RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/117_dinas penanaman modal... · Mengingat ruang lingkup pelayanan pada masyarakat sangat komplek

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

TAHUN 2017

Rencana Strategis DPMPT 2016-2021 1

LAMPIRAN XL

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG

ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

TAHUN ANGGARAN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan pemanfaatan

sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan

kerja, lapangan berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing,

maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam

pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki tersebut agar dapat tercapai

secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan yang sistematis

dan matang baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah

maupun tahunan.

Mengingat ruang lingkup pelayanan pada masyarakat sangat

komplek dan krusial maka senantiasa perlu suatu perencanaan,

pengkajian dan evaluasi secara proaktif sehingga diharapkan dapat

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang

perlunya suatu perencanaan yang strategis di tingkat unit kerja

untuk mendukung perencanaan Daerah. Perangkat Daerah

menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) yang memuat tujuan,

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan

ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan

sebagai


bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunannya, Renstra Perangkat Daerah yang merupakan

dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah atau

untuk periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga tiap

Perangkat Daerah harus mampu untuk menterjemahkan visi, misi

serta agenda RPJMD berikut strategi, kebijakan dan capaian program

dalam RPJMD. Renstra PD selanjutnya dijabarkan menjadi dokumen

perencanaan tahunan perangkat daerah berupa Rencana Kerja

Perangkat Daerah.

Renstra PD berfungsi sebagai pedoman proses pembangunan

yang sistematis 5 (lima) tahunan agar pelaksanaan program

perangkat daerah efektif dan efisien. Dengan demikian perangkat

daerah makin eksis dan unggul dalam persaingan dalam lingkungan

yang makin kompetitif dan selalu berubah. Setiap perangkat daerah

harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan

berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan kinerja perangkat

daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang

Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah


terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2006 tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal;


Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana

pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan

Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005-2025;


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016-2021.


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu (yang selanjutnya disingkat Renstra

DPMPT) dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman untuk

mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.


1.3.2 Tujuan

a. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul dalam

menjalankan organisasi dan mengantisipasi dinamika dan

perkembangan situasi dan kondisi daerah, lingkungan

strategis, dan kecenderungan global yang berubah cepat.

b. Menyelaraskan perumusan tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-

2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-

2021.

c. Memberikan arah dan pedoman dalam menyusun dan

melaksanakan Rencana Kerja Dinas Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul

selama 5 (lima) tahun ke depan.

d. Menjadi instrumen pengelolaan keberhasilan, pengendalian

dan evaluasi terhadap pencapaian dan kendala-kendala

yang dihadapi atas target yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPMPT Kabupaten Gunungkidul

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana

Strategis Perangkat Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya DPMPT

2.3 Kinerja Pelayanan DPMPT

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan DPMPT


BAB III ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan DPMPT

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra PD

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPT

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran DPMPT dengan

Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Otonomi daerah di satu sisi telah memberikan peluang yang cukup besar

kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu sumber

pembiayaan pembangunan. Peluang tersebut menciptakan persaingan yang

semakin tajam antar daerah dalam menarik investasi ke daerah masing-masing.

Persaingan yang sehat dan perbaikan kualitas penyelenggaraan penanaman modal

mengharuskan pemerintah daerah untuk menyiapkan segala kebutuhan publik

yang terbaik sehingga mampu menarik investor.

Salah satu strategi yang memungkinkan untuk dilakukan oleh Pemerintah

Daerah adalah dengan memberikan insentif kepada investor, menjamin

keamanan, serta memberikan kemudahan serta memperpendek jalur birokrasi

untuk pengurusan izin investasi. Untuk memperpendek jalur birokrasi dan

mempermudah urusan dapat dilakukan melalui sistem pelayanan terpadu satu

pintu.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu

2. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu. Adapun untuk menyelenggarakan

tugas tersebut Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pelayanan

penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan


c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non

perizinan;


d. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non

perizinan;

e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal,

perizinan, dan non perizinan;

f. pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan advokasi;

g. pengembangan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan


h. pelaksanaan promosi penanaman modal;

i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman

modal;

j. pelaksanaan pemantauan, bimbingan, dan pengendalian penanaman

modal, perizinan, dan non perizinan;

k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan

pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;

l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal,

perizinan, dan non perizinan;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non

perizinan;

n. pengelolaan UPT.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Gunungkidul mengacu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah

sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-

subbagian;

c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari

Seksi-Seksi;

2. UPT; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum;


c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

1. Seksi Promosi;

2. Seksi Pengembangan Investasi;

d. Bidang Pelayanan, Data, dan Informasi terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan;

2. Seksi Data;

e. Bidang Pengendalian terdiri dari :

1. Seksi Pengaduan dan Advokasi;

2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi;

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1

2.2 Sumber Daya DPMPT

a. Sumber Daya Aparatur

Susunan kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 sebagaimana tersaji pada

tabel berikut :

: Komando

UPT

: Koordinasi

Seksi Promosi Seksi Pelayanan Seksi Pengaduan dan Advokasi Subbagian Umum

Seksi Pengembangan

dan FasilitasiSeksi Data

Seksi Pengendalian

dan Evaluasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

KEPALA DINAS

Ke lo m po k J F

SEKRETARIAT

BIDANG PENANAMAN MODALBIDANG PELAYANAN DATA DAN

INFORMASIBIDANG PENGENDALIAN

Subbagian Perencanaan dan

Keuangan


Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI KETERANGAN

1. SD - -

2. SLTP -

3. SLTA 4

4. SARMUD/D3 2

5. STRATA 1 12

6. STRATA 2 7

JUMLAH 25

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI KETERANGAN

1. Golongan IV 6 -

2. Golongan III 16

3. Golongan II 3

4. Golongan I -

JUMLAH 25

Gambar 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2015

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini di Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu guna mendukung pelaksanaan program dan

kegiatan seperti pada tabel berikut :

6, 24%

16, 64%

3, 12% 0, 0%

Prosentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2015

Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I


Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Kerja DPMPT

No. Jenis Barang Tahun Perolehan Kondisi Jumlah Barang

Keterangan

1 2 3 4 5 6

1 Isuzu Panther TBR541 LM.25

2006 Baik 1 unit

2 Avanza 1.5 GM/T

2012 Baik 1 unit

3 Sepeda Motor 2008 Baik 1 unit



6 Mesin ketik manual portable

2007 Baik 3 unit

7 Rak Arsip 2014 Baik 3 unit

8 Rak Buku 2010 Baik 3 unit

9 Rak Buku 2012 Baik 1 unit

10 Filling Kabinet 2007 Baik 4 unit

11 Filling Kabinet 4 laci

2009 Baik 1 unit


2009 Baik 1 unit


2010 Baik 1 unit

14 Brankas 2007 Baik 1 unit

15 Rak Arsip

Kayu/Lemari kc 2012 Baik 2 unit

16 Kotak saran 2007 Baik 1 unit

17 Mesin penghancur

kertas

2012 Baik 1 unit

18 Papan informasi 2010 Baik 2 unit

19 White board papan pengumuman

2013 Baik 3 unit

20 Kursi kerja kayu 2007 Baik 17 unit


21 Kursi kayu busa 2007 Baik 3 unit

22 Meja kursi tamu 2007 Baik 1 paket

23 Podium 2007 Baik 1 unit

24 Meja kerja pimpinan dan FO

2007 Baik 6 unit

25 Kursi Tamu 2007 Baik 10 unit

26 Kursi tunggu 2007 Baik 6 unit

27 Kursi putar 2007 Baik 13 unit

28 Meja komputer modifikasi

2014 Baik 1 paket

29 Meja 1/2 biro 2007 Baik 19 unit

30 Meja 1 biro 2007 Baik 2 unit

31 Jam dinding 2007 Baik 2 unit

32 AC 2007 Baik 3 unit

33 AC 2008 Baik 2 unit

34 Komputer 2007 Baik 4 unit



37 Komputer 2013 Baik 3 unit hibah


39 PC Rakitan 2011 Baik 1 unit

40 Perangkat komputer/PC

2011 Baik 1 unit

41 Komputer server dan asesorisnya

2013 Baik 1 paket

42 Komputer all in one touchscreen

2014 Baik 1 unit

43 Laptop 2007 Baik 1 unit





47 Printer 2007 Baik 1 unit



50 Paket printer canon+infus

2012 Baik 2 unit


52 Printer Pixma IP 2770+infus

2013 Baik 1 unit

53 Printer Canon+infus

2013 Baik 1 unit


55 Printer 2013 Baik 1 unit hibah

56 Peralatan jaringan (hub)

2015 Baik 1 paket

57 Meja tamu 2007 Baik 1 unit

58 Almari 2007 Baik 2 unit

59 Almari arsip 2007 Baik 2 unit

59 Almari arsip 2007 Baik 2 unit

60 LCD Proyektor 2008 Baik 1 unit

61 Camera digital 2008 Baik 1 unit

62 Wireless 2011 Baik 1 unit

63 Pesawat telepon 2007 Baik 1 paket

Sumber : Data Aset DPMPT Tahun 2017


2.3 Kinerja Pelayanan

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil dari kelembagaan berdasar

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Sebelumnya urusan pemerintah daerah tentang pelayanan penanaman

modal, perizinan, dan non perizinan dilaksanakan oleh Kantor Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT). Rencana Strategis KPMPT telah

disesuaikan berdasarkan rekomendasi hasil pendampingan dari Kementrian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perjanjian

Kerja dan Indikator Kinerja Utama Bupati dan Perangkat Daerah. Indikator

kinerja yang diukur merupakan indikator kinerja Kantor Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu sesuai dengan hasil koordinasi dengan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berbeda

dengan indikator kinerja yang diukur pada periode-periode sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut penilaian kinerja KPMPT ada perbedaan

indikator kinerja dari tahun 2010 – 2015. Pada indikator kinerja yang baru

lebih diprioritaskan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas

dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu juga pada

arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha serta

peningkatan kualitas tatakelola dan kinerja ( internal ) dan hubungan antar

dinas instansi ( eksternal ).

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2015

tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kantor Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu ada 72 jenis pelayanan yang dilaksanakan di KPMPT.

