RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)...BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) BKAD Kabupaten bantul tahun2019 merupakan dokuman yang berisi informasi tentang

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019

BADAN KEUANGAN DAN

ASET KABUPATEN

BANTUL

RENCANA KINERJA TAHUNAN

ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,

karena atas rahmat dan karunia-Nya , dapat menyelesaikan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 , sebagai

penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan .

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) adalah merupakan penjabaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD)

dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)

tahun yaitu tahun 2019. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) berisi materi rencana

strategis, yang didalamnya memuat sasaran, indikator sasaran, program dan

kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang

dihadapi. Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2019

ini diharapkan pelaksanaan tehnis kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen Rencana Kinerja

Tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di BKAD

Kabupaten Bantul sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien .

Bantul, 21 Januari 2019

Pelaksana Tugas Kepala BKAD

Drs. Trisna Manurung. M.Si.

NIP. 197112301996031002

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi

Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

cita – cita dalam berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut

diperlukan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

BKAD Kabupaten Bantul sebagai salah satu perangkat daerah

Kabupaten Bantul, berkewajiban menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )

Tahun 2019 sebagai landasan dan pedoman operasional bagi BKAD Kabupaten

Bantul dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan ini memuat tugas pokok, fungsi, dan

tata kerja, SWOT, Sasaran, indicator sasaran, program dan kegiatan yang

ditetapkan oleh BKAD Kabupaten Bantul. Diakui bahwa dalam penetapan

indikator belum menggambarkan pencapaian kualitas dari masing-masing

kegiatan, hal ini dikarenakan terbatasnya dokumen yang diandalkan untuk

melakukan analisis, serta indikator-indikator kinerja yang belum reliabel sehingga

belum mampu menilai ketercapaian masing-masing kegiatan dari aspek

kualitasnya. Hambatan lain adalah tidak adanya sistem manajemen informasi

yang memungkinkan untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap efektifitas

dan efisiensi atas kinerja BKAD Kabupaten Bantul

Diharapkan RKT ini merupakan informasi awal atas kinerja BKAD

Kabupaten Bantul tahun 2019, sehingga diharapkan akan memberi manfaat bagi

pihak-pihak yang berkepentingan. Setidaknya jika dilihat dari aspek akuntabilitas

pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada BKAD Kabupaten

Bantul, mengingat transparansi dalam pengelolaan anggaran merupakan salah

satu indikator bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

iv

DAFTAR ISI

JUDUL .................................................................................................................. i

KATA PENGANTAR ............................................................................................. ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................ iii

DAFTAR ISI .......................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................................... 1

B. Dasar Hukum ............................................................................................. 2

C. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................... 4

D. Kondisi Aktual ............................................................................................ 14

E. SWOT Tahun 2019 .................................................................................... 15

BAB II RENCANA KERJA TAHUN 2019 .............................................................. 17

A. Sasaran dan Indikator Kerja Utama BKAD ................................................. 17

B. Program dan Kegiatan ............................................................................... 18

BAB III PENUTUP ................................................................................................. 28

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) BKAD Kabupaten bantul

tahun2019 merupakan dokuman yang berisi informasi tentang tingkat atau

target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh

suatu organisasi pada satu tahun tertentu sebagai penjabaran Rencana

Strategis tahun 2017-2021.

BKAD sesuai dengan kewenangan, tugas pokok fungsi dan tatakerja

pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah maka

perlu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai salah

satu sasaran daerah. BKAD sesuai dangan pelimpahan wewenang dari

Bupati Bantul selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah untuk

menyelenggarakan pada aspek-aspek tersebut maka BKAD bertekad untuk

mewujudkan tatakelola keuangan daerah dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul yang transparan dan akuntabel yang berbasis akrual dan

bertekad untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka

memperkuat otonomi daerah.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BKAD Kabupaten Bantul

Tahun 2019 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan

kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4)

serta dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Bupati

Bantul yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang merupakan

instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala OPD selama 1

(satu) tahun.

BKAD sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah wajib

membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKAD Kabupaten Bantul tahun

2019 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka

menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran

2

strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan

dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam visi ke 1 (satu) Bupati

Bantul yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien

dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

B. DASAR HUKUM

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas BKAD Kabupaten

Bantul mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 194

Tambahan Lembaran RI Nomor 4421);

3. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 92);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

3

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 547)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

4

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BKAD Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bantul tertanggal 23 September 2016. Berlakunya Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 tersebut menunjukkan adanya penataan

organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi

keuangan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi,

dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan

dan pembangunan di daerah.

