang Bidang Bina Program

meliputi :


a) Reformasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM.

b) Peningkatan transparansi dan pengembangan sistem informasi.

c) Peningkatan akuntabilitas dan kemampuan pengawasan

penyelenggaraan sarana dan prasarana.

d) Kondisi struktur tanah yang labil (terutama banyuwangi bagian

selatan) berdampak pada kekuatan konstruksi utamanya

konstruksi jalan.

e) Meningkatnya muatan dan dimensi berlebih dan rendahnya

alokasi dan pemeliharaan

f) Banyaknya kerusakan prasarana jalan dan jembatan akibat

bencana alam)

g) Kurangnya kesadaran masyaarakat dalam pemanfaatan sanitasi

sehat.

h) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal penataan dan

pemanfaatan ruang kawasan. Denagan memahami kondisi

diatas, maka strategi yang telah disusun

Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1) Mengembangkan sistem perencanaan design dan

pelaksanaan fisik dari hasil perencanaan infrastruktur

pengairan, jalan, jembatan, bangunangedung pemerintahan,

sarana air minum dan teknik lingkungan termasuk juga

pemeliharaannya yang sesuai dengan ketentuan teknis yang

dipersyaratkan serta pemanfaatan ruang kewilayahan yang

dapat dipertanggungjawabkan

2) Melaksanakan pembangunan sesuai dengan pedoman /

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga terwujud

pembangunan bidang Pekerjaan Umum yang berkualitas,

aman, nyaman serta berwawasan lingkungan.

3) Mengoptimalan potensi daerah kewilayahan dan lingkungan

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan

infrastruktur.


4) Mencermati tantangan yang terjadi sebagai bagian dari

kontrol atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam proses

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

6) Melakukan pembinaan pemanfaatan kawasan dan tata

ruang.

7) Mengendalikan proses pembangunan jika dalam

perkembangan menemui hambatan, kendala dan

permasalahan.


BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Darah

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 adalah perencanaan

pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan

strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian

pembangunan tahun sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan daerah

telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih

ada berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan

kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan

yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya pembangunan

infrastruktur dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan

yang belum didayagunakan secara maksimal, kelemahan yang tidak

diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak

diantisipasi. Gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat

dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga

perlu identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa yang akan

datang. Faktor faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis,hasil

kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi

dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam

mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan

penataan ruang. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan

dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil

evaluasi pembangunan tahun tahun sebelumnya sebagai berikut :


a. Bidang Bina Marga

Identifikasi isu strategis di bidang Bina Marga berangkat dari

pemahaman menyeluruh mengenai sistem transportasi regional

maupun sistem transportasi perkotaan, yaitu meliputi jalan, terminal,

hingga struktur ruang. Dalam konteks tersebut, Bidang Bina Marga

mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

memiliki peran penting dalam mewujudkan smart and sustainable

transport untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Purbalingga

sebagai smart regency. Salah satu kata kunci dalam konsep smart

regency adalah “integrasi” sehingga pembahasan isu strategis bidang

Bina Marga tidak bisa dibatasi pada tupoksi Bina Marga, tetapi juga

mencakup isu-isu lain yang terkait dengan sistem transportasi. Dengan

demikian, pada penyusunan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, isu yang berada di luar kewenangan bidang Bina

Marga akan direkomendasikan pada instansi terkait. Berikut merupakan

komponen yang perlu menjadi fokus perhatian dalam implementasi

konsep Sustainable Transportation:

1. Aksesibilitas diupayakan dengan perencanaan jaringan transportasi

dan keragaman alat angkutan dengan tingkat integrasi yang tinggi

antara satu sama lain.

2. Kesetaraan diupayakan melalui penyelenggaraan transportasi yang

terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, menjunjung tinggi

persaingan bisnis yang sehat, dan pembagian penggunaan ruang

dan pemanfaatan infrastruktur secara adil serta transparan dalam

setiap pengambilan kebijakan.

3. Pengurangan dampak negatif diupayakan melalui penggunaan

energi ramah lingkungan, alat angkut yang paling sedikit

menimbulkan polusi dan perencanaan yang memprioritaskan

keselamatan. Di samping ruas-ruas jalan tersebut, pemeliharaan

jalan desa yang menjadi jalan kabupaten di Kabupaten Purbalingga

juga diperlukan untuk mewujudkan konsep sustainable transport,


terutama pada pemenuhan pemerataan akses transportasi.

Pengalihan kewenangan jalan desa ke pemerintah Kabupaten telah

diperjelas setidaknya melalui Keputusan Bupati Purbalingga Nomor

621/22/2017 tentang Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di

Wilayah Kabupaten Purbalingga.

b. Bidang Cipta Karya

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang

ciptakarya antara lain :

1. Jumlah tenaga dan Sumber Daya Manusia yang terbatas sehingga

mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pelaporan kegiatan,

yang pada akhirnya menyulitkan penentuan prioritas/perencanaan

Program dan Kegiatan;

2. Belum adanya Sitem Informasi jasa konstruksi secara realtime (bisa

diketahui dan diupdate setiap saat)

3. Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap

bangunan-bangunan yang melanggar Rencana Tata Ruang dan

belum memiliki IMB.

4. Pesatnya perkembangan pembangunan sering mengakibatkan

pengawasan dan pengendalian bangunan mengalami kendala

karena kondisi di lapangan sudah terdapat aktivitas pembangunan.

c. Bidang Sumberdaya Air

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang

sumber daya air

a. Jumlah tenaga dan sumber daya manusia yang terbatas di tingkat

wilayah sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan

pelaporan kegiatan, yang pada akhirnya menyulitkan penentuan

prioritas/ perencanaan program dan kegiatan. Hal ini dikarenakan

kondisi eksisting jaringan irigasi belum mampu teridentifikasi

dengan baik;


b. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung dalam kinerja

pelayanan sumber daya air yang mengakibatkan tidak maksimalnya

pelaksanaan pelayanan kinerja pada masyarakat;

c. Ketersediaan air baku terus berkurang sementara kebutuhan air

baku bertambah tiap tahunnya;

d. Menurunnya usia guna waduk-waduk besar/embung dan tempat

penampung air lainnya yang lebih cepat dari rencana karena

kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang menyebabkan

sedimentasi;

e. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi sumber daya air yang

terpadu;

f. Tingkat kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air

yang dapat menimbulkan konflik pemakaian air;

g. Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air lebih

cepat dibandingkan perbaikannya, dikarenakan usia guna

bangunan yang relatif pendek dan akibat daya rusak air;

h. Kesadaran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sarana

dan prasarana masih kurang;

i. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menyebabkan banjir

dan kekeringan sehingga berdampak pada penurunan dasar sungai

dan pendangkalan pada hilir.

d. Bidang Penataan Ruang

Identifikasi isu-isu strategis di bidang tata ruang berangkat dari

pemahaman mengenai konsep efffective spatial planning yang

merupakan bagian penting dari perwujudan Kabupaten Purbalingga

sebagai smart regency. Konsep effective spatial planning memfokuskan

pada sistem manajemen pembangunan yang baik dengan “rencana

tata ruang” sebagai instrumennya. Manajemen pembangunan sendiri

didefinisikan sebagai sebuah proses untuk merencanakan,

mengimplementasikan dan, mengendalikan tindakan-tindakan berbagai

unsur publik dan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bagi


seluruh masyarakat. Manajemen pembangunan yang baik dapat

mengarahkan penggunaan sumber daya daerah supaya menghasilkan

output dan outcome yang paling optimal. Dalam konteks tersebut,

rencana tata ruang yang merupakan kewenangan dari bidang Tata

Ruang berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian

tata ruang. Penetapan dokumen rencana tata ruang menjadi Perda

merupakan payung hukum pengawasan terhadap:

1. Penyusunan Dokumen RDTR untuk beberapa wilayah kecamatan

harus tertunda karena adanya reviu RTRW;

2. Implementasi dari setiap kebijakan spasial/bidang yang dihasilkan

dari dokumen tata ruang.

3. Penerapan berbagai kesepakatan anggaran tiap dinas yang terkait

dengan upaya realisasi rencana tata ruang. Di samping fungsi

pengawasan, penetapan Perda rencana tata ruang juga merupakan

instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk pengendalian

pemanfaatan ruang yang dimaksud meliputi peraturan zonasi,

ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif,

serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW kota.

Pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi:

a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;

b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata

ruang;

c. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu

pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata

ruang;

d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang;

e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan

f. Melindungi kepentingan umum. Fungsi pengawasan dan

pengendalian tersebut memerlukan koordinasi dan kerjasama

yang baik dengan instansi terkait, seperti Dinas Perizinan untuk


proses pengajuan pemanfaatan ruang. Akan tetapi, saat ini

belum seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga memiliki

RDTR (rencana detil tata ruang) maupun PZ (peraturan zonasi).

Ketiadaan RDTR dan PZ dapat menghambat pelaksanaan

pengendalian tata ruang karena dokumen acuan untuk

pengendalian secara detil masih belum ada.

e. Bidang Bina Program

Permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya di DPUPR permasalahan

dimaksud adalah:

a. Belum tersedianya data base jalan yang memadai sebagai

pedoman dalam pemrograman peningkatan maupun pemeliharaan

jalan yang diprioritaskan Kepala Daerah terpilih.

b. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Sistem Jaringan

Drainase Skala Kabupaten, sebagai pedoman pokok untuk

pemrograman kegiatan-kegiatan pengendalian banjir. Kondisi

dokumen perencanaan yang terkait dengan hal ini, baru berupa

master plan drainase skala kawasan, seperti kawasan Pusat. Hal

ini terlihat dari drainase dari sini terlihat perlunya dilakukan

pendataan/studi tentang drainase.

c. Belum tersedianya Rencana Induk Sistem Irigasi yang up-to-date.

Dokumen perencanaan jaringan irigasi yang ada baru bersifat

parsial dalam bentuk skema jaringan irigasi, yang belum dilengkapi

dengan luas lahan pertanian sawah yang sebenarnya.

Berkurangnya lahan-lahan pertanian beririgasi teknis akibat

perubahan pemanfaatan lahan secara liar oleh masyarakat belum

terkomodasi kedalam system data base perencanaan irigasi,

sehingga target suplay air irigasi dan target luas tanam tidak dapat

diprogramkan secara akurat.


3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021

sebagai bentuk aktualisasi janji kampanye yang kemudian disebut sebagai

komitmen Bupati dan Wakil Bupati selama masa jabatannya. Sebagai

bagian dari implementasi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-

2021, terutama di bidang kePUan dan Penataan Ruang, penyusunan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga Tahun 2016-2021 mengacu pada visi Kepala Daerah

sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang disahkan melalui Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016, yaitu: ”PURBALINGGA YANG MANDIRI

DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG

BERAKHLAK MULIA”. Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga

yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan

daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya.

Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan

Purbalingga tehadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi.

Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam

politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam

berkebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan

demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi,

diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan

rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan

negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi

nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui

pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada

realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam


mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa

depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang

mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan

pertarungan dalam kompetisi dalam persaingan global. Daya saing

masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam

menghadapi persaingan global yang semakin berat, antara lain ditandai

dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan

komperatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan

kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta

penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang

masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat

hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan matrial maupun

yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan

cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat

sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral

spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya

dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi

mental-spiritual dan kultural, agar mewujudkan kehidupan masyarakat yang

sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi terebut, telah juga disusun Misi

yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang

akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai

gambaran visi yang ingin dicapai dalam 2016 – 2021, dapat dirumuskan

sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif,

bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan

secara prima kepada masyarakat;

2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa

kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna

mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang

berdasar pada realitas kebhinekaan;

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya

pangan dan papan secara layak;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui

peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan

mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan

dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan

tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal

serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan

usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;

6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan

menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya

melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan

infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai

7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkugan hidup

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, makan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memfokuskan pada Misi ke 6

dari 7 Misi yang ada yaitu Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan

yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan

budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan

infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai.


