RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT … · Web view2.2.1. Visi Dan Misi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Aparatur pemerintah yang profesional adalah aparatur yang mempunyai kemampuan,

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 yang merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Penjabaran yang lebih teknis tertera dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, dan DPRD, memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo yang dalam penyusunannya harus sinkron

RENJA BKD TAHUN 2015 1

dan berpedoman pada RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo. Adapun indikator rencana kinerja meliputi, sasaran, program dan kegiatan.

1.2.LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegagawaian Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 adalah sebagai berikut :1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1);2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;


8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010 – 2015;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah


terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005–2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dalam meningkatkan pembangunan jangka panjang, sehingga selalu berkelanjutan dan dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

1.3.2 Sasaran

Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo adalah Kegiatan yang akan dilaksanakan dan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya satu tahun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Tujuan dan Sasaran


1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD

2.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan SKPD

2.4 Rencana Tindak Lanjut

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : 1. Lampiran Rencana Strategis

2. Lampiran Rancangan Program, Kegiatan dan

Target


BAB IIEVALUASI PELAKSANAANRENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang ditampilkan adalah evaluasi program kegiatan tahun 2013 seperti yang ada dalam Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) LAKIP Badan Kepegawaian Daearah Tahun 2013 yang masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013- 2018.

2.1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPDUntuk menyimpulkan pencapaian sasaran digunakan skala ordinal sebagai

berikut:

NOMORTINGKAT

CAPAIANKATEGORI

1. > 85 % Sangat berhasil2. > 70% ≤ 85 % Berhasil3. > 55% ≤ 70 % Cukup berhasil4. ≤ 55 % Tidak berhasil

Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil pengukuran indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan keberhasilan dan ketidak berhasilan pencapaian sasaran, namun


pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah yang solutif dan stratejik guna meningkatkan kinerja organisasi.

Informasi awal tidak serta merta bisa menciptakan keputusan yang stratejik, masih diperlukan beberapa tahapan analisis dan evaluasi kinerja guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja sehingga manajemen dapat menyimpulkan adanya masalah kinerja guna mendukung pengambilan kebijakan untuk peningkatan kinerja melalui alokasi, distribusi, dan regulasi.

Dengan menggunakan skala ordinal, penilaian indikator kinerja sasaran pada hasil capaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2013 dan ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2014, menunjukkan kategori pencapaian sebagai berikut:

No SasaranTingkat

keberhasilan

1. meningkatkan pelayanan kepegawaian dengan Tehnologi Informatika

Cukup Berhasil

2. meningkatkan jumlah sumber daya aparatur

Tidak Berhasil

3. meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat struktural

Sangat Berhasil

4. meningkatnya jumlah pelaksnaan kediklatan

Sangat Berhasil

5. menurunkan kasus pelanggaran kedisiplinan

Cukup Berhasil

6. meningkatkan moral dan etika PNS dalam melaksanakan tugas

Sangat Berhasil

7. meningkatnya pelayanan pegawai yang Berhasil


tepat waktu

Analisis capaian masing-masing indikator kinerja ketujuh sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan pelayanan kepegawaian dengan Tehnologi Informatika.

No. KegiatanAnggaran(Rp)

Realisasi(Rp)

Persentase

1 Pengelolaan Data Kepegawaian

60.500.000 58.175.650 96,16%

2 Perencanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Daerah

333.476.700 113,807.000

34,13%

3 Pembangunan Filling System/Tata Naskah Kepegawaian

78.000.000 73.051.000 93,66%

4 Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web

100.000.000 94.064.500 94,06%

TOTAL 571.976.700 339.098.150 59,29%

2. meningkatkan jumlah sumber daya aparatur


Realisasi(Rp)

Persentase

1 Pengadaan CPNS 268.000.000 69.220.400

25,83%

2 Penerimaan IPDN 10.000.000 5.325.000 53,25


%3 Kajian Penyusunan

Rencana Kebutuhan Formasi PNS

35.000.000 29.730.000 84,94%

TOTAL 313.000.000 104.275.400 33,31%

3. meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat struktural

No KegiatanAnggaran(Rp)

Realisasi(Rp)