BKAD sebagai unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan administrasi

keuangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

dengan ketugasan untuk melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah

Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah. Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja BKAD diatur dalam

Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 22 Desember 2016. Dalam

melaksanakan tugasnya BKAD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusun kebijakan teknis di bidang pendapatan keuangan dan aset;

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan

aset;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

bidang pendapatan, keuangan dan aset;

4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan,

keuangan dan aset;

5. pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

6. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;

7. pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD);

8. Melaksanakan kesekretariatan BKAD; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

5

Berdasarkan fungsi sebagaimana tersebut diatas, BKAD sebagai organisasi

perangkat daerah yang memperoleh kewenangan dari Bupati Bantul sebagai

kepala Pemerintahan Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah dan sebagai yang mewakili pemerintah daerah dalam

kepemilikan kekayaan daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan

dan aset daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani. Dalam

pengelolaan keuangan daerah Bupati Bantul melimpahkan kewenangan

pengelolaan keuangan daerah kepada:

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

2. Kepala OPD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD

(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah); dan

3. Kepala OPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Sedang Bupati Bantul sebagai yang mewakili pemerintah daerah dalam

kepemilikan kekayaan daerah telah melimpahkan ketugasan kepada

Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah yang dibantu oleh

BKAD sebagai pembantu pengelola barang daerah. Dengan demikian

BKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki tiga fungsi yang melekat

yaitu sebagai:

a) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

b) Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai

Pengelola Barang Daerah); dan

c) Pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Bantul

berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,

menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. BKAD memiliki peran

yang strategis dalam penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul

memiliki tekad untuk menciptakan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan

dan aset daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai

upaya memperkuat otonomi daerah. Selain itu BKAD juga sebagai penentu

dalam memberi gambaran untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan

daerah, melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD),

pengelolaan barang milik daerah dan koordinator pada pendapatan daerah.

6

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas Badan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat;

3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan;

4. Bidang Penagihan;

5. Bidang Anggaran;

6. Bidang Perbendaharaan;

7. Bidang Akuntansi;

8. Bidang Aset;

9. UPT Badan;

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari masing-masing Sekretariat dan Bidang adalah sebagai

berikut :

1. SEKRETARIAT BKAD

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Tugas : Melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasiaan

pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BKAD

Fungsi :

a. Menyusun rencana kerja sekretariat;

b. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;

c. Memberi dukungan adminstrasi yang meliputi kepegawaian,

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,hukum,

organisasi dn tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan dan

dokumentasi;

d. Pengelolaan barang milik daerah;

e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan

BKAD;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan fungsi BKAD;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan fungsi Sekretariat; dan

7

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKAD sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :

a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

2. Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

melalui Sekretaris

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

dukungan teknis bidang pendapatan daerah.

Fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Bidang;

b. Merumuskan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;

c. Pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan daerah;

d. Pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis bidang pendapatan daerah;

e. Pembinaan teknis bidang pendapatan daerah;


dan fungsi Bidang; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKAD sesuai


Bidang Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Pendaftaran dan pelayanan;

b. Sub Bidang Verifikasi dan Informasi Pendapatan; dan

c. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan.

3. Bidang Penagihan


melalui Sekretaris

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

dukungan teknis penagihan pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak

daerah, pemprosesan permohonan keringanan/keberatan pajak daerah

8

serta pengendalian operasional, pemeriksaaan dan penindakan pajak

daerah dan pengendalian retribusi daerah.

Fungsi :


b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penagihan pajak daerah dan

pengelolaan piutang pajak daerah, pemprosesan permohonan

keringanan/keberatan pajak daerah serta pengendalian operasional,

pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi

daerah;

c. Pelaksanaan tindaklanjut surat pengurangan / keringanan, keberatan

dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan

di bidang pajak daerah;

d. Pelaksanaan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang,

penundaan pembayaran, angsuran tunggakan,

pengurangan/keringanan, keberatan dan banding pengendalian

operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;

e. Pengoordinasian pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan

pengendalian retribusi daerah;


dan fungsi di bidang; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKAD sesuai


Bidang Penagihan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Penagihan dan Piutang;

b. Sub Bidang Keberatan; dan

c. Sub Bidang Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan

Penindakan.

