RENCANA STRATEGIS DISKOMINFO PROV. KALTIM TAHUN 2018 … · 2019. 9. 25. · RENCANA STRATEGIS DISKOMINFO PROV. KALTIM TAHUN 2018-2023 pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan, atau

RENCANA STRATEGIS DISKOMINFO PROV. KALTIM TAHUN 2018-2023

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasidan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasidan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baikdi lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat danindividu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsepmasyarakat informasi. Rencana pembangunan jangka panjangIndonesia tentunya mengadopsi visi ini, terutama denganmenghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangansumber daya manusia, yang juga bervisikan penciptaanmasyarakat berbasiskan informasi dan pengetahuan. PeranTIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tatakelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberimandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan,transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layananpemerintah kepada publik. Selaras dengan hal tersebut,rencana pembangunan Kalimantan Timur juga menekankanpentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelolapemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, dimanainisiatif-inisiatif TIK provinsi juga dilakukan dalam rangkamewujudkan misi kelima Provinsi Kalimantan Timur, yaituuntuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahandaerah dan kualitas demokrasi. Didalam organisasipemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khususyang juga memerlukan perhatian tersendiri.

Oleh karena itu, dalam pengembangannya,penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasidan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisiendengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dankolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen- elemenmasyarakat. Hal inilah yang menjadi peran inti dari DinasKomunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) ProvinsiKalimantan Timur. Berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 3tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi NasionalPengembangan e-Government, sampai ke Undang-UndangNomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik dan perubahannya, telah tergambar tentangkeseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROV.KALTIM

1 | P a g e


pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan, atau yang secarapopuler disebut sebagai e-Government, dan diamanatkandalam bentuk konsep KALTIM Smart Province di ProvinsiKalimantan Timur.

Dengan lahirnya UU no 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah maka urusan komunikasi daninformatika serumpun dengan urusan persandian danstatistik, dan dijelaskan pula dalam PP No. 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah. Dengan perumpunan inimenimbulkan konsekuensi perubahan tugas dan fungsikominfo sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo no. 14Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat DaerahBidang Komunikasi dan Informatika dan Perka Lemsanegnomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat DaerahDan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan PemerintahanBidang Persandian. Dengan tugas dan fungsinya yang barumenjadi dasar penyusunan Renstra Dinas Kominfo ini.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Kominfo ini, makaDinas Kominfo mempunyai acuan umum tentang arahpembangunan TIK. Renstra ini disusun dengan berpedomanpada RPJMD 2018-2023 serta memperhatikan RenstraKementrian Komunikasi dan Informatika dan RenstraKabupaten/Kota sehingga mensinergikan pembangunan TIK diKalimantan Timur dengan pembangunan TIK nasional danKabupaten/Kota. Penyusunan Renstra ini dimaksudkansebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan programdan kegiatan sekaligus bahan kebijakan teknis Dinas dengantetap memiliki korelasi dengan visi dan misi pemerintahProvinsi Kalimantan Timur, agenda serta visi dan misiKalimantan Timur sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD.Selain itu, Renstra ini masih harus dirinci dan dijabarkan lebihlanjut menjadi rencana kerja tahunan (Renja), agar skalaprioritas setiap program dan kegiatan lebih konkrit.

Penerapan Teknologi Informasi yang baik padagilirannya akan mendukung proses penentuan arah dankebijakan organisasi. Dukungan teknologi informasi bagiPemerintah Daerah dalam hal ini diperlukan untuk menunjangkelancaran setiap kegiatan organisasi, dalam menjalankanberbagai fungsinya. Dinas Kominfo sebagai salah satu unsurdinas berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagaifasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsikomunikasi dan informatika tersebut, termasuk dalampelayanan barang/jasa publik melalui Balai LPSE.


2 | P a g e


1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangipenyusunan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timuradalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, TambahanLembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 4843); sebagaimana telah diubah denganUndang - undang Nomor 19 Nomor 2016 tentangPerubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LembaranNegara Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah dengan Perpu Nomor 2 Nomor 2014 tentangPerubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan LembaranNegara Nomor 5589);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah


3 | P a g e

RENCANA STRATEGIS DISKOMINFO PROV. KALTIM TAHUN 2018-2023.

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang PerubahanKeempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LembaranNegara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5334);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran NegaraTahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor114);

10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakandan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

11. Pengaturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah danUnit Kerja pada Perangkat Daerah urusan PemerintahanBidang Persandian;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 14Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur PerangkatDaerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah ProvinsiKalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor5);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 08tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran DaerahKalimantan Timur tahun 2008 nomor 08);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Gubernur Nomor : 45 tahun 2008 tentangPenjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja DinasDaerah Provinsi Kalimantan Timur;


4 | P a g e


17. Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 821.2/III.2-5430/TUUA/BKD/2012 Tahun 2012 tentang Pengangkatansebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Timur;

18. Pergub Nomor 10 Tahun 2014 Tentang KebijakanInteroperabilitas Sistem Informasi di LingkunganPemerintahan Provinsi Kaltim;

19. Pergub Nomor 64 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi Kaltim;

20. Pergub Nomor 7 Tahun 2016 Tentang PenyelenggaraanDiseminasi Informasi, Kemitraan Media dan LembagaKomunikasi Sosial; Pergub Nomor 11 Tahun 2017 TentangPendayagunaan Website di Lingkungan PemerintahProvinsi Kaltim.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan dibidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2023

b. Tujuan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kominfo ProvinsiKalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah:

1. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusunRencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebihterarah, fokus dan sesuai dengan perencanaansebelumnya;

2. Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkunganDinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dan pemangkukepentingan lainnya tentang program dan kegiatantahun 2018-2023.

1.4. Sistematika PenulisanSistematika penulisan Renstra Dinas Kominfo Provinsi

Kalimantan Timur sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN


5 | P a g e


1.1 Latar BelakangMengemukakan secara ringkas pengertian RenstraDinas Kominfo, fungsi Renstra Dinas Kominfodalam penyelenggaraan pemerintahanpembangunan daerah, proses penulisan RenstraOPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD,Renstra Kementerian/Lembaga dan RenstraKabupaten/Kota serta Renja OPD.

1.2 Landasan HukumMemuat undang-undang, peraturan pemerintah,peraturan daerah dan ketentuan peraturanlainnya yang mengatur tentang strukturorganisasi, tugas dan fungsi, kewenangan DinasKominfo serta pedoman yang dijadikan acuandalam penyusunan perencanaan danpenganggaran Dinas Kominfo.

1.3 Maksud dan TujuanMemuat penjelasan tentang maksud dan tujuandari penulisan Renstra Dinas Kominfo.

1.4 Sistematika PenulisanMenguraikan pokok bahasan dalam penulisanRenstra Dinas Kominfo serta susunan garis besarisi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFOPROV. KALTIMBerisi tentang tugas, fungsi dan strukturorganisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, sertatantangan dan peluang pengembangan DinasKominfo.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASDAN FUNGSIBerisi identifikasi permasalahan berdasarkantugas dan fungsi pelayanan; telaahan visi, misidan program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah terpilih; telaahan RenstraKementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi;penentuan isu-isu strategis.


6 | P a g e


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKANBerisi mengenai Visi dan Misi; tujuan dan sasaranjangka menengah; serta strategi dan kebijakanDinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KE-LOMPOK SASARANDAN PENDANAAN INDIKATIFBerisi mengenai rencana program dan kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran danpendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO YANGMENGACU PADA TUJUAN DAN SASARANRPJMDBerisi indikator kinerja yang secara langsungmenunjukkan kinerja yang akan dicapai DinasKominfo Provinsi Kalimantan Timur dalam limatahun mendatang sebagai komitmen untukmendukung pencapaian tujuan dan sasaranRPJMD.

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO PROV.KALTIM YANG MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN RPJMDBerisi penjelasan kaidah pelaksanaan kegiatanserta penegasan komitmen Dinas Kominfo ProvinsiKalimantan Timur terhadap pelaksanaan Renstramaupun RPJMD.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


7 | P a g e



8 | P a g e


BAB IIGAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO PROV KALTIM

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur OrganisasiDinas Kominfo Prov. Kaltim

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan TimurNomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi Kalimantan Timur disebutkan bahwa DinasKomunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timurberkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahandi sektor komunikasi dan informatika, pada bidangpengelolaan informasi dan komunikasi publik, bidangteknologi informasi dan komunikasi, bidang aplikasiInformatika, serta bidang pengawasan dan pengendalianKominfo yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukandi bawah dan bertanggung kepada Gubernur melaluiSekretaris Daerah Provinsi. Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantuGubernur menyiapkan bahan pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsidi bidang komunikasi dan informatika serta tugaspembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebutDinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagaiberikut :

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsia. Kepala Dinas

Berdasarkan pada pasal 3 ayat 1 dan 2 PergubKaltim Nomor 64 Tahun 2016, Kepala Dinasmempunyai tugas yakni :

1).Membantu Gubernur melaksanakan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangandaerah di bidang komunikasi dan informatika;

2). Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnyabertanggung jawab kepada Gubernur melaluiSekretaris Daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :


7 | P a g e


1).perumusan kebijakan teknis di komunikasi daninformatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

2).perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;

3). penyelenggaraan urusan pernerintahandan pelayanan umum di bidang komunikasi daninformatika;

4).perumusan, perencanaan, pembinaan danpengendalian kebijakan teknis di bidangpengelolaan informasi dan komunikasi publik;

5).perumusan, perencanaan, pembinaan danpengendalian kebijakan teknis di bidangteknologi informasi dan komunikasi;

6).perumusan, perencanaan, pembinaan danpengendalian kebijakan teknis di bidangaplikasi informatika;

7).perumusan, perencanaan, pembinaan danpengendalian kebijakan teknis di bidangpengawasan dan pengendalian kominfo;

8).penyelenggaraan urusan kesekretariatan;9).pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;10). pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

dan11). pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Gubernur sesuai dengan tugas danfungsinya.

b. SekretariatBerdasarkan pada pasal 5 Pergub Kaltim Nomor 64 Tahun 2016, Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas yakni :1).Melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi, perencanaan progarndan pelaporan, urusan urnum dan kehumasan,kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapandan administrasi keuangan serta pengelolaaaset;

2). Sekretaris dalam melaksanakan tugasnyaberada di bawah tangungjawab kepada Dinas


8 | P a g e

3). Sekretariat membawahi Subbagian-subbagianyang masing-masing dipimpin oleh seorangKepala Sub Bagian dan bertanggung jawablangsung kepada Sekretaris.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :1).Penyiapan bahan koordinasi penyusunan

rencana program, monitoring, evaluasi, danpelaporan;

2).Penyiapan bahan koordinasi administrasi umumdan kepegawaian, ketatalaksanaan,perlengkapan dan pemeliharaan, hukumdan kehumasan serta pengaduanmasyarakat;

3).Penyiapan bahan koordinasi penyusunananggaran, perbendaharaan, verifikasi danakuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan

4).Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala Dinas sesuai dengan bidang tugas danfungsinya.

c. Sub BagianBerdasarkan pada pasal 7 Pergub Kaltim Nomor 64Tahun 2016, Subbagian mempunyai tugas yakni ;1).Subbagian Perencanaan Program

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan danpenyiapan bahan koordinasi penyusunanrencana dan program, monitoring, evaluasi danpelaporan;

2).Subbagian Umum Mempunyai tugas melakukan pengumpulan danpenyiapan bahan administrasi urnum dankepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapandan pemeliharaan, hukum dan kehumasan sertapengaduan masyarakat.

