RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DPPKBP3A … · acuan dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Kebijakan dan Program yang berpedoman pada Rencana Pembangunan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PERUBAHAN

DPPKBP3A TAHUN 2017 – 2021

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A)

RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2017-2021 |

1

KABUPATEN CIANJUR

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.............................................................................................. 4

1.2. Landasan Hukum.......................................................................................... 5

1.3. Maksud Dan Tujuan...................................................................................... 6

1.4. Sistematika Penulisan................................................................................... 8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD…………………………………………………………………......... 9

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi……………………………………………………….... 9

2.2 Sumber Daya…………………………………………………………………………………………..... 19

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD …………………………………………………………………………….. 25

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD………………………………. 28

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ……………………… 29

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan…………….. 29

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih…………………………………………………………………………………………. 30

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota……………………...... 34

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis………………………………………………………………………………………... 34

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis………………………………………………………………………. 36

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN……………… 37

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD…………………………………………….. 38

4.2 Strategi dan Kebijakan…………………………………………………………………………….. 39



2

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF………………………………… 40

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD……………………………………………………………………………………. 43

BAB VII

PENUTUP.......................................................................................................... 45



3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ), diamanatkan bahwa setiap

daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah

maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah ( RKPD ).

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur dibuat dengan

maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai

acuan dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Kebijakan dan

Program yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

perencanaan strategis merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah,

yaitu alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik agar demokratis, transfaran,

akuntabel dan terukur.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur No. 50 tahun

2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangakat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Maka perlu

adanya penyelarasan terhadap dokumen perencanaan Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

untuk menyediakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan

dalam penyusunan Strategi, Kebijakan , Program dan kegiatan yang berdasarkan

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur

Tahun 2016-2021



4

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor

23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

6. Undang – Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 09 Tahun 2011 Tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 09 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun

2016-2021

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur ;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur. No 50 tahun 2016 Tentang kedudukan

susunan Organisasi tugas dan fungsi Serta tata kerja perangkat daerah di

lingkungan Pembkab Cianjur.



5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cianjur

Tahun 2017-2021 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam

kerangka pencapaian visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten .Sebagai

suatu dokumen perencanaan, RENSTRA akan digunakan oleh seluruh jajaran

aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak terutama di level pimpinan sebagai dasar bagi

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2017-2021 dan didalamnya

tertuang kebijakan- kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari

pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur

Tujuan penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021 tidak dapat dilepaskan dari proses

perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor.25

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .dalam hal ini, tujuannya adalah

untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Cianjur kedalam bentuk strategi,

kebijakan, program ,dan kegiatan.

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RENSTRA dengan dokumen

perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal,

sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

pembangunan.

3. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien,

berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser

ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat

diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumberdaya yang dapat

diperbaharui.



6

4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan

pembangunan urusan Pengedalian Penduduk Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,sehingga betul-betul bisa

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan

partisipasi masyarakat.

5. Melakukan analisis kebijakan dibidang Pengedalian Penduduk Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk dapat

merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang

menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.

6. Membagi pencapaian sasaran setiap Bidang urusan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Kabupaten ,sehingga tercipta sinkronisasi dan

sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang

(spasial), maupun lintas kegiatan(sektoral).



7

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistem Matika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menjelaskan tentang tupoksi kondisi dan Potensi Dinas, kendala

yang dihadapi, capaian kinerja pelayanan dan faktor-faktor penentu keberhasilan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK, DAN

FUNGSI

Menjelaskan tentang urusan yang dilaksanakan oleh Dinas yang

merupakan bagian dari kewenangan Bupati yang dilimpahkan serta tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, strategi dan kebijakan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 -2021. untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA ,KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

Menjelaskan tentang bagaimana target-target sasaran dapat dicapai melalui indikator program dan kegiatan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD dan metode pengukuran serta evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja.

BAB VII PENUTUP



8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemkab Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membentuk Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak kabupaten Cianjur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Cianjur No. 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah kabupaten Cianjur, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah di bidang DPPKBP3A yang dipimpin oleh seorang kepala

Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupatii melalui

Sekretarias Daerah.

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang

kedudukan susunan Organisasi tugas dan fungsi Serta tata kerja perangkat

daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, disebutkan bahwa Dinas


Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan azas otonomi dan tugas

pembantuan.

B. F u n g s i

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai

fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam

penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta

penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk, keluarga berencana,



9

pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak sesuai dengan ketentuan

dan/atau peraturan perundangan yang berlaku ;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam

pengkoordinasian,perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan

opeasional dan evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau

peraturan perundangan-undangan yang berlaku

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas ;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2016 Tentang Kedudukan

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, bahwa susunan organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur terdiri atas :

a. Kepala

b. Sekretariat membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) :

1. Seksi Pengendalian Penduduk , Data dan Informasi Keluarga

2. Seksi Pelayan KB

3. Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan

d. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga (PKK)

1. Seksi Bina Ketahan Keluarga

2. Seksi Bina Ketahanan Remaja

3. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

membawahkan :

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan.

2. Seksi Perlindungan Anak.

3. Seksi Pengarusutamaan Gender

f. UPTD.

g. Kelompok Jabatan Fungsional



10

STRUKTUR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A)

BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SEKRETARIAT

BIDANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PELAYANAN KB

SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK,

DATA DAN INFORMASI KELUARGA

SEKSI

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SEKSI PERLINDUNGAN ANAK

SUB BAGIAN PERENCANAAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

UPTD

BIDANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

SEKSI

BINA KETAHANAN KELUARGA

SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA

SEKSI ADVOKASI, KIE

DAN PENGGERAKAN

SEKSI

PENGARUSUTAMAAN

GENDER

SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI

KELUARGA

KEPALA DINAS



11

D. Uraian Tugas dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati

Kabupaten Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan

Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Peraturan daerah sebagai berikut:

I. KEPALA DINAS

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas


Perlindungan Anak yang mempunyai:

A. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang

Pengendalian Kuantitas Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.

B. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Kuantitas

Penduduk Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk, Keluarga Berencana,

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Kuantitas

Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

C. Uraian tugas

1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan, mengendalikan,

dan merumuskan serta menetapkan kebijakan teknis Bidang

Pengendalian Kuantitas Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan



12

dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

2. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintah daerah Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk

Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Melaksanakan (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) di Bidang

Pengendalian Kuantitas Penduduk Keluarga Berencana, Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

4. Membina, mengkoordinasikan dan mengelola data informasi yang

terkait dengan Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk Keluarga

Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

5. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan

di Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk, Keluarga Berencana,

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan


6. Membina dan mengarahkan kepada sekretariat dan kepala bidang

dalam melaksanakan tugasnya

7. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan

kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas

8. Melakukan pembinaan dan pengendalian atau pengelolaan

keuangan, pengelolaan perlengkapan dan peralatan

9. Menyelenggarakan koordinasi dengan intansi atau unit kerja terkait

10. Menilai prestasi kerja kepada sekretariat dan kepala bidang dalam

rangka pembinaan dan pengembangan karir

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya; dan

12. Dalam melaksanakan tugas nya bertanggung jawab kepada Bupati

melaui Sekretaris Daerah

II. SEKRETARIAT

Sekretariat di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi program dan kegiatan,

ketatausahaan rumah tangga kepegawaian, hukum, organisasi dan



13

hubungan masyarakat, serta urusan keuangan dan sarana atau

perlengkapan di Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk Keluarga

Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan


B. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan

laporan program/kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan

serta perlengkapan

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang

perencanaan, evaluasi dan laporan program/kegiatan,

ketatausahaan dan pengelolaan keuangan serta perlengkapan

c. Melaksanakan koordinasi kegiatan dalam Bidang Pengendalian

Kuantitas Penduduk Keluarga Berencana, Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

d. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

C. Uraian Tugas

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakan dan

mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis sesuai

NSPK(Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) di Bidang Perencanaan

dan Evaluasi, Ketatausahaan Keuangan dan Perlengakapan.

2. Menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas

3. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis

dan administratif kepada seluruh bidang dalam lingkup Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan


4. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan

dan evaluasi, urusan ketatausahaan dan urusan keuangan serta

perlengkapan.

5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan

kegiatan lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6. Menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dalam rangka

pembinaan dan pengembangan karir



14

7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang

tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas

8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala


Perempuan dan Perlindungan Anak.

II.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN

Sub Bagian Perencanaan di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

Perencanaan yang mempunyai :

A. Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai

kebutuhan perencanaan dan anggaran, mengevaluasi dan mebuat

laporan program/kegiatan yang telah disusun.

B. Fungsi

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada Bidang

Perencanaan

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Bidang

Perencanaan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Bidang Perencanaan.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan atau

Kepala Dinas.

C. Uraian tugas

1. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan Dinas



2. Menetapkan kebijakan teknis sesuai NSPK (Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Perencanaan.

3. Menyusun evaluasi program dan kegiatan tahunan Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

4. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana

evaluasi program kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga


5. Mengkoordinasikan perencanaan dan evaluasi program kegiatan

pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,




15

6. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,


7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas yang diberikan

oleh pimpinan


Dinas melalui Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga


II.2. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan

dan Perlengkapan, yang mempunyai:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan penata usahaan administrasi keuangan dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas, melakukan pengawasan

dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan serta

membuat laporan secara berkala.

B. Fungsi

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan.

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Keuangan

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Keuangan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan atau

Kepala Dinas

C. Uraian Tugas

1. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan Sub

Bagian Keuangan dan Perlengkapan

2. Mempersiapkan bahan bahan dan menyusun rencana kebutuhan

anggaran di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga


3. Mempersiapkan bahan bahan dan menyelenggarakan tata laksana di

bidang keuangan dan Perlengkapan


Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Keuangan dan Perlengkapan

5. Mempersiapkan bahan tunjangan hak hak keuangan pegawai di

lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,




16

6. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran, pembukuan dan

pelaporan keuangan kegiatan penata usahaan perintah pembayaran

anggaran.

7. Melaksanakan Evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan


oleh pimpinan.

9. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala


Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

II.3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian di Pimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, yang mempunyai:

A. Tugas pokok

Melaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga, (surat menyurat,

kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi), kepegawaian, hukum,

organisasi, serta hubungan masyarakat, melaksanakan pengkajian,

mengevaluasi program dan kegiatan yang telah di susun

B. Fungsi

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang umum dan

Kepegawaian

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang umum dan

Kepegawaian

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan

Kepegawaian

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan atau

Kepala Dinas.

C. Uraian tugas

1. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan Sub

Bagian Tata Usaha Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga



Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Kepegawaian

3. Mengelola dan melaksanakan urusan ke tatausahaan rumah tangga

yaitu surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi,

kepegawaian, hukum, organisasi serta hubungan masyarakat



17

4. Mengelola dan melaksanakan urusan lainnya

5. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

Sub Bagian Kepegawaian


oleh Pimpinan




III. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Pimpin oleh

seorang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

yang mempunyai:

A. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan teknis, memberi dukungan atas

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, membina, mengkoordinasikan

dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang pengendalian

penduduk, Keluarga Berencanaketahanan keluarga, advokasi dan

pergerakan serta mengevaluasi program dan kegiatan yang telah

disusun.

B. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang pengendalian penduduk dan

Keluarga Berencana.

b. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta

organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa

dan Kelurahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana.

c. Pemberian Bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana.

d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan Bidang

tugasnya yang diberikan oleh pimpinan

C. Uraian tugas

1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan, mengendalikan

dan merumuskan serta menetapkan kebijakan teknis sesuai NSPK



18

(Norma,Standar,Prosedur dan Kriteria) di Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana.


pemerintah daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana.


terkait dengan bidang tugasnya.

4. Menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas

5. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program dan

kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6. Menyelenggarakan verifikasi dan mengkaji bahan rekomendasi

terhadap permohonan Bantuan Keuangan dan Bantuan Hibah /

Bantuan Sosial di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

7. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan

dan pengembangan karir


tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

III.1. SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DATA DAN INFORMASI

KELUARGA

Seksi Pengendalian Penduduk Data dan Informasi Keluarga di pimpin

oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian Penduduk danInformasi

Keluarga yang mempunyai

A. Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan panyiapan bahan

pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk Data dan informasi

keluarga serta mengevalausi program dan kegiatan yang telah disusun

B. Fungsi

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada Seksi

Pengendalian Penduduk, data dan Informasi Keluarga

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi

Pengendalian Penduduk data dan Informasi Keluarga

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian

Penduduk data dan Informasi Keluarga



19

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Uraian Tugas

1. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

2. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sesuai NSPK

(Norma,Standar,Prosedur, dan Kriteria) Bidang Kuantitas

Penduduk dan Informasi Keluarga

3. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi

Keluarga

4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang

diberikan oleh pimpinan

5. Dalam melaksanakan tugas nya bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas melalui Kepala Bidangnya.

III.2. SEKSI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana di pimpin oleh seorang

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana yang mempunyai:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan

pelaksanaan jaminan pelayanan KB dan pendistribusian Alokon serta

mengevaluasi program dan kegiatan yang telah di susun.

B. Fungsi


Pelayanan KB


Pelayanan KB

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan KB

d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

C. Uraian Tugas

1. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan Seksi

Pelayanan KB

2. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sesuai NSPK (Norma,

Standar, Prosedur, dan Kriteria) pelayanan KB

3. Melaksanakan eveluasi dan menyusun laporan, melaksanakan

kegiatan pada Seksi Pelayanan KB



20

4. Melaksanakan tugas dari sesuai dengan bidang tugas yang di

berikan oleh pimpinan.


Dinas melalui Kepala Bidangnya.

III.3. SEKSI ADVOKASI, KIE DAN PERGERAKAN

Seksi Penyuluhan Advokasi,KIE dan Penggerakan di pimpin oleh seorang

Kepala Seksi Penyuluhan Advokasi, KIE dan Penggerakan yang

mempunyai

A. Tugas pokok


pelaksanaan penyuluhan advokasi dan pergerakan serta mengevaluasi

program dan kegiatan yang telah disusun

B. Fungsi

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada Seksi Advokasi

KIE dan Penggerakan

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada seksi Advokasi

dan Penggerakan

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Advokasi KIE dan

Penggerakan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Uraian tugas

a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan Seksi

Penyuluhan Advokasi dan Penggerakan

b. Menyusun menetapkan kebijakan teknis sesuai NSPK

(Norma,Standar,Prosedur, dan Kriteria) Advokasi, KIE dan

penggerakan di Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk,

Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

IV. BIDANG PEMBANGUAN KETAHANAN KELUARGA

Bidang Pembangunan Ketahanan keluarga di pimpin oleh seorang

Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga yang mempunyai:

A. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan teknis, memberi dukungan atas

penyelenggaraan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan



21

dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Ketahanan

Keluarga Sejahtera

B. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Ketahanan

Keluarga Sejahtera (Bina Keluarga Balita Bina Keluarga Remaja

dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Dita bina keluarga

lansia serta pemberdayaan ekonomi keluarga


organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten, kecamatan,

desa dan kelurahan di Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera

c. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Ketahanan

Keluarga Sejahtera

d. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang

Pembangunan Ketahanan Keluarga Sejahtera Pelaksanaan tugas

lain yang di berikan oleh pimpinan

C. Uraian Tugas

1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan,

mengendalikan dan merumuskan serta wujudkan kebijakan

teknis sesuai NSPK (Norma, Standar,Prosedur, dan Kriteria) di

Bidang PembangunanKetahanan Keluarga Sejahtera meliputi

pemberdayaan keluarga dan remaja.


pemerintah daerah di Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga




pelaksanaan tugas


kegiatan Bidang Ketahanan Keluarga

6. Menyelengarakan verifikasi dan mengkaji bahan rekomendasi

terhadap permohonan Bantuan Keuangan dan Bantuan Hibah/

Bantuan sosial di Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga




tugasnya yang di berikan oleh pimpinan



22

9. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,


IV.1 SEKSI BINA KETAHANAN KELUARGA

Seksi Ketahanan Keluarga pimpin oleh seorang Kepala Seksi

Pemberdayaan Keluarga dan Remaja yang mepunyai:

A. Tugas Pokok


pelaksanaan tugas Pemberdayaan Keluarga dan Remaja serta


B. Fungsi


Ketahanan Keluarga


Ketahanan Keluarga

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada SeksiKetahanan

Keluarga

d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan

C. Uraian Tugas

1. Menyusun rencana operasinal tahunan Seksi Ketahanan Keluarga


(Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) di Bidang ketahanan

keluarga


kegiatan pada Seksi Ketahanan Keluarga

4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasyang di

berikan oleh pemimpin





23

IV.2. SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA

Seksi Bina Ketahanan Remaja di pimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina

Ketahanan Remaja yang mempunyai:

Tugas Pokok


pelaksanaan tugas Bina Ketahanan Remaja serta mengevaluasi

program dan kegiatan yang telah disusun.