3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementeriaan/Lembaga

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra

Provinsi diperlukan dalam upaya untuk menyusun daftar

penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga yang akan mempengaruhi

penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan

dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai

keterkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan

infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka

mencapai visi jangka menengah : ”Tersedianya Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk

Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”. Dimana infrastruktur

pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi

kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta

beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas

kehidupan masyarakat. Dari 8 Misi Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Bidang pekerjaan umum tertuang dalam misi

ke 3 yaitu “Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan

yang andal, terpadu dan berkelanjutan” Sedangkan tujuan yang

akan dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur

PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi

terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk

adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).


2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur

pekerjaanumum dan permukiman untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya

saing.

3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan

pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan

permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah

tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan

bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM,

kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik

infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

3.3.2 Telaahan Renstra OPD Provinsi

Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – Tahun 2018

dengan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018 adalah menuju Jawa Tengah Sejahtera dan

Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Sedangkan Misinya

yang berkaitan dengan pekerjaan umum adalah misi ke :

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi

Kebutuhan Dasar Masyarakat;

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan

Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1 Tujuan :

a. Mempertahankan kualitas jalan dan jembatan agar selalu

dalam kondisi baik;

b. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan;


c. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan;

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana

pendukung kebinamargaan;

e. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air minum

dan sanitasi;

f. Meningkatkan kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi

dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.

2 Sasaran :

a. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi

baik;

b. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang struktur

konstruksinya sesuai strandar jalan kolektor;

c. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya

sesuai strandar jalan kolektor;

d. Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan,

meningkatnya kualitas data, perencanaan dan pengawasan

untuk penanganan jalan dan jembatan;

e. Meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi

dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.

Peran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan

Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam ikut mencapai Misi ke ke-6

(Enam) melalui 2 Program, yaitu :

1. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

Serta Jaringan Pengairan Lainnya

2. Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku

Sedangkan Program Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan

Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam ikut mencapai Misi ke

ke-7 (Tujuh) adalah :

1. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai,

Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya

2. Program Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai


3. Program Perencanaan Tata Ruang

4. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya

Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – Tahun

2018 tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah adalah Meningkatkan

Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Sasaran

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

meliputi :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan irigasi, rawa serta

jaringan irigasi lainnya

2. Semakin tercukupinya pemenuhan kebutuhan air baku

3. Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi

sungai, danau dan sumber daya air lainnya.

4. Semakin menurunnya daerah yang terkena banjir

5. Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Pekerjaan Umum Sumber daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi

Jawa Tengah beserta indikator kinerjanya

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat

dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola

penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun


2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program

pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di

Kabupaten Purbalingga.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun

2011-2031 sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. sistem jaringan prasarana utama; dan

b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem jaringan prasarana utama

sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. sistem jaringan transportasi darat;

b. sistem jaringan perkeretaapian; dan

c. sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana terdiri atas:

a. jaringan jalan dan jembatan;

b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer meliputi:

1. Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Bukateja – Kabupaten

Banjarnegara;

2. Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Kalimanah - Perkotaan

Purwokerto;

3. Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Bojongsari - Kecamatan Mrebet

- Kecamatan Bobotsari - Kecamatan Karangreja - Kabupaten

Pemalang.

Peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder

meliputi:

1. Kecamatan Bobotsari - Kecamatan Karanganyar – Kecamatan

Kertanegara - Kecamatan Karangmoncol - Kecamatan Rembang:

2. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Padamara - Perkotaan

Purwokerto;


3. Kecamatan Karangreja - Kecamatan Baturaden, Kabupaten

Banyumas;

4. Kecamatan Karangreja - Kecamatan Karangjambu - ke arah

perbatasan Kabupaten Pemalang

5. Jalan Lingkar Mewek - Grecol - Kalimanah;

6. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kutasari;

7. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kemangkon;

8. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kaligondang – Kecamatan

Pengadegan - Perkotaan Rembang;

9. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kaligondang - Pengadegan – ke

arah perbatasan Kabupaten Banjarnegara;

10. Perkotaan Purbalingga - Kaligondang - Kejobong - ke arah perbatasan

Kabupaten Banjarnegara;

11. Peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder meliputi semua

jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan perdesaan;

12. Jalan penghubung Perkotaan Bobotsari - Kecamatan Karanganyar -

Kecamatan Kertanegara - Kecamatan Karangmoncol – Perkotaan

Rembang; dan

13. Jalan penghubung Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kaligondang -

Kecamatan Pengadegan - Kecamatan Punggelan Kabupaten

Banjarnegara

Pengembangan jalan strategis Kabupaten meliputi:

1. Jalan penghubung Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar – Desa

Karangjambu Kecamatan Karangjambu - Kecamatan Watukumpul

Kabupaten Pemalang;

2. Jalan penghubung Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol – Desa

Wanogara Kulon Perkotaan Rembang;

3. Jalan penghubung Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol – Desa

Tetel Kecamatan Pengadegan;

4. Jalan penghubung Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari - Desa

Slinga Kecamatan Kaligondang;


5. Jalan sirkulasi Perkotaan Purbalingga; dan

6. Jalan penghubung Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon –

Desa Petir Kecamatan Kalibagor.

Arahan perwujudan sistem transportasi darat dilakukan melalui program

pengembangan jaringan jalan dan jembatan meliputi:

1. Pengembangan prasarana jalan kolektor primer meliputi:

a) Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Bukateja - ke arah

Banjarnegara;

b) Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Kalimanah - ke arah

Purwokerto;

c) Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Bojongsari - Kecamatan

Mrebet - Kecamatan Bobotsari - Kecamatan Karangreja - ke arah

Pemalang;

d) Kecamatan Bobotsari - Kecamatan Karanganyar – Kecamatan

Kertanegara - Kecamatan Karangmoncol - Kecamatan Rembang:

e) Jalan Purbalingga – Padamara ke arah Purwokerto;

f) Kecamatan Karangreja - Baturaden Kabupaten Banyumas; dan

g) Jalan Lingkar Mewek – Grecol – Kalimanah Wetan.

2. Pengembangan prasarana jalan lokal primer meliputi:

a) Purbalingga – Kutasari;

b) Purbalingga – Kemangkon;

c) Purbalingga – Kaligondang – Pengadegan – Rembang;

d) Karangreja – ke arah perbatasan dengan wilayah Kabupaten

Banyumas dan Pemalang;

e) Purbalingga – Kaligondang – Pengadegan - ke arah perbatasan

Banjarnegara;

f) Purbalingga – Kaligondang – Kejobong – ke arah perbatasan

Banjarnegara; dan

g) Bobotsari – Karanganyar – Karangjambu ke arah perbatasan

Pemalang.


Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air dilakukan melalui

program :

a. Peningkatan pengelolaan DAS;

b. Normalisasi sungai dan saluran irigasi;

c. Pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi;

d. Pembangunan embung;

e. Pelestarian sumber mata air dan konservasi kawasan resapan air;

f. Pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air

tanah dalam;

g. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau swasta;

h. Peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pengelolanya; dan

i. Pengembangan alternatif pembiayaan.

Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat dimaksud terdiri

atas:

a. Arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui program:

1. Penetapan sempadan sungai pada kawasan perkotaan dan

perdesaan;

2. Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; dan

3. Penghijauan.

b. Arahan perlindungan sempadan bendung dan bendungan dilakukan

melalui program:

1. Penetapan batas sempadan bendung dan bendungan;

2. Penetapan batas kawasan pasang surut; dan

3. Penghijauan.

c. Arahan perlindungan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui

program:

1. Penetapan sempadan saluran irigasi pada kawasan perkotaan

dan perdesaan;

2. Penetapan pemanfaatan ruang sempadan saluran irigasi;

3. Penertiban bangunan di atas saluran irigasi; dan

4. Penghijauan.


d. Arahan perlindungan sempadan mata air dilakukan melalui program:

1. Penetapan batas sempadan masing masing sumber air;

2. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya

pelestarian kawasan; dan

3. Penghijauan.

Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan melalui

penetapan:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi;

b. Ketentuan perizinan;

c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan

d. Arahan pengenaan sanksi.

Pengendalian pemanfaatan ruang melalui identifikasi lokasi yang terdapat

indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang dan rekomendasi kebijakan

dalam rangka pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan

penataan ruang untuk mencapai tujuan RTRW Kabupaten. Ketentuan

umum peraturan zonasi dimaksud antara lain :

1. Disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang

berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan

ruang.

2. Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci

tata ruang dimaksud terdiri atas:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan

c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana

dimaksud terdiri atas:

a. Sistem perkotaan;

b. Sistem perdesaan;

c. Sistem jaringan prasarana utama;

Sistem perkotaan terdiri atas:


a. fungsi kawasan;

b. kawasan lindung; dan

c. kawasan budidaya.

Fungsi kawasan sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui ketentuan

umum peraturan zonasi meliputi:

a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan fungsi dasar;

b. Tidak diperbolehkan melakukan perubahan secara keseluruhan fungsi

dasar;

c. Tidak diperbolehkan melakukan penambahan fungsi tertentu untuk

fungsi yang bertentangan; dan

d. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas fungsi

tertentu dengan syarat tidak termasuk dalam kawasan dengan

klasifikasi intensitas tinggi.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui ketentuan


a. Tidak diperbolehkan memanfaatkan kawasan lindung yang dapat

merubah fungsi lindung;

b. Tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi kawasan yang telah

ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan; dan

c. Diperbolehkan alih fungsi kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai

bagian dari RTH di kawasan perkotaan dengan syarat komposisi RTH

tidak berubah sesuai RDTR kawasan perkotaan.

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui ketentuan


a. Setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik

harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak

mengganggu fungsi jalan;

b. Setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman

padat harus menyediakan ruang evakuasi bencana;


c. Pengembangan lingkungan permukiman harus menyediakan sarana

dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-

masing;

d. Diperbolehkan melakukan perubahan atau penambahan fungsi ruang

sepanjang saling menunjang atau tidak menimbulkan efek negatif bagi

kawasan yang telah ditetapkan;

e. Pusat kegiatan masyarakat harus menyediakan kawasan khusus

pengembangan sektor informal;

f. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan diluar area

yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang milik jalan atau ruang

pengawasan jalan, kecuali diikuti ketentuan khusus;

g. Tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi pada lahan yang telah

ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan

h. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di dalam

radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas

ketinggian.

Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui ketentuan


a. Pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana

dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai

kebutuhan masingmasing;

b. Kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan tidak dilakukan alih

fungsi lindung tetapi boleh ditambahkan kegiatan lain selama masih

menunjang fungsi lindung;

c. Kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya

konservasi;

d. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi

dasar sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-masing;

e. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan dengan

intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;

f. Tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi lahan pada RTH produktif;


g. Tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi pada lahan pertanian pangan

berkelanjutan;

h. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di dalam

radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas

ketinggian;

i. Diperbolehkan melakukan perubahan fungsi ruang kawasan terbangun

diperdesaan dengan syarat saling menunjang dan atau tidak

menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan; dan

j. Diperbolehkan dilakukan penambahan fungsi yang saling bersesuaian,

dengan syarat ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona

dan fungsi utama zona tersebut.

Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas:

a. Sistem jaringan transportasi darat;

b. Sistem jaringan perkeretaapian; dan

c. Sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan transportasi darat diwujudkan melalui ketentuan umum

peraturan zonasi meliputi:

a. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan meliputi:

1. Pengembangan kawasan sekitar jalan yang menimbulkan

bangkitan dan tarikan harus melakukan kajian amdal lalu lintas;

2. penetapan garis sempadan bangunan kurang lebih 25 (dua puluh

lima) meter pada sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang

pengawasan jalan;

3. Tidak dilakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di

sepanjang sisi jalan;

4. Tidak dilakukan pemanfaatan ruang pada Ruang Milik Jalan kecuali

untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan; dan

5. Tidak dilakukan aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas

Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sesuai dengan kelas dan

hierarki jalan.


b. Pengembangan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

meliputi:

1. Dilakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan

syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; dan

2. Dilakukan pengembangan prasarana terminal angkutan

penumpang dan barang.

c. Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan

meliputi:

1. Pengembangan jalur trayek angkutan di luar jalur yang telah

ditetapkan harus didasarkan pada hasil kajian mendalam; dan

2. Tidak melakukan bongkar muat penumpang dan/atau barang di luar

tempat yang telah ditetapkan.

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui

ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

a. Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak

lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;

b. Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta

api dan jalan;

c. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api

dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan

pengembangan jaringan jalur kereta api; dan

d. Tidak melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu

kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud diwujudkan

melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

a. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;

b. Pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan

pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan

perundangundangan;

c. Pembatasan pembangunan dengan memperhatikan pembatasan

pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar


tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan

d. Tidak mendirikan bangunan pada batas-batas Kawasan Keselamatan

Operasi

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis untuk prioritas perencanaan pembangunan 5

tahun ke depan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Purbalingga adalah :

a. Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana pekerjaan umum dan

penataan ruang yang semakin mendorong pembangunan sosial

ekonomi di seluruh wilayah, serta mengatasi kerusakan infrastruktur

jalan dan jembatan akibat umur dan bencana alam

b. Penguatan manajemen pengelolaan sumberdaya air melalui

penyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi

dan pengairan melalui pembangunan dan pemeliharaan banguan

irigasi dan bangunan air lainnya serta penguatan peran dan fungsi

kelambagaan pengelola air, sekaligus guna mengatasi adanya

kerusakan infrastruktur irigasi akibat umur dan bencana alam

c. Optimalisasi penataan dan pemeliharaan kawasan perkotaan serta

peningkatan kualitas prasarana pelayanan umum dan ruang publik

guna mengakomodasi dinamika pertumbuhan dan perkembangan

kawasan perkotaan.

d. Terbatasnya kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua), kendaraan alat

berat, sebagian besar kendaraan yang ada sudah tua karena tahun

pembuatannya antara 20 sampai dengan 30 tahun dan minimnya

alokasi anggaran pemeliharaannya.

e. Kurangnya tenaga yang profesional di bidang ke PU an

f. Terbatasnya sumber pembiayaan bidang infrastruktur

Ketersediaan Infrastruktur (khususnya jalan dan jembatan) memegang

peranan penting dalam pengembangan suatu wilayah. Hal ini dikarenakan


infrastruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan dalam interaksi antar

wilayah. Salah satunya adalah interaksi dlam distribusi orang, barang dan

jasa. Kondisi jalan dan jembatan yang tidak memadai akan menyebabkan

terhambatnya angkutan barang dan orang sehingga akan menghambat

aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sampai dengan saat ini, meskipun

seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga telah dapat diakses melalui

angkutan kendaraan bermotor roda empat, tetapi masih perlu peningkatan

kapasitas jalan untuk meningkatkan akses ke beberapa wilayah tertentu.

Kondisi panjang jalan di Kabupaten Purbalingga tahun 2010 - 2014 sudah

mencapai 710.204 m. Persentase jalan kondisi baik menunjukkan

peningkatan dari sebesar 64,21% pada tahun 2010 menjadi sebesar

86,57% pada tahun 2014. Kerusakan jalan di Kabupaten Purbalingga

antara lain disebabkan kondisi tanah di Kabupaten Purbalingga yang

cenderung labil. Selain itu kerusakan jalan juga dipengaruhi oleh tonase

kendaraan yang seringkali melebihi kapasitas jalan, sehingga

mempercepat kerusakan jalan.

Faktor pendorong yang

diperkirakan akan

mempengaruhi

kecenderungan masa depan

Perkiraan dampak negatif dan

positif dari faktor pendorong

terhadap kecenderungan

masa depan

Faktor pendorong yang

diperkirakan mempengaruhi

kecenderungan terbatasnya

infrastruktur wilayah adalah:

Masih banyak jalan dalam

kondisi rusak

Jalan menuju objek wisata perlu

dilebarkan agar bisa dapat

berpapasan

Menurunnya kualitas

infrastruktur menimbulkan

berbagai kemacetan dan

berkurangnya kelancaran arus

barang dan penumpang.

Meningkatnya tingkat

Kecelakaan lalu lintas

Kurangnya sarana dan

prasarana terutama diobjek


Rusaknya infrastruktur dasar

pertanian yaitu dam, parit,

irigasi tersier dan jalan

pertanian

Kurangnya sarana dan

Prasarana pengembangan

objek wisata termasuk desa

wisata

wisata menyebabkan

rendahnya tingkat pelayanan

public.

Menurunnya daya dukung

kondisi fisik wilayah terutama

untuk menudkung usaha

pertanian ditandai semakin

menurunnya produksi sector

pertanian.

Degredasi sosial (akses)

Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Purbalingga belum optimal.

Rusaknya infrastruktur berimplikasi pada tingginya biaya transaksi dan

transportasi yang mengakibatkan daya saing komoditi dari Kabupaten

Purbalingga ke pasar regional maupun eksport menjadi rendah. Sejalan

dengan dinamika pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan

kompleksitas aktivitasnya serta meningkatnya tuntutan transportasi,

berakibat pada tidak seimbangnya antara kemampuan penyediaan

transportasi dengan tuntutan kebutuhan pelayanan transportasi untuk

masyarakat. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana terutama diobjek

wisata menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan kepada pengunjung.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekejaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga pada Visi, Misi dan

Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Purbalingga pada Mis ke 6 yaitu Mewujudkan

Kawasan Perkotaan dan Persedaan yang Sehat dan Menarik untuk

Melaksananakan Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Gerakan

Masyarakat, yang Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur/Sarana

Prasarana Wilayah yang Memadai dengan tujuan Terwujudnya

Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan

Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan. Misi ke 6 dan

tujuan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang sebagai berikut :

Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum yang handal dan

penyelenggaraan penataan ruang yang aman produktif dan berkelanjutan

ditandai dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan

meningkatnya kesesuaian tata ruang. Sedangkan sasarannya dari tujuan

yaitu mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang

mantap dan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman

produktif dan berkelanjutan. Keberhasilan sasaran yaitu antara lain

meningkatnga prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik,

prosentase infrastruktur jembatan dalam kondisi baik dan tingkat layanan

jaringan irigasi dalam kondisi baik serta prosentase pengendalian tata

ruang


Tabel : 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021

Tujuan Indikator Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

Satuan

Kondisi Capaian Saat Ini (2015)

Target Kinerja Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan

Tingkat Pembangu nan Infrastruktur

Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang mantap dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan

Prosentase Infrastruktur jalan dalam Kondisi baik

Presen 74,97 75,77 77,05 78,32 79,6 80,87 82,15

Prosentase Infrastruktur jembatan dalam Kondisi baik

Presen 93,04 93,5 93,75 94 94,25 94,5 94,75

Prosentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik

Presen 38,56 40,8 42 ,3 43,8 45,2 46,7 48,2

Tingkat Kesesuaian Tata Ruang

Prosentase Pengendalian Tata Ruang

Presen - - 80 82 84 86 88


4.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda),

sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu

strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai

visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi

merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi

yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan

ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam rangka

pengembangan atau dalam pelaksanaan program/indikasi kegiatan

guna mencapai target dan memperlancar serta keterpaduan

dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Kepala Daerah

tahun 2016 – 2021.

Strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang guna mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang merupakan langkah-langkah yang akan

dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam

rangka melaksanakan fungsi pelaksana pembangunan pada urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui pentahapan dan

serangkaian kebijakan dan program dalam rangka pencapaian tujuan-

tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran jangka pendek yang

telah ditetapkan. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dalam Renstra tahun 2016-2021 adalah.

1. Membangun Sumber Daya Manusia apartur dan pendukung sarana

perencana, pelaksana teknis yang berkualitas. Strategi ini

dilaksanakan melalui Program Penguatan Kelembagaan Perangkat


Daerah. Keberhasilan program Penguatan Kelembagaan Perangkat

Daerah yang ditandai dengan

a. Seluruh Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat

ditindaklajuti

b. Meningkatnya Capaian Sasaran Kerja Pegawai

2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Jembatan.

Strategi ini dilaksanakan melalui program yaitu :

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,

keberhasilan program ini ditandai dengan indikator :

1) Persentase jalan dalam kondisi mantap

2) Persentase jembatan dalam kondisi mantap

3) Persentase Jalan dengan lebar ≥ 5,5 meter

3. Meningkatkan Pendataan, Pengendalian dan Pengawasan

Pembangunan Gedung Strategi ini dilaksanakan melalui program yaitu :

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, keberhasilan

program ini ditandai dengan indikator :

1) Prosentase gedung Negara dalam kondisi baik.

2) Kesesuaian tertib administrasi tata bangunan

4. Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Partisipatif pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder


Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Irigasi dan Sumberdaya Air, keberhasilan program ini ditandai

dengan indikator :

1) Prosentase bendung dalam kondisi baik

2) Prosentase saluran irigasi dalam kondisi baik

3) Prosentase Air Baku Irigasi

5. Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi



Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana

Pemerintahan, keberhasilan program ini ditandai dengan indikator :

1) Jumlah Dokumen Perencanaan

2) Prosentase Jasa Konstruksi yang dibina

6. Meningkatkan Efektifitas Perencanaan, Pemanfaatan dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Strategi ini dilaksanakan melalui Program Penataan Ruang Daerah

Keberhasilan program ini ditandai dengan beberapa indikator yaitu :

1) Rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan sesuai

Standar Operasional Prosedur

2) Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah

Rencana Strategis merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dan

sasaran

pembangunan, yang mendukung komitmen kebijakan dan diterapkan

untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Untuk mewujudkan

tujuan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun

2016 - 2021 dirumuskan arah kebijakan dalam Renstra sebagai

berikut :

1. Percepatan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas

serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2. Percepatan Pembangunan serta Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Irigasi Primer dan Sekunder secara Partisipatif

3. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Optimalisasi

peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

4. Optimalisasi Implementasi Peraturan Perundangan tentang

Bangunan Gedung Pembangunan Sistem Jasa Konstruksi


Tabel : 4.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan

Mewujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Percepatan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder

Percepatan Pembangunan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi Primer dan Sekunder secara Partisipatif

Meningkatkan Efektifitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Meningkatkan Pendataan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Gedung

Optimalisasi Implementasi Peraturan Perundangan tentang Bangunan Gedung


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rencana program prioritas beserta

indikator keluaran program dan pagu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya

dijabarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kedalam rencana

kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk

masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan

jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan, maka berdasarkan

urusan wajib dalam tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Purbalingga akan melaksanakan 6 pogram pada urusan Pekerjaan Umum dan

penataan ruang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut,

maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan rencana

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

tahun 2016-2021 seperti terlihat pada Tabel di bawah:

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi

organisasi, diaplikasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang

disusun secara rasional, realistik dengan mempertimbangkan skala prioritas

dan anggaran yang tersedia.