Persentase

1 Diklat Kepamimpinan Tingkat IV

1.069.000.000

1.039.254.800

97,22%

2 Diklat Kepemimpinan Tingkat III

520.000.000 513.872.000 98,82%

3 Diklat Kepemimpinan Tingkat II

230.000.000 94.970.000 41,29%

TOTAL 1.819.000.000

1.677.842.000

92,24%

4. meningkatnya jumlah pelaksnaan kediklatan

No KegiatanAnggaran(Rp)

Realisasi(Rp)

Persentase

1 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Fungsional Khusus

70.000.000 17.770.000

25,39%


2 Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

292.500.000 286.618.450 97,99%

3 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

100.000.000 68.720.000 68,72%

4 Diklat Kewirausahaan bagi PNS Pra Purna Tugas

75.000.000 72.546.750 96,73%

5 Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi Efektif bagi Kepala SKPD

400.000.000 384.694.000 96,17

6 Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah

118.163.000 117.823.000 99,71

TOTAL 2.874.663.000

2.596.269.000

90,31%

5. menurunkan kasus pelanggaran kedisiplinan .


Realisasi(Rp)

Persentase

1 Pembinaan Kepegawaian

176.250.000 164.451.400

93,31%

2 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan dinas

100.000.000 47.500.000

47,50%

3 Penunjang 50.000.000 3.374.500 6,75%


Pemberian RewardSatyalencana

4 Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil

50.000.000 1.931.000 3,86%.

5 Pembinaan dan Penataan Karier PNS

240.000.000 166.277.000 69,73

6 Penunjang Pemberdayaan PNS Purna Tugas

20.000.000 - 0,00

TOTAL 636,250.000 383.533.90060,28

%

6. meningkatkan moral dan etika PNS dalam melaksanakan tugas


Realisasi(Rp)

Persentase

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD

25.000.000 21.456.500

85,83%

2 Sosialisasi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur

193.750.000

180.004.000 92,91%

3 Pengembangan sistem Absensi berbasis biometrik

100.000.000 98.300.000 96,74

TOTAL 318.750.000 299.760.500 94,04%

7. meningkatnya pelayanan pegawai yang tepat waktu



Realisasi(Rp)

Persentase

1 Penyelesaian administrasikepegawaian struktural

200.000.000

183.773.750

99,71%

2 Pengelolaan kepegawaian Tenaga fungsional

150.000.000 125.178.500 83,45%

3 Penyediaan jasatenaga non PNS

296.200.000

247.345.000 83,21%

4 Penyediaan jasaadministrasi kepegawaian

33.300.000 28.800.000 86,49%

.

5 Penyediaan Sarana dan Prasarana kantor

710.605.050 694.283.509 97,15%

6 Penyediaan jasa Pelayanan administrasi perkantoran

320.364.250 210.283.509 65,64%

7 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor

223.750.000 215.178.000 96,17%

TOTAL 1.934.219.300

1.704.842.268

88%

2.2. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah


Sebagaimana Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35

Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Probolinggo, bahwa Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil

Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo mempunyai

fungsi :

a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan

daerah dibidang kepegawaian sesuai norma, standar dan

prosedur yang

b. Perencanaan dan pengembangan karier kepegawaian daerah

;

c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan karier pegawai daerah ;

d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan

pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri

sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;

e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan

struktural maupun fungsional sesuai dengan norma, standar

dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan ;


f. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil

daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;

g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan

Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar

dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan ;

h. Penyelenggaraan administrasi pegawai negeri sipil daerah ;

i. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah ;

j. Persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan

latihan ;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya .

2.2.1. Visi Dan Misi Renstra Badan Kepegawaian DaerahAparatur pemerintah yang profesional adalah aparatur

yang mempunyai kemampuan, kemandirian dalam

melaksanakan tugas berdasarkan latar belakang pendidikan dan

pengalaman serta berpegang teguh pada etika profesi, self

control dan berorientasi pada mutu/kualitas kinerja yang tinggi

terhadap kepentingan masyarakat serta bertanggung jawab

(accountability) .

Dalam kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah

Kabupaten Probolinggo di bidang penyelenggaraan manajamen

kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Probolinggo memerlukan visi yang diharapkan mampu menaikan


peran dan fungsinya serta menentukan warna dalam dinamika

perubahan lingkungan, sehingga didalam mengemban tugas

pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan

yang lebih baik.