4. Bidang Anggaran


melalui Sekretaris

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan

teknis bidang anggaran.

Fungsi :

9


b. Merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

c. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. Koordinasi penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD;

e. Penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran DPA / DPPA SKPD dan Surat Penyediaan Dana

(SPD);

f. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga

Barang dan Jasa (SHBJ);

g. Penyusunan Anggaran Kas;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKAD sesuai


Bidang Anggaran terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan

b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

5. Bidang Perbendaharaan


melalui Sekretaris


teknis bidang Perbendaharaan.

Fungsi :


b. Merumuskan kebijakan teknis bidang Perbendaharaan;

c. Pengelolaan dan Penyaluran gaji ASN;

d. Penyelenggaraan kebijakan manajemen investasi;

e. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

f. Pengendalian pencairan (APBD);

g. Pengoordinasian, pengendalian, dan pelaporan dana transfer;

h. Penyelenggaraan sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti Rugi (TP-TGR);

i. Koordinasi dan pembnaan pengelolaan keuangan SKPD;

10

j. Penyelenggaraan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Iuran

Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 Gaji ASN, dan Tabungan

Perumahan (Taperum) ASN;

k. Penyelenggaraan pembayaran iuran, dan pelaporan program Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKAD sesuai


Bidang Perbendaharaan terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Belanja Gaji; dan

b. Sub Bidang Belanja Non Gaji.

6. Bidang Akuntansi


melalui Sekretaris


teknis bidang Akuntansi.

Fungsi :


b. Merumuskan kebijakan teknis bidang Perbendaharaan;

c. Penyelenggaraan penatausahaan pendapatan, belanja, dan

pembiayaan secara sistematis dan kronologis seusia SAP;

d. Pengoordinasian laporan keuangan SKPD dan Tugas Pembantuan;

e. Pengkoordinasian dan pembinaan penyusunan neraca SKPD;

f. Penyelenggaraan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD;

g. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan selain kas;

h. Pembinaan dan pengesahan pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD);

i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

j. Penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

sesuai bidang tugasnya;

k. Penyajian laporan realisasi anggaran dan laporan alur kas;

l. Penyusunan laporan semesteran;

11

m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKAD sesuai


Bidang Akuntansi terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

a. Sub Bidang Pembukuan; dan

b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan.

7. Bidang Aset


melalui Sekretaris

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan

dukungan teknis Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Fungsi :


b. Merumuskan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan Barang Milik

Daerah;

c. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

d. Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik

daerah;

e. Pengkoordinasian penyusunan laporan pengelolaan barang milik

daerah;

f. Pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;

g. Pengoordinasian inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah;

h. Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;

i. Pemanfaatan barang milik daerah;

j. Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

k. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik

daerah;

l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKAD sesuai


Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

12

a. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan;

b. Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi; dan

c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian.

13

Kepala Dinas -

Sekretaris Drs. Trisna Manurung, M.Si NIP 19711230 199603 1 002

Sub Bag Umum dan Kepegawaian Endartiningsih, SS, M.Si

NIP. 19740923 199703 2 005

Sub Bag Program Unik Prastiwiyudiari, SE

NIP. 19721207 199503 2 002

Sub Bag Keuangan & Aset Sri Ambarwati, SE

NIP 19701005 199203 2 011

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pendafataran & Penetapan Suyono, SE