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan fokus

kegiatan pada:

a. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.

b. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur


d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur,

e. Pendidikan dan Pelatihan

f. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD

g. Pengelolaan UPTD PJ2I

h. Operasional dan Mobilisasi Alat Berat

i. Penyusunan Buku Statistik DPUPR

2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

a. Verifikasi Dokumen IMB

b. Fasilitasi TABG

c. Penerbitan Sertifikasi Laik Fungsi Gedung

d. Pendataan Bangunan Gedung

e. Penyusunan RTBL

f. Pembangunan Gedung Pemerintah

g. Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

3. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a. Pembangunan Jalan

b. Peningkatan Kapasitas Jalan

c. Pembangunan Jembatan

d. Penyusunan Data Base Infrastruktur Jalan

e. Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan

f. Pemeliharaan Rutin Jalan

g. Pemeliharaan Berkala Jalan

h. Pembangunan bangunan Pelengkap Jalan

i. Pemeliharaan Jembatan

4. Program Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Irigasi dan Sumberdaya Air

a. Fasilitasi Komisi Irigasi

b. Pendataan Air Baku irigasi

c. Pembangunan Bendung

d. Pemeliharaan Bendung

e. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi


f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

g. Pembangunan Jaringan Irigasi

h. Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi

5. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pemerintahan

a. Perencanaan Strategis ke PU an

b. Perencanaan Teknis

c. Pembinaan Jasa Konstruksi

d. Pelayanan Rekomendasi Jasa konstruksi

e. Monitoring dan evaluasi

6. Program Penataan Ruang Daerah

a. Perencanaan Tata Ruang

b. Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah ditetapkan

tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta

pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun

yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai

berdasarkan Misi ke 6 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016 - 2021. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang selama lima tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.2

lampir.


Tabel : 5.1

Indikator Kinerja Program dan Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2016 - 2021

Program Indikator Program Satuan Capaian

Kondisi Saat ini (2015)

Target Kinerja Program

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Persentase Temuan Lembaga Pengawasan yg ditindaklajuti

Persen

100 100 100 100 100 100 100

Rata-rata Capaian SKP Point 79 80 80,5 81 81,5 82 82,5

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Persentase gedung negara kondisi baik

Persen - - 85 86 97 88 89

Kesesuaian tertib administrasi tata bangunan

Persen - - 100 100 100 100 100

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase jalan dalam kondisi mantap

Persen 74,97 75,77 77,05 78,32 79,6 80,87 82,15

Persentase jembatan dalam kondisi mantap

Persen 93,04 93,5 93,75 94 94,25 94,5 94,75

Persentase Jalan dengan lebar ≥ 5,5 meter

Persen 7,05 10,4 12,75 15,94 19,13 22,31 25,5


Program Indikator Program Satuan Capaian

Kondisi Saat ini (2015)


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Irigasi dan Sumberdaya Air

Prosentase bendung dalam kondisi baik

Persen 42,3 43 43,5 44 44,5 45 45,5

Prosentase saluran irigasi dalam kondisi baik

Persen 38,56 40,8 42,3 43,8 45,2 46,7 48,2

Prosentase Air Baku Irigasi Persen 87,5 88,5 89 89,5 90 90,5 91

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pemerintahan

Jumlah Dokumen Perencanaan

Point - - 90 90 90 90 90

Prosentase Jasa Konstruksi yang dibina

Perusahaan - - 90 150 150 150 150

Program Penataan Ruang Daerah

Rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan sesuai Standar Operasional Prosedur

Point

- - 80 82 84 86 88

Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah

Point

- - 1 - 2 2 2


BAB VI

INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengukur

tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang

memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai

kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan metoda pengumpulan

dan pengolahan data kinerja yang baik, maka kondisi ini akan dapat membantu

dalam mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang baik dan benar,

mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Purbalingga akan memberikan gambaran parameter keberhasilan

pencapaian dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang secara khusus

mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum

dan penataan ruang. Prestasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun ke depan digambarkan dan

ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan capaian indikator

kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran

kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan

indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur

kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang

Kabupaten Purbalingga, harus ditetapkan secara cermat dengan

memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan

yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaaan Ruang

Kabupaten Purbalingga kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari

dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaaan Ruang itu sendiri.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur

keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus

mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten


Purbalingga tahun 2016 - 2021. Indikator kinerja digunakan tidak hanya pada

saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan

komponen yang sangat penting pada saat merencanakan kinerja. Peraturan

perundang undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk

menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan

alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang

ditetapkan dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan

kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari

penetapan penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara

objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian

kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga yang mengancu dan termuat dalam

RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2016–

2021 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel di bawah ini :


Tabel : 6

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021

Indikator

Level Inidkator

Rumus

Capaian Tahun (2015)


Target Akhir

Renstra

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Tingkat Pembangunan Infrastruktur

Tujuan

Infrastruktur dalam kondisi baik dibagi tota infrastruktur 69,43 % 70,39% 71,23% 72,07% 72,9% 73,74% 74,58% 74,58%

Prosentase Infrstruktur jalan dalam kondisi baik

Sasaran

Infrstruktur jalan dalam kondisi baik dibagi total infrastruktur jalan 74,97% 75,77% 77,05% 78,32% 79,6% 80,87% 82,15% 82,15%

Prosentase jalan dalam kondisi baik

Program Jalan dalam kondisi baik dibagi total jalan

74,97% 75,77% 77,05% 78,32% 79,6% 80,87% 82,15% 82,15%

Prosentase jalan dengan lebar > 5,5 m

Program

Jalan dengan lebar > 5,5 m dibagi total jalan kabupaten

7,05% 10,4% 12,75% 15,94% 19,13% 22,31% 25,5% 25,5%

Prosentase Infrstruktur jembatan dalam kondisi baik

Sasaran

Infrstruktur jembatan dalam kondisi baik dibagi total Infrstruktur jembatan

93,04% 93,5% 93,75% 94% 94,25% 94,5% 94,75% 94,75%

Prosentase jembatan dalam kondisi baik

Program

Jembatan dalam kondisi baik dibagi total jembatan

93,04% 93,5% 93,75% 94% 94,25% 94,5% 94,75% 94,75%

Tingkat Layanan Jaringan Iirigasi dalam kondisi baik

Sasaran

Layanan Jaringan Iirigasi dalam kondisi baik dibagi total Jaringan Iirigasi

40,28% 41,9% 42,9% 43,9% 44,85% 45,85% 46,85% 46,85%

Prosentase bedung dalam kondisi baik

Program Bedung dalam kondisi baik dibagi total bedung

42% 43% 43,5% 44% 44,5% 45% 45,5% 45,5%

Prosentase saluran irigasi dalam kondisi baik

Program

Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi total saluran irigasi 38,56% 40,8% 42,3% 43,8% 45,2% 46,7% 48,2% 48,2%

Prosentase Pengendalian Tata Ruang

Sasaran

Jumlah rekomensai tata ruang yang diterbitkan dibagi Jumlah permohonan tata ruang yang diterbitkan

- - 80 82 84 86 88 88

Rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan

Program

Jumlah kesesuaian ruang yang diterbitkan - - 80 dok 82 dok 84 dok 86 dok 88 dok 88 dok

Tersedianya dokumen perenca naan tata ruang

Program

Jumlah dokumen perencanaan tata ruang - - 1 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok


BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan pedoman dalam rangka

kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun

2021. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yaitu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk dapat digunakan

dalam mendukung pencapaian program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 mendukung

pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang

dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga 2016-

2021 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, dan

penataan ruang yang dijabarkan dalam pelaksanan program dan kegiatan bagi

setiap bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Purbalingga guna mencapai sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021 ini, disamping

berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada

pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang

serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (RPJMD)

2016-2021.

Dokumen Renstra yang memuat informasi tentang sasaran, indikator

kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana

capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas

kinerja. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan tahun

2016-2021 telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan


menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan

serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan

penataan ruang, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan. Dengan

melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Purbalingga 2016-2021 secara konsisten dan didukung oleh

komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan

umum dan penataan ruang dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku

kepentingan, perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan

pembangunan infrastruktur dan penataan ruang Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Maret 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Ir. SETIYADI, M.Si Pembina Utama Muda 19611007 198903 1 006

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)Program Penguatan

Kelembagaan Peragkat

Daerah

Persentase Temuan

Lembaga Pengawasan yg

ditindaklajuti

100 2.350.365.000 100 1.846.032.000 100 2.632.000.000 100 2.820.000.000 100 2.955.000.000 100 2.955.000.000

Penyediaan Bahan dan Jasa

Perkantoran

Rata-rata Capaian SKP 1 paket 532.300.000 1 paket 532.000.000 1 paket 600.000.000 1 paket 650.000.000 1 paket 700.000.000 1 paket 700.000.000 DPUPR Purbalingga

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi

1 paket 135.000.000 1 paket 94.500.000 1 paket 160.000.000 1 paket 170.000.000 1 paket 180.000.000 1 paket 180.000.000 DPUPR Purbalingga

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1 paket 980.065.000 1 paket 485.032.000 1 paket 1.050.000.000 1 paket 1.100.000.000 1 paket 1.150.000.000 1 paket 1.150.000.000 DPUPR Purbalingga

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor


Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai


Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Laporan

Kinerja SKPD


Pengelolaan UPTD Wilayah 1 paket 100.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 DPUPR Purbalingga

Operasional dan Mobilisasi Alat

Berat


Penyusunan Buku Statistik DPU 1 paket 7.500.000 1 paket 20.000.000 1 paket 10.000.000 1 paket 10.000.000 1 paket 10.000.000 1 paket 10.000.000 DPUPR Purbalingga

Program Peningkatan

Kapasitas dan Kualitas

Prasarana Pemerintahan

Persentase gedung

negara kondisi baik

22.894.776.000 34.576.300.000 126.494.880.000 2.672.000.000 1.172.000.000 - 1.172.000.000

Pembangunan Gedung DPRD 1 paket 9.174.570.000 1 paket 9.950.000.000 - - DPUPR Purbalingga

Pembangunan Kantor

Kecamatan Purbalingga

1 paket 4.231.982.000 - - DPUPR Purbalingga

Pembangunan Kantor

Kecamatan Rembang


Pendataan Bangunan Gedung

Pemerintahan

1 paket 141.300.000 - - DPUPR Purbalingga

Penataan Lingkungan DPU 1 paket 900.000.000 - - DPUPR Purbalingga

Pembangunan Gedung

Dindukcapil dan Dinsos (

Lanjutan )