1. VISI

Visi adalah cara pandang serta keinginan kedepan seorang pemimpin untuk mengarahkan organisasi menjadi lebih baik. Adapun visi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo adalah ” TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG CEPAT, TEPAT DAN AKUNTABEL SERTA APARATUR YANG PROFESIONAL 2018 ”

2. Misi

Misi adalah merupakan cara bagaimana untuk mencapai suatu visi, atau merupakan suatu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi yang mengacu pada visi organisasi. Adapun misi-misi yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas data kepegawaian dan perencanaan pengembangan pegawai ;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan aparatur ;

3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan pembinaan aparatur dalam rangka peningkatan disiplin kerja ;

4. Meningkatkan pengelolaan administrasi dan pelayanan kepegawaian berbasis Tehnologi Informasi.


2.2.2 Review terhadap Kinerja Pelayanan SKPDEvaluasi pelaksanaan program kegiatan yang ditampilkan

adalah evaluasi program kegiatan tahun 2014 seperti yang ada dalam Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Badan Kepegawaian Daearah Tahun 2013 yang masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018.

Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2015 sesuai dengan Program yang tercantum dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2008-2013, yaitu:a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;d. Program Pendidikan Kedinasan;e. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;f. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;

2.2.3. Permasalahan dan Hambatan Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawai Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Antara lain :

1. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Bagaimana cara meningkatkan kedisplinan pegawai3. Bagaimana cara meningkatkan pelayanan dengan

memanfaatkan perkembangan Tehnologi Informatika

Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah diantaranya kurang optimalnya pemanfaatan tehnologi informasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian.

2.3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD


Tantangan pada saat ini merupakan suatu kendala yang

harus diubah menjadi sebuah kekuatan dan peluang bagi sebuah

organisasi didalam menjalankan aktifitasnya tantangan yang

sering dihadapi oleh sebuah organisasi khususnya Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten probolinggo adalah :

1. Adanya tuntutan untuk selalu meningkatkan pelayanan ;

2. Adanya moraturium CPNS ;

3. Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur;

4. Kurangnya rasa memiliki terhadap sarana dan prasarana;

5. Kurangnya dukungan terhadap kebijakan organisasi.

Merupakan suatu kesempatan yang harus menjadi

perhatian sebuah organisasi untuk dapat membuat suatu

terobosan manajemen yang mengarah kepada peningkatan

kualitas pelayanan dibidang kepegawaian. Adapun peluang bagi

Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo adalah

sebagai berikut :

1. Adanya globalisasi ;

2. Adanya penawaran kerjasama dengan pihak lain ;

3. Adanya peningkatan fasilitas perkantoran;

4. Jumlah SDM yang memadai ;

5. Semakin kritisnya pola pikir masyarakat;

6. Adanya perkembangan Tehnologi Informatika.

2.4. Rencana Tindak lanjut


Untuk mengimplemetasikan strategi dalam rangka

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka

perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi

pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program satu

tahun (renja) yang diambil dari kegiatan yang tertuang dalam

renstra BKD tahun 2013-2018. Rencana tindak lanjut dalam

pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut adalah :

Penyiapan ketersediaan aparatur pemerintah daerah

yang berkualitas secara proposional di semua instansi dengan

menata keseimbangan antara jumlah aparatur dengan beban

kerja di setiap lembaga/satuan kerja perangkat daerah, serta

meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian berbasis

Tehnologi Informatika.


BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPDTujuan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Probolinggo adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi. Renja Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan tindak lanjut dari apa yang tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggol tahun 2013–2018, dimana tujuan Renja yang ingin dicapai adalah sebagaimana berikut :1. Meningkatnya kevalidan data kepegawaian ;2. Meningkatnya Perencanaan dan Pengembangan sumber daya

aparatur sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan ;3. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur yang profesional

dan akuntabel;4. Meningkatnyan disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas.5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

yang tepat waktu dan tepat bayar.Sasaran (objective) pembangunan daerah merupakan suatu

kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan.

Kelompok sasaran dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu satu tahun adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Probolinggo dan manajemen Sumber daya Aparaturnya Sedangkan Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo, selama kurun waktu jangka menengah


satu tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

a. meningkatkan pelayanan kepegawaian dengan Tehnologi Informatika ;

b. meningkatkan jumlah sumber daya aparatur ;

c. meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat struktural ;

d. meningkatnya jumlah pelaksnaan kediklatan ;

e. menurunkan kasus pelanggaran kedisiplinan ;

f. meningkatkan moral dan etika PNS dalam melaksanakan tugas ;

g. meningkatnya pelayanan pegawai yang tepat waktu.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang diambil, guna mencapai tujuan yang diinginkan sehingga bisa mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pada renacana Kerja Badan Kepegawaian Daerah ini dituangkan program dan kegiatan strategis yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo.



