Upload
duongdieu
View
218
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1
1.1. LATAR BELAKANG
Perkembangan penduduk dengan segala aktivitasnya telah menuntutpemerintah untuk dapat melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik.Untuk dapat memenuhi hal tersebut Pemerintah terus berupaya mengevaluasidan merumuskan strategi dan kebijakan dalam peningkatan kapasitaskelembagaan dan SDM agar dapat melaksanakan pelayanan yang baik sesuaidengan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Berdasarkan uraian di atas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaibagian integral dari Sub Sistem Pemerintah Kota Padang yang mempunyaiperanan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanOtonomi Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah KotaPadang, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang Tahun 2014-2019. Penyusunan Rencana StrategisDinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang Tahun 2014-2019,merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang inimengamanatkan masing-masing SKPD di lingkup Pemerintah Kota untukmenyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)periode 5 (lima) tahun, di tambah program untuk tahun ke – 6 sebagaiantisipasi masa transisi Kepala Daerah diakhir masa jabatan. Hal inidimaksudkan agar Kepala Daerah terpilih berikutnya sudah memiliki programkerja. Selain itu Renstra SKPD juga berfungsi sebagai instrumen untukmenyusun dan mengukur kinerja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.
Pada prinsipnya Perencanaaan Strategi merupakan langkah aspiratif daripemerintah daerah untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang bakaldihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategimenjadi acuan. pedoman dan penuntun dalam mengembangkan kapasitaskelembagaan, kualitas SDM, memperbaiki kinerja aparatur pemerintah,mengembangkan akuntabilitas publik, serta mendorong partisipasimasyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam sistem perencanaan tersebut,masyarakat mempunyai peluang yang semakin besar untuk terlibat langsungdalam aktivitas pembangunan, serta semakin terbukanya peluang masyarakatuntuk menumbuhkembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengankarasteristik, potensi dan kebutuhan daerah.
PENDAHULUAN
1
2
Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaanjangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Padang. Renstra SKPDdisusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunandokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacukepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahapandan proses penyusunan Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengacupada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD. Kegiatan-kegiatantersebut dikelompokkan sebagai berikut:
1. Pengolahan data dan informasia) data dan informasi gambaran pelayanan SKPD; mencakup (1) struktur
organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihatdan menentukan lingkup kewenangan SKPD, (2) data dan informasiyang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakandalam Renstra SKPD periode sebelumnya, (3) data dan informasi yangmenunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhankebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkupkewenangan SKPD.
b) data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD:mencakup (1) data pendapatan SKPD, (2) data belanja SKPD, (3) datapembiayaan SKPD (khusus Satuan Kerja Pengelola KeuanganDaerah/SKPKD).
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari:a) analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi
potensi dan permasalahan pelayanan SKPD.b) analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspekpendanaan pelayanan SKPD.
3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPDUntuk penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi, dilakukan reviewRenstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota, yang mencakup:a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra K/L;b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota; dand) program prioritas SKPD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi
program prioritas.
Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota, dilakukanreview Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, yang mencakup:a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra K/L;b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi; dan
3
d) program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta lokasi programprioritas.
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:a) tujuan dan sasaran RTRW;b) struktur dan pola ruang; danc) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:a) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan
pelayanan SKPD);b) Hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota untuk
penyusunan Renstra SKPD provinsi dan hasil review Renstra K/L danRenstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renstra SKPDkabupaten/kota;
c) Hasil penelaahan RTRW;d) Hasil analisis dokumen KLHS; dane) Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c),dan huruf d).
7. Perumusan visi dan misi SKPD;
8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD; dan
9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.
Program yang disusun dalam Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanantahun 2014-2019 bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilanyang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program WalikotaPadang Tahun 2014-2019, serta ditujukan untuk peningkatan pelayananPemerintah Kota Padang, khususnya dalam pelayanan persampahan,pertamanan dan pelayanan pemakaman. Program disusun sesuai dengankewenangan Dinas, kebijakan lintas SKPD dan program kewilayahan sebagaipelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program tersebutdijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi capaianprogram, pendanaan, sumber pendanaan, dan lokasi kegiatan denganmemperhtikan kebijak-kebijakan ditingkat wilayah dan Nasional.
Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam menyusun Rencana KerjaTahunan (Renja Tahunan) Dinas selama periode tahun 2014-2019. Dengantersusunnya Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaPadang, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraanpembangunan di bidang persampahan, pertamanan dan pelayananpemakaman untuk mewujudkan Kota Padang yang bersih dan hijau (Cleanand Green City).
4
Gambar I.1Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD
PENYUSUNAN RPJMD
PersiapanPenyusunan
Renstra-SKPD
AnalisisGambaranpelayanan
SKPD
PerumusanIsu-isu
strategisberdasarkan
tusi
PerumusanStrategi dan
kebijakan
Perumusanrencana kegiatan,indikator kinerja,
kelompok sasarandan pendanaan
indikatifberdasarkan
rencana programprioritas RPJMD
Pengolahandata daninformasi
Perumusanvisi dan misi
SKPD
PerumusanTujuan
Perumusansasaran
RancanganRenstra-SKPD
PendahuluanGambaran pelayanan SKPDisu-isu strategis berdasarkantugas pokok dan fungsivisi, misi, tujuan dan sasaran,strategi dan kebijakanrencana program, kegiatan,indikator kinerja, kelompoksasaran dan pendanaan indikatifindikator kinerja SKPD yangmengacu pada tujuan dansasaran RPJMD.
Perumusanindikator kinerja
SKPD yangmengacu pada
tujuan dan sasaranRPJMD
SPM
Renstra-KLdan RenstraKabupaten/
Kota
SE KDH ttg PenyusunanRancangan Renstra-SKPDdilampiri dengan indikator
keluaran program dan PAGUper SKPD
PenelaahanRTRW
VerifikasiRancangan
Renstra SKPD dgnRancangan Awal
RPJMD
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar KepalaSKPD perihal penyampaianRancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
sesuai
Tidak sesuai
PenyusunanRancangan
RPJMD
PelaksanaanMusrenbang
RPJMD
PerumusanRancangan
Akhir RPJMD
PenyempurnaanRancangan
Renstra-SKPD
PenetapanRenstra-
SKPD
RENSTRA-SKPD
PenyesuaianRancangan
Renstra-SKPDberdasarkan
hasil verifikasi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN
VerifikasiRancangan
Akhir RenstraSKPD
RancanganAkhir Renstra
SKPD
sesuai
Tidaksesuai
PERDA ttgRPJMD
PenelaahanKLHS
Renstra-KLdan RenstraKabupaten/
Kota
Renstra-KLdan RenstraSKPD Prov
5
1.2. Landasan HukumAdapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan
pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis iniadalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntasiPemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Daerah;9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman,
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2018 TentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun2012.
17. Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2012 Penjabaran TugasPokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 67)
18. Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentangPembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan FungsiUnit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di LingkunganPemerintah Kota Padang.
6
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud
Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Kebersihan dan PertamananKota Padang Tahun 2014-2019 adalah :a. Memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian visi, misi,
strategi dan arah kebijakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaPadang untuk 5 (lima) tahun kedepan;
b. Sebagai pedoman dan arah bagi seluruh komponen/aparatur DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam melaksanakanprogram dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan;
c. Sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kebersihan dan PetamananKota Padang dalam melakukan koordinasi eksternal dengan stakeholder terkait, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, selama periode2014 s/d 2019.
Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaPadang Tahun 2014-2019 adalah untuk mengoptimalkan peranpelayanan Dinas dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah KotaPadang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang 2014-2019 adalah sebagai berikut :
Bab I PendahuluanPada bab ini menguraikan secara ringkas pengertian Renstra SKPD,fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaran pembangunan daerah, prosespenyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD,Renstra latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan, dansistematika penulisan
Bab II Gambaran PelayananMemuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKPDdalam penyelenggaran urusan pemerintahan daerah, mengulas secararingkas apa saja sumberdaya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraantugas dan fungsinya, menjelaskan capaian yang telah diraih dalampelaksanaan Renstra SKPD pada periode sebelumnya, mengemukakancapaian program perioritas SKPD yang telah dihasilkan melaluipelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta mengulas tantangan danpeluang yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RenstraSKDP periode 2014-2019.
7
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan FungsiBab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsipelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta faktor-faktor yangmempengaruhinya, menguraikan telaahan visi, misi dan programwalikota dan wakil walikota terpilih, menguraikan telaahan terhadapRenstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra SKPD Propinsi/Kota,telaahan tata ruang wilayah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) serta penentuan isu-isu strategis dalam pengembangan pelayananDinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Strategi Dan KebijakanBerisikan rumusan pernyataan visi, misi Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategidan kebijakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.
Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikatorkinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
Bab VI Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan SasaranRPJMD
Pada bab ini diuraikan indikatro kinerja Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang(2014-2019) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuansasaran RPJMD.
8
Kota Padang sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Barat merupakan salahsatu kota besar di Indonesia yang mempunyai multi fungsi baik sebagai pusatpemerintahan, pendidikan, perdagangan, pariwisata, perindustrian, perikanandan pertanian. Dari berbagai aktifitas kota tersebut akan menimbulkandampak terutama dampak negatif berupa munculnya masalah ketertiban,kebersihan, dan keindahan kota yang harus ditangani secara serius danberkelanjutan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Padang melalui DinasKebersihan dan Pertamanan menjabarkan penanganan masalah terutamamasalah kebersihan dan pertamanan secara rinci dalam Tupoksi DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Padang.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotatelah diatur urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib PemerintahDaerah Kabupaten/Kota bidang Pekerjaan Umum sub Bidang persampahanyang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Padang telahmembentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang sebagai salahsatu unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang persampahan danpertamanan yang memiliki peran penting dalam upaya pencapaian visi danmisi kota padang. Organisasi Dinas ini ditetapkan dalam Peraturan DaerahNo. 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja DinasDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota PadangNomor 14 Tahun 2012.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 67 tahun2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang telah ditetapkan Tugas pokok dan fungsi DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Padang sebagai berikut :
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
2
9
A. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis dibidangkebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, demi terwujudnya kebersihan lingkungan dan membina aparaturdalam pengelolaan urusan kebersihan dan pertamanan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaantugas dapat lebih efisien dan efektif, serta mengevaluasi pegelolaan kebersihandan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganguna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif.
Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
1. menyusun kebijakan teknis bidang kebersihan dan pertamananberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnyakebersihan dan pertamanan yang berkualitas, beriman dan bertaqwa;
2. merumuskan sasaran strategis dinas kebersihan dan pertamananberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaiankebersihan lingkungan dan pertamanan yang berkualitas dan unggul;
3. merumuskan program kerja dinas kebersihan dan pertamananberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agarpenyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanan dapat terukur secaratepat dan optimal;
4. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanandengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan denganbaik;
5. menyelenggarakan urusan kebersihan dan pertamanan dan tugaspembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan,berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnyakebersihan lingkungan yang berkualitas;
6. mengendalikan penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamananberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentukupaya menjaga mutu dan efisiensi dinas kebersihan dan pertamanan kotapadang;
7. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan kebersihan danpertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agarpencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;
8. mengarahkan penyelenggaraan urusan dinas kebersihan dan pertamananberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainyapelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
9. mengevaluasi penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamananberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahuikeberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
10. melaporkan penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanan secaraperiodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaibentuk akuntablitas kinerja;
11. pengguna anggaran dinas;12. pengguna barang dinas; dan
10
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.
B. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnyaberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariatmempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayananadministrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan DinasKebersihan dan Pertamanan dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan,kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, evaluasi dan pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Sekretariat mempunyaifungsi :1. mengkoordinir administrasi kepegawaian, umum, keuangan, perlengkapan
dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, perpustakaan dan kearsipan;2. melakukan penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana,
evaluasi dan pelaporan;3. menyelenggarakan, pengkajian, perencanaan dan program kesekretariatan;4. meningkatkan sumber daya manusia;5. mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kebersihan,
keindahan dan ketertiban kantor;6. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Kebersihan dan
Pertamanan; dan7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
I. Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalammelaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaSekretaris.Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakanurusan pengelolaan administrasi, urusan rumah tangga, urusan peralatandan perlengkapan dinas, dan perpustakaan;Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud adalah :a. mengelola surat masuk dan surat keluar;b. mengelola kearsipan;c. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan
penyimpanan, pendistribusian;d. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor dan
perlengkapan dinas;e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana angkutan kebersihan
dan pertamanan;f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
angkutan kebersihan dan pertamanan;g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum;
danh. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
11
II. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yangdalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Sekretaris.Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretarismelaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputipenyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi,perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud adalah :a. menyusun rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan
anggaran dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan,
surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayarantambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dantunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
d. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan
keuangan;f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; danh. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
III. Sub Bagian Kepegawaian
Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yangdalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Sekretaris.Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretarismelaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah:a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian;b. mengklarifikasikan dokumen pegawai;c. melaksanakan penataan dan penyimpanan dokumen kepegawaian;d. membuat bezetting kepegawaian dan menyusun daftar urut
kepangkatan;e. melaksanakan proses administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala dan
cuti pegawai;f. melaksanakan administrasi pelanggaran disiplin kepegawaian;g. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kepegawaian; danh. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
12
C. Bidang Kebersihan
Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalammelaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas.Bidang Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidangperencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebersihan, penyapuan,pengumpulan, pengangkutan, dan berkoordinasi dengan instansi terkaitdan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, BidangKebersihan mempunyai fungsi :1. menyusun rencana dan pengawasan kebersihan kota;2. mengkoordinir pembinaan dan perumusan pelaksanaan pengumpulan,
pembersihan dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangansementara ke tempat pembuangan akhir;
3. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait danpihak ketiga dalam pengelolaan sampah;
4. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidangkebersihan; dan
5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.
I. Seksi Penyapuan
Seksi Penyapuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalammelaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Bidang Kebersihan.Seksi Penyapuan memp unyai tugas membantu Kepala Bidang dalammelaksanakan penyapuan dan pembersihan sampah-sampah di sepanjangjalan-jalan utama dan arteri.Penjabaran tugas Seksi Penyapuan sebagaimana dimaksud adalah :a. mengatur lokasi dan wilayah kerja petugas penyapuan;b. mengatur dan mengawasi petugas penyapuan;c. melaksanakan pembersihan sampah, tumpukan sedimen dan rumput-
rumput yang berada di bandar serong, trotoar, berem di sepanjangjalan jalan utama dan arteri;
d. mengatur dan mengawasi hasil kerja Petugas Penyapuan ke TempatPembuangan Sementara;
e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyapuan;dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.
II. Seksi Pengangkutan
Seksi Pengangkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalammelaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Bidang Kebersihan.
13
Seksi Pengangkutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidangmelaksanakan Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementarake tempat pembuangan akhir.Penjabaran tugas Seksi Pengangkutan adalah :a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan
kegiatan pengangkutan sampah;b. melaksanakan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan
sementara ke tempat pembuangan akhir;c. mengatur dan menyusun jadwal pengangkutan dan melaksanakan
pengaturan jalur/rute angkutan sampah;d. mengatur dan mengawasi pemakaian sarana dan prasarana angkutan
kebersihan;e. mengatur dan mengawasi tempat pembuangan sampah;f. melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap sisa-sisa
bangunan di tepi jalan raya yang dapat menganggu kebersihan dankeindahan lingkungan;
g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengangkutan;dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.
D. Bidang Pertamanan
Bidang Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalammelaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas.Bidang Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidangperencanaan, pelaksanaan, perawatan taman dan tanaman, pemeliharaanornamen, dekorasi kota, pembibitan taman-taman, penghijauan kota sertamelaksanakan pengadaan dan perawatan sarana dan prasaranapertamanan.Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pertamanan mempunyaifungsi :1. merencanakan pelaksanaan, pengawasan, perawatan, dekorasi kota,
pembibitan taman-taman, pemeliharaan ornamen, pembangunantaman dan ruang terbuka hijau kota, dan penghijauan kota;
2. melakukan pengelolaan pelaksanaan pembangunan dan pengawasankegiatan pada lingkup pertamanan;
3. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pertamanan;dan
4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.
I. Seksi Pertamanan dan Orname
Seksi pertamanan dan ornament dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangdalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Bidang Pertamanan.
14
Seksi Pertamanan dan Ornamen mempunyai tugas membantu KepalaBidang melaksanakan, mengawasi, merawat dan memelihara taman,ornamen dan ruang terbuka hijau.Penjabaran tugas Seksi Pertamanan dan Ornamen sebagaimana dimaksudadalah :a. membangun, menata dan memelihara tanaman taman kota, ornemen,
taman plansum dan ruang terbuka hijau;b. merencanakan dan membuat arsitektur dan konstruksi taman dan
ornemen serta memelihara ruang terbuka hijau;c. melakukan pemasangan dekorasi tata ruang, interior dan taman tugu;d. memberikan pertimbangan terhadap pemberian rekomendasi izin
reklame yang berada pada taman kota dan ruang terbuka hijau danpengawasan penempatannya;
e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pertamanandan Ornamen; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.
II. Seksi Pembibitan dan Penghijauan
Seksi Pembibitan dan Penghijauan dipimpin oleh seorang Kepala Seksiyang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertamanan.Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas membantu KepalaBidang melaksanakan, mengawasi, memelihara, pembibitan, danpenghijauan kota.Penjabaran tugas Seksi Penghijauan sebagaimana dimaksud adalah :a. menata, membangun dan memelihara pohon pelindung kota;b. melaksanakan dan mengawasi penghijauan kota;c. menyeleksi dan menetapkan jenis-jenis tanaman penghijauan yang
mempunyai nilai letak dan arsitektur;d. merumuskan dan melaksanakan pengawasan usaha pembibitan taman
dengan cara mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas agarbibit yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan;
e. melaksanakan penanaman, penyisipan dan peremajaan pohonpelindung kota;
f. memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi izin penebanganpohon pelindung kota;
g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembibitandan Penghijauan; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.
E. Bidang Retribusi
Bidang Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalammelaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas.
15
Bidang Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalammengelola retribusi serta pembukuan dan pelaporan retribusi DinasKebersihan dan Pertamanan.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Retribusimempunyai fungsi :1. membuat perencanaan pendataan, pengkajian potensi, pengolahan
objek dan subjek retribusi serta menetapkan retribusi ;2. merencanakan dalam pelaksanaan penagihan, penerimaan dan
pengendalian retribusi;3. merencanakan pengawasan terhadap penerimaan retribusi;4. menyelenggarakan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengelola
retribusi;5. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Retribusi;
dan6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
I. Seksi Pendataan dan Penetapan
Seksi Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangdalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Bidang Retribusi.Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu KepalaBidang melakukan pendataan dan penetapan objek dan subjek retribusi.Penjabaran tugas Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksudadalah :a. melaksanakan pendataan objek dan subjek retribusi;b. menghimpun, mengelola dan mencatat objek dan subjek retribusi;c. menggali potensi baru untuk peningkatan retribusi;d. melaksanakan pemeriksaan kelapangan/lokasi objek, subjek retribusi,
perhitungan penetapan retribusi, pemetaan lokasi objek dan subjekretribusi, penerbitan surat ketetapan retribusi, pendistribusian suratketetapan retribusi kepada wajib retribusi, pengendalian penerimaanretribusi serta permasalahan-permasalahannya;
e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pendataan danPenetapan; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.
II. Seksi Penagihan dan Pembukuan
Seksi Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangdalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Bidang Retribusi.Seksi Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas membantu KepalaBidang melaksanakan penagihan dan pembukuan penerimaan retribusi.Penjabaran tugas Seksi Penagihan dan Pembukuan sebagaimanadimaksud adalah :a. melaksanakan pengaturan wilayah/lokasi pemungutan retribusi;b. melakukan penagihan/ pemungutan retribusi kepada Wajib Retribusi;
16
c. mengatur sistem pemungutan dan sarana yang digunakan;d. menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan
pemungutan retribusi;e. melakukan pengawasan terhadap kolektor retribusi;f. membuat pembukuan terhadap surat ketetapan retribusi yang telah
didistribusikan;g. melakukan pencatatan dan pembukuan realisasi penerimaan masing-
masing wajib retribusi;h. membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan dari
realisasi penerimaan retribusi;i. mengadakan evaluasi penerimaan retribusi;j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penagihan dan
Pembukuan; dank. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
F. Bidang Program dan Penyuluhan
Bidang Program dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidangyang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.Bidang Program dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu KepalaDinas di bidang Program, Pengendalian dan Penyuluhan, menghimpunpartisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kotaserta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penegakan peraturan.Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Program dan Penyuluhanmempunyai fungsi :a. menyusun program kerja dinas jangka panjang, menengah dan
tahunan;b. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara periodik;c. melakukan koordinasi dan pengawasan dengan instansi terkait dalam
penertiban peraturan daerah tentang kebersihan dan keindahan kota;d. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi K-3;e. melakukan kerjasama dengan pihak lain serta menghimpun partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kota;f. menyusun laporan dinas;g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Program dan
Penyuluhan; danh. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
I. Seksi Program dan Pengendalian
Seksi Program dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangdalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Bidang Program dan Penyuluhan.Seksi Program dan Pengendalian mempunyai tugas membantu KepalaBidang menyusun program, pelaporan, melakukan pengawasan danmonitoring terhadap kebersihan dan keindahan kota.
17
Penjabaran tugas Seksi Program dan Pengendalian adalah :a. menghimpun data dan program kerja dari masing-masing Bidang,
Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;b. membuat program kerja dinas jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan;c. menghimpun, mengolah dan mengevaluasi laporan dari masing-masing
Bidang, Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;d. mengevaluasi, memantau dan memfasilitasi pelaksanaan kebersihan
dan keindahan;e. membuat laporan dinas secara periodik;f. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kebersihan dan
keindahan kota;g. melakukan pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam
penegakan peraturan dibidang K-3;h. menghimpun dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;i. melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk peningkatan
K-3;j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Program dan
Pengendalian; dank. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
II. Seksi Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat
Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorangKepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah danbertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Penyuluhan.Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugasmembantu Kepala Bidang melaksanakan Penyuluhan dan Menghimpunperan serta masyarakat.Uraian tugas Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat sebagaimanadimaksud adalah :a. melaksanakan Penyuluhan melalui berbagai media;b. melaksanakan Lomba K-3;c. merencanakan dan melaksanakan Goro Massal;d. mengadakan kerjasama dengan instansi Pemerintah, Swasta, kalangan
Perusahaan dan Pihak lainnya, untuk peningkatan kebersihan dankeindahan kota;
e. mendokumentasikan kegiatan dinas;f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan
dan Peran Serta Masyarakat; dang. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sementara itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DinasKebersihan juga dibentuklah beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT)berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 2 Tahun 2013,yaitu :
18
A. UPT Tempat Pemakaman Umum (TPU)
UPT TPU mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala DinasKebersihan dan Pertamanan mengelola Tempat Pemakaman Umum,membina dan menginventarisasi pemakaman bukan umum;Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT TPUmempunyai fungsi sebagai berikut :a. Melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan,
perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkupbidang tugasnya;
b. Melaksanakan pelayanan pemakaman jenazah TPU;c. Menyusun/ mengatur tempat pemakaman jenazah TPUd. Melaksanakan perawatan, kebersihan, keindahan dan keamanan TPU;e. Melaksanakan perencanaan, penyiapan, penataan lahan makam dan
penyediaan peralatan TPU;f. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah
melalui bendaharawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Membina, mendata, menginventarisasi tempat pemakaman bukanumum;
h. Memberikan rekomendasi izin pemakaman, perpanjangan izinpemakaman dan izin penembokan;
i. Memberikan pertimbangan rekomendasi izin lokasi lahan barupemakaman bukan umum;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya;
Berdasarkan wilayah pelayanan telah dibentuk 3 UPT TPU yang terdiridari:1. UPT TPU Wilayah I Tunggul Hitam2. UPT TPU Wilayah II Aie Dingin3. UPT TPU Wilayah III Bungus
B. UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
UPT TPA Sampah dan IPLT mempunyai tugas membantu sebagian tugasKepala Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan, pengawasan, pelayanan,pemrosesan sampah dan pengolahan limbah tinja;Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TPASampah dan IPLT mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Melaksanakan penatausahaan program/ kegiatan, keuangan,
peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumntasi dan arsipdilingkup bidang tugasnya;
b. Melaksanakan penyusunan rencana program;c. Melaksanakan pemusnahan dan pemanfaatan sampah dan pengolahan
limbah tinja;d. Melakukan pengendalian dampak lingkungan akibat pemrosesan
sampah pengolahan limbah tinja;e. Memberikan pelayanan pembuangan sampah dan pengolahan limbah
tinja;
19
f. Merencanakan dan melaksanakan perawatan sarana dan prasaranaTPA Sampah dan pengolahan limbah tinja;
g. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPT;h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
2.1.2. Struktur Organisasi
Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotatelah diatur urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib PemerintahDaerah Kabupaten/Kota bidang Pekerjaan Umum sub Bidang persampahanyang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang PembentukanOrganisasi dan tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 struktur organisasiDinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang terdiri dari :
1. Kepala Dinas2. Sekretaris, yang terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan;c. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Bidang Kebersihan, yang terdiri dari :a. Seksi Penyapuan;b. Seksi Pengangkutan;
4. Bidang Pertamanan, yang terdiri dari :a. Seksi Pertamanan dan Ornamen;b. Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
5. Bidang Retribusi, yang terdiri dari :a. Seksi Pendataan dan Penataan;b. Seksi Penagihan dan Pembukuan
6. Bidang Program dan Penyuluhan, yang terdiri dari :a. Seksi Program dan Pengendalian;b. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari :a. UPT TPU Wilayah I Tunggul Hitam;b. UPT TPU Wilayah II Aie Dingin;c. UPT TPU Wilayah III Bungus;d. UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dan Instalasi
Pengolahan Limbah Tinja (IPLT);
21
2.2. Sumber Daya Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2.2.1. Kepegawaian
Jumlah pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan keseluruhannyaadalah 697 orang yang terdiri dari 320 orang PNS dan 377 non PNS yangterdistribusi pada bidang-bidang yang ada di DKP.
Jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan golongan dapat dilihat padatabel 2.1 berikut:
Tabel 2.1Jumlah Pegawai DKP menurut jenis kelamin dan Golongan
Selanjutnya jumlah pegawai DKP menurut bidang tugas yang ada dapatdilihat pada tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2Pegawai DKP menurut Bidang Tugas
No Bidang Tugas PNS( orang )
NON PNS( orang )
1 Sekretariat = 33 oranga. Kepala Dinas 1 -
b. Sekretaris 1 -
c. Subbag Umum 6 8
d. Subbag Kepegawaian 6 1
e. Subbag Keuangan 9 1
2 Bidang Kebersihan = 459 oranga. Petugas Kebersihan Danau Buatan 2 1
b. Petugas Penyapuan 108 125
c. Pengawas Penyapuan 11 -
d. Administrasi (Pejabat dan staf) 6 -
e. Petugas Angkutan 55 143
f. Pengawas Angkutan 1 -
No Status Jenis Kelamin Golongan (PNS)Laki-laki Perempuan IV III II I
1 Pns 294 26 12 40 155 113
2 Non Pns 368 9
JUMLAH 662 35 12 40 155 113
TOTAL 697 320
22
g. Penjaga Pool DKP - 6
h. Penjaga Transfer Depo Pegambiran - 1
3 Bidang Pertamanan = 122 oranga. Petugas Pemotong Rumput 8 19
b. Petugas Perawatan Taman 32 27
c. Pengawas Lapangan 13 1
d. Operator Betor 3 -
e. Petugas Mobil Tangga 1 -
f. Petugas Pemangkasan Pohon Pelindung - 3g. Petugas Pembibitan Tanaman Hias dan PohonPelindung 2 6
h. Petugas Penyiram Taman - 3
i. Administrasi (Pejabat dan staf) 4 -
4 Bidang Retribusi = 19 Oranga. Administrasi (Pejabat dan staf) 7 -
b. Petugas Kolektor 7 1
c. Petugas Pendataan 3 -
d. Pengemudi - 15 UPTD TPU Tunggul Hitam/Air Dingin/Bungus =
18 Oranga. UPTD TPU Tunggul Hitam 5 4
b. UPTD TPU Air Dingin 3 -
c. UPTD TPU Bungus Teluk Kabung 3 3
6 UPT TPA Sampah dan IPLT 16 207 Bidang Program dan Penyuluhan = 10 Orang
a. Administrasi (Pejabat dan staf) 3 2
b. Pembuat Kompos 3 -
c. Patroli K-3 1 -
d. Pengemudi - 1
Jumlah 320 377
23
Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai DKP dapat dilihat padatabel 2.3 berikut :
Tabel 2.3Pegawai DKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Status PendidikanKepegawaian S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
1 PNS 9 32 5 167 31 82JUMLAH 9 32 5 167 31 82
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanandidukung dengan sarana dan prasarana, baik berupa gedung kantor,peralatan dan kendaraan dinas serta peralatan perlengkapan kantor lainnya.Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DinasKebersihan dan Pertamanan berupa gedung dan bangunan pendukung sertasarana pendukung untuk operasional. Untuk lebih rincinya dapat dilihat padatabel berikut :
A. Sarana Pendukung Operasional DKP
Tabel 2.4Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan
No. Jenis Jumlah (Unit) KetTh.
2010Th.
2011Th.
2012Th.
2013Th.
20141. Dump
Truk/Typer 10 10 15 24 24
2. DumpTruk/BakKayu
5 5 5 5 5
3. Dump TrukKecamatan 17 17 17 17 3
4. Truk TangkiPenyiramTanaman
2 2 2 2 2
5. Truk Armroll 23 23 23 23 296. Truk Tangga 1 1 1 1 1 Pinjaman dari
Dinas PU7. Truk Tinja 1 1 1 1 18. Pick Up 13 13 13 12 169. Minibus 2 2 2 2 210. Becak Motor 42 50 47 18 2111. Sepeda Motor 13 13 12 10 1612. Kontainer
Sampah 50 64 128 131 196
24
13. MesinChainsaw 8 8 9 5 8
14. Mesin PotongRumput 34 34 32 35 37
B. Pemanfaatan Lahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota PadangDalam pelaksanaan tugas DKP didukung oleh fasilitas gedung kantor
yang tersebar di beberapa lokasi untuk memudahkan operasional Dinas.Penyebaran pemanfaatan lahan untuk operasional serta gedung kantor DKPseperti terlihat pada tabel 2.5 dan 2.6 berikut :
Tabel 2.5Data Umum Pemanfaatan Lahan Dinas Kebersihan dan Pertmanan Kota
Padang
NO. JENIS PEMANFAATAN LUAS (M2) LETAK/ ALAMAT
1. Tanah Kantor DKP 3,000 Jl. Simpang RambutanBalai Baru
2. Tanah TPU Tunggul Hitam 3,700 Jl. Raya Dadok TunggulHitam
3. Tanah TPU Bungus 90,000 Batung/ Bungus TelukKabung
4. Tanah LPA 38,935 Jl. LPA Air Dingin5. Tanah TPU Air Dingin 44,571 Jl. LPA Air Dingin
6. Tanah Pool Baru (AirPacah) 3,000 Jl. By Pass
7. Tanah untuk transfer Dipo 160 Jl. Berlian RayaPegambiran
8. Tanah IPLT 1,500 RE. 19 RT. 04 SurauGadang
9. Tanah Lokasi Incenarator 600 Jl. PerumahanGerry/Rahaka
10. Tanah Pembibitan 150 Jl. Hamka Air Tawar
Tabel 2.6Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertmanan Kota Padang
No. Jenis BangunanLuas
Lantai(M2)
Letak/ Lokasi
1. Kantor DKP Balai Baru 1500 Balai Baru2. Bangunan TPST 250 Balai Baru
3. Gedung SPSI / TPUBungus 49 Bungus
4. Transfer dipo 36 Pegambiran5. Rumah jaga pembibitan 1 36 Air Tawar
25
6. Bangunan jaga Pembibitan 16 Air Tawar7. Bangunan 1/2 bayang 175 Air Tawar8. Pool DKP baru 336 Jl. Raya By Pass9. Grase alat berat 72 Aie Dingin10. Gudang kompos 252 Aie Dingin
11. Gedung UPTD Tunggulhitam 20 Tunggul Hitam
12. Rumah jaga TPU Bungus 40 Bungus
Selain prasarana bangunan gedung, untuk menunjang operasional DKPjuga dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terletakdi Kecamatan Nanggalo serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yangterletak di Kelurahan Aie Dingin Kec. Koto Tangah.
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Bagian ini Menjelaskan tingkat capaian kinerja Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang berdasarkan sasaran /target Renstra SKPD periodesebelumnya, menurut SPM Urusan wajib, dan/atau indikator kinerjapelayanan SKPD dan/atau indicator lainnya seperti MGDs atau indicator yangtelah diratifikasi oleh pemerintah.
Dengan mempedomani Permendagri Nomor 34 Tahun 2010 dan RPJMDKota Padang 2009-2014 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama(IKU) yang menjadi acuan kinerja masing-masing SKPD. Untuk DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Padang terdapat beberapa Indikator KinerjaUtama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Capaiankinerja untuk masing-masiing Indikator Kinerja Utama dapat kita lihat padaTabel 2.7 berikut :
Tabel 2.7Indikator Kinerja DKP yang tertuang dalam RPJMD 2009-2014
NO. URAIAN INDIKATOR KINERJAUTAMA
TAHUN2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
Sasaran 6 : Meningkatnya tanggap-peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan1 Penanganan
sampahJumlah sampah yang masukTPA
388.8 312.0 229.6 386.5 430.0
Jumlah produksi sampah diKota Padang
700.6 666.8 675.4 683.5 729
Sasaran 12 : Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, dampak terhadap ekonomi local
2 Rasio tempatpemakamanumum persatuanpenduduk
Jumlah daya tampungTempat Pemakaman Umum 21,965 22,050 22,226 22,758 23,212
26
3 Rasio tempatpembuangansampah(TPS) persatuanpenduduk
Jumlah daya tampung TPS(M3)
303 363 455 759 825
4 Tempatpembuangansampah(TPS) persatuanpenduduk
Dinas Kebersihan disamping menangani pelayanan dibidang kebersihanjuga menangani pelayanan dibidang pertamanan. Pemeliharaan Taman Kota,Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Hijau yang dikelola oleh Dinas Kebersihandan Pertamanan Kota Padang dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :
Tabel 2.8Pengelolaan Taman dan RTH
NO JENIS VOLUME
1. Taman Kota / RTH 40 unit (30,289ha)
2. Taman Partisipasi Kantor 71 unit
3. Pohon Pelindung 7021 batang
5. Hutan Kota 3 unit
6. Taman Jalur Hijau 11 unit (181,17 m2)
7. Tempat Bunga- Pot bunga- Bak bunga
749 unit92 unit
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKP
Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Kebersihan dan PertamananKota Padang dalam menjalankan fungsi-fungsinya perlu disusun strategi yangsesuia dengan visi misi serta RPJMD Kota Padang 2014-2019, sertaberpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2010, dengan memperhatikanfaktorfaktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatanserta factor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancamandalam pencapaian visi dan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
2.4.1. Tantangan
Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, terdapat beberapa tantangandalam pengembangan pelyanan DKP, diantaranya :
27
1. Pertambahan Penduduk dan perkembangan pemukiman di Kota Padang2. Peningkatan volume dan karakteristik sampah3. Paradigma sistem pengolahan sampah di masyarakat4. Semakin tingginya biaya pengelolaan sampah5. Luasnya cakupan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan6. Semakin kritisnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah
2.4.2. Peluang
Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pengembangan danpeningkatan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, diantaranya :1. Adanya peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan
persampahan dan air llimbah.2. Meningkatnya keterpaduan antar sektor dalam pembangunan prasarana
dan sarana bidang PPLP khususnya pembangunan prasaranapersampahan dan Ruang Terbuka Hijau.
3. Tersedianya SDM yang menjadi modal utama untuk menggerakkanorganisasi DKP
4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang menjadi modal pelaksanaantugas dan fungsi dinas, seperti gedung kantor, sarana angkutanpersampahan, dan peralatan perlengkapan kantor lainnya.
5. Tersedianya hasil studi dan dokumen perencanaan yang sudahdihasilkan sebeumnya, seperti : Buku Putih Sanitasi Kota, Dokumen SSK,Dokumen MPSS, Masterplan Ruang Terbuka Hijau, dan Masterplanpersampahan Kota Padang
6. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untukmeningkatkan kualitas SDM Aparatur DKP.
7. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangatmendukung dalam pengembangan dan penyusunan perencanaan.
8. Banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dapatdijadikan mitra dalam pengembangan kapasitas dan tingkat pelayanandinas
9. Adanya program-program dan kegiatan pemerintah pusat yangdilaksanakan didaerah dalam rangka percepatan pembangunaninfrastruktur penyehatan lingkungan pemukiman, seperti pembangunanfasilitas 3R, dan bank sampah.