1 paket 1.800.000.000 - - DPUPR

Penyusunan DED Gedung

Diklat Kabupaten

1 paket - - - DPUPR

Penyusunan Master Plan

Pendopo dan Komplek Kantor

Bupati

1 paket - - - DPUPR

Penyusunan DED Kompleks

Kantor Bupati - Wakil Bupati

1 paket - - - DPUPR

Penyusunan DED Kecamatan

Rembang

1 paket 127.480.000 - - DPUPR

Renovasi Atap Gedung Setda 1 paket - - - DPUPR

Kesesuaian tertib

administrasi tata

bangunan

2019 2020 2021

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD

Terwujudnya

Pelayanan Prima

Terhadap

Masyarakat

Meningkatkan

Kapasitas

Pemerintah

Daerah

Terwujudnya

Infrastruktur

Pekerjaan Umum

yang Handal dan

Penyelenggaraa

n Penataan

Ruang yang

Aman Produktif

dan

Berkelanjutan

Meningkatkan

Bangunan

Gedung Laik

Fungsi

Tabel 5.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Purbalingga

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018

Review Renstra DPUPR Tahun 2016-2021 1


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018

Penyusunan Mastre Plan

Kompleks Kecamatan

Rembang

1 paket 61.188.000 - - DPUPR

Penyelesaian Kegiatan

Keciptakaryaan (Luncuran)

1 paket 138.256.000 - - DPUPR

Pembangunan Gedung DPRD

(Lanjutan)

1 paket 9.950.000.000 - - DPUPR

Penyempurnaan Pembangunan

Kantor Kecamatan Purbalingga

(Lanjutan)

1 paket 3.000.000.000 - - DPUPR

Penyempurnaan Pembangunan

Kantor Kec Rembang (lanjutan)

1 paket 2.000.000.000 - - DPUPR

Penataan Lingkungan Pendopo

Cahyana

1 paket 970.000.000 - - DPUPR

Pembangunan Pendopo

Kecamatan Karangjambu

1 paket 774.000.000 - - DPUPR

Pembangunan Pagar Tematik 1 paket 679.800.000 - - DPUPR

Rehab eks Puskesmas

Karangjambu

1 paket 465.000.000 - - DPUPR

Fasilitasi Penerapan

Standarisasi Jasa Konstruksi

dan Konsultansi

1 paket 100.000.000 - - DPUPR

Pendampingan Pembangunan

Keciptakaryaan

1 paket 75.000.000 - - DPUPR

Penyusunan Perencanaan

Kegiatan Strategis Ke-PUPR

1 paket 100.000.000 - - DPUPR

Penyusunan master Plan

Pendopo dan Kompleks Kantor

Bupati

1 paket 250.000.000 - - DPUPR

Rehabilitasi Gedung

Dekranasda

1 paket 727.500.000 - - DPUPR

Pembangunan Gedung

Kesenian

1 paket 5.000.000.000 - - DPUPR

Perencanaan Teknis

Keciptakaryaan

1 paket 280.000.000 - - DPUPR

Monitoring, Evaluasi, dan

Aplikasi Monev Kegiatan ke-PU-

an

1 paket 255.000.000 - - DPUPR



dan Konsultansi

1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 DPUPR

Pembinaan Bidang Jasa

Konstruksi (sosialisasi undang -

undang, penilaian kinerja jasa

konstruksi, pelatihan tenaga

terampil dan SKT)



Kegiatan Strategis Ke-PUPR


Monitoring, Evaluasi, dan

Monev Kegiatan ke-PU-an




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018

Perencanaan Teknis Bidang

Keciptakaryaan


Pembangunan Gedung DPRD 1 paket 18.020.000.000 - - DPUPR

Pembangunan Islamic Center 1 paket 79.500.000.000 - - DPUPR

Pendampingan Pembangunan

Keciptakaryaan

1 paket 250.000.000 - - DPUPR

Pendataan Bangunan Gedung

Pemerintahan

1 paket 300.000.000 - - DPUPR

Pembentukan Tim Ahli

Bangunan Gedung

1 paket 250.000.000 - - DPUPR

Keterangan Rencana

Kabupaten

1 paket 250.000.000 - - DPUPR

Pembangunan Gudang DPU-

PR

1 paket 200.000.000 - - DPUPR

Pembangunan Gedung Parkir 1 paket 21.402.880.000 - - DPUPR

Pembangunan Tugu Batas

Purbalingga - Banjarnegara

(Timbang)

1 paket 1.000.000.000 - - DPUPR


Purbalingga - Pemalang

1 paket 1.000.000.000 - - DPUPR


Purbalingga - Banyumas

(Kalitinggar)

1 paket 1.000.000.000 - - DPUPR


Purbalingga - Banjarnegara

(Panunggalan)

1 paket 1.000.000.000 - - DPUPR


Purbalingga - Banyumas

(Kedungbenda)

1 paket 1.000.000.000 - - DPUPR

Penyusunan Masterplan

Kawasan Gedung Korpri

1 Paket 250.000.000 - -

Penyusunan DED Gedung

DPUPR

1 Paket 250.000.000 - - DPUPR

Penyusunan DED Kawasan

Gedung KORPRI

1 Paket 300.000.000 - -

Pembangunan Gedung

Kesenian

1 Paket 1.000.000.000 - -

Prosentase

Infrastruktur

jalan dalam

Kondisi baik

Program Pembangunan ,

Peningkatan, Rehabilitasi,

dan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Persentase jalan dalam

kondisi baik

1 paket 215.545.809.000 130.367.121.000 - 189.900.323.118 - 120.761.564.996 - 169.847.336.889 - 169.847.336.889

Pemeliharaan Rutin Jalan 1 paket 12.495.000.000 1 paket 9.169.000.000 1 paket 10.000.000.000 1 paket 10.000.000.000 1 paket 10.000.000.000 1 paket 10.000.000.000 DPUPR Purbalingga

Pemeliharaan Rutin Jembatan 1 paket 2.600.000.000 1 paket 2.000.000.000 1 paket 2.500.000.000 1 paket 2.500.000.000 1 paket 2.500.000.000 1 paket 2.500.000.000 DPUPR Purbalingga

Pelebaran Jembatan Sungai

Gringsing dan Sungai Kramean

Ruas Jalan Cahyana Baru

Persentase lajur jalan

minimal 5,5 m


Pemeliharaan Berkala Jalan

Pandansari - Krenceng


Meningkatkan

akses dan

konektifitas

wilayah

Persentase jembatan

dalam kondisi baik

Prosentase

Infrastruktur

jembatan

dalam Kondisi

baik



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018


Selaganggeng - Pengalusan


Penanggulangan Jalan

Longsor di Dususn 3 Desa

Banjarkerta


Peningkatan Jalan Timbang -

Kejobong (Lanjutan)

1 paket 5.069.047.000 - - DPUPR


Karangnangka - Binangun

(Lanjutan)

1 paket 849.333.000 - - - - - - DPUPR Purbalingga

Peningkatan Jalan

Selaganggeng -

Serayularangan (DAK)


Peningkatan Jalan Serayu

Larangan - Sangkanayu (DAK)


Peningkatan Jalan

Sangkanayu - Kutabawa (DAK)



Kecombron - Kejobong



Watutumpang - Banjarsari


Peningkatan Jalan Bandingan -

Kejobong



Tlahab Lor


Pelebaran Jembatan Kaliputat

Samping BRI Karanganyar

1 paket 350.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Sawangan -

Grugak Desa Kaliori

1 paket 1.399.600.000 - - DPUPR

Pembangunan Jembatan

Sungai Kuning

(menghubungkan 3 Kecamatan)

Kalibulan Desa Kalijaran

(BANGUB)

1 paket - - - DPUPR


Candinata - Karangcegak

1 paket 725.000.000 - - DPUPR


Sungai Singa ruas Jalan

Baleraksa - Kramat

1 paket 500.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Purbalingga

- Tobong (Lanjutan) (DAK)

1 paket 5.340.500.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Purbalingga

- Tobong (Lanjutan) (BANGUB)

1 paket 4.101.885.000 - - DPUPR


Panusupan - Tunjungmuli

(Lanjutan)

1 paket 507.115.000 - - DPUPR


Sanguwatang - Danasari

(Lanjtan)

1 paket 1.199.646.000 - - DPUPR



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018

Peningkatan Jalan Rajawana -

Rembang (STA Sumampir -

Bodas)

1 paket 1.648.201.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Pekiringan -

Wanogara Kulon -

Bantarbarang (Lanjutan)

1 paket 2.160.939.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Sibadak

Losari - Desa Tanalum

1 paket 1.601.300.000 - - DPUPR

Pengaspalan Jalan Jembatan

Sungai Gintung ke Dusun

Sumingkir (Lanjutan)

1 paket 467.258.000 - - DPUPR

Pemeliharaan Berkala Ruas

Jalan Kedungjati -

Puspahastama

1 paket 1.210.000.000 - - DPUPR

Pelebaran Jembatan Kali Bogo

Desa Karangklesem Ruas Jalan

Walik - Karanggambas

1 paket 350.000.000 - - DPUPR

Pelebaran Jembatan Kali

Pranji (Sidakangen - Rabak)

1 paket 1.210.313.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Banjaran -

Sindang (Jembatan Gantung)

1 paket 1.065.000.000 - - DPUPR

Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan

1 paket 5.898.433.000 - - DPUPR

Updating Peta Jalan

Kabupaten

1 paket 200.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Kalikabong -

Grecol 2 (Timur)

1 paket 4.178.500.000 - - DPUPR


Bojanegara - Klapasawit

1 paket 1.304.840.000 - - DPUPR

Pemeliharaan Rutin Median Se

Kabupaten

1 paket 1.000.000.000 1 paket 750.000.000 1 paket 1.000.000.000 1 paket 1.000.000.000 1 paket 1.000.000.000 1 paket 1.000.000.000 DPUPR

Pemeliharaan Trotoar Kota

Purbalingga

1 paket 500.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 500.000.000 DPUPR

Pembangunan Trotoar Jalan

Pemuda Bobotsari

1 paket 3.106.231.000 - - DPUPR

Penggantian Median Jalan dan

Rumput

1 paket 597.000.000 - - DPUPR

Revitalisasi Trotoar dengan

pulau jalan sebagai RTH

1 paket 1.300.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Jalur SMP 3

Pengadegan - Pangempon

(Lanjutan)

1 paket 625.000.000 - - DPUPR

Pembangunan Jalan dan

Jembatan Karangmoncol -

Pengadegan (BANGUB)

1 paket - - - DPUPR

Pembangunan Jalan Tidu -

Wirasaba (BANGUB)

1 paket - - - DPUPR

Pembangunan Jalan Wirasaba -

Kemojing (melintang runway)

1 paket 2.100.000.000 - - DPUPR



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018

Pembuatan Jalan Baru di

Sebelah Jalan Eksisting Desa

Sumampir Kecamatan

Rembang

1 paket 400.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Bobotsari

Karanganyar (Lanjutan) (DAK)

1 paket 2.496.681.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Karangreja -

Kutabawa (BANGUB)

1 paket - - DPUPR

Peningkatan Jalan Kembangan

- Jembatan Linggamas

(BANGUB)

1 paket 2.270.050.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan

Selaganggeng - Mangunegara

1 paket 2.039.299.000 - - DPUPR

Rehabilitasi Sayap Jembatan

S.Bugel Desa Jetis Kecamatan

Kemangkon

1 paket 542.800.000 - - DPUPR

Rehabilitasi Abutment

Jembatan S.Klawing Ruas

Jalan Bancar - Pagembrungan

1 paket 666.000.000 - - DPUPR

Pemasangan Bronjong

Pengaman Jembatan Gantung

Sungai Gintung Ruas

Bantarbarang - Sumingkir

Kecamatan Rembang

1 paket 253.000.000 - - DPUPR

Pemasangan Bronjong

Pengaman Jembatan Sungai

Karang di Desa Pekiringan

Kecamatan Karangmoncol

1 paket 505.575.000 - - DPUPR

Pemasangan Bronjong

Pengaman Sungai Gintung

Ruas Jalan Kecombron -

Rembang

1 paket 950.000.000 - - DPUPR

Rehabilitasi Jembatan Sungai

Gringsing di Ruas Jalan

Gambarsari - Jetis

1 paket 1.600.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Tlahab Lor -

Siwarak

1 paket 11.347.500.000 - - DPUPR


Rembang (STA Bodas - MTL

Soedirman)

1 paket 2.257.000.000 - - DPUPR


Rembang (STA MTL Soedirman

- Bantarbarang)

1 paket 1.324.000.000 - - DPUPR

Pengadaan Alat Berat 1 paket 904.000.000 - - DPUPR

Rekonstruksi Jembatan Sungai

Brengkong Ruas Bodas -

Makam (Longsor Bencana)

1 paket 311.000.000 - - DPUPR

Pelebaran Jembatan Kalikajar

Ruas Jalan Bojongsari -Walik

1 paket 800.000.000 - - DPUPR



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018

Rekonstruksi Jembatan Kali

Sibedil Ruas Jalan Karangreja -

Kutabawa (Lanjutan)

1 paket 231.500.000 - - DPUPR


Bodas Ruas Jalan Losari -

Gunugwuled

1 paket 2.472.459.000 - - DPUPR

Kajian Penyelidikan Tanah

Rajawana - Rembang

1 paket 80.000.000 - - DPUPR

Penanganan Titik Longsor

Jalan Rajawana - Rembang

1 paket 1.680.000.000 - - DPUPR

Rehabilitasi Jembatan

Penghubung Kaliori -

Margasana

1 paket 750.000.000 - - DPUPR

Penanganan Tebing Longsor

Jalan Kramat - Sirau

1 paket 250.000.000 - - DPUPR


Kebinamargaan

1 paket 751.498.000 - - DPUPR

Fasibility Studi Pembangunan

Jembatan Kejobong - Bukateja

1 paket 70.000.000 - - DPUPR


Jembatan Kali Gintung pada

Ruas Jalan Pepedan -

Tegalpingen (Karangmoncol -

Pengadegan) (Bangub)

1 paket 29.178.476.000 - - DPUPR

Pembangunan Jalan Tidu -

Bandara (Bangub)

1 paket 7.460.050.000 - - DPUPR


Kutabawa (Lanjutan)(Bangub)

1 paket 3.597.850.000 - - DPUPR

Pembangunan Plat Jalan Ruas

Jalan Pepedan - Tegalpingen

1 paket 193.460.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan

Karanganyar - Karangmoncol (0

- 3,5) (DAK)

1 paket 5.053.171.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan

Karangmoncol - Rajawana

(DAK)

1 paket 3.000.000.000 - - DPUPR


Kejobong (DAK)

1 paket 5.922.931.000 - - DPUPR


Kejobong - Langgar - Timbang

1 paket 1.523.165.000 - - DPUPR


Teknis Pelebaran Jalan

Cahyana Baru

1 paket 40.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Cendana -

Sikapat

1 paket 592.249.000 - - DPUPR

Pembangunan Plat Beton

Sungai Utara Masjid Chengho

1 paket 174.492.000 - - DPUPR


Kuning Kec. Karanganyar

1 paket 1.650.000.000 - - DPUPR



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018

Peningkatan Jembatan

Bambangan - Gunung Slamet

1 paket 436.905.000 - - DPUPR

Perencanaan Teknis

Kebinamargaan

1 paket 100.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan

Selaganggeng -

Serayularangan (Lanjutan)

(DAK)

1 paket 3.372.159.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan

Sangkanayu - Kutabawa

(Lanjutan) (DAK)

1 paket 5.735.481.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan

Karanganyar - Karangmoncol

(3,5 - 7,8) (DAK)

1 paket 5.850.696.000 - - DPUPR


Rembang (STA Bodas MTL

Soedirman) (Lanjutan) (DAK)

1 paket 2.130.087.000 - - DPUPR


Kutabawa (Lanjutan) (DAK)

1 paket 2.547.178.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan

Pengadegan - Bedagas

(Kecombron)(DAK)

1 paket 4.000.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Kradenan -

Tangkisan (DAK)

1 paket 3.328.297.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan

Pagembrungan - Pengadegan

(DAK)

1 paket 3.930.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Letnan

Yusuf (Lanjutan) (DAK)

1 paket 5.807.000.000 - - DPUPR


Sungai Bodas Ruas Jalan

Rajawana - Rembang (Losari -

Sumampir) (DAK)

1 paket 3.139.200.000 - - DPUPR


Jembatan Ruas Jalan Wisata

Serang - Kaliurip

1 paket 2.738.400.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Kembangan -

Karanggedang (DAK)

1 paket 2.950.000.000 - - DPUPR

Revitalisasi Jalan dan Drainase

Jalan Soedirman Timur

1 paket 2.741.200.000 - - DPUPR


Karanggambas

1 paket 1.766.520.000 - - DPUPR

Pembangunan Median Jalan

MT Haryono

1 paket 1.519.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Cahyana

Baru (Lanjutan)

1 paket 1.500.000.000 - - DPUPR


Bumisari (Bojongsari) - Cipaku

(Mrebet) watu cungur.

1 paket 1.200.000.000 - - DPUPR



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018

Pemeliharaan Jalan Tejasari -

Selanegara

1 paket 877.140.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Letnan

Ahmadi (Depan Pengadilan)

1 paket 551.250.000 - - DPUPR

Pembangunan Jalan Patemon-

Galuh-Wirasana

1 paket 865.000.000 - - DPUPR

Peningkatan jalan Tayasa -

Gendengan

1 paket 544.000.000 - - DPUPR

Revitalisasi Drainase Sekunder

Soedirman - Kali Gringsing

1 paket 733.500.000 - - DPUPR

Pemeliharaan Jalan Karang

Gambas - Mipiran - Susukan

(Banyumas)

1 paket 731.625.000 - - DPUPR

Pembangunan Jembatan Kali

Cingkru Ruas Jalan Gambarsari

Karangtengah di Desa Muntang

1 paket 750.000.000 - - DPUPR

Pembangunan Median Jalan

Yosomiharjo Bobotsari

(Majapura - Karanggandul)

1 paket 972.200.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Jompo-

Karangtengah

1 paket 641.221.000 - - DPUPR

Penggantian Jembatan Deng

Ruas Jl. Krangean - Langkap

1 paket 584.700.000 - - DPUPR

Pembangunan Bundaran Kodim 1 paket 585.000.000 - - DPUPR

Pemeliharaan Jalan Kalimanah -

Manduraga

1 paket 534.300.000 - - DPUPR

Pemeliharaan Jalan Padamara -

Dawuhan

1 paket 487.250.000 - - DPUPR

Pemeliharaan Jalan

Gambarsari-Jompo

1 paket 487.150.000 - - DPUPR

Penggantian Jembatan ruas

jalan Tangkisan - Sindang

1 paket 487.250.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Kertanegara

- Condong (Kasih)

1 paket 487.250.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan

Palumbungan Wetan - Dagan

1 paket 486.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan depan

Puskesmas Kalimanah

1 paket 400.000.000 - - DPUPR

Revitalisasi Median dan Trotoar

Jalan Kolonel Sugiri Bobotsari

1 paket 1.168.200.000 - - DPUPR

Pemeliharaan Jalan Gunung

Sambeng Kelurahan

Kandanggampang

1 paket 391.750.000 - - DPUPR

Penyusunan DED Jembatan

Lamuk-Bukateja

1 paket 150.000.000 - - DPUPR



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018

Penyusunan Inter Urban Road

Management System (IRMS)

1 paket 275.000.000 - - DPUPR


Kebinamargaan

1 paket 2.026.300.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Bobotsari -

Limbasari (DAK)

1 paket 2.090.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Bukateja -

Kutawis (DAK)

1 paket 2.891.750.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan

Karangjambu - Danasari

(Lanjutan) (DAK)

1 paket 3.940.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan

Karangjambu-Jingkang (DAK)

1 paket 2.291.500.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Pepedan -

Tegalpingen (DAK)

1 paket 7.940.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan


(lanjutan) (DAK)

1 paket 2.950.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Tlahab Lor -

Siwarak (Lanjutan) (DAK)

1 paket 12.150.000.000 - - DPUPR


Kejobong (lanjutan) (DAK)

1 paket 2.950.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Toyareka -

Jetis

1 paket 287.566.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Bojongsari -

Kutasari (DAK)

1 paket 2.000.550.000 - - DPUPR

Penggantian Jembatan Sungai

Berem di Desa Cendana

1 paket 778.400.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan

Selaganggeng - Mangunegara

(Lanjutan) (DAK)

1 paket 2.060.000.000 - - DPUPR

Pelebaran Jalan Kopral Tanwir

dan Jalan Gemuruh -

Karangklesem (Desa Gemuruh)

(DAK)

1 paket 4.485.000.000 - - DPUPR

Penanganan Titik Longsor

Jalan Rajawana - Rembang

(DAK)

1 paket 1.710.000.000 - - DPUPR

Pembangunan Akses Masuk

Boulevard Penghubung Jalan S

Parman - Cahyana Baru

1 paket 5.772.059.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Kejobong -

Timbang (Lanjutan) (DAK)

1 paket 2.585.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Bojongsari -

Kajongan / Giri Cendana

1 paket 682.150.000 - - DPUPR

Pemeliharaan Jalan

Karangnangka - Tanalum Kec.

Rembang

1 paket 506.740.000 - - DPUPR



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018

Peningkatan Jalan Kalimanah

Wetan - Kedungwuluh

1 paket 750.000.000 - - DPUPR

Pemeliharaan Jalan Pagutan -

Bumisari (DAK)

1 paket 2.302.500.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Puspawresti

Cs Kec. Bobotsari (DAK)

1 paket 3.248.500.000 - - DPUPR

Pembangunan Jembatan Ruas

Jalan Sangkanayu - Kutabawa

(DAK)

1 paket 3.800.000.000 - - DPUPR

Pemeliharaan Jalan Kalikajar -

Sidanegara

1 paket 750.000.000 - - DPUPR

Pemeliharaan Jalan

Kaligondang - Arenan, Kalikajar

- Sidanegara (DAK)

1 paket 1.604.000.000 - - DPUPR

Pemeliharaan Berkala jalan

Kertanegara - Mergasana

1 paket 650.000.000 - - DPUPR

Pelebaran Jalan Selaganggeng -

Pengalusan

1 paket 715.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Curug

Karang - Tanalum

1 paket 600.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Jalan Kutasari -

Beji - Karangbanjar (DAK)

1 paket 2.950.000.000 - - DPUPR


Letkol Isdiman

1225 m 1.709.298.360 - -


Pagembrungan - Bandingan

2540 m 1.772.088.912 - -

Peningkatan Kapasitas Jalan

Tidu - Bandara

613 m 8.393.607.041 - -


Karangreja - Gondang

1886 m 4.482.001.950 - -


Pekiringan - Rembang

5746 m 5.000.000.000 - -

Pembangunan Jalan Lingkar

MTL Soedirman

250 m 2.316.328.125 - -

Pemeliharaan Berkala

Selaganggeng -

Serayularangan

4664 m 3.796.270.262 - -


Serayularangan - Sangkanayu

4195 m 3.414.526.962 - -


Sangkanayu - Kutabawa

6642 m 5.406.266.527 - -


Letjend. S. Parman

1821 m 4.884.685.686 - -

Pemeliharaan Berkala

Bobotsari - Karanganyar

4150 m 3.377.899.140 - -


Karanganyar - Karangmoncol

7844 m 6.384.636.350 - -



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018



4300 m 9.700.000.000 - -


Jalan Kradenan - Tangkisan

2851 m 7.141.447.022 - -


Karangjambu - Danasari

4300 m 12.094.950.000 - -


Karangaren - Purwadadi

7826 m 4.409.951.000 - -

Peningkatan Jalan

Karangjambu - Ponjen

(BanGub)

2900 m 7.500.000.000 - -

Pemeliharaan Berkalan Jalan

Panican - Banyumudal

4437 m 2.000.000.000 - -

Pembangunan Jalan S. Parman

- Cahyana Baru

1100 m 12.507.600.000 - -


Warudoyong CS (Wirojoyo,

Wirocondro, Wirocondro)

1,971 m 2.000.000.000 - -

Peningkatan Jalan Ponpes

Lawigede

1400 m 2.236.290.000 - -


Ranu Ruas Jalan Karangjoho -

Bedagas

30 m 3.500.000.000 - -


Wuni Ruas Jalan Danasari -

Sirau

7 m 460.000.000 - -


Pengurut Ruas Jalan Kaliori -

Margasana

6 m 402.500.000 - -


Sidareja - Tetel

1637 m 916.975.781 - -

Penanganan Longsor Jl

Bantarbarang - Tumanggal

200 m 1.200.000.000 - -

Peningkatan Jalan Lamuk -

Sokanegara - Krenceng

1000 m 500.000.000 - -


Gambarsari - Jompo

3492 m 9.588.000.000 - -


Bojong - Panican (BanGub)

2500 m 14.805.000.000 - -


Kutabawa - Bambangan

3600 m 1.800.000.000 - -


Pengadegan - Bedagas

(Kecombron)

4000 m 5.000.000.000 - -

Peningkatan Jalan Pepedan -

Tegalpingen

3120 m 14.000.000.000 - -


Panican - Linggamas

1100 m 4.500.000.000 - -

Peningkatan Jalan Danasari -

Sirau

1500 m 3.000.000.000 - -

Peningkatan Jalan

Karangbawang -Limus

(BanGub)

3500 m 3.700.000.000 - -


Bina Marga

1 paket 2.000.000.000 - - DPUPR



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018


PPL Bedagas (Kecombron) -

Rembang

4708 m 11.188.369.751 - -


TMP - Karangpule

4400 m 3.069.760.320 - -

Pemeliharaan Berkala Jalan A.

Yani

1367 m 2.455.343.674 - -


Bobotsari - Limbasari

3099 m 9.000.000.000 - -

Peningkatan Jalan Karangkabur

- Kalitinggar

4213 m 9.500.000.000 - -

Pembangunan Jembatan Ruas

Jalan Lamuk - Bukateja

120 m25.000.000.000

- -


Klawing Ruas Jalan Bobotsari -

Limbasari

30 m 5.400.000.000 - -

Pemeliharaan berkala Jalan

dan jembatan pada ruas

Bojanegara - Dawuhan

1571 m 2.000.000.000 - -


Tunjungmuli - Majingklak

4604 m 7.250.000.000 - -


Gemuruh - Karangklesem

4387 m 6.900.000.000 - -


Pengadegan - Tegalpingen

4275 m 12.147.412.500 - -

Peningkatan Jalan Gambarsari -

Jetis

1200 m 3.804.660.000 - -

Peningkatan Kapasitas Ruas

Jalan Pagerjirak -

Karanggedang

4481 m 9.046.018.750 - -


Bobotsari - Serayularangan

4100 m 10.648.086.889 4100 m 10.648.086.889

Peningkatan Jalan Jingkang -

Danasari (BanGub)

5.000.000.000 - 5.000.000.000


Selabaya - Klapasawit

1962 m 5.300.000.000 1962 m 5.300.000.000


Walik - Karanggambas

2664 m 7.300.000.000 2664 m 7.300.000.000


Bobotsari - Serayularangan

4107 m 24.000.000.000 4107 m 24.000.000.000


Wirasana - Kalikajar

120 m 33.750.000.000 120 m 33.750.000.000


Jalan Kalikajar - Sidanegara

5994 m 20.979.000.000 5994 m 20.979.000.000


Jalan Sidanegara - Sidareja

3586 m 9.351.562.500 3586 m 9.351.562.500


Jalan Tegalpingen - Sidareja

2779 m 8.910.168.750 2779 m 8.910.168.750


Jalan Pagerjirak -

Karanggedang

4481 m 9.046.018.750 4481 m 9.046.018.750



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018


Karang Ruas Rajawana -

Rembang

50 m 14.062.500.000 50 m 14.062.500.000

Peningkatan Jalan Kalimanah

Wetan - Mewek

2000 m 7.500.000.000 2000 m 7.500.000.000

Prosentase

Jaringan irigasi

dalam kondisi

baik

Program Pembangunan,

Peningkatan, Rehabilitasi,

dan Pemeliharaan Prasarana

Irigasi dan Pengairan

Prosentase bendung

dalam kondisi baik

22.476.366.000 12.724.000.000 24.599.720.000 25.000.000.000 9.250.000.000 - 9.250.000.000

Pemeliharaan Rutin Irigasi 1 paket 8.091.000.000 1 paket 4.441.000.000 1 paket 7.500.000.000 1 paket 8.000.000.000 9.000.000.000 - 9.000.000.000 DPUPR

WISMP 1 paket 1.165.799.000 - - DPUPR

Fasilitasi Komisi Irigasi 1 paket 64.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 DPUPR

Fasilitasi Program WISMP 1 paket 499.628.000 - - DPUPR

Pembangunan / Perbaikan

Talud dan Pengerukan di

Limpakdau Sekunder Sileot

Partisipatif Kandanggampang

Rt 02 dan Rt 03 Rw 05

1 paket 230.000.000 - - DPUPR

Perbaikan Saluran Irigasi dan

Bendung "Ondar - Andir" Desa

Tlahab Lor

1 paket 212.000.000 - - DPUPR

Rehabilitasi Bangunan dan

Saluran Irigasi Kajar II / Kajar

(DAK)

1 paket 430.500.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Mandala (DAK)

1 paket 327.600.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Deng (DAK)

1 paket 367.500.000 - - DPUPR

Rehabilitasi Bnagunan dan

Saluran Irigasi MA. Tirtomoyo

(DAK)

1 paket 903.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Logung (DAK)

1 paket 483.000.000 - - DPUPR

Rehabilitasi Bnagunan dan

Saluran Irigasi Muli (DAK)

1 paket 367.500.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Prabawulan

(DAK)

1 paket 493.500.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Arenan (DAK)

1 paket 242.550.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Barem (DAK)

1 paket 346.500.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Limus (DAK)

1 paket 525.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Lusi (DAK)

1 paket 262.500.000 - - DPUPR

Pembangunan Irigasi Pining

(Lanjutan)

1 paket 450.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Kedungsalak

(DAK)

1 paket 367.500.000 - - DPUPR

Prosentase saluran

irigasi dalam kondisi baik

Prosentase Air Baku

Irigasi

Meningkatkan

Infrastruktur

Sumber Daya Air

yang Memadai



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018


Saluran Irigasi Paseh (DAK)

1 paket 766.500.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Pingit (DAK)

1 paket 945.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Lingga / Lingga

MA (DAK)

1 paket 1.218.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Larangan

Kecamatan Karanganyar (DAK)

1 paket 588.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Kuripan

Kecamatan Karangmoncol

(DAK)

1 paket 273.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Pejaten

Kecamatan Mrebet (DAK)

1 paket 420.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Batu Kecamatan

Kalimanah (DAK)

1 paket 289.800.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Nusakembang

Kecamatan Bobotsari (DAK)

1 paket 1.617.000.000 - - DPUPR

Rehabilitasi Bendung Akibat

Banjir Desa Kaliori

1 paket - - DPUPR

Penyelesaian Pemeliharaan

dan Pembangunan Irigasi

Wanogara Wetan - Wanogara

Kulon

1 paket 82.095.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Nanggung (DAK)

1 paket 409.500.000 - - DPUPR


Pemeliharaan dan

Pembangunan Irigasi

1 paket 38.394.000 - - DPUPR

Peningkatan Jaringan Irigasi

Partisipatif (PPSIP)

1 paket 400.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Bendung

Karangmiri Desa Kalijaran

1 paket 877.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Bangunan dan

Saluran Irigasi Condong

1 paket 291.500.000 - - DPUPR

Fasilitasi Komisi Irigasi 1 paket 174.500.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Kedungjeruk

Kec. Kemangkon (DAK)

400 475.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Brunyah ( MA )

Kec. Padamara (DAK)

350 350.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Bataputih ( MA )

Kec. Mrebet (DAK)

325 350.000.000 - - DPUPR



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018


Saluran Irigasi Ponjen Kec.

karanganyar (DAK)

400 800.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Jambean II Kec.

Karangreja (DAK)

275 350.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Cibaya Kec.

Karangreja (DAK)

300 350.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Bedagas Kec.

Pengadegan (DAK)

215 300.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Candinata Kec.

Kutasari (DAK)

275 300.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Curug I Kec.

Padamara (DAK)

300 350.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Andong Kec.

Mrebet (DAK)

200 300.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Jaha II Kec.

Kertanegara (DAK)

225 285.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Onje Kec.

Rembang (DAK)

200 270.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Bulan Kec.

Karanganyar ( DAK)

200 260.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi DI Bungkanel

Kec. Karanganyar (DAK)

450 900.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi DI Bungkanel

Kec. Karanganyar ( DAK )

1 paket 900.000.000,00 - - DPUPR

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Partisipatif (PPSIP)


Fasilitasi Kegiatan SDA 1 paket 149.720.000 1 paket 149.100.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 DPUPR

Penelusuran Aset Jaringan

Irigasi


Peningkatan Bangunan Talang

Sijati Kec. Karangmoncol

1 paket 1.500.000.000 - - DPUPR

Pembangunan Bendung Suro

Kec. Karangmoncol

1 paket 1.600.000.000 - - DPUPR

Pembangunan Bendung

Kecepit Kec. Karangmoncol

1 paket 600.000.000 - - DPUPR

Pembangunan Bendung Canas

Kec. Rembang

1 paket 1.400.000.000 - - DPUPR

Pembangunan Bendung Rabak

Kec. Kalimanah

1 paket 900.000.000 - - DPUPR



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018


Saluran Irigasi Dagan Kec.

Bobotsari

800 m 750.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Pingit Kec.

Padamara

450 m 400.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Limpakdau Kec.

Padamara dan Kemangkon

700 m 650.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Cangkring Kec.

Karanganyar

- 600.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Pagerandong

Kec. Kaligondang

755 m 700.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Kajar II Kec.

Purbalingga

- 600.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Sitangkil Kec.

Rembang

550 m 500.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Nambo Kec.

Karangjambu

- 450.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Pulus Kec.

Padamara

450 m 400.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Sikembang I

Kec. Karangreja

400 m 300.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Kedungklapa

Kec. Padamara

400 m 350.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Kedungsiung

Kec. Bojongsari

450 m 400.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Winong Kec.

Karanganyar

400 m 350.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Kedungjampang

Kec. Kutasari

550 m 500.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Karangreja Kec.

Kutasari

381 m 300.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Bringkeng Kec.

Kertanegara

396 m 350.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Sigupit Kec.

Karangjambu

450 m 400.000.000 - - DPUPR



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018


Saluran Irigasi Tuk Arus I Kec.

Mrebet

650 m 600.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Larangan I Kec.

Purbalingga

825 m 750.000.000 - - DPUPR


Saluran Irigasi Trowinangun

Kec. Karangmoncol

755 m 700.000.000 - - DPUPR

Peningkatan Saluran Sekunder

Suwuk Kec. Karangreja

442 m 437.580.000 - -


Nariban Kec. Karangreja

443 m 438.570.000 - -


Gondang Kec. Kertanegara

444 m 439.560.000 - -


Tayur I Kerc. Karangreja

445 m 440.550.000 - -


Kuning Kec. Kertanegara

445 m 440.550.000 - -


Karangsari II Kec. Bobotsari

445 m 440.550.000 - -


Kemiren Kec. Bobotsari

445 m 440.550.000 - -


Bedahan Kec. Karanganyar

442 m 437.580.000 - -


Anyir Kec. Rembang

600 m 594.000.000 - -


Gembrung Kec. Rembang

450 m 445.500.000 - -


Susukan I + II Kec. Kemangkon

700 m 693.000.000 - -


Pelas Kec. Karanganyar

442 m 437.580.000 - -


Peninis Kec. Kaligondang

455 m 450.450.000 - -


Larangan I Kec. Purbalingga

414 m 409.860.000 - -



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018


Tuntang Kec. Karangjambu

460 m 455.400.000 - -

Pembangunan Bendung Wadas

II Kec. Karangjambu

470 m 465.300.000 - -


Kalimanah Kec. Kalimanah

450 m 445.500.000 - -


Kyaiwilah Kec. Kalimanah

400 m 396.000.000 - -


Pulus Kec. Padamara

550 m 544.500.000 - -


Barangwungkal Kec. Padamara

450 m 445.500.000 - -


Petir Kec. Padamara

420 m 415.800.000 - -


Karangsentul Kec. Padamara

550 m 544.500.000 - -


Situ Tirto Marto Kec. Kutasari

559 m 553.410.000 - -


Karacak Lec. Kutasari

396 m 392.040.000 - -


Sumber Anggung Kec. Mrebet

396 m 392.040.000 - -


Tandon Kec. Mrebet

450 m 445.500.000 - -


Paingan Kec. Mrebet

412 m 407.880.000 - -


Badak Kec. Bojongsari

450 m 445.500.000 - -


Kedungsiung Kec. Bojongsari

400 m 396.000.000 - -


Jambean I Kec. Bojongsari

420 m 415.800.000 - -


Putat Kec. Karangmoncol

412 m 407.880.000 - -



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018


Warak Kec. Karangmoncol

450 m 445.500.000 - -


Grayah Kec. Karangmoncol

398 m 394.020.000 - -


Karangjati Kec. Rembang

400 m 396.000.000 - -


Menjang Kec. Rembang

405 m 400.950.000 - -

Rehabilitasi Saluran Sekunder

Batu Kec. Kalimanah

500 m 525.000.000 500 m 525.000.000


Siceting Kec. Kalimanah

523 m 550.000.000 523 m 550.000.000


Karangsari I Kec. Kalimanah

428 m 450.000.000 428 m 450.000.000


Sinangka Kec. Kalimanah

524 m 550.000.000 524 m 550.000.000


Kedungarus Kec. Padamara

500 m 525.000.000 500 m 525.000.000


Limpakdau Kec. Padamara

571 m 600.000.000 571 m 600.000.000


Petir Kec. Padamara

457 m 480.000.000 457 m 480.000.000


Alang-alang Kec. Padamara

552 m 580.000.000 552 m 580.000.000


Berem Kec. Kutasari

619 m 650.000.000 619 m 650.000.000


Klantang Kec. Kutasari

429 m 450.000.000 429 m 450.000.000


Kalitengah Kec. Kutasari

333 m 350.000.000 333 m 350.000.000


Kedungpete Kec. Kutasari

310 m 325.000.000 310 m 325.000.000


Badak Kec. Bojongsari

524 m 550.000.000 524 m 550.000.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018


Gumelar Kec. Bojongsari

429 m 450.000.000 429 m 450.000.000


Lemberang Kec. Bojongsari

429 m 450.000.000 429 m 450.000.000


Curug Sengon Kec. Bojongsari

410 m 430.000.000 410 m 430.000.000


Benda Kec. Mrebet

550 m 577.500.000 550 m 577.500.000


Sipetel Kec. Mrebet

362 m 380.000.000 362 m 380.000.000


Slendep Kec. Bobotsari

429 m 450.000.000 429 m 450.000.000


Suwuk Kec. Karangreja

438 m 460.000.000 438 m 460.000.000


Silintang Kec. Karangreja

457 m 480.000.000 457 m 480.000.000


Bugel Kec. Karangjambu

524 m 550.000.000 524 m 550.000.000


Gowok I Karanganyar

476 m 500.000.000 476 m 500.000.000


Bedahan Kec. Karanganyar

498 m 522.500.000 498 m 522.500.000


Sabrangan Kec. Rembang

600 m 630.000.000 600 m 630.000.000


Plipitan Kec. Rembang

595 m 625.000.000 595 m 625.000.000

Rehabilitasi Bangunan

Bendung Singa Kec.

Karangmoncol

1 paket 800.000.000 1 paket 800.000.000


Gugur Kec. Rembang

390 m 410.000.000 390 m 410.000.000


Beji Kec. Kaligondang

1 paket 600.000.000 1 paket 600.000.000

Program Pengelolaan

Pertamanan dan Kawasan

Perkotaan

15.551.920.000 32.665.000.000 - - - - - DPUPR

Pembangunan Islamic Center 1 paket 15.000.000.000 - - DPUPR Purbalingga



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018

Penyusunan DED Islamic

Center

1 paket 284.000.000 - - DPUPR

Revitalisasi Alun - Alun (

Lanjutan )

1 paket 100.000.000 - - DPUPR

Fasilitasi Keciptakaryaan 1 paket 67.920.000 - - DPUPR

Review DED Alun - Alun

Purbalingga

1 paket 100.000.000 - - DPUPR

Pembangunan Kawasan Islamic

Center

1 paket 24.950.000.000 - - DPUPR

Revitalisasi Alun - alun 1 paket 5.000.000.000 - - DPUPR

Pembangunan Masjid Usman

bin Affan di Pasar Segamas

1 paket 1.950.000.000 - - DPUPR

Penyempurnaan Masjid

Bukateja

1 paket 465.000.000 - - DPUPR

Penyusunan DED Parkir Kota

Purbalingga (Mahesa Jenar)

1 paket 150.000.000 - - DPUPR

Sayembara Design Pekerjaan

ke-PU-an

1 paket 150.000.000 - - DPUPR

Program Pembangunan

Saluran Drainase

20.522.173.000 - - - - - - DPUPR

Pembangunan Drainase Jalan

Letnan Yusuf (Perempatan

Karangkabur)

1 paket 7.502.176.000 - - DPUPR

Pembangunan Drainase Jalan

MT.Haryono

1 paket 641.200.000 - - DPUPR

Pembangunan Drainase Ruas

Jalan Cahyan Baru

1 paket 4.502.597.000 - - DPUPR

Pembangunan Drainase Ruas

Jalan Soedirman Barat

1 paket 7.530.000.000 - - DPUPR

Pembangunan / Rehabilitasi

Drainase Ruas Jalan

Kabupaten

1 paket 346.200.000 - - DPUPR

Penataan Jalan Masuk Tlahab

Lor - Siwarak

- - DPUPR

Prosentase

pengendalian

tata ruang

Program Penataan dan

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang Daerah

1.294.060.000 950.000.000 1.980.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 - 1.550.000.000

Fasilitasi Penyelenggaraan

Penataan Ruang Daerah

1 paket 75.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 350.000.000 1 paket 350.000.000 1 paket 350.000.000 1 paket 350.000.000 DPUPR

Penyusunan Raperda Tata

Ruang

1 paket 309.500.000 - - DPUPR

Kerjasama Pemetaan Citra

dengan BIG

1 paket 350.750.000 - - DPUPR

Penyusunan SOP Urusan

PUPR

1 paket 30.000.000 - - DPUPR

Petunjuk Pelaksanaan

Pembangunan Bangunan

1 paket 50.000.000 - - DPUPR



dan Konsultasi

1 paket 80.000.000 - - DPUPR

Terwujudnya

Perencanaan

Penataan Ruang

dan Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Tersedianya dokumen

perencanaan tata ruang

daerah

Rekomendasi

kesesuaian ruang yang

diterbitkan sesuai Standar

Operasional Prosedur



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018


Kegiatan Strategis ke-PU-an

1 paket 78.000.000 - - DPUPR

Penyelesian Kegiatan


Kawasan Perkotaan

Purbalingga (Luncuran)

1 paket 121.880.000 - - DPUPR

Penyelesian Kegiatan

Penyusunan DED Penataan

Kota Bobotsari

1 paket 38.930.000 - - DPUPR

Penyusunan RTBL Kawasan

Boulevard Perkotaan

Purbalingga

1 paket 100.000.000 - - DPUPR

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Fisik DPU-PR

1 paket 60.000.000 - - DPUPR

Penyusunan RTBL Koridor

Jalan Soekarno - Hatta

1 paket 250.000.000 - - DPUPR

Fasilitasi Penyelenggaraan

Penataan Ruang Daerah

1 paket 200.000.000 - - DPUPR

Penyusunan RTBL Kawasan

Bandara Soedirman



Kawasan Boulevard

Penghubung Jalan S. Parman -

Cahyana


Penyusunan DED Kecamatan

Pengadegan

1 paket 180.000.000 - - DPUPR

Penyusunan DED Alun - alun

Kecamatan Bobotsari

1 paket 100.000.000 - - DPUPR

Penyusunan DED Jembatan

Wirasana - Kalikajar

1 paket 350.000.000 - - DPUPR

Penyusunan DED Alun - alun

MTL Soedirman dan

lingkungannya

1 paket 100.000.000 - - DPUPR

Penyusunan RDTR Kawasan

Perkotaan Purbalingga

1 paket 300.000.000 - - DPUPR


Perkotaan Bobotsari

1 paket 300.000.000 - - DPUPR

Menyususn Studi Spasial

Pengembangan Pemerintahan

1 paket 300.000.000 - - DPUPR


Perkotaan Bukateja

1 paket 400.000.000 - -


Perkotaan Rembang

1 paket 400.000.000 - -

Penyusunan RRTR Bandara JB

Soedirman

1 paket 400.000.000 - -

Penyusunan RRTR Agropolitan

Bunga Kondang

1 paket 400.000.000 1 paket 400.000.000

Penyusunan RRTR Agropolitan

Gunung Slamet

1 paket 400.000.000 1 paket 400.000.000

Penyusunan RRTR Minapolitan 1 paket 400.000.000 1 paket 400.000.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2019 2020 2021



SKPD



Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi2017 2018

300.635.469.000 213.128.453.000 345.606.923.118 152.803.564.996 184.774.336.889 184.774.336.889

Purbalingga,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG


Ir. SETIYADI, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19611007 198903 1 006

JUMLAH


Documents

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) · sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu ... tahapan analisis sektoral dan penjaringan aspirasi ... dan hasil analisis terhadap