BAB IVPENUTUP

KESIMPULANTencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Probolinggo tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari, bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran, tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo di masa mendatang, dan Badan Kepegegawaian Daerah akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Renstra tahun 2013–2018, sesuai dengan tahapan target pencapaian per tahun, maka pada tahun 2013 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya.

Dari seluruh indikator sasaran dalam Renja seluruhnya sudah bisa diidentifikasi dalam kategori berhasil tingkat capaiannya karena adanya koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang baik dengan BKN Pusat, BKN Propinsi dan Badan Diklat Propinsi. Walaupun dari delapan sasaran masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun


2013 utamanya dalam peningkatan jumlah pegawai yang dilandasi akurasi hasil bezething hal ini dikarenakan adanya kebijakan moratorium dari pusat dan akan menjadi strategi untuk diselesaikan pemecahannya pada tahun berikutnya.

SARAN

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Badan Kepegawaian Daerah, sangat mengharapkan adanya/ peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk :

Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, serta penyelarasan dengan program Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan perumusan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo yang berkenaan dengan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan.

Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo telah dapat memenuhi tugas yang diembankan pada organisasi serta telah dapat memenuhi 5 ( lima ) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Fungsi utama yang diharapkan dilaksanakan lembaga ini sebagai fungsi pelayanan teknis operasional dan teknis administrasi telah dapat dilaksanakan dengan baik. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari tercapainya sasaran utama yang merupakan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Keberhasilan dan prestasi pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama ini bukan berarti tidak ada permasalahan-


permasalahan yang memerlukan pemecahan, yang perlu ditindak lanjuti pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, semoga Rencana Keraja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2015 dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak, terutama bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Probolinggo pada tahun-tahun mendatang.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN PROBOLINGGO

SIGIT SUMARSONO, SH.MSi. Pembina Utama Muda

NIP. 19610311 199003 1 004



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN PROBOLINGGO

RENCANA STRATEGIS

Misi I : Meningkatkan kualitas data kepegawaian dan perencanaan pengembangan pegawaiTujuan : 1. Meningkatnya kevalidan data kepegawaian

2. Meningkatnya perencanaan dan pengembangan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan

SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARANKETERANG

ANURAIAN INDIKATOR KONDI

SI AWAL

TARGET TAHUN KE

Tahun 2014 Tahun n+1 Kebijakan Program/Kegiatan

1 2 3 45

6 7 8

Meningkatnya pelayanan kepegawaian dengan tehnologi Informasi

Menambah Jumlah jaringan sistem informasi kepegawiana di lingkup pemerintah kabupaten Probolinggo

50 % 50 % 60 % Memanfaatkan fungsi media 1. Pengelolaan Data Kepegawaian

2. Pembangunan Filling System/Tata Naskah kepegawaian

3. Pembangunan sistem Kepegawaian Berbasis Web

4. Pembangunan Websate Badan Kepegawaian Daerah

5. Pengembangan Website BKD (SMS Gateway)

6. Pembangunan server pusat data kepegawaian

Meningkatkan Pemenuhan Jumlah 82 % 82 % 85 % Medningkatkan jumlah pegawai 1. Perencanaan dan


SASARAN



SI AWAL

TARGET TAHUN KE


1 2 3 45

6 7 8

Jumlah Sumber Daya Aparatur

Pegawai dengan pengadaan CPNS Pengelolaan Kepegawaian Daerah

2. Pengadaan CPNS 3. Penyediaan Jasa Tenaga

Non PNS 4. Kajian Penyusunan

Rencana Kebutuhan Formasi PNS


Misi II : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan aparaturTujuan : Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur yang profesional dan akuntabel

SASARAN



SI AWAL

TARGET TAHUN KE


1 2 3 45

6 7 8

Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur yang profesional dan akuntabel

Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat struktural

Meningkatnya jumlah pelaksanaan kediklatan

80 %

4 %

80 %

7

85 %

17

Meningkatkan frekuensi dan ragam kediklatan

1. Pendidikan dan pelatihan teknis

2. Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Pangkat Berdasarkan Ijazah dan Ujian Tk I

