Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2019
Surabaya, Juni 2013
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT seru sekalian alam, yang senantiasa
mencurahkan karunia- Nya kepada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya
penyusunan Rencana kerja (Renja) OPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Tahun Anggaran 2019 dapat terselesaikan, dan disampaikan tepat waktu
sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) OPD Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Tahun 2019 ini merupakan manifestasi pelaksanaan
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun,
peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang
ditetapkan. Pada tahun 2019 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan
yang telah berjalan.
Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi
Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu
tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 dan untuk
mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan
capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat
memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun
mitra kerja.
Karanganyar, Januari 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KARANGANYAR
EDHY SRIYATNO, ST, MT NIP. 19600323 198703 1 007
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II G a m b a r a n U m u m P e r a n g k a t D a e r a h 5
1.1. Analisis Kinerja Pelayanan PD 5
1.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 5
1.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 6
1.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 6
Bab III Tujuan dan sasaran 7
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 7
3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD 9
Bab IV Program dan Kegiatan 11
Bab V Penutup 11
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Renja OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja
OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal
sebagai berikut :
1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
Satuan Kerja Perangkat.
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Tahapan penyusunan Renja 2019 adalah :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program
dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 206);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor
3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Nomor 132 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
Nomor 132);
13. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Karanganyar Nomor 050/42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-
2023.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang ini adalah untuk :
1. Menjabarkan visi, misi Kabupaten Karanganyar secara operasional
dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Karanganyar.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam
RKPD 2019 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program
dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk
tahun 2019.
Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruangini ditujukan untuk :
1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan
kegiatan pada tahun 2019.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program
dan dan Penataan Ruang kegiatan sesuai dengan kewenangan
dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2019 dan Anggaran
(RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun
2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Tahun 2019, meliputi :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
2.1. Analisis Kinerja Pelayan PD 2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP
BAB II
GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Perencanaan pembangunan yang baik, yang berkesinambungan, harus senantiasa
memperhatikan apa saja yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi
hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya menjadi peran penting dalam
perencanaan. Melihat apa yang terjadi di tahun lalu, disamping dapat melihat
kekurangan dan kelebihannya, juga dapat untuk memperkirakan permasalahan –
permasalahan yang akan dihadapi di tahun depan. Kondisi pelayanan OPD yang
sudah dilaksanakan (tahun lalu) dan kondisi yang ada sekarang serta permasalahan
yang timbul maupun yang mungkin timbul, menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam
menyusun Rencana Kerja SKPD.
Kondisi pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan SKPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan
pelayanan dilakukan oleh SKPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator
yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai
keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan
kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra SKPD.
Sasaran yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap
2. Mewujudkan infrastruktur irigasi yang baik
3. Mewujudkan infrastruktur dasar pemukiman perdesaan yang baik
4. Mewujudkaan kesesuaian pemanfaatan ruang
Dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
2. Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
3. Prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak
4. Prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku
Indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
secara umum dapat dilihat dari tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat
diketahui dengan menjawab beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan sasaran
yang akan dicapai / diwujudkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan
Penataan di tahun 2019 yaitu :
1. Apakah kegiatan pembangunan terlaksananya tepat waktu.
2. Apakah dokumen administrasi pembangunan terwujud secara tepat waktu.
3. Apakah tersedia data dan informasi, yang terbaru, tepat dan dapat dipercaya.
4. Apakah bidang – bidang berfungsinya dalam pembangunan daerah di Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruangdan Penataan .
5. Apakah terwujud koordinasi dan kerjasama yang kompak baik dengan OPD
maupun Lembaga Legislatif.
