RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/file/Renstra - 2015-2019 - Biro Umum... · merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN 2018

BIRO UMUM dan PENGADAAN TAHUN 2015 - 2019

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

ii

I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Umum dan

Pengadaan

2

1.3 Kondisi Umum 3

1.4 Sumber Daya Manusia 11

II VISI DAN MISI 12

2.1 Visi 12

2.2 Misi 12

2.3 Tujuan 12

2.4 Sasaran 13

III KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN 14

3.1 Kebijakan 14

3.2 Strategi 14

3.3 Program dan Kegiatan 15

IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 20

4.1 Target Kinerja 20

4.2.Pembiayaan 20

V PENUTUP 21

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perencanaan Strategis sesuai yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional

mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang

merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan

memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau

mungkin timbul.

Rencana Strategis Biro Umum dan Pengadaan memuat tujuan dan sasaran serta

program yang realistis dalam upaya mencapai target yang diharapkan Rencana

Strategis Biro Umum dan Pengadaan memuat tujuan dan sasaran serta program

yang realistis dalam upaya mencapai target yang diharapkan dengan didasarkan

pada hasil pembahasan perencanaan strategis pada masing-masing bagian, serta

bertitik tolak dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Rencana Strategis Biro Umum dan Pengadaan Tahun 2015-2019 ini telah

direvisi sesuai dengan indikator kegiatan yang berjalan, diharapkan dapat menjadi

pedoman dan acuan dalam mewujudkan persamaan persepsi bagi para

pelaksana kegiatan tahun 2018 sampai 2019 dalam upaya meningkatkan kinerja Biro

Umum dan Pengadaan yang akuntabel.

Jakarta, September 2018

Kepala Biro Umum dan Pengadaan

ttd

Ir. Sri Sulihanti, Msc

-1-

Rencana Strategis Biro UP 2018-2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Awal Berdirinya Biro Umum dan Pengadaan adalah Biro Umum dan

Hubungan Masyarakat merupakan salah satu unit kerja Eselon II di

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Secara keprograman

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian bertugas melaksanakan

fungsi manajemen pendukung dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Sedangkan Biro Umum dan Pengadaan melaksanakan fungsi

manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian,

khususnya pada aspek manajemen pelayanan administrasi dan layanan

pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan disusun sebagai perwujudan amanah Undang- Undang

Nomor 17 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)

2015-2019. Reformasi perencanaan dan penganggaran ini

mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan dan pendanaan

program dan kegiatan dengan kinerja program dan kegiatan, serta

capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi. Program disusun secara

hierarkis agar dapat menjelaskan hubungan logis antar prioritas

perencanaan organisasi, program, kegiatan, indikator kinerja dan

pendanaan.

RENSTRA Biro Umum dan Pengadaan, sebagai turunan dari RENSTRA

Sekretariat Jenderal, memiliki peran dan fungsi yang sangat penting,

karena memuat kegiatan yang dilengkapi dengan output, target, alokasi

pendanaan, dan indikator kinerja. Dengan demikian, RENSTRA Biro

Umum dan Pengadaan 2015-2019 ini akan menjadi pedoman bagi

penyusunan Rencana Kerja, RKA-KL, serta evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan Biro Umum dan Pengadaan setiap tahunnya

selama kurun waktu tahun 2015-2019 berlandaskan RENSTRA

-2-


Sekretariat Jenderal 2015-2019 sehingga pelaksanaan program dan

kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

43/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pertanian Nomor: 68/Permentan/RC.020/12/2016 tentang

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun

2015-2019, maka dipandang perlu melaksanakan revisi Rencana

Strategis Biro Umum dan Pengadaan Tahun 2015-2019

1.2. STURUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM DAN PENGADAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015, disebutkan Biro Umum dan Pengadaan

merupakan satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal yang memiliki

tugas pokok dan fungsi manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan

Kementerian Pertanian, khususnya pada aspek manajemen

penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta

layanan pengadaan barang dan jasa.

