RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROVINSI BANTEN TAHUN …

- 89 -

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2017 beserta pagu

indikatifnya disusun dengan berpedoman pada tematik dan prioritas

pembangunan tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan serta

target capaian kinerja pembangunan sebagaimana yang dicantumkan di

dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Program prioritas pada tahun 2017 sesuai dengan RPJMD

Provinsi Banten Tahun 2012-2017 terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan)

program prioritas, namun pada tahun kelima terakhir pelaksanaan

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan amanat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

dan menyesuaikan kewenangannya maka Pemerintah Provinsi Banten

pada Tahun 2017 hanya melaksanakan 4 urusan pemerintahan dan 35

Bidang Urusan, meliputi 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 16

(enam belas) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 6 (enam) Urusan

Pilihan, dan 7 (tujuh) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

Penyelenggaraan Urusan tersebut terdapat 71 program dan 1.133

kegiatan yang dilaksanakan dan tersebar pada 43 Perangkat Daerah

sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana disajikan dalam Tabel

3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Program Prioritas dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

NO URUSAN/ BIDANG

URUSAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.1 Pendidikan 1.1.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.1.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur


1.1.1.17 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun


1.1.1.21 Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan


1.2 Kesehatan 1.2.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dinas Kesehatan

RSU Malingping

RSUD Banten

- 90 -

NO URUSAN/ BIDANG

URUSAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH


Dinas Kesehatan

RSU Malingping

RSUD Banten

1.2.1.22 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Dinas Kesehatan

1.2.1.23 Pembinaan Upaya Kesehatan

Dinas Kesehatan

RSUD Banten

1.2.1.24 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Dinas Kesehatan

1.2.1.25 Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan

1.2.1.26 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Dinas Kesehatan

RSU Malingping

1.2.1.27 Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan

RSU Malingping

RSUD Banten

1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1.3.1.28 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


1.3.1.29 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air


1.3.1.48 Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman


Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



1.4.1.30 Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman


1.4.1.31 Pembinaan dan Penataan Perumahan


1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- 91 -

NO URUSAN/ BIDANG

URUSAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah





1.5.1.57 Pembinaan, kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik


1.5.2.59 Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlingunan Masyarakat


1.5.3.60 Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.6 Sosial 1.6.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dinas Sosial


Dinas Sosial

1.6.1.42 Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial

1.6.1.43 Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial

1.6.1.44 Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dinas Sosial

1.6.1.45 Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1 Ketenaga Kerjaan 2.1.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi



2.1.1.46 Pengembangan Kelembagaan, hubungan Industrial dan Perlindungan tenaga Kerja


2.1.1.47 Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha


2.1.1.48 Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja


2.10 Komunikasi dan Informatika


Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



2.10.1.74 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika


- 92 -

NO URUSAN/ BIDANG

URUSAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



2.11.1.49 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM


2.11.1.50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM


2.11.1.51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM


2.12 Penanaman Modal 2.12.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



2.12.1.52 Peningkatan Iklim Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.12.1.53 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


2.13 Kepemudaan dan Olah Raga


Dinas Kepemudaan dan Olah Raga



2.13.1.55 Kepemudaan dan Kepramukaan


2.13.1.56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga


2.14 Statistik 2.14.1.72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah


Dinas Kesehatan








- 93 -

NO URUSAN/ BIDANG

URUSAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH




Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Perhubungan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Pariwisata

Dinas Pertanian

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sekretariat DPRD

Biro Pemerintahan

Biro Hukum

Biro Organisasi

Biro Bina Perekonomian

Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Umum

Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan

Badan Penghubung Daerah

Inspektorat Provinsi


Badan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

- 94 -

NO URUSAN/ BIDANG

URUSAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

2.16 Kebudayaan 2.16.1.54 Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman


2.17 Perpustakaan 2.17.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah




2.17.1.75 Pengembangan Minat dan Budaya Baca


2.17.1.76 Pengembangan dan Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Perpustakaan


2.18 Kearsipan 2.18.1.73 Pembinaan Kearsipan Daerah


2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





2.2.1.40 Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


2.3 Pangan 2.3.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah




2.3.1.70 Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat


2.5 Lingkungan Hidup 2.5.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah




2.5.1.37 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup


2.5.1.38 Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup


2.5.1.77 Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan


2.5.1.81 Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan


- 95 -

NO URUSAN/ BIDANG

URUSAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa





2.7.1.71 Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan


2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.8.1.41 Kependudukan dan Keluarga Berencana