A. Fungsi

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis padaSeksi Bina

Ketahanan Remaja.

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas padaSeksi Bina

Ketahanan Remaja.

c. Pembinaan dan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Bina

Ketahanan Remaja.


B. Uraian Tugas

1. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunanSeksi

Bina Ketahanan Remaja


(Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di bidang Seksi Bina

Ketahanan Remaja


kegiatan pada Seksi Bina Ketahanan Remaja

4. Melaksanakan tugas lain sesuai degan bidang tugasnya yang di

berikan oleh pimpinan



IV.3. SEKSI PEMEBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

Seksi Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga di pimpin oleh seorang Kepala

Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana yang mempunyai:

A. Tugas Pokok


pelaksanaan, pembinaan kesertaan Keluarga Berencana serta

mengevaluasi program dan kegiatan yang telah di susun.



24

B. Fungsi

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada Seksi Bina

Kesertaan Keluarga Berencana

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi Bina

Kesertaan Keluarga Berencana

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Bina Kesertaan

Keluarga Berencana


C. Uraian Tugas


Bina Kesertaan Keluarga Berencana


Standar, Prosedur dan Kriteria) Pembinaan Kesertaan KB


kegiatan pada Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana

4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas yang di




V. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

Bidang Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak di pimpin oleh

seorang Kepala Bidang Pemberdayaaan Perempuandan Perlindungan Anak

yang mempunyai:

A. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan teknis memberi dukungan atas

penyelengaraan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan

dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan


B. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan



organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa



25

dan kelurahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

c. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

d. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pemberdayaan


e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

C. Uraian Tugas

1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan, mengendalikan

dan merumuskan serta menetapkan kebijakan teknis sesuai NSPK

(Norma, Standar, prosedur dan Kriteria) di Bidang Pemberdayaan



pemerintah daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.




pelaksanaan tugas.


kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.

6. Menyelenggarakan verifikasi dan mengkaji bahan rekomendasi

terhadap permohonan Bantuan Keuangan dan Bantuan Hibah/

Bantuan Sosial di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.




tugasnya yang di berikan oleh pimpinan.


Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

V.1. SEKSI PERBERDAYAAN PEREMPUAN

Seksi perlindungan Hak Perempuan dan Anak di pimpin oleh seorang

Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak yang mempunyai:



26

A. Tugas Pokok


pelaksanaan Perlindungan Perempuandan mengevaluasi program

serta kegiatan yang telah disusun

B. Fungsi


Perlindungan Hak Perempuan dan Anak



c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Perlindungan Hak

Perempuan dan Anak


C. Uraian Tugas




Standar, Prosedur, dan kriteria) Bidang Perlindungan Hak

Perempuan dan Anak

3. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan, pelaksanaan

kegiatan pada Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang di



Dinas melalui Kepala Bidang nya.

V.2. SEKSI PERLINDUNGAN ANAK

Seksi perlindungan Anak di pimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemenuhan

Hak Perempuan dan Anak yang mempunyai:

A. Tugas Pokok


pelaksanaan pemenuhan hak anak dan Tumbuh Kembang Anak serta


B. Fungsi


Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak





27

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Pemenuhan Hak

Perempuan dan Anak


C. Uraian Tugas




Standar, Prosedur, dan Kriteria) Bidang Pemenuhan Hak Perempuan

dan Anak

3. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan, melaksanakan

kegiatan pada Seksi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang di


5. Dalam melaksanakan tuganya bertanggung jawab kepada kepala

Dinas melalui Kepala Bidangnya

V.3. SEKSI PENGARUS UTAMAAN GENDER

Seksi Pengarus Utamaan Gender di pimpin oleh seorang Kepala Seksi

Pengarus Utamaan Gender yang mempunyai:

A. Tugas Pokok


pelaksanaan pengarus utamaan gender serta mengevaluasi program

dan kegiatan yang telah di susun.

B. Fungsi

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada Seksi Pengarus

Utamaan Gender

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Seksi Pengarus

Utamaan Gender

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengarus Utamaan

Gender


C. Uraian Tugas


Pengarus Utamaan Gender


Standar, Program dan Kriteria) Bidang Pengarus Utamaan Gender



28


kegiatan pada Seksi Pengarus Utamaan Gender

4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas yang di




2.2 SUMBER DAYA

Dalam upaya penataan peningkatan pelayanan Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak perlu didukung dengan tersedianya sumberdaya yang meliputi

kelembagaan, ketatalaksanaan, alokasi anggaran, SDM dan lain sebagainya.

Sumberdaya aparatur yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi

memegang peranan penting dalam memberikan Pelayanan Pengendalian

penduduk kepada masyarakat, selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang

memadai dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi merupakan

faktor lain yang berpengaruh dalam upaya peningkatan tersebut. Sumber daya

yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan

pelayanan meliputi :

2.2.1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk,


Kabupaten Cianjur sebanyak 663 Orang terdiri dari PNS 135 Orang dan Tenaga

Lini Lapangan sebanyak 528 orang Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel

berikut :

Tabel II.1 Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur

No Jabatan Jumlah

1. Kepala Dinas 1 Orang

2. Sekretaris 1 Orang

3. Kepala Bidang 3 Orang

4. Kepala Sub Bagian 3 Orang

5. Kepala Seksi 9 Orang

6. Penyuluh Keluarga Berencana PKB/PLKB 42 Orang

7. Pelaksana 17 Orang

8. UPTD 32 Orang

9. Kasubag TU UPTD 27 Orang



29

No Jabatan Jumlah

10. TPD 116 Orang

11. PPL Posyandu 392 Orang

12. Outsorsing 20 Orang

Jumlah 663 Orang Sumber : BKBPP (2016)

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di

alingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur , maka pengisian formasi jabatan

struktural di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari eselon II, III

dan IV yaitu sebanyak 79 orang, sedangkan jabatan fungsional perencana dan

arsiparis belum ada. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel II.1. Jumlah PNS Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menduduki Jabatan

dan Staf, per Desember 2016

No Jabatan/Eselon JENIS KELAMIN JUMLAH %

L P 1 Eselon II b - 1 1 1,3% 2 Eselon III a 1 - 1 1,3% 3 Eselon III b 1 2 3 3,7% 4 Eselon IV a 32 10 42 52,2% 5 Eselon IV b 20 7 27 34,5% Jumlah 59 20 79 100%

Sumber : BKBPP (2016)

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat


Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pegawai yang berstatus

golongan IV sebanyak 36 orang (26,27 %), Golongan III sebanyak 92 orang

(67,15 %), sedangkan gololgan II sebanyak 8 orang (5,83 %)

Tabel II.2. Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Pangkat/Golongan

No PANGKAT/GOL JENIS KELAMIN JUMLAH L P

1 Pembina Utama Muda/IV c - 1 1 2 Pembina Tingkat I / IV b 1 1 2 3 Pembina /IV a 24 9 33 4 Penata Tingkat I/ III-d 30 17 47 5 Penata/ III-c 16 7 23 6 Penatan Muda Tingkat I/ III-b 12 7 19 7 Penata Muda / III-a 2 1 3 8 Pengatur Tingkat I/ II-d 1 - 1 9 Pengatur/ II-c 5 1 6 10 Pengatur Tingkat I/ II-b - - - 11 Pengatur Muda / II-a - - - 12 Juru / I-c - - - J U M L A H 91 44 135