10. Masih banyaknya tersedia ruang terbuka hijau berupa tanah fasum danpalnsum yang belum dimanfaatkan untuk taman kota
28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananSKPD
3.1.1. Permasalahan Bidang Persampahan
Permasalahan menyangkut pelayanan persampahan yang dihadapiDinas Kebersihan dan Pertamanan saat ini adalah :
1. Kurang dan belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasaranayang dimiliki oleh DKP
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia yang ada di DKP3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara
kebersihan lingkungan4. Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna dalam
pengolahan dan pemanfaatan sampah5. Masih rendahnya anggaran untuk pengelolaan sampah dalam APBD
Kota Padang6. Masih terbatasnya daerah pelayanan persampahan DKP karena
masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki7. Masih kurangnya peranserta pihak swasta /stake holder yang terkait
dalam pengelolaan persampahan di Kota Padang
3.1.2. Permasalahan Bidang Pertamanan
Tugas dan Fungsi DKP di bidang pertamanan meliputi perencanaan,pembuatan, dan perawatan taman kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).Dalam pelaksanaan fungsi tersebut masih terdapat beberapa permasalahanyang menjadi kendala, diantaranya :
1. Belum tersedianya data tentang pemanfaatan ruang terbuka hijauyang ada di kelurahan/kecamatan.
2. Rendahnya anggaran yang dialokasi dalam APBD Kota Padang untukpembuatan, dan pemeliharaan taman serta pohon pelindung
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara pohonpelindung serta taman kota yang ada
ISU-ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGANTUGAS POKOK DAN FUNGSI
3
29
3.1.3. Permasalahan Pelayanan Pemakaman
Pelayanan pemakaman dilaksanakan oleh UPT Pemakaman yang ada diDKP. Pelayanan pemakaman saat ini dilaksanakan di TPU Tunggul Hitam,TPU Aie Dingin dan TPU Bungus. Adapun permasalahan yang menyangkutpelayanan pemakaman saat ini, diantaranya:
1. Lahan pemakaman yang ada saat ini sudah penuh sehinggapelayanan pemakaman sebagian memanfaatkan akses jalan masukdan halam kantor TPU, selain itu pemakaman yang dilaksanakansaat ini dilaksanakan dengan memanfaatkan makam yang sudahada
2. Sulit dilakukan pengembangan maupun pembangunan lahan barukarena terkendala status tanah yang masih milik kaum.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah
Dengan telah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode2014-2019 akan segera disusun RPJMD Kota Padang 2014-2019, dimanadalam dokumen tersebut ditetapkan visi dan misi Kota Padang yangmerupakan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Adapun visidari Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2014-2019 adalah :
“Mewujudkan Kota Padang menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan, danPariwisata yang Sejahtera, Religius, dan Berbudaya”.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, akan ditempuh melalui 6(enam) misi, yaitu :
1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDMyang beriman, kreatif, dan berdaya saing;
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah baratSumatera
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyamandan berkesan
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembanganekonomi kerakyatan
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib,bersahabat, dan menghargai kearifan local
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, danmelayani
Dari 6 (enam) misi yang ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikotaterpilih tersebut Tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaPadang masuk dalam misi ke 5 (lima) yaitu Menciptakan Kota Padang yangaman, bersih, asri, tertib, bersahabat, dan menghargai.
30
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
Pengelolaan persampahan dan air limbah merupakan bagian urusanpemerintahan bidang pekerjaan umum dalam hal ini Ditjen Cipta KaryaKementerian Pekerjaan Umum. Oleh karena itu dalam penyusunan RenstraDKP tahun 2009-2014 perlu dilakukan telaahan terhadap Renstra Ditjen CiptaKarya Kementerian Pekerjaan Umum.
Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undangterhadap tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka visiDirektorat Jenderal Cipta Karya adalah :
“Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak,produktif, berdaya saing dan berkelanjutan”.
Adapun makna dari visi tersebut adalah:- Layak, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai
persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuaidengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim wargaperkotaan dan perdesaan.
- Produktif, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapatmenghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman.
- Berdaya saing, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapatmenonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik danmampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untukwarganya.
- Berkelanjutan, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri,nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangkapanjang.
Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal CiptaKarya tahun 2010 – 2014 adalah:
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaandan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak,berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing danberkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah.
2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitaspemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalampenyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasukpengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.
3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaanbangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standarkeandalan bangunan gedung.
4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasankumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulaukecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minumdan sanitasi bagi masyarakat miskin.
5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif danSDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.
31
Pernyataan visi dan misi Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Tata RuangKementerian Pekerjaan Umum memberikan arahan bagi seluruh daerah(provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang Cipta Karya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalampenyusunan Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yaitu:
a. Peningkatan pembangunan infrastruktur pemukiman untukmewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera,berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangkapengembangan wilayah
b. Pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan yang memenuhi SPM.c. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang dan memenuhi
aspek kesehatan.
3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Issue Strategis
Sesuai dengan RTRW Kota Padang 2010-2030 yang disyahkan denganPeraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2012 telah ditetapkan beberapakawsan startegis Kota Padang yang meliputi :
1. Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalampengembangan ekonomi terdiri dari :a. kawasan strategis Teluk Bayur;b. kawasan strategis Indarung;d. kawasan strategis Bungus;e. kawasan Padang Industrial Park (PIP); danf. kawasan strategis Gunung Padang.
2. Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalampengembangan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88ayat (1) huruf b terdiri dari :a. kawasan strategis pusat pemerintahan kota; danb. kawasan strategis pusat kota (lama).
3. Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalampelestarian lingkungan dan mitigasi bencana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 88 ayat (1) huruf c terdiri dari :a. kawasan strategis sepanjang Pantai Padang; danb. kawasan strategis Taman Hutan Raya Bung Hatta
Selanjutnya juga telah ditetapkan Isu-Isu strategis pembangunan KotaPadang, diantaranya :
1. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas peleyanan kesehatanmasyarakat
2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan3. Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong
tumbuhnya investasi daerah4. Penigkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat
kemiskinan5. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat
pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM6. Pengembangan industry pariwisata bebasis potensi dan kearifan local
serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing
32
7. Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalamupaya mendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakatpesisir
8. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraanpemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayananpublic
9. Peningkatan daya dukung lingkungan kota dalam rangkamewujudkan Kota Padang sebagai Kota Metropolitan berbasis mitigasibencana
10. Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastrukturperkotaan yang hijau dan berkesinambungan
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapadokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang terkait tugas danfungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang adalah :
1. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang berakibat semakinmeningkatnya laju timbulan sampah di Kota Padang
2. Masih rendahnya cakupan pelayanan Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Padang
3. Belum maksimalnya upaya pemilahan dan penanganan sampah mulaidari sumber sampah
4. Masih kurangnya aturan perundang-undangan di daerah yangmengatur tentang pengelolaan sampah serta pengelolaan taman danRTH di Kota Padang
5. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalampemeliharaan kebesihan lingkungan, khususnya dalam pengelolaansampah
6. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan,khususnya tentang K3
33
4.1. VISI DAN MISI
Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padangmerupakan gambaran wawasan keinginan yang berdimensi jangka panjangsebagai arah umum dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunanKota Padang yang berkelanjutan pada masa mendatang. Sesuai dengan visidan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih maka ditetapkan Visi dan MisiDinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam Rencana Strategi(Renstra) 2014-2019 sebagai berikut :
Visi : ”MENUJU PADANG BERSIH DAN ASRI DENGANPERANSERTA MASYARAKAT”
Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh dengan misi DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Padang, yaitu :
1. Meningkatkan penataan, pelayanan dan pengelolaan sampah yangberwawasan lingkungan
2. Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalampembudayaan hidup bersih
3. Mewujudkan penataan taman kota, ruang terbuka hijau danpemakaman umum yang bersih, hijau dan asri.
4.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamananyaitu :
1.2. Meningkatkan pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana
pengolahan sampah 3 R3. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur agar terbentuk aparatur
berkualitas (tanggap, responsif, visioner, dan professional)4. Melaksanakan pengelolaan TPA dan IPLT secara professional dan
ramah lingkungan5. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat, dunia usaha
dan LSM dalam bidang kebersihan dan pertamanan
VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4
34
6. Mewujudkan Kota Padang hijau, bersih dan asri melaluipenambahan, penataan dan pemeliharaan taman dan ruang terbukahijau.
7. Mewujudkan pembangunan Taman Pemakaman Umum yang hijau,bersih, dan asri.
Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamananadalah :
1. Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan, taman kota danRuang Terbuka Hijau
2. Meningkatknya jumlah kelompok masyarakat yang melaksanaanpogram pengolahan sampah 3 R skala kawasan di Kota Padang
3. Meningkatnya kemampuan teknis operasional dan manejerialaparatur di bidang pengelolaan persampahan, Pengolahan LumpurTinja dan pengelolaan pertaman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4. Meningkatnya kualitas Operasional TPA dan IPLT secara professionaldan ramah lingkungan sesuai dengan SOP dan regulasi pemerintah
5. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat, dunia usahadan LSM dalam pengelolaan lingkungan
6. Terciptanya peningkatan kuantitas dan kualitas taman kota danRuang Terbuka Hijau yang bersih, asri, dan nyaman
7. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas taman pemakamanumum di Kota Padang
4.3. STRATEGI / KEBIJAKAN
Strategi/kebijakan diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) . Strategi untuk mencapai visi dan misiDinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dihasilkan dari analisis faktorInternal ; kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weakness), serta faktor eksternal ;peluang (Oportunities) dan tantangan (Threaths).
Data Eksternal diperoleh dari lingkungan luar Dinas Kebersihan danPertaman, seperti masyarakat umum dan stak holder yang terkait dalampelayanan DKP. Sedangkan data internal diperoleh dari dalam lingkunganDinas, seperti Laporan pelaksanaan program dan kegiatan, laporan asset DKP,pelaksanaan administrasi pelayanan serta karyawan-karyawati DinasKebersihan dan Pertamanan. Adapun identifikasi faktor-faktor yangmempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi DKP, antara lain :
A. Faktor Internal
Kekuataan (Strenght)
a. Pembentukkan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan danPertamanan melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota PadangNomor 14 Tahun 2012 serta Peraturan Walikota Padang Nomor 2Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi,
35
Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan diLingkungan Pemerintah Kota Padang.
b. Tersedianya SDM yang menjadi modal utama untuk menggerakkanorganisasi DKP
c. Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan
Kelemahan (Weakness)
a. Masih rendahnya kulitas SDM DKPb. Belum memadainya sarana dan prasarana kebersihan dan
pertamanan yang ada di DKPc. Belum maksimalnya sistem perencanaan (mulai dari perencanaan
sampai monitoring dan evaluasi)d. Belum tersedianya basis data tentang sistem pelayanan DKP
B. Faktor Eksternal
Peluang (Oportunities)
a. Terdapat perangkat hukum tentang pengelolaan sampahb. Tersedianya bantuan program/kegiatan pemerintah pusatc. Masih banyaknya tersedia ruang terbuka hijau berupa tanah fasum
dan palnsum yang dapat dimanfaatkan untuk taman kotad. Meningkatnya keterpaduan antar sektor dalam pembangunan
prsarana dan sarana bidang PPLP khususnya pembangunanprasarana persampahan dan Ruang Terbuka Hijau
e. Tersedianya hasil studi dan dokumen perencanaan yang sudahdihasilkan sebeumnya, seperti : Buku Putih Sanitasi Kota, DokumenSSK, Dokumen MPSS, Masterplan Ruang Terbuka Hijau, danMasterplan persampahan Kota Padang
f. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangatmendukung dalam pengembangan dan penyusunan perencanaan
g. Banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dapatdijadikan mitra dalam pengembangan kapasitas dan tingkatpelayanan dinas
Tantangan (Threaths)
a. Tingginya laju pertambahan penduduk dan perkembanganpemukiman di Kota Padang
b. Peningkatan volume dan karakteristik sampahc. Paradigma lama sistem pengolahan sampah di masyarakatd. Luasnya cakupan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanane. Semakin tingginya biaya pengelolaan sampah
Setelah mengidentifikasi factor internal dan eksternal pelayanan DKP,selanjutnya dilakukan perumusan strategi pengelolaan dengan menggunakananalisis SWOT, seperti pada tabel 4.1 s/d tabel 4.4 berikut:
36
Tabel4.1Matriks SWOT untuk penentuan Strategi S-O
Faktor Internal
Faktor Eksternal
STRENGHT
Pem
ben
tukk
an S
tru
ktu
rO
rgan
isas
iD
inas
Keb
ersi
han
dan
Pert
aman
anm
elal
ui
Pera
tura
nW
alik
ota
Pada
ng
Nom
or 1
6Ta
hu
n 2
018
Ters
edia
nya
SD
Mya
ng
men
jadi
mod
al u
tam
am
engg
erak
kan or
gan
isas
iD
KP
Ters
edia
nya
sara
na
dan
pra
sara
na
kebe
rsih
anda
npe
rtam
anan
1 2 3
OPP
OR
TUN
ITIE
S
Terdapat perangkat hukumtentang pengelolaan sampah
1Strategi SO :1. Menyempurnakan mekanisme dan prosedur kerja organisasi DKP sesuai
dengan kebijakan otoni daerah2. Aplikasi teknologi dan pengoperasian TPA yang ramah lingkungan3. Peningkatan penataan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang
dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan taman kota dan RTHsebagai ruang publik
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan swasta serta perguruan tinggidalam pengolahan sampah dan peningkatan pemahaman tentang pengelolaansampah kepada masyarakat luas dan anak-anak sekolah.
