Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Strategis
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Renstra 2015-2019
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2015-2019, dapat diselesaikan. Renstra ini disusun dlaam rangka
memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 dan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 serta
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan
dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun
2015-2019.
Dalam manajemen perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan
organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan
mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan
proses terpenting dari semuafungsi manajemen karena tanpa perencanaan,
fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tidak akan
berjalan. Tujuan dari penyusunan Renstra dimaksudkan untuk menentukan
strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber
daya termasuk sumber daya manusia dan modal untuk mencapai strategi
dimaksud.
Renstra Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah disusun ini diharapkan
dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan
dann transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Tentunya dalam penyusunan Renstra ini mungkin masih terdapat kekurangan
dan keterbatasan sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak sangat
diharapkan untuk perbaikan ke depan. Atas peran serta dan kerja keras seluruh
jajaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, disampaikan ucapan terima kasih.
Badan Pengawas Pemilu
Provinsi DKI Jakarta
Ketua,
Muhammad Jufri
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………… ii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………… 1
1. Kondisi Umum………………………………………………………………….. 1
2. Potensi Permasalahan…………………………………………………………. 4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA……………………………………………………. 7
Visi……………………………………………………………………………………. 7
Penjelasan Visi……………………………………………………………………… 8
Misi…………………………………………………………………………………… 9
Penjelasan Misi……………………………………………………………………… 9
Tujuan………………………………………………………………………………… 11
Sasaran Strategis……………………………………………………………………. 12
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN…………………………………………………………….. 13
1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional………………………………………… 13
2. Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta………………... 15
3. Arah Kebijakan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta………………………………. 15
4. Strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta………………………………………... 17
5. Kerangka Regulasi……………………………………………………………… 17
6. Kerangka Kelembagaan………………………………………………………... 18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN…………………………. 19
1. Target Kinerja……………………………………………………………………. 19
2. Kerangka Pendanaan ………………………………………………………….. 20
BAB V PENUTUP…………………………………………………………………………… 21
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Kondisi Umum
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan
politik tertentu di pemerintahan. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari Presiden,
sampai kepala desa, dan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk
mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika,
hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun praktek-praktek agitasi
dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye Pemilu, teknik-
teknis agitasi dan propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus dalam
melakukan komunikasi politik.
Indonesia telah melaksanakan beberapa kali Pemilu, dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977-
1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Dalam Pemilu, para pemilih disebut juga Konstituen sebagai
obyek bagi para peserta Pemilu dalam menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa
kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan oleh KPU, menjelang hari
pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, akan langsung dimulai proses
penghitungan. Aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya berlaku, ditetapkan
dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan kepada para pemilih.
Praktik demokrasi substansial dan prosedural yang sudah berjalan panjang sejak awal
kemerdekaan, menyisakan catatan tersendiri bagi pembelajaran demokrasi Indonesia dalam rangka
mengawal dan memperbaiki pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk menjamin semua
rekrutmen politik tersebut dilaksanakan secara demokratis, Konstitusi Negara Kesatuan Republik
Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah mengamanatkan
pembentukan suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat
tersebut dalam undang-undang diwujudkan sebagai satu kesatuan fungsi dengan deferensiasi dan
spesialisasi disesuaikan dengan fungsinya masing-masing, yaitu: (1) Komisi Pemilihan Umum
(KPU) sebagai pelaksana Pemilu; (2) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai
pengawas Pemilu; (3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai
penegak kode etik penyelenggara Pemilu.
Secara politis, pembentukan Bawaslu pada tahun 2008 dengan tugas, fungsi dan kewenangan
pengawasan pemilu berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, serta kewenangan
penyelesaian sengketa. Adapun Bawaslu Provinsi DKI Jakarta baru terbentuk pada tahun 2012,
sedangkan Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta baru terbentuk pada tahun 2013.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang sudah dicabut dan digantikan dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kehadirannya bertujuan untuk memastikan dua hal pokok:
1) Keberadaan suatu penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, tetap, dan nasional, yaitu
penyelenggara pemilu yang profesional, spesialis, dan berintegritas: transparan, akuntabel,
kredibel dan partisipatif dalam melaksanakan pengawasan Pemilu; 2) Seluruh proses dan hasil
2
penyelenggaraan Pemilu sesuai asas dan prinsip umum Pemilu demokratis: langsung, umum,
bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu demokratis di wilayah Provinsi DKI Jakarta,
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya membuat Rencana
Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN): RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 2015-
2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2025 serta Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia
Tahun 2015-2019.
Secara nasional, Bawaslu pada Pemilu Tahun 2014 telah mendorong kesadaran masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu
(GSRPP) dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan Program Pemilu Partisipatif
sebagai sebuah kebijakan institusional bagi pengembangan kualitas Pemilu di wilayah Provinsi
DKI Jakarta. Sementara itu, hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran
Pemilu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan sesuai dengan amanah undang-undang.
Pemilu merupakan instrumen penting untuk menuju negara yang demokratis. Mengukur
demokratis atau tidaknya penyelenggaraan pemilu, harus mengacu pada standar Internasional
Pemilu demokratis yang merupakan batasan minimal yang harus terpenuhi agar sebuah
penyelenggaraan Pemilu di suatu negara termasuk Indonesia bisa dianggap demokratis. Salah satu
prinsip utama dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Masyarakat pada
nyatanya memiliki kekuatan besar dalam melakukan perubahan sosial, dengan syarat ditopang
pada kesadaran kritis akan permasalah sosial yang terjadi. Pemilu bukanlah proses lima tahunan
yang hanya datang ke TPS dan memberikan hak suara, namun Pemilu harus dipandang lebih jauh
untuk melakukan intervensi sosial yang dilakukan masyarakat untuk mengubah permasalahan
sosial yang terjadi. Salah satu bentuk intervensi sosial yang dilakukan masyarakat adalah
melakukan proses penegakan hukum pemilu terhadap pelanggaran yang terjadi demi terwujudnya
keadilan Pemilu.
Sejatinya Pemilu merupakan rangkaian empiris dari partisipasi politik publik secara lebih
luas. Sejatinya pula Pemilu menjadi penanda penting, apakah sebuah negara sudah mampu
dijalankan secara demokratis atau tidak. Pemilu adalah takdir penentu bagi institusionalisasi hak-
hak rakyat secara konstitusional. Bahwa Pemilu adalah bagian dari dinamika politik berorientasi
kekuasaan, tidak lantas menjadikan Pemilu hanya menjadi alat demi mencapai kekuasaan. Oleh
sebab itu, meski secara praksis pemilu menjadi jalan bagi siapa pun dan kelompok politik manapun
berkuasa, tetapi secara prinsip implementatif Pemilu membutuhkan reorientasi, secara struktural
maupun fungsional.
3
Dalam proses penyelenggaraan Pemilu, tidak selamanya proses penyelenggaraan Pemilu
berjalan dengan lancar. Berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan Pemilu baik yang
terjadi pada saat Pemilu berlangsung maupun sebelumnya, merupakan permasalahan yang
tentunya akan berdampak luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Adanya permasalahan
dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keputusan
penyelenggara pemilu atau pelanggaran pidana maupun pelanggaran administratif yang
mempengaruhi hasil, itulah yang lazim disebut dengan Sengketa Pemilu. Agar Sengketa Pemilu
tersebut tidak mengganggu jalannya sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan dari suatu
negara atau wilayah tertentu, maka diperlukan suatu mekanisme penyelesaian Sengketa Pemilu
yang efektif serta dapat memberikan keputusan yang adil bagi pihak yang berkepentingan.
Masyarakat di Indonesia memandang Pemilu sebagai momentum sakral. Seakan ada suatu
kewajiban melekat sebagai warga negara, untuk memberikan hak politik memilih Eksekutif dan
anggota Legislatif dengan harapan bahwa yang terpilih yang akan menyuarakan dan
memperjuangkan kehidupan masyarakat. Demokrasi konstitusional bisa tercapai salah satunya
dengan proses penegakan hukum Pemilu yang baik demi tegaknya keadilan Pemilu.
Kerangka hukum Pemilu harus mengatur mekanisme dan penyelesaian permasalahan hukum
penyelenggaraan Pemilu lebih efektif. Tujuannya memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan Pemilu, sehingga keadilan bagi seluruh pihak dapat terpenuhi. Kerangka penegakan
hukum Pemilu mengatur mekanisme yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.
Kerangka ini kemudian dikenal dengan sistem penegakan hukum pemilu.
Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memuat terobosan
penguatan kewenangan Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu. Selain soal tindak pidana
pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran
administrasi dan sengketa proses Pemilu. Pengawas Pemilu hingga tingkat kabupaten/kota
berwenang mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi sengketa proses Pemilu.
Dalam undang-undang sebelumnya yang sudah dicabut, kesimpulan bahwa sebuah tindakan
dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam produk rekomendasi. Kini, kesimpulan tersebut
dikeluarkan dalam bentuk putusan. Bawaslu hingga Bawaslu kabupaten/kota bisa mengeluarkan
putusan yang bersifat pertama dan terakhir. Contohnya, Bawaslu menerima laporan bahwa
pasangan calon presiden tertentu melakukan pelanggaran administrasi berupa pemasangan alat
peraga kampanye di jalan protokol. Bawaslu akan menghadirkan pelapor sekaligus terlapor untuk
saling menjelaskan laporan dan membela diri. Setelah proses itu, Bawaslu akan menyimpulkan
tindakan tersebut adalah sebuah pelanggaran melalui putusan selayaknya putusan pengadilan,
bukan lagi rekomendasi.
Lebih jauh lagi, Bawaslu punya wewenang mendiskualifikasi peserta Pemilu yang
melakukan pelanggaran politik uang. Pada Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu, disebutkan adanya
4
larangan bagi peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau
pemilihan kepala daerah. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon legislator yang
terbukti melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administratif yakni pembatalan
sebagai calon.
2. Potensi Permasalahan
Mengacu pada penjelasan tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi potensi
dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal
dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap
Bawaslu Provonsi DKI Jakarta.
Analisis potensi permasalahan yang terjadi di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta didasarkan
pada identifikasi dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis
ke depan. Proses pengidentifikasian dan analisis atas faktor internal maupun eksternal akan
dilakukan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats)
dan BSC (Balanced Score Card). Konsep yang ringkas ini mengkombinasikan dua metode dalam
melakukan identifikasi faktor-faktor strategis yang berdampak pada strategi. Empat perspektif
didalam BSC dikombinasikan dengan empat dimensi dari SWOT, ke dalam sebuah matriks untuk
menemukan strategi yang mungkin dapat dilakukan.
Strengths
(Kekuatan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Opportunities
(Peluang)
Threats
(Ancaman)
Financial
(Anggaran)
Ketersediaan
anggaran
a. Ketersediaan
anggaran yang
belum optimal
b. Honorarium
Pengawas
Pemilu ad hoc
masih belum
memadai
c. Pengelolaan
anggaran APBN,
APBD dan Hibah
d. Mekanisme
pengelolaan
program/
kegiatan
e. Program/
Kegiatan
strategis belum
Penggunaan
anggaran untuk
memunculkan
program-
program inovatif
Pelaksanaan
program yang
tidak monoton
SWOT
BSC
5
dituangkan
dalam DIPA
Customer
(Stakeholder)
a. Perubahan
Struktur
Bawaslu
Kab/Kota dari
ad-hoc
menjadi
permanen
b. Adanya
dukungan
sarana dan
prasarana dari
negara dan dari
daerah
c. Mempunyai
kewenangan
untuk
melibatkan
secara aktif
masyarakat
dalam proses
pengawasan
pemilihan
umum
Pemenuhan SDM
kesekretariatan
yang kompeten
a. Benchmarking
lembaga
Bawaslu
b. Penguatan
lembaga
(sentra
gakkumdu)
c. Pengarus-
utamaan
Pengawasan
partisipatif dan
Kesetaraan
Gender
d. Kerjasama
dengan
berbagai pihak
(stakeholder)
dalam
pelaksanaan
pengawasan
pemilu
b. Masih
maraknya
penggunaan isu
SARA, dan
politik uang
dikalangan
masyarakat
dalam setiap
penyelenggaraan
Pemilu
Internal
Processes
(Proses
Bisnis)
a. Organisasi
solid dan
kompak
b. SOP based on
tacit
knowledge
sudah berjalan
c. Mempunyai
kewenangan
menyelesaikan
sengketa
pemilu
d. Kewenangan
untuk
memeriksa,
mengkaji dan
memutus
pelanggaran
administasi
pemilu
e. Penguatan
kelembagaan
dan
kewenangan
pengawas
pemilu yang
diberikan oleh
a. SOP yang
tertulis (explicit
knowledge)
belum ada
b. Belum
tersedianya
Website/Medsos
di tingkat Kabko
c. Munculnya
inkonsistensi
dalam
implementasi
kegiatan
d. Adanya
perbedaan
pemahaman
dalam
implementasi
kebijakan
e. Panwaslu
Kecamatan,
Panwaslu
Kelurahan, dan
Pengawasn TPS
yang masih
bersifat tidak
tetap (ad hoc)
a.Harapan publik
yang sangat
tinggi terhadap
kualitas
pelaksanaan
pemilu yang
demokratis
b.Peran serta
masyarakat
dalam proses
pengawasan
pemilu, terutama
dalam
pencegahan
terjadinya
pelanggaran
pemilu
c.Pelibatan
Jaringan
organisasi
a.Perkembangan
dinamika dan
persoalan
pemilu yang
lebih dinamis
ketimbang
proses
pengawasan
pemilu
b.Kemungkinan
adanya
Intervensi
c.Pesimisme
masyarakat
terhadap kinerja
Bawaslu
Provinsi DKI
Jakarta
d.Pengawasan
yang harus
dilakukan di
pulau terjauh di
daerah
kepulauan seribu
6
undang-
undang
People
(SDM)
a. Sumber daya
manusia
pengawas
pemilu yang
berkualitas dan
memadai
b. Penambahan
Komisioner
dan Staf
c. Kepemimpinan
Para
Komisioner
dan Pejabat
sudah optimal
a. Staf yang
kurang
kompeten
b. Kemungkinan
terjadi conflict
c. Kurangnya
Pelatihan
Peningkatan
SDM
d. Kurangnya
jumlah personil
e. Keterampilan
penanganan
pelanggaran
pemilu ditingkat
Panwaslu
Kecamatan,
Panwaslu
Kelurahan yang
belum memadai
f. Banyaknya
pengawas
pemilu yang
belum mengerti
dan paham betul
dengan tugas,
fungsi dan
kewajibannya
Keterlibatan
praktisi
Kepemiluan
a.Masih
rendahnya
komitmen
peserta pemilu
dalam menolak
praktek politik
uang, penyalah
gunaan jabatan
dan kewenangan
7
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
Berdasarkan kondisi dan gambaran secara umum terkait permasalahan dan tantangan yang
dihadapi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I,
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas, fungsi, dan kewajiban sebagai lembaga pengawas
pemilu sebagaiman diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan, Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta diharapkan melahirkan pemilu yang demokratis, beradab, dan bermartabat sebagaimana
cita-cita UUD 1945 yakni pemilu yang dilakukan dengan dengan luber dan jurdil.
Menjadi penting, menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi DKI
Jakarta yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi.
Mengingat Visi dan Misi yang disusun Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan
kontribusi nyata bagi pelaksanaan Rencana dan Strategis Nasional Bawaslu RI. Ada 3 tujuan
utama Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yaitu: (1) terwujudnya pengawasan pemilu yang baik dan
berkualitas (2) terwujudnya keadilan pemilu bagi seluruh peserta pemilu (3) terwujudnya pemilu
yang demokratias. Ketiga tujuan utama Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tersebut dapat dicapai
dengan: (1) Perencanaan dan Anggaran (2) Pelaksanaan (3) Koordinasi dan (4) Evaluasi.
Visi dan misi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tetap mengacu kepada visi dan Misi Bawaslu.
Sebagai sebuah lembaga lembaga negara yang bersifat hirarki, maka visi dan misi Bawaslu harus
sama dan berkesesuai dengan visi dan misi Bawaslu RI karena secara berjenjang Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta berada dan bertanggung jawab kepada Bawaslu RI.
Visi Bawaslu
Langsung atau tidak langsung, peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan
kewenangan Bawaslu berupa pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian
sengketa merupakan upaya kontinu dan konsistensi Bawaslu dalam berkontribusi secara signifikan
bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP. Peningkatan kualitas pelaksanaan
tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian
sengketa pemilu dapat dilihat dari: (1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
(2) adanya keterkaitan, sinkronisasi dan sinergi antar struktur, antar tugas, dan antar fungsi;
8
(3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan/ evaluasi; serta (4) adanya keterkaitan dan konsistensi antara RPJMN 2015-2019 dan
RKP dengan Renstra Bawaslu. Keempat hal tersebut selain dapat menjadi indikator bagi peran
Bawaslu dalam mendukung pencapaian target, sasaran, misi, dan visi RPJMN 2015- 2019, juga
menjadi ukuran terlaksananya amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945),
yaitu: —agar menjadi lembaga— penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Oleh karena itu, Visi Bawaslu 2015-2019 adalah:“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga
Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan
Berkualitas”
Penjelasan Visi
Proses penyelenggaraan pemilu khususnya pengawasan harus melibatkan para pemangku
kepentingan (stakeholders) pemilu dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan
partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu di semua tahapan pemilu.
Sejalan dengan itu, maka pengertian kata pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat,
dan berkualitas adalah sebagai berikut:
Pengawal : Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi
penyelenggaraan pemilu:
Terpercaya : Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta
penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan,
akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum
penyelenggaraan pemilu demokratis;
Demokratis : Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat
hukum, bertanggung jawab (accountable), terpercaya (credible), dan
melibatkan masyarakat (participation);
Bermartabat : Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan
penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial
yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan
bijaksana;
9
Berkualitas : Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan
oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (aspects
of performance), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi
awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat
(aspects of design), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan
hukum yang berlaku (aspects of conformance).
Misi Bawaslu
Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh
seluruh Satuan Kerja selama periode 2015-2019. Adapun Misi Bawaslu adalah: 1. Membangun
aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid; 2. Mengembangkan
pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien; 3. Memperkuat sistem kontrol nasional
dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi
kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif; 5. Meningkatkan kepercayaan publik atas
kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa
secara cepat, akurat dan transparan; 6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran
pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.
Penjelasan Misi
Keenam Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan
Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga
Pengawal Terpercaya Dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan
Berkualitas”. Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggungjawab menghasilkan pemilu
PresidenWakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah:
Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota, yang demokratis,
bermartabat, dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
dan DPRD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
10
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang. Agar pengawasan pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undangundang, maka
diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid. Misi
pertama ini sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.
Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan. Setelah
melewati langkah pertama, Bawaslu akan memasuki pelaksanaan pengawasan. Pada tahap ini
Bawaslu mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan yang adaptif dengan perkembangan
lingkungan strategis sebagai misi keduanya. Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan
karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan pemilu untuk
memastikan semua tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan
efektif. Namun misi kedua itu tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu
sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan
integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi ketiganya, yaitu memperkuat
sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan
integratif berbasis teknologi. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan pemilu
mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Konsisten dengan
misi pertama, kedua, dan ketiga, Bawaslu melalui pengalaman dalam pengawasan pemilu dapat
memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pemilu ke depan. Dengan demikian, secara
tidak langsung Bawaslu berperan sebagai lembaga “think tank” pertama, utama, dan strategis
dalam perumusan kebijakan pemilu. Argumennya adalah pemanfaatan pola dan metode
pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu, tidak hanya terbatas pada proses
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan pemilu, tetapi juga dapat menjadi masukan
untuk perumusan kebijakan pemilu selanjutnya. Hasil pelaksanaan pengawasan Bawaslu selain
dapat menjadi masukan bagi pemerintahan dan masyarakat, juga dalam rangka proses penyusunan
RPJMN dan RKP dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan pemilu. Peran
Bawaslu sebagai lembaga “think tank” pertama, utama, dan strategis sangat penting untuk dua hal,
yaitu: secara internal akan meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan
citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari proses pembangunan citra
kelembagaan negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem politik Indonesia. Dengan
11
citra itu, langsung atau tidak langsung, Bawaslu pada tahap pertama, telah mempersiapkan
landasan kokoh bagi pelaksanaan misi keempatnya, yaitu membangun kepercayaan publik atas
kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu
secara cepat, akurat dan transparan. Kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring
dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang indikatornya adalah cepat, akurat dan
transparan. Citra itu juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, yaitu
meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi
kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif. Kepercayaan publik tehadap kualitas kinerja
pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu
pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta pemilu, dan lembaga lain. Tentu amat sulit
membayangkan hadirnya pengawasan partisipatif bila masyarakat, peserta pemilu, dan lembaga
lain tidak percaya terhadap kinerja Bawaslu. Sebaliknya, jika Bawaslu dapat menjadi lembaga
pengawal terpercaya, maka misi keenamnya sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan Bawaslu
sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak
dari luar negeri. Untuk mewujudkan semua itu, Bawaslu harus melaksanakan keenam misi secara
utuh dan terpadu.
Tujuan Bawaslu DKI Jakarta
Tujuan yang ditetapkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia pengawas Pemilu yang efektif
dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu;
3. Meningkatkan upaya pencegahan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran Pemilu;
4. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran Pemilu;
5. Meningkatkan kerjasama pengawas Pemilu dengan lembaga terkait (stakeholder);
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan Pemilu;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat
umum;
8. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum, kehumasan, pencitraan
lembaga, dan pengawasan internal;
9. Mewujudkan keadilan Pemilu yang demokratis.
12
Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Adapun sasaran strategis dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adalah “terwujudnya keadilan
pemilu melalui pengawasan dan penyelenggaraan pemilu yang demokrastis dan berintegritas”.
Sasaran strategis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat dicapai melalui upaya, antara lain:
1. Penguatan tata kelola organisasi dan kelembagaan serta kualitas sumber daya
manusia pengawas Pemilu;
2. Menyediakan SOP organisasi dan dokumentasi berbasis online;
3. Menyediakan layanan keterbukaan informasi publik;
4. Melakukan pengawasan secara efektif dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu;
5. Menyediakan sistem pencegahan pemilu yang efektif dan agar tidak terjadi pelanggaran
Pemilu;
6. Menyediakan sistem penindakan pelanggaran yang berkualitas dan efektif;
7. Menyediakan layanan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga, dan pengawasan internal
yang berkualitas;
8. Pengembangan produk hukum, litbang, pengelolaan kehumasan dan pengawasan internal;
9. Menciptakan putusan sengketa proses Pemilu yang berkualitas;
10. Menyediakan layanan informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat umum yang
berkualitas;
11. Membuat sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
12. Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pusat pendidikan dan
pelatihan pengawas pemilu;
13. Mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.
13
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
Arah kebijkan dan strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada arah kebijakan
dan strategi nasional Bawaslu sebagain bagian dari hirarki kelembagaan yang ditetapkan dalam
rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan strategis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana
diuraikan dalam Bab II Renstra Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I bahwa akibat reformasi dalam negeri terutama
terkaiat pelaksanaan pemilu yang demokratis telah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada
setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memperjuankan hak dan
kewajibannya sebagai bagian dari warga negara sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Semangat
reformasi membukan kran kebebasan bagi setiap masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya
seperti hak untuk hidup, hak menyampaikan pendapat, hak berserikat dan berkumpul yang
merupakan sebagian dari hak fundamental yang dijamin oleh negara untuk setiap penduduk sesuai
dengan Konstitusi.
Pelaksaan Pemilihan Umum sebagai salah satu wujud dari proses demokrasi yang harus terus
dijalankan yang didalamnya terdapat partisipasi politik, seperti mencalonkan diri, memberikan
suara, kesempatan memilih dan dipilih secara adil. Terlepas dari hal positif dari proses
penyelenggaraan pemilu, disisi lain ada hal negatif yang diakibatkan oleh pelaksanaan Pemilu 5
tahunan adalah munculnya politik uang ditengah masyarakat, penggunaan isu SARA sebagai alat
menghantam lawan politik, kampanye hitam serta kesan pembelahan politik primordialisme dalam
menentukan arah pilihan politik dalam penyelenggaraan pemilu.
Masalah dan isu tersebut justru hanya muncul dan menguat pada saat penyelenggaraan
pemilu, atau bisa dibilang hanya bersifat momentum sehingga menciderai asas-asas pemilu
demokratis. Hal itu tidak terlepas dari persepsi tentang bagaimana caranya untuk merebut
kekuasaan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan dan kedudukan. Sikap
politik praktis yang dilakukan dengan tujuan mendapat jabatan dan kekuasaan justru menciderai
prinsip hakikat demokrasi yang bersifat substansial bukan hanya prosedural. Untuk mengatasi
14
permasalahan tersebut, pemerintah melalui agenda strategisnya tahun 2015-2019 melakukan
reformasi sistem dan kelembagaan demokrasi yang mencakup: (1) restorasi UU partai politik; (2)
pengaturan pembiayaan partai politik; (3) inisiasi reformasi pengaturan pembiayaan kampanye;
(4) reformasi pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemilu; dan (5) komitmen dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Selain Renstra Bawaslu yang menjadi acuan Renstra Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait
dengan kepemiluan, yaitu tantangan lima tahun mendatang untuk menyelenggarakan pemilihan
umum serentak tahun 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusti yang sebelumnya dilaksanakan dalam
waktu yang berbeda yang harus diselenggarakan secara demokratis, lansung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil serta bermartarbat. Persoalan ini hanya bisa dijawab dengan baik apabila
seluruh penyelenggara pemilu terutama pengawas pemilu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang
memadai, sehingga kredibiltas institusi bisa mendapat kesan baik ditengah masyarakat. Hal ini
harus didorong dengan melakukan reformasi pengawasan penyelenggaraan pemilu.
Penyelenggaraan pemilu yang belum maksimal disebakan oleh masih lemahnya kapasitas
penyelenggara pemilu dan kurang kuatnya fungsi pengawas pemilu ditengah kecendrungan politik
uang, isu SARA, serta politisasi birokrasi dalam setiap momentum pemilu.
Oleh karena itu, dimasa mendatang perlu didorong upaya untuk terus meningkatkan fungsi
lembaga pengawas pemilu lebih dari apa yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu yakni dengan memberikan fasilitasi hak publik yang lebih luas untuk
melakukan pengawasan, dan upaya pemantapan netralitas penyelenggara negara, serta birokrasi
dan aparat intelejen dengan sanksi yang lebih tegas. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan
strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden
maupun pemilu legislatif, khususnya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Namun peningkatan
partisipasi politik otonom pemilih (otonomus political participation) sangat tergantung pada
pendidikan pemilih yang tidak dilakukan secara tergesa-gesa, dan atau memerlukan periode waktu
yang tidak pendek. Tingkat partisipasi politik pemilih yang berkualitas merupakan barometer
keberhasilan penyelenggaraan pemilu.
Bawaslu sebagai instansi yang bekerja atas nama negara, juga berkewajiban menerapkan tata
kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsinya
secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif. Penerapan tata kelola pemerintahan yang
15
baik di lingkungan Bawaslu terutama di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adalah birokrasi yang bebas
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), adanya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas
birokrasi, serta adanya peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. Penerapan tata kelola tersebut
dilakukan melalui pemantapan reformasi birokrasi Bawaslu yang sudah dilaksanakan secara
bertahap dan intensif sejak Bawaslu terbentuk pada tahun 2008.
Dengan peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu tersebut, diharapkan
hasil pengawasan pemilu semakin baik atau lebih berkualitas, dalam arti: terukur dari tahun ke
tahun dan sinkron dengan struktur/bidang lainnya. Sebagai salah satu bagian atau fungsi dari
manajemen pengawasan pemilu, peningkatan kualitas pengawasan pemilu tersebut harus terkait
dengan fungsi-fungsi lainnya, yaitu: pengembangan regulasi, sistem dan prosedur pengawasan
pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Keterkaitan ini sangat penting
agar pengawasan pemilu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan strategi untuk melaksanakan kebijakan dan program di
atas, selain disusun dengan mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan rencana target capaian Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI), juga memperhatikan potensi dan permasalahan yang telah diuraikan
dalam Bab Pendahuluan.
2. Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Sejalan dengan visi, misi dan tujuan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam rangka
mewujudkan pemilu demokratis, dan berkualitas, dan beradab maka diperlukan suatu rencana
kebijakan dan strategi yang dapat mendukung pencapaian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Arah
kebijakan dan strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang akan dilakukan pada periode adalah:
3. Arah Kebijakan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Secara garis besar terdapat dua arah kebijakan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang akan
dilaksanakan pada periode yaitu:
(a) Penguatan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu melalui:
1. Peningkatan regulasi, sistem, dan prosedur pengawasan pemilu;
2. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi pengawasan pemilu;
16
3. Peningkatan kerjasama antar lembaga dan seluruh pemangku kepentingan dalam
suksesi pelaksanaan pemilu;
4. Peningkatan kualitas penindakan dan hasil putusan dalam rangka mewujudkan
keadilan pemilu.
5. Menyediakan layanan keterbukaan informasi publik;
6. Melakukan pengawasan secara efektif dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu;
7. Menyediakan sistem pencegahan pemilu yang efektif dan agar tidak terjadi
pelanggaran
Pemilu;
8. Menyediakan sistem penindakan pelanggaran yang berkualitas dan efektif;
9. Menyediakan layanan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga, dan pengawasan
internal yang berkualitas;
10. Pengembangan produk hukum, litbang, pengelolaan kehumasan dan pengawasan
internal;
11. Menciptakan putusan sengketa proses Pemilu yang berkualitas;
12. Menyediakan layanan informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat umum yang
berkualitas;
13. Membuat sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
14. Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pusat pendidikan dan
pelatihan pengawas pemilu;
15. Mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.
(b) Peningkatan dukungan manajemen dan sumber daya, serta dukungan struktur kelembagaan
Pengawas Pemilu melalui;
1. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
2. Peningkatan kualitas sumber daya pengawas pemilu di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan
pegawai Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
4. Penguatan tata kelola organisasi dan kelembagaan serta kualitas sumber daya
manusia pengawas Pemilu;
5. Menyediakan SOP organisasi dan dokumentasi berbasis online;
17
4. Strategi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Strategi yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta meliputi strategi internal
dan strategi eksternal pada periode
(a) Strategi internal, yaitu:
1. Meningkatkan kulitas lembaga dan sumber daya pegawai;
2. Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasaran;
4. Meningkatkan penggunaan layanan informasi, kualitas data, dan informasi pengawasan
kepada publik.
5. Meningkatkan SDM Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan
Pengawas TPS.
(b) Strategi eksternal
1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan hasil penyelesaian sengketa dalam rangka
mewujudkan keadila pemilu;
2. Meningkatkan kerjasama Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh lembaga terkait
(stakeholder).
5. Kerangka Regulasi
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangannya dalam hal pengawasan, pencegahan dan penindakan serta penyelesaian sengketa.
Tugas, fungsi dan kewenangan tersebut diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.
Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu,
Bawaslu menghadapi beberapa kendala:
1. Struktur Pengawas Pemilu ditingkat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan yang
belum bersifat permanen. Padahal penguatan struktur kelembagaan pengawas pemilu
sampai tingkat bawah untuk menjaga amanah UUD 1945 bahwa penyelenggara pemilu
bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
2. Kewenangan penyelesaian sengketa yang tidak berakhir secara utuh di Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta.
18
Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mempermanenkan
strukturnya yang sudah patut dipermanenkan, mengingat pelaksanaan pemilu secara nasional yang
mencakup hingga kelurahan membutuhkan kemandirian dan persiapan matang yang bersumber
dari dukungan organisasi, manajemen dan sumber daya manusia serta anggaran yang memadai.
6. Kerangka Kelembagaan
Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ditentukan oleh
dukungan struktur organisasi. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta harus mengembangkan dan
meningkatkan struktur organisasinya terkait pelaksanaan fungsi keterbukaan informasi,
pelayanan data dan informasi pengawasan pemilu, pengawasan partisipatif, serta peningkatan
kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Bawaslu Provinsi
DKI Jakarta juga membutuhkan dukungan dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan
dan peningkatan kulitas kelembagaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
19
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
1. Target Kinerja
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan
indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud
baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada
masing- masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini.
Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kefla atau organisasi dari
setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
dalam kurun waktu 2017 - 2019 adalah sebagai berikut.
No Sasaran Indikator Kinerja
Target
2017 2018 2019
1 Meningkatnya kualitas
pencegahan indikasi
potensi pelanggaran
Pemilu/Pilkada di
Wilayah DKI Jakarta
Persentase peningkatan jumlah
keterlibatan stakeholder dalam
pengawasan Pilkada
5% 5% 7%
Menurunnya jumlah
pelanggaran Pemilu/Pilkada
10% 10% 8%
2 Meningkatnya kualitas
penindakan
pelanggaran
pemilu/pilkada di
Wilayah DKI Jakarta
Persentase peningkatan jumlah
rekomendasi pelanggaran
Pemilu/Pilkada yang
ditindaklanjuti
5% 5% 3%
Persentase jumlah layanan
laporan dan temuan pelanggaran
yang ditangani sesuai ketentuan
100% 100% 100%
3 Meningkatnya kualitas
penyelesaian sengketa
pemilu/pilkada di
wilayah DKI Jakarta
Persentase tindak lanjut
penyelesaian sengketa
100% 100% 100%
Persentase penyelesaian yang
dilayani dengan baik
92% 92% 94%
20
2. Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan riil anggaran atau detail
penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan
pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja
(Renja) Bawaslu yang dalam hal ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
Kerangka pendanaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilakukan untuk mewujudkan visi dan
misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk
pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap
tahun.
Target pendanaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ke depan, sebagaimana berikut:
Program/
kegiatan
Sasaran
Program
Alokasi (dalam ribu rupiah)
2017 2018 2019
Teknis
penyelenggaraan
pengawasan
pemilu oleh
Bawaslu Provinsi
dan Lembaga
Pengawas
Pemilu ad-hoc
1. Sekretariat
Bawaslu
Provinsi
DKI Jakarta
2. Kota Jakarta
Selatan
3. Kota Jakarta
Utara
4. Kota Jakarta
Pusat
5. Kota Jakarta
Barat
6. Kota Jakarta
Timur
7. Kabupaten
Kepulauan
Seribu
3.589.942 48.023.831 99.608.764
21
BAB V
PENUTUP
Secara yuridis dan fungsional, Renstra Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2015-2019
merupakan panduan dan arah bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas, fungsi
dan kewajiban secara kelembagaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ke depan. Renstra Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta bisa menjadi bahan acuan bagi Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan dan Pengawas TPS dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban masing-
masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, seluruh struktur dan sumber
daya manusia di lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dapat menjalankan tugas, fungsi dan
kewajiban secara transparan, dan akuntabel serta selalu berorientasi kepada penguatan lembaga
dan peningkatan kinerja sumber daya manusia.
Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode
2015-2019 sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal, antara lain
regulasi, pengorganisasian, sarana dan prasarana, penganggaran, kualitas sumber daya manusia,
infrastruktur kepemiluan dan hubungan baik dengan stakeholder Pemilu.