3).Subbagian Keuangan Mempunyai tugas melakukan pengumpulandan penyiapan bahan penyusunan anggaran,perbendaharaan, verifikasi dan akuntansikeuangan, dan pengelolaan aset.

d. Bidang Pengelolaan Informasi dan KomunikasiPublik


Berdasarkan pada pasal 8 Pergub Kaltim Nomor 64 Tahun 2016, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas yakni :

1). Bidang Pengelolaan Informasi danKomunikasi Publik mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,pengendalian serta pengembangan teknis dibidang pengelolaan informasi dan komunikasipublik.

2). Bidang Pengelolaan Informasi dan KomunikasiPublik dipimpin oleh seorang Kepala Bidangyang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.

3). Bidang Pengelolaan Informasi dan KomunikasiPublik membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi danbertanggung jawab langsung kepada KepalaBidang.

Bidang Pengelolaan Informasi dan KomunikasiPublik menyelenggarakan fungsi :

1).Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasipublik;

2).Penyiapan bahan koordinasi perencanaanprogram di bidang pengelolaan informasidankomunikasi publik;

3).Penyiapan bahan pernbinaan, bimbingan,pengendalian dan pengaturan teknispengelolaan opini dan komunikasi publik;

4).Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan,pengendalian dan pengaturan teknispengelolaan informasi publik;

5). Penyiapan bahan pernbinaan, bimbingan,pengendalian dan pengaturan teknis mediapublik dan pameran; dan pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang sesuaidengan tugas dan fungsinya.


10 |P a g e

6). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala Bidang sesuai dengan tugas danfungsinya

Bidang Pengelolaan Informasi dan KomunikasiPublik memiliki beberapa seksi sebagai berikut :1).Seksi Pengelolaan Opini dan Komunikasi

Publik Mempunyai tugas melakukan pengumpulandan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,dan pengendalian pengelolaan opini dankomunikasi publik.

2).Seksi Pengelolaan Informasi Publik Mempunyai tugas melakukan pengumpulan danpenyiapan bahan koordinasi, pembinaan, danpengendalian pengelolaan informasi publik.

3).Seksi Media Publik dan Pameran Mempunyai tugas melakukan pengumpulan danpenyiapan bahan koordinasi, pembinaan, danpengendalian media publik dan pameran.

e. Bidang Teknologi Informasi dan KomunikasiBerdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 64 Tahun2016, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasimempunyai tugas yakni :

1). Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan kebijakan, koordinasi,pembinaan, bimbingan, pengendalian sertapengembangan teknis di bidang teknologiinformasi dan komunikasi.

2). Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasidipimpin oleh seorang Kepala Bidang yangdalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.

3). Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasimembawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi danbertanggung jawab langsung kepada KepalaBidang.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasimenyelenggarakan fungsi :


1).Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang teknologi informasi dan komunikasi;

2).Penyiapan bahan koordinasi perencanaanprogram di bidang teknologi informasi dankomunikasi;

3). Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan,pengendalian dan teknis infrastruktur teknologiinformasi dan komunikasi; pengaturan

4).Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan,pengendalian dan teknis keamanan jaringaninformasi dan komunikasi; dan pengaturan

5).Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala Bidang sesuai dengan tugas danfungsinya.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasimemiliki beberapa seksi-seksi sebagai berikut :

1).Seksi Infrastruktur Teknologi Informasidan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulandan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,dan pengendalian infrastruktur teknologiinformasi dan komunikasi.

2).Seksi Pengelolaan Data dan IntegrasiSistem InformasiMempunyai tugas melakukan pengumpulan danpenyiapan bahan koordinasi, pembinaan, danpengendalian pengelolaan data dan integrasisistem informasi.

3).Seksi Keamanan Jaringan Informasi danKomunikasiMempunyai tugas melakukan pengumpulandan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,dan pengendalian keamanan jaringan informasidan komunikasi.

f. Bidang Aplikasi InformatikaBerdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 64 Tahun2016, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas yakni :1). Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan


12 |P a g e

kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,pengendalian serta pengembangan teknis dibidang aplikasi informatika.

2). Bidang Aplikasi Informatika dipimpin olehseorang Kepala Bidang yang dalammelaksanakan tugasnya berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3). Bidang Aplikasi Informatika membawahkanSeksi-Seksi yang masingmasing dipimpin olehseorang Kepala Seksi dan bertanggung jawablangsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakanfungsi :1). Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

aplikasi informatika;2). Penyiapan bahan koordinasi perencanaan

prowam di bidang aplikasi informatika;3). Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan,

pengendalian dan pengaturan teknispengelolaan domain dan aplikasi;

4). Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan,pengendalian dan pengaturan teknispengolahan E-Govemment;

5). Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan,pengendalian dan pengaturan teknispengembangan sumber daya TIK; dan

6). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala Bidang sesuai dengan tugas danfungsinya.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai beberapaseksi-seksi sebagai berikut :1).Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan danpenyiapan bahan koordinasi, pembinaan, danpengendalian serta pengelolaan domain danaplikasi.

2).Seksi Pengolahan E-Government Mempunyai tugas melakukan pengumpulan danpenyiapan bahan koordinasi, pembinaan, danpengendalian serta pengolahan E-Government.

3).Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK Mempunyai tugas melakukan pengumpulan danpenyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan


pengendalian serta pengembangan sumberdaya TIK.

g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian KominfoBerdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 64Tahun 2016, Bidang Pengawasan danPengendalian Kominfo mempunyai tugas yakni :

1). Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfomempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan kebijakan, koordinasi,pembinaan, bimbingan pengendalian sertapengembangan teknis di bidang pengawasandan pengendalian Kominfo

2). Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfodipimpin oleh seorang Kepala Bidang yangdalam melaksanakan tugasnya berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3). Bidang Pengawasan dan PengendalianKominfo membawahkan Seksi-Seksi yangmasing-masing dipimpin oleh seorangKepala Seksi dan bertanggung jawablangsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfomenyelenggarakan fungsi :1).Penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang pengawasan dan pengendalian kominfo;2). Penyiapan bahan koordinasi perencanaan

program di bidang pengawasan danpengendalian kominfo;

3).Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan,pengendalian dan pengaturan teknispengawasan dan pengendalian informatika danpenyiaran;

4). Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan,pengendalian dan pengaturan teknispengawasan dan pengendalian KPU /USO;

5). Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan,pengendalian dan pengaturan teknispengawasan dan pengendalian Pos dan Filateli;dan


14 |P a g e

6). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKepala Bidang sesuai dengan tugas danfungsinya.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfomempunyai beberapa seksi-seksi sebagai berikut:1).Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Informatika dan Penyiaran Mempunyai tugas melakukan pengumpulan danpenyiapan bahan koordinasi, pembinaan,pengawasan, pengendalian informatika danpenyiaran.

2).Seksi Pengawasan dan PengendalianKPU /USOMempunyai tugas melakukan pengumpulandan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,pengawasan dan pengendalian KPU /USO.

3).Seksi Pengawasan dan Pengendalian Posdan FilateliMempunyai tugas melakukan pengumpulan danpenyiapan bahan koordinasi, pembinaan,pengawasan dan pengendalian Pos dan Filateli.

h. Kelompok Jabatan FungsionalBerdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 64 Tahun2016, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyaitugas yakni :1). Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

teknis sesuai dengan tingkat keterampilandan keahliannya.

2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atassejumlah tenaga dalam jenjang jabatanfungsional yang dibagi dalam berbagaikelompok sesuai bidang keterampilan dankeahliannya.