Namun baru 30 jenis perizinan yang kewenangan penandatanganannya

didelegasikan. Hal ini mengakibatkan proses perizinan menjadi terlambat,

sehingga perlu dilakukan inventarisasi permasalahan pelayanan penanaman

modal dan perizinan secara menyeluruh agar tujuan memberikan

kemudahan serta memperpendek jalur birokrasi untuk pengurusan izin

investasi dapat tercapai.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu (sebelumnya KPMPT) dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan RPJMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi PD

Target

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

Ket ( SPM/IKK/Indikator Lain )

Target Renstra SKPD tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014

2011 2012 2013 2014 2015 2015

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19

1

Persentase pelaporan

secara benar dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 76,2% 100% 100% 100% 100% 0,762 1 1 1 1

2

Persentase

kelengkapan data secara up date dan akurat

90% 90% 100% 100% 100% 100% 86,42% 100% 100% 100% 100% 0,962 1 1 1 1

3 Persentase penurunan pelanggaran perizinan dan non perizinan

38% 38% 34% 38% - - 26,32% 34% 38% - - 0,692 1 1 - -

4

Persentase aparatur yang berkompetensi teknis sesuai bidangnya

45% 45% 55% 45% 45% 45% 38,71% 55% 45% 45% 45% 0,860 1 1 1 1

5

Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan memenuhi standar pelayanan

prima (sesuai SOP)

100% 100% 100% 100% 90% 93% 96,11% 100% 100% 92% 107,45% 0,961 1 1 1,022 1,155

2 Indeks Kepuasan Masyarakat

81 - - - 79 81 - - - 78,87 80,67% - - - 0,998 0,996

3 Persentase kenaikan nilai realisasi investasi PMDN/ PMA

100% - - - 90% 90% - - - 98,18% 96,48% - - - 1,090 1,072

4

Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang

telah ditindaklanjuti

100% - - - 90% 90% - - - 100% 100% - - - 1,111 1,111


Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2015

Anggaran Realisasi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)

-2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 19

1 20 1 20 25 01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

125,795,000 147,322,000 186,294,500 213,911,000 213,351,500 110,230,393 130,203,921 166,019,808 195,686,712 172,926,222 0.876 0.884 0.891 0.915 0.811 21,889,125 (0.0164)

1 20 1 20 25 01 01Penyediaan Jasa

Surat Menyurat1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,493,500 1,500,000 1,352,870 1,406,740 1,498,790 0.996 1.000 0.902 0.938 0.999 - 0.0009

1 20 1 20 25 01 02

Penyediaan Jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

21,600,000 21,600,000 21,600,000 22,800,000 22,800,000 18,561,068 17,329,921 18,738,788 20,339,722 22,260,280 0.859 0.802 0.868 0.892 0.976 300,000 0.0293

1 20 1 20 25 01 06

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

600,000 1,100,000 3,100,000 2,100,000 1,600,000 438,000 545,800 1,107,400 973,500 1,068,500 0.730 0.496 0.357 0.464 0.668 250,000 (0.0155)

1 20 1 20 25 01 07

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

11,100,000 11,100,000 13,200,000 14,400,000 14,400,000 11,100,000 11,100,000 13,200,000 14,400,000 14,400,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 825,000 -

1 20 1 20 25 01 xxPenyediaan jasa

kebersihan kantor1,200,000 1,194,500 0.995 (300,000) (0.2489)

1 20 1 20 25 01 09

Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

8,500,000 5,800,000 7,350,000 7,600,000 10,200,000 4,495,000 5,152,000 7,060,000 7,440,000 9,015,000 0.529 0.888 0.961 0.979 0.884 425,000 0.0888

1 20 1 20 25 01 10Penyediaan alat

tulis kantor9,398,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 7,577,500 9,353,550 9,999,500 9,991,150 10,000,000 7,568,500 0.995 1.000 0.999 1.000 0.999 (455,125) 0.0009

1 20 1 20 25 01 11

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

22,725,000 20,325,000 20,450,000 22,339,000 24,125,000 21,030,975 17,903,750 19,750,200 21,947,050 23,665,250 0.925 0.881 0.966 0.982 0.981 350,000 0.0139

1 20 1 20 25 01 12

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

1,200,000 1,200,000 1,350,000 1,000,000 1,000,000 1,198,500 1,148,500 1,349,500 992,000 999,500 0.999 0.957 1.000 0.992 1.000 (50,000) 0.0002

1 20 1 20 25 01 13

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

17,400,000 9,750,000 7,250,000 14,300,000 13,000,000 14,955,000 9,629,750 6,891,500 14,178,500 12,999,993 0.859 0.988 0.951 0.992 1.000 (1,100,000) 0.0351

1 20 1 20 25 01 14

Penyediaan

peralatan

rumahtangga

- 4,800,000 4,800,000 4,300,000 4,300,000 - 4,768,200 4,321,250 4,165,000 4,214,700 0.000 0.993 0.900 0.969 0.980 1,075,000 0.2450

Urusan, Bidang

Urusan, Program,

Kegiatan

Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Rasio antara Realisasi dan Anggaran

pada Tahun ke-Kode Rekening

Anggaran pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014

Rata-rata

Pertumbuhan

2015


1 20 1 20 25 01 15

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 2,040,000 1,716,000 1,716,000 1,716,000 1,860,000 1,956,000 0.894 0.894 0.894 0.969 0.959 30,000 0.0163

1 20 1 20 25 01 17

Penyediaan

makanan dan

minuman

5,332,000 5,332,000 6,074,500 6,402,000 6,559,000 2,968,500 2,718,500 3,503,000 4,499,200 5,084,300 0.557 0.510 0.577 0.703 0.775 306,750 0.0546

1 20 1 20 25 01 18

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

23,920,000 52,895,000 87,700,000 105,250,000 89,850,000 22,163,800 46,692,000 77,038,150 93,485,000 54,995,409 0.927 0.883 0.878 0.888 0.612 16,482,500 (0.0786)

1 20 1 20 25 01 19

Penyediaan jasa

tenaga administasi

teknik perkantoran

- - - - 14,400,000 - - - - 13,200,000 - - - - 0.917 3,600,000 0.2292

1 20 1 20 25 02

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

23,520,000 14,250,000 20,000,000 28,500,000 30,000,000 21,402,180 13,511,148 16,561,900 27,914,459 29,737,287 0.910 0.948 0.828 0.979 0.991 1,620,000 0.0203

1 20 1 20 25 02 22

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

5,900,000 - 1,000,000 7,000,000 11,700,000 5,567,680 - 982,000 6,964,000 11,638,000 0.944 0.000 0.982 0.995 0.995 1,450,000 0.0128

1 20 1 20 25 02 24

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

17,620,000 14,250,000 19,000,000 21,500,000 18,300,000 15,834,500 13,511,148 15,579,900 20,950,459 18,099,287 0.899 0.948 0.820 0.974 0.989 170,000 0.0226

1 20 1 20 25 03

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

4,800,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 12,275,000 4,715,385 7,714,375 8,671,329 8,691,395 11,084,350 0.982 0.771 0.867 0.869 0.903 1,868,750 (0.0198)

1 20 1 20 25 03 02

Pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

4,800,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,500,000 4,715,385 7,714,375 8,671,329 8,691,395 8,881,850 0.982 0.771 0.867 0.869 0.935 1,175,000 (0.0119)

1 20 1 20 25 03 14

Pengadaan

Pakaian khusus

hari-hari tertentu

- - - - 2,000,000 - - - - 1,980,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.990 500,000 0.2475

1 20 1 20 25 03 06

Penatalaksanaan

kepegawaian SKPD - - - - 2,775,000 - - - - 2,202,500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.794 693,750 0.1984

1 20 1 20 25 05

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

9,000,000 10,000,000 22,901,000 21,123,000 30,162,000 6,595,600 9,918,100 15,203,000 16,564,000 27,126,000 0.733 0.992 0.664 0.784 0.899 5,290,500 0.0416

1 20 1 20 25 05 01Pendidikan dan

pelatihan formal9,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 6,595,600 9,918,100 2,587,500 5,450,000 12,000,000 0.733 0.992 0.259 0.545 0.800 1,500,000 0.0168

1 20 1 20 25 05 05

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

- - 10,851,000 11,123,000 15,162,000 - - 10,651,000 11,114,000 15,126,000 0.000 0.000 0.982 0.999 0.998 3,790,500 0.2494

1 20 1 20 25 05

Penyusunan

Analisis Beban

Kerja

- - 2,050,000 - - - - 1,964,500 - - 0.000 0.000 0.958 0.000 0.000 - -

1 20 1 20 25 06

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

6,950,000 6,820,000 10,640,000 11,640,000 8,540,000 4,483,050 4,084,250 10,169,475 10,859,900 8,309,850 0.645 0.599 0.956 0.933 0.973 397,500 0.0820

1 20 1 20 25 06 01

Penyusunan

laporan capian

kinerja dan ihtisar

realisasi kinerja

SKPD

770,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 250,000 - 1,034,000 1,340,000 1,479,950 0.325 0.000 0.689 0.893 0.987 182,500 0.1655


1 20 1 20 25 06 02

Penyusunan

laporan

semesteran

500,000 50,000 500,000 500,000 500,000 420,000 174,600 500,000 499,900 499,950 0.840 3.492 1.000 1.000 1.000 - 0.0400

1 20 1 20 25 06 04

Penyusunan

laporan keuangan

akhir tahun

1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 1,900,000 650,000 1,108,500 1,998,175 1,600,000 1,900,000 0.433 0.739 0.999 0.800 1.000 100,000 0.1417

1 20 1 20 25 06 05

Penyusunan

laporan keuangan

bulanan/SPJ

4,180,000 3,820,000 6,640,000 7,640,000 4,640,000 3,163,050 2,801,150 6,637,300 7,420,000 4,429,950 0.757 0.733 1.000 0.971 0.955 115,000 0.0495

1 20 1 20 25 09

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan Publik

9,450,000 6,950,000 74,440,000 101,780,000 130,420,000 7,732,850 6,504,950 69,319,650 97,550,550 127,428,600 0.818 0.936 0.931 0.958 0.977 30,242,500 0.0397

1 20 1 20 25 09 01

Pengelolaan Data

dan Sistem

Informasi SKPD

8,450,000 5,950,000 46,050,000 25,400,000 25,900,000 7,084,350 5,645,450 45,793,000 25,086,600 25,614,600 0.838 0.949 0.994 0.988 0.989 4,362,500 0.0376

1 20 1 20 25 09 12

Pendataan dan

pengelolaan arsip

SKPD

- - - 2,540,000 3,930,000 - - - 2,535,500 3,885,000 0.000 0.000 0.000 0.998 0.989 982,500 0.2471

1 20 1 20 25 09 19 Penerapan ISO - - 24,050,000 34,900,000 89,515,000 - - 19,389,350 33,290,450 87,829,400 0.000 0.000 0.806 0.954 0.981 22,378,750 0.2453

1 20 1 20 25 09 23

Penyusunan

Standar Pelayanan

SKPD

- - - 29,712,500 8,175,000 - - - 27,410,500 8,099,600 0.000 0.000 0.000 0.923 0.991 2,043,750 0.2477

1 20 1 20 25 09 22Pengendalian

Internal SKPD - - - 4,377,500 - - - - 4,377,500 - 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 - -