3. Diklat Kepemimpinan Tingkat II

4. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

5. Diklat Kepemimpinan Tingkat III

6. Pelatihan dan Ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah

7. Diklat metode peningkatan kapasitas


SASARAN



SI AWAL

TARGET TAHUN KE


1 2 3 45

6 7 8

kepala sekolah SLTP/SLTA

8. Diklat keprotokolan9. Diklat Peningkatan

Kesehatan Masyarakat 10. Diklat Teknik

Fungsional Tingkat pejabat strategis

11. Diklat Teknik Fungsional Tingkat pelaksana teknis

12. Dikat penyusunan LAKIP

13. Diklat Pengelolaan barang milik daerah

14. diklat managemen kearsipan

15. Diklat PPNS16. Pelatihan pengembangan

potensi SDM dan kepemimpinan melalui ESA (Emotional Spiritual Awakening)

17. Pelatihan Kepemimpinan dan komunikasi Efektif Bagi


SASARAN



SI AWAL

TARGET TAHUN KE


1 2 3 45

6 7 8

Pejabat Eselon III dan IV

18. Diklat Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa

Misi III : Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan pembinaan aparatur dalam rangka peningkatan disiplinan kerja


Tujuan : Meningkatnya disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas

SASARAN



SI AWAL

TARGET TAHUN KE


1 2 3 45

6 7 8

MeningkatnyaDisiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas

Menurunkan kasus pelanggaran kedisiplinan

Meningkatkan Moral dan Etika PNS dalam melaksanakan tugas

0,13 %

0,006%

0,13 %

0,006 %

0,12 %

0,0012 %

Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi peraturan-peraturan tentang disiplin kerja

Bertambahnya PNS yang mendapatkaan reward

1. Pengembangan Sistem Absensi Berbasis Biometric

2. Pembinaan Kepegawaian3. Pendidikan dan pelatihan

prajabatan bagi calon PNS Daerah

4.Penunjang Pemberian Penghargaan/Satyalencana

5.Pembinaan dan Penataan Karier PNS


Misi IV : Meningkatkan pengelolaan administrasi dan pelayanan kepegawaian berbasis tehnologi informasiTujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat bayar

SASARAN



SI AWAL

TARGET TAHUN KE


1 2 3 45

6 7 8

MeningkatnyaKualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan tepat bayar

Meningkatkan penyelesaian jumlah SK yang tepat waktu

95 % 95% 96% Meningkatkan sumber daya aparatur dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsinya

1. Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor

2. Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

3. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

4. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

5. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

6. Penyelesaian Proses Administrasi Kepegawaian Struktural

7. Pengelolaan Kepegawaian Tenaga Fungsional

8. Penyelesaian Proses


SASARAN



SI AWAL

TARGET TAHUN KE


1 2 3 45

6 7 8

Administrasi Kepegawaian Fungsional

9. Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun PNS Struktural

10. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Fungsional khusus

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program ,Kegiatan dan Target SKPD Tahun 2015

Dan Perkiraan Maju Tahun 2016

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo


No Kode Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Rencana tahun 2015

Catatan penting

Perkiraan maju rencana tahun 2016

LOKASITarget

capaian kinerja

Kebutuhan dana Sumber dana

Target capaian kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu indikatif

1 2 3 4

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah dan Persandian

1 1.20.8.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,688,085,000 1.800.000.000

2 1.20.8.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

BKD 80 % 700,000,000 DAU 85 % 750.000.000

3 1.20.8.01.21 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya administrasi perkantoran

BKD 80 % 294,235,000 DAU 85 % 300.000.000

4 1.20.8.01.22 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor

Meningkatnya kinerja karyawan/karyawati BKD Kab. Probolinggo

BKD 80 % 313,000,000 DAU 85 % 350.000.000

1.20.8.01.23 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi perkantoran

Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran

BKD 80 % 380,850,000 DAU 85 % 400.000.000

5 1.20.8.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apaparatur

543,862,000 600.000.000

1.20.8.02.32 Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana aparat

Terpenuhinya fungsi sarana dan prasarana aparatur

BKD 80 % 543,862,000 DAU 85 % 600.000.000

6 1.20.8.06 Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

25.000.00025.000.000




Kegiatan (output)

Rencana tahun 2015

Catatan penting


LOKASITarget

capaian kinerja




1 2 3 4

Keuangan

1.20.8.06.05Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Tersedianya data dan laporan kegiatan SKPD