2.1.2. Struktur OrganisasiSusunan Organisasi dan Tata Kerja DinasKomunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanTimur sebagaimana ditetapkan dalam PeraturanGubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan TataKerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi


Kalimantan Timur pada pasala 2 ayat 1 denganSusunan Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;b. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan Program.2. Subbagian Keuangan.3. Subbagian Umum.

c. Bidang Pengelolaan Informasi dan KomunikasiPublik, membawahkan:1. Seksi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik.2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik.3. Seksi Media Publik dan Pameran.

d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan :1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi.2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem

Informasi.3. Seksi Keamanan Jaringan Informasi dan

Komunikasi. e. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan :

1. Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi.2. Seksi Pengolahan E-Govemment.3. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK.

f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo,membawahkan :1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Informatika

dan Penyiaran.2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian KPU /USO.3. Seksi Pengawasan dan

Pengendalian Pos dan Filateli.g. Unit Pelaksana Teknis; danh. Kelompok Jabatan

Fungsional.1. Pranata Humas2. Pranata Komputer3. Arsiparis

Untuk lebih rinci gambaran tentang strukturOrganisasi Dinas Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Timur dapat dilihat pada gambar berikut :


16 |P a g e

Gambar 2.1Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Timur

2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo Prov. Kaltim

2.2.1. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Sumber Daya Manusia BerdasarkanJenis Kelamin

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsiorganisasi, Dinas Komunikasi dan Informatikamemil ik i Sumber Daya manusia sebanyak 121orang yang terdiri dari tiga kategori statuskepegawaian yaitu; Aparatur Sipil Negara (ASN)sebanyak 61 orang yang terdiri atas 40 orang laki-laki dan 21 orang perempuan, kemudian TenagaAlih Daya (TAD)/Honor berjumlah 60 orang yangterdiri dari 29 orang laki-laki dan 31 orangperempuan, sedangkan CPNS untuk sementaratidak ada. Untuk lebih rinci gambaran data di atasdapat dilihat pada grafik berikut ini :


4029

0

69

21 31

0

52

Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

L P

Gambar 2.2Jumlah Sumber Daya Manusia ANS dan TAD serta Jenis Kelamin

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

2019

2) Jumlah Sumber Daya Manusia BerdasarkanGolongan

Kemudian selain dari kuantitas yang dimiliki,Dinas Komunikasi dan Informatika juga memilikidari jumlah 61 orang Aparatur Sipil Negaraterdapat golongan II sebanyak 12 orang (10%),golongan III terdapat 36 orang (30%), sementarapegawai yang bergolongan IV terdapat 13 orang(11%). Untuk lebih rinci gambaran data di atasdapat dilihat pada table dan grafik berikut ini :


18 |P a g e

13

36

12

0

60Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

Gambar 2.3Jumlah Sumber Daya Manusia PNS dan TAD Berdasarkan

Golongan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim

Tabel 2.1Komposisi Golongan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Timur

No Golongan Kepegawaian Jumlah Persentase(1) (2) (3) (4)1. IV 13 11 %2. III 36 30 %3. II 12 12 %4. I 0 0%5. Tenaga Alih Daya

(TAD)/Honor60 50%

Jumlah 121 100 %Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 2019


3) Jumlah Sumber Daya Manusia BerdasarkanJenjang Pendidikan

Selanjutnya jika dilihat dari jenjangpendidikan, SDM yang dimiliki Dinas Komunikasidan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, dari 121orang baik yang berstatus ASN maupun TAD.tercatat memiliki jenjang pendidikan dari SekolahDasar (SD) hingga Magister (S2). Berdasarkan datayang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat 40orang (33,06%) yang berpendidikan SLTA, kemudianterdapat 57 orang (47,11%) yang berpendidikanSarjana (S1) selebihnya terdapat 15 orang(12,40%) yang berpendidikan Magister (S2). Untuklebih rincian gambaran data di atas dapat dilihatpada table dan grafik berikut ini :

Jumlah SDM berda sa rka n Jenja ng P endidikan

ASNTe nag a Alih Daya (TAD)/Honor

Gambar 2.4Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenjang Pendidikan

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim


20 |P a g e

Tabel 2.2Komposisi Jenjang Pendidikan ASN dan Tenaga Alih Daya Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

No

JenjangPendidikan

ASNTenaga Alih

Daya(TAD)/Honor

Jumlah %

(1)

(2) (3) (4) (5) (6)

1. SD 1 0 1 0,832. SLTP 1 0 1 0,833. SLTA 17 23 40 33,064. D3 2 5 7 5,795. S1 25 32 57 47,116. S2 15 0 15 12,407. S3 0 0 0 0,00

Jumlah 51 60 121 100,00Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 2019

1) Jumlah dan Komposisi Jabatan berdasarkanPangkat/Golongan dan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh DinasKomunikasi dan Informatika Prov. Kaltim memilikijabatan setingkat Kepala Dinas hingga Staf memilikivariasi pangkat /golongan serta tingkat pendidikan.Untuk lebih rincian gambaran data di atas dapatdilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.3Komposisi Jabatan dan Jenjang Pendidikan ASN dan TAD

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim

JabatanPangkat/Golongan

Pendidikan

Jumlah

(1) (2) (3) (4)1. Kepala Dinas Pembina Utama Muda/

IVcS2 1

2. Sekretaris Pembina Tk. I/ IVb S2 13. Kepala Bidang Pembina Tk. I/ IVb S2 3

Pembina/ IVa S2 14. Kepala Sub

BagianPembina/ IVa S2 1

Penata Tk. I/ IIId S2 1Penata Tk. I/ IIId S1 1

5. Kepala Seksi Pembina/ IVa S2 5Penata Tk. I/ IIId S1 3Penata / IIIc S1 1

6. Staf Pembina Tk. I/ IVb S1 1Pembina / IV-a S1 1Penata Tk. I / III-d S1 1Penata /IIIc S1 2Penata Muda Tk.I/ III-b S2 1Penata Muda Tk.I/ III-b S1 3Penata Muda Tk.I/ III-b SLTA 2Penata Muda/ III-a S1 10Penata Muda/ III-a D3 1Penata Muda/ III-a SLTA 3Pengatur Tk. I/ II-d D3 1Pengatur/ II-c S1 1Pengatur Muda Tk. I/ II-b

S1 2

Pengatur Muda Tk. I/ II-b

SLTA 12

Juru Tk. I/ I-d SLTP 1Juru Tk. I/ I-d SD 1


Tenaga Alih Daya/Honor

S1 32


D3 5


SLTA 23

Jumlah 121Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 2019

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanTimur, merupakan suatu Organisasi Perangkat Daerahyang dibentuk berdasarkan Peraturan GubernurKalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 TentangSusunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DinasDaerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Komunikasidan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakansalah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yangberdiri sendiri, dilingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur.

Adapun sarana dan Prasarana yang dimilikisampai dengan saat ini baik berupa barang bergerakmaupun barang yang tidak bergerak sebagaimana tabelberikut ini :

Tabel 2.Sarana dan Prasarana Kerja Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur per 31

Desember 2018 adalah sebagai berikut :

No. UraianBanyakny

a Satuan Keterangan1 2 3 4 5

1.

Tanah 2242 m2 Luas TanahKantorDiskominfoKaltim

2.Gedung

2Unit (2lantai)

2014 m2

3.Listrik 3 Jaringan NOC, Kantor

dan Tower IT4. Air 1 Kubik


22 |P a g e

5. Telepon 2 LineRuang Kadisdan Kantor

6. Area Parkir 1 Area7. Ruang Rapat 1 Ruang Aula Kudungga

8. Ruang Arsip 1 RuangRuang sebelahNOC

9. Koperasi - Buah10. Taman Dalam 1 Area Taman / Kolam

11.Kendaraan Roda Empat 13 Unit

12.Kendaraan Roda Dua 7 Unit

Sumber : Dinas Kominfo Pro. Kaltim

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Tabel 2.5Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika

TimurN INDIKATOR TARGET TARGE TARGET TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN


o

KINERJASESUAI TUGASFUNGSI DINAS

KOMINFO

SPM T IKKINDIKATORLAINNYA

1 2 3 4 5 1 2 3

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(11)

(12)

(13)

1. Mengoptimalkan Penerapan E- Government

Persentase pemanfaatan perencanaan TIK terhadap keterbukaan informasi publik

- - - 40 50 - - -

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur TIK

Jumlah Infrastruktur TIK yang sesuai dengan Standar

- - - 2 3 - - -

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Serta Komunikasi Publik Melalui Media TIK

Jumlah jenis pelayananinformasi dan komunikasi publik

- - - 7 7 - - -

4. Mengoptimalkan Penggunaan SistemPengadaan Barang/Jasasecara Elektronik

IndeksKepuasanMasyarakatpenggunaSPSE - - - 81,5 82 - - -

5. Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi Kalimantan

PersentaseSarana Kerja Minimal

- - - 70 80 - - -


22 |P a g e

Timur

Tabel 2.6Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan

Kalimantan Timur

URAIAN

Anggaran PadaTahun Ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 52019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019

(1)(2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

(11)

1. Programpengem-banganKo-munikasi,Informasi,MediaMassa danPeman-faatanTekno-logiInformasi

15.402.264.172

17.097.686.000

22.020.467.200

17.358.236.320

12.230.809.900

15.556.103.256.000

30.049.559.330

17.772.993.950

2. Program Pe-ningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

480.000.000

659.000.000

858.250.000

1.144.710.000

- 474.656.550 - 807.406.418

3. Program Pe-layananAdministrasiPerkantoran

3.929.828.180

4.992.687.000

5.914.772.500

8.746.328.529

3.726.954.490

3.843.749.021 4.724.769.407

5.183.948.822

4. Program Peningkat

2.835.710.000

3.380.000.000

5.348.623.000

5.019.253.316

2.481.200.289

2.576.881.400 4.228.050.166

5.054.296.838


an Saranadan PrasaranaAparatur

5. Program Pemeliha-raann Sarana dan PrasaranaAparatur

1.542.612.300

2.005.369.000

2.320.000.000

3.847.252.900

2.998.600.000

1.675.328.9182.070.700.

7162.227.144.

334

6. Program Pengelolaan Keuangandan Kekaya-an Daerah

100.000.000

130.000.000

156.600.000

174.610.000

118.300.000

99.961.750 99.817.000156.266.90

0

7. Program Peningkatan Pengem-bangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

100.000.000

120.000.000

130.515.000

700.363.500

437.500.000

100.000.000 100.000.000

127.866.020

8. Program Peningkatan Pengem-bangan Kesejah- teraan Sumberdaya Aparatur

- - - 1.168.975.000768.750.000 - 589.787.753 -

9. Program Pe-ngemban

- - - 399.220.0001.077.150.000 - - -


24 |P a g e

gan Data/Infor-masi Statis-tik Daerah

10. Program Penyeleng-garaan Per-sandian Daerah

- - - 249.410.000 648.000.000 - - -

TOTALANGGARAN

24.813.266.052

28.384.742.000

32.731.648.000

78.284.599.565

25.110.524.679

31.329.923.282

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananDinas Kominfo Prov. Kaltim

2.4.1. Tantangan1. Keterbatasan kewenangan Provinsi;2. Belum adanya Disaster Recovery Plan;3. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif;4. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program;5. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya

komunikasi dan informatika;6. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan;7. Keterbatasan kapasitas sumber daya;8. Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi;9. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi

penyebaran informasi;10.Keterbatasan anggaran;11.Belum menjadi prioritas dalam jangka pendek;12.Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang

dimiliki.