30

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Pengendalian


Anak yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 lebih mendominasi

yaitu sebesar 57,03 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SMP

1,48 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel II.3. Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Pendidikan tahun 2016

JENJANG PENDIDIKAN JENIS KELAMIN JUMLAH %

L P 1 SD/SEDERAJAT - - - - 2 SMP/SEDERAJAT 2 - 2 1,48% 3 SMA/SEDERAJAT 33 10 43 31,85% 4 D-1 - - - - 5 D-3 5 - 5 3,70% 6 S-1 48 29 77 57,03% 7 S-2 6 2 8 5,92% 8 S-3 - - - - J U M L A H 94 41 135 100%


Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Pengendalian Penduduk,


66.43 % tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal

ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia

yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak umumnya tingkat

perguruan tinggi, sehingga produk perencanaan pembangunan yang

dihasilkan menjadi lebih baik.

d. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak , pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan

maupun non penjenjangan. Dari 11 Pejabat Struktural di lingkungan

DPPKBP3A terdapat 9 orang pejabat struktural yang telah mengikuti

penjenjangan Spamen atau sejenisnya, jenis penjejangan Diklat PIM III dan

Diklat PIM IV atau sejenisnya sebesar 97,87 %., sedangkan 2 orang pejabat



31

struktural eselon IV yang belum mengikuti Diklat PIM IV atau sejenisnya

sebesar 89,36 % Selengkapnya dapat dilihat pada table II.5 dibawah

Tabel II.4. Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang

mengikuti penjenjangan

N0 Nama Diklat PIM

Sudah

mengikuti

Diklat PIM

Belum mengikuti

Diklat PIM

Jumlah

1. Spamen 0 1 1

2. Spama/Diklat PIM III 4 - 4

3 Adum/Adumla/Diklat PIM IV 15 27 42

Jumlah 19 28 47


2.2.2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang dimiliki di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Cianjur tergolong belum terpenuhi, apabila dilihat dari tugas pokok dan

fungsinya sebagai salah satu Intansi penyelenggara Layanan publik, namun

dengan didukung sarana infrastuktur yang memadai sehingga dapat

memenuhi standar pelayanan publik sebagiamana telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelayanan

Publik. Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digunakan memiliki

luas lahan 2.465 M2 yang dibangun sejak tahun 2015 dengan kondisi

konstruksi bangunan memadai, bangunan yang dimiliki dapat menyediakan

ruangan yang refresentatif dan nyaman untuk memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat maupun untuk aparatur. Dengan demikian bangunan

kantor tidak menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian


Anak. Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian


Anak Kabupaten Cianjur untuk menunjang pelayanan dimaksud bisa di lihat

dalam tabel di bawah ini :



32

TABEL.II.5, Sarana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO URAIAN BANYAKNYA SATUAN

1 Tanah 2.465 Meter2

2 Gedung Induk 2

Lantai

3 Gedung Mes 2 Unit

4 Kamar Penjaga 1 Unit

5 Pos Pengamanan 1 Unit

6 Moshola 1 Unit

7 Area parker 1 Unit

8 Kendaraan roda 4 8 Unit

9 Kendaraan roda 2 200 Unit

1

0

Komputer 49 Unit

11

Laptop 40 Unit

12 Meja kerja 78 Unit

13 Meja ketik 1 Unit

14 Meja Rapat 33 Unit

15 Meja OHP 1 Unit

16 Meja Rapat Set 1 Unit

17 Kursi Lipat 245 Unit

18 Kursi Putar 37 Unit

19 Kursi putar Kecil 1 Unit

20 Lemari Arsip 3 Buah

21 Lemari Kayu 38 Buah

22 Lemari Kayu Kecil 5 Buah

23 Lemari Penyimpanana 3 Buah

24 Rak Besi 1 Buah

25 Speaker Wireless 1 Unit

26 Wireless Hotspot 1 Unit

27 Gerobak Dorong 1 Unit

28 Mesin Ketik Manual

Standart 30 Unit

29 Mesin Penghancur

Kertas 1 Unit

30 Tabung Pemadam api 2 Unit

31 White Board 33 Buah

32 Kipas Angin 32 Unit



33

NO URAIAN BANYAKNYA SATUAN

33 Karpet 1 Buah

34 Layar Proyektor 1 Buah

35 Televisi 2 Unit

36 Podium 1 Buah

37 Suku Cadang Kamera /

Tripod 1 Buah

38 Tablet 2 Unit

39 Scanner 1 Unit

40 Kasur Busa 4 Buah

41 Sofa 36 Buah

42 Kompor Gas 1 Buah

43 Dispenser 1 Unit

44 Kulkas / Lemari ES 1 Unit

45 Tabung Gas 2 Buah

46 Gorden 2 Buah

47 Vitrase Rotan 1 buah

48 Bendera Tisplang 1 Buah

49 Lampu Proyektor 1 Buah

50 Papan Data 6 Buah

51 Kotak Informasi 1 Buah

52 Speaker + Stand Speaker

1 Set

53 Subwofer 1 Unit

54 Equalizer 2 Unit

55 Power Amplipier 1 Unit

56 Timbangan Badan 1 Unit

57 Hygrometer 1 Unit

58 Obgyn Bed 3 Buah

59 IUD Kit 35 Set




34

2.3 KINERJA PELAYANAN


Perlindungan Anak memegang peran penting dalam menentukan kebijakan,

perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun

swasta dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan dokumen dan data


Perlindungan Anak di semua tingkatan pemerintahan Kabupaten, Kecamatan,

Desa dan Kelurahan menjadi faktor kunci keberhasilan program-program

pembangunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam Perencanaan

Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat

dan dapat dipertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah


Perlindungan Anak, masalah potensi sumberdaya daerah maupun informasi

tentang kewilayahan lainnya. Selain itu, Undang-Undang No. 52 Tahun 2009

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang

mengamanatkan pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga

Berencana.



35

TABEL II.6

Review PENCAPAIAN KINERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 – 2016

NO INDIKATOR

KINERJA TARGET

SPM TARGET

IKK

TARGET TARGET RENSTRA TAHUN KE REALISASI CAPAIAN TAHUN KE RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE

INDIKATOR

LAINNYA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

Rata-rata jumlah anak per keluarga - - - 2,62 2,58 2,56 2,53 2,51 2,49 2,57 2,55 2,53 2,52 2,55 2,59 98,09 98,84 98,83 99,60 101,59 104,02

2 Peserta KB Baru - - - 118.810 118.810 118.810 97.240 97.240 97.240 119.917 120.721 121.819 97.240 101667 99.440 100,93 101,61 102,53 100,00 104,55 102,26

3 Cakupan peserta KB Aktif

- - - 66,60 68,80 68,99 69,80 69,80 67,20 68,63 70,46 71,93 67,05 66,60 70,70 103 102 104 96,06 101,53 105,21

4

Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja per tahun

- - - 75 80 85 87 89 90 80 80 85 88 91 96 107 100 100 101,15 102,25 106,67

5

Presentase Keluarga yang mengetahui kesehatan reproduksi remaja (KRR)

- - - 60 60 65 67 70 78 60 60 65 69 71 78 100 100 100 102,99 101,43 100,00



36

6

Persentase pusat informasi dan konseling (PK) remaja per kecamatan

- - - 61 68 75 77 80 85 68 70 75 78 81 83 111 103 100 101,30 101,25 97,65

7

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

- - - 42,39 43,05 44,40 45,50 45,75 46 43,05 42,39 44,50 45,57 27,52 29,68 102 98,47 100 100,15 60,15 64,52

8

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

- - - 77,54 60 62,50 65,00 70 71 71,13 72,12 73,31 74,23 72,48 71,57 92 120 117 114,20 103,54 101

9 Penanganan Korban Trafficking

- - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Penanganan Rasio KDRT - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100

11

Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan

- - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12

Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan (org)

- - - 300 400 1000 1500 2000 2664 338 841 1646 1700 1886 2664 113 210 165 113,33 94,30 100,00

13

Operasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (kali)

- - - 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 100 100 100 100 100 100




37

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi,

tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga

dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya.