5. Meningkatkan supremasi hukum dalam pengelolaan lingkungan dan K3
Tersedianya bantuanprogram/kegiatanpemerintah pusat
2
Masih banyaknya tersediaruang terbuka hijau
3
Meningkatnya keterpaduanantar sektor dalampembangunan prsarana dansarana bidang PPLP
4
Tersedianya hasil studi dandokumen perencanaan yangsudah dihasilkansebeumnya,
5
Perkembangan teknologiinformasi dantelekomunikasi
6
Banyaknya perguruan tinggibaik negeri maupun swasta
7
37
Tabel4.2Matriks SWOT untuk penentuan Strategi W-O
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Weakness
Mas
ihre
nda
hn
yaku
litas
SD
MD
KP
Bel
um
mem
adai
nya
sara
na
dan
pras
aran
ake
bers
ihan
dan
pert
aman
anya
ng
ada
diD
KP
Bel
um
mak
sim
aln
yasi
stem
pere
nca
naa
n(m
ula
i dar
ipe
ren
can
aan
sam
pai
mon
itor
ing
dan
eval
uas
i)B
elu
mte
rsed
ian
yaba
sis
data
ten
tan
gsi
stem
pela
yan
anD
KP
1 2 3 4
OPP
OR
TUN
ITIE
S
Terdapat perangkat hukumtentang pengelolaan sampah 1 Strategi WO :
1. Meningkatkan SDM Aparatur melalui pelatihan formal dan informal2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebersihan
dan pertamanan melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi antarsektor yang terkait dalam pengembangan prasrana lingkunganpemukiman.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan pengawasan kerja yangberpedoman pada SOP dan dokumen perencanaan yang ada
4. Memanfaatkan aplikasi teknologi dalam menyusun dan mengiventarisirdata tentang sistem pelayanan DKP.
Tersedianya bantuanprogram/kegiatanpemerintah pusat
2
Masih banyaknya tersediaruang terbuka hijau 3
Meningkatnya keterpaduanantar sektor dalampembangunan prsarana dansarana bidang PPLP
4
Tersedianya hasil studi dandokumen perencanaan yangsudah dihasilkansebeumnya,
5
Perkembangan teknologiinformasi dantelekomunikasi
6
Banyaknya perguruan tinggibaik negeri maupun swasta 7
38
Tabel4.3Matriks SWOT untuk penentuan Strategi S-T
Faktor Internal
Faktor Eksternal
STRENGHT
Pem
ben
tukk
an S
tru
ktu
rO
rgan
isas
iD
inas
Keb
ersi
han
dan
Pert
aman
anm
elal
ui
Pera
tura
nW
alik
ota
Pada
ng
Nom
or 1
6Ta
hu
n 2
018
Ters
edia
nya
SD
Mya
ng
men
jadi
mod
al u
tam
am
engg
erak
kan or
gan
isas
iD
KP
Ters
edia
nya
sara
na
dan
pra
sara
na
kebe
rsih
anda
npe
rtam
anan
1 2 3
Thre
aths
Tingginya lajupertambahanpenduduk danperkembanganpemukiman di KotaPadang
1
Strategi ST :1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan
persampahan melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana,penjadwalan dan peningkatan kapasitas SDM
2. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sistem pengelolaan sampah yangsesuai dengan paradigm baru pengelolaan sampah
3. Peningkatan penerimaan melalui retribusi pelayanan persampahan,Pengolahan lumpur tinja dan pelayanan pemakaman serta pengembanganalternatif sumber pembiayaan lainnya
Peningkatan volumedan karakteristiksampah
2
Paradigma lamasistem pengolahansampah di masyaraka
3
Luasnya cakupanpelayanan DinasKebersihan danPertamanan
4
Semakin tingginyabiaya pengelolaansampah 5
39
Tabel4.4Matriks SWOT untuk penentuan Strategi W-T
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Weakness
Mas
ihre
nda
hn
yaku
litas
SD
MD
KP
Bel
um
mem
adai
nya
sara
na
dan
pras
aran
ake
bers
ihan
dan
pert
aman
anya
ng
ada
diD
KP
Bel
um
mak
sim
aln
yasi
stem
pere
nca
naa
n(m
ula
i dar
ipe
ren
can
aan
sam
pai
mon
itor
ing
dan
eval
uas
i)B
elu
mte
rsed
ian
yaba
sis
data
ten
tan
gsi
stem
pela
yan
anD
KP
1 2 3 4
Thre
aths
Tingginya lajupertambahanpenduduk danperkembanganpemukiman di KotaPadang
1
Strategi WT :1. Mengembangkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan tknis pengurangan
sampah dari sumbernya melalui peningkatan pemahaman masyarakatterhadap 3R (reduce, reuse, recycle)
2. Penerapan insentif/disinsentif dalam pelaksanaan 3R
Peningkatan volumedan karakteristiksampah 2
Paradigma lama sistempengolahan sampah dimasyaraka
3
Luasnya cakupanpelayanan DinasKebersihan danPertamanan
4
40
Berdasarkan matriks SWOT yang menampilkan hasil analisis strategipeningkatan pelayanan DKP maka dapat dirumuskan alternatif strategiberdasarkan analisis internal dan eksternal. Analisis strategi diperoleh darihasil analisis identifikasi Peluang, Ancaman, Kekuatan, dan Kelemahan. Hasilanalisis dirumuskan menjadi 4 (empat) strategi peningkatan pelayanan DKP,yaitu:
1. Strategi SO :a) Menyempurnakan mekanisme dan prosedur kerja organisasi DKP
sesuai dengan kebijakan otomi daerahb) Aplikasi teknologi dan pengoperasian TPA yang ramah lingkunganc) Peningkatan penataan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
yang dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan tamankota dan RTH sebagai ruang publik
d) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan swasta serta perguruantinggi dalam pengolahan sampah dan peningkatan pemahamantentang pengelolaan sampah kepada masyarakat luas dan anak-anak sekolah.
e) Meningkatkan supremasi hukum dalam pengelolaan lingkungandan K3
2. Strategi WO :a) Meningkatkan SDM Aparatur melalui pelatihan formal dan informalb) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
kebersihan dan pertamanan melalui peningkatan kerjasama dankoordinasi antar sektor yang terkait dalam pengembangan prasranalingkungan pemukiman.
c) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan pengawasan kerjayang berpedoman pada SOP dan dokumen perencanaan yang ada
d) Memanfaatkan aplikasi teknologi dalam menyusun danmengiventarisir data tentang sistem pelayanan DKP.
3. Strategi ST :a) Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan
persampahan melalui optimalisasi pemanfaatan sarana danprasarana, penjadwalan dan peningkatan kapasitas SDM
b) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sistem pengelolaansampah yang sesuai dengan paradigm baru pengelolaan sampah
c) Peningkatan penerimaan melalui retribusi pelayanan persampahan,Pengolahan lumpur tinja dan pelayanan pemakaman sertapengembangan alternatif sumber pembiayaan lainnya
4. Strategi WT :a) Mengoptimalkan sosialisasi pengurangan sampah dari sumbernya
melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 3R (reduce,reuse, recycle),
b) Penerapan insentif/disinsentif dalam pelaksanaan 3R
41
Keempat rumusan alternatife strategi di atas merupakan suatu rumusanalternative strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas Kebersihan danPertamanan dalam meningkatkan pelayanan sesuai dengan tugas danfungsinya.
Berdasarkan beberapa alternative strategi di atas, maka dirumuskanlahbeberapa strategi/kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaranDinas Kebersihan dan Pertamanan, yaitu:
1. Menyempurnakan mekanisme dan prosedur kerja organisasi DKP sesuaidengan kebijakan otomi daerah
2. Meningkatkan SDM Aparatur melalui pelatihan formal dan informalserta rekrutmen personel
3. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan pengawasan kerja yangberpedoman pada SOP dan dokumen perencanaan yang ada
4. Memanfaatkan aplikasi teknologi dalam menyusun dan mengiventarisirdata tentang sistem pelayanan DKP
5. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayananpersampahan melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana,penjadwalan dan peningkatan kapasitas SDM
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebersihandan pertamanan melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi antarsektor yang terkait dalam pengembangan prasrana lingkunganpemukiman
7. Mengembangkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan tknis pengurangansampah dari sumbernya melalui peningkatan pemahaman masyarakatterhadap 3R (reduce, reuse, recycle),
8. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sistem pengelolaan sampahyang sesuai dengan paradigm baru pengelolaan sampah
9. Penerapan insentif/disinsentif dalam pelaksanaan 3R10. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan swasta serta perguruan
tinggi dalam pengolahan sampah dan peningkatan pemahaman tentangpengelolaan sampah kepada masyarakat luas dan anak-anak sekolah
11. Peningkatan penataan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)yang dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan taman kota danRTH sebagai ruang publik
12. Meningkatkan supremasi hukum dalam pengelolaan lingkungan dan K313. Aplikasi teknologi dan pengoperasian TPA yang ramah lingkungan14. Peningkatan penerimaan melalui retribusi pelayanan persampahan,
Pengolahan lumpur tinja dan pelayanan pemakaman sertapengembangan alternatif sumber pembiayaan lainnya
42
Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra DKP Tahun2014-2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJD) Kota Padang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Padang 2014-2019.