2.4.2. Peluang

1. Program KALTIM Smart Province;2. Banyaknya lembaga pendidikan bidang komunikasi

dan informatika;3. Banyaknya regulasi yang mendukung

pengembangan komunikasi dan Informatika;


4. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadappengembangan komunikasi dan informatika;

5. Bimtek SPSE yang terus menerus;

6. Tersedianya sarana peningkatan kapasitassumberdaya aparatur;

7. Adanya fasilitas bantuan perangkat server dari LKPP;8. Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat; 9. Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam

melaksanakan

Tabel 2.7Komparasi Capaian Sasaran Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan

Timur terhadap Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota danRenstra K/L

No Indikator Kinerja

CapaianSasaran

Renstra OPDProvinsi

Sasaran padaRenstra OPD

Kab/Kota

Sasaran padaRenstra K/L

(1) (2) (3) (4) (5)1. Persentase

pemanfaatanperencanaan TIK terhadap keterbukaan

MeningkatnyaPenerapan Standar TIK

Kab./Kota SeluruhKalimantan Timur

SS.2 dan SS.3(sumber : renstraKemenkominfo)

2. Jumlah InfrastrukturTIKyang sesuai standar

Meningkatnya kualitasdan kuantitas infrastruktur TIK


SS.2 (sumber :renstraKemenkominfo)

3. Jumlah jenis pelayanan informasidan komunikasi publik

Meningkatnya layanan keterbukaan informasi dan komunikasi


SS.2 dan SS. 3 (sumber : renstra Kemenkominfo)

4. Indeks KepuasanMasyarakat penggunaSPSE

MeningkatnyaPenggunaan Sistem Pengadaan Barang Dan JasaPemerintah SecaraElektronik


MeningkatkanIntegritas dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa(sumber : renstra LKPP)

5. Persentase Sarana KerjaMinimal

Meningkatnya Sarana

Kerja Kantor


-


27 |P a g e

6. PersentaseKetepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

MeningkatnyaSistem Pelayanan Perencanaan dan Pelaporan


SS.4 (sumber :renstraKemenkominfo)

7. Persentase Keikutsertaan Pelatihan

Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur


SS.4 (sumber : renstra Kemenkominfo)

Tabel 2.8Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

NoRencana

Pola Ruang

PolaRuangSaat Ini

IndikasiProgram

PemanfaatanRuang Pada

PeriodePerencanaanBerkenaan

PengaruhRencana

PolaRuang

terhadapkebutuhanPelayanan

Dinas

Arahan LokasiPengembangan

PelayananDinas Kominfo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - - - -

2. - - - - -

3. - - - - -

4. - - - - -

Tabel 2.9 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

NoRencanaStrukturRuang

StrukturRuang Saat

Ini

IndikasiProgram

PemanfaatanRuang Pada

PeriodePerencanaanBerkenaan

PengaruhRencanaStrukturRuang

terhadapKebutuhanPelayanan

DinasKominfo

Arahan LokasiPengembangan

PelayananDinas Kominfo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - - - -

2. - - - - -

3. - - - - -

4. - - - - -


Tabel 2.10 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi

Kalimantan Timur Dinas Kominfo

No Aspek KajianRingkasan

KLHS

Implikasiterhadap

Pelayanan OPD

Catatan bagiperumusan

Program dankegiatan OPD

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk

- - -

2. Perkiraan mengenaidampak danrisiko lingkungan hidup

- - -

3. Kinerja layanan/jasaekosistem - - -

4. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

- - -

5. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

- - -


29 |P a g e


BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas danFungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil kajian identifikasi permasalahanberdasarkan Tugas dan Fungsi pada Dinas Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana terlihatpada tabel berikut ini :


31 |P a g e

RENCANA STRATEGIS DISKOMINFOPROV. KALTIM TAHUN 2018-2023

Tabel 3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunik

Informatika Provinsi Kalimantan Timur

AspekKajian

Capaian/KondisiSaat Ini

Standar yangDigunakan

Faktor Yang MempengaruhiInternal

(KewenanganDinas Kominfo)

Eksterna(Diluar

KewenangDinas Kominf

(1) (2) (3) (4) (5)PengadaanBarang/Jasa SecaraElektronik

Paket lelang(konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya)sudah mencapai 100% kecuali jasa konsultasi

1 UU No.11/ 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik;

2 UU No.14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Kepres No.80/2003 berikut peru-bahannya dan terakhir dirubah oleh Perpres No.54 /2010 tentang Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah

4 Perpres No.70 Tahun 2012 tentang peruba-han kedua atas peraturan presidenNo.54/2000 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Sosialisasi, Bimtek,penyediaan infra-struktur jaringan SPSE

Belum adkomitmen pinan daerah kakota tentang ngadaan bajasa secara etronik;

Tidak adsanksi secara temeng harus kanpeman-faatanLPSE

KebijakanGubernur;komitmenOPD,Pengusadan LKPP

Lelang Jasa Konsultansi dilaksanakan tahun 2011 Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar di LPSE Provinsi Kali-mantanTimur sudah

Sosialisasi, Bimtek, penyediaan

infrastruktur jaringan SPSE


32 |P a g e

mencapai 5.823 (tahun 2010)

Infrastruktur e-government

Terselenggara- nya infrastruk-tur jaringan WAN berbasis leased line VPN IP ke seluruh OPD Pemprov Kaltim (56 unit kerja)

1 UU No.11 /2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik;

2 UU No.14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 PP No 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerin-tahanAntara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerinta-han DaerahKabupaten/Kota;

4 Perda Penyelenggaraan Komunikasi dan informatika.

Statuskeberadaanjaringan belummenggunakanmekanismepenganggaransecara fixed cost

Besaran alokaanggaran tidpasti setiap tahunnya

Pemanfaatanjaringan OPD, kab/kdan kecambelum optim

Terselenggara- nya infrastruk-tur jaringan WAN berbasis leased line VPN IP ke 14kab/ kota

Ketersediaanserver untukSIPKD me-merlukanpeningkatankapasitas untukpela-yanan bagiseluruh OPD

Belumseluruh OPDmemanfaat- jaringaninfrastrukturonline untuk Sdan paperless ofice

Terselenggara- nya infra-struktur jaringan WAN kecamatan berbasis VPN Instant ke beberapakecamatan

Ketersediaan SDMoperator dan instruktur bagi edu-kasi literasi TIK belum memenuhistandar minimal Belum adanya SOP dan SPM bagi penye-lenggaraanbimt

Beragamnyakualifikasipeserta bimdan eduliterasi aparatur masyarakat


33 |P a g e

RENCANA STRATEGIS DISKOMINFOPROV. KALTIM TAHUN 2018-2023.

ek

Terbangun dan termanfaatkan-nya aplikasi dan Konten secara online (SIPKD, LPSE, BPPTpaperless ofice)

Ketersediaanserver untukSIPKD memer-lukanpeningkatankapasitas untukpelayanan bagiseluruh OPD

Belum seluruOPD memanfaatkan jaringan infrastrukturonline untuk SIPKD dan paperless of

Terlaksananyaedukasiliterasi TIKbagi aparaturdanmasyarakat melaluisarana dan prasaranaTIK

Ketersediaan SDM operator dan instruktur bagi edukasi literasi TIK belum meme-nuhi standar minimal

Belum adanya SOP dan SPM bagi penyelenggaraan bimtek

Beragamnyakuali-fikasipeserta bimdan eduliterasi aparatur masyarakat

Tersusunnyadan diterbitkan-nya regulasi berupa PerdaPenyelenggara- an Kominfo;

Sosialisasi Perda ke-pada seluruh kompo-nen masyarakat terutama pemangku kepentingan bidang kominfo belum didukung oleh juklak dan juknisnya

PenyebarluasantentangkeberadaanPerda mepelibatan selpemangkukepentinganbidang kominf


34 |P a g e

pembinaan, monitoring dan evaluasitelematika belum optimal

Belum terkompilasinya data hasil pemetaan potensi bidang telema-tika di kab/kota

Koordinasi terbidang telematdi kab/kota terkendala karstruktur SOTK kab/kota yang berbeda- beda

Pelayanandata daninformasi berbasis elektronik

Terbangunn ya website inter-operabilitas

Pergub No.7/2009 Tentang Pendayagunaan WebSite di Lingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanTimur.