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis

dalam merancang strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

Tabel II.7 Tantangan dan Peluang

PERMASALAHAN TANTANGAN PELUANG

Terbatasnya ketersediaan alat

kontrasepsi bagi Keluarga Pra KS

dan KS I Alasan Ekonomi

Berkurangnya bantuan alat

kontrasepsi dari pemerintah

pusat.

Memanfaatkan kebijakan

desentralisasi bidang keluarga

berencana untuk mengelola program

KB secara komprehensif sesuai

dengan kebutuhan daerah

Luas Wilayah Garapan yang tidak

Sesuai dengan Jumlah Petugas

PLKB di Lapangan (6:1)

Ratio kekurangan Petugas

PLKB

Menanggulangi kekurangan PLKB

dengan memanfaatkan jaringan

institusi masyarakat pedesaan

Masih rendahnya akses perempuan

dalam bidang politik dan ekonomi

Tingkat Pendidikan/Pengetahuan,

ekonomi dan social masyarakat

Masih Rendah

Kurangnya Sosialisasi yg

dilakukan Petugas tentang

kebiajakan-kebijakan,

peraturan dan perundang-

undangan yang terkait

dengan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan

anak serta tingkat

kesejahteraan keluraga

dalam pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang

anak, remaja dan lansia,

serta peningkatan kualitas

keluarga masih kurang

Adanya upaya-upaya kemitraan dalam

rangka mengiplementasikan kegiatan

pengarusutamaan gender,

peningkatan kesejahteraan dan

perlindungan anak.

Adanya Data mikro keluarga sebagai

bahan perencanaan operasional untuk

membantu menekan angka

kemiskinan, ancaman ledakan bayi

serta ancaman gizi buruk dan lost

generation pada generasi mendatang

Banyaknya kelompok kegiatan bagi

peningkatan ketahanan keluarga

(Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga

Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

melalui UPPKS ( Upaya Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera )




38

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak

terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi

yaitu:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian


Anak

Aspek Kajian

Capaian/

Kondisi Saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD INTERNAL EKSTERNAL

(KEWENANGAN

SKPD)

(DILUAR

KEWENANGAN

SKPD)

-1 -2 -3 -4 -5 -6

Rata-rata jumlah

anak per

keluarga

2,59

Angka

Kelahiran

Total (TFR)/

Wanita Usia

Subur

(WUS)(15-49

Tahun)

Ratio Petugas

PLKB dan PKB

- Masih tingginya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk secara aktif

mengikuti program KB

akseptor KB Baru 99.440

Jumlah

Peserta KB

Baru

Ratio Petugas

PLKB dan PKB

- Masih rendahnya kesadaran

masyarakat untuk secara aktif mengikuti program KB - Luas Wilayah garapan yang tidak sesuai dengan jumlah petugas PLKB

dan PKB di Lapangan (6 : 1)

Cakupan Peserta

KB Aktif 70,70 %

Jumlah

Peserta KB

Aktif /

Pasangan Usia

Subur (PUS)

Terbatasnya

bantuan alat

kontrasepsi dari

pemerintah

pusat

Terbatasnya ketersediaan alat kontrasepsi bagi keluarga KS dan KS I alasan keluarga

Perentase

partisipasi

perempuan di

lembaga

pemerintahan

29,58 % Masih rendahnya akses perempuan

dalam bidang Politik dan Ekonomi

partisipasi

perempuan di

lembaga swasta

71,57

penyelesaisn

pengaduan

perlindungan

perempuan dan

anak dari

tindakan

kekerasan

100%

Pelayanan

kepada

korban

Kekerasan

Terhadap

Perempuan

dan Anak

Tingkat Pendidikan/Pen

getahuan, ekonomi dan social masyarakat

Masih Rendah

- Kurangnya Sosialisasi yg dilakukan Petugas tentang kebiajakan-kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak - Tingkat kesejahteraan keluraga dalam pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak, remaja dan lansia, serta peningkatan kualitas keluarga masih kurang




39

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Cianjur Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang dituangkan dalam strategi pembangunan

jangka menengah daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, disertai

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat

indikatif. RPJM Daerah Kabupaten Cianjur ini berpedoman pada RPJP Daerah

Kabupaten Cianjur Tahun 2005 – 2025. Kajian arah kebijakan pembangunan

jangka panjang daerah berupa tahapan pembangunan berdasarkan skala

prioritas atau proses pembangunan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD

ditujukan untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan jangka panjang

daerah dan relevansinya dengan rencana jangka menengah daerah yang akan

disusun.

RPJM Daerah 2016-2021 penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah

dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah,

strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sehubungan dengan hal di atas, maka visi Pemerintah Kabupaten Cianjur

Tahun 2016 – 2021 adalah :

Memperhatikan visi tersebut di atas, kata kunci pertama yang termuat

dalam visi adalah lebih Maju . Kalimat lebih maju merefleksikan meningkatnya

kehidupan masyarat Cianjur yang didalamnya meliputi peningkatan pendidikan,

kesehatan dan ekonomi memperluas pilihan-pilihan masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan nyata mereka, serta meningkatkan kemapanan perekonomian daerah

sehingga menjadikan kabupaten terdepan dalam upaya mensejahterakan

rakyatnya

Kata kunci lainnya adalah agamis yang dapat dimaknai sebagai bagian

dari pembangunan karakter dan akhlak yang mulia meliputi seluruh kehidupan

seseorang, baik ketika beribadah secara khusus kepada Tuhannya maupun

dalam hubungannya dengan sesama makhluk seperti dalam menata ekonomi,

“ Cianjur Lebih Maju dan Agamis”.



40

menata politik, kehidupan bernegara, kehidupan berkeluarga, dan

bermasyarakat, serta dalam mengelola kelestarian lingkungan hidup dengan

memanfaatkan secara bijak kekayaan sumber daya alam yang ada di dalamnya

Dari semua uraian di atas, maka untuk mewujudkan visi yang telah

dirumuskan, perlu dibangun komitmen yang menggambarkan upaya-upaya yang

harus diselenggarakan. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pembangunan Infrastuktur

Peningkatan pembangunan infrastuktur dimaksudkan untuk mewujudkan

peningkatan sarana dan prasarana infrastuktur berkiatan dengan pelayanan

dasar berupa sarana pendidikan, kesehatan ,sarana penunjang perekonomian

masyarakat sehingga menjadikan kabupaten terdepan dalam upaya

mensejahterakan rakyatnya

2. Peningkatan pembangunan religius Keagamaan

Pembangunan religious keagamaan dimaksudkan untuk mewujudkan

perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi antara lain kelembagaan, sumber

daya manusia aparatur, kelaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan

pelayanan public. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah

perubahan mind-set dan budaya kerja. Reformasi diarahkan pada upaya

mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan dalam

menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good

governance), dan pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN.

3. Peningkatan akselerasi pembangunan manusia melalui

pembangunan Bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi

Komitmen pertama yang dijabarkan dalam misi ketiga ini adalah

pertama harapan ingin mewujudkan peningkatan mutu yang diberikan pada

peserta didik melalui peningkatan capaian angka kelulusan dan peringkat

kelulusan semua jenjang pendidikan. Komitmen kedua dimaksudkan untuk

mewujudkan komitmen penyediaan pelayanan kesehatan dapat memuaskan

setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-

rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standard an kode etik

profesi yang telah ditetapkan. Komitmen ketiga Hal ini merupakan upaya

meningkatkan standar hidup masyarakat yang didekati dengan tingkat

pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.