Secara hierarkhi dan lebih terinci indikator ditunjukkan dari indikator terkecil
sampai indikator umum (satu SKPD). Indikator terkecil menunjukkan keberhasilan
dari masing-masing kegiatan, indikator kegiatan selanjutnya menunjukkan
keberhasilan dari program-program dan seterusnya sampai indikator umum, yang
menunjukkan keberhasilan kinerja pelayanan SKPD. Data Review Rencana
Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang tertuang dalam
RPJMD 2018-2023 selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :
Tujuan Sasaran
Indikator Tujuan/ Satuan
Kondisi Awal
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)
Sasaran 2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap
Indek Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya infrastruktur jalan
Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
% 70% 71% 72% 73% 74% 75%
Meningkatnya infrastruktur irigasi
Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
% 65% 67% 70% 73% 75% 77%
Meningkatnya infrastruktur bidang keciptakaryaan
Prosentase penduduk yang terlayani infrastruktur bidang keciptakaryaan
% 80% 81% 83% 85% 86% 88%
Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang
Prosentase pemanfaatan ruang sesuai fungsinya
% 15% 20% 40% 60% 80% 90%
Mewujudkaan tata kelola pemerintahan yg baik
Persentase capaian pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam
indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan
pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .
Memperhatikan kondisi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
tahun lalu berdasarkan data Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2018 maka dapat
diketahui bahwa hasil pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun
2018. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja
sasaran tahun 2018 diperoleh capaian kinerja sasaran pada DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Karanganyar rata-rata tahun 2018
sebesar 100 %, atau dengan kriteria kinerja yang sangat baik.
Permasalahan pelayanan SKPD
Kekurangan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018
antara lain :
1. Masih belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pegawai,
sehingga sering terjadi pegawai harus menyelesaikan beberapa tugas yang
sebenarnya bukan tupoksinya
2. Masih adanya prasarana yang kurang memadai dalam melakukan kegiatan
pembangunan infrastruktur
3. Masih kurang memahami sistem perencanaan pembangunan, baik secara materi
maupun tata urutan perencanaan pembangunan yang baik
4. Masih lemahnya peranan bidang dalam merencanakan, mengawal, mengevaluasi
program dan kegiatan. Bidang lebih banyak berperan sebagai pelaksana
kegiatan.
5. Tidak ada evaluasi kinerja kantor bulanan (ini diperlukan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dan atau kegagalan suatu organisasi, juga untuk memperoleh
masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada, juga bermanfaat untuk
pengambilan kebijakan & keputusan, untuk pengendalian kegiatan, untuk
perbaikan tatanan sistem dan prosedur)
Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan
dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :
1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur
2. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat maupun lembaga lain terhadap hasil
pelaksanaan kegiatan (hasilnya bagus atau tidak)
3. Adanya anggapan buruk terhadap proses pembangunan
Cara Mengatasi
1. Perbaikan dari perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan agar lebih baik.
2. Peningkatan kualitas dan kreatifitas SDM dalam menghadapi tantangan pekerjaan
dan masalah yang dihadapi.
3. Peningkatan mutu hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Peningkatan koordinasi dengan Dinas atau lembaga lain yang terkait agar dapat
saling membantu terselesaikannya pekerjaan dengan cepat dan baik.
Penyusunan rencana kinerja tahun 2019 dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan kebijakan anggaran tahun 2019 dan penetapan kinerja tahun 2019 serta
merupakan komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berpedoman dalam
rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Karanganyar pada Rencana Strategis (Renstra) RPJMD Tahun 2018-2023. Target
indikator kinerja yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
pada tahun 2019 berdasarkan RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :
TARGET PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2019
Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2019 (%)
Meningkatnya infrastruktur jalan
Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
71%
Meningkatnya infrastruktur irigasi
Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
67%
Meningkatnya infrastruktur bidang keciptakaryaan
Prosentase penduduk yang terlayani infrastruktur bidang keciptakaryaan
81%
Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang
Prosentase pemanfaatan ruang sesuai fungsinya
20%
Mewujudkaan tata kelola pemerintahan yg baik
Persentase capaian pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
80%
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi OPD dan Catatan Strategis
1. Koordinasi dan Sinergi Program
OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selalu berkoordinasi
dengan Baperlitbang Kabupaten Karanganyar melalui kegiatan Musrenbang
Kabupaten serta dengan Provinsi maupun Kementrian Pekerjaan Umum
melalui Kegiatan Konferensi Regional dalam rangka pencapaian kinerja
pembangunan.