Bimtek, sosialisasi

Kebijakan gubernur respOPD

Penggunaan domain Kaltimprov.go. id tingkat provinsi telah mencapai 90%Pelaksanaanlayanan kumpul-an data melaluipemanfaatan infrastrukture- government

Inpres No.3/2003tentangKebijakan dan StrategiNasionalPengembangan e-Government

Sudah memiliki aplikasi terintegrasibidang sosbudpol

dan perekonomian

- Sudah memiliki aplikasi SMSgateway

Belum optimalnya udating data dari OPD bersang-kuta

Koordinasi Sudah Belum


35 |P a g e


interoperabilitas implement-tasi pengem-bangan e- government

memiliki aplikasi data tak terstuktur

tersosialisa-sikannya aplikasi pada OPD

Fasilitasi hosting website

Pergub Tentang Pendaya-gunaan WebSite dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Memiliki kewenang-an dalam pengaturan hosting website

Masih ada sebagian OPyang belumhosting ke websiteKaltimprov.g

Diseminasi Informasi

Termanfaat-kannya Lem-baga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI), Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas sebagai media diseminasi informasi

1. UU No.32/2002 tentang Penyiaran;

2. UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Perda No.29/2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kominfo

Bagian kewena-ngan Dinas Kominfo dalamMengkoor-dinasikan dan memanfaatkan lem-baga penyiaran

LPPmempunyai segmentasiprogramtersendiri

Termanfaatkannyamedia cetaksebagaimediadisemi-nasiinformasi



6. UU No 40/1999 Tentang Pers;

7. Perda No.29/2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kominfo

Bagian kewenangan Dinas Kominfo dalam mengkoor-dinasikan dan memanfaatkan media cetak

Termanfaat-kan nya


Bagian kewenangan


36 |P a g e

mediatradisionaldan medialuar ruangsebagaiMediadise-minasiinfor-masi


3. PP No.61/2010 tentang Pelaksanaa

4. UU No.14 Tahun2008; Perda tentang Penyelengga-raan dan Pengelolaan

5. Kominfo.

DinasKominfo dalam mengkoordinasi- kan dan meman-faatkanmedia tradisional dan media luar ruang

Termanfaatkannyasarana TIKmelaluimedia videoconference

1. UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Perda tentang Penyelengga-raan danPengelolaan Kominfo.

Bagian kewenangan Dinas Kominfo dalam mengkoor-din asikan dan meman-faatkan media video conference

Pembentu-kan Pejabat Pengelola Informasidan Doku-mentasi(PPID)

Telah terbentukPPID di ling-kungan OPDProvinsi Jawa Barat

1. UU No.14/2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik

2. Kepgub tentang Pembentukan PPID,

3. Peraturan Komis Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Stándar Informasi Publik

Pembentu-kan Komisi Informasi Provinsi (KIP)

Telah terseleksiCalon komisioner Komisi Informasi Provinsi JawaBarat

1. UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

2. PP No.61/2010 tentang Pedoman Pembentukan KomisiInformasi Provinsi dan Kab/Kota

LayananRekomen-dasi Ke-lengkapanAdmini-strasi danTeknis Pe-nyiaran

Proposal permohonanijin melalui KementerianKominfo danKPID

Keputusan Menkominfo No.18/2008 tentang Tata Cara Proses PerijinanPenyiaran di Daerah

Kurangnya Sosialisasi KepmenkominfoNo. 18 Tahun 2008

Pemohonperijinantidak banyakyangmengetahubahwa properijinanuntuk harus melaDiskominfo


37 |P a g e


Forum rapbersama(FRB) unmenetap-kanijin revmengabaikanper-syarataadanyarekomendakelengkap anadministrasdan teknis Diskominfo

Pembentu-kan Kelom- pok Infor-masi Ma-syarakat (KIM)

Hanya 7 kab/kota yang telah menyerahkan data KIM

Permodelan KIM Tahun 2008

Pembentukan KIM bukan merupakan kewenangan Dinas Kominfo Provinsi karena KIM tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat

Pembinaan KImerupakan kewenangan kabupaten/k

Pembentu-kan Badan Koordinasi Kehum-asan(Bako-humas)

Belum terben-tuknya Bako-humas Kali-mantan Timur

PergubBakohumas masih dalam prosespenetapan

OPD Provinsikab/kota, BUBUMD dan lembagavertikal belumengetahui mengenaipembentukanBakohumas

AplikasiLayananInformasiPublik

TelahterbangunAplikasilayananinformasipublik

KapasitasAparatur

Jumlahpegawai 99orangdengankompetensiTek-nis yangterbatas

UU No. 8/1974 TentangPokok-Pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No.43/1999

TerbatasnyaKuantitas danKualitasPegawai

KebijakanPenempatanPegawai

Sarana dan Prasaran

Tersedianya ruang Server,

Prioritas Penentuan Kegiatan

Kebijakan Penganggaran


32 |P a g e

a Aparatur

Ruang Internet Publik/ Media Center, RuangWorkshop,Ruang Kerja Pegawai,

3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Prov. Kaltim

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ProvinsiKalimantan Timur yang terpilih adalah

“ Visi Kaltim Berdaulat 2023” “Berani Untuk Kalimantan Timur Yang

Berdaulat”

Adapun Sasaran PRJMD Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah yang terpilih sebagaimana :

Tabel 3.2Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Prov. KaltimMISI 1 BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER

DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DANBERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN,PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS

Tujuan 1

MewujudkanMasyara-kat yangberkarakterberakhlak muliadan berdaya saing

Sasaran1

Meningkatnyapengama-lan nilai-nilai budaya dankeagamaan diMasyarakat

Sasaran2

Meningkatnya tarafpen-didikanmasyarakat

Sasaran3

Meningkatnyakesehatan dan gizi


33 |P a g e


masyarakatTujuan 2

MewujudkanKesejah-teraanMasyarakat

Sasaran4

Meningkatnyapartisipasi aktifperempuan dalampembangunan

Sasaran5

Meningkatnyakewirausa-haan danprestasi pemuda

Sasaran6

Meningkatnya dayasaing tenaga kerja

MISI 2 BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMIWILA-YAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANGBERKEADILAN

Tujuan 3

MeningkatkanEkonomiKerakyatan

Sasaran7

Meningkatnya usahaeko-nomi koperasi danUKM

Sasaran8

Meningkatnyakeberda-yaanMasyarakat Pedesa-an

Sasaran9

Meningkatnyakontribusi sektorpariwisata terhadapekonomi daerah

Tujuan 4 :

Mewujudkankemandi-rianekonomi yangberkelanjutan

Sasaran10

Meningkatnyakontribusi sektorperindustrian dalamperekonomian daerah

Sasaran11

Meningkatnyarealisasi investasi

Sasaran12

Meningkatnyakontribusi sektorpertanian tanamanpangan danhortikultura terhadapekonomi daerah

Sasaran13

Meningkatnyakontribusi sektorpeternakan ter-hadap


42 |P a g e

ekonomi daerahSasaran14

Meningkatnyakontribusi sektorperkebunan terhadapekonomi daerah

Sasaran15

Meningkatnyakontribusi sektorperikanan terhadapekonomi daerah

Sasaran16

Meningkatnyakontribusi sektorkehutanan terhadapekonomi daerah

Sasaran17

Meningkatnyapendanaanpembangunan daerah

MISI 3 BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHANINFRA-STRUKTUR KEWILAYAHAN

Tujuan 5

MeningkatkanPemera-taanPelayanan Infra-struktur Dasar

Sasaran18

Meningkatnyaaksesibilitas wilayah

Sasaran19

Meningkatnyakonektivitas antarkawasan

Sasaran20

Meningkatnya fungsipela-yananinfrastruktur sumberdaya air

Sasaran21

Menurunnya kawasanku-muh

Sasaran22

Meningkatnya kinerjapenyelenggaraanpena-taan ruang

Sasaran23

Terpenuhinyakebutuhan energidaerah

MISI 4 BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYAALAM YANG BERKELANJUTAN


43 |P a g e


Tujuan 6

Meningkatkankualitaslingkungan hidup

Sasaran24

Menurunnya emisiGas Rumah Kaca(GRK)

Sasaran25

MeningkatnyaKetanggu-hanMenghadapi Bencana

MISI 5 BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASIPEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONALDAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK

Tujuan 7

MewujudkanBirokrasiPemerintahanyang bersih,profesional danberorien-tasipelayanan publik

Sasaran26

Terwujudnya Birokrasiyang efektif danefisien

Sasaran27

Terwujudnya Birokrasiyang memilikipelayanan publikberkualitas

Sasaran28

Terwujudnya Birokrasiyang bersih danakuntabel

Berdasarkan Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil

kepala daerah yang terpilih, dikaitakan dengan Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dapat ditelaah sebagai

berikut :

3.3. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kerja DinasKomunikasi dan Informatika Prov. Kaltim


44 |P a g e

Visi : Terwujudnya Akses Komunikasi dan Informatika yang Berkualitas di Wilayah Kalimantan Timur

Misi : 1. Mengedepankan aspek sistem pelayananpublik yang profesional dan berkualitas sertaberlandaskan peraturan perundang-undangan dibidang Komunikasi dan Informasi Publik.

2. Peyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.

Tabel 3.3Misi, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. KaltimMisi 1: Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik

yang profesional dan berkualitas sertaberlandaskan peraturan perundang-undangan dibidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan(1) (2) (3) (4)

TerselenggaranyaLayananPemerin-tahanBerbasis TIK

Meningkatnya Pe-nerapan StandarTIK

MeningkatkankualitasPenera-panstandar TIK

Melaksanakanpenyelenggaraanpendukungpene-rapan e-govern-mentdi PemerintahDaerahProvinsiKaltim

Terwujudnya Layanan Data, Informasi danKomunikasi Publik yang Berkualitas Melalui Media

MeningkatnyaLayanan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik

Meningkatkankuantitasdan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai

Melakukan optimalisasipenyebaran informasi kepada masyarakat Melakukan pengemban


45 |P a g e


TIK media gan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaaninformasi publik

MeningkatkanKualitasKinerja Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim

MeningkatnyaSarana Kerja Kantor

Meningkatkankualitasdan kuantitas sarana danprasarana kerja sesuai standar

Melaksanakanpengadaan &pemeliharan sarana dan prasarana kerja untuk mendu-kung kinerja pegawai

MeningkatnyaSistemPelayananPerencanaandanPelaporan

Meningkatkan kualitaspelayanan perencanaan dan pelaporan

Melaksanakan penyusunandan pengolahan dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai prosedur

MeningkatnyaKompetensi Sumber Daya Aparatur

Mengembangkankompetensi sumber daya aparatur

Melaksanakan pelatihan danMengikutserta-kan pegawai pada berbagai pelatihan


46 |P a g e

khususnya di bidang TIK

Meningkatkan layanandata statistik

Meningkatnyaketersediaan data statistik pembangunan provinsi yang dipublikasikan

Menyajikanlayananinformasiyangakurat danakuntabelmelaluianalisisdatasektoral

Melaksanakanpenyelenggaraan statistik

Misi 2: Peyediaan sarana dan prasarana komunikasi daninformatika yang berkualitas.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Tersedianya InfrastrukturTIK

Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur TIK

Peningkatan kapasitasdankualitassarana danprasaranainfrastruktur TIK

Melaksanakanpenyelenggaraan informatika

TerwujudnyaPemanfaatanSistem Pengadaan Barang/JasaSecara Elektronik

MeningkatnyaPenggunaan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Menerapkan SPSE dilingkup Peme-rintah Daerah Provinsi Kaltim, Kabupaten dan Kota serta intansi vertical