NIP 19661120 199403 1 008

Bidang Penagihan

Sub Bid Pendaftaran dan Pelayanan

Ridzkya Dhenta Mahaseba, SH NIP 19860909 201001 1 012

Sub Bid Verifikasi dan Informasi Pendapatan

Jonet Rohmanyu, SE, MSE NIP. 19690616 199402 1 001

Sub Bid Pendataan dan Penetapan

Ramiyana, S.IP NIP 19680208 199203 1 008

Sub Bid Penagihan dan Piutang

Darmawan Purwana, SE NIP 197511142006041004

Sub Bid Keberatan Herwina Dian Aprilia, SE

NIP 19830410 201001 2 025

Sub Bid Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan

Penindakan Anggit Nur Hidayat, SH, MAP

NIP 19780918 1998 1 004

Bidang Perbendaharaan Andus Sarwana, SE

NIP 19670314 199403 1 009

Bidang Akuntansi Jugo N.S, S.E., M.Si

NIP 19730826 199903 1 005

Bidang Aset M. Anas Jauhari, SE

NIP 19720212 199803 1 011

Bidang Anggaran Surana N, SE

NIP 19690329 199303 1004

Sub Bid Perencanaan Anggaran

Harmindarto, SIP NIP 19771016 199703 1 001

Sub Bid Pengendalian Anggaran

Ita Yuanita Dimyati, SE NIP 19800410 201001 2 015

Sub Bid Belanja Gaji Indrijati, SE

NIP 19680122 199703 2 003

Sub Bid Belanja Non Gaji Tutik Winarti, SE

NIP. 19730126 199603 2 001

Sub Bid Pembukuan Nurhidayati, SE

19700306 199503 2 002

Sub Bid Pengolahan Data dan Laporan

Ani Suryani, SE NIP. 19700302 199603 2 002

Sub Bid Inventarisasi dan Penghapusan Mundakir, SE

NIP 19720329 199203 1 004

Sub Bid Penilaian dan Optimalisasi

Yunis Marlina Nasution, SE, M.Ec.Dev

NIP. 19740314 199903 2 005

Sub Bid Pengolahan Data dan Pengendalian

Siti Nuryani, SE NIP. 19700217 199503 2 001

UPT-UPT

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BKAD Berdasarkan Perda Kab. Bantul No 17 Tahun 2011 (posisi tanggal 18 Januari 2019)

14

D. KONDISI AKTUAL

Kondisi aktual BKAD Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tupoksinya

adalah masih terdapat beberapa hambatan dan permasalahan yang dijumpai

oleh BKAD sebagai berikut : :

1. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi belum

konsisten OPD yang dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang

telah dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian

besar di akhir tahun anggaran;

2. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan yang dituangkan dalam DPA

SKPD, sehingga masih banyak OPD yang melakukan revisi anggaran;

3. Belum terwujudnya kehormanisan informasi antara pengelola keuangan

dan pengelola barang di masing-masing OPD/Unit Kerja;

4. Belum maksimalnya SDM pengelola barang milik daerah di masing-

masing OPD/Unit Kerja;

5. Masih terdapat beberapa OPD/Unit Kerja belum menganggap pengurusan

barang milik daerah sebagai hal penting dan menjadi prioritas;

6. Tata kelola barang milik daerah di masing-masing OPD/Unit Kerja belum

dapat memberi kontribusi yang maksimal terhadap keakuratan data BMD;

7. OPD/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang

Milik Daerah) dan RKPBMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan;

8. Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing

OPD/Unit Kerja atau belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang

tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset

daerah;

9. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah;

10. Belum adanya database potensi pendapatan daerah;

11. Database Sismiop kurang valid meliputi data wajib pajak PBB, objek pajak

PBB dan peta PBB;

12. Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan

terintegrasi;

13. Pengalihan pajak PBB P2 dan BPHTB dari Pemerintah Pusat pada

kabupaten/kota tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat

menyebabkan banyak piutang yang sulit ditagih.

15

E. SWOT Tahun 2019

Prediksi keadaan Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bantul

secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a) Kekuatan

- Komitmen seluruh karyawan dalam melaksanakan ketugasan

- Adanya peraturan sebagai dasar dalam melaksanakan

pengelolaan keuangan dan aset daerah

- Adanya aplikasi dalam pengelolaan keuangan

b) Kelemahan

- Adanya keterbatasan SDM yang memahami akuntansi

pemerintahan yang berbasis akkrual

- Dukungan anggaran dan sarana/prasarana kerja belum memadai

- Instrumen ASB belum digunakan dalam penyusunan RKA

- Pengelolaan BMD belum optimal

- Penyerapan belanja belum optimal.

2. Faktor Eksternal

a) Peluang

- Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mempertahankan Opini

WTP atas pemeriksaan BPK terhadap LKPD

- Pesatnya perkembangan tehnologi informasi

- Pertumbuhan ekonomi yang stabil

- Komitmen tinggi dari pimpinan untuk mempercepat pelaksanaan

reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka

terciptanya good governance

b) Ancaman

- Aturan dari pemerintah pusat yang sering mengalami perubahan

yang sangat cepat

- Masih terdapat ketidakkonsistenan dari OPD dalam melaksanakan

kegiatan sesuai dengan rencana

- Masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak

16

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan

mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai

berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

a. Penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah

b. Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pada masing-masing SKPD.

c. Pemanfaatan tehnologi tepat guna pendukung kegiatan pengelolaan

keuangan

d. Optimalisasi sumber-sumber PAD

2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :

a. Diklat tentang perencanaan .

b. Penerapan Aplikasi dalam pengelolaan keuangan

c. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman

a. Meningkatkan SDM pengelola BMD

b. Mengintegrasikan pengelolaan BMD dengan pemanfaatan tehnologi

c. Optimalisasi sumber-sumber PAD

d. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan daerah

e. Meningkatkan komitmen dan konsistensi semua pihak terkait.