1 20 1 20 25 09 02

Penyusunan dan

Evaluasi Rencana

Strategis SKPD

- - 2,840,000 - - - - 2,774,800 - - 0.000 0.000 0.977 0.000 0.000 - -

1 20 1 20 25 09 03

Penyusunan dan

Evaluasi Rencana

Kerja

1,000,000 1,000,000 1,500,000 4,850,000 2,900,000 648,500 859,500 1,362,500 4,850,000 2,000,000 0.649 0.860 0.908 1.000 0.690 475,000 0.0103

1 20 1 20 25 22

Penataan dan

Penyempurnaan

Kebijakan Sistem

dan Prosedur

Pengwasan

42,750,000 45,850,000 51,300,000 98,415,000 88,487,500 41,086,500 44,875,000 49,835,450 91,679,950 86,102,500 0.961 0.979 0.971 0.932 0.973 11,434,375 0.0030

1 20 1 20 25 22 03

Koordinasi dan

Penelitian

Lapangan

Permohonan

Perizinan

42,750,000 45,850,000 51,300,000 98,415,000 88,487,500 41,086,500 44,875,000 49,835,450 91,679,950 86,102,500 0.961 0.979 0.971 0.932 0.973 11,434,375 0.0030


1 16 1 20 25 15

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

- 129,650,000 209,850,000 136,072,500 108,110,000 - - 164,869,100 127,991,000 104,215,300 - - 0.786 0.941 0.964 - -

1 16 1 20 25 15 xx

Pengembangan

kerjasama di

bidang investasi

- 76,675,000 - - - - 69,444,300 - - - - 0.906 - - - - -

1 16 1 20 25 15 02

Pengembangan

potensi unggulan

daerah

- 52,975,000 1,375,000,000 66,862,500 15,300,000 - 52,675,000 117,825,000 64,974,500 14,462,500 - 0.994 0.086 0.972 0.945 - -

1 16 1 20 25 15 10Penyelenggaraan

pameran investasi - - 73,350,000 69,210,000 92,810,000 - - 47,044,100 63,016,500 89,752,800 - - 0.641 0.911 0.967 - -

1 20 1 20 25 32

Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

- 8,325,000 - - - - 7,654,000 - - - 0.000 0.919 0.000 0.000 0.000 - -

1 20 1 20 25 32 xx

Penyusunan

norma,standar,

pedoman, dan

manual (NSPM)

- 8,325,000 - - - - 7,654,000 - - - 0.000 0.919 0.000 0.000 0.000 - -

1 20 1 20 25 09 03

Penyusunan

Indeks Kepuasan

Masyarakat SKPD

- - 3,000,000 3,400,000 2,105,000 - - 2,998,500 3,393,500 2,100,000 0.000 0.000 1.000 0.998 0.998 526,250 0.2494

1 20 1 20 25 09 09

Evaluasi dan

Pelaporan

Pencapaian SPM

- - - 2,000,000 - - - - 1,718,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.859 500,000 0.2148

1 16 1 20 25 16

Peningkatan

Iklim Investasi

dan Realisasi

Investasi

8,635,000 13,605,000 98,780,000 84,155,000 104,520,000 5,946,750 12,282,000 87,881,900 67,447,300 92,155,550 0.689 0.903 0.890 0.801 0.882 23,971,250 0.0483

1 16 1 20 25 16 02

Memfasilitasi dan

koordinasi

kerjasama di

bidang investasi

- - 85,600,000 48,300,000 40,465,000 - - 77,151,500 39,309,050 29,493,050 0.000 0.000 0.901 0.814 0.729 10,116,250 0.1822

1 16 1 20 25 16 07Kajian kebijakan

penanaman modal - 9,200,000 - 29,725,000 57,755,000 - 8,230,000 - 22,262,500 56,370,000 0.000 0.895 0.000 0.749 0.976 14,438,750 0.2440

1 16 1 20 25 16 09Monitoring dan

evaluasi pelaporan 8,635,000 4,405,000 13,180,000 6,130,000 6,300,000 5,946,750 4,052,000 10,730,400 5,875,750 6,292,500 0.689 0.920 0.814 0.959 0.999 (583,750) 0.0775


Rasio antara realisasi dan anggaran selama lima tahun yang terlampaui

relatif baik. Meski demikian, anggaran masih belum memadai untuk

optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga

program dan kegiatan yang dilaksanakan pun masih terbatas dan

belum maksimal. Demikian pula, jumlah personil yang terbatas,

kompetensi dan kapasitas yang belum memadai, masih membutuhkan

peningkatan baik kuantitas maupun kualitas untuk perbaikan kinerja.

2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kebutuhan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu setelah terbentuknya dinas baru ini tentunya dapat

dikembangkan, termasuk jenis pelayanan yang dilaksanakan dan

didelegasikan. Arahan pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

berupa pelimpahan kewenangan sehingga proses perijinan lebih cepat

terlayanai, serta perbaikan mekanisme pelayanan yang sudah berjalan

baik off line, on line, maupun pelayanan dengan sistem mobile.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul diantaranya adalah sebagai

berikut :

a. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP ditujukan untuk mendekatkan

dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta

memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang

cepat;

b. Proses perijinan masih memerlukan rekomendasi dari perangkat

daerah yang lain, sehingga proses perijinan memerlukan rentang

waktu yang lama, belum bisa diselesaikan oleh DPMPT sendiri;

c. Belum memiliki peta investasi, sehingga kurang optimal dalam

memberikan informasi peluang investasi kepada calon investor;

d. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan

Pelaksanaan Berusaha yang menekankan pada percepatan

pelayanan perizinan termasuk peningkatan kualitas pelayanan yang

sudah ada.

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul dalam rangka menghadapi

beberapa tantangan diatas, antara lain sebagai berikut :

a. Komitmen Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan

perijinan yang cepat, tepat dan murah.


b. Peninjauan kembali terhadap beberapa regulasi berkaitan dengan

pelimpahan kewenangan dari Perangkat Daerah pemberi

rekomendasi teknis kepada DPMPT.

c. Tersusunnya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 tahun 2015

tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gunungkidul

2015 – 2025.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi

sebagai salah satu upaya akselerasi pembangunan daerah. Strategi

perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan

terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi, upaya promosi,

pengembangan potensi daerah, maupun fasilitasi kerjasama dan

pengembangan investasi dapat mendorong upaya pencapaian

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi tersebut.

Pencapaian kinerja di bidang pelayanan penanaman modal dan

pelayanan terpadu diharapkan mampu menguatkan akses atas para

investor, sehingga lebih tepat sasaran dan mampu membidik

langsung para pemilik sumber daya modal untuk berinvestasi di ke

Gunungkidul. Beberapa permasalahan dihadapi dalam

melaksanakan tugas dan fungsi ini.

Identifikasi peta permasalahan pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Nilai Investasi

masih rendah

Minat investor

(terutama investor

menengah dan

besar) untuk

berinvestasi masih

rendah

Inovasi dan

upaya promosi

belum optimal

2. Realisasi Investasi

masih rendah

Daya saing

investasi rendah

Insentif dan

kemudahan

investasi untuk

meningkatkan

investasi belum

berjalan optimal

Dukungan

infrastruktur

untuk

meningkatkan

daya saing


investasi masih

kurang

Daya dukung

terhadap peluang

investasi

unggulan belum

siap

3. Pelayanan Terpadu

belum optimal

Kualitas dan

kapasitas

kelembagaan

pelayanan

perijinan dan non

perijinan belum

optimal

Regulasi tentang

perijinan belum

optimal, masih

membutuhkan

rekomendasi

sehingga

pelayanan

perijinan relatif

lama

Sarana prasarana

dan SDM belum

memadai

Pada tahun 2015 terjadi peningkatan kenaikan rencana

investasi di Kabupaten Gunungkidul. Dilihat dari rencana investasi

terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 sampai tahun

2015. Namun demikian kenaikan rencana investasi ini harus diikuti

oleh kenaikan nilai realisasi.

Kemudahan dan kejelasan dalam regulasi tentang penanaman

modal, kualitas dan kapasitas kelembagaan yang belum optimal

karena masih membutuhkan rekomendasi, dan juga belum

optimalnya regulasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman

modal merupakan beberapa faktor yang masih menjadi kendala di

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Peningkatan pelayanan dan penerbitan perijinan serta

penciptaan iklim investasi perlu didukung pula oleh ketersediaan

Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan yang handal, sarana

prasarana dukungan Teknologi Informasi, serta sarana prasarana

pendukung lainnya yang memadai.


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Pembangunan Kabupaten Gunungkidul dijiwai filosofi

“DHAKSINARGA BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas

dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi,

misi, dan arah pembangunan, sejalan dengan filosofi Daerah

Istimewa Yogyakarta yaitu : “HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”.

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka

panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD

DIY, serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,

dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 :

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang

terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,

maju, mandiri dan sejahtera tahun 2021”

Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah

kondisi Kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan

wisata utama dalam skala regional, nasional dan internasional.

Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam

pengembangan pariwisata juga mengoptimalkan potensi dan

kekayaan budaya lokal dengan konsep mengembangkan dan

mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur

budaya (keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi

dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan menyaring budaya

asing namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal.

Berbudaya, berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera merupakan

kata kunci dalam visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan

Kabupaten Gunungkidul.

Dengan terwujudnya Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata

yang terkemuka dan berbudaya, maka masyarakat yang berdaya

saing, maju, mandiri, dan sejahtera akan tercapai.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik,

mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai untuk bersaing

dalam berbagai bidang dengan berlandaskan pada keunggulan

komparatif dan kompetitif.


Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidul

yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan politik. Ditinjau

dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat

pendapatan yang lebih baik dan distribusi yang lebih merata. Proses

produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor,

terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa

terutama pariwisata, didukung pemanfaatan sumber daya alam

secara rasional, efisien, dan berwawasan yang mampu

mengembangkan sistem kelembagaan politik yang demokratis, hak-

hak politik masyarakat terjamin, dan peran serta masyarakat dalam

berbagai bidang tinggi.

Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul yang memiliki kemampuam untuk mengelola dan

memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki sendiri dengan

baik, efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan

meningkatkan taraf hidupnya, tanpa harus meninggalkan kerjasama

dengan pihak lain untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan

batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan,

kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, susasana

kehidupan yang religius, rukun, saling menghormati dan mneghargai,

serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia,

dan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam)

Misi Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance ).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim

investasi yang kondusif.

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam

secara berkelanjutan.


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mendukung

pencapaian Misi ke–1 (satu) yaitu ”Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance)” serta Misi ke-5 (lima)

yaitu "Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim

investasi yang kondusif”. Misi ke–1 (satu) ini adalah upaya

Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Tata kelola Pemerintahan

yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik berlandaskan asas

prinsip good governance melalui sinergisme antar stakeholders

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan

dan manajemen pembangunan daerah. Sedangkan Misi ke-5 (lima)

adalah upaya Pemerintah Daerah untuk memperkuat perekonomian

daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan

kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah

yang tangguh. Dengan meningkatkan daya saing sektor-sektor

unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif yang menjadi

penggerak dan penguatan bagi perekonomian daerah yang meliputi

bidang pertanian dalam arti luas, industri kecil, usaha mikro kecil

dan menengah, serta investasi yang mampu menjadi pendorong

pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Peran pemerintah

adalah sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat dengan

meningkatkan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha,

sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin

kuat.