Melaksanakanreformasibirokrasi melalui pengadaan barang dan jasa secara elektronik


47 |P a g e


Meningkatkanpemanfaataan TIK dalam layanan informasi publik

Meningkatnyapengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan layanan informasi public

Meningkatkandiseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi

Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan control masyarakat

Meningkatkan layanan danpemanfaatan infrastruktur

TIK

Meningkatnyamanajemen TIK menuju Kaltim Smart Province

Membangun smartprovince melalui penyusunan klusterkluster smart govern-ance, smart economy, smart environment

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi danInformatika serta Renstra Provinsi dan RenstraKabupaten/Kota di Kalimantan Timur


48 |P a g e

Adapun telaahan Rencana Strtageis Kementerian Komunikasidan Informatika dikaitkan dengan permasalahan yang terdapatpada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timuryang dilihat dari aspek factor yang mempengaruhi baik factorpendukung maupun penghambat akan diuraikan pada table berikuini :

Tabel 3.2Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan

InformatikaProvinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Sasaran RenstraKementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

SasaranJangka

MenengahRenstra

Kementerian/ Lembaga

PermasalahanPelayanan DinasKomunikasi dan

InformatikaProvinsi

KalimantanTimur

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)1. Meratanya

pembangunan saranadanprasaranapos,komunikasi daninformati-ka diseluruhIndonesia

Masihterbatasnyasarana danprasarana dibeberapadaerah

KeterbatasankewenanganProvinsi

1. AdanyaprogramKaltimSmartProvince

2. Kebutuhanmasyarakatterhadapsaranadanprasarana terusme-ngalamipening-katan

2. Terselengg 1. Tidak adanya 1. Keterbatas Kebutuhan


49 |P a g e


aranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif danefisien

kewenangan penentuan lokasi penyelenggaraan pos

2. Risiko kehilangan data cukup besar

3. Risiko kontinuitas layanan

4. Rekomendasi penyiaran belum dijadikan sebagai

1. suatu syarat proses perizinan

ankewenangan Provinsi

2. BelumadanyaDisasterReco-veryPlan

2. Belumdilak-sanakannya tatakelolalayananyangefektif

masyarakat terhadap layanan pos, komunikasi dan informatika makin tinggi

3. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal

1.Masihterbatasnyainfratrukturjaring-ankomunikasidata;

2.Masih rendahnya kemampuan Ko- munikasi dan informatika aparatur, dunia usaha dan masyarakat.

3.Belum optimalnya implementasi kebijakan Peme-rintah Bidang

5. Keterbatasananggaran

6. Masihrendahnyakomitmenpengelolasumberdayakomunikasidaninforma-tika

Adanya kesamaan fungsi dan peran


50 |P a g e

Komunikasi dan Informatika

4.MasihrendahnyaDukungankeberlanjutanprogram dananggaran

4. Tersedianya standar alat dan standar mutulayanan serta mekanisme pengawasan yangakuntabel pada layanan pos komunikasi dan infor-matika

Belum tersedianya standar alat, standar mutu layanan, dan mekanisme pengawasan

1. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan

2. Keterbatasan

kapasitas sumber daya

Kewajiban Perlindungan konsumen

5. Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif mencerahkan dan member-dayakan masyarakat

1. Keterbatasanketersediaandata


3. Perbedaanpenentuanprioritaskonten didaerah

1. Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi

2. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebara

1. Kebutuhanmasyarakat danpemerintah atasinformasi yangcepat,murahdanakurat

2. Kebera-daanundang-


51 |P a g e


n informasi undangketerbu-kaaninformasi publik

6. Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan penyebaran dan kemanfaatan informasi edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

Belum optimalnya pemanfaatan peran mitra kerja(KIM, Metra, LembagaPenyiaran, danMedia Cetak)

1. Keterbatasan anggaran

2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasidan informatika


Mendorongtumbuhnya iklim peneltian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika

Belum optimalnya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi

Belum menjadi prioritas dalam jangka pendek

Banyaknyaperguruan tinggi di bidang komunikasi dan informatika

7. MendorongpenciptaanSDM

Adanya kesenjangan yang besar


Tersedianya fasilitas peningkata


52 |P a g e

unggul di bidang komunikasi dan informatika

antara kebutuhan dan ketersediaan SDM unggul

2. Inkonsistensipenempatan sdmdengankompetensiyangdimiliki

n kapasitas SDM unggul

8. Mendorongtumbuhnya iklim pene-ltian dan pe-ngembangan di bidang komunikasi dan informa-tika




9. Mendorongtumbuhnya iklim pene-ltian dan pengem-bangan di bidang komu-nikasi dan informatika




10. Mendorongberkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan

Belum dijadikanprioritas

Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkembangkan industri komunikasi dan informatika

Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informa-tika


53 |P a g e


ramah lingkungan

11. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi berdasarkan

Belum dijadikanprioritas

Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkembangkan industri komunikasi dan informatika


12. Mendorongpenguatankapasitas produksi industri komunikasi dan informa-tika nasional agar mampu bersaing didunia inter-nasional

Belum adanya standarisasi industri dan profesional yang dapat diadopsi

Kewenanganatas hal inicenderunglebih banyakpada tingkatpemerintahpusat


13. Mendorongrasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri

Dominasi keberadaan danpemanfaatan produk non domestik

Terbatasnya produk lokal



54 |P a g e

bidang komunikasi dan informa-tika

14. Membangun pencitraanpositif Negara Indonesia di mata inter-nasional

Belum dilakukan secara optimal pemanfaatan potensi bidang komunikasi dan informatika

Keterbatasan kapasitas sumber daya

Tersedianya media elektronik maupun non elektronik

Tabel 3.3Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Sasaran Renstra

OPD Kabupaten/Kota Beserta Faktor Penghambat danPendorong

Keberhasilan Penanganannya

No

SasaranRenstra

MenengahRenstra

OPDKab/Kota

PermasalahanPelayanan DinasKomunikasi dan

InformatikaProvinsi

KalimantanTimur

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)1. Meningkatk

an persentaseSKPD yang telah mempu-nyai akses ke jaringan

KeterbatasanInfrastruktur

KeterbatasanAnggaran

AdanyaProgramKaltim Smart Province


55 |P a g e


internet

2. Tersebarnya informasi penyeleng-garaan Peme-rintah Daerah bagi masya-rakat

Belum optimalnya pemanfaatan peran mitra kerja (KIM, Metra, LembagaPenyiaran, dan Media Cetak)


2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumberdayakomunikasi dan informa-tika


3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) danKajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW)Berdasarkan analisis tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW)

beserta Faktor pendukung dan penghambat yang terkaitdengan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Timur adalah terkait dengan pengembangan SmartProvinsi. Berikut Gambaran permasalahan yang terdapat padaDinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timursebagaimana table berikut ini:

Tabel 3.4Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor


56 |P a g e

Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenanganannya

No

Rencana TataRuangWilayah

Terkait Tugas danFungsi Dinas

Komunikasi danInformatika

ProvinsiKalimantan Timur

PermasalahanPelayanan

DinasKomunikasi dan

InformatikaProvinsi

KalimantanTimur

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Pengembangan Kaltim Smart Province


2. Koordinasi belum optimal

Sinkronisasi programbelum terwujud

Telah adanya dukungan regulasi pendukung

3.4.2. Telaahan Rencana Kajian Lingkungan HidupStrategis (KLHS)

Berdasarkan analisis tentang Kajian Lingkungan Hidup(KLHS) beserta Faktor pendukung dan penghambat yang terkaitdengan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Timur untuk sementara belum ditemukan.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan RPJMD 2018-2023, terdapat analisis isu danstrategis bidang kominfo dengan penjelasan sbb:

1. Permasalahan utama bidang kominfo:a. Kemanfaatan internet dalam penyelenggaraan

pemerintah belum optimal


57 |P a g e


b. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintahbelum optimal

2. Isu Strategis bidang kominfo:1. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan

masyarakat2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dan Kaltim

Smart Province3. Adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim4. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien5. Harmonisasi perencanaan pusat, provinsi dan antar

kabupaten/kota

Untuk menilai Isu-isu Strategis pelayanan Dinas Komunikasidan Informatika Provinsi Kalimantan Timur diberikan bobot sebagaiberikut :

Tabel 3.5 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No.

Kriteria* Bobot**

1. Merupakan tugas dan tanggungjawab OPD 252. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 203. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 204. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan

daerah15

5. Kemungkinan atau kemudahannya untukditangani

10

6. Memiliki pengaruh yang besar/signifikanterhadap pencapaian sasaran RenstraK/L/Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota

10

Total 100

Tabel 3.6Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No Isu StrategisNilai Skala Kriteria ke

Total

Skor1 2 3 4 5 6


58 |P a g e

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1. Inisiatif Kaltim Smart

Province3 2 2 2 1 2 21

52. Proses pengadaan

barang dan jasasecara elektronik

3 3 2 2 3 2 255

3. Satu data untuk pem-bangunan KalimantanTimur

3 2 2 3 2 2 240

4. Layanan pemerintahberbasis TIK ataulayanan online

3 3 2 2 2 2 245

5. Tuntutan publik akanketerbukaaninformasi dantransparansi

3 3 3 2 2 2 265

6. Tingginyakebutuhanmasya-rakat terhadapteknologi informasi dankomunikasi

2 2 3 2 2 2 220

7. Terbatasnya saranadan prasarana posdan telematika

3 2 3 2 1 2 235

Catatan :1= Tidak Sesuai2= Sesuai3= Sangat Sesuai

Tabel 3.7Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No Isu-isu StrategisTotalSkor

Rata-rataSkor

(1) (2) (3) (4)1. Inisiatif Kaltim Smart Province 215 362. Proses pengadaan barang dan jasa

secara elektronik255 43

3. Satu data untuk pem-bangunan Kali-mantan Timur

240 40

4. Layanan pemerin-tah berbasis TIKatau layanan online

245 41

5. Tuntutan publik akan keterbukaan 265 44


59 |P a g e


informasi dan trans-paransi6. Tingginya kebutu-han masyarakat

terhadap teknologi informasi dankomunikasi

220 37

7. Terbatasnya sarana dan prasarana pos dan telematika

235 39

1.675


60 |P a g e

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN

DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Kominfo Prov Kaltim

Visi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya tidak

terlepas dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu “Berani

Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat”. Penetapan visi Dinas

Kominfo Provinsi Kalimantan Timur disamping harus berlandaskan pada

tugas pokok Dinas yaitu “ melaksanakan urusan pemerintahan daerah

bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi

dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan

informatika”. Dalam kurun waktu 2018-2023 Dinas Kominfo Provinsi

Kalimantan Timur hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi

Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Kominfo Provinsi

Kalimantan Timur telah mengantisipasinya dengan menetapkan visi yaitu:

“Terwujudnya Akses Komunikasi dan Informatika yang

Berkualitas di Wilayah Kalimantan Timur”.