Dalam mendukung Tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum dan

Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan


layanan pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum dan Pengadaan

menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pengelolaan kearsipan; 2. pelaksanaan urusan ketatausahaan; 3. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 4. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 5. pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; 6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan

Pengadaan.

Struktur Organisasi Biro Umum dan Pengadaan terdiri atas 3 (tiga)

bagian dan dua kelompok jabatan fungsional, yaitu:

-3-


1. Bagian Kearsipan dan Tata Usaha; 2. Bagian Rumah Tangga; 3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan 4. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Barang dan

Jasa.

1.3. KONDISI UMUM

Pada periode tahun 2015-2019, Biro Umum dan Pengadaan

melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya.

Berdasarkan penjabaran program kerja tersebut, kelompok kegiatan

yang dilaksanakan meliputi :

1) Penyelenggaraan Kearsipan dan Ketatausahaan.

Rencana Strategis kegiatan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Usaha

guna meningkatkan kinerja sumberdaya dilakukannya Pembinaan dan

Pengembangan SDM. Kegiatan ini salah satu unsur dalam Penerapan

Nilai-nilai Budaya Kerja pegawai Biro Umum dan Pengadaan. Untuk

pertemuan ini diharapkan Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja (IPNBK)

yang baik, tertib, teratur dan konsisten tersebut pada Biro Umum dan

Pengadaan. Sehingga pegawai lingkip Biro Umum dan Pengadaan dapat

menerpkan nilai-nilai budaya yang ada pada Biro Umum dan Pengadaan

pada tugas sehari – hari, guna mencapai kinerja yang diharapkan maka

di rencanakan lah kegiatan antara lain :

a. Penyusunan RKAKL, Pengelolaan Perpustakaan/Kearsipan/

Dokumentasi, kegiatan ini melakukan pertemuan kegiatan

penyusunan laporan mingguan/ Bulanan/ Triwulan lingkup Biro

Umum dan Pengadaan, laporan kegiatan ini berfungsi sebagai

jembatan yang menghubungkan antar pihak yang melaporkan dan

pihak yang membaca laporan.

b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian capaian dari kegiatan ini

Dalam kegiatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan

Kepegawaian dengan kegiatan yang dihasilkan :

-4-


Tersusunnya laporan Pembinaan Administrasi Pengelolaan

Kepegawaian

Terkelolanya data SIMPEG

Tersusunnya Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Tersusunnya Sistem Operasional Prosedur (SOP)

Tersusunnya Data Kepegawaian

Tersusunnya Data Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Tersusunnya Data Tunjangan Kinerja

Selain itu dilakukan Koordinasi Monitoring, Evaluasi, Dokumentasi,

dan Pelaksanaan Workshop SOP kegiatan ini adalah Penyusunan

Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang

akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam

suatu tahun, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum dan

Pengadaan disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis

dari Kementerian Pertanian yang ada, Mengacu pada rancangan

awal Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja (PK) dan Penyusunan

LAKIN Sejalan dengan kebijakan Akuntabiltas Kinerja Instansi

Pemerintah dari Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Disamping kegiatan yang bersifat administratif dan penyedian

sarana yang secara tidak langsung mendukung kelancaran

pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran strategis di Biro

Umum dan Pengadaan adalah :

1. Sekretariat Jabatan Fungsional Arsiparis

2. Sekreariat Jabatan Pengelola Barang dan Jasa

-5-


2) Fasilitasi Kerumahtanggaan

Rencana Strategis Bagian Rumah Tangga adalah kegiatan Keamanan

dan Transportasi yaitu dengan melakukan kegiatan Pengamanan Kantor

dan Perawatan Kendaraan. Kegiatan yang akan dilakukan dengan

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan dan Pendidikan

Pelatihan Tekhnis Pengemudi Bagian Rumah Tangga Biro Umum dan

Pengadaan. Sedangkan Dalam kegiatan Perawatan Kendaraan telah

dihasilkan:Pelaksanaan angkutan pegawai, data kondisi kendaraan

bermotor, laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan mingguan dan bulanan

dan rencana anggaran kegiatan perawatan kendaraan, untuk kegiatan

pemeliharaan dengan melakukan kegiatan Kontrak pemeliharaan selama

1 tahun anggaran (12 bulan) seperti :