Dalam upaya mewujudkan Misi ke-1 (satu) tersebut, maka

program prioritas yang disusun adalah :

1. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu.

2. Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal.

Adapun dalam upaya mewujudkan Misi ke-5 (lima) program prioritas

yang disusun adalah :

1. Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah.

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kabupaten Gunungkidul sangat terkait dengan upaya

pencapaian visi, misi, dan program Bupati Gunungkidul. Namun

demikian, khususnya dalam hal mengembangkan sektor-sektor

unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif, terdapat faktor

penghambat dan faktor pendorong dalam pelaksanaannya. Faktor

penghambat yang dihadapi meliputi :


a. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang program

dan kegiatan.

b. Kejelasan regulasi daerah yang belum sempurna dalam proses

pelayanan perizinan dan non perizinan.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas

maupun kuantitas.

Adanya faktor penghambat tidak melemahkan upaya pencapaian

kinerja. Daya dukung dan faktor pendorong dioptimalkan untuk hasil

yang terbaik. Adapun faktor pendorong tersebut meliputi :

a. Koordinasi antar dinas instansi dan tim teknis dalam proses

pelayanan perizinan dan non perizinan serta pembahasan

permasalahan – permasalahan dan penyamaan persepsi dalam

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

b. Pembangunan gedung baru pada tahun 2016 yang diharapkan

mampu untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

c. Dukungan pusat dengan adanya Kebijakan Ekonomi yang

mendukung.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman

modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada agenda pembangunan

Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar

Internasional, dengan sub agenda Priooritas Penguatan Investasi.

Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai

prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas

tatakelola dan kinerja BKPM (internal) dan hubungan antar lembaga

(eksternal). Kegiatan prioritas tersebut meliputi peningkatan aspek

kebijakan penanaman modal, Sistem Pelayanan informasi dan

Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dan implementasi

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sementara prioritas bidang

menyangkut peningkatan harmonisasi kebijakan dan

penyederhanaan perizinan dan non perizinan serta peningkatan

fasilitasi penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia

sebagai badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Gunungkidul di tingkat nasional. Renstra BKPM tahun 2015-2019

telah menetapkan visinya yaitu: ”Terwujudnya Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong


Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 3

(tiga) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju

dan sejahtera;

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,

maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Selain Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik

Indonesia, pada tingkat propinsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul senantiasa membangun

kerjasama dengan Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY.

Renstra Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY tahun 2012-

2017 telah menetapkan pula visinya yaitu : ”Terwujudnya Iklim

Penanaman Modal Yang Berdaya Saing untuk Menunjang Kualitas

Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta.” Untuk mewujudkan visi

tersebut, dirumuskan 3 (tiga) misi sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan realisasi dan pemerataan penanaman

modal yang didukung oleh promosi dan kualitas pelayanan

penanaman modal;

2. Mendorong pengembangan jejaring kerjasama untuk mendukung

pembangunan daerah;

3. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di

Jakarta dan pihak swasta.

Sehubungan dengan telaah tersebut, ada beberapa

permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu dalam penerapannya sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang program

dan kegiatan

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas

maupun kuantitas.

3. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu belum optimal, karena

mekanisme penyelenggaraan pelayanan masih membutuhkan

rekomendasi dinas/ instansi yang lain.

4. Belum optimalnya regulasi pemberian insentif dan kemudahan

penanaman modal.


Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut telah

diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman

Modal. Dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013

tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen

perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun

2007 dimana untuk RTRW Kabupaten Gunungkidul sudah

ditetapkan namun masih dalam tahap review untuk dapat dijadikan

pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah.

Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan sangat membutuhkan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup. Dalam

mengeluarkan izin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

masih membutuhkan rekomendasi dari Dinas/Instansi Teknis.

Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

juga membutuhkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terutama

permohonan izin yang berkaitan dengan adanya limbah usaha karena

pengelolaan lingkungan sangat penting untuk menjaga kelestarian

alam. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian

analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS dalam

RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai

peran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam

menggerakkan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim penanaman

modal yang kondusif; sekaligus sebagai frontoffice pemerintah daerah.

Analisis lingkungan strategis dilakukan berbasis perspektif ekonomi

yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat mendukung dan

menghambat program pelayanan penanaman modal, perijinan, dan

non perijinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun

2015 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu semestinya terdapat 72


jenis pelayanan yang dilaksanakan. Namun demikian, baru 59 jenis

perizinan yang dapat terlayani. Pelimpahan kewenangan dan

optimalisasi peran masih terus berproses sejalan dengan amanah

kebijakan dari pusat dan dukungan regulasi daerah yang terus

diperbaiki.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang

mempengaruhi pelayanan penanaman modal dan perizinan. Ditinjau

dari gambaran pelayanan Dinas, penyelenggaraan pelayanan di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu belum sepenuhnya sesuai

dengan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap

terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Penyelenggaraan

pelayanan perizinan di Kabupaten Gunungkidul masih seperti loket,

walaupun sebagian jenis perizinan dan non perizinan telah

dilimpahkan kewenangan penandatanganannya, bahkan diupayakan

terlayani dengan lebih baik mengarah pada pelaksanaan

penandatanganan digital. Beberapa jenis layanan masih

membutuhkan dinas instansi terkait dalam proses survei dan

pemberian rekomendasi.

Hal ini mengakibatkan proses perizinan menjadi terlambat,

sehingga perlu dilakukan inventarisasi permasalahan pelayanan

penanaman modal dan perizinan secara menyeluruh agar tujuan

memberikan kemudahan serta memperpendek jalur birokrasi untuk

pengurusan izin investasi dapat tercapai. Selanjutnya pencermatan

atas regulasi perlu dilakukan simultan dengan pelimpahan

kewenangan.

Peningkatan pelayanan dan penerbitan perijinan serta

penciptaan iklim investasi juga masih sangat memerlukan dukungan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dari sisi kuantitas

maupun kualitas pelayanan yang handal, sarana prasarana

dukungan Teknologi Informasi, serta sarana prasarana pendukung

lainnya yang memadai.

Merujuk pada Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia

kemudahan dan kejelasan dalam regulasi tentang penanaman modal,

kualitas dan kapasitas kelembagaan yang belum optimal, dan juga

belum optimalnya regulasi pemberian insentif dan kemudahan

penanaman modal merupakan beberapa faktor yang masih menjadi

kendala di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.


Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu juga sangat menentukan. Pelayanan Penanaman

Modal dan Perizinan sangat membutuhkan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup. Dalam mengeluarkan izin,

selama ini masih membutuhkan rekomendasi dari Dinas/ Instansi

Teknis.

Berdasarkan uraian diatas, maka isu-isu strategis yang akan

ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Implementasi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

2. Peningkatan realisasi investasi lokal dan nasional.

3. Inovasi dan perumusan strategi promosi investasi.

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pelayanan

investasi.

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

6. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu dengan pemanfaatan

teknologi informasi.

7. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana untuk

penyelenggaraan pelayanan.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPT

Tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun kedepan, merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi

DPMPT dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai, hal-hal

yang perlu dilakukan dalam memecahkan masalah dan menangani isu

strategis yang dihadapi.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;

2. Meningkatkan peluang investasi berbasis potensi unggulan daerah.

Sebagai alat ukur untuk menunjukkan tingkat capaian tujuan perlu

dirumuskan indikator dan target kinerja tujuan. Tujuan, indikator, dan

target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Gunungkidul adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1.

Tujuan, Indikator, dan Target Kinerja Tujuan DPMPT

Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016-2021

No. Tujuan Indikator Tujuan Kondisi Awal

Renstra (Tahun 2016)

Target Akhir Periode Renstra

(Tahun 2021)

1 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal

Indeks ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non perijinan

3,120

3,180

2 Meningkatkan peluang investasi berbasis potensi unggulan daerah

Persentase kenaikan nilai investasi 18,75 % 33,25 %

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran DPMPT dengan Tujuan dan Sasaran

RPJMD

Berdasarkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu, dirumuskan sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan

dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah


dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan. Sasaran yang dirumuskan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 2016-

2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam dokumen

perencanaan Perangkat Daerah (PD).

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD)

meningkat.

3. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan publik PD

meningkat.

4. Kualitas pelayanan perijinan meningkat.

5. Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat.

Perumusan sasaran tersebut memperhatikan indikator kinerja

sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Gunungkidul serta kelompok yang dilayani, maupun profil

pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Pencapaian indikator

kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan juga menjadi tolok

ukur keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran

tersebut. Kelima sasaran tersebut, meliputi tiga sasaran yang sama

untuk keseluruhan perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul,

sedangkan dua diantaranya merupakan sasaran jangka menengah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah diatas, dapat dilihat berdasarkan Tabel dibawah sebagai

berikut :


Tabel 4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya

disajikan sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tabel

berikut.

No. Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningkatkan kualitas

pelayanan perizinan dan non perizinan

serta penanaman

modal

Kualitas pelayanan

perijinan meningkat

Indeks ketepatan

waktu pelayanan perijinan dan

non perijinan

3,160 3,165 3,170 3,175 3,180

2

Meningkatkan

peluang investasi berbasis

potensi unggulan daerah

Pertumbuhan

investasi nasional dan lokal

meningkat

Pertumbuhan

nilai investasi nasional dan lokal

32,21% 32,45% 32,75% 33% 33,25%


Tabel 4.3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama DPMPT

No.Sasaran/Kinerja

Utama

Indikator Kinerja

Utama

Unit Kerja

Penanggungja

wab

Keterangan/Rmus/Formula

1 2 3 4 5

1

Kualitas pelayanan

perijinan

meningkat

Indeks ketepatan

waktu pelayanan

perijinan dan non

perijinan

3,160 3,165 3,170 3,175 3,180

Bidang

Pelayanan,

Data, dan

Informasi

Pengukuran Indeks

2

Pertumbuhan

investasi nasional

dan lokal

meningkat

Pertumbuhan nilai

investasi nasional

dan lokal

32,21% 32,45% 32,75% 33% 33,25%

Bidang

Penanaman

Modal

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah menunjukkan bagaimana

cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mencapai tujuan,

sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program

prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DPMPT. Strategi dan

kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bagi setiap program prioritas

RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan arah kebijakan

merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran

dengan efektif dan efisien.

5.1 Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujaun dan sasaran akan dicapai selanjutnya

dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran

pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, hasil

perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah.