BKD 80 % 25.000.000 PAD 85 % 25.000.000

7 1.20.8.47 Program Pendidikan Kedinasan

4,400,000,000 4,750,000,000

8 1.20.8.47.01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Meningkatnya kualitas SDM BKD 80 % 100.000.000 PAD 85 % 100.000.000

9 1.20.8.47.07 Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Pangkat Berdasarkan Ijazah dan Ujian Tk I

Meningkatnya kualitas PNS di lingkungan pemkab probolinggo

BKD 80 % 50.000.000 PAD 85 % 50.000.000

10 1.20.8.47.09 Diklat PIM II Meningkatnya jumlah PNS yang bersertifikat diklat PIM II

BKD 80 % 250.000.000 DAU 85 % 300.000.000

1.20.8.47.10 Diklat PIM III Meningkatnya kemampuan teknis dan manajemen kepemimpinan

80 %750.000.000

DAU 85 % 800.000.000

11 1.20.8.47.11 Diklat PIM IV Meningkatnya kemampuan teknis dan manajemen kepemimpinan

BKD 80 % 1.250.000.000 DAU 85 % 1.500.000.000

Pelatihan dan Ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah

Meningkatnya kemampuan PNS tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

BKD 80% 100.000.000 PAD 85 % 100.000.000

Diklat metode peningkatan kapasitas kepala sekolah SLTP/SLTA

Terpenuhinya kebutuhan metode kapasitas SLTP dan SLTA secara menyeluruh di lembaga pendidikan

BKD 80 % 100.000.000 PAD 85 % 100.000.000




Kegiatan (output)

Rencana tahun 2015

Catatan penting


LOKASITarget

capaian kinerja




1 2 3 4

Diklat keprotokolan Terpenuhinya kebutuhan PNS yang memiliki pengetahuan keprotokolan

BKD 80 % 100.000.000 PAD 85 % 100.000.000

Diklat Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan

BKD 80 % 100.000.000 PAD 85 % 100.000.000

Diklat Teknik Fungsional Tingkat pejabat strategis

Tersedianya tenaga teknis fungsional yang memiliki pengetahuan sebagai tenaga penilai

BKD 80% 100.000.000 PAD 85 % 100.000.000

Diklat Teknik Fungsional Tingkat pelaksana teknis

Tersedianya tenaga teknis fungsional yang memiliki pengetahuan sebagai tenaga penilai

BKD 80 % 100.000.000 PAD 85 % 100.000.000

Dikat penyusunan LAKIP Untuk menambah pengetahuan dalam rangka pembuatan LAKIP

80 % 100.000.000 PAD 85 % 100.000.000

Diklat Pengelolaan barang milik daerah

Belum tersedianya petugas pengelola barang milik daerah secara profesional

BKD 80 % 100.000.000 PAD 85 % 100.000.000

diklat managemen kearsipan Meningkatnya pengetahuan pengelola kearsipan tentang managemen kearsipan

BKD 80% 250.000.000 DAU 85 % 250.000.000

Diklat PPNS Meningkatnya tenaga PNS yang memiliki pengetahuan tentang PPNS

BKD 80 % 250.000.000 DAU 85 % 250.000.000

Pelatihan pengembangan potensi SDM dan kepemimpinan melalui ESA

Meningkatnya Pejabat yang memiliki pengetahuan tentang ESA

BKD 80 % 200.000.000 DAU 85 % 200.000.000




Kegiatan (output)

Rencana tahun 2015

Catatan penting


LOKASITarget

capaian kinerja




1 2 3 4

(Emotional Spiritual Awakening)

Pelatihan Kepemimpinan dan komunikasi Efektif Bagi Pejabat Eselon III dan IV

BKD 80 % 250.000.000 DAU 85 % 250.000.000

Diklat Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa

BKD 80% 250.000.000 DAU 85 % 250.000.000

12 1.20.8.48 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

2.035.000.000 85 % 2.075.000.000

1.20.8.48.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Prosentase CPNSD yang telah mengikuti Prajabatan meningkat