2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi
a. Masih ada kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai
b. Masih ada kerusakan jaringan irigasi
c. Masih kurangnya sarana prasarana air minum di pedesaan
d. Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi di pedesaan
e. Masih lemahnya kualitas pembangunan infrastruktur
f. Masih banyaknya rumah masyarakat yang tidak layak huni
g. Masih banyaknya bangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak
memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan
h. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan
ruang
i. Keterbatasan kapasitas keuangan daerah
j. Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan
kompetensi yang diinginkan
k. Sarana dan prasarana (peralatan dan kendaraan) pendukung
pelaksanaan tugas Ke PU-an masih minim
l. Masih kurangnya rekanan yang profesional dibidang konstruksi.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan RuangTahun 2019 adalah sebagai berikut :
a. Sumber Daya Manusia khususnya SDM bidang teknis harus lebih di
tingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang
dibutuhkan sehingga nantinya tersedia SDM bidang teknis yang handal dan
berkualitas.
b. Mengupayakan memperoleh sumber dana/pembiayaan dari Pemerintah
Propinsi dan Pusat serta melakukan skala prioritas penanganan.
c. Mengusulkan dana di tahun berikutnya untuk pengadaan peralatan bidang ke
PU- an yang dibutuhkan dan mengusahakan dana APBN serta APBD Propinsi
dengan melakukan sinkronisasi kegiatan ke PU-an dengan OPD terkait.
d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani masalah
Ke PU-an dan pendekatan yang intensif dengan masyarakat.
e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan
f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur irigasi
g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi
h. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang
2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruangakan
melaksanakan 21 program dengan 82 kegiatan. Untuk Tahun 2019 program
yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sama
dengan rancangan awal RKPD, jadi tidak ada perbedaan antara program
yang tertuang dalam RKPD dengan yang tertuang dalam APBD Dinas
Pekerjaan Umum. Begitupun dengan kegiatan, tidak ada perbedaan dengan
yang tercantum dalam RKPD, namun tidak semua kegiatan yang tercantum
dalam RKPD tahun bersangkutan akan tertuang dalam APBD tahun
tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia bagi
Dinas Pekerjaan Umum
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 tidak
memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dll. Kegiatan yang
dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kegiatan
yang berada di ruas jalan K a b u p a t e n sehingga program/kegiatan yang
diusulkan oleh para pemangku kepentingan di luar ruas jalan Kabupaten yang
merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak
dapat dilaksanakan. Para pemangku kepentingan tersebut mengajukan usulan
melalui surat maupun melalui wadah berupa musrenbang kabupaten. Kegiatan
yang bisa ditampung hanyalah penanganan jalan dan jembatan yang berada di
ruas jalan kabupaten saja.
Untuk prosedur perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang adalah sebagai berikut:
1. Penjaringan program dan kegiatan
Dalam rangka menjaring sasaran program yang akan dilakukan pada tahun
yang akan datang melalui :
a. Jaring aspirasi masyarakat dilaksanakan melalui :
Forum Musrenbang
Usulan-usulan dari anggota DPRD
Kunjungan-kunjungan Bupati ke daerah
b. Survey Identifikasi Lapangan, untuk mengetahui kondisi tingkat
kerusakan infrastruktur kabupaten. Untuk infrastruktur Nasional dan
Provinsi dikoordinasikan dengan Dinas PU Provinsi Jateng.
c. Usulan-usulan untuk mendukung program strategis Kabupaten, Provinsi
dan Nasional.