Perumusan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang :

1. Koordinasi intensif

dengan dinas instansi

terkait

2. Tuntutan masyarakat

dan penanam modal

terhadap peningkatan

kualitas pelayanan

Tantangan :

1. Masyarakat kurang

paham terhadap

pentingnya perizinan

dan non perizinan

2. Meningkatnya investor

untuk berinvestasi

Kekuatan :

1. Kewenangan daerah dalam

pelayanan perizinan, non

perizinan dan penanaman

modal

2. Perbup No 33/2015 tentang

Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan

Alternatif Strategi :

1. Meningkatkan kualitas

pelayanan penanaman

modal


pelayanan SPIPISE

3. Meningkatkan

kemitraan dengan


1. Meningkatkan daya

tarik penanaman

modal/ promosi


kelembagaan

penanaman modal

3. Sosialisasi pelayanan


Strategi yang dipilih selanjutnya akan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2

Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

3. Regulasi tentang Penanaman

Modal ( RUPM, Pemberian

Insentif, SPIPISE )

penanam modal perizinan dan non

perizinan

Kelemahan :

1. Pelaksanaan regulasi

penanaman modal belum

optimal

2. Kualitas dan kuantitas SDM

kurang

3. Sarana dan prasarana belum

memadai

4. Pelaksanaan PTSP belum

optimal


1. Melaksanakan

koordinasi yang

intensif dengan dinas

instansi terkait

2. Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas SDM

DPMPT


1. Meningkatkan

kualitas, sarana dan

prasarana

2. Meningkatkan

kualitas kelembagaan

penanaman modal

dan PTSP

No Sasaran Indikator Kinerja sasaran Strategi

1. Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan

perangkat daerah

Persentase kesesuaian

program dalam Renja PD

terhadap RKPD dan Renstra

PD terhadap RPJMD

Meningkatkan kualitas,

sarana dan prasarana

2. Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

Perangkat Derah

(PD) Meningkat

Persentase Laporan

Keuangan disusun tepat

waktu

(bulanan,semsteran,tahunan)

1. Meningkatkan


prasarana

2. Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas SDM

3. Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan PD

meningkat

Nilai IKM (Perangkat Daerah)

PD

1. Meningkatkan


prasarana

2. Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas SDM

4 Kualitas pelayanan

perizinan

meningkat

Indeks ketepatan waktu

pelayanan perizinan daan

nonperizinan

1. Meningkatkan

kualitas

kelembagaan

penanaman modal

2. Sosialisasi pelayanan

perizinan dan non


5.2 Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam

melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan

kebijakan harus relevan dan konsisten antara tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan. Selanjutnya Rumusan Tujuan, Sasaran,

Strategi dan Kebijakan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

perizinan

3. Melaksanakan

koordinasi yang

intensif dengan

dinas instansi terkait

5 Pertumbuhan

Investasi nasional

dan lokal

meningkat

Pertumbuhan nilai investasi

nasional dan lokal

1. Meningkatkan daya

tarik penanaman

modal/ promosi

2. Meningkatkan

kualitas pelayanan

penanaman modal

3. Meningkatkan

kualitas pelayanan

SPIPISE

4. Meningkatkan

kemitraan dengan

penanam modal

6 Jumlah pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

Persentase pengaduan

masyarakat tentang layanan

publik yang ditindaklanjuti

1. Meningkatkan


prasarana

2. Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas SDM


Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu

No Visi RPJMD Misi RPJMD Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 2 3 4 5 6 7

1 Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera tahun 2021

Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good govermance)

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Peningkatan efektifitas perencanaan dan koordinasi antar lembaga

Meningkatnya efektifitas dan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja Daerah

Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

Meningkatnya kinerja penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik

Mengembangkan layanan prima dalam pelayanan publik

Meningkatkan kualitas pelayanan

perizinan dan non perizinan serta penanaman modal

Kualitas pelayanan perijinan meningkat

Meningkatkan kualitas kelembagaan

penanaman modal

Peningkatan kualitas kelembagaan menjadi DPMPT

Sosialisasi pelayanan perijinan dan non perijinan

Peningkatan jumlah pemohon perizinan dan non perizinan


Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan

dinas instansi terkait dan tim teknis

Pelayanan perizinan dan penanaman modal yang mudah, cepat dan pasti

2 Misi 5 : Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif

Meningkatkan peluang investasi berbasis potensi unggulan daerah

Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat

Meningkatkan daya tarik penanaman modal/promosi

Peningkatan jumlah investor/penanaman modal

Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal

Optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu

Meningkatkan kualitas pelayanan SPIPISE

Peningkatan akses informasi dengan BKPM

Meningkatkan kemitraan dengan penanam modal/investor

Peningkatan realisasi investasi


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selama kurun waktu 5 (lima)

tahun, dan untuk pencapaian kinerja yang lebih terarah, terinci, dan

terukur maka perlu dirumuskan penjabaran program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu disajikan dalam tabel dengan format Tabel

6.2. Adapun sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor

050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang penyusunan RPJMD dan RKPD

Tahun 2017 diamanatkan bahwa dalam RPJMD Tahun 2016-2021 perlu

menampilkan program pembangunan tahun 2016. Hal ini untuk mewadahi

program pembangunan tahun 2016 yang tidak masuk dalam RPJMD Tahun

2010-2015 sementara tidak termaktub juga dalam tahapan tahunan dalam

RPJMD Tahun 2016-2021 karena tahun pertama RPJMD 2016-2021 adalah

Tahun 2017. Adapun program dan kegiatan beserta anggaran

pembangunan tahun 2016 disajikan dalam tabel dengan format tabel 6.1.


Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan RPJMD adalah :

1. Tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik dengan sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat

Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan Anggaran Keterangan

2 3 4

1 20 25 01 00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 247,521,500

1 20 25 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 150,000

1 20 25 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 26,880,000

1 20 25 01 04

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional 1,550,000

1 20 25 01 06 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7,200,000

1 20 25 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10,650,000

1 20 25 01 08 Penyediaan alat tulis kantor 7,500,000

1 20 25 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 34,600,000

1 20 25 01 10

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

kantor 1,501,500

1 20 25 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14,600,000

1 20 25 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga 4,100,000

1 20 25 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,540,000

1 20 25 01 15 Penyediaan makanan dan minuman 6,550,000

1 20 25 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 86,950,000

1 20 25 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran 14,400,000

1 20 25 01 18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD 3,250,000

1 20 25 01 19 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 24,100,000

1 20 25 03 00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10,440,000

1 20 25 03 01 Pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu 7,150,000

1 20 25 03 02 Penatalaksanaan kepegawaian SKPD 3,290,000

1 20 25 04 00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,000,000

1 20 25 04 01 Pendidikan dan Pelatihan formal 10,000,000

1 20 25 05 00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 24,430,000

1 20 25 05 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD 1,500,000

1 20 25 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 630,000

1 20 25 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1,900,000

1 20 25 05 04 Penyusunan laporan keuangan bulanan/ SPJ 20,400,000

1 20 25 06 00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 146,849,500

1 20 25 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD 31,475,000

1 20 25 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 2,105,000

1 20 25 06 03 Penerapan ISO 109,382,000

1 20 25 06 04 Pengendalian internal SKPD 1,837,500

1 20 25 06 06 Evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal 2,050,000

1 20 25 07 00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 13,840,000

1 20 25 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD 4,300,000

1 20 25 07 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD 3,240,000

1 20 25 07 04 Monitoring, evaluasi dan pengendalain program kegiatan SKPD 6,300,000

1 20 25 15 00 Program dan Penelitian Lapangan Permohonan Perizinan 136,540,000

1 20 25 15 01 Koordinasi dan Penelitian Lapangan Permohonan Perizinan 77,500,000

1 20 25 15 02

Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan 59,040,000

1 20 25 16 00 Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah 192,000,000

1 20 25 16 01 Pengembangan Kerjasama di Bidang Investasi 40,000,000

1 20 25 16 02 Pengembangan potensi unggulan daerah 60,000,000

1 20 25 16 03 Penyelenggaraan pameran investasi 92,000,000

781,621,000

Kode Rek

1

Tabel 6.1

Program, Kegiatan, dan Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Tahun 2016


terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diwujudkan dengan

program dan kegiatan berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran; dan

kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan

kegiatan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana

perkantoran; dan kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perkantoran.

c. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

dengan kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat Daerah serta kegiatan Pengembangan

Kapasitas Aparatur.

d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan kegiatan

Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Implementasi, Evaluasi, dan

Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2. Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dua

sasaran. Pertama, sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Perangkat Daerah Meningkat, diwujudkan dengan program dan kegiatan

berikut :

a. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

dengan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;

sasaran kedua Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

Perangkat Daerah, dengan program dan kegiatan :

b. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dengan kegiatan

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan Pengendalian

Internal Perangkat Daerah, dan kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Perangkat Daerah.

3. Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

dengan sasaran Kualitas Pelayanan Perizinan meningkat, program dan

kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah :

a. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu dengan kegiatan

Pengelolaan data dan Pengolahan Permohonan Pelayanan dan

kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

4. Tujuan Meningkatkan peluang ivestasi berbasis potensi unggulan daerah

dengan sasaran Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat,

diwujudkan dengan program dan kegiatan :

a. Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah dengan

kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dan kegiatan

Pengembangan Penanaman Modal.


b. Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal dengan

kegiatan Penanganan aduan dan penyelesaian permasalahan

pelayanan perijinan dan kegiatan Pemantauan, pembinaan, serta

pengawasan Perijinan dan Penanaman Modal.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

tercantum dalam Tabel 6.2 adalah sebagai berikut :

Indikator

Kinerja Program

Indikator

Sasaran PD

(outcome) dan Kegiatan

(output)

Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

(1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (11) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Nilai IKM PD 1 20 25 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Presentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

100% 100% 580.671 100% 810.042 100% 862.855 100% 919.539 100% 980.412 100% 4.154 Subbag