1. Pelaksanaan Kontrak pemeliharaan kebersihan gedung (Cleaning Service), pelaksanaan kontrak selama 1 tahun anggaran (12 Bulan).

2. Pelaksanaan Kontrak Pemeliharaan kebersihan halaman dan taman.

3. Pelaksanaan pengharum ruangan ozon generator dan pembersih toilet,

Disamping itu juga dilakukan perbaikan dan perawatan bangunan

gedung kantor untuk terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi

pengguna bangunan dan pemeliharaan/perbaikan sarana gedung dan

peralatan kantor di Gedung A/F, B, C, D, E, Arsip dan PIA berupa

kontrak pemeliharaan lift Gedung A, B, C, D, E, Arsip, PIA dan Escalator

gedung PIA, AC Sentral Gedung A, B, C,D, E, Arsip, PIA, pemeliharaan

AC Split, PABX Sentral Gedung A/F, C/D dan PIA, STP/WTP, Mesin

Genset/Diesel, Fire Alarm System, pemeliharaan Multimedia,

pemeliharaan Mekanikal/Elektrikal, pemeliharaan Panel Listrik dan

perawatan/Pemeliharana Aquarium di Gedung A, pelaksanaan

Pemeliharaan Rumah Jabatan jagakarsa, melakukan pelaksanaan

renovasi gedung/bangunan di kantor pusat kementerian pertanian.

Selain itu melakukan operasional pimpinan dan kunjungan pimpinan.

-6-


3) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Rencana Strategis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa antara lain

terselenggaranya layanan administrasi pengadaan barang/jasa dan

pembinaan serta pemantauan sejak persiapan hingga pelaksanaan

pengadaan barang/jasa.

Untuk meningkatkan kompetensi SDM Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa Kementerian Pertanian melalui bimbingan teknis

bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

(LKPP) dengan sasaran yaitu Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa berupa bimbingan teknis pengadaan barang/jasa tingkat

lanjut dan pelatihan Training of Trainer (TOT). Selain itu juga

melaksanakan pembinaan pengadaan barang/jasa kepada Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen lingkup Kantor

Pusat Kementerian Pertanian.

Penguatan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) – Unit

Pelaksanan Teknis (UPT) Kementerian Pertanian yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :

01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian dengan

melakukan dukungan berupa kordinasi dan pembinaan Pengadaan

Barang/Jasa kepada 62 (enam puluh dua) ULP UPT.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

dilakukan dengan cara berkoordinasi melalu rapat-rapat dengan Tim

Pengawal Upsus, Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan

Pemerintah Pusat (TP4P) Kejaksaan Agung, Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian, LKPP terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa

strategis untuk menghasilkan proses pengadaan barang/jasa yang

sesuai ketentuan.

-7-


Untuk mencapai pelayanan prima, Biro Umum dan Pengadaan

menerapkan prinsip pelayanan yang cepat, cermat, tanggap, akurat dan

terkoordinasi dengan baik.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Biro

Umum dan Pengadaan terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu

Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan Fungsional Paramedis yang

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan

fungsional masing-masing

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2015-

2019, Biro Umum dan Pengadaan tidak terlepas dari permasalahan dan

tantangan, antara lain:

1.3.1. Permasalahan

Permasalahan yang ada pada Biro Umum dan Pengadaan

1. Pada era pemerintahan Kabinet Kerja, Kementerian Pertanian dituntut dapat

segera mencapai Swasembada Pangan, diperkirakan aktivitas kegiatan

pimpinan di lapangan semakin meningkat. Untuk itu diperlukan dukungan

anggaran yang semakin besar pula.