Tingkat kehidupan yang layak dimaksud diukur dengan pengeluaran perkapita



41

yang telah disesuaikan (kemampuan daya beli/ Power Parity Purchase, dalam

rupiah)

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten

Cianjur tahun 2016-2021 , isu strategis prioritas pembangunan Kabupaten

Cianjur diarahkan pada :

1. Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2. Pembangunan Ekonomi

3. Pembangunan Sosial

4. Pembangunan Prasarana Wilayah

5. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

6. Penerapan Reformasi Birokrasi

7. Pembangunan Kewilayahan

kampanye disebut SAPTA CITA. Sapta Cita memberikan arahan penjabaran

misi yang meliputi:

1. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

2. Peningkatan Ekonomi

3. Peningkatan Sosial Keagamaan

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

5. Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan

6. Peningkatan Kesehatan

7. Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata

Keterkaitan Visi Misi Kepala Daerah dengan Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu

pada Misi ketiga, dengan tujuan Percepatan pembangunan kesehatan bagi

masyarakat dan sasarannya yaitu Meningkatkan akses dan pelayanan

kesehatan yang bermutu dan merata.

Adapun keterkaitan antara sasaran pembangunan dengan prioritas

pembangunan tersebut disajikan pada Gambar 3.1. Program prioritas Kepala

Daerah diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan setiap tahun selama 5

(lima) tahun masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2016-2021. Prioritas ini

memberikan titik berat atau fokus pembangunan Kabupaten Cianjur.



42

Gambar 3.1 Keterkaitan antara sasaran pembangunan dengan prioritas

pembangunan

Berkaitan dengan visi dam misi Kepala Daerah dan program – program

prioritas Bupati untuk tahun 2016 – 2021, Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki

peran yang sangat strategis dalam pembangunan yang direncanakan oleh Kepala

Daerah, dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan dana yang dibutuhkan dalam

rangka menunjang pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahan Keluarga Pemberdayaan

Perempuan serta Perlindungan Anak.



43

3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA (K/L) DAN RENSTRA

PROVINSI

Penetapan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga


Cianjur merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah

ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra Kementrian/ Lembaga

maupun Renstra Provinsi sedikitnya terdapat korelasi secara tidak langsung

yang mempengaruhi penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk,


Kabupaten Cianjur. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019 yang

terkait dengan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

3. Melakukan revolusi karakter bangsa.

Pembangunan di Jawa Barat pada tahap ketiga RPJP Daerah atau RPJM

Daerah tahun 2013 – 2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk

menghadapi permasalahan yang belum terselsaikan, namun juga untuk

mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi

Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong

Jawa Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi

pertumbuhan nasional. Keterkaitan dengan prioritas pembangunan Propinsi

Jawa Barat terdapat pada meningkatkan aksesbilitas dan kualitas layanan

kesehatan serta meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Cianjur Tahun

2011-2031 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 17

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun

2011-2031, disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dan terciptanya keharmonisan

antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan

dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan



44

memperhatikan SDM; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan

pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

serta pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka

panjang. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029,

Kabupaten Cianjur ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Perkotaan dan merupakan Wilayah Pengembangan (WP) Bodebekpunjur

sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jawa Barat.

Adapun berdasarkan RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031, bahwa

Tujuan pengembangan kawasan perkotaan Cianjur adalah : “Mewujudkan

kawasan strategis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur yang

aman, nyaman, tertib, relegius dan berkelanjutan melalui kegiatan

jasa, perdagangan, dan industri berbasis pertanian”. Secara umum arah

dan kebijakan ruang di Kabupaten Cianjur diantaranya adalah fungsi Kabupaten

Cianjur : Pemerintahan dan Perkotaan, Jasa Perdagangan, Industri, Pertanian,

Perkebunan, Pelestarian alam, Cagar budaya dan ilmu pengetahuan, Wisata,

Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan RTRW adalah tersedianya

dana yang cukup untuk membiayai setiap program pembangunan Kabupaten

yang telah dirumuskan. Ketersediaan pembiayaan pembangunan Kabupaten

tergantung kepada kondisi sumber-sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten

Cianjur, baik berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun berupa bantuan

pusat dan bantuan yang diperoleh Pemerintah atasan (Provinsi) serta

penerimaan dari sumber – sumber yang sah. Mengamati hal – hal tersebut,

mendorong Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan

kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.



45

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa

dokumen perencanaan lainnya, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga


Cianjur menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam Rencana

Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

1. Meningkatnya tingkat kesertaan ber-KB

2. Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Dengan ditetapkannya isu – isu strategis tersebut, maka Renstra Dinas


Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur diarahkan untuk menghadapi dan

mengatasinya yang tertuang dalam penetapan tujuan dan sasaran Dinas


Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.



46

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini

dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik

terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas

bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka

mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan

merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi.

Adapun Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur adalah

sebagai berikut :

1. Mewujudkan keberlangsungan serta meningkatkan kualitas akselebilitas

pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta megendalikan angka

kelahiran

2. Meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di

berbagai bidang kehidupan dan pembangunan serta meningkatkan

perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai bentuk

kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi

Sedangkan indikator tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga


Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif

2. Jumlah peserta KB baru yang dilayani

3. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan terselesaikan

penanganannya

4.1.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara

nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari sasaran adalah

tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang



47

ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik,

dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorentasi

pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk,


Kabupaten Cianjur menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak

ukurannya sebagai berikut :

Sasaran :

1. Meningkatnya tingkat kesertaan ber-KB

2. Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan

anak.

Indikator Sasaran :

1. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif

2. Jumlah peserta KB baru yang dilayani

3. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan terselesaikan

penanganannya

Secara umum tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas


Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian


Anak Kabupaten Cianjur Tahun 2017 – 2021

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Mewujudkan keberlangsungan

serta meningkatkan kualitas

akselebilitas pelayanan KB dan

kesehatan reproduksi serta

megendalikan angka kelahiran

Meningkatnya

tingkat

kesertaan ber-

KB

Peserentase Pasangan

Usia Subur (PUS) yang

menjadi peserta KB aktif

66,60 67,80 68,20 69,50 69,80

Jumlah peserta KB baru

yang dilayani 97.240 97.240 97.240 97.240 97.240

2 Meningkatkan kualitas hidup,

peran dan kedudukan

perempuan di berbagai bidang

kehidupan dan pembangunan

serta meningkatkan

perlindungan bagi perempuan

dan anak terhadap berbagai

bentuk kekerasan, eksploitasi,

dan diskriminasi

Meningkatnya

pemenuhan dan

perlindungan

hak-hak

perempuan dan

anak

Cakupan penanganan

korban kekerasan

terhadap perempuan dan

anak

100 100 100 100 100

Sumber : BKBPP 2016



48

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan Pembangunan Kabupaten cianjur yang berkaitan

dengan urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam jangka menengah dengan Visi dan

Misi sebagimana diuraikan pada bab sebelumnya ,maka perlu diidentifikasi

trategi dan kebijakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan,

maka strategi dan kebijakannya sebagai berikut :

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Cianjur Lebih Maju dan Agamis

MISI III : Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan keberlangsungan serta

meningkatkan kualitas akselebilitas

pelayanan KB dan kesehatan

reproduksi serta megendalikan

angka kelahiran

Meningkatnya

tingkat kesertaan

ber-KB

Mewujudkan

pelayanan

kesehatan yang

bermutu dan

merata

Pembangunan kependudukan

dan keluarga berencana

Meningkatkan kualitas hidup, peran

dan kedudukan perempuan di

berbagai bidang kehidupan dan

pembangunan serta meningkatkan

perlindungan bagi perempuan

terhadap berbagai bentuk

kekerasan, eksploitasi, dan

diskriminasi

Meningkatnya

pemenuhan dan

perlindungan

hak-hak

perempuan dan

anak

Meningkatkan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan

Pengarusutamaan gender,

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Sumber : BKBPP dan RPJMD



49

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-

program diharapkan akan dapat memacu peningkatan kinerja

aparatur.Pelaksanaan dari program adalah kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai

arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan konstribusi

bagi pencapaian visi dan misi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021, urusan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan yang diarahkan kepada 2 (Dua) program yang telah

ditetapkan yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta

Ketahanan Keluarga

2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut

melalui strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan

selama lima tahun kedepan yaitu dari tahun 2017 - 2021 sebagimana uraian

diatas, Strategi yang dilaksanakan perlu didukung kebijakan, sebagai arah dalam

merumuskan program dan kegiatan dengan tujuan mempercepat percapaian

sasaran misi pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021 maka Dinas


Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur dalam menyusun Rencana Strategis

(RENSTRA) Tahun 2017 – 2021. Menetapkan strategi dan kebijakan melalui

Program dan indikator program (outcame) dengan kegiatan sebagai berikut :



50

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

•Terbinanya pasangan

usia subur (PUS) dalam

kesertaan ber-KKB

66.60 66.60 67.80 68.20 69,50 69,80 #VALUE!- B idang

PPKB Kab. Cianjur

•Jumlah institusi

masyarakat pedesaan2,857 2,857 2,857 2,860 2,865 2,870 14,309

- B idang

PKKKab. Cianjur

Kampung KB

Terintegrasinya 13

Kegiatan KKBPK di

lokasi Kampung KB

- 13 Kegiatan 50,000,000.00 - - - - - - - - 13 Kegiatan 50,000,000.00

Seksi

Advokasi, KIE

dan

Penggerakan

Kab. Cianjur

Kader Posyandu

Tersalurkannya

Honorarium Pengelo la

Posyandu

14,300,340,000.00 10,450,800,000.00 10,450,800,000.00 - - - - - - - - 10,450,800,000.00 10,450,800,000.00

Seksi

Pengendalian

Penduduk,

Data dan

Informasi

Kab. Cianjur

Role M odel

Kampung

Keluarga Utama

Terbentuknya ro le model

desa/ kampung Keluarga

Utama

-2 Kampung di 2

Kecamatan 125,000,000.00 - - - - - - - - 2 Kampung di 2 Kecamatan 125,000,000.00

Seksi

Ketahanan

Keluarga

Kab. Cianjur

Pemutakhiran

Data Keluarga

dan Kader

Posyandu

Tersedianya Data

Keluarga dan data Kader

Posyandu

- 713.992 KK dan

2898 Posyandu 100,000,000.00 - - - - - - - - 713.992 KK dan 2898 Posyandu 100,000,000.00

Seksi

Pengendalian

Penduduk,

Data dan

Informasi

Keluarga

Kab. Cianjur

Bantuan

Operasional

Keluarga

Berencana

(BOKB) (DAK

Non Fisik)

Jumlah balai PPKBP3A

yang mendapat bantuan

operasional keluarga

berencana

32 Balai Penyuluhan

PPKBP3A Tk.

Kecamatan

32 Balai

Penyuluhan

PPKBP3A Tk.

Kecamatan

1,643,550,000.00

32 Balai

Penyuluhan

PPKBP3A Tk.

Kecamatan

8,637,990,000.00

32 Balai

Penyuluhan

PPKBP3A Tk.

Kecamatan

9,501,789,000.00

32 Balai Penyuluhan

PPKBP3A Tk.

Kecamatan

10,451,967,900.00

32 Balai Penyuluhan

PPKBP3A Tk.

Kecamatan

11,497,164,690.00 160 Balai Penyuluhan PPKBP3A Tk.

Kecamatan 41,732,461,590.00

Sub Bagian

Umum dan

Kepegawaian

Kab. Cianjur

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Program KB Bagi

PKB/PLKB

(DAK)

Tersedianya Sarana dan

Prasarana Program KB

Bagi PKB/PLKB

6 Unit Sepeda

M otor,160 Unit PLKB

KIT, 160 Unit KIE

KIT,150 BKB KIT,32

Unit Genre KIT, 1 unit

Kendaraan Jemput

Antar Peserta KB, 1

Unit Kendaraan

Distribusi A lat

Kontrasepsi

Infocus / Proyektor

35 Unit, Smartphone

33 Unit, 6 Unit

Sepeda M otor, dan

pembangunan 4

sarana M CK gedung

balai penyuluhan

KBPP Tk.

Kecamatan

992,000,000.00

35 Unit KIE KIT, 32

Unit BKB KIT, 16

Unit Obgyn Bed, 10

Unit Laptop, 1 Unit

Rehab Balai

Penyuluhan

PPKBP3A Tk.

Kec, 1 Unit

Pembangunan

balai Penyuluhan

PPKBP3A Tk

Kec, 4 Unit M CK

Balai Penyuluhan

PPKBP3A Tk.

Kec

1,168,000,000.00

35 Unit KIE KIT, 32

Unit BKB KIT, 35

Unit PLKB , 50 Unit

Genre KIT, 150 Unit

IUD KIT, 150 Unit

Implant KIT, 50 Unit

Obgyn Bed, 25 Unit

Laptop, 20 Unit

Pemaggaran Balai

Penyuluhan KB, 6

Unit M CK Balai

Penyuluhan

PPKBP3A Tk.

Kec, 5 Unit Sepeda

M otor

1,284,800,000.00

35 Unit KIE KIT, 32

Unit BKB KIT, 16 Unit

Obgyn Bed, 10 Unit

Laptop, 1 Unit Rehab

Balai Penyuluhan

PPKBP3A Tk. Kec, 1

Unit Pembangunan

balai Penyuluhan

PPKBP3A Tk Kec, 4

Unit M CK Balai

Penyuluhan

PPKBP3A Tk. Kec

1,413,280,000.00

35 Unit KIE KIT, 32

Unit BKB KIT, 16 Unit

Obgyn Bed, 10 Unit

Laptop, 1 Unit Rehab

Balai Penyuluhan

PPKBP3A Tk. Kec, 1

Unit Pembangunan

balai Penyuluhan

PPKBP3A Tk Kec, 4

Unit M CK Balai

Penyuluhan

PPKBP3A Tk. Kec

1,554,608,000.00

300 Unit KIE KIT, 278 Unit BKB KIT, 195 Unit

PLKB , 82 Unit Genre KIT, 150 Unit IUD KIT,

50 Unit Implant KIT, 92 Unit Obgyn Bed, 55

Unit Laptop, 20 Unit Pemaggaran Balai

Penyuluhan KB, 22 Unit M CK Balai

Penyuluhan PPKBP3A Tk. Kec, 17 Unit

Sepeda M otor, 35 Unit Infocus, 33 Unit

smartphone, 3 Unit Rehab Balai

Penyuluhan KB, 3 Unit Pembangunan Balai

penyuluhan KB, 1 Unit Kendaraan Jemput

Antar Peserta Kb, 1 Unit Kendaraan

Distribusi A lat Kontrasepsi

6,412,688,000.00

Sub Bagian

Umum dan

Kepegawaian

Kab. Cianjur

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Program KB Bagi

PKB/PLKB

(Biaya Umum

DAK)

Tersedianya Dokumen

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Program KB

6 Dokumen 7 Dokumen 72,000,000.00 10 Dokumen 70,084,000.00 11 Dokumen 77,092,400.00 10 Dokumen 84,801,640.00 10 Dokumen 93,281,804.00 48 Dokumen 397,259,844.00

Sub Bagian

Umum dan

Kepegawaian

Kab. Cianjur

Pemberdayaan

Kesejahteraan

Keluarga (PKK)

Kabupaten

Cianjur

jumlah kegiatan lomba

yang di pasilitasi, dan

jumlah kiegiatan

pembinaan wilayah PKK

2 lomba dan 32

Kecamatan,

2 lomba dan 12

Kegiatan300,000,000.00 - - - - - - - - 2 lomba dan 12 Kegiatan 300,000,000.00

Seksi

Pemberdayaa

n Ekonomi

Keluarga

Kab. Cianjur

terlayaninya peserta KB

baru, 97.240 akseptor, 97.240 akseptor, 97.240 akseptor, 97.240 akseptor 97.240 akseptor 97.240 akseptor 486.200 akseptor

Terbinanya Kader tribina,

UPPKS, PIK R/M

800 orang kader

tribina/PIK

R/M /UPPKS

2857 Orang - - - - -

terlaksanya KIE melalui

mupen dan radio

komunitas,

94 kali 64 kali 64 kali 64 kali 96 96 416 Kali

Tersedianya up date data

keluarga713.992 KK 713.992 KK 713.992 KK 713.992 KK 713.992 KK 713.992 KK 3.569.960 KK

Tersalurkannya

honorarium kader

posyandu

- - 11,766,320,000 13,607,120,000 14,967,832,000.00 16,464,615,200.00 56,805,887,200.00

Terbinanya Kader

Posyandu- - - 32 Kecamatan 32 Kecamatan 32 Kecamatan 96 Kecamatan

Terbinanya Kader Tribina 2238 Kader 2249 Kader 2249 Kader 2252 Kader 2257 Kader 2262 Kader 11.269 Kader

Terlatihnya Kader

UPPKS409 Kader 409 Kader 409 Kader 409 Kader 409 Kader 409 Kader 2.045 Kader

Terlatihnya Anggota PIK

R/M199 Anggota 199 Anggota 199 Anggota 199 Anggota 199 Anggota 199 Anggota 995 Anggota

Terfasilitasinya Kegiatan

TP. PKK2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 10 Kegiatan

Terlatihnya Kader

Dasawisma- - - 200 Orang - - 200 Orang

Tersedianya Seragam

Kader dasawisma- - 6200 Pcs - - - 6200 Pcs

Jumlah

peserta KB

baru yang

dilayani

M eningkatnya

tingkat

kesertaan ber-

KB

M ewujudkan

keberlangsun

gan serta

meningkatkan

kualitas

akselebilitas

pelayanan KB

dan

kesehatan

reproduksi

serta

mengendalika

n angka

kelahiran

400,133,500.00 12,800,000,000.00

Persentase

Pasangan

Usia Subur

(PUS) yang

menjadi

peserta KB

aktif

Pembangunan

Ketahanan

Keluarga

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

-4

Program

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana serta

Ketahanan

Keluarga

14,133,483,500.00 23,560,074,000.00 27,429,681,400.00

Lokasi2017 2018 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

128,269,586,934.00

2021

30,069,689,540.00 33,076,658,494.00

2019

- 1,176,604,000.00 4,196,244,000.00 884,000,000.00 1,066,000,000.00 1,069,640,000.00

15,500,000,000.00 17,050,000,000.00 18,755,000,000.00 64,505,133,500.00

Seksi

Pelayanan

KB, Seksi KIE

dan Advokasi

serta Seksi

B ina

Ketahanan

Remaja

Kab. Cianjur

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuian dan Perlindungan Anak

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja

SKPD

Penang-gung-

jawab



51

Program

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

Cakupan Penanganan

Korban Kekerasan

terhadap Perempuan

dan Anak

100% 100% 470,000,000.00 100% 450,000,000.00 100% 1,200,000,000.00 100% 1,320,000,000.00 100% 1,452,000,000.00 500% 4,892,000,000.00

Bidang

Pemberdayaa

n Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

Pengembangan

Pusat Pelayanan

Terpadu

Pemberdayaan

Perempuan

(P2TP2A)

Terlayaninya Perempuan

dan Anak yang

mendapat kekerasan

serta terlayaninya

Pasutri yang mendapat

Akta/Surat Nikah dan

Akta Kelahiran Anak

100 % dan 180 orang

pasutri di 2

kecamatan

100 % dan 180 orang

pasutri di 2

kecamatan

270,000,000.00 - - - - - - - - 100 % dan 180 orang pasutri di 2 kecamatan 270,000,000.00

Seksi

Pemberdayaa

n Perempuan

Kab. Cianjur

Gugus Tugas

Penanggulangan

Perdagangan

Orang

Terlaksananya Rakor

Gugus Tugas TPPO,

Penanganan Korban,

Peningkatan

Pendamping

2 Kali, 100% dan 2 Kali2 Kali, 100% dan 2

Kali75,000,000.00 - - - - - - - - 2 Kali, 100% dan 2 Kali 75,000,000.00

Seksi

Pengarusuta

maan Gender

Kab. Cianjur

Terlayaninya Korban

kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak

100% 100% 100% 100% 100% 100% 500%

Evaluasi Kabupaten

Layak Anak,2 Kali 2 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 2 Kali

Pengembangan

Kabupaten Layak Anak0 0 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 15 Jenis

Terlaksananya evaluasi

APE PUG1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali

Terbinanya warga binaan

di lokasi P2WKSS 100 warga 100 warga 100 warga 100 warga 100 warga 100 warga 500 warga

Terlaksanakannya rakor

gugus tugas TP.PPO2 kali 2 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 20 kali

Pemberdayaan

Perempuan

Cakupan

penanganan

korban

kekerasan

terhadap

perempuan

dan anak

M eningkatnya

pemenuhan

dan

perlindungan

hak-hak

perempuan

dan anak

M eningkatkan

kualitas hidup,

peran dan

kedudukan

perempuan di

berbagai

bidang

kehidupan dan

pembangunan

serta

meningkatkan

perlindungan

bagi

perempuan

terhadap

berbagai

bentuk

kekerasan,

eksplo itasi

dan

diskriminasi

2,286,000,000.00

Seksi

Perlindungan

Anak

Kab. Cianjur

75,000,000.00 200,000,000.00 600,000,000.00 660,000,000.00 726,000,000.00 2,261,000,000.00

Seksi

Pemberdayaa

n Perempuan,

Seksi PUG

Kab. Cianjur

50,000,000.00 250,000,000.00 600,000,000.00 660,000,000.00 726,000,000.00

Perlindungan

Perempuan dan

Anak



52

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja memberikan gambaran tentang ukuran

keberhasilan pencapaian sasaran dan program Rencana Strategis

Tahun 2017-2021 sebagai pelaksanana tujuan Dinas Kependudukan dan

catatan sipil Kabupaten Cianjur muwujudkan Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Cianjur. Capian kinerja diukur oleh akumulasi pencapaian indikator

kinerja yang telah ditentukan dan dievaluasi setiap tahunnya, dimana nilai

akumulasi pada akhir tahun menjadi indikator ukuran keberhasilan kinerja

Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator kinerja yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas


Perlindungan Anak tahun 2017-2021 didasarkan antara lain :

1. Indikator sasaran dan indikator outcame program yang tercantum dalam

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur tahun 2017-2021.

2. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga


berdasarkan Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2016 .

Selain itu dalam Rencana Stategis ini juga telah ditetapkan indikator kinerja

Program dan Kegiatan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Tahunan maupun penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mendukung capaian indikator kinerja

sasaran pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diuraikan

pada bab sebelumnya.

Berikut disampaikan penetapan indikator kinerja penyelenggaran urusan Dinas


Perlindungan Anak berdasarkan RPJMD Kabupetn Cianjur dan RENSTRA


Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur



53

Tabel VI.1

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator

Kondisi

Kinerja pada

awal periode

RPJMD Tahun 0

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

1

Terbinanya Pasangan Usia

Subur (PUS) dalam

Kesertaan Ber-KB

66,60 66,60 67,80 68,20 68,50 69,80 69,80

2 Terbinanya institusi

masyarakat pedesaan 2.857 2.857 2.857 2.860 2.865 2.870 2.870

3

Cakupan penanganan

korban kekerasan

terhadap perempuan dan

anak

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber : BKBPP 2016



54

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur tahun 2017-2021

ini, disusun sebagai bahan pelaksanaan pembangunan 5 (Lima) tahunan urusan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta bahan rujukan penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan bahan penyusunan

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Selanjutnya rencana strategis ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan

tugas unsur aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur, dan tetap

merespons terhadap perkembangan yang terjadi dalam kaitannya dengan keadaan

masa depan. Oleh karena itu, penyesuaian-penyesuaian didalam pelaksanaannya

sangat dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan pokok-pokok kebijakan

yang telah ditetapkan

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi segala daya dan ikhtiar kita.

Documents

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DPPKBP3A … · acuan dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Kebijakan dan Program yang berpedoman pada Rencana Pembangunan