Umum

Kab. GK

1 20 25 01 0

1

Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan

Perelengkapan

Perkantoran

Jumlah alat tulis kantor 4 paket 120 rim kertas

HVS ,40 pak

amplop,52 buah

buku register,24

lusin bolpoin,1

lusin pensil,12

buah stabilo,36

buah spidol,1 pak

tip ex,24 buah

lem,12 buah

lakban,5 buah

cutter,3 buah

gunting ,10 buah

penggaris, 24

buah pita mesin

ketik,18 buah

staples ,24 pak

isi staples

besar,75 pak

binder clip

besar,12 buah

odner,50 buah isi

pentel,24 pak

paper clip,12 pak

map,12 pak

snell,84 kali refi l l

toner

469.816 107 rim kertas HVS folio 70

gram,5 rim kertas HVS A4 70

gram,2 pak amplop besar, 8 pak

amplop sedang,5 pak amplop

kecil,36 buah buku register

double folio,12 buah buku

register kuarto 100,36 buah

bolpoin,12 pensil,2 buah

stabilo,12 buah spidol,6 buah

tip ex,6 buah lem,4 buah cutter,3

buah gunting sedang,2 buah

penggaris mika 100 cm2 buah

penggris 30 cm,2 buah penggaris

besi 30 cm,10 buah pita mesin

ketik,2 buah staples besar,2

buah staples sedang,3 buah

staples kecil,5 pak isi staples

besar,10 pak isi staples

sedang,10 pak isi

stapleskecil,10 pak binder clip

besar,10 pak binder clip

sedang,15 pak binder clip

kecil,24 buah odner,6 buah

pentel,6 buah isi pentel,10 dos

paper clip,12 dos trigonal

clip,100 buah stofmap kertas,3

buah bantalan cap,300 buah

map snell kertas,300 buah map

snell plastik,12 buah refil l

toner,6 buah flash disk,4 buah

cartridge (ink tank),5 buah

cartridge (ink tank canon),12

botol tinta printer,6 buah refil l

fax IT fi lm

563.832 107 rim kertas

HVS folio 70

gram,5 rim

kertas HVS A4

70 gram,2 pak

amplop besar,

8 pak amplop

sedang,5 pak

amplop

kecil,36 buah

buku register

double

folio,12 buah

buku register

kuarto 100,36

buah

bolpoin,12

pensil,2 buah

stabilo,12

buah spidol,6

buah tip ex,6

buah lem,4

buah cutter,3

buah gunting

sedang,2 buah

penggaris

mika 100 cm2

buah penggris

30 cm,2 buah

penggaris besi

30 cm,10 buah

pita mesin

ketik,2 buah

staples

besar,2 buah

staples

sedang,3 buah


HVS folio 70

gram,5 rim

kertas HVS A4

70 gram,2 pak

amplop besar,

8 pak amplop

sedang,5 pak

amplop kecil,36

buah buku

register double

folio,12 buah

buku register

kuarto 100,36

buah

bolpoin,12

pensil,2 buah

stabilo,12 buah

spidol,6 buah

tip ex,6 buah

lem,4 buah

cutter,3 buah

gunting

sedang,2 buah

penggaris mika

100 cm2 buah

penggris 30

cm,2 buah

penggaris besi

30 cm,10 buah

pita mesin

ketik,2 buah

staples besar,2

buah staples

sedang,3 buah

staples kecil,5

pak isi staples


HVS folio 70

gram,5 rim

kertas HVS A4

70 gram,2 pak

amplop besar,

8 pak amplop

sedang,5 pak

amplop

kecil,36 buah

buku register

double folio,12

buah buku

register kuarto

100,36 buah

bolpoin,12

pensil,2 buah

stabilo,12

buah spidol,6

buah tip ex,6

buah lem,4

buah cutter,3

buah gunting

sedang,2 buah

penggaris mika

100 cm2 buah

penggris 30

cm,2 buah

penggaris besi

30 cm,10 buah

pita mesin

ketik,2 buah

staples besar,2

buah staples

sedang,3 buah

staples kecil,5

pak isi staples


HVS folio 70

gram,5 rim

kertas HVS A4

70 gram,2 pak

amplop besar,

8 pak amplop

sedang,5 pak

amplop

kecil,36 buah

buku register

double folio,12

buah buku

register kuarto

100,36 buah

bolpoin,12

pensil,2 buah

stabilo,12

buah spidol,6

buah tip ex,6

buah lem,4

buah cutter,3

buah gunting

sedang,2 buah

penggaris mika

100 cm2 buah

penggris 30

cm,2 buah

penggaris besi

30 cm,10 buah

pita mesin

ketik,2 buah

staples besar,2

buah staples

sedang,3 buah

staples kecil,5

pak isi staples

2.900 Subbag

Umum

Jumlah alat l istrik dan

elektronika tersedia

100% 24 buah

lampu,50 m

kabel,5 buah stop

kontak dan

steker,2 buah

kabel roll,5 buah

fitting dan saklar,

2 buku, 6 buah

flashdisk, 60 pcs

cartridge

28 buah lampu TL,16 buah

lampu neon,8 set baterai,50 m

kabel untuk modem

28 buah

lampu TL,16

buah lampu

neon,8 set

baterai,50 m

kabel untuk

modem

28 buah lampu

TL,16 buah

lampu neon,8

set baterai,50

m kabel untuk

modem

28 buah lampu

TL,16 buah

lampu neon,8

set baterai,50

m kabel untuk

modem

28 buah lampu

TL,16 buah

lampu neon,8

set baterai,50

m kabel untuk

modem

Jumlah surat terkirim 100% 10 surat 10 surat 10 surat 10 surat 10 surat 10 surat

Jumlah sarana jasa

telepon,internet,l istrik,la

ngganan air terbayar

100% 3 rekening

telepon dan 1

rekening listrik

telepon 12 rekening bulanan,

internet 12 rekening

bulanan,SMS center 12 rekening

bulanan, air 12 rekening

bulanan

telepon 12

rekening

bulanan,

internet 12

rekening

bulanan,SMS

center 12

rekening

bulanan, air

12 rekening

bulanan

telepon 12

rekening

bulanan,

internet 12

rekening

bulanan,SMS

center 12

rekening

bulanan, air 12

rekening

bulanan

telepon 12

rekening

bulanan,

internet 12

rekening

bulanan,SMS

center 12

rekening

bulanan, air 12

rekening

bulanan

telepon 12

rekening

bulanan,

internet 12

rekening

bulanan,SMS

center 12

rekening

bulanan, air

12 rekening

bulanan

Jumlah bahan

bacaan/referensi dan

surat kabar

24 paket 2 harian surat

kabar

2 harian surat kabar 2 harian surat

kabar

2 harian surat

kabar

2 harian surat

kabar

2 harian surat

kabar

Jumlah SDM Non PNS 1 orang 1 orang 4 orang THL tenaga

administrasi/teknik perkantoran

4 orang THL

tenaga

administrasi/t

eknik

perkantoran

4 orang THL

tenaga

administrasi/te

knik

perkantoran

4 orang THL

tenaga

administrasi/te

knik

perkantoran

4 orang THL

tenaga

administrasi/t

eknik

perkantoran

Jumlah jasa kebersihan

kantor

100% 20 botol

pembersih kamar

mandi, 20 botol

pembersih

lantai,75 buah

tissu kotak,66

kaleng

pengharum

ruangan spray,3

kaleng pembasmi

serangga,6 buah

kamper,24 botol

sabun sabun cuci

piring,3 buah

keset,5 buah

tempat sampah,3

buah ember,4

buah sapu lidi,3

buah sapu ijuk,2

buah sulak,1

buah alat pel,3

buah sikat

lantai,3 buah

gayung

1 paket Cleaning Service 1 tahun 1 paket

Cleaning

Service 1

tahun

1 paket

Cleaning

Service 1 tahun

1 paket

Cleaning

Service 1

tahun

1 paket

Cleaning

Service 1

tahun

Jumlah kendaraan dinas

yang pajaknya

terbayarkan

2 unit

kendaraan roda

empat, 3 unit

kendaraan roda

dua

3 unit kendaraan

roda roda empat,

3 unit kendaraan

roda dua

3 unit kendaraan roda empat, 4

unit kendaraan roda dua

3 unit

kendaraan

roda empat, 6

unit

kendaraan

roda dua

3 unit

kendaraan roda

empat, 6 unit

kendaraan roda

dua

3 unit

kendaraan

roda empat, 6

unit kendaraan

roda dua

3 unit

kendaraan

roda empat, 6

unit kendaraan

roda dua

Jumlah barang cetakan

dan penggandaan

(fotokopi)