4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman

a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh

b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan

tugas.

d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi

17

BAB II

RENCANA KERJA TAHUN 2019

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BKAD

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) adalah

sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan

sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana

tingkat capaiannya ( targetnya ). Indikator sasaran merupakan ukuran

keberhasilan, prestasi (performance ) sehingga kalau tercapai dapat menjadi

kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu

prestasi dimasa berikutnya.

Adapun sasaran dan indikator kinerja BKAD Kabupaten Bantul tahun 2019

adalah sebagai berikut :

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini pemeriksaan BPK 1

2 Meningkatnya Kontribusi PAD

1. Persentase PAD terhadap

Pendapatan Daerah 24%

2. Persentase PAD terhadap Belanja

Daerah 19%

3

Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah

Percepatan Penyerapan Belanja

Pemerintah 68%

18

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan

BKAD Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Satuan Target Kinerja dan Anggaran

Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

BELANJA LANGSUNG 44.940.125.214,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nilai AKIP 83 27.074.876.545,00

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Jumlah meterai, perangko buah 1.511 24.716.826.185,00

Jumlah buku cek buah 20 Jumlah pengiriman Surat kali 20 Jumlah pembayaran listrik dan penerangan jalan umum

Bulan 10

Jumlah barang cetakan Macam 6 Jumlah pembayaran telepon

bulan 12

Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas

unit 63

Jumlah peralatan dan bahan pembersih

jenis 13

Jumlah penyediaan alat tulis kantor

jenis 53

Jumlah alat listrik dan elektronika

jenis 6

Jumlah langganan surat kabar

bulan 12

Jumlah bacaan perundang-undangan

buku 1

Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang

ob 540

Jumlah penggandaan lembar 1.532.899

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah persediaan Makan dan minum untuk rapat/tamu

orang makan

6.741 1.559.487.800,00

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah

op 237

19

Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah

op 3.557

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Pembayaran honorarium dan premi BPJS

ob 440 798.562.560,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

% 100 6.102.033.095,00

Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan kendaraan dinas roda 2

unit 44 4.483.275.095,00

Pengadaan kendaraan dinas roda 4

unit 14

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pengadaan Meja 1/2 biro buah 51 957.195.000,00

Meja Rapat Buah 21 Kursi Kerja Staf Buah 69 Kursi Kerja Putar Buah 28 Kursi Rapat Staf Buah 148 Filling Cabinet Buah 15 Televisi Unit 3 Alat Ukur Buah 1 Komputer Unit 19 Printer Unit 19 Notebook Unit 5 Kamera Buah 1

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah perawatan kendaraan bermotor

unit 63 517.815.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

jenis 8 143.748.000,00

Jumlah pemeliharaan aplikasi dan database

jenis 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

% 100 135.706.250,00

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur

Orang 150 135.706.250,00

Jumlah peserta pelaksanaan kursus/pelatihan

Orang 88

Jumlah peserta pengiriman bimtek

Orang 6

20

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Nilai Evaluasi Kinerja 81 151.515.880,00

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

macam 12 3.500.000,00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

Jumlah media cetak yang digunakan

media 2 123.500.000,00

Penyaluran belanja PPKD

Persentase penyaluran belanja PPKD

% 100 19.515.880,00

Persentase penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah

% 100

Pendataan dan pengelolaan arsip

Jumlah pengadaan box arsip

buah 286 5.000.000,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

10.610.377.485,00

1 Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul

1 = Tepat Waktu 2

= Tidak Tepat Waktu

1

2 Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Perbup 2

3 Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar

% 5

4 Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan

1 = Tepat Waktu 2

= Tidak Tepat Waktu

1

5 Persentase penerapan akrual basis oleh OPD dengan benar

% 85

6 Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual

90

21

7 Persentase pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah

% 9

8 Persentase tercapainya pendapatan asli daerah

% 100

9 Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target

% 35

Penyusunan analisa standar belanja

Jumlah Modul ASB Dokumen 1 52.850.000,00

Penyusunan standar satuan harga

Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang SHBJ

Raperbup 1 86.000.000,00

Penyusunan KUA PPAS Jumlah dokumen KUA-PPAS

Dokumen 2 137.500.000,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Jumlah Rancangan Perda tentang APBD

Raperda 1 116.375.000,00

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Raperbup 1 105.675.000,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Rancangan Peraturan Deerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Raperda 1 57.750.000,00

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Raperbup 1 51.625.000,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Raperda 1 127.560.000,00

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Raperbup 1 61.380.000,00

Peningkatan manajemen investasi daerah

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat Penempatan Uang Daerah

dokumen 12 118.300.000,00

Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito

BA 144

22

Mou penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito

Dokumen 12

Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan bank umum sebagai tempat penempatan uang daerah

SK 1

Pelaporan penerimaan bunga deposito

Bulan 12

Dokumen Analisis Investasi Daerah

Dokumen 4

Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Jumlah penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati

Dokumen 192 5.000.000,00

Penyusunan anggaran kas Jumlah dokumen anggaran kas

Dokumen 2 5.000.000,00

Penerbitan SPD Jumlah penebitan SPD SPD 450 1.320.000,00

Penerbitan SP2D

Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun

Dokumen 8.956 141.075.000,00

Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah

SK 1

Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persediaan OPD

SK 1

Evaluasi Penyerapan belanja daerah

Kali 4

Berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD

Berita Acara 216

Laporan DTH dan RTH laporan 12 Aplikasi DTH dan RTH Aplikasi 1 Sosialisasi DTH/RTH Kali 1

TPTGR

Laporan Tim Majelis TGR Laporan 2 8.810.000,00

Rekonsiliasi penerimaan TGR

BA 4

Sosialisasi aturan TPGR Kali 1 Penyusunan neraca dinas / instansi

Neraca kompilasi perakhir tahun anggaran

Dokumen 1 18.600.000,00

23

Neraca bulan SKPD Dokumen 672 Choaching clinic Bulan 12

Penyusunan SPT Tahunan

SPT Masa Tahun 2018 laporan 1 67.750.000,00 SPT Masa Akhir Bulan

Form 1721 A2 PNS/CPNS 8.432

Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Raperbup 1 6.250.000,00

Operasional pajak daerah Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah

Orang 500 290.650.000,00

Penyusunan laporan semesteran

Laporan semester I dan prognosis semester II

laporan 2 2.500.000,00

Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)

Jumlah peserta sosialisasi tentang PPh OP

Orang 200 51.295.200,00

Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standar

surat 204 9.695.000,00

Pengendalian PAD Jumlah peserta workshop/pelatihan petugas pajak

Orang 80 33.900.000,00

Optimalisasi pendapatan daerah

Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan laporan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun

Laporan 12 424.603.300,00

Hasil koordinasi dan rekonsiliasi OPD yang melaksanakan pemungutan pajak retribusi daerah

Laporan 12

Laporan target realisasi PAD setiap bulan

Laporan 12

Tersosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat

Jenis 11

Pelayanan pajak daerah

Jumlah peserta sosialisasi Pajak Daerah

Orang 400 359.475.000,00 Terpenuhinya pelayanan

pajak daerah Wajib Pajak 25.000

Terlayaninya wajib pajak dengan baik

Jenis Pajak 11

Verifikasi Piutang Pajak Daerah

Jumlah peserta koordinasi/sosialisasi piutang pajak

Orang 1.500 506.475.000,00

24

Pendataan dan penetapan wajib pajak

Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru

WP 80 29.161.000,00 Penambahan NPWPD WP 80

Jumlah objek/subjek pajak dan nilainya bertambah

WP/OP 150

Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Terlaksananya Pameran di Bantul Expo

kali 1 3.332.746.600,00

Terlaksananya Pajak Bantul Award

Kali 1

Terlaksananya Festival Pajak Daerah

Kali 1

Jumlah Peserta Intensifikasi PBB P2

Orang 1.360

Baliho sosialisasi PAD buah 2 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

SPPT PBB P2 sampai kepada wajib pajak

Lembar 635.000 2.068.064.100,00

Launching PBB P2 Kali 1 Cetak masal dan pelayanan SPPT PBB P2

Lembar 635.000

Pendistribusian SPPT PBB ke desa

Desa 75

Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan PBB P2 di 17 kecamatan

Peserta 1.350

Monitoring PBB P2 di 17 kecamatan

Lokasi 20

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai

Orang 300 207.000.000,00

Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi

Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati

Raperbup 1 9.250.000,00

Jumlah FGD Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan akuntansi

Raperbup 1

Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Jumlah Pendataan PBB P2

desa 4 1.746.099.485,00

Objek Pajak yang dilakukan pendataan

Objek Pajak 50.000

Tersusunnya validitas Objek dan Subjek Pajak

Subjek / Objek

2.035

Validitas sesuai dengan data BPN

Subjek / Objek

2.035

25

Pengelolaan Belanja ASN

Tercetaknya daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR)

dokumen 1.708 5.955.000,00

Tersusunnya rencana anggaran belanja gaji dan tunjangan per OPD

dokumen 3

Pemotongan dan penyetoran PFK dan PPh ps 21

Kali 156

Pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan)

laporan 12

Rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT Taspen (PESERO)

Berita Acara 12

Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan

BA 4

Jumlah SKPP yang diterbitkan

Dokumen 400

Draf PKS PT Taspen (Pesero) dengan Pemda Kab. Bantul

Dokumen 1

Sosialisasi SIM Gaji PT TASPEN (Pesero)

Kali 1

Rekonsiliasi data laporan Hasil rekonsiliasi belanja Triwulan 4 68.297.800,00

Pendapatan BLUD Triwulan 4 Dana bergulir Semester 2 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

Jumlah Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan

laporan 5 18.910.000,00 Evaluasi penyerapan DAK Kali 10

Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov. DIY

laporan 1

Laporan penyerapan DAK laporan 4 Draf PKS Penyaluran BOP PAUD

Dokumen 1

Pembinaan pengelola keuangan SKPD

Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD

kali 4 277.480.000,00

Bimtek CMS (SD) Orang 281 Sosialisasi TNT Orang 202 Evaluasi TNT Kali 1 Pembinaan OPD yang mengalami permasalahan penatausahaan keuangan

Bulan 12

26

Persiapan Pelaksanaan TNT

Desa 75

Aplikasi Informasi Keuangan Daerah

Aplikasi 1

Launching Sidat Keuda Kali 1 Penilaian penyerapan belanja langsung pada OPD

OPD 8

Program Pengelolaan Barang Daerah

Tingkat akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1

% 100 865.615.959,00

Peningkatan SDM aparatur Pemda

Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus barang daerah

Orang 600 38.605.959

Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang

Jumlah peserta sosialisasi penyusunan perencanaan dan pelaporan BMD

Orang 485 21.775.000,00

Penataan aset

Jumlah Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset

SK 4 120.200.000,00

Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset

Dokumen 4

Jumlah Berita Acara Serah Terima

BAST 4

Jumlah Penilaian Aset Buah 2 Penghapusan barang daerah

Jumlah SK Bupati tentang penghapusan BMD

SK 1 182.360.000,00

Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah

Jumlah laporan mutasi dan semesteran

Dokumen 2 253.500.000,00

Buku induk inventaris tahun n-1

Dokumen 1

Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah

Jumlah laporan hasil Pengadaan BMD tahun bersangkutan dan Hibah BMD dari Pihak ke 3

Laporan 1 10.780.000,00

Jumlah SK Bupati atas Pengguna BMD tahun n-1

SK 1

Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah

Jumlah Pertemuan pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja

Kali 4 208.895.000,00

Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD(60 SKPD setiap triwulan)

Dokumen 4

Jumlah peserta sosialisasi Pengurus Barang

Orang 135

27

Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah

Jumlah Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas

BPKB 1.020 3.400.000,00

Penyusunan regulasi pengelolaan BMD

Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD

Dokumen 1 26.100.000,00

28

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) merupakan tindak lanjut dari

implementasi Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul, yang telah disusun untuk masa 5 ( lima ) tahun.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana

Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019 ini, diperlukan tekat dan semangat untuk

mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bantul dengan dukungan dari semua

pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan, tentu saja masih

belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna

informasi. Oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini

akan dilakukan secara terus menerus, semoga bermanfaat serta perbaikan

berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan BKAD

Kabupaten Bantul pada tahun 2019.

29

Documents

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)...BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) BKAD Kabupaten bantul tahun2019 merupakan dokuman yang berisi informasi tentang