2.9 Perhubungan 2.9.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dinas Perhubungan


Dinas Perhubungan

2.9.1.36 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

Dinas Perhubungan

3.3.1.78 Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan


3 Urusan Pilihan

3.1 Kelautan dan Perikanan





3.1.1.87 Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil


3.2 Pariwisata 3.2.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dinas Pariwisata


Dinas Pariwisata

3.2.1.85 Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

Dinas Pariwisata

3.2.1.86 Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

Dinas Pariwisata

3.3 Pertanian 3.3.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dinas Pertanian


Dinas Pertanian

3.3.1.77 Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan


Dinas Pertanian

3.3.1.78 Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan


- 96 -

NO URUSAN/ BIDANG

URUSAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH


Dinas Pertanian

3.3.1.79 Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

Dinas Pertanian

3.3.1.80 Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian

Dinas Pertanian

3.5 Energi dan Sumberdaya Mineral





3.5.1.82 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi


3.5.1.83 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi


3.5.1.84 Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi


3.6 Perdagangan 3.6.1.88 Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan


3.7 Perindustrian 3.7.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah




3.7.1.89 Peningkatan Daya Saing Industri


4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4.1 Administrasi Pemerintahan


Sekretariat DPRD


Sekretariat DPRD

4.1.3.67 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD


Biro Pemerintahan

Biro Hukum

Biro Organisasi



Biro Umum

Biro Bina Infrastruktur

- 97 -

NO URUSAN/ BIDANG

URUSAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

dan Sumber Daya Alam




Biro Pemerintahan

Biro Hukum

Biro Organisasi



Biro Umum




4.1.4.34 Pengendalian Pembangunan Daerah


4.1.4.58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Biro Pemerintahan



Biro Umum




4.1.4.63 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Biro Organisasi

4.1.4.68 Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM

Biro Hukum





4.1.5.58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum


- 98 -

NO URUSAN/ BIDANG

URUSAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

4.4.3.61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah

Biro Umum

4.2 Pengawasan 4.2.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah




4.2.1.66 Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur


4.3 Perencanaan 4.3.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah




4.3.1.33 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah


4.3.1.34 Pengendalian Pembangunan Daerah


4.3.1.35 Kerjasama Pembangunan Daerah

Biro Pemerintahan


4.4 Keuangan 4.4.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah






4.4.1.62 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah


4.4.3.61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah


4.4.3.62 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah


4.5 Kepegawaian 4.5.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah




4.5.1.64 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah


4.6 Pendidikan dan Pelatihan



- 99 -

NO URUSAN/ BIDANG

URUSAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH



4.6.1.65 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur


4.7 Penelitian dan Pengembangan

4.7.1.69 Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK


Sedangkan untuk rencana kegiatan prioritas daerah dalam

Perubahan RKPD Provinsi Banten mengalami beberapa perubahan.

Belanja langsung pada Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2017 ini direncanakan berkurang sebesar 2,89% atau sebesar

Rp98.488.687.869,00 dibandingkan anggaran semula pada APBD

Tahun Anggaran 2017 yang sebesar Rp.3.413.362.206.427,00 sehingga

menjadi sebesar Rp3.511.850.894.296,00.

Perubahan ini merupakan langkah awal yang ditempuh dalam

rangka mengefisiensikan dan mengefektifitaskan belanja daerah

khususnya belanja langsung seluruh Perangkat Daerah Provinsi Banten

guna mempercepat pencapaian target 2017 dengan tetap mengacu pada

tema pembangunan dan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2017.