100% 110 rim

blangko,3000

lembar

leaflet,2500

stopmap ber-

kop,30 bendel

BKP,20 bendel

SPPD,20 lembar

disposisi

3000 lembar leaflet,3000 buah

stofmap berkop,30 bendel

BKP,20 bendel SPPD,20 bendel

disposisi,100 rim blangko form

perijinan dan non

perijinan,11.832 lembar

fotokopi

3000 lembar

leaflet,3000

buah stofmap

berkop,30

bendel BKP,20

bendel

SPPD,20

bendel

disposisi,100

rim blangko

form perijinan

dan non

perijinan,11.8

32 lembar

fotokopi

3000 lembar

leaflet,3000

buah stofmap

berkop,30

bendel BKP,20

bendel SPPD,20

bendel

disposisi,100

rim blangko

form perijinan

dan non

perijinan,11.83

2 lembar

fotokopi

3000 lembar

leaflet,3000

buah stofmap

berkop,30

bendel BKP,20

bendel SPPD,20

bendel

disposisi,100

rim blangko

form perijinan

dan non

perijinan,11.83

2 lembar

fotokopi

3000 lembar

leaflet,3000

buah stofmap

berkop,30

bendel BKP,20

bendel

SPPD,20

bendel

disposisi,100

rim blangko

form perijinan

dan non

perijinan,11.8

32 lembar

fotokopi

Jumlah peralatan kerja

terfasil itasi dengan baik

100% 6 unit AC, 15 unit

komputer,4 unit

laptop,13 unit

printer,4 unit

mesin tik

8 komputer,4 laptop,13 printer,3

mesin ketik manual,5 AC

11 komputer,6

laptop,16

printer,3

mesin ketik

manual,10 AC

11 komputer,6

laptop,16

printer,3 mesin

ketik manual,12

AC

11 komputer,6

laptop,16

printer,3

mesin ketik

manual,12 AC

11 komputer,6

laptop,16

printer,3

mesin ketik

manual,12 AC

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

tersedia

3 unit laptop, 1

unit LCD, 14

unit

komputer,10

unit printer,1

unit printer

laser jet,4 unit

meja

komputer,1 set

meja

customer,3 unit

kursi

customer,18

unit meja kursi

1 unit genset, 1

unit pabx

telepon,3 unit

komputer PC,2

rak arsip besi,1

printer dot matic,

1 set meja kursi

rapat, 1 set meja

kursi kerja,1 set

meja kursi tamu,2

buah wifi,1

perangkat

peralatan

jaringan,5 unit

laptop

1 unit almari perpustakaan,1

unit almari blangko,4 unit fi l l ing

kabinet,3 unit komputer PC,3

unit printer,2 unit laptop,2 unit

monitor PC,1 unit LCD

persuratan,1 unit CPU,1 paket

server,1 buah AC untuk server,1

buah modem,9 unit meja

kerja,10 unit meja rapat,19 unit

kursi kerja,25 unit kursi rapat,2

unit sofa/meja kursi tamu,2 unit

rak arsip,3 buah microphone

1 unit almari

perpustakaan,

1 unit almari

blangko,4 unit

fi l l ing

kabinet,3 unit

komputer PC,3

unit printer,2

unit laptop,2

unit monitor

PC,1 unit LCD

persuratan,1

unit CPU,1

paket server,1

buah AC untuk

server,1 buah

modem,9 unit

meja kerja,10

unit meja

rapat,19 unit

kursi kerja,25

unit kursi

rapat,2 unit

sofa/meja

kursi tamu,2

unit rak

1 unit almari

perpustakaan,1

unit almari

blangko,4 unit

fi l l ing kabinet,3

unit komputer

PC,3 unit

printer,2 unit

laptop,2 unit

monitor PC,1

unit CPU,9 unit

meja kerja,10

unit meja

rapat,19 unit

kursi kerja,25

unit kursi

rapat,2 unit

sofa/meja kursi

tamu,2 unit rak

arsip,3 buah

microphone

1 unit almari

perpustakaan,1

unit almari

blangko,4 unit

fi l l ing

kabinet,3 unit

komputer PC,3

unit printer,2

unit laptop,2

unit monitor

PC,1 ,1 unit

CPU,9 unit

meja kerja,10

unit meja

rapat,19 unit

kursi kerja,25

unit kursi

rapat,2 unit

sofa/meja

kursi tamu,2

unit rak arsip,3

buah

microphone

1 unit genset, 1

unit pabx

telepon,15 unit

komputer PC,2

rak arsip

besi,16 fi l l ing

kabinet,1

printer dot

matic, 12

printer, 46 unit

meja rapat,106

unit kursi

rapat, 9 set

meja kursi

tamu,2 buah

wifi,1

perangkat

peralatan

jaringan,12

unit laptop,2

paket server,2

unit AC untuk

server,2

modem,36 unit

meja kerja,76

unit kursi Arsip perizinan terdata

dan terkelola dengan baik

18 jenis arsip

perizinan dan

arsip umum

18 jenis arsip

perizinan dan

arsip umum

- - - 18 jenis arsip

perizinan dan

arsip umum

1 20 25 01 0

2

Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

Jumlah makanan dan

minuman rapat, tamu dan

pelanggan

1 paket (100%) 200 OS makan

minum rapat,200

OS minum snack

rapat,120 ls air

mineral galon, 10

dus air mineral

gelas untuk

tamu,100 OS

makan untuk

tamu,120 OS

snack untuk tamu

110.855 200 OS makan minum rapat, 400

OS snack dan minum rapat, 150

galon air mineral untuk

pelanggan,25 dus air mineral

gelas untuk tamu, 74 OS makan

untuk tamu, 100 OS snack tamu

246.210 200 OS makan

minum rapat,

400 OS snack

dan minum

rapat, 150

galon air

mineral untuk

pelanggan,25

dus air

mineral gelas

untuk tamu, 74

OS makan

untuk tamu,

100 OS snack

tamu

270.831 200 OS makan

minum rapat,

400 OS snack

dan minum

rapat, 150

galon air

mineral untuk

pelanggan,25

dus air mineral

gelas untuk

tamu, 74 OS

makan untuk

tamu, 100 OS

snack tamu

297.914 200 OS makan

minum rapat,

400 OS snack

dan minum

rapat, 150

galon air

mineral untuk

pelanggan,25

dus air mineral

gelas untuk

tamu, 74 OS

makan untuk

tamu, 100 OS

snack tamu

327.706 200 OS makan

minum rapat,

400 OS snack

dan minum

rapat, 150

galon air

mineral untuk

pelanggan,25

dus air

mineral gelas

untuk tamu, 74

OS makan

untuk tamu,

100 OS snack

tamu

1.254 Subbag

Umum

Jumlah perjalanan dinas

untuk rapat konsultasi

dan koordinasi dalam

dan luar daerah

305 OP 61 OP perjalanan

dinas luar daerah

dan 117

perjalanan dinas

dalam daerah

228 OP perjalanan dinas dalam

daerah, 143 OP perjalanan

dinas luar daerah

228 OP

perjalanan

dinas dalam

daerah, 143

OP perjalanan

dinas luar

daerah

228 OP

perjalanan

dinas dalam

daerah, 143 OP

perjalanan

dinas luar

daerah

228 OP

perjalanan

dinas dalam

daerah, 143 OP

perjalanan

dinas luar

daerah

1029 OP

perjalanan

dinas dalam

daerah, 633

OP perjalanan

dinas luar

daerah

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu


Tujuan PD Sasaran PD Kode Program dan Kegiatan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program

Unit Kerja

PD

Penanggu

ng jawab

Meningkatka

n kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelengga

raan

pelayanan

publik

Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan PD

meningkat

LOKASI

dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (2017) (2018) (2019) (2020) (2021)

(3)

Indikator

Kinerja Program

Indikator

Sasaran PD


(output)


(1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (11) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja

PD

Penanggu

ng jawab

LOKASI




(3)

Nilai IKM PD 1 20 25 02 0

0

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

2017 : Presentase

pemenuhan kebutuhan

administrasi aparatur

100% 100% 560.130 Subbag

Umum

2018-2021 : Presentase

pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana

aparatur

100% 237.100 100% 260.810 100% 286.891 100% 315.580 100% 1.660.511

1 20 25 02 1

1

Pengadaan/Pembangu

nan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Jumlah dan jenis

perlengkapan kantor yang

dibeli

3 unit

komputer

4 unit AC 172.000 5 unit AC 189.200 5 unit AC 208.120 5 unit AC 228.932 19 unit AC 798.252 Subbag

Umum

Jumlah dan jenis sarana

prasarana perkantoran

yang dibangun

1 paket taman 1 paket tempat

parkir, 1 unit

mushola

1 paket 1 paket 1 paket

1 20 25 02 1

1

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Jumlah dan jenis

kendaraan dinas yang

dipeihara

2 unit

kendaraan roda

empat, 3 unit

kendaraan roda

dua

3 unit kendaraan

roda empat, 3

unit kendaraan

roda dua

560.130 3 unit kendaraan roda empat, 4

unit kendaraan roda dua

65.100 3 unit

kendaraan

roda empat, 6

unit

kendaraan

roda dua

71.610 3 unit

kendaraan roda

empat, 6 unit

kendaraan roda

dua

78.771 3 unit

kendaraan

roda empat, 6

unit kendaraan

roda dua

86.648 3 unit

kendaraan

roda empat, 6

unit kendaraan

roda dua

862.259 Subbag

Umum

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang

dipelihara

- 2 unit sofa 1 paket 1 paket 1 paket 2 unit sofa, 3

paket

Jumlah gedung yang

dipelihara

1 unit gedung 1 unit gedung 1 unit gedung 1 unit gedung 1 unit gedung 1 unit gedung

- - - -


0

Program

Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2017 : Presentase

PNS/aparatur sipil taat

aturan

100% 100% 10.700 Subbag

Umum

2018-2021 : Persentase

PNS yang memiliki

kompetensi sesuai bidang

tugas

100% 6.850 100% 7.535 100% 8.289 100% 9.117 100% 42.491

1 20 25 03 0

1

Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian

Perangkat Daerah

Jumlah ASN yang

terfasil itasi

25 orang 19 orang bimtek

aparatur

3.500 30 orang 2.850 30 orang 3.135 30 orang 3.449 30 orang 3.793 30 orang 16.727 Subbag

Umum

1 20 25 03 0

2

Pengembangan

Kapasitas Aparatur

Jumlah pegawai yang

lulus diklat dan bimtek

5 personil 6 personil 7.200 2 personil 4.000 3 personil 4.400 4 personil 4.840 5 personil 5.324 5 personil 25.764 Subbag

Umum

Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan

Perangkat Daerah

Meningkat

1 20 25 05 0

0

Program

Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

2017 : Persentase

dokumen laporan

keuangan semesteran

tersusun secara benar

dan tepat waktu

100% 100% 28.755 Subbag

P&K


laporan keuangan yang

disusun tepat waktu

100% 100% 37.200 100% 40.920 100% 45.012 100% 49.513 100% 201.400

1 20 25 05 0

1

Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Dokumen Laporan

Keuangan Semesteran

1 dokumen 2 dokumen 28.755 1 dokumen 37.200 1 dokumen 40.920 1 dokumen 45.012 1 dokumen 49.513 6 dokumen 201.400 Subbag

P&K

Dokumen Laporan

Keuangan Akhir Tahun

dan CALK

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

Dokumen Laporan

Keuangan bulanan/SPJ

12 paket SPJ

bulanan

12 paket SPJ

bulanan12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 60 dokumen

Jumlah petugas

penatausahaan

keuangan dan asset

terfasilitasi dengan baik

8 orang 7 orang 7 orang 7 orang 7 orang 7 orang

- - - - - Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan

Perangkat Daerah

Persentase

kesesuaian

program

dalam renja

PD terhadap

RKPD, dan

Renstra PD

terhadap

RPJMD

1 20 25 06 0

0

Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

Persentase kesesuaian

program dalam renja PD

terhadap RKPD dan

renstra PD terhadap

RPJMD

100% 100% 49.747 100% 159.900 100% 86.342 100% 95.676 100% 105.843 100% 497.507 Subbag

P&K

1 20 25 06 0

1

Perencanaan Kinerja

Perangkat DaerahDokumen LKjIP 1 dokumen 1 dokumen 6.970 1 dokumen 9.875 1 dokumen 10.863 1 dokumen 11.949 1 dokumen 13.144 5 dokumen 52.800 Subbag

P&K

Dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 9 dokumen

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran


Dokumen Rencana Kerja

dan Anggaran


Dokumen evaluasi

renstra

1 dokumen 1 dokumen - - - - 1 dokumen

1 20 25 06 0

2

Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

Dokumen laporan TEPPA 1 dokumen 1.500 12 dokumen 84.135 12 dokumen 3.000 12 dokumen 4.000 12 dokumen 5.000 48 dokumen 97.635 Subbag

P&K

Laporan Hasil

Pelaksanaan Renja

(Evaluasi Hasil RKPD)

4 dokumen - 4 dokumen - 4 dokumen - 4 dokumen - 16 dokumen

Dokumen Rencana Tindak

Pengendalian1 dokumen 1 dokumen

1 20 25 06 0

3

Pengelolaan Data dan

Sistem Informasi

Perangkat Daerah

Dokumen Profil

Perangkat Daerah

1 dokumen 1 dokumen buku

profil OPD

41.277 1 dokumen 65.890 1 dokumen 72.479 1 dokumen 79.727 1 dokumen 87.700 5 dokumen 347.072 Subbag

P&K

Jumlah pengembangan

sistem data dan

informasi

1 pengembangan

sistem

1 sistem data dan informasi (e-

arsip perijinan)

1

pengembanga

n sistem

1

pengembangan

sistem

1

pengembanga

n sistem

5

pengembanga

n sistem

Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

Pelayanan PD

Meningkat


0

Program

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

2017 : Meningkatnya

kepuasan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

80% 147.830 Subbag

Umum

2018 : Nilai IKM PD 78,07% 80% 80% 7.752 80% 8.727 80% 9.750 80% 10.825 80% 184.884

1 20 25 07 0

1

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik2017 : 145.780 Subbag

Umum

Jumlah perizinan yang

menerapkan ISO

10 jenis

perizinan

10 jenis

perizinan

Jumlah pegawai yang

lulus diklat ISO

10 pegawai 10 pegawai

Dokumen pengukuran

IKM

4 dokumen (IKM,

Manual Mutu,

Pelaksanaan

ISO)

4 dokumen

(IKM, Manual

Mutu,

Pelaksanaan

ISO)

2018-2021 :

Dokumen Pengukuran

IKM

20 dokumen 2 dokumen 3.000 2 dokumen 3.500 2 dokumen 4.000 2 dokumen 4.500 2 dokumen 160.780

Dokumen RTP (SPIP) - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 20 25 07 0

2

Implementasi, Evaluasi,

dan Pelaporan

Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal

(SPM)

Dokumen laporan

pencapaian SPM bidang

Penanaman Modal

2 dokumen 2 dokumen 2.050 2 dokumen 4.752 2 dokumen 5.227 2 dokumen 5.750 2 dokumen 6.325 10 dokumen 24.104 Subbag

Umum

Dokumen Standar

Pelayanan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen

Kualitas Pelayanan

Perizinan meningkat

1 20 25 15 0

0

Program

Peningkatan

Pelayanan Terpadu

Persentase Perizinan dan

Non Perizinan terlayani

tepat waktu

80% 80% 256.090 80% 631.337 85% 694.471 90% 763.918 95% 840.310 95% 3.186.125 Bidang

Pelayanan

Data dan

Informasi

1 20 25 15 0

1

Pengelolaan data dan

Pengolahan

Permohonan

Pelayanan

2017 : 80% Seksi

Data

Terlaksananya

koordinasi dan penelitian

lapangan permohonan

perijinan dan non

perijinan

18 jenis

perijinan, 2500

sertifikat

90.262

2018-2021 : 319.130 351.043 386.147 424.762 1.571.344

Jumlah sertifikat

perijinan diterbitkan 3250 sertifikat 3250

sertifikat

3250 sertifikat 3250 sertifikat 18 jenis

perijinan,

1550000

sertifikat

Jumlah SLF diterbitkan 600 peneng SLF 600 peneng

SLF

600 peneng

SLF

600 peneng

SLF

24000 peneng

SLF

Jumlah SDM Non PNS 2 orang THL 2 orang THL 2 orang THL 2 orang THL 2 orang THL

Jumlah peralatan survey

lapangn IMB/SLF tersedia 1 unit Laser Distance Meter, 1

unit Concret Hammer

Tester/alat uji beton

1 paket 1 paket 1 paket 1 unit Laser

Distance

Meter, 1 unit

Concret

Hammer

Tester/alat uji

beton, 3 paket

1 20 25 15 0

2

Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan

2017 : 165.828 Seksi

Pelayanan

Persentase

laporan

keuangan

disusun tepat

waktu

(Bulanan,Sem

esteran,Tahu

nan)

Meningkatn

ya kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelengga

raan

pelayanan

publik

Kepuasan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan PD

meningkat

Meningkatn

ya kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelengga

raan

pelayanan

publik

Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan PD

meningkat

Meningkatka

n tata kelola

pemerintaha

n yang baik

Meningkatka

n tata kelola

pemerintaha

n yang baik

Meningkatka

n kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggar

aan

pelayanan

publik

Meningkatka

n kualitas

pelayanan

perizinan dan

non perizinan

Indeks

ketepatan

waktu

pelayanan

perijinan dan

non perijinan

Indikator

Kinerja Program

Indikator

Sasaran PD


(output)


(1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (11) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Unit Kerja

PD

Penanggu

ng jawab

LOKASI




(3)

Meningkatnya jumlah

permohonan perizinan

dan non perizinan

56 perijinan 72 jenis

perijinan, 3000

pemohon, 60 eks

buku SP, 1

poster dinding, 1

rak blangko

Jumlah tenaga

administrasi dan teknik

perkantoran

- 3 tenaga harian

font office dan 2

tenaga TI, 1

customer service

2018-2021 : 312.207 343.428 377.770 415.548 1.614.781

Jumlah permohonan

perizinan dan non

perizinan

2000 pemohon 3000 pemohon 3000

pemohon

3000 pemohon 3000 pemohon 15000

pemohon

Jumlah SDM Non PNS - 3 pengadministrasi perijinan, 4

pengelola perijinan

3

pengadministr

asi perijinan,

4 pengelola

perijinan

3

pengadministra

si perijinan, 4

pengelola

perijinan

3

pengadministr

asi perijinan, 4

pengelola

perijinan

3

pengadministr

asi perijinan,

4 pengelola

perijinan

Jumlah training

terlaksana - 2 kali inhouse training 2 kali training 2 kali training 2 kali training 8 kali training

Jumlah sosialisasi

terlaksana - 8 kali sosialisasi 8 kali

sosialisasi

8 kali

sosialisasi

8 kali

sosialisasi

32 kali

sosialisasi

Pertumbuhan investasi

nasional dan lokal

meningkat

Pertumbuhan

nilai investasi

nasional dan

lokal

1 20 25 16 0

0

Program

Peningkatan

Promosi dan

Penanaman Modal

Daerah

2017 : Realisasi nilai

investasi PMA dan PMDN 63 M 83 M 500.583 Bidang PM

2018-2021 : Realisasi

investasi nasional dan

lokal

110 M 433.770 147 M 477.147 19 5M 524.861 261 M 577.347 261 M 2.513.708

1 20 25 16 0

1

Penyelenggaraan

Promosi Penanaman

Modal

2017 : 250.094 Seksi

Promosi

Jumlah investor PMA

dan PMDN skala

menengah ke atas yang

berminat untuk investasi

15 perusahaan

mengurus izin

prinsip

Terjalinnya kemitraan

dengan dunia

usaha/investor daerah

60 pengusaha

2018-2021 : 244.960 269.456 296.401,0 326.041 1.386.952

Jumlah pengusaha yang

terfasilitasi dalam temu

bisnis investor daerah

30 pengusaha 60 pengusaha 60 pengusaha 60 pengusaha 270

pengusaha

Jumlah promosi

/pameran investasi 2 event 3 event 3 event 3 event 3 event 12 event

Jumlah materi promosi

investasi yang tersedia 150 buah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket

1 20 25 16 0

0

2

Pengembangan

Penanaman Modal2017 : Tersedianya

dokumen Rencana Induk

Investasi Daerah


1 dokumen 250.490 Seksi

Pengemba

ngan dan

Fasilitasi

2018-2021 : 188.810 207.691 228.460 251.306 1.126.757

Jumlah dan jenis

dokumen

pengembangan investasi


1 dokumen 1 dokumen profil investasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

Jumlah dan jenis

workshop


di Kabupaten

Gunungkidul

- 1 kali workshop peluang

investasi

1 kali

workshop

1 kali

workshop

1 kali

workshop

4 kali

workshop

Jumlah dan jenis media


200 buah 200 buku, 1 liputan khusus

media TV

1 paket 1 paket 1 paket 200 buku, 1

liputan khusus

media TV, 3

paket

1 20 25 16 0

0

Program

Pengendalian

Perizinan dan

Penanaman Modal

2017 : Realisasi

penyelesaian pengaduan

masyarakat

100% 100% 65.260 Bidang

pengendali

an


ijin investasi yang

tertindaklanjuti

80% 176.049 80% 193.654 85% 213.019 90% 234.321 90% 882.303

1 20 25 16 0

1

Penanganan aduan

dan penyelesaian

permasalahan

pelayanan perijinan

2017 : Inventarisasi

pengaduan masyarakat 1 dokumen 24.970 Seksi

Pengadua

n dan

Advokasi

2018 : Dokumen

pengaduan masyarakat100% 1 dokumen 52.009 1 dokumen 57.210 1 dokumen 62.930,9 1 dokumen 69.224 5 dokumen 266.344

1 20 25 16 0

3

Pemantauan,

pembinaan, serta

pengawasan Perijinan

dan Penanaman Modal

Dokumen LKPM 1 dokumen 1 dokumen 40.290 1 dokumen 124.040 1 dokumen 136.444 1 dokumen 150.088,4 1 dokumen 165.097 5 dokumen 615.960 Seksi

Pengendal

ian dan

Evaluasi

Temu CSR - 1 dokumen 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali

Bimtek CSR - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali

Bimtek LKPM 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali

Sosialisasi LKPM 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali

Rakor permasalahan

perijinan - 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 8 kali

Temu pelanggan - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali

Monev Perizinan 56 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

…………………

…………………

Meningkatka

n peluang

ivestasi

berbasis

potensi

unggulan

daerah


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat diuraikan sesuai

dengan yang terkandung pada tabel 7.1. sebagai berikut :

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD telah disusun sasaran

dan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Lima sasaran Perangkat Daerah dengan indikator sebagimana Tabel 7.1

tersebut meliputi :

1. Sasaran Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat dengan

indikator pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal, untuk 5

(lima) tahun ke depan diharapkan mengalami peningkatan dengan

capaian kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebesar 33,25

persen.

2. Kualitas Pelayanan Perijinan Meningkat dengan indikator Indeks

ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non perijinan, untuk 5

(lima) tahun ke depan diharapkan senantiasa mengalami peningkatan

dengan capaian kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebesar

3,180.

3. Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen

perencanaan Perangkat Daerah (PD) dengan indikator Persentase

kesesuaian program dalam : Renja PD terhadap RKPD serta Renstra

Tahun 0 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Pertumbuhan nilai investasi nasional dan

lokal

18.75% 32.21% 32.45% 32.75% 33% 33.25% 33.25%

2 Indeks ketepatan waktu pelayanan perijinan

dan non perijinan

3,120 3,160 3,165 3,170 3,175 3,180 3,180

3 Persentase kesesuaian program dalam :

1. Renja PD terhadap RKPD, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Renstra PD terhadap RPJMD NA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase laporan keuangan disusun tepat

waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) 78,07 78,50 78,80 79% 79,50 80 80

Kondisi

Kinerja pada

awal periode

RPJMD

TARGET TAHUN

Indikator

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi

Kinerja pada

Akhir Periode

RPJMD

No.


PD terhadap RPJMD, untuk 5 (lima) tahun ke depan diharapkan

selalu terpenuhi target kinerjanya 100 persen.

4. Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD)

Meningkat dengan indikator Persentase laporan keuangan disusun

tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan), untuk 5 (lima) tahun

ke depan diharapkan selalu terpenuhi target kinerjanya 100 persen.

5. Sasaran Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

PD meningkat dengan Nilai IKM Perangkat Daerah (PD), untuk 5

(lima) tahun ke depan diharapkan senantiasa mengalami peningkatan

dengan capaian kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD dengan

nilai indeks sebesar 80.

Documents

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/117_dinas penanaman modal... · Mengingat ruang lingkup pelayanan pada masyarakat sangat komplek