Visi tersebut dituangkan dalam 2 (Dua) misi Dinas Kominfo Prov

Kaltim, yaitu:

1. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang berkualitas serta

berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan

informasi publik;

2. Menyediakan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika yang

berkulitas;

Visi dan Misi Dinas Kominfo, dalam capaiannya merujuk kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Hal tersebut

sebagai suatu upaya dalam bentuk aktivitas penyelenggaraan

pemerintahan dan layanan kepada publik dengan berbasiskan kepada

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kalimantan Timur. Dengan

terwujudnya Kaltim Smart Province diharapkan diperoleh manfaat antara

lain:

Bagi Pemerintah Daerah:

- Memudahkan komunikasi antar unit kerja; - Memudahkan pengiriman dan pengelolaan data; - Mewujudkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi

penyelenggaraan pemerintah.

Bagi Masyarakat:

- Kemudahan akses internet untuk berbagai aktivitas;- Mendapatkan layanan yang lebih mudah;- Meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan

pemerintahaan.

Hal ini sejalan dengan:

• Perubahan besar (transformasi) dalam kehidupan masyarakat terjadi

sebagai pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

• Percepatan proses modernisasi menuju terwujudnya masyarakat informasi

(Information Society) dengan merubah diri secara gradual resource based

society menjadi Knowledge based society.

Masyarakat informasi ditandai dengan:

a) Karya-karya bidang informasi; b) Volume arus informasi yang sangat besar ; c) Integrasi dan konvegrasi aktivitas-aktivitas;d) Pertumbuhan dan interkoneksi jaringan-jaringan;e) Kecenderungan mengglobal; f) Dan perubahan lainnya.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan

Informatika Prov. Kaltim

Tujuan adalah pernyataan-pernyataaan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Kalimantan Timur

No.

ProgramPembangunanDaerah

Indikator KinerjaProgram

Satuan

Kondisi

Kinerja Awal

RPJMD

(Tahun

2018)

Target Kinerja

2019

2020 2021 2022

2023

1. URUSANWAJIB

1.17.

BIDANGKOMUNIKASIDANINFORMATIKA

ProgramPengembangan

Komunikasi,Informasi,

Media Massadan

PemenfaatanTeknologi

Informasi

1 Jumlah OPD Terhubung dalam jaringan

Perangkatdaerah

2 4 6 8 10

2 Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi

Aplikasi 2 3 4 5 6

3 Kapasitas Bandwidth internet

Bandwidth(Mbps)

100 100 100 100 100

4 Jumlah Jaringan terpasang di Desa Kab/Kota

Kab/ Kota 7 10 10 10 10

5 Jumlah Dokumen Laporan peyelenggaraan SPBE

dokumen 1 1 1 1 1

ProgramPengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah

6. Tingkatkontribusihasilanalisisdata/penelitian/kajiandalamperencanaanpembangunan

Persen

N/A

-

40

50

60

70

7. Tingkatketersediaan datadan informasipembangunan

Persen

N/A

-

70

80

90

90

ProgramPenyelenggaraan PersandianDaerah

8. IndeksKeamananInformasi (KAMI)

Tingkat

Kematangan

N/A

-

I

I

I

II

ProgramPeningkatan

Sarana danPrasarana

Aparataur

9. Jumlahpengadaansarana danprasarana kerjaaparatur

Buah

50

75

100

125

150

200

ProgramPelayanan

AdministrasiPerkantoran

10. Presentase unitkerja

SKPD/Unit/UPT/UPTDyangterpenuhipemenuhankebutuhanoperasionaldasar dalamrangkamendukungtugas pokokdanfungsinya

Persen

100

100

100

100

90

100

ProgramPemeliharaan

Sarana danPrasarana

Aparatur

11. Jumlah saranadan prasaranayang dilakukanpemeliharaanrutin di setiapOPD/Unit/UPT/UPTD/UPTB

Unit

100

150

200

250

300

350

ProgramPeningkatan

Pengembangan Sistem

PelaporanCapaianKinerja danKeuangan

12. Tingkatkesesuaianpelaporan kinerjasesuai denganstandar akuntansi

Persen

100

100

100

100

100

100

ProgramPengelolaan

Keuangan danKekayaan

Daerah

13. Tingkatakuntabilitaspenggunaanggaran

Persen

100

100

100

100

100

100

ProgramPeningkatan

KesejahteraanSumber Daya

Aparatur

14. Prosentasepegawai yangterpenuhikebutuhankesejahteraansesuai peraturanperundang-undangan

Persen

N/A

50

55

60

65

70

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfo

Tabel 4.3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan

Visi: Terwujudnya Akses Komunikasi dan Informatika yang Berkualitas di Wilayah Kalimantan TimurMisi:

Mengedepankan aspek sistem pelayanan publii yang berkualitas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informasi publik; Menyediakan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika yang berkulitas;

Misi 1 : Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang berkualitas serta berlandaskanperaturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informasi publik;


1.Terselenggaranya LayananPemerintahan

Berbasis TIK

1.1 MeningkatnyaPenerapanStandar TIK

Meningkatkan kualitaspenerapan standar TIK

Melaksanakan penyelenggaraan pendukungpenerapan e- government di PemerintahDaerah Provinsi Kalimantan Timur

Misi 2 : Menyediakan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika yang berkulitas;


2.Tersedianya InfrastrukturTIK

2.1MeningkatnyaKualitas DanKuantitasInfrastruktur TIK

Peningkatankapasitas dankualitas sarana danprasaranainfrastruktur TIK

Melaksanakan penyelenggaraaninformatika

3. Terwujudnya LayananData, Informasi danKomunikasi Publikyang BerkualitasMelalui Media TIK

3.1 MeningkatnyaLayananKeterbukaanInformasi dan Komunikasi Publik

Meningkatkankuantitas dan kualitasinformasi kepadamasyarakat melaluiberbagai media

Melakukan optimalisasi penyebaraninformasi kepada masyarakat Melakukan pengembangan danpelayanan informasi publik dalammendukung keterbukaan informasipublik

4. Meningkatkan KualitasKinerja Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Timur

4.1 Meningkatnya SaranaKerja Kantor

Meningkatkankualitas dan kuantitassarana danprasarana kerjasesuai standar

Melaksanakan pengadaan &pemeliharan sarana danprasarana kerja untuk mendukungkinerja pegawai

4.2 MeningkatnyaSistem PelayananPerencanaan danPelaporan

Meningkatkankualitas pelayananperencanaan danpelaporan

Melaksanakan penyusunan danpengolahan dokumen perencanaandan pelaporan sesuai prosedur

4.3 MeningkatnyaKompetensi SumberDaya Aparatur

Mengembangkankompetensi sumberdaya aparatur

Melaksanakan pelatihan danmengikutsertakan pegawai padaberbagai pelatihan khususnya dibidang TIK

4.4 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Rencana Strategis

Tabel 4.4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Rencana Strategis

Tujuan Sasaran IndikatorTarget

2019 2020 2021 2022 2023

1. Terselenggaranya Layanansistem PemerintahanBerbasis Elektronik

1.1 MeningkatkanPenerapanSPBE

IndekspenerapanSPBE

2.4 2.6 2.8 3 3.2

2. Tersedianya Infrastruktur TIKdi lingkungan Pemerintah ProvKaltim

2.1 MeningkatnyaKualitas DanKuantitasInfrastrukturTIK

PersentasepemanfaatanInfrastruktur TIK

20% 40%

60% 80% 100%

3. Terwujudnya LayananData, Informasi DanKomunikasi Publik YangBerkualitas

3.1 MeningkatnyaLayananKeterbukaanInformasi Dan KomunikasiPublik

Jumlah jenispelayananinformasi dankomunikasi publik

5Jenis

5Jenis-

5Jenis -

5Jenis

5Jenis

4. Meningkatkan KualitasKinerja Organisasi DinasKomunikasi dan InformatikaProvinsi Kalimantan Timur

4.1 MeningkatnyaSarana danPrasaranaKerja

Jumlah SaranaKerja Minimal

- - - 70% 80%

4.2 MeningkatnyaSistemPelayananPerencanaandan Pelaporan

PersentaseKetepatan Waktu Penyusunan danPenyampaian DokumenPerencanaan dan Pelaporan

95% 100%

4.3 MeningkatnyaKompetensiSumber DayaAparatur

PersentaseKeikutsertaanPelatihan

- - - 50% 65%

BAB V RENCANA

PROGRAM, KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,

dan pendanaan indikatif disusun sebagaimana tabel berikut ini:

TABEL 5.1.1 RENCANA ANGGARAN PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN 2018 - 2023

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN HASIL TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (DALAM JUTA)

TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021TARG Rp TAR Rp TA

ET GET RGET

1 2 3 4 13 14 13 14 13

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlayaninya administrasi perkantoran

Bulan 12 4.000,00

12 4.500,00 12 4.600,00

1 Pelaksana Administrasi Perkantoran

Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran

Bulan 12 4.000,00

12 4.500,00 12 4.600,00

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana AparaturTerpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