2. Untuk meningkatkan kapasitas SDM Aparat Biro Umum dan Pengadaan

yang ada, diperlukan upaya capacity building melalui diklat/pelatihan/kursus.

Prioritas pelatihan yang diperlukan antara lain untuk petugas

peliputan/dokumentasi kegiatan pimpinan (fotografer dan operator video),

petugas pelayanan administrasi/ketatausahaan (operasional software

manajemen/keuangan, monitoring evaluasi kegiatan, SIMAK BMN yang

seluruhnya menuju ke sistem on-line dll.).

3. Untuk mengantisipasi kurun waktu 2-3 tahun ke depan, di mana banyak

pegawai Biro Umum dan Pengadaan yang memasuki masa purna tugas,

-8-


sehingga perlu diusulkan pengangkatan pegawai baru sesuai dengan

kompetensi bidang tugas yang dibutuhkan.

Penjabaran program kerja tersebut dikelompokkan menjadi kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh masing-masing bagian.

Kegiatan Utama Bagian Kearsipan dan Ketatausahaan :

a. Melakukan pengelolan arsip dan dokumentasi, serta Penyiapan bahan

bimbingan kearsipan Kementerian Pertanian;

b. Melakukan urusan penerimaan surat masuk dan surat keluar dan

pelaksanaan bimbingan ketatausahaan Kementerian Pertanian;

c. Melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli;

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumahtangga Biro Umum dan

Pengadaan.

d. melakukan urusan pelayanan tata usaha Menteri.

Selanjutnya Bagian Kearsipan dan Tata Usaha terdiri dari :

1. Subbagian Kearsipan, melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu : (a).

Penyusunan Pedoman Kearsipan; (b). Penataan, Penyusutan, dan

Pemeliharaan arsip; (c). Lomba Tertib arsip; (d).Seleksi Arsiparis Teladan;

(e). Pelaksanaan Elektronisasi Kearsipan

2. Subbagian persuratan, melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu : (a)

Pengelolaan Persuratan; (b) Penggandaan Bahan dan Dokumen

Pimpinan, dan (c) Pengelolaan Bahan Bimbingan Ketatausahaan.

3. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal, Staf Ahli dan Biro,

melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu : (a).Pengelolaan Ketatausahaan

Sekretaris Jenderal; (b). Ketatausahaan Staf Ahli;(c). Pengelolaan

Ketatausahaan Biro; (d). Pengelolaan Barang Persedian; (e). Pembinaan

Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia; (f). Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring.

-9-


Disamping kegiatan itu terdapat juga terdapat kegiatan yang secara tidak

langsung mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian

sasaran strategis di Biro Umum dan Pengadaan, yaitu:

3. Pengelolaan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Arsiparis

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kinerja Arsiparis lingkup

Kementerian Pertanian, dengan membangun jejaring kinerja dengan ANRI.

4. Pengelolaan Kesekretariatan Jabatan Fungsional pengadaan Barang

dan Jasa

4. Sub Bagian Tata Usaha Menteri.

Subbagian Tata Usaha Menteri, melaksanakan kegiatan yaitu : (a)

Pengelolaan Ketatausahaan Menteri;

Kegiatan Ketatausahaan Menteri terutama difokuskan pada penanganan

alur surat yang masuk ke Menteri Pertanian dan Sekretaris Menteri

Pertanian serta Tenaga Ahli Menteri Pertanian.