5.1. Indikasi ProgramBerdasarkan arah kebijakan umum tersebut, indikasi rencana program
prioritas yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun untukmendukung pencapaian RPJMD Kota Padang 2014-2019, dapat dijabarkansebagai berikut :A. Urusan Perumahan
1. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
B. Urusan Perencanaan Pembangunan1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
C. Urusan Lingkungan Hidup1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)9. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kawasan TPU dan TPA11. Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan12. Program Penegakan Hukum Lingkungan13. Program Peningkatan Sarana Prasarana Keindahan Kota
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
5
43
D. Urusan Otonomi Daerah1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
5.2. Rencana KegiatanUntuk menunjang program tersebut akan didukung dengan beberapa
kegiatan, yaitu :
A. Program Pengembangan Areal PemakamanRencana Kegiatan :1. Pemberian Perizinan Pemakaman2. Perencanaan Pengembangan Taman Pemakaman Umum3. Pembangunan Taman Pemakaman Umum
B. Program Perencanaan Pembangunan DaerahRencana Kegiatan :1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD2. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan
C. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranRencana Kegiatan :1. Penyediaan jasa surat menyurat2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan air3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5. Penyediaan alat tulis kantor6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor9. Penyediaan peralatan rumah tangga10. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan11. Penyediaan makan dan minum12. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah13. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah14. Penyediaan peralatan kebersihan15. Penyediaan jasa pelayanan publik16. Peningkatan pelayanan administrasi kantor17. Peningkatan pelayanan kebersihan kota18. Penyediaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja
D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturRencana Kegiatan :1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional2. Pengadaan mobeleur3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedug kantor6. Pemeliharaan rutin/berkala mobeuler
44
7. Pemeliharaan rutin/berkala alat berat8. Rehab sedang gedung kantor9. Pembangunan pagar/pembatas gedung kantor/rumah
dinas/lahan10. Pengcoran landasan kontainer11. Penimbunan dan pengerasan area parkir kendaraan di pool12. Pembangunan gedung kantor
E. Program Peningkatan Disiplin AparaturRencana Kegiatan :1. Pengadaan jas hujan2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya3. Pengadaan pakaian kerja lapangan4. Peningkatan SDm Aparatur5. Pengadaan perlengkapan keselamatan kerja lapangan
F. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuanganRencana Kegiatan :1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
G. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanRencana Kegiatan :1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan2. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan3. Pengadaan sarana komposter4. Pembuatan papan informasi K35. Pengadaan box sampah terpilah6. Pembinaan pelaksanaan program 3 R7. Pembinaan kampung berseri8. Evaluasi dan monitoring objek pantau adipura
H. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkkunganhidupRencana Kegiatan :1. Pengadaan tanah penutup TPA untuk sanitary landfill2. Operasional dan pemeliharaan Instalasi pemanfaatan gas methan
I. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Rencana Kegiatan :1. Pembelian obat-obatan2. Pemeliharan pohon pelindung3. Pengadan pohon pelindung4. Penyediaan taman dekorasi5. Pengadaan Tanaman Hias6. Pemeliharaan rutin/berkala alat pengolahan pertamanan7. Pemeliharaan taman dan RTH8. Pembuatan Green House
45
9. Evaluasi dan monitoring pemanfaatan dan pemeliharaan tamankota dan RTH
10. Penyusunan DED Taman Kota11. Pembuatan Taman Kota12. Pembuatan Gudang Kebun Bibit
J. Program Pengembangan Kapasitas KelembagaanRencana Kegiatan :1. Pengecatan Kanstin
K. Program rehabilitasi kawasan TPU dan TPARencana Kegiatan :1. Pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT2. Pemeliharaan jalan kerja TPA3. Penyambungan pipa gas methan di TPA4. Pengadaan polongan untuk penghijauan di TPA5. Rehab Bangunan kompos dan gudang kompos6. Pembuatan beton blok untuk jalan kerja TPA7. Rehab bangunan kolam leachet8. Pembangunan Pagar dan gapura TPA dan IPLT9. Pembangunan jalan kerja dan drainase TPA10. Rehab tempat cuci kendaraan di TPA11. Evaluasi efektifitas pengolahan kolam lumpur IPLT dan kolam
leachate TPA12. Rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan TPU13. Pemeliharaan dan pengurasan kolam leachate TPA
L. Program pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamananRencana Kegiatan :1. Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan2. Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan3. Pembersihan dan pengangkutan sampah yang bersifat insidentil4. Lomba K3 dan taman se-Kota Padang5. Kompetisi daur ulang sampah antar pelajar6. Pemeliharaan rutin/berkala taman/tugu dan pengecatan pot
bunga7. Pembersihan trotoar dan riol8. Penyusunan Program data base pelayanan DKP9. Pengadaan mobil tangga10. Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG) pelayanan
persampahan dan pertamanan Kota Padang
M. Program Penegakan hukum lingkunganRencana Kegiatan :1. Penyusunan dokumen Lingkungan TPA, IPLT dan TPU2. Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan Pengelolaan
Lingkungan TPA, IPLT dan TPU
46
N. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keindahan KotaRencana Kegiatan :1. Penyediaan sarana dan prasarana keindahan kota
O. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerahRencana Kegiatan :1. Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi2. Aktualisasi inventarisasi aset Dinas Kebersihan dan Pertamanan3. Sensus barang milik daerah
Untuk lebih jelasnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif untuk masing-masing kegiatanselama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :
53
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untukmengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dansasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyalmengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasildilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerjayang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasiyang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan danpengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapatmembimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yanghandal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periodeaktivitasnya.
Penetapan indikator kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaPadang memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misiDKP. Selain itu prestasi DKP lima tahun ke depan dapat digambarkan danditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambarancapaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkanberfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan(output/keluaran).
Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukurkeberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harusmengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2014- 2019.
Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahunsebelumnya serta indikator kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaPadang yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerjauntuk lima tahun kedepan 2014 – 2019 dapat diuraikan sebagaimana padaTabel 6.1.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6
54
Tabel 6.1Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Program PerioritasPembangunan
Indikator KinerjaProgram Satuan
KondisiKinerja
Awal(2014)
2015 2016 2017 2018KondisiKinerjaAkhir(2019)
Ket.
1. Program PengembanganKinerja PengelolaanPersampahan
Tingkat PelayananPersampahan
% 57 % 60 60 65 65 65
Penambahanlokasi pelaksanaanprogram 3R
Unit 4 4 6 8 10 10
Peningkatanpelaksanaanpengomposan dandaur ulangsampah olehmasyarakat
Kel.Masy.
20 40 60 80 100 100
2. Program Pengendalianpencemaran dankerusakan lingkkunganhidup
TPA dengansanitary landfill
Unit 1 1 1 1 1 1
3. Program pengelolaanRuang Terbuka Hijau(RTH)
Jumlah TamanKota dan RTH
Unit 40 45 45 50 50 55
4. Program pembinaankegiatan kebersihan dansarana pertamanan
Pelaksanaanprogram 3R skalakawasan
Unit 4 4 6 8 10 10
55
5. Program PengelolaanAreal Pemakaman
Penambahanlokasi TPU baru
unit 3 3 4 4 4 4
6. Program Peningkatan danPengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
Peningkatanretribusipersampahan,IPLTdan Pemakaman
% 10 10 10 10 10
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.Target
Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
15.784.130.000 19.576.881.000 22.042.525.400 25.516.795.840 33.443.315.959 33.686.802.501 39.514.532.751
(1.06) PERENCANAAN PEMBANGUNAN - - - - - - -
21 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
30.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000
40 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya RENSTRA 100% 30.000.000 100% 50.000.000 Bidang Program Kota Padang
41 Pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan program/ kegiatan
Laporan pelaksanaan
program dan kegiatan
12 bln 20.000.000 12 bln 20.000.000 12 bln 20.000.000 12 bln 20.000.000 12 bln 20.000.000 Bidang Program
dan Penyuluhan
Kota Padang
(1.08) LINGKUNGAN HIDUP
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
617.899.000 736.232.000 825.500.000 898.000.000 953.950.000 1.022.500.000 1.122.800.000
01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya
persediaan materai
12 bln 3.500.000 12 bln 4.000.000 12 bln 4.000.000 12 bln 4.500.000 12 bln 4.500.000 12 bln 4.500.000 12 bln 6.000.000 Sekretariat Kota Padang
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terlaksananya
pembayaran jasa
komunikasi, sumber daya
air, dan listrik
12 bln 126.648.000 12 bln 135.000.000 12 bln 175.000.000 12 bln 175.000.000 12 bln 200.000.000 12 bln 200.000.000 12 bln 220.000.000 Sekretariat Kota Padang
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya
pembayaran pajak
kendaraan bermotor
1 tahun 80.575.000 1 tahun 90.000.000 1 tahun 100.000.000 1 tahun 120.000.000 1 tahun 140.000.000 1 tahun 160.000.000 1 tahun 180.000.000 Sekretariat Kota Padang
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Terlaksananya perbaikan
peralatan kantor
12 bln 35.000.000 12 bln 35.000.000 12 bln 40.000.000 12 bln 40.000.000 12 bln 45.000.000 12 bln 45.000.000 Sekretariat Kota Padang
10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya
penyediaan alat tulis
kantor
12 bln 110.000.000 12 bln 80.000.000 12 bln 90.000.000 12 bln 100.000.000 12 bln 100.000.000 12 bln 100.000.000 12 bln 120.000.000 Sekretariat Kota Padang
11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
terlaksananya pengadaan
barang cetakan
12 bln 109.456.000 12 bln 95.000.000 12 bln 95.000.000 12 bln 100.000.000 12 bln 110.000.000 12 bln 125.000.000 12 bln 125.000.000 Sekretariat Kota Padang
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya
penyediaan instalasi
listrik kantor
12 bln 10.000.000 12 bln 15.000.000 12 bln 16.500.000 12 bln 17.000.000 12 bln 20.000.000 12 bln 20.000.000 12 bln 22.000.000 Sekretariat Kota Padang
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya
pengadaan perlengkapan
kantor
12 bln 126.600.000 12 bln 200.000.000 12 bln 220.000.000 12 bln 242.000.000 12 bln 230.000.000 12 bln 250.000.000 12 bln 275.000.000 Sekretariat Kota Padang
14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya
penyediaan peralatan
rumah tangga kantor
100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 24.000.000 100% 26.400.000 100% 28.000.000 100% 30.800.000 Sekretariat Kota Padang
15 Penyediaan bahan bacaan dan
perundang-undangan
Terlaksananya pembelian
surat kabar
12 bln 11.120.000 12 bln 12.232.000 12 bln 13.000.000 12 bln 15.000.000 12 bln 16.500.000 12 bln 17.000.000 12 bln 18.700.000 Sekretariat Kota Padang
17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan
dan minuman pegawai
dan tamu
12 bln 40.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 55.000.000 12 bln 60.500.000 12 bln 66.550.000 12 bln 73.000.000 12 bln 80.300.000 Sekretariat Kota Padang