2. Penetapan Prioritas Program
Berdasarkan daftar panjang dari kegiatan penjaringan program maka
dilakukan :
a. Memformulasikan plafon anggaran secara proporsional berdasarkan
kondisi kerusakan infrastruktur yang ada serta jumlah usulan dari
musrenbang
b. Menyusun rencana sumber pembiayaan :
Dana dari pusat DAK fokus untuk penanganan infrastruktur strategis
kabupaten
Infrastruktur Nasional dan Provinsi diusulkan ke Provinsi Jawa Tengah
dan ke Pusat
Infrastruktur Desa ditangani dengan model partisipatif/ pola kemitraan
c. Membuat daftar pendek sasaran prioritas dalam menyusun sasaran yang
akan ditangani dengan pertimbangan :
Target kondisi infrastruktur kabupaten sesuai renstra
Program strategis Kabupaten, Provinsi, Nasional yang harus
mendapat prioritas
Program darurat akibat bencana alam yang harus segera ditangani
Pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten.
Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat (Model
Partisipatif/ Kemitraan)
3.Penyelarasan Program Prioritas dengan Panitia Anggaran DPRD.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -mendukung terhadap
Kebijakan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Visi
pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: INDONESIA YANG
MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam mewujudkan visi
pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan)
Misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan
pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan
bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap
pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam
5 (lima) tahun ke depan adalah :
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kemandirian
ekonomi agar keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan
kesejahteraan ekonomi masyarakat terjaga sebagaimana tercermin
pada sasaran pokok bidang ekonomi dan bidang sosial.
2. Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan,
sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang
tercermin pada membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
3. Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang tercermin
pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik,
serta menurunnya tingkat korupsi.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD
Memperhatikan apa yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang di Tahun sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi,
maka di Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
mempunyai tujuan :
Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap
Memperhatikan tujuan yang ada, maka sasaran yang akan dicapai /
diwujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Tahun 2019
adalah :
1. Meningkatnya infrastruktur jalan yang mantap
2. Meningkatnya infrastruktur irigasi yang baik
3. Meningkatnya infrastruktur bidang keciptakaryaan
4. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian penataan ruang
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar
tujuan dan sasaran di tahun 2019 tercapai. Penentuan program dan kegiatan
disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan
kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas
pemerataan. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada
RPJMD, Renstra SKPD dan Implementasi dari kebijakan, harus dituangkan
kedalam bentuk program dan kegiatan pembangunan. Untuk tahun 2019 Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang akan melaksanakan 20 program dengan
86 kegiatan, program - program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Komputer
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan komputer
Penataan Halaman Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan SDM
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD
Penyusunan Renstra OPD
Program pembangunan jalan dan jembatan
Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Pembangunan dan Penggantian Jembatan
Pembangunan dan Peningkatan Jalan (Program DAK)
Pembangunan dan Peningkatan Jalan (Bankeu Provinsi)
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Pembangunan Tangki Septic Individual
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran Jalan dan Gorong-Gorong
Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan
Pendataan Database Saluran Drainase
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum
Program pembangunan turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud Jalan
Pembangunan Talud (DBHCHT)
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan standar satuan harga
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Operasional Kegiatan Kebinamargaan
Pengawasan Kegiatan Jalan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Perencanaan teknis pembangunan jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN)
Operasional Sumber Daya Air
Perbaikan Jaringan Irigasi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Fasilitasi Program Hibah Air Minum Perdesaan
Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS
Pendampingan Program Reguler PAMSIMAS
Fasilitasi Program Sanitasi Komunal (SAIIG) Kabupaten Karanganyar
Database Akses Air Minum Karanganyar
Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air Program DAK Penugasan
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Program DAK Reguler Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air
Pendampingan DAK Sanitasi
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Alkal
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Jatipuro
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Jatiyoso
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Jumantono
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Jumapolo
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Matesih
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Tawangmangu
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Ngargoyoso
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Karangpandan
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Karanganyar
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Tasikmadu
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Jaten
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Colomadu
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Gondangrejo
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Mojogedang
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Kebakkramat
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Kerjo
Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah Kecamatan Jenawi
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan Jalan Lingkungan
Pembangunan Talud Lingkungan
Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Operasional TABG Perijinan IMB dan SLF
Pembinaan Konstruksi
Penyelenggaraan Site Plan
Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Peningkatan Operasional Laboratorium
Penyusunan Data Base Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotan
Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan
Penyusunan Kebijakan RDTR Kawasan Perkotaan
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan kebutuhan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menunjang tercapainya Visi dan
Misi Kabupaten Karanganyar serta target dan Sasaran Pembangunan yang
dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini disusun
sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi
pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan
upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi,
terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.
Karanganyar, Januari 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TTD
EDHY SRIYATNO,ST,MT Pembina Tk. I
NIP. 19600323 198703 1 007
LAMPIRAN RANCANGAN
RANCANGAN
RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG) TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
NO KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
Target Capaian Kinerja Volume Satuan Lokasi Pagu Indikatif TA 2019 (Rp)
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
248.464.721.000
BELANJA LANGSUNG 248.464.721.000
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 239.174.721.000
Kesehatan 1.025.000.000
Komunikasi dan Informatika -
Olahraga 8.000.000.000
Pertanahan 35.000.000
Administrasi Pemerintahan -
Keuangan 30.000.000
Perencanaan 200.000.000
103. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 239.174.721.000
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.280.649.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan DPUPR Kab.karanganyar
300.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12 Bulan DPUPR
Kab.karanganyar
419.149.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Honor 10 Orang THL dan 1 Paket Alat-
alat Kebersihan
DPUPR
Kab.karanganyar
44.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan DPUPR Kab.karanganyar
100.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan DPUPR
Kab.karanganyar
104.975.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan DPUPR Kab.karanganyar
60.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan DPUPR Kab.karanganyar
190.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
JumlahRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
12 Bulan DPUPR Kab.karanganyar
574.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan
15 Kegiatan DPUPR Kab.karanganyar
488.525.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
61.840.780.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Pembangunan Gedung Kantor 2 Paket DPUPR Kab.karanganyar
59.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas 4 Unit DPUPR Kab.karanganyar
1.025.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan peralatan gedung
kantor
12 Bulan DPUPR
Kab.karanganyar
156.750.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Komputer Jumlah Pengadaan Komputer 12 Bulan DPUPR Kab.karanganyar
346.300.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 Bulan DPUPR Kab.karanganyar
594.730.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12 Bulan DPUPR Kab.karanganyar
115.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
12 bulan DPUPR Kab.karanganyar
10.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan komputer Jumlah Pemeliharaan komputer 12 bulan DPUPR
Kab.karanganyar
38.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50 Penataan Halaman Kantor Jumlah Penataan Halaman Kantor 12 Bulan DPUPR Kab.karanganyar
155.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 % 109.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 Peningkatan SDM Jumlah Peningkatan SDM 12 Bulan DPUPR
Kab.karanganyar
109.700.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
220.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD
12 Bulan DPUPR Kab.karanganyar
150.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 06 . 24 Penyusunan Renstra OPD Jumlah Penyusunan Renstra OPD 1 Dokumen DPUPR Kab.karanganyar
70.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan
Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan = 25 Km ; Jembatan yang diganti/dibangun kembali = 4 Unit
95.795.771.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Jalan
31 Paket Kabupaten Karanganyar
58.216.400.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan dan Penggantian Jembatan
Jumlah Pembangunan dan Penggantian Jembatan
8 Paket Kabupaten Karanganyar
6.240.925.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 Pembangunan dan Peningkatan Jalan (Program DAK)
Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Jalan (Program DAK)
10 paket Kabupaten Karanganyar
23.338.446.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 Pembangunan dan Peningkatan Jalan (Bankeu Provinsi)
Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Jalan (Bankeu Provinsi)
11 paket Kabupaten Karanganyar
8.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
14.531.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 Pembangunan Saluran Jalan dan Gorong-Gorong
Jumlah Pembangunan Saluran Jalan dan Gorong-Gorong
12 paket Kabupaten Karanganyar
12.900.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan
Jumlah Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan
12 Bulan DPUPR Kab. Karanganyar
1.411.500.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 16 . 07 Pendataan Database Saluran Drainase 220.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
Panjang talud penahan tanah yang dibangun = 2000 m
5.950.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 Pembangunan Talud Jalan Jumlah Pembangunan Talud Jalan 3 Paket Kabupaten Karanganyar
5.750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 04 Pembangunan Talud (DBHCHT) 200.000.000,00 CUKAI
1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik = 62% ; Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik = 83,8%
2.950.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan
Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan
23 Paket Kabupaten Karanganyar
2.950.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
100 % 431.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 Akselerasi Pembangunan Infrastruktur 431.200.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Proporsi panjang jalan yang dipasang patok RMJ = 0,69% ; Proporsi panjang jalan yang ditanami pohon ayoman = 0,57% ; Jumlah naskah Perbup/Perda yang disusun = 1 Naskah ; Terfasilitasinya sarana prasarana kebinamargaan =
1 RAB
2.452.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 Operasional Kegiatan Kebinamargaan Jumlah Operasional Kegiatan
Kebinamargaan
12 bulan DPUPR Kabupaten
Karanganyar
1.850.100.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 23 . 20 Pengawasan Kegiatan Jalan 601.900.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
13.859.731.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 Perencanaan Teknis Pembangunan
Jaringan Irigasi
350.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 24 . 11 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN)
Jumlah Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN)
26 paket Kab. Karanganyar 6.198.731.000,00 DAK
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 Operasional Sumber Daya Air Jumlah Operasional Sumber Daya Air 18867 Ha DPUPR Kab.Karanganyar
511.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 Perbaikan Jaringan Irigasi Jumlah Perbaikan Jaringan Irigasi 17 Paket Kab. Karanganyar 6.800.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
20.710.044.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.4 Fasilitasi Program Hibah Air Minum
Perdesaan
Jumlah Fasilitasi Program Hibah Air
Minum Perdesaan
2000 SR di 12 Desa/ Kelurahan. Kab.Karanganyar 4.100.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 27.11 Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS
Jumlah Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS
12 Desa/ kelurahan Kab.Karanganyar 150.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 27.12 Pendampingan Program Reguler PAMSIMAS
Jumlah Pendampingan Program Reguler PAMSIMAS
4 Desa/ Kelurahan. Kab.Karanganyar 1.135.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 27.16 Fasilitasi Program Sanitasi Komunal (SAIIG) Kab. Karanganyar
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Sanitasi Komunal (SAIIG) Kab. Karanganyar
1 Ipal Komunal untuk 150 SR Kab.Karanganyar 2.530.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 27.17 Database Akses Air Minum Karanganyar Jumlah Database Akses Air Minum Karanganyar
1 dokumen Kab.Karanganyar 100.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 27.18 Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air Program DAK Penugasan
Jumlah Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air Program DAK Penugasan
7 Paket Kab.Karanganyar 2.781.133.000,00 DAK
1.03 . 1.03.01 . 27.21 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Program DAK Reguler
Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Program DAK Reguler
6 Paket Kab.Karanganyar 2.895.411.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.22 Pengembangan SPAM Kawasan Rawan Air
30 Paket Kab.Karanganyar 6.809.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27.23 Pendampingan DAK Sanitasi Jumlah kegiatan Pendampingan DAK Sanitasi
10 bulan Kabupaten Karanganyar
209.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
17 Kecamatan 11.640.346.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Alkal
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Alkal
1 Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar
75.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 11 Operasional dan Pemeliharaan
Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jatipuro
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan
Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jatipuro
1 Kecamatan Kecamatan Jatipuro 561.875.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 12 Operasional dan Pemeliharaan
Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jatiyoso
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan
Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jatiyoso
1 Kecamatan Kecamatan Jatiyoso 554.095.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 13 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jumantono
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jumantono
1 Kecamatan Kecamatan Jumantono
694.425.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 14 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jumapolo
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jumapolo
1 Kecamatan Kecamatan Jumapolo 698.120.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 15 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Matesih
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Matesih
1 Kecamatan Kecamatan Matesih 728.100.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Tawangmangu
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Tawangmangu
1 Kecamatan Kecamatan Tawangmangu
668.498.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 17 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Ngargoyoso
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Ngargoyoso
1 Kecamatan Kecamatan Ngargoyoso
651.870.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 18 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Karangpandan
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Karangpandan
1 Kecamatan Kecamatan Karangpandan
763.620.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 19 Operasional dan Pemeliharaan
Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Karanganyar