Kegiatan Utama Bagian Rumah Tangga :

a. Melakukan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Pusat, rumah

dinas jabatan dan wisma.

b. Melakukan urusan keamanan dan ketertiban Kantor Pusat, rumah dinas

jabatan, wisma, serta pengelolaan tranportasi pegawai Sekretariat Jenderal.

c. Melakukan urusan pelayanan rumah tangga pimpinan

Kegiatan Bagian Rumah Tangga terdiri dari :

1. Subbagian Keamanan dan Transportasi, melaksanakan 4 (empat)

kegiatan yaitu : (a) Operasional Kesekretariatan Kantor; (b)

Operasional Pengamanan Kantor (c) Operasional perawatan

kendaraan.

2. Subbagian Pemeliharaan, melaksanakan 2 (lima) kegiatan yaitu :

(a). Penyelenggaraan pemeliharaan; (b). Honor Pramubakti.

-10-


3. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan melaksanakan 3 (tiga)

kegiatan yaitu : (a) Penyelenggaraan Operasional Pimpinan (b)

Kesekretariatan Rumah Tangga Menteri (c) Penyelenggaraan Sub

Rumah Tangga Pimpinan

Kegiatan Utama Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Melakukan urusan pemberian pelayanan administrasi pengadaan barang

dan jasa.

b. Melakukan penyiapan pembinaan, perencanaan, dan pemantauan

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan Bagian Layanan Barang dan Jasa terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai

kegiatan melakukan pemberian pelayanan administrasi pengadaan barang

dan jasa.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pemantauan Pengadaan Barang dan

Jasa mempunyai kegiatan melakukan penyiapan bahan pembinaan,

perencanaan dan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa antara lain

Layanan Internal Organisasi

-11-


1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 1

Tabel 2.

No Golongan

Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin

Jumlah S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

1 Gol. I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2 Gol. II 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 0 0 0 0 27 0 6 0 2 0 46

3 Gol. III 0 0 8 2 56 35 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 113 27 0 0 0 0 244

4 Gol. IV 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Jumlah 0 1 15 2 56 35 0 0 1 1 5 7 0 0 0 0 140 27 7 0 2 0 299

No Jenis

Kelamin

Golongan Jml

Golongan Jml

Golongan Jml

Golongan Jml Total

I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

1 Laki-Laki 0 0 1 0 1 2 5 19 14 40 46 103 17 12 178 4 2 1 0 0 7 226

2 Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 16 32 10 8 66 0 1 0 0 0 1 73

Jumlah 0 0 1 0 1 2 5 23 16 46 62 135 27 20 244 4 3 1 0 0 8 299

-12-


BAB II VISI DAN MISI

2.1. VISI

Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pengelolaan

Kearsipan dan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, serta Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa.

2.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut Biro Umum dan Pengadaan menetapkan

misi sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Visi tersebut Biro Umum dan Pengadaan menetapkan

misi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Usaha;

2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kerumahtanggaan;

3. Melakukan koordinasi pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan

Jasa

2.3. TUJUAN

Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan

oleh Biro Umum dan Pengadaan selama periode tahun 2015-2019 adalah

:

Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan

oleh Biro Umum dan Pengadaan selama periode tahun 2015 – 2019

adalah :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan Kearsipan dan ketatausahaan

yang menunjang kinerja Pimpinan dan Kementerian.

2. Meningkatkan pengelolaan kerumahtanggaan Kementerian dalam

rangka kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban

lingkungan kerja serta pelayanan kerumahtanggaan pimpinan.

3. Melaksanakan pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

-13-


2.4. SASARAN

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran

sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian

Pertanian.

2. Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan

kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal.

3. Terwujudnya pengelolaan arsip Kementerian Pertanian secara

profesional.

-14-


BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. KEBIJAKAN

Menyusun rumusan penyelenggaraan Kearsipan dan ketatausahaan,

kerumahtanggaan serta Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

3.2. STRATEGI

1. Mengelola penyelenggaraan administrasi Kearsipan dan

ketatausahaan Kementerian Pertanian dan pimpinan.