BKD 80 % 1.000.000.000 DAU 85 % 1.000.000.000

13 1.20.8.48.04 Penyelesaian Proses Administrasi Kepegawaian Struktural

Terwujudnya administrasi kepegawaian struktural yang tepat waktu

BKD 80 % 300,000,000 DAU 85 % 300.000.000

141.20.8.48.05

Pengelolaan Kepegawaian Tenaga Fungsional

Terwujudnya administrasi kepegawaian fungsional yang tepat waktu

BKD 80 % 250.000.000 DAU 85 % 250.000.000

1.20.8.48.06 Penyelesaian Proses Administrasi Kepegawaian Fungsional

Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian fungsional yang tepat waktu

BKD 80 % 65,000,000 PAD 85 % 75.000.000




Kegiatan (output)

Rencana tahun 2015

Catatan penting


LOKASITarget

capaian kinerja




1 2 3 4

15 1.20.8.48.08 Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun PNS Struktural

Meningkatnya kemampuan teknis fungsional PNS fungsional khusus

BKD 80 % 200.000.000 PAD 85 % 200.000.000

16 1.20.8.48.10 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Fungsional khusus

Meningkatnya kompetensi kepemimpinan bagi Eselon III

BKD 80 % 100,000,000 ;PAD 85 % 100.000.000

17 1.20.8.48.11 Pengembangan Sistem Absensi Berbasis Biometric

Prosentase Kedisiplinan meningkat

BKD 80 % 120,000,000 DAU 85 % 150.000.000

19 1.20.8.49 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

80 % 1.260.000.000

1.20.8.49.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Meningkatnya kualitas pendidikan PNS

BKD 80 % 600.000.000 DAU 85 % 600.000.000

20 1.20.8.49.17 Pengadaan CPNS Terpenuhinya kebutuhan riil PNS

BKD 80 % 250.000.000 DAU 85 % 250.000.000

21 1.20.8.49.18 Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Tersedianya data CPNS yang akan diusulkan NIP baru

BKD 80 % 50.000.000 PAD 85 % 50.000.000

22 1.20.8.49.20 Penerimaan IPDN Bertambahnya jumlah praja IPDN

BKD 80 % 20.000.000 PAD 85 % 20.000.000

23 1.20.8.49.21 Pembinaan dan Penataan karier PNS

Terpenuhinya formasi jabatan di lingkungan Kab. Probolinggo

BKD 80 % 200.000.000 DAU 85 % 250.000.000

24 1.20.8.49.22 Kajian Penyusunan Rencana Kebutuhan

Tersususunnya rencana formasi PNs

BKD 80 % 35.000.000 PAD 85 % 35.000.000




Kegiatan (output)

Rencana tahun 2015

Catatan penting


LOKASITarget

capaian kinerja




1 2 3 4

Formasi PNS

25 1.20.8.49.24 Penunjang Pemberian Penghargaan/Satyalencana

Meningkatnya Kesejahteraan PNS

BKD 80 % 100.000.000 PAD 85 % 100.000.000

26 1.20.8.50 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

1,157,250,000 1,225,000,000

27 1.20.8.50.02 Pengembangan Website BKD (SMS Gateway)

Tercapainya manajemen Kepegawaian yang memadai

BKD 80 % 78,000,000 PAD 85 % 100,000,000

28 1.20.8.50.03 Perencanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Tersedianya data dan informasi kepegawaian

BKD 80 % 300,000,000 DAU 85 % 300,000,000

29 1.20.8.50.05 Pengembangan Filling system/ tata naskah kepegawaian

Tersedianya tata naskah pegawai perorangan yang tertib dan rapi

BKD 80 % 125.000.000 DAU 85 % 125.000.000

30 1.20.8.50.07 Pengelolaan data dan Informasi Pegawai

Terwujudnya sistem informasi kepegawaian (SIAP) yang terintegrasi

BKD 80 % 155,750,000 DAU 85 % 200.000,000

31 1.20.8.50.08 Pembangunan server pusat data kepegawaian

Tersedianya media informasi tentang kepegawaian

BKD 80 % 198,500,000 DAU 85 % 200.000,000

32 1.20.8.50.09 Pembinaan Kepegawaian Meningkatnya pemahaman terhadap perkembangan

BKD 80 % 300,000,000 DAU 85 % 300,000,000




Kegiatan (output)

Rencana tahun 2015

Catatan penting


LOKASITarget

capaian kinerja




1 2 3 4

peraturan perundang-undangan kepegawain



Documents

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT … · Web view2.2.1. Visi Dan Misi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Aparatur pemerintah yang profesional adalah aparatur yang mempunyai kemampuan,