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
11.096.747.000 13.053.649.000 14.079.013.900 15.526.915.290 17.109.606.819 18.840.567.501 20.734.624.251
05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
minibus / pick up
2 unit 230.590.000 2 unit 253.649.000 2 unit 279.013.900 2 unit 306.915.290 2 unit 337.606.819 2 unit 371.367.501 2 unit 408.504.251 Sekretariat Kota Padang
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
dinas / operasional
12 bln 10.516.157.000 12 bln 12.000.000.000 12 bln 13.200.000.000 12 bln 14.520.000.000 12 bln 15.972.000.000 12 bln 17.569.200.000 12 bln 19.326.120.000 Sekretariat Kota Padang
33 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Berat Lancarnya pengolahan
sampah di TPA
12 bln 350.000.000 12 bln 450.000.000 12 bln 500.000.000 12 bln 600.000.000 12 bln 700.000.000 12 bln 800.000.000 12 bln 900.000.000 UPT. TPA dan
IPLT
Kota Padang
61 Pengecoran landasan kontainer jumlah landasan
container yang sesuai
standar teknis
10 unit 100.000.000 10 unit 100.000.000 10 unit 100.000.000 10 unit 100.000.000 10 unit 100.000.000 10 unit 100.000.000 Sekretariat Kota Padang
62 Penimbunan dan pengerasan area
parkir kendaraan pool
Tersedianya area parkir
kendaraan operasional
100% 250.000.000 Sekretariat Kota Padang
11 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
3.462.000.000 3.737.000.000 6.078.011.500 7.711.880.550 12.739.759.140 12.513.735.000 16.765.108.500 Kota Padang
02 Penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan
penambahan jumlah
sarana prasarana
pengangkutan sampah
(Dump Truk (DT), Armroll
Truk (AT), Becak Motor
(BM))
6 unit AT,
50
container
3.462.000.000 1 unit DT,
6 unit AT,
12 BM
3.737.000.000 5 unit DT,
10 unit
AT, 10 BM
6.078.011.500 5 unit DT,
10 unit AT,
10 BM, 30
kont
7.711.880.550 6 unit DT,
10 unit
AT, 10 BM
12.739.759.140 6 unit DT,
10 unit AT,
10 BM
12.513.735.000 6 unit DT,
10 unit AT,
10 BM, 30
kont
16.765.108.500 Sekretariat Kota Padang
12Program Pembinaan Kegiatan
Kebersihan dan Sarana Pertamanan
347.484.000 1.730.000.000 685.000.000 950.000.000 2.155.000.000 720.000.000 770.000.000
02 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pertamanan
Terlaksananya
penyediaan mesin chain
saw, mesin potong
rumput dan gunting
100% 70.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 110.000.000 100% 120.000.000 100% 120.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
03 Penyediaan sarana dan prasarana
pembibitan
Terlaksananya
penyediaan sarana dan
prasarana pertamanan
100% 70.000.000 100% 100.000.000 100% 120.000.000 100% 140.000.000 100% 160.000.000 100% 180.000.000 100% 200.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
05 Pembersihan dan pengangkutan
sampah yang bersifat insidentil
Terangkatnya sampah
yang bersifat insidentil
100% 137.484.000 100% 200.000.000 100% 225.000.000 100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 Bid. Kebersihan Kota Padang
08 Penyusunan Program Data Base
pelayanan DKP
Terlaksananya
pembuatan data Base
pelayanan DKP
100% 150.000.000 Bid. Program
dan Penyuluhan
Kota Padang
luas taman kota
dan ruang terbuka
hijau yang
terpelihara
76.262.152.901
1 Meningkatkan sistem
Pengelolaan
persamapahan, taman
kota dan Ruang Terbuka
Hijau
Meningkatnya sistem
pengelolaan persampahan,
taman kota dan ruang
terbuka hijau
% penduduk yang
terlayani dalam
sistem
pengelolaan
sampah
rata-rata timbulan
sampah yang
diangkut ke TPA
Tahun - 2018 Tahun - 2019
5
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG 25.887.099.270 35.380.676.000 64.107.975.400 59.819.925.840 68.616.560.959 71.337.299.001
Indikator Kinerja
Program ( Outcame ) dan
Kegiatan (
Outpout)
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja Pada Akhir Renstra
SKPD
Unit Kerja SKPD
Penanggung
jawab
LokasiTahun - 2014 Tahun - 2015 Tahun - 2016 Tahun - 2017
Tabel 5.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
Tahun 2014-2019
No. Tujuan SASARAN Indikator Sasaran
Kode
Program
dan
Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.Target
Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tahun - 2018 Tahun - 2019
5
Indikator Kinerja
Program ( Outcame ) dan
Kegiatan (
Outpout)
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja Pada Akhir Renstra
SKPD
Unit Kerja SKPD
Penanggung
jawab
LokasiTahun - 2014 Tahun - 2015 Tahun - 2016 Tahun - 2017No. Tujuan SASARAN Indikator Sasaran
Kode
Program
dan
Kegiatan
Program/Kegiatan
09 Pemeliharaan rutin/ berkala taman
tugu dan pengecatan pot bunga
Terlaksananya
pemeliharaan tugu,
monumen,pot dan bak
bunga
100% 70.000.000 100% 80.000.000 100% 90.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 120.000.000 100% 150.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
10 Pengadaan mobil tangga jumlah mobil tangga dan
peralatan
keselamatannya
1 unit 1.250.000.000 1 unit 1.500.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
11 Penyusunan Sistem Informasi
Geografis Pengelolaan Sampah dan
Pertamanan
Terlaksananya
penyusunan Sistem
Informasi Geografis
pengelolaan sampah dan
pertamanan Kota Padang
100% 350.000.000 Bid. Program
dan Penyuluhan
Kota Padang
(1.20) OTONOMI DAERAH
06Program Peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
230.000.000 300.000.000 355.000.000 410.000.000 465.000.000 570.000.000 72.000.000
060 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Retribusi
Terlaksananya
intensifikasi dan
ekstensifikasi retribusi
12 bln 200.000.000 12 bln 250.000.000 12 bln 300.000.000 12 bln 350.000.000 12 bln 400.000.000 12 bln 450.000.000 Bid. Retribusi Kota Padang
072 Aktualisasi Inventaris Aset Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota
Padang
Terlaksananya penataan
aset dan labelisasi aset
100% 30.000.000 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 100% 70.000.000 100% 72.000.000 Sekretariat Kota Padang
090 Sensus Barang Milik Daerah Terlaksananya sensus
barang milik daerah
100% 50.000.000 Sekretariat
Kota Padang
110.000.000 745.000.000 1.260.000.000 880.000.000 1.465.000.000 995.000.000 1.000.000.000
(1.08) LINGKUNGAN HIDUP
11 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
110.000.000 745.000.000 1.260.000.000 880.000.000 1.465.000.000 995.000.000 1.000.000.000 Kota Padang
13 Pengadaan sarana komposter jumlah sarana komposter
yang diserahkan pada
masyarakat
100% 40.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 60.000.000 1 paket 65.000.000 1 paket 70.000.000 1 paket 70.000.000 1 paket 75.000.000 Bid. Program
dan Penyuluhan
Kota Padang
14 Pembuatan papan informasi K3 jumlah sarana dan
prasarana informasiK3
100% 40.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 60.000.000 1 paket 65.000.000 1 paket 70.000.000 1 paket 75.000.000 1 paket 75.000.000 Bid. Program
dan Penyuluhan
Kota Padang
15 Pengadaan box sampah terpilah jumlah sarana box
sampah terpilah
100% 30.000.000 1 paket 195.000.000 1 paket 90.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 125.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 Bid. Program
dan Penyuluhan
Kota Padang
16 Pembinaan pelaksanaan program 3R Lokasi pelaksanaan
program 3R yang berjalan
dengan baik
12 bln 12 bln 150.000.000 12 bln 200.000.000 12 bln 250.000.000 12 bln 250.000.000 12 bln 300.000.000 12 bln 300.000.000 Bid. Program
dan Penyuluhan
Kota Padang
17 Pembinaan Kampung berseri Kawasan binaan
pengelolaan lingkungan
dan ASRI
12 bln 12 bln 200.000.000 12 bln 250.000.000 12 bln 250.000.000 12 bln 250.000.000 12 bln 250.000.000 12 bln 250.000.000 Bid. Program
dan Penyuluhan
Kota Padang
18 Evaluasi dan monitoring k3 Laporan evaluasi dan
monitoring objek pantau
adipura
12 bln 12 bln 100.000.000 12 bln 100.000.000 12 bln 150.000.000 12 bln 150.000.000 12 bln 150.000.000 12 bln 150.000.000 Bid. Program
dan Penyuluhan
Kota Padang
19 Pembangunan TPST 3 R Lokasi TPST 3 R 2 unit 500.000.000 2 unit 550.000.000 Bid. Program
dan Penyuluhan
Kota Padang
8.290.794.270 8.571.620.000 22.403.950.000 23.582.480.000 24.292.530.000 25.260.460.000 27.815.610.000
(1.08) LINGKUNGAN HIDUP
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.612.594.270 7.796.620.000 20.378.500.000 22.039.480.000 22.415.080.000 23.525.960.000 25.747.160.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
12 bln 200.000.000 12 bln 200.000.000 12 bln 220.000.000 12 bln 250.000.000 12 bln 255.000.000 12 bln 260.000.000 12 bln 260.000.000 Sekretariat Kota Padang
19 Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
12 bln 30.000.000 12 bln 30.000.000 12 bln 35.000.000 12 bln 37.000.000 12 bln 39.000.000 12 bln 39.000.000 12 bln 40.000.000 Sekretariat Kota Padang
20 Penyediaan peralatan kebersihan Terlaksananya
penyediaan peralatan
kebersihan
12 bln 381.374.270 12 bln 257.400.000 12 bln 283.000.000 12 bln 300.000.000 12 bln 330.000.000 12 bln 350.000.000 12 bln 355.000.000 Sekretariat Kota Padang
21 Penyediaan Jasa pelayanan publik Tersedianya gaji bagi
pegawai honor
12 bln 229.900.000 12 bln 1.066.720.000 12 bln 2.376.700.000 12 bln 3.938.680.000 12 bln 4.277.280.000 12 bln 5.313.160.000 12 bln 7.528.360.000 Sekretariat Kota Padang
22 Peningkatan pelayanan administrasi
kantor
Tersedianya gaji bagi
pegawai honor
12 bln 5.307.960.000 12 bln 5.307.960.000 12 bln 5.307.960.000 12 bln 5.307.960.000 12 bln 5.307.960.000 12 bln 5.307.960.000 Sekretariat Kota Padang
23 Peningkatan pelayanan kebersihan
kota
Tersedianya gaji bagi
pegawai honor
12 bln 6.204.320.000 12 bln 59.540.000 12 bln 11.305.840.000 12 bln 11.305.840.000 12 bln 11.305.840.000 12 bln 11.305.840.000 12 bln 11.305.840.000 Sekretariat Kota Padang
36 Penyediaan jaminan
keselamatan/kesehatan kerja
Terpenuhinya
pembayaran iuran BPJS
kesehatan bagi 378
pegawai honorer
12 bln 567.000.000 12 bln 875.000.000 12 bln 850.000.000 12 bln 900.000.000 12 bln 900.000.000 12 bln 950.000.000 12 bln 950.000.000 Sekretariat Kota Padang
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
365.750.000 615.000.000 1.152.000.000 708.000.000 769.000.000 784.500.000 795.000.000
10 Pengadaan mobeleur Tersedianya mobiler
kantor
100% 82.750.000 100% 100.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 160.000.000 100% 170.000.000 100% 180.000.000 Sekretariat Kota Padang
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya peralatan
dan perlengkapan kantor
12 bln 200.000.000 12 bln 200.000.000 12 bln 250.000.000 12 bln 250.000.000 12 bln 250.000.000 12 bln 250.000.000 Sekretariat Kota Padang
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan peralatan
dan perlengkapan kantor
12 bln 30.000.000 12 bln 35.000.000 12 bln 45.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 55.000.000 12 bln 55.000.000 Sekretariat Kota Padang
29 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Terlaksananya
pemeliharaan rutin
meubeler kantor
12 bln 3.000.000 12 bln 5.000.000 12 bln 7.000.000 12 bln 8.000.000 12 bln 9.000.000 12 bln 9.500.000 12 bln 10.000.000 Sekretariat Kota Padang
34 Rehab sedang gedung kantor terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor DKP, TPU Bungus
dan TPA Aia Dingin
100% 50.000.000 100% 200.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 Sekretariat Kota Padang
3 Meningkatkan kemampuan
SDM aparatur agar
terbentuk aparatur
berkualitas (tanggap,
responsif, visioner, dan
profesional)
Meningkatnya kemampuan
teknis operasional dan
manajerial aparatur di
bidang pengelolaan
persampahan, pengolahan
lumpur tinja, dan
pengolahan pertamanan dan
Ruang Terbuka Hijau
jumlah aparatur
dinas yang
mengikuti diklat
teknis
jumlah diklat
teknis yang diikuti
aparatur dinas
2 Meningkatkan pembinaan
dan pembangunan sarana
dan prasarana pengolahan
sampah 3R
Meningkatnya jumlah
kelompok masyarakat yang
melaksanakan program
pengolahan sampah 3 R
skala kawasan di Kota
Padang
Jumlah Kelompok
Swadaya
Masyarakat yang
melaksanakan 3R
rata-rata timbulan
sampah rumah
tangga yang diolah
melalui 3R
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.Target
Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tahun - 2018 Tahun - 2019
5
Indikator Kinerja
Program ( Outcame ) dan
Kegiatan (
Outpout)
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja Pada Akhir Renstra
SKPD
Unit Kerja SKPD
Penanggung
jawab
LokasiTahun - 2014 Tahun - 2015 Tahun - 2016 Tahun - 2017No. Tujuan SASARAN Indikator Sasaran
Kode
Program
dan
Kegiatan
Program/Kegiatan
60 Pembangunan pagar/pembatas
gedung kantor/rumah dinas/lahan
Terlaksananya
Pembangunan pagar
kantor
100% 200.000.000 100% 75.000.000 Sekretariat Kota Padang
63 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Bangunan
gedung kantor Bidang
Pertamanan
100% 500.000.000 Sekretariat Kota Padang
03Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
302.450.000 150.000.000 833.450.000 780.000.000 1.053.450.000 890.000.000 1.213.450.000
01 Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin
absensi
5 unit 30.000.000 Sekretariat Kota Padang
02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Teredianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya
bagi pegawai DKP
100% 168.450.000 100% 168.450.000 100% 168.450.000 100% 168.450.000 Sekretariat Kota Padang
03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian
kerja lapangan pegawai
DKP
100% 104.000.000 100% 150.000.000 100% 165.000.000 100% 280.000.000 100% 285.000.000 100% 290.000.000 100% 295.000.000 Sekretariat Kota Padang
07 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan
Kerja Lapangan
Tersedianya
perlengkapan
keselamatan kerja (APD)
petugas lapangan
100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 600.000.000 100% 600.000.000 100% 750.000.000 Sekretariat Kota Padang
04Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen Laporan
Perencanaan dan
Capaian Kinerja
100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 Sekretariat Kota Padang
05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- - 30.000.000 45.000.000 45.000.000 50.000.000 50.000.000
06 Peningkatan SDM aparatur DKP Terlaksananya
pendidikan dan pelatihan
aparatur DKP
100% 30.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 Sekretariat Kota Padang
845.000.000 2.045.000.000 14.670.000.000 6.032.500.000 3.387.750.000 7.506.025.000 3.052.627.500
(1.08) LINGKUNGAN HIDUP
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
350.000.000 450.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000 900.000.000
33 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Berat Lancarnya pengolahan
sampah di TPA
12 bln 350.000.000 12 bln 450.000.000 12 bln 500.000.000 12 bln 600.000.000 12 bln 700.000.000 12 bln 800.000.000 12 bln 900.000.000 UPT. TPA dan
IPLT
Kota Padang
06Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
300.000.000 650.000.000 775.000.000 802.500.000 832.750.000 866.025.000 1.152.627.500
25 Pengadaan Tanah Penutup TPA untuk
Sistim Sanitary Landfill
Luas Lahan Sanitary
Landfill
100% 300.000.000 100% 400.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 750.000.000 UPT. TPA dan
IPLT
Kota Padang
26 Operasional dan pemeliharaan
instalasi pemanfaatan gas methan
terlaksananya
operasional instalasi
pemanfaatan gas methan
12 bln 250.000.000 12 bln 275.000.000 12 bln 302.500.000 12 bln 332.750.000 12 bln 366.025.000 12 bln 402.627.500 UPT. TPA dan
IPLT
Kota Padang
14 Program Rehabilitasi Kawasan TPU
dan TPA
195.000.000 195.000.000 13.345.000.000 4.580.000.000 1.805.000.000 5.790.000.000 950.000.000
01 Pemeliharaan sarana dan prasarana
IPLT
Terlaksananya
pementauan kualitas
outlet IPLT
12 bln 20.000.000 12 bln 20.000.000 12 bln 25.000.000 12 bln 30.000.000 12 bln 35.000.000 12 bln 40.000.000 12 bln 40.000.000 DKP Kota Padang
02 Pemeliharaan Jalan Kerja di TPA Lancarnya operasional
pembuangan sampah
100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 100.000.000 100% 150.000.000 100% 200.000.000 100% 250.000.000 100% 300.000.000 DKP Kota Padang
07 Peyambungan Pipa Gas Metan untuk
Sistim Sanitary Landfill
Terkelolanya gas metan
yang di hasilkan TPA
100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 250.000.000 100% 300.000.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 90.000.000 DKP Kota Padang
10 Pengadaan polongan untuk
penghijauan di TPA
Tersedianya polongan
untuk penghijauan di
TPA
100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 DKP Kota Padang
11 Rehab bangunan pengelolaan kompos
dan gudang kompos
Terlaksananya rehab
bangunan kompos dan
gudang kompos
100% 200.000.000 Kota Padang
12 Pembuatan beton blok untuk jalan
kerja TPA
Terlaksananya
Pembuatan beton blok
untuk jalan kerja TPA
100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 DKP Kota Padang
13 Rehab bangunan kolam leachet Terlaksananya Rehab
bangunan kolam leachet
100% 750.000.000 DKP Kota Padang
14 Pembangunan pagar dan gapura TPA Terlaksananya
Pembangunan pagar TPA
100% 1.000.000.000 UPT. IPLT dan
TPA
Kota Padang
15 Pembangunan jalan operasional dan
drainase TPA
Terlaksananya
Pembangunan jalan
operasional TPA dan
drainase
100% 4.500.000.000 1 paket 4.000.000.000 UPT. IPLT dan
TPA
Kota Padang
16 Rehab tempat cucian kendaraan TPA Terlaksananya Rehab
tempat cucian kendaraan
TPA
100% 200.000.000 UPT. IPLT dan
TPA
Kota Padang
17 Pembangunan pagar dan gapura IPLT Terlaksananya
Pembangunan pagar dan
gapura IPLT
100% 500.000.000 UPT. IPLT dan
TPA
Kota Padang
18 Evaluasi efektifitas kolam pengolahan
IPLT
Kualitas efektifitas
pengolahan IPLT
100% 200.000.000 100% 300.000.000 UPT. IPLT dan
TPA
Kota Padang
19 Pemeliharaan dan pengerukan kolam
leachate TPA
Kualitas pengolahan
kolam pengerukkan
kolam leahate TPA
100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 UPT. IPLT dan
TPA
Kota Padang
20 Pengadaan Alat Berat Untuk TPA Tersedianya Alat Berat
untuk operasional TPA
1 exavator 4.500.000.000 1 exavator 5.000.000.000 UPT. IPLT dan
TPA
Kota Padang
21 Pengadaan Truk Tinja Tersedianya Truk Tinja
DKP
1 unit 900.000.000 1 unit 1.000.000.000 UPT. IPLT dan
TPA
Kota Padang
15 Program Penegakan Hukum
Lingkungan
- 750.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
4 Melaksanakan pengelolaan
TPA dan IPLT secara
profesional dan ramah
lingkungan
Meningkatnya kualitas
operasional TPA dan IPLT
secara profesional dan
ramah lingkungan sesuai
dengan SOP dan regulasi
pemerintah
Luas Lahan TPA
Yang dioperasikan
dengan sistem
Sanitary Landfill
jumlah SOP yang
disusun/ditetapka
n dalam
operasional TPA
dan IPLT
persentase
parameter kualitas
limbah cair IPLT
yang memenuhi
baku mutu
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.Target
Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tahun - 2018 Tahun - 2019
5
Indikator Kinerja
Program ( Outcame ) dan
Kegiatan (
Outpout)
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja Pada Akhir Renstra
SKPD
Unit Kerja SKPD
Penanggung
jawab
LokasiTahun - 2014 Tahun - 2015 Tahun - 2016 Tahun - 2017No. Tujuan SASARAN Indikator Sasaran
Kode
Program
dan
Kegiatan
Program/Kegiatan
09 Penyusunan dokumen DPLH IPLT dan
dokumen DELH TPA
Tersedianya dokumen
UKL-UPL IPLT dan AMDAL
TPA
100% 600.000.000 UPT. IPLT dan
TPA
Kota Padang
10 Penyusunan laporan pelaksanaan
DPLH IPLT dan dokumen DELH TPA
Tersedianya laporan
pelaksanaan DPLH IPLT
dan dokumen DELH TPA
100% 50.000.000 100% 50.000.000 1 dok 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 UPT. IPLTdan
TPA
Kota Padang
11Penyusunan Ranperda tentang
Pengelolaan Air Limbah
Draft Ranperda
Pengelolaan Air Limbah
100% 75.000.000 Bid. Program
dan Penyuluhan
Kota Padang
12Penyusunan Revisi Perda tentang
Pengelolaan Sampah
Draft Ranperda
Pengelolaan Sampah
100% 75.000.000 Bid. Program
dan Penyuluhan
Kota Padang
280.000.000 350.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000
(1.08) LINGKUNGAN HIDUP
11Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
280.000.000 350.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 Kota Padang
10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan
pelaksanaan sosialisasi
persampahan
12 bln 280.000.000 12 bln 350.000.000 12 bln 250.000.000 12 bln 300.000.000 12 bln 300.000.000 12 bln 350.000.000 12 bln 350.000.000 Bid. Program
dan Penyuluhan
Kota Padang
275.000.000 2.740.000.000 3.131.500.000 3.158.150.000 3.827.965.000 3.139.011.500 4.079.382.650
(1.08) LINGKUNGAN HIDUP
13Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hujau ( RTH)
275.000.000 2.740.000.000 3.071.500.000 3.158.150.000 3.757.965.000 3.139.011.500 4.004.382.650
12 Pembeliaan obat-obatan (
Racun)
pembelian obat-obatan
untuk perawatan taman
12 bln 10.000.000 12 bln 15.000.000 12 bln 16.500.000 12 bln 18.150.000 12 bln 19.965.000 12 bln 21.961.500 12 bln 24.157.650 Bid. Pertamanan Kota Padang
13 Pemeliharaan pohon pelindung Jumlah pohon pelindung
kota yang dipelihara
2500 phn 25.000.000 5000 phn 450.000.000 6000 phn 480.000.000 700 phn 560.000.000 8000 phn 640.000.000 8000 phn 640.000.000 8000 phn 640.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
14 Pengadaan pohon pelindung Penambahan Pohon
pelindung kota
100 btg 50.000.000 100 btg 500.000.000 100 btg 500.000.000 100 btg 500.000.000 100 btg 550.000.000 100 btg 550.000.000 100 btg 600.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
15 Penyediaan taman dekorasi Terlaksananya Taman
Dekorasi penunjang
acara pemko Padang
12 bln 50.000.000 12 bln 100.000.000 12 bln 110.000.000 12 bln 125.000.000 12 bln 137.500.000 12 bln 150.000.000 12 bln 165.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
16 Pengadaan tanaman hias Terlaksananya
pengadaan tanaman hias
100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 125.000.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 200.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
17 Pemeliharaan rutin/ berkala alat
pengolahan pertamanan
Terlaksananya
pemeliharaan alat-alat
pengolahan pertamanan
12 bln 60.000.000 12 bln 75.000.000 12 bln 90.000.000 12 bln 100.000.000 12 bln 110.000.000 12 bln 120.000.000 12 bln 120.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
19 Pemeliharaan taman Terlaksananya
pemeliharaan taman
kota
12 bln 50.000.000 12 bln 500.000.000 12 bln 550.000.000 12 bln 605.000.000 12 bln 665.500.000 12 bln 732.050.000 12 bln 805.225.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
20 Pembuatan Green House Terlaksananya
pembuatan Green house
1 unit 300.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
21 Evaluasi dan Monitoring pemanfaatan
dan pengelolaan Taman Kota dan RTH
Terlaksananya pendataan
fasum dan fasos untuk
taman kota dan RTH
100% 200.000.000 100% 250.000.000 100% 300.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
22 Penyusunan DED Taman Kota Terlaksananya
pembuatan taman kota
100% 200.000.000 100% 350.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
23 Pembuatan taman kota Bertambahnya
luas/jumlah taman kota
5 taman 500.000.000 10 taman 1.000.000.000 10 taman 1.100.000.000 10 taman 1.210.000.000 5 taman 750.000.000 5 taman 800.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
24 Pembuatan gudang kebun bibit Terlaksananya
pembuatan gudang
kebun bibit
Bid. Pertamanan Kota Padang
16 Program Sarana Prasarana
Keindahan Kota
- - 60.000.000 - 70.000.000 - 75.000.000
01 Pekerjaan Penyediaan Sarana
Penunjang Keindahan Kota
terlaksananya sarana
penunjang keindahan
kota
100% 60.000.000 100% 70.000.000 100% 75.000.000 Bid. Kebersihan Kota Padang
302.175.000 1.352.175.000 350.000.000 350.000.000 1.900.000.000 400.000.000 450.000.000
(1.04) PERUMAHAN RAKYAT
06 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
302.175.000 1.352.175.000 350.000.000 350.000.000 1.900.000.000 400.000.000 450.000.000
05 Pemberian Perizinan Pemakaman Terlaksananya perizinan
pemakaman
12 bln 302.175.000 12 bln 302.175.000 12 bln 350.000.000 12 bln 350.000.000 12 bln 400.000.000 12 bln 400.000.000 12 bln 400.000.000 UPT. TPU Kota Padang
07 Perencanaan Pengembangan Taman
Pemakaman Umum
Tersedianya dokumen
rencana pengembangan
Taman Pemakaman
Umum
100% 50.000.000 100% 50.000.000 UPT. TPU Kota Padang
08 Pembangunan Taman Pemakaman
Umum
Luas Taman Pemakaman
Umum yang dikelola DKP
1 lokasi 1.000.000.000 1 lokasi 1.500.000.000 UPT. TPU Kota Padang
6 Mewujudkan Kota Padang
hijau, berseri dan asri
melalui penambahan,
penataan dan
pemeliharaan taman dan
ruang terbuka hijau
Terciptanya peningkatan
kuantitas dan kualitas taman
kota dan ruang terbuka hijau
yang bersih, asri, dan
nyaman
jumlah
penambahan
taman kota
7 Mewujudkan
pembangunan taman
pemakaman umum yang
hijau, bersih, dan asri
Terwujudnya peningkatan
kuantitas dan kualitas taman
pemakaman umum di Kota
Padang
luas penambahan
area pemakaman
umum
persentase luas
pemakaman
umum yang
tertata
5 Meningkatkan kepedulian
dan peranserta
masyarakat, dunia usaha
dan LSM dalam bidang
kebersihan dan
pertamanan
Meningkatknya kepedulian
dan peranserta masyarakat,
dunia usaha dan LSM dalam
pengelolaan lingkungan
Jumlah LPS yang
terbentuk
jumlah badan
usaha yang
berpartisipasi
dalam pengelolaan
lingkungan
jumlah kerjasama
dengan LSM dalam
pengelolaan
lingkungan