2. Mengembangkan dan menyelenggarakan Tata Naskah Dinas serta

menerapkan Elektronisasi Tata Naskah Dinas. , serta penggandaan

bahan pimpinan secara baik.

3. Meningkatkan urusan pelayanan keamanan dan ketertiban Kantor

Pusat, Wisma Pertanian, Rumah Jabatan dan Bangunan Pusat

Promosi Hasil Pertanian

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan

prasarana Kantor Pusat Kementan, Wisma Pertanian, Rumah

Jabatan, dan Bangunan Pusat Promosi Hasil Pertanian.

5. Meningkatkan urusan pelayanan angkutan meliputi kendaraan dinas

dan angkutan pegawai.

6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Pimpinan yang

menunjang kinerja pimpinan dan kementerian;

7. Mengelola dan menyelenggarakan administrasi pengadaan barang

dan jasa

8. Melakukan pembinaan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa

-15-


3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk periode 2015 - 2019, sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal,

maka Biro Umum dan Pengadaan akan mendukung pelaksanaan program

Sekretariat Jenderal, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.

Untuk mewujudkan dukungan tersebut, maka Biro Umum dan

Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan


layanan pengadaan barang dan jasa, dengan menjalankan fungsi

yang mencakup:

1. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan; 2. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; 3. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 5. Pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; dan 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan

Pengadaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum dan

Pengadaan pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan penyelenggaraan

Kearsipan dan ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan

pengadaan barang dan jasa, dengan kegiatan:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan dan Ketatausahaan

Kementerian dan Pimpinan, penggandaan bahan dan dokumen

pimpinan, serta bahan bimbingan ketatausahaan.

2. Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, urusan

keamanan dan ketertiban kantor pusat, sarana angkutan pegawai,

serta kerumahtanggaan pimpinan

3. Koordinasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

-16-


Indikator Kegiatan Biro Umum dan Pengadaan :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengadaan

barang dan jasa Kementerian Pertanian.

2. Rasio realisasi rencana pelaksanaan barang dan jasa terhadap

total pengadaan barang dan jasa yang direncanakan

3. Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Umum dan

Pengadaan.

4. Peringkat hasil lomba penyelenggaraan kearsipan oleh Arsip

Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Secara organisasi, Biro Umum dan Pengadaan terdiri dari :

1. Bagian Kearsipan dan Ketatausahaan

2. Bagian Rumah Tangga

3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

4. Kelompok Jabatan Fungsional

3.3.1. Bagian Kearsipan dan Ketatausahaan

Bagian Kearsipan dan Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan

urusan Kearsipan dan ketatausahaan, dan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta bimbingan

kearsipan Kementerian Pertanian.

2. Pelaksanaan urusan penerimaan surat masuk dan surat keluar serta

bimbingan ketatausahaan Kementerian Pertanian.

3. Pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli.

4. Pelaksanaan Tata Usaha Menteri

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan

Pengadaan.

-17-


Bagian Kearsipan dan Tata Usaha terdiri dari:

1. Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolan arsip dan dokumentasi, serta Penyiapan bahan bimbingan kearsipan Kementerian Pertanian;

2. Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan

penerimaan surat masuk dan surat keluar dan pelaksanaan bimbingan ketatausahaan Kementerian Pertanian;

3. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Biro melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumahtangga Biro Umum dan Pengadaan.

4. Subbagian Tata Usaha Menteri melakukan urusan pelayanan tata usaha Menteri.

Indikator Kegiatan Bagian Tata Usaha:

1. Terselenggaranya pengelolaan Ketatausahaan Sekretaris Jenderal;

2. Terselenggaranya Ketatausahaan Staf Ahli;

3. Terselenggaranya Pengelolaan Ketatausahaan Biro;

4. Terselenggaranya Pengelolaan Barang Persedian;

5. Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pengelolaan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

6. Terselenggaranya Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring.

3.3.2. Bagian Rumah Tangga

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan

kerumahtanggaan, dengan melaksanakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana

Kantor Pusat;

b. Pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban Kantor Pusat,

serta angkutan pegawai Sekretariat Jenderal; dan

-18-


c. Pelaksanaan urusan pelayanan rumah tangga pimpinan

Bagian Rumah Tangga terdiri dari:

1. Sub Bagian Pemeliharaan melakukan urusan pemeliharaan

sarana dan prasarana Kantor Pusat

2. Sub Bagian Keamanan dan Angkutan melakukan urusan

keamanan dan ketertiban Kantor Pusat, serta angkutan

pegawai Sekretariat Jenderal.

3. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan melakukan urusan

pelayanan rumah tangga pimpinan

Indikator Kegiatan Bagian Rumah Tanggga:

a. Tersusunnya laporan pemeliharaan sarana dan prasarana

Kantor Pusat.

b. Tersusunnya laporan keamanan dan ketertiban kantor pusat.

c. Tersusunnya laporan sarana angkutan pegawai serta

kerumahtanggaan pimpinan.

3.3.3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Layananan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan administrasi, pelayanan administrasi, penyiapan

pembinaan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan pengadaab

barang dan jasa dengan menyelenggarakan fungsi:

a. Pemberian layanan administrasi pengadaan barang dan jasa.

b. Penyiapan pembinaan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa.

a. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:

3. Sub Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai

tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi pengadaan

barang dan jasa.

-19-


4. Sub Bagian Perencanaan dan Pemantauan Pengadaan Barang dan

Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan,

perencanaan dan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa.

Indikator Kegiatan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa :

1. Terlaksananya laporan pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa

2. Terlaksananya bahan pembinaan ULP-UPT Kementerian Pertanian

3. Terlaksananya bahan pembinaan pejabat fungsional pengelola pengadaan

barang/jasa

4. Terlaksananya bahan bimbingan pengadaan barang dan jasa

5. Terlaksananya laporan perencanaan, pemantauan, dan pembinaan

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

3.3.4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pejabat Barang dan Jasa serta

Jabatan Fungsional Paramedis mempunyai tugas dan fungsi melakukan

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-20-


BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Sesuai dengan sasaran strategis Biro Umum dan Pengadaan yang telah

ditetapkan maka target kinerja Biro Umum dan Pengadaan Tahun 2018-2019

adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN IKSK SAT Target

2018 2019

SK1 Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pertanian

1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Kementerian Pertanian

Skala Likert (1-4)

3 3

2 Rasio realisasi rencana pelaksanaan barang dan jasa terhadap total pengadaan barang dan jasa yang direncanakan

%

85 90

SK2

Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan Kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal

3 Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Umum dan Pengadaan

Skala Likert (1 – 4)

3 3

SK3 Terwujudnya pengelolaan arsip Kementerian Pertanian secara profesional

4 Peringkat hasil lomba penyelenggaraan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Peringkat

8 5

4.2. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Umum dan Pengadaan,

Sekretariat Jenderal memperoleh alokasi pendanaan dari APBN yang

-21-


dituangkan dalam DIPA Biro Umum dan Pengadaan pada setiap tahun

anggaran.

BAB V

PENUTUP

Rancangan awal Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Umum dan Pengadaan

Tahun 2015-2019 untuk periode tersebut berisikan visi, misi, tujuan, sasaran,

arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan Biro Umum dan

Pengadaan selama lima tahun.

Renstra tersebut akan menjadi pedoman Biro Umum dan Pengadaan dalam

menetapkan sasaran kegiatan, untuk mencapai sasaran tersebut diatas tidaklah

mudah, namun berdasarkan keragaan dan kinerja Biro Umum dan Pengadaan

sebelumnya dan dengan semangat Reformasi Birokrasi, sasaran tersebut

optimis dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama

untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor

penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi

faktor kunci pengungkit keberhasilan.

Documents

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/file/Renstra - 2015-2019 - Biro Umum... · merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima)