RENCANA KERJA POLRES PAYAKUMBUH TAHUN 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SUMATERA BARAT

RESOR PAYAKUMBUH

RENCANA KERJA

POLRES PAYAKUMBUH TAHUN 2020

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH

NOMOR: KEP/50.a/X/2019, TANGGAL 29 Oktober 2019

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT RESOR PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH

Menimbang

: Bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana kerja KepPayakumbuh T.A 2020

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

RESOR PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH

Nomor : Kep / 50.a / X / 2019

T e n t a n g

RENCANA KERJA

POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2020


Bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana kerja KepPayakumbuh T.A 2020, dipandang perlu menetapkan keputusan:

Undang-undang nomor. 2 tahun 2002 tentang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018,Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkatan Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478)

Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Surat keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/360/VStrategis Polri 2005-2025;

Surat Keputusan Kepala Kepolisian DerahNo: Skep/388/XII/2019 Tentang Rencana Strategis Kepolisian Dearah Sumatera Barat tahun 2020-2024;

Pagu Indikatif Polres Payakumbuh T.A. 2020


Bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana kerja Kepolisian Resor , dipandang perlu menetapkan keputusan:

tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun

n Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018,Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada

dan Kepolisian Sektor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478);

Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Sistem ara Republik Indonesia;

Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik

360/VI/2005 tentang Grand

Derah Sumatera Barat Tentang Rencana Strategis Kepolisian

2020.

Menetapkan :

1.

2.

Tembusan : 1. Kapolda Sumbar 2. Irwasda Polda Sumbar 3. Karo Rena Polda Sumbar

M E M U T U S K A N

Rencana kerja Kepolisian Resor Payakumbuh T.Ayang tercantum dalam lampiran keputusan ini

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

29


DONY SETIAWAN,S.I.K.,M.H AJUN KOMISARIS BESAR P

olisian Resor Payakumbuh T.A. 2020 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

gal ditetapkan.

Payakumbuh Oktober 2019


DONY SETIAWAN,S.I.K.,M.H POLISI NRP 79030905


RESOR PAYAKUMBUH

DAFTAR ISI

Halaman

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum ............................................................................................

a. Perkembangan aspek kehidupan ......................................................... b. Analisis .................................................................................................

1

3 17

2. Identifikasi masalah ....................................................................................

18

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi .............................................................................................. a. Visi dan Misi Polri ................................................................................ b. Visi dan Misi Polda Sumbar ................................................................. c. Visi dan Misi Polres Payakumbuh ........................................................

34

34 34 35

2. Tujuan jangka menengah ........................................................................... a. Tujuan Polri ......................................................................................... b. Tujuan Polda Sumbar ......................................................................... c. Tujuan Polres Payakumbuh ...............................................................

35

35 36 36

3. Sasaran Prioritas Tahun 2020 .................................................................... a. Sasaran Prioritas Polri tahun 2020 ..................................................... b. Sasaran Prioritas Polda Sumbar tahun 2020 ...................................... c. Sasaran Prioritas Polres Payakumbuh tahun 2020 ............................

36

36 37 37

III. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2020

38

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2020 .......................................... 2. Arah Kebijakan Polda Sumbar Tahun 2020 ............................................... 3. Arah kebijakan Polres Payakumbuh Tahun 2020 ......................................

38 56 69

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif tahun 2020

73

A. Program dan kegiatan ................................................................................ 73 B. Pagu Indikatif ..............................................................................................

76

V. Penutup

Lampiran-lampiran

1. RKT 2. RKA-KL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SUMATERA BARAT

RESOR PAYAKUMBUH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES PAYAKUMBUH NOMOR : KEP/ 50.a / X / 2019 TANGGAL : 29 OKTOBER 2019

RENCANA KERJA

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

RESOR PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2020

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari tahapan Rencana Strategis Polres

Payakumbuh 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polres

Payakumbuh T.A. 2019 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polres

Payakumbuh T.A. 2020. Rencana Kerja Polres Payakumbuh T.A. 2020 ini merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis Polres Payakumbuh 2020-2024. Rencana Kerja

Polres Payakumbuh T.A. 2020 disusun dengan memperhatikan logical framework

backround study RPJMN 2020-2024, yaitu (1) Pilar keamanan dalam negeri; (2) Pilar

pertahanan; (3) Pilar keamanan dan ketertiban.

Pelaksanaan tugas Polres Payakumbuh telah mencapai tingkat keberhasilan yang

cukup signifikan, ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi

perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh

keberhasilan Polres Payakumbuh dalam mengungkap kasus-kasus khususnya Tindak

Pidana Siber, Narkoba, Korupsi maupun kejahatan transional lainnya dinilai cukup

baik dan mendapat apresiasi yang positif, dalam rangka mendukung pembangunan

Nasional. Keberhasilan yang dicapai Polres Payakumbuh tersebut merupakan kerja

keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres Payakumbuh dengan di dukung

oleh eksekutif, legislatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai stakeholder yang

terkait dengan tugas Kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang

membangun terhadap kinerja Polri oleh pemerintah / swasta / masyarakat, akan

dijadikan tantangan bagi Polri dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan

kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Keberhasilan...

2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES PAYAKUMBUH NOMOR : KEP/ 50.a / X / 2019 TANGGAL : 29 OKTOBER 2019

Keberhasilan yang diraih diharapkan dapat membuat kita semakin waspada dan

meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan dimasa mendatang. Tantangan

tersebut berupa harapan dan tuntutan masyarakat maupun pemerintah, untuk terus

menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat

di bidang kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat maupun pemerintah

terhadap Polri Polres Payakumbuh tersebut antara lain : (1) Polri Polres Payakumbuh

yang memiliki postur yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun

tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan

kepolisian; (2) menggelar kekuatan Polri ditengah-tengah masyarakat sehingga

keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tentram dan nyaman; (3) menegakkan

hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas terhadap setiap

kejahatan serta mewujudkan transparasi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4)

meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan

mencegah setiap potensi gangguan kamtibmas.

Lingkungan strategis baik global, regional dan nasional sangat mempengaruhi

berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polres Payakumbuh.

Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, dimana dunia seolah -

olah telah menjadi tanpa batas seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan

transportasi yang sangat cepat. Hal ini akan mendorong terjadinya pergeseran nilai -

nilai dan budaya bangsa yang positif berubah menjadi perilaku - perilaku negatif

seperti: materialistis, konsumtif, hedonistis dan radikalisme.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham

radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup,

pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi,

barang, jasa dan manusia dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi

kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya

kejahatan seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, cyber crime, penyelundupan

manusia, narkotika, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam

perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan

daerah perbatasan, baik darat maupun laut, pencemaran lingkungan, pemberlakuan

MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA dan perkembangan paham

radikalisme serta terorisme. Selanjutnya perkembangan lingkungan strategis nasional

harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa berubah

disetiap daerah. Semua isu strategis baik global, regional dan nasional tersebut harus

diperhatikan...


diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja

Polres Payakumbuh T.A. 2020.

Polres Payakumbuh sebagai bagian Integral dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tupoksinya harus mengacu pada Rencana

Kerja (Renja) Polri T.A. 2020.

Untuk pencapaian keberhasilan kinerja Polres Payakumbuh tahun 2020, perlu

adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk

kerjasama antara Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai yang dikenal sebagai

filosofi “Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin”, artinya Polres Payakumbuh

harus membangun hubungan kerjasama dan bersinergitas dengan seluruh stake

holder agar terwujud keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Untuk

mewujudkan kondisi tersebut di atas maka dijabarkan dalam program dan kegiatan

serta anggaran yang mengacu kepada sasaran prioritas, arah kebijakan dan strategi

Polres Payakumbuh tahun 2020.

Adanya perkembangan nilai-nilai adat yang terjadi dilingkungan masyarakat

Payakumbuh dan Polres Payakumbuh perlu mengambil langkah-langkah antisipasi

terhadap dampak adanya perkembangan dan perubahan lingkungan strategis akibat

dari pengaruh situasi global, regional, nasional maupun lokal dibidang Idiologi, Politik,

Ekonomi, Sosial Budaya, dan Keamanan (Ipoleksosbudkam) yang dapat digambarkan

sebagai berikut :

A. Perkembangan Lingkungan Strategis

a) Luar Negeri

1. Umum

a. Pada dekade ini kekuatan ekonomi dan politik negara Amerika

Serikat masih sangat mendominasi dan memberikan implikasi yang

dominan dalam dunia internasional. Terdapat indikasi setiap

permasalahan yang muncul pada lingkup Internasional tidak lepas

dari campur tangan negara Amerika Serikat.

b. Politik luar negeri Indonesia yang berpola kepada politik bebas dan

aktif telah membuka kemungkinan untuk negara indonesia bisa

berinteraksi dengan semua negara tanpa dilandasi dengan paham

politik, baik itu liberalis ataupun sosialis.

2. Situasi...


2. Situasi International

Propaganda negara barat yang memunculkan gerakan yang

menciptakan kondisi masyarakat internasional menjadi antipati terhadap

negara muslim dan melahirkan doktrin yang menganggap terorisme dari

kalangan islam radikal.

3. Situasi Regional

a. Gerakan separatis dari kelompok militan ekstrim kiri yang terjadi di

negara Philipina dan Thailand (Moro) diperkirakan berimplikasi

terhadap negara-negara lain di kawasan ASEAN karena kelompok

tersebut memiliki jaringan yang sampai ke negara Malaysia dan

Indonesia;

b. Masih belum pulihnya hubungan bilateral antara Malaysia dan

Indonesia dikarenakan banyaknya terdapat kasus-kasus TKI yang

bermasalah serta adanya sikap Malaysia yang cenderung merugikan

Indonesia, baik dibidang Ekonomi, Seni dan budaya maupun

sengketa batas negara.

b) Dalam Negeri

1. Tri Gatra

Umum

a. Geografi

Posisi Polres Payakumbuh terletak 0° - 22° LU dan 0° - 23° LS

serta 16° 100° 51° 100° BT adalah Batas : Utara & Barat : Kab 50

kota, Selatan: Kab Agam & T. Datar, Timur: Kab 50 kota dan T.

Datar. Luas wilkum Polres Payakumbuh 1516,92 Km² curah hujan

1295 mm s/d 6055 mm pertahun dengan suhu rata-rata 26° C.

b. Demografi

Jumlah penduduk Polres Payakumbuh 282.370 jiwa, Mayoritas

penduduk terdiri dari Minang, Melayu, jawa, batak, dll

pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang antara usia

produktif pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia yang

berakibat...


berakibat akan bertambah banyaknya angka pengangguran yang

pada akhirnya akan memberi peluang terjadinya gangguan

Kamtibmas / kriminalitas.

c. Sumber Daya Alam

1) Tambang

• Inseminasi Buatan Tuah Sakato

• Batu Dolomit (luhak)

2) Sumber Mata Air

• Batang Tabik di Kec. Luak

• Situjuh Dagang Kec. Situjuh

3) Flora dan Fauna

• Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh

• Kec. Luak

• Kec. Akabiluru

2. Pancagatra

Umum

a. Ideologi

Dalam kehidupan bermasyarakat, Organisasi Politik maupun

organisasi masyarakat lainnya sudah menunjukkan sikap dan

perilaku berdasarkan azas Pancasila sebagai satu - satunya azas

Ideologi Negara kita dan pandangan hidup bagi masyarakat

Indonesia. Maka diharapkan terus menerus dilaksanakan

penyuluhan baik melalui Babinkamtibmas sebagai ujung tombak

Polri dilapangan maupun melalui sekolah–sekolah/lembaga

pendidikan lainnya guna menciptakan masyarakat yang damai dan

sejahtera. Selanjutnya dalam kegiatan masyarakat sehari – hari

dilakukan monitoring terhadap masyarakat oleh Bapulbaket yang ada

di Polsek sebagai basis deteksi dini yang dibantu oleh Satuan

Intelkam sebagai Pembina fungsi.

b. Sosial Politik

1) Berakhirnya masa tugas Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh

Kota pada Agustus 2020 mendatang mengharuskan

diselenggarakannya pemilihan kepala daerah untuk masa

jabatan...


jabatan 2020 – 2025 yang mana proses / tahapannya telah akan

dimulai. Terkait dengan kondisi tersebut, dikarenakan 5 dari 13

kecamatan yang ada di Kab. Lima Puluh Kota berada dalam

Wilayah Hukum Polres Payakumbuh yang juga berarti bahwa

tanggung jawab kesuksesan pelaksanaan pemilihan kepala

daerah tersebut nantinya juga akan berada pada Polres

Payakumbuh maka dipandang perlu untuk mengumpulkan bahan

keterangan tentang situasi dan kondisi yang telah dan akan

berkembang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah

yang mana berdasarkan gambaran situasi tersebut nantinya

akan dapat dirumuskan langkah - langkah strategis yang dapat

dilakukan oleh komando guna menjamin pelaksanaan Pilkada

dapat berlangsung aman dan terkendali.

Adapun nama - nama parpol yang berlaga pada Pemilu 2020

adalah sebagai berikut :

PARTAI POLITIK

KOTA PAYAKUMBUH / KAB 50 KOTA

NO NAMA PARPOL KET

1 2 3

1 PKB

2 GERINDRA

3 P D I PERJUANGAN

4 GOLKAR

5 NASDEM

6 GARUDA

7 BERKARYA

8 PKS

9 PERINDO

10 PPP

11 PSI

12 PAN

13 HANURA

14 DEMOKRAT

19 PBB

20 PKPI

2) Beberapa Ormas dan LSM yang aktif diwilkum Polres

Payakumbuh seperti :

ORMAS

• Komite Nasional Pemuda Indonesia Cabang Payakumbuh (KNPI)

LKAAM...


• LKAAM Kota Payakumbuh

• Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kota Payakumbuh (PWRI)

• Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)

• Paguyuban Keluarga Jawa Payakumbuh Lima Puluh Kota (PAKUWOJO)

• Pemuda Pancasila

• Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN)

• Forum Bersama Laskar Merah Putih

• Forum Peduli Masyarakat Payakumbuh (FMPP)

• Sinama Adventure Club (S.A.C)

• Himpunan Pecinta Tanaman Hias (HPTH)

• Himpunan Bersatu Teguh (HBT)

• Yayasan Haji Sabih Goenadjayabdikoesoemah

• Himpunan Tjinta Teman (HTT)

LSM

• LP3SDM (Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

• D I A N

• Akar Rumput (ARUM)

• LSM Balerong

• LSM Yayasan Madani Sumatera Barat Cabang Payakumbuh

• LBH Santika Payakumbuh

c. Sosial Ekonomi

1) Perekonomian di wilkum Polres Payakumbuh saat ini mengalami

penurunan sehingga bahan sembako dan bahan bangunan serta

suku cadang alat kendaraan dan elektronika mengalami

kenaikan yang diakibatkan oleh Krisis ekonomi terutama setelah

selesainya Pemilu dan para pelaku yang menginginkan

keuntungan besar dengan cara melakukan penimbunan bahan –

bahan yang diperlukan dipasaran hal ini akan mempengaruhi

disegala bidang pembangunan dan tidak tertutup kemungkinan

terjadi gangguan kamtibmas.

2) Masih adanya kesenjangan diantara masyarakat golongan

ekonomi kuat dan lemah, terutama antara kaum pendatang

dengan penduduk asli, sehingga menimbulkan kecemburuan

sosial dan permasalahan dalam masyarakat jika tidak ditangani

secara arif dan bijaksana akan menjadi konflik horizontal.

3) Program...


3) Program ekonomi kerakyatan dalam rangka menciptakan

ekonomi yang ditopang oleh kekuatan ekonomi rakyat dan politik

ekonomi yang berbasis pada usaha kecil, menengah dan

koperasi. Sampai saat ini masih merupakan suatu kendala di

Kota Payakumbuh.

d. Sosial Budaya

Masyarakat wilkum Polres Payakumbuh mempunyai adat istiadat

seperti lazimnya sesuai dengan papatah Adat Minangkabau “Adat

Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah“ dan peranan Ninik

Mamak masih sangat kental dalam kehidupan masyarakat sehingga

para Ninik Mamak sudah beranggapan Hukum Adat adalah segala –

galanya padahal di Negara Republik Indonesia masih ada aturan

hukum yang harus dipatuhi dalam tatanan kehidupan sehari – hari

dan juga tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi juga telah ikut

menerpa masyarakat wilkum Polres Payakumbuh khususnya

kalangan generasi muda yang berakibat terjadinya perubahan –

perubahan sosial. Perubahan sosial budaya datang melalui

Pariwisata yang dibawa oleh para Turis Asing, generasi muda yang

belajar kedaerah lain, para perantau maupun dari para pendatang

yang menetap. Perubahan tersebut tentunya akan menimbulkan

gesekan-gesekan yang tidak jarang berdampak gangguan

kamtibmas, untuk itu sangatlah diperlukan mengaktualkan kembali

secara tegas kepemimpinan para Kepala Adat, Para Ninik Mamak ,

di tengah-tengah kehidupan masyarakat serta masalah-masalah

Sosial Budaya lainnya yang dapat menimbulkan kerawanan, antara

lain :

1) Unjuk rasa ataupun aksi lainnya dengan objek sasaran kinerja

Pemerintahan Kota Payakumbuh akan menimbulkan kerawanan

– kerawanan termasuk juga ninik mamak dengan kemenakan

maupun pucuk adat dengan kaumnya yang berdampak terhadap

gesekan antar suku;

2) Walapun kunjungan wisatawan asing dikatakan relatif kecil

namun untuk para pekerja yang mengadu nasib di Kota

3) Program... Payakumbuh...


Payakumbuh akan menimbulkan kerawanan – kerawanan baik

langsung maupun tidak langsung termasuk ancaman terutama

dari tatanan kehidupan masyarakat dalam berbudaya dan juga

ancaman dari kelompok Islam radikal kepada wisatawan yang

berkunjung maupun yang bekerja;

3) Sumber – sumber produksi dan distribusi yang terkonsentrasi di

wilayah perkotaan akan mengundang arus urbanisasi yang

mendorong tumbuh dan berkembangnya permasalahan Sosial

Budaya dan meningkatnya kriminalitas.

e. Keamanan

Berdasarkan data yang dilaporkan gangguan Kamtibmas sampai

bulan juni 2019 adalah sebagai berikut:

NO

JENIS GANGGUAN KAMTIBMAS

/- KRIMINALITAS

TAHUN

2017 2018 2019

1 2 4 5 6

1. Pembunuhan 1 1 -

2. Penganiayaan Berat 13 7 25

3. Penculikan (Culik Anak) 2 - -

4. Pencurian Dengan Kekerasan 19 21 8

5. Pencurian dengan Pemberatan 137 194 101

6. Pencurian Kendaraan Bermotor 101 98 41

7. Pencurian Kawat Telephon - - -

8. Perkosaan - 1 -

9. Pembakaran 3 - 2

10. Kebakaran - - -

11. Kenakalan Remaja - - -

12. Narkotika 57 48 33

13. Uang Palsu / Mata Uang - - -

14. Bencana Alam - - -

15. S a r a - - -

16. Penyalahgunaan Senpi / Handak - - -

17. P.O.A/CD...


17. P.O.A / CD - - -

18. Pemerasan/ Pengancaman 5 3 -

19. Penyelundupan - - -

20. Pemogokan - - -

21. Demonstrasi / Rusuh Masal - - -

22. Perkelahian TNI / Polri - - -

23. Koneksitas - - -

24 Kejahatan Politik - - -

25. Kejahatan trhdp Kepala Negara - - -

26. Kejahatan terhadap Tib Um - - -

27. Kecelakaan Kapal laut - - -

28. Kecelakaan Kapal Udara - - -

29. Kecelakaan Kereta Api - - -

30. Kecelakaan Lantas korban MD 21 25 15

31. Kecelakaan Lantas korban luka 71 19 12

32. Perjudian 4 14 1

33. Penadahan - - -

34. Perzinahan - - -

35. Pengrusakan 25 14 6

36. Penggelapan 65 65 33

37. Penyuapan - - -

38. Pencurian Ringan / Biasa 105 104 8

39. Penipuan 20 45 13

40. Kejahatan kesopanan/susila/cabul - - 4

41. Penganiayaan Ringan 90 95 15

42. Bank Tanpa Izin - - -

43. Kejahatan Warkat Bank - - -

44 Kejahatan Hak Cipta - - -

45. Kejahatan Pajak / Cukai - - -

46. Kejahatan Bursa - - -

47. Penyerobotan Tanah 9 12 -

48. Kejahatan Korupsi - 2 -

49 Salah Guna Kredit Bimas - - -

50. Kejahatan...


50. Kejahatan Surat / Materai 2 2 2

51. Perdagangan Wanita - - -

52. Langgar KUHP buku III - - -

53. Lain – lain Kejahatan - - -

J u m l a h

Dari tabel diatas dapat di analisa bahwa tingkat kriminalitas di wilkum

Polres Payakumbuh dari tahun ketahun mengalami kenaikan jelas yakni

tindak kejahatan pencurian biasa yang naik 50 % dibanding tahun

sebelumnya dan kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat.

1) Internal Security

a) Masih di temukannya kasus perbuatan pidana dan

pelanggaran disiplin oleh personil Polri yang

berdampak turunnya Citra Polri sehingga

menghambat bagi anggota Polri dalam

melaksanakan tugas pokoknya selaku pelindung,

pelayan dan pengayom masyarakat sehingga

masih perlu peningkatan operasi bersih oleh Sie

Propam di segala lini.

b) Kebijaksanaan pimpinan Polri dan kebijaksanaan

redisiplinner, profesionalisme dan peningkatan

kesejahteraan, diharapkan Polri kedepan mampu

menjawab tantangan zaman/era globalisasi dengan

menempatkan Polri kedepan dalam rangka

menghadapi ancaman, hambatan, gangguan dan

tantangan terhadap keamanan Negara yang

akhirnya dapat menjadikan Polri mandiri dan

semakin dicintai rakyat.

c) Dengan berbagai isu yang berkembang akhir – akhir

ini yang sengaja diciptakan oleh kelompok

kelompok tertentu untuk kepentingan kelompoknya

baik itu melalui media masa maupun elektronik akan

berpengaruh...


berpengaruh pada kondisi mental personil

dilapangan.

2) Exstrim Kiri

Waspada terhadap ormas berlatar belakang G30/S PKI

yang menuntut agar nama baik mereka direhabilitasi oleh

Pemerintah serta menuntut kerugian baik materil maupun

non materil selama mereka menjadi tahanan politik pada

masa penguasa Orde Baru, begitu juga terhadap anak –

anak para mantan Tapol / Napol hal tersebut diatas tidak

menutup kemungkinan tumbuh dan berkembangnya

kembali ideologi komunis di Indonesia.

3) Exstrim Kanan dan Exstrim lainnya

Kelompok Aliran Islam Garis Keras dimana sasaran

mereka sebagian besar adalah objek – objek asing, baik

orang yang berasal dari USA, Inggris Australia dan lain –

lain serta propaganda yang berbau SARA yang dapat

memicu perpecahan antar umat beragama,

mendiskreditkan Pemerintah serta menanamkan rasa tidak

percaya kepada masyarakat terhadap Pemerintah dan TNI

/ Polri.

4) Orang Asing

Orang Asing yang berada atau Berkunjung di Kota

Payakumbuh dan Kabupaten Lima puluh Kota yang

termasuk wilayah hukum Polres Payakumbuh terdiri dari :

a) Orang Asing Turis

b) Orang Asing Visa Kunjungan Usaha

c) Orang Asing Peneliti

d) Orang Asing Misionaris

e) Wartawan Asing

Kegiatan Orang Asing di atas dapat di manfaatkan sebagai

kegiatan Subversif/Spionase/Intelijen asing,

penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja dan usaha.

5) S A R A

Masalah...


Masalah suku, agama, ras dan antar golongan merupakan

masalah yang sangat peka yang dapat menimbulkan

ancaman terjadinya gangguan kamtibmas. Kerawanan-

kerawanan yang mungkin dapat berkembang menjadi

kasus Sara di wilkum Polres Payakumbuh :

a) Masih adanya prinsip sebagian penduduk asli Kota

Payakumbuh yang anti pendatang karena adanya

anggapan bahwa para pendatang tersebut hanya

akan menguras SDA yang ada di Kota Payakumbuh.

b) Masih adanya pemahaman agama yang sempit

baik dari agama atau kepercayaan orang lain.

c) Masih adanya rasa solidaritas terhadap sesama

penduduk disatu Nagari akan memunculkan

permasalahan perkelahian antar kampung / Nagari.

d) Masih adanya selebaran – selebaran yang isinya

mempertentangkan antar agama atau antar suku.

e) Masih ada golongan – golongan tertentu yang

sengaja menebarkan isu golongan lain baik itu

memunculkan isu suku, agama ataupun lainnya

karena diwilkum Polres Payakumbuh terdiri dari

berbagai macam suku dan agama.

Khusus ( Faktor Dominan )

Dari berbagai faktor korelatif seperti yang telah diuraikan diatas, terdapat

beberapa faktor korelatif yang dominan berpengaruh timbulnya

gangguan kamtibmas / kriminalitas, yaitu :

1) Perkembangan Penduduk

Walaupun laju pertumbuhan penduduk di Kota Payakumbuh

semakin meningkat karena berhasil dikendalikan melalui program

KB, tetapi berbagai faktor lain dapat berpengaruh seperti

lapangan kerja, pengangguran, kemiskinan heterogenitas

penduduk, perbedaan agama, kemiskinan serta keterampilan,

maka masalah penduduk akan menjadi masalah yang semakin

kompleks yang akan berdampak antara lain :

a) Terjadinya...


a) Terjadinya arus Urbanisasi yang membawa dampak sosial

antara lain :

- Tuna Wisma

- Tuna Karya

- Tuna Susila

b) Terjadinya berbagai bentuk kerawanan kriminalitas yang

bersumber dari basis-basis Tuna Wisma, Tuna Karya dan

Tuna Susila.

c) Terjadinya benturan fisik antar Nagari / Desa , antar Suku

serta Kaumnya dan antara Penganut agama.

2) Pendidikan

Dari sektor pendidikan Kota Payakumbuh masih menghadapii

berbagai macam permasalahan, antara lain :

a) Bertumpuk tenaga pengajar didaerah pusat perkotaan

b) Tidak sebandingnya gaji / honor tenaga guru yang diterima

dengan situasi dan kondisi tempat mengajar.

c) Kurangnya minat dari siswa dalam menuntut ilmu pendidikan

akibat dari tidak disertainya pengawasan dari orang tua serta

pekatnya pengaruh lingkungan yang datang dari luar.

Masalah-masalah tersebut diatas akan mengakibatkan jumlah

anak putus sekolah yang secara tidak langsung menambah

jumlah angka pengangguran, rendahnya mutu lulusan termasuk

lulusan perguruan tinggi yang belum mendapat pekerjaan

(Pengangguran Intektual), dengan keadaan ini akan menambah

kerawanan terhadap gangguan kamtibmas, baik berbentuk

kenakalan remaja maupun kejahatan intelektual maupun

kriminalitas seperti Curat,Curas,Curanmor dan Curi ternak.

3) Kesehatan

Mahalnya biaya pengobatan serta kurangnya pelayanan dari

pihak penyedia pengobatan akan berdampak atau menimbulkan

masalah sosial yang menjadi faktor Korelatif Kriminogen antara

lain :

a) Melakukan...


a) Melakukan tindak pidana untuk mendapatkan biaya

pengobatan.

b) Beredarnya obat-obatan palsu serta toko - toko obat yang

tidak mempunyai izin.

c) Adanya kegiatan mall praktek.

d) Mengutamakan bisnis dari pada kemanusian.

d) Adanya aksi unjuk rasa akibat pelayanan kesehatan yang

kurang maksimal.

4) Tenaga Kerja

Bertambahnya angkatan kerja dan kecilnya lowongan kerja yang

tersedia akan menimbulkan masalah sosial yang dapat menjadi

faktor Korelatif Kriminogen antara lain :

a) Terjadinya pengangguran.

b) PHK di berbagai perusahaan/wirausaha.

c) Terjadinya penipuan oleh calo - calo tenaga kerja.

d) Akan menjadi isu bagi kelompok - kelompok atau LSM tertentu

untuk mendiskreditkan Pemerintah.

5) Komunikasi dan Transportasi

Kota Payakumbuh sedang giat - giatnya melaksanakan

pembangunan dengan menitikberatkan pembangunan disegala

bidang terutama yang menyangkut untuk fasilitas umum dan

fasilitas perlayanan publik, hal ini membawa dampak positif

maupun negatif. Dampak positifnya adalah memperlancar arus

perekonomian dan meningkatnya mobilitas barang sedangkan

dampak negatifnya antara lain :

a) Meningkatnya mobilitas kejahatan.

b) Mendorong timbulnya kejahatan dengan Modus Operandi

baru.

c) Terjadinya kejahatan yang luas keseluruh Kec. yang ada di

wilkum Polres Payakumbuh.

6) Masalah Tanah

Permasalahan...


Permasalahan tanah di Kota Payakumbuh dan kabupaten lima

puluh Kota merupakan permasalahan yang cukup rawan dan

berpotensi akan terjadi konflik, latar belakang dan gangguan yang

akan timbul antara lain:

a) Umumnya tanah atau lahan produktif adalah tanah yang di

kuasai secara kolektif/suku (Tanah Ulayat) dan peranan Ninik

Mamak, masih sangat dominan.

b) Adanya/ tanah / kawasan hutan / belantara yang di klaim

sebagai Ulayat suku / kaum.

c) Tanah Ulayat suku yang tidak produktif peralihan haknya

banyak merugikan masyarakat dengan ganti rugi yang rendah.

d) Adanya tuntutan ganti rugi yang berkembang menjadi

permasalahan akibat pengingkaran atas kesepakatan -

kesepakatan yang pernah dibuat sebelumnya dengan

menuntut tambahan ganti rugi secara sepihak, yang dapat

mengganggu stabilitas kamtibmas.

7) Kepariwisataan

Meskipun kunjungan wisatawan asing yang datang ke Kota

Payakumbuh relatif kecil, namun dapat berpotensi menimbulkan

berbagai kerawanan yaitu :

a) Masuknya pengaruh budaya asing maupun daerah lain yang

negatif.

b) Kegiatan pamalakan / premanisme.

c) Terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang di lakukan oleh

orang asing./ pendatang.

d) Menjadi daerah operasi penyebaran narkotika.

e) Penyalahgunaan visa. Bagi wisatawan/TKA

f) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

8) Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi

Kemajuan yang dicapai dengan Ilmu Pengetahuan dan

Tekhnologi juga akan mendorong meningkatnya kualitas

kriminalitas yang ditandai dengan ciri – ciri sebagai berikut :

a) Memanfaatkan...


a) Memanfaatkan alat – alat elektronik termasuk komputer, audio

visual, benda – benda cair kimia lainnya sebagai sarana untuk

melakukan kejahatan.

b) Mobilitas tinggi.

c) Komunikasi cepat.

d) Memanfaatkan komputer untuk kejahatan.

B. Perkiraan Ancaman Tahun 2020

A) Kecenderungan Lingkungan Strategis Luar Negeri

1. Motif ekonomi diperkirakan akan selalu melatar belakangi berbagai

kebijakan dunia internasional. Adanya perubahan kekuatan ekonomi

negara berkembang seperti China dan India serta negara dikawasan

Asia Timur dan Eropa Timur sedikit banyaknya akan mempengaruhi

negara AS yang selama ini menjadi poros kekuatan ekonomi dunia. Hal

ini diprediksi akan berdampak kepada situasi global dimana AS akan

berupaya mempertahankan dominasinya.

2. Isu Nuklir menjadi sorotan dan dijadikan sebagai motif dari negara maju

untuk menekan negara - negara berkembang seperti Iran dan Korea

Utara dengan melancarkan berbagai bentuk ancaman baik itu embargo

ekonomi maupun ancaman invansi.

3. Kebijakan perdagangan bebas akan meningkatkan persaingan ekonomi

negara - negara yang termasuk kedalam AFTA plus China, termasuk

Indonesia yang berada didalamnya. Hal tersebut diprediksi akan

mempengaruhi situasi kamtibmas.

B) Kecenderungan Lingkungan Strategis Dalam Negeri

1. Upaya dari kelompok oposisi dalam menekan pemerintah diperkirakan

masih akan terus terjadi dalam bentuk penggalangan terhadap media

massa, sorotan terhadap kinerja aparat penegak hukum / CJS (crime

Justice System), demonstrasi;

2. Upaya memberantas korupsi dan perbaikan dalam sistem birokrasi,

menjadi bagian yang paling disorot pada saat sekarang ini;

3. Aksi terorisme dan perdagangan narkoba lintas negara diperkirakan

masih akan berlanjut dengan kerawanan Indonesia dijadikan pusat

kegiatan...


kegiatan teroris dan daerah tujuan pemasaran kelompok narkoba

negara Asia Barat terutama Iran.

C) Hakekat Ancaman

1. Faktor Korelatif Kriminogen (FKK)

a. Bidang Ideologi

1) Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan

sehari - sehari bangsa Indonesia, sudah tidak

dipermasalahkan lagi, namun demikian masih ada pok-pok

Islam tertentu yang berusaha untuk menjadikan Syariat

Islam menjadi bagian dari dasar negara;

2) Golongan ekstim kanan dan ekstrim kiri masih perlu di

waspadai untuk mencegah di manfaatkannya kesenjangan

sosial yang ada di masyarakat untuk kepentingan

kelompok – kelompok tertentu dengan memanfaatkan

konflik yang terjadi dan yang berkembang.

b. Bidang Politik

1) Sejak bergulirnya Era Reformasi disegala bidang sehingga

membuka seluruh saluran penyampaian aspirasi yang

kenyataannya saat ini telah dimanfaatkan oleh pihak –

pihak maupun golongan tertentu untuk kepentingannya;

2) Kegiatan Ormas, LSM dan kelompok ekstrim masih akan

tetap berlanjut dengan memanfatkan masalah-masalah

sosial yang muncul terutama yang berkaitan dengan HAM.

Demokratisasi dan keadilan dengan memanfaatkan

mahasiswa melalui kegiatan kampus dan kelompok –

kelompok masyarakat lainnya maupun buruh / karyawan

perusahaan;

3) Kebijakan – kebijakan dari Pemerintah baik pusat maupun

Daerah kelompok tertentu untuk mendiskreditkan aparat

pemerintah dan juga Kota Payakumbuh sedang giat –

giatnya melaksanakan pembangunan tidak tertutup

kemungkinan akan terjadi korupsi hal ini apabila tidak

diwaspadai...


diwaspadai akan menjadi isu politik yang muaranya akan

mengganggu stabilitas Kamtibmas;

4) Dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada Gubernur

Sumbar dengan Bupati Kab. Lima Puluh Kota maka akan

berdampak munculnya parpol – parpol tertentu dan perlu

monitoring secara berkesinambungan karena akan muncul

berbagai permasalahan ataupun bentuk – bentuk lainnya

untuk kepentingan kelompok tersebut.

c. Bidang Ekonomi

1) Terjadinya kecemburuan sosial dengan

mempertentangkan masyarakat golongan ekonomi lemah

dengan masyarakat golongan ekonomi kuat maupun

masyarakat penduduk asli dengan pendatang akan

mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga

masyarakat dapat mudah di adu domba untuk melakukan

hal-hal yang bersifat destruktif yang akan bermuara

kepada tindakan anarkis;

2) Tingginya harga sembako dan harga - harga lainnya

dibanding dengan daerah lain di Propinsi Sumatera barat

lainnya akan muncul tindakan untuk menimbun barang

ataupun bentuk lainnya akan mengganggu stabilitas

Kamtibmas;

3) Kebijaksanaan pemerintah Jokowi–JK untuk mengalihkan

subsidi BBM baik itu melalui PKBS – BBM maupun bentuk

lainnya untuk membantu rakyat miskin, diharapkan dapat

membantu rakyat guna mengurangi kecemburuan sosial

selama ini;

4) Masalah sosial ekonomi yang berpeluang terhadap

terjadinya gangguan kamtibmas terutama bidang

kriminalitas antara lain :

a) Bidang Perindustrian

(1) Penggelapan...


(1) Penggelapan pajak, manipulasi, korupsi serta kredit

macet;

(2) Timbulnya masalah - masalah yang berhubungan

dengan ketenagakerjaan;

(3) Penyalahgunaan fasilitas eksport / import.

b) Sektor Perdagangan

(1) Kecemburuan sosial yang bermuara pada unjuk

rasa, pengrusakan dan penjarahan;

(2) Pemalsuan, penipuan atau penyalahgunaan

dokumen eksport / import;

(3) Adanya dominasi perdagangan oleh pok / suku

tertentu yang dapat menimbulkan konflik berbau

Sara.

c) Sektor Pertanian dan Perkebunan

(1) Pemalsuan Pupuk ataupun sejenisnya;

(2) Pemalsuan Bibit;

(3) Memonopoli hasil pertanian dan perkebunan

sehingga menimbulkan dampak bagi para petani;

(4) Harga hasil pertanian maupun perkebunan yang

tidak stabil.

d) Sektor komunikasi dan transportasi

(1) Munculnya kejahatan dengan modus operandi baru

selaras dengan kemajuan Iptek;

(2) Kebebasan pers, di lain pihak ada sebagian

wartawan yang tidak mengindahkan kode etik

jurnalistik di dalam menyajikan berita, sehingga

dapat memicu timbulnya kerawanan kamtibmas;

(3) Meningkatnya gangguan kamtibmas di berbagai

pelosok di Kota Payakumbuh;

(4) Mobilitas tinggi.

d. Bidang Sosial Budaya

Masalah...


Masalah-masalah bidang sosial budaya yang memungkinkan

terjadinya gangguan kamtibmas antara lain :

1) Masalah Kependudukan

Pengaruh pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang

tidak merata di daerah Kota Payaklumbuh, sempitnya

lapangan kerja di wilkum Polres Payakumbuh Berakibat

antara lain :

(1) Tuna Wisma;

(2) Tuna Karya;

(3) Tuna Susila.

2) Masalah Tenaga Kerja

Bertambahnya angkatan kerja baru setiap tahun baik yang

berpendidikan tinggi, menengah atau kurang pendidikan,

serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia akibat

lesunya sektor industri dapat terjadi pengangguran, PHK

dan penipuan tenaga kerja;

3) Masalah Tanah

Permasalahan tanah di Wilkum Polres Payakumbuh terkait

dengan status kepemilikan tanah yang masih banyak tanah

miilk kaum/ulayat sangat dominan munculnya konflik dan

perlu mendapat perhatian khusus karena dampak yang

akan muncul cukup banyak dan akan mengganggu

stabilitas Kamtibmas, serta perkembangan pembangunan

yang semakin marak mengakibatkan naiknya harga lahan

tanah secara ekonomi dapat menimbulkan :

a) Upaya investasi oleh investor menjadi terkendala yang

berakibat menurunkan pertumbuhan ekonomi diwilkum

Polres Payakumbuh;

b) Tuntutan ganti rugi tanah berkembang menjadi

gangguan stabilitas kamtibmas;

c) Manipulasi harga tanah;

d) Kepemilikan...


d) Kepemilikan Tanah masih tergantung dari Ninik

Mamak, sehingga setiap permaslahan yang muncul

selalu permasalahan tentang ulayat;

e) Spekulasi tanah yang menjurus kepada penipuan.

4) Masalah Transmigrasi

Permasalahan transmigrasi yang akan timbul antara lain :

a) Tuntutan lahan usaha yang belum di terima sebanyak

yang dijanjikan yaitu 2 Ha akan menimbulkan

kerawanan;

b) Penjualan lahan oleh peserta Transmigrasi kepada

pihak lain tanpa sepengatahuan Dinas terkait

khususnya Dinas Nakertrans;

c) Penebangan liar.

5) Masalah Pendidikan

Kurangnya sarana dan pra sarana pendidikan dari tingkat

SD s/d PT akan mengakibatkan bertambahnya generasi

putus sekolah, di perkirakan dapat menimbulkan gangguan

kamtibmas antara lain :

a) Pencurian;

b) Perkelahian;

c) Penyalahgunaan narkoba;

d) Kejahatan asusila;

e) Kenakalan remaja.

6) Masalah Kesehatan

Belum belum optimalnya / kurangnya tenaga Dokter / Para

Medis khususnya tenaga Dokter Ahli sehingga pelayanan

kesehatan belum dirasakan secara optimal oleh

masyarakat akan menjadi permasalahan di kemudian hari

yang akan menimbulkan rendahnya tingkat kesehatan

masyarakat Kota Payakumbuh dapat berakibat :

a) Banyaknya pasien yang meninggal dunia;

b) Berbagai...


b) Berbagai tindak pidana akan muncul untuk

mendapatkan biaya pengobatan;

c) Dokter / para medis lebih mengutamakan bisnis dari

pada fungsi sosial.

7) Masalah Pariwisata

Walaupun Kota Payakumbuh bukan merupakan salah satu

daerah tujuan wisata Upaya pemerintah Kota Payakumbuh

dalam meningkatkan Income di sektor pariwisata dengan

cara promosi dan hal yang di perkirakan akan menimbulkan

kerawanan - kerawanan seperti :

a) Spionase oleh orang asing dengan alasan sebagai

Turis;

b) Tempat pelarian dari para pelaku kejahatan di Negara

lain;

c) Pemerasan terhadap wisatawan baik lokal maupun

asing.

8) Masalah Agama

Permasalahan Fanatisme sempit, penyalahgunaan agama

bagi kepentingan politis dan masih adanya sikap curiga

antar umat beragama akan menimbulkan kerawanan dalam

bentuk Sara dan kerusuhan massal serta pengrusakan

tempat-tempat ibadah.

e. Bidang Keamanan

1) Intern Polri

a) Masalah banyaknya pelanggaran hukum dan disiplin

yang dilakukan oleh anggota Polri akan menghambat

pelaksanaan tugas pokok;

b) Masih terjadi / meningkatnya keluhan masyarakat

melalui Pengaduan Masyarakat ( Dumas ) terhadap

pelayanan oleh Polri yang belum baik. dan belum

optimal.

2) Subversi

a) Masih...


a) Masih terdapat bahaya ekstrim kanan yang

berdampingan dengan Negara Islam Indonesia ataupun

Gerakan Minang Merdeka;

b) Masih adanya gejala kegiatan kelompok ekstrim kiri

yang dapat menanggulangi berbagai situasi yang

menguntungkan untuk kepentingan politiknya.

3) S a r a

a) Masih adanya isu yang mengadu domba antar agama

khususnya Islam dan Kristen;

b) Terdapat perbedaan tingkat sosial ekonomi yang

mencolok antara kaum pendatang dengan pribumi;

c) Masih adanya sikap “Anti Pendatang“ di sebagian

penduduk asli Kota Payakumbuh karena beranggapan

bahwa pendatang tersebut hanya menguras harta /

kekayaan alam mereka.

4) Orang Asing

Kota Payakumbuh merupakan salah satu tujuan wisata

asing di Sumatera Barat dapat berdampak terhadap:

a) Penyalahgunaan Visa;

b) Masuknya budaya asing;

c) Kegiatan Spionase;

d) Tindak pidana narkotika.

D) Police Hazard (PH)

a) Dalam pelaksanaan Kampanye pemilihan Bupati Kab. Lima Puluh

Kota akan berdampak terhadap permasalahan yang akan timbul

diantaranya :

1) Jadwal kampanye bersamaan dengan Cabup lain;

2) Penggunaan alat peraga selain yang ditetapkan;

3) Mempermasalahkan Pancasila dalam kampanye;

4) Menfitnah, menghina, menyinggung kehormatan pemerintah dan

pejabat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa;

5) Penyalahgunaan...


5) Penyalahgunaan tanda gambar;

6) Pemaksaan, Intimidasi untk mengikuti kampanye Cabup lain;

7) Melakukan tindakan, ucapan, tulisan, gambar, lukisan yang

isinya menghina, menjelekkan, mengaburkan, anti agama dan

kepercayaan terhadap Tuhan YME serta menimbulkan Sara;

8) Menghalangi, merintangi dan mengganggu kampanye;

9) Penganiyaan, Sabotase, tindakan kriminal, kejahatan terhadap

ketertiban umum;

10) Kecelakaan dan kemacetan lantas.

b) Lingkungan Pemukiman

Lingkungan pemukiman tokoh-tokoh VVIP / VIP dan tokoh masyarakat.

1) Pemukiman / Hotel / penginapan / wisma;

2) Pemukiman penduduk.

c) Tempat bertemunya massa

1) Pasar, terminal, jalan umum dan lainnya;

2) Objek wisata;

3) Tempat pertemuan umum;

4) Perkantoran Bank,Pabrik dan Industri.

d) Tempat – tempat penting lainnya

1) Lingkungan Provit seperti Telkom dan PLN;

2) Pembangunan proyek – proyek Pemerintah;

3) Tempat penyimpanan benda bersejarah ;

4) Kantor / Markas Satuan Pengamanan;

5) Daerah terjadinya Bencana Alam;

6) Tempat – tempat berbahaya (Tikungan tajam, Tanjakan,

jembatan sempit dan lainnya).

E) Ancaman Faktual (AF)

a) Kriminalitas

1) Timbulnya beberapa jenis kejahatan yang meresahkan

masyarakat yaitu :

(a) Curas...


a) Curas / Curat;

b) Curanmor;

c) Narkoba;

d) Kebakaran / pembakaran;

e) Laka Lantas;

f) Penganiyaan Berat;

g) Perkosaan;

h) Penggelapan dan Penipuan;

i) Pembunuhan;

(j) Perampasan / Penyerobotan tanah.

2) Kejahatan-kejahatan yang berhubungan erat dengan jabatan -

jabatan atau penyalahgunaan wewenang antara lain :

a) Korupsi (KKN);

b) Pungli;

c) Pemerasan;

d) Penyuapan.

3) Kejahatan yang berhubungan dengan Kehutanan antara lain :

a) Illegal logging;

b) Perambahan Hutan Lindung;

c) Pembakaran / Kebakaran Hutan.

4) Permasalahan yang berhubungan dengan Pertanahan antara

lain:

a) Penyerobotan Tanah;

b) Sertifikat ganda.

b) Gangguan kamtibmas yang dapat mengancam stabilitas politik antara

lain :

1) Masalah Sara;

2) Adanya kerusuhan massal yang dikendalikan golongan tertentu

ataupun konflik antar suku/agama;

3) Adanya unjuk rasa yang tidak puas dengan kebijaksanaan

Pemerintah.

C. Kerawanan Daerah (Ipoleksosbudkam)

Berdasarkan...


Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, diproyeksikan kepada

FKK sebagai akibat program pemerintah yang telah, sedang dan akan di

laksanakan dengan memperhatikan PH, AF serta dikaitkan dengan bobot derajat

kemungkinan terjadinya AF, maka perkiraan ancaman adalah sebagai berikut :

1. Perkiraan Kerawanan dibidang Ideologi

Dilihat dari aspek Ideologi, maka pada tahun 2020 diwilayah hukum

Polres Payakumbuh permasalahan Ideologi tidak begitu menonjol dan

besar kemungkinan belum muncul kepermukaan sebagai suatu

ancaman/gangguan Kamtibmas yang perlu diwaspadai karena Pancasila

sebagai ideologi Negara masih menjadi pedoman warga masyarakat

Kota Payakumbuh.

2. Perkiraan kerawanan dibidang Politik

Selain masalah – masalah nasional terdapat persoalan politik lokal Kota

Payakumbuh yang belum tuntas dapat saja muncul pada seperti :

(a) Penggabungan beberapa Kelurahan;

(b) Permasalahan pemerintah Desa kembali kenagari.

3. Perkiraan Situasi Sosial Ekonomi

a. Eksploitasi / Ekspolarasi Barang Tambang

Berdasarkan penelitian awal dari pihak atau instansi terkait Kota

Payakumbuh dengan adanya rencana pengelolaan / pengolahan

oleh Investor maka diperkirakan permasalahan atau persoalan

yang akan muncul adalah :

1) Persoalan tanah ulayat yang menjadi tuntutan ninik mamak

dengan kaumnya;

2) Persoalan dana konpensasi dengan warga masyarakat

sekitarnya;

3) Tuntutan kesempatan dan peluang kerja yang lebih besar untuk

warga masyarakat sekitarnya;

4) Unjuk rasa dengan sasaran investor atau Pemda sebagai

wujud rasa ketidakpuasan atas pengelolaan barang tambang

tersebut;

5) Berdekatan...


5) Berdekatan dengan pemukiman penduduk yang berujung pada

Polusi Udara.

b. Tidak stabilnya harga Sembako tidak hanya berdampak secara

politis, juga berdampak pada situasi Kamtibmas;

c. Masih belum tuntasnya permasalahan pertanahan dan juga tidak

stabilnya harga hasil tani masyarakat akan membawa dampak

pada kondisi ekonomi masyarakat serta kondisi kamtibmas 2020.

4. Perkiraan Situasi Sosial Budaya

a. Munculnya ajaran atau aliran kepercayaan

Trend perkembangan dunia internasional maupun Nasional dalam

permasalahan ajaran atau aliran kepercayaan cenderung

meningkat, dengan kondisi masyarakat Kota Payakumbuh yang

sangat heterogen dan terdiri dari berbagai suku (Minang, Melayu,

Jawa, Batak, Dll) tidak menutup kemungkinan akan muncul

aliran/ajaran kepercayaan baru. Dengan munculnya aliran / ajaran

kepercayaan baru, maka akan berdampak timbulnya aksi Unjuk

rasa dengan sasaran kelompok pengikut/penganut ajaran / aliran

kepercayaan serta Pemko Payakumbuh dan juga timbulnya Konflik

horizontal antar kelompok serta tindakan anarkhis massa yang

menjurus kepada SARA.

b. Pendirian Tempat Ibadah

Penduduk Kota Payakumbuh terdiri dari beberapa agama antara

lain Islam dan Kristiani. Kerukunan antar umat beragama sangat

baik selama ini, namun kadang – kadang masalah aqidah dapat

menimbulkan rasa fanatisme yang berlebihan bahkan cenderung

dapat menjadi radikal dan keras dengan sikap radikal dan fanatik

tersebut muncul disaat ada anggapan bahwa salah satu pihak

kelompok penganut dianggap mengabaikan ketentuan yang berlaku

khususnya dalam masalah pendirian rumah ibadah dalam

komunitas kaum muslim / umat Islam dan apabila ini terjadi

diperkirakan akan timbul gangguan kamtibmas seperti :

1. Unjuk rasa...


1. Unjuk rasa dengan sasaran tempat/lokasi ibadah salah satu

kelompok umat serta unjuk rasa ke Pemda;

2. Tindakan anarkhis massa berupa pengrusakan, pembakaran

dan penganiayaan yang bernuansa Sara.

c. Perebutan untuk memangku gelar Adat

Permasalahan gelar Ninik Mamak seperti Datuk dan lain

sebagainya adalah permasalahan adat dan Polri dalam hal ini tidak

turut campur. Siapa yang berhak dan bagaimana prosesnya

ketentuan adatlah yang menentukan. Situasi demikian memberi

peluang timbulnya konflik di tengah – tengah masyarakat

khususnya bagi kaum mereka masing – masing dan keadaan

demikian memberi peluang munculnya pertikaian antar kelompok

yang akhirnya muncul gangguan kamtibmas. Berkaitan dengan hal

tersebut persoalan yang diperkirakan akan muncul sebagai

dampaknya adalah :

1) Bentrokan antar kelompok sehingga menimbulkan tindakan

penganiayaan, pengrusakan, pengancaman dan lain sebaginya;

2) Perongrongan terhadap perusahaan / investor khususnya

menyangkut lahan ulayat;

3) Unjuk rasa ke kantor Pemerintahan.

d. Masalah dalam lingkup Nagari

Beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan / bahasan yang

perlu diperhatikan yaitu :

1) Sako / Pusako

Sako dan Pusako merupakan sistem warisan dalam adat

Minangkabau terhadap harta dan gelar adat dalam suatu kaum

dalam system keturunan. Dalam Sako dan Pusako peran

seorang ninik mamak yang bergelar Datuk sangat dominan.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat diperkirakan gangguan

kamtibmas yang muncul adalah:

a) Pertentangan dalam kaum tentang penetapan / penentuan

waris dan sako / Pusako;

b) Sikap...


b) Sikap ketidakpuasan kaum terhadap tindakan dan

perbuatan datuk terutama dalam pemanfaatan sako /

Pusako;

c) Munculnya gelar – gelar adat / datuk – datuk tandingan;

d) Pemalsuan tanda tangan dan ahli waris suatu kaum;

e) Unjuk rasa dengan sasaran Pemda dan DPRD.

2) Ulayat

Ulayat lebih tertuju kepada harta tidak bergerak dalam suatu

kenagarian. Ulayat merupakan aset Nagari. Ulayat dikuasai /

dikelola oleh Ninik Mamak, Pemegang ulayat di dalam suatu

kenagarian. Posisi yang demikian bagi suatu daerah yang

mempunyai potensi untuk berkembang maka posisi Pucuk

Adat/ Ninik Mamak sangat menentukan. Berkaitan dengan

ulayat dapat diperkirakan permasalahan / gangguan kamtibmas

yang akan muncul adalah :

a) Unjuk rasa dengan sasaran Kantor Pemda / DPRD atas

pemanfaatan / penggunaan tanah ulayat oleh Pihak lain;

b) Klaim terhadap lahan yang disertai pemblokiran lokasi

lahan ulayat;

c) Konflik horizontal terutama antara kelompok – kelompok

tertentu;

d) Tumpang tindih penguasaan lahan;

e) Tuntutan / permintaan konstribusi terhadap perusahaan

atau pihak lain.

3) Aset Nagari

Dalam suatu Kenagarian memiliki banyak potensi sebagai asset

Nagari seperti galian C, lokasi / lahan perkebunan, Obyek

Wisata dll. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang

cenderung tumpang tindih antara kebijakan Pemda dengan

aturan dalam kenagarian, maka Kenagarian sebagai pemilik

ulayat dan merasa punya hak atas aset Nagari juga menuntut

konstribusi yang jelas dan pemanfaatan asset Nagari untuk

pemasukan keuangan Nagari. Berkaitan dengan pemanfaatan /

Pengelolaan...


pengelolaan asset Nagari maka dapat diperkirakan gangguan

kamtibmas adalah :

a) Unjuk rasa dengan sasaran Pemda/DPRD dan Wali Nagari

atas ketidakpuasan pemanfaatan / pengelolaan aset Nagari;

b) Korupsi/pemanfaatan hasil kontribusi aset Nagari yang

tidak sesuai dengan ketentuan;

c) Pertentangan/konflik horizontal antara kelompok seperti

klaim lahan oleh kaum/perorangan dll;

d) Tuntutan / klaim dan pemblokiran atas lokasi aset Nagari;

e) Perkelahian antar kelompok / kampung.

4) Pelaksanaan Pembangunan / Pembebasan tanah

Seiring dengan tuntutan perkembangan daerah akan selalu

berupaya melakukan peningkatan perekonomian maka tidak

akan terlepas dari pembangunan. Pelaksanaan Pembangunan

semata – mata tidak hanya menyangkut masalah dana /

anggaran, tetapi ada komponen lain yang merupakan hal yang

sangat penting yakni masalah tanah dari objek pembangunan

yang pada akhirnya akan berkaitan dengan masalah

pembebasan tanah yang akan melibatkan banyak pihak untuk

fasilitas umum maupun fasilitas lainnya. Gangguan Kamtibmas

yang diperkirakan akan muncul adalah :

a) Unjuk rasa dengan sasaran Pemda/PU dan DPRD;

b) Intimidasi pengacaman dan terror;

c) Pemalsuan atas data – data seseorang/pemberian data

fiktif;

d) Korupsi / Mark Up atas pelaksanaan Proyek;

e) Ganti rugi yang tidak tepat sasaran;

f) Pemblokiran lokasi yang akan dibebaskan.

5. Perkiraan situasi dibidang Keamanan

a. Perkiraan Situasi Keamanan/ Kriminalitas tahun 2020, untuk Tindak

Pidana yang akan tetap muncul Curat, Curanmor, Narkoba serta

permasalahan Tanah yang menjurus kepada Tindak Pidana;

b) Permasalahan...


b. Permasalahan tanah ulayat yang berindikasi kepada tindak Pidana

ataupun bentuk lainnya akan tetap muncul yang perlu disikapi

sesegera mungkin.

D. Kerawanan Kota yang perlu mendapat perhatian

1. Kontijensi I adalah Kerusuhan Massal

Kerusuhan / perkelahian massal baik antar kelompok masyarakat

dengan masyarakat lainnya / masyarakat dengan mahasiswa / dengan

aparat keamanan / pemerintah maupun masyarakat dengan perusahaan:

a. Indikator

1) Cara berfikir masyarakat dengan latar belakang berpendidikan

rendah dimana mudah sekali tersinggung, dan terpropokasi

pihak lain/terpancing untuk ikut serta meskipun tidak mengetahui

akar permasalahan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan

tersebut;

2) Masih adanya instabilitas di bidang Ipoleksosbudkam;

3) Adanya pok-pok tertentu yang menginginkan situasi tidak

kondusif dengan cara membangkitkan atau menyulut aksi

sehingga eskalasi meningkat menuju kearah kerusuhan massal

dan anarkis;

4) Sifat arogansi aparat yang memancing timbulnya antipati

masyarakat terhadap aparat baik dalam pelaksanaan tugas

maupun dalam kehidupan sehari – hari dilingkungannya;

5) Penyelesaian pertikaian antar suku yang tidak tuntas

menyebabkan dendam di antara suku yang bertikai tersebut.

b. Bentuk Kegiatan

1) Perkelahian massal antar pok baik pok masyarakat / suku / sara

/ dan lain sebagainya;

2) Pemogokan diikuti dengan tindakan anarkis yang menjurus

pada tindakan pengrusakan;

3) Unjuk rasa atau demonstrasi yang disertai pengrusakan;

4) Melawan aparat keamanan.

2. Kontijensi II adalah Bencana Alam

a. Indikator...


a. Indikator

1) Letak geografis wilkum Polres Payakumbuh yang berada pada

pegunungan dan perbukitan;

2) Curah hujan yang tidak menentu;

3) Struktur tanah yang labil, sehingga menyebabkan sebagian

daerah diwilkum Polres Payakumbuh rawan longsor seperti Kec.

Luak dan Kec. Akabiluru;

4) Kerusakan hutan akibat banyaknya penebangan liar dan

pengrusakan hutan beserta isinya secara tidak terkendali;

5) Lahan perkebunan perkebunan yang belum tertanam ataupun

yang rusak.

b. Bentuk Ancaman

1) Tanah longsor/galodo;

2) Banjir;

3) Gempa;

4) Kecelakan lalu Lintas;

5) Amdal terganggu ekosistemnya.

3. Kontijensi III Sabotase dan Teror Bom

a. Indikator

1) Adanya ketidakpuasan suatu golongan / kelompok masyarakat

tertentu terhadap sistem / kebijaksanaan pemerintah;

2) Adanya isue kristenisasi yang merebah di tengah masyarakat

yang di lakukan secara terselubung;

3) Adanya usaha terencana dari kelompok / golongan ekstrim

tertentu untuk menghambat berfungsinya sistem pemerintahan,

sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap

pemerintahan;

4) Adanya ketidakpuasan pok / golongan yang sudah mengarah

kearah permusuhan, dengan mengusung label agama dan suku.

b. Bentuk Ancaman

1) Pengrusakan yang menimbulkan kerugian materiil dan korban

jiwa serta menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat;

2) Intimidasi...


2) Intimidasi dan teror dari kelompok tertentu terhadap, aparat,

instansi tertentu dan masyarakat dalam rangka menuntut

dipenuhinya aspirasi / tuntutan dari pihak yang melancarkan

teror / aksi;

3) Sabotase terhadap suatu mekanisme kegiatan atau sistem.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

a. Visi Polri, Visi Polda Sumatera Barat dan Visi Polres Payakumbuh

1) Visi Polri

“Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib”.

2) Visi Polda Sumatera Barat

“Terwujudnya Sumatera Barat yang aman dan tertib”.

3) Visi Polres Payakumbuh

“Terwujudnya Payakumbuh yang aman dan tertib”.

b. Misi Polri, Misi Polda Sumatera Barat dan Misi Polres Payakumbuh

1) Misi Polri

Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polri, maka langkah

pencapaian sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut :

a) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana dan

pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia;

b) Melayani kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia,

memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;

c) Mengayomi dengan selalu berusaha memberikan contoh yang

terbaik pada masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi pribadi

yang jauh lebih baik.

2) Misi Polda Sumatera Barat

sesuai...


sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka langkah pencapaian

sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut :

a) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat

Sumatera Barat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan

/ atau bencana dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak

azazi manusia;

b) Melayani kepentingan masyarakat di Sumatera Barat, memberikan

pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya

dalam lingkup tugas kepolisian;


terbaik pada masyarakat Sumatera