Adapun rencana pagu indikatif belanja langsung Perangkat

Daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2017 secara

lengkap disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

- 100 -

Tabel 3.2 Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah

Dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2017

KODE PERANGKAT DAERAH PAGU SEBELUM

PERUBAHAN PAGU SETELAH

PERUBAHAN BERTAMBAH/

BERKURANG (+/-)

1.1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 438,391,187,911 630,355,370,281 191,964,182,370

1.2.1 Dinas Kesehatan 81,708,095,000 80,953,441,550 (754,653,450)

1.2.2 RSU Malingping 149,033,628,000 142,488,551,245 (6,545,076,755)

1.2.3 RSUD Banten 221,770,274,000 171,106,599,895 (50,663,674,105)

1.3.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1,000,303,955,504 1,013,096,955,684 12,793,000,180

1.4.1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 222,206,827,000 155,950,504,638 (66,256,322,362)

1.5.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 18,453,739,000 18,273,869,000 (179,870,000)

1.5.2 Satuan Polisi Pamong Praja 28,009,044,000 49,581,421,500 21,572,377,500

1.5.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 22,275,120,500 22,213,120,500 (62,000,000)

1.6.1 Dinas Sosial 42,170,675,000 45,595,926,595 3,425,251,595

2.1.1 Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi 60,214,671,600 61,040,785,600 826,114,000

2.2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

17,155,216,000 16,441,121,600 (714,094,400)

2.3.1 Dinas Ketahanan Pangan 11,096,485,000 10,190,995,000 (905,490,000)

2.5.1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 40,319,751,250 48,302,894,750 7,983,143,500

2.7.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13,913,230,000 9,777,192,800 (4,136,037,200)

2.9.1 Dinas Perhubungan 51,072,440,000 52,947,518,215 1,875,078,215

2.10.1 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 29,532,082,153 42,129,356,153 12,597,274,000

2.11.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 20,908,919,500 20,736,514,550 (172,404,950)

2.12.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

25,031,852,000 22,721,561,750 (2,310,290,250)

2.13.1 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 24,440,559,000 26,687,553,900 2,246,994,900

2.17.1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 16,735,598,400 18,375,038,150 1,639,439,750

3.1.1 Dinas Kelautan dan Perikanan 19,821,386,000 20,666,801,550 845,415,550

- 101 -

KODE PERANGKAT DAERAH PAGU SEBELUM

PERUBAHAN PAGU SETELAH

PERUBAHAN BERTAMBAH/

BERKURANG (+/-)

3.2.1 Dinas Pariwisata 20,334,315,500 21,754,904,470 1,420,588,970

3.3.1 Dinas Pertanian 42,662,579,814 42,171,497,124 (491,082,690)

3.5.1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 29,747,642,500 30,469,672,000 722,029,500

3.7.1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16,843,294,775 18,331,700,775 1,488,406,000

4.1.3 Sekretariat DPRD 246,553,925,600 238,455,441,160 (8,098,484,440)

4.1.4.02 Biro Pemerintahan 5,520,000,000 5,520,250,200 250,200

4.1.4.03 Biro Hukum 5,553,592,000 6,208,925,500 655,333,500

4.1.4.04 Biro Organisasi 5,076,249,000 5,101,242,369 24,993,369

4.1.4.05 Biro Bina Perekonomian 3,680,000,000 3,726,543,000 46,543,000

4.1.4.06 Biro Kesejahteraan Rakyat 22,440,237,500 20,467,667,500 (1,972,570,000)

4.1.4.07 Biro Umum 180,995,264,995 138,708,730,595 (42,286,534,400)

4.1.4.08 Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 2,844,385,000 2,189,999,000 (654,386,000)

4.1.4.09 Biro Administrasi Pembangunan Daerah 13,196,430,000 10,850,740,000 (2,345,690,000)

4.1.4.10 Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan 36,772,144,000 42,892,942,550 6,120,798,550

4.1.5 Badan Penghubung Daerah 7,764,240,000 7,888,140,000 123,900,000

4.2.1 Inspektorat Provinsi 22,298,397,500 22,506,618,100 208,220,600

4.3.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 38,865,141,000 44,890,373,400 6,025,232,400

4.4.1 Badan Pendapatan Daerah 70,753,946,425 81,360,246,395 10,606,299,970

4.4.3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 25,917,954,000 26,994,157,600 1,076,203,600

4.5.1 Badan Kepegawaian Daerah 9,200,000,000 11,593,227,500 2,393,227,500

4.6.1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 51,777,730,000 50,134,780,152 (1,642,949,848)

JUMLAH 3,413,362,206,427 3,511,850,894,296 98,488,687,869

Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai rencana kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten

Tahun 2017 khususnya yang masuk kedalam belanja langsung OPD secara lengkap disajikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

- 102 -

Tabel 3.3

Matrik Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2017

Documents

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROVINSI BANTEN TAHUN …