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan
Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Karanganyar
1 Kecamatan Kecamatan
Karanganyar
802.140.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 20 Operasional dan Pemeliharaan
Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Tasikmadu
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan
Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Tasikmadu
1 Kecamatan Kecamatan Tasikmadu 770.120.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 21 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jaten
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jaten
1 Kecamatan Kecamatan Jaten 776.120.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 22 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Colomadu
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Colomadu
1 Kecamatan Kecamatan Colomadu 655.800.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 23 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Gondangrejo
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Gondangrejo
1 Kecamatan Kecamatan Gondangrejo
605.420.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 24 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Mojogedang
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Mojogedang
1 Kecamatan Kecamatan Mojogedang
628.620.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 25 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan
Kebakkramat
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan
Kebakkramat
1 Kecamatan Kecamatan Kebakramat
770.320.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 26 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan
Kerjo
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan
Kerjo
1 Kecamatan Kecamatan Kerjo 670.953.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 29 . 27 Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jenawi
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Wilayah Kecamatan Jenawi
1 Kecamatan Kecamatan Jenawi 565.250.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
4.665.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 Pembangunan Jalan Lingkungan Jumlah Pembangunan Jalan Lingkungan 9 Paket Kab. Karanganyar 2.120.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 Pembangunan Talud Lingkungan Jumlah Pembangunan Talud Lingkungan 9 Paket Kab. Karanganyar 2.245.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 19 Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan
Jumlah Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan
9 Paket Kab. Karanganyar 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 Program Perencanaan Tata Ruang 1.738.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 6 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Jumlah dokumen 1 Paket Kab. Karanganyar 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 18 Operasional TABG perijinan IMB dan SLF
Jumlah Operasional TABG perijinan IMB dan SLF
12 bulan Kab. Karanganyar 173.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 31 . 19 Pembinaan Konstruksi Jumlah Pembinaan Konstruksi 12 bulan Kab. Karanganyar 115.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 31 . 31 Penyelenggaraan Kegiatan Site Plan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Site Plan
12 bulan Kab. Karanganyar 75.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 31 . 33 Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Jumlah Kegiatan BKPRD 12 bulan Kab. Karanganyar 225.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 31 . 36 Peningkatan Operasional Laboratorium Jumlah Peningkatan Operasional Laboratorium
12 bulan Kab. Karanganyar 200.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 31 . 52 Penyusunan Data Base Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
Jumlah dokumen 1 Paket Kab. Karanganyar 100.000.000,00 DAU
1.03 . 1.03.01 . 31 . 53 Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan RDTR Kawasan Perkotaan
12 bulan Kab. Karanganyar 750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 54 Penyusunan Kebijakan RDTR Kawasan Perkotaan
Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kebijakan RDTR Kawasan Perkotaan
12 bulan Kab. Karanganyar 50.000.000,00 DAU
1.04. Kesehatan 1.025.000.000,00
1.04. 1.03.01 .16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.025.000.000,00
1.04. 1.03.01 .16.08 Pembangunan Tangki Septic Individual Jumlah Pembangunan Tangki Septic Individual
1 Paket Kab. Karanganyar 1.025.000.000,00 DAU
2,13 Olahraga 8.000.000.000
2.13 . 1.03.01 . 21 Program Peningatan Sarana Prasarana Olahraga
8.000.000.000
2.13 . 1.03.01 . 21.02 Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olahraga
8.000.000.000
2,04 Pertanahan 35.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 16 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
35.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 16 . 14 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum 35.000.000,00 DAU
Keuangan 30.000.000,00
4.01 . 1.03.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
30.000.000,00
4.01 . 1.03.01 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga Jumlah Penyusunan standar satuan
harga
12 Bulan Kab. Karanganyar 30.000.000,00 DAU
Perencanaan 200.000.000
4.03 . 1.03.01 . 15 Program pengembangan data/informasi
200.000.000
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Jumlah Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
12 Bulan Kab. Karanganyar 200.000.000
DAU