Bulan 12 1.250,00

12 1.700,00

12 1.500,00

1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Saranan dan Prasarana

Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor

unit 51 750,00

50 850,00

60 750,00

2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana

Bulan 12 500,00

12 850,00

12 750,00

Luasan bangunan yang direhab

M2 2,242 3.000,00 2,242

3.000,00 2,242

3.000,00

3 Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Bulan 12 4.400,00

12 4.900,00 12 5.400,00

1 Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan PemerintahDaerah

Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

Bulan 12 4000,00 12 4.500,00

12 5.000,00

2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek

Orang 20 400,00

20 400,00

20 400,00

4 Program Penyusunan

Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah

% 100 1.000,00 100 1.000,00 100 1.000,00

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Jumlah dokumen perencanaandan anggaran

Dokumen 2 500,00 2 500,00 2 500,00

2 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Dokumen 12 500,00

12 500,00

12 500,00

5 Program Pengembangan

Komunikasi Informasi dan Media Massa

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks 2,4 19.500,00

2,6 24.500,00 2,8 26.500,00

1 interkoneksi jaringan intrapemerintah

Jumlah OPD Terhubung dalamjaringan

PD 2 5.000,00

4 5.500,00

6 6.000,00

2 Pengembangan IntegrasiSistem Informasi di Pemprov Kaltim& Kab/Kota Kaltim (Interoperabilitas)

Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi

Aplikasi 2 1.000,00

32.000,00

43.000,00

3 Pembinaan dan Pengembangan JaringanKomunikasi dan informasi

Kapasitas Bandwidth internet Bandwidth (Mbps)

100 4.500,00

100 5.000,00 100 5.500,00

4 Pembinaan dan Pengembangan Telecenter

Jumlah Jaringan terpasang di Desa Kab/Kota

Kab/ Kota 7 7.000,00 10 10.000,00 10 10.000,00

5 Penguatan SPBE Jumlah Dokumen Laporan peyelenggaraan SPBE

dokumen 1

2.000,00 1

2.000,00 1

2.000,00

6 Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Terlayaninya Peningkatan Kualitas SDM bidang TIK sertaTerciptanya Pelayanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU

% 100 1.750,00 100 2.250,00 100 2.500,00

1 Peningkatan Sumber Daya TIK

1. Jumlah pelatihan SDM 2. Jumlah pembinaan Pranata

komputer1. Kegiatan

2. Kegiatan

24

2

550,00 24

2

750,00 24

2

1.000,00

2 Penguatan Internet Sehatdan Aman

Jumlah Kab/Kota mendapat penguatan Internet Sehat dan Aman

Kab/ Kota 3

1.200,00 3

1.500,00 3

1.500,00

7 Program Peningkatan SDM

Bidang Kehumasan Terlayaninya Peningkatan Kualitas SDM bidang Kehumasan serta Terciptanya Pelayanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU

% 100 2.000,00 100 2.500,00 100 3.000,00

1 Peningkatan Sumber Daya Pranata Humas

1.Jumlah pelatihan SDM 2. Jumlah pembinaan Pranata

Humas

1. Kegiatan

2.Kegiatan

15

2

2.000,00

15

2

2.500,00

15

2

3.000,00

8 Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah

Meningkatnya Peran Kominfo dalam penyebarluasan informasi publik

Kegiatan 3

9.350,004

10.550,004

11.350,00

1 Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMN dan Swasta Lokal Provinsi, Kab/Kota

Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo

Laporan 1 250,00

1 250,00

1 250,00

2 Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah

Terbentuknya media center di Provinsi Kalimantan Timur

Prov, Kab/Kota

11 750,00

11 800,00

11 850,

3 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta,Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advertorial

Kerjasama

15 8.000,00 15 9.000,00

15 9.500,

4 Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK

Jumlah Kab/Kota dalam Pemeringkatan e-Government

Kab/ Kota 10 355,00 10 500,00

10 750,00

9 Program Peningkatan Tata

Laksana Komunikasi dan Informatika

Presentase Indeks Kepuasan Publik

% 80 1.700,00 84 1.960,00 86 2.150,00

1 Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho,dll

Jumlah poster, leaflet, buletin, baliho yang menginformasikankebijakan pemerintah daerah serta pembangunan dan perawatan baliho

Jenis 5 500,00 5 550,00

5 600,

2 Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah

jumlah laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM

Laporan 2 500,00 2 550,00

2 600,00

3 Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah

Jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah

Dokumen 1 300,00

1 360,00

1 400,

4 Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan diluar daerah

Jumlah event keikutsertaan pada pameran/expo/peka kebudayaan daerah

Pameran 3 400,00 4 500,00

4 550,

10 Program Pengembangan

Informasi, dan Komunikasi Publik

Meningkatnya Presentase Indeks Kepuasaan MasyarakatTerhadap Layanan Informasi

% 80 400,00 84 275,00 86

1 Pengembangan Sumber Informasi Publik

Jumlah PPID Pembantu di Badan Pemerintah Pemprov. Kaltim dan PPID Kab/kota yang dikoordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi

PD 25 400,00

28 275,00

30 290,

11 Program Pembinaan dan

Pengembangan Sumber DayaKominfo

Meningkatnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta Tersedianya data dan Informasi KPU/USO, Telekomunikasi dan Penyiaran, Informasi sandi yang ter-enkripsi

Persen 100 14.850,00 100 19.850,00 100 22.300,00

1 Pengembangan dan penyelenggaraan DC danDRC

Meningkatnya standar layanan Data Center

Tier 1 2.000,00

2 3.000,00

2 4.000,00

2 Goverment cloud computing

Jumlah Penggunaan Cloud Computing

OPD 10 800,00

10 900,00

10 1.000,00

3 Pelaksanaan audit TIK Terstandarisasinya Audit TIK Dokumen 1 500,00 1 550,00 1 600,00 4 Penangan Insiden

Keamanan InformasiTersedianya aplikasi secure socket layer pada website dan aplikasi resmi opd

OPD 20800,00

20 900,00

20 1.000,00

5 Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi

Tersedianya sarana pendukung layanan

Perangkat 26.000,00

39.000,00

39.000,00

6 Peningkatan penyediaan informasi dan data KPU/USO di kaltim

Terlayaninya informasi dan dataKPU/USO

dokumen 1 1.000,00

1 1.000,00

1 1.000,00

7 Penyediaan dan pengumpulan data informasi mitra telekomunikasi dan penyiaran (radio & televisi)

Tersedianya data dan informasi telekomunikasi dan penyiaran

dokumen 1 550,00

1 500,00

1 500,00

8 Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, siber dan telekomunikasi

Tersedianya data dan informasi yang ter-enkripsi

dokumen 1 2.000,00

1 3.000,00

1 4.000,00

9 Pengelolaan Aplikasi (sitem informasi/website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim

1. Jumlah Aplikasi (sistem informasi/website) Perangkat Daerah Provinsi yang dikembangkan2. Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola

1. Aplikasi2. Sub Domain

4

20

1.200,00 4

25

1.000,00

5

30

1.200,00

12 Program Pengkajian dan

Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

jumlah Kajian yang diselesaikan Dokumen 2 1.140,00 2 850,00 2

1 Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jumlah Dokumen yang dihasilkan

Dokumen 1 640,00 1500,00

1 500,00

2 Penyusunan Pedoman Standar Format Data danInformasi

Jumlah Dokumen yang dihasilkan

Dokumen 1 500,00 1 350,00 1 350,00

13 Program penguatan dan

evaluasi data dan statistikTersedianya data dan InformasiStatistik

Buku 1 1.000,00 1 1.500,00 1 2.000,00

1 Pengumpulan data statistik daerah

Tersedianya data pembangunan daerah dan datapertumbuhan ekonomi yang akurat dan kredibel

Buku 1 1.000,00

1 1.500,00

1 2.000,00

JUMLAH (x1.000.000) 62.340,00 76.335,00 83.440,00

BAB VI INDIKATOR KINERJA

DINAS KOMINFO YANG

MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan DInas Kominfo Prov Kaltim

Menjelaskan indikator kinerja Dinas Kominfo yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 6.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.

ASPEK/FOKUS/

BIDANG

URUSAN/

INDIKATOR

KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

Kondisi

Kinerja pada awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada

Akhir Periode RPJMD 2023Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Indeks

Keterbukaan

Informasi Publik;

50

60

70

75

80

85

85

NO

Indikator

KondisiKinerja pada

awalperiodeRPJMD

Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja pada akhir

periodeRPJMD

Tahun 2018Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

Tahun2022

Tahun 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Persentase pemanfaatan perencanaan TIK terhadap keterbukaan informasi

publik -

-

-

-

30%

40%

40%

2 Jumlah Infrastruktur TIK yang sesuai dengan Standar

- -

-

-

2 Unit 2 Unit 2 unit

3 Jumlah jenis pelayanan informasi dan komunikasi publik -

-

-

-

7 Jenis

7 Jenis

7 unit

4 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna SPSE -

-

-

-

81,50 Poin

82 Poin

82 poin

5 Persentase Sarana Kerja Minimal -

-

-

-

70%

80%

80%

6 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

-

-

-

-

95%

100%

100%

7 Persentase Keikutsertaan Pelatihan - - - - 50% 65% 65%

BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur periode 2018-2023

adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo untuk

5 (lima) tahun, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi

terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman

pada RPJMD 2018-2023 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan

kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda

dan misi pembangunan serta visi Kalimantan Timur, sebagaimana

diamanatkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam Perjalanannya, Renstra Dinas Kominfo ini telah mengalami

beberapa kali revisi sesuai amanat RPJMD tahun 2018-2023 sebagai

bentuk upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk lebih

meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang pada akhirnya akan

bermuara kepada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Perubahan atau revisi Renstra ini diharapkan juga dapat memberikan

makna terhadap skala prioritas pembangunan di bidang TIK melalui

penetapan kembali program unggulan dengan mengantisipasi

ketersediaan anggaran.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa

ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi

bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap

kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan skenario

pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja

tahunan Dinas Kominfo. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja,

pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo harus melaksanakannya secara

akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

15

LAMPIRAN

16

Documents

RENCANA STRATEGIS DISKOMINFO PROV. KALTIM TAHUN 2018 … · 2019. 9. 25. · RENCANA STRATEGIS DISKOMINFO PROV. KALTIM TAHUN 2018-2023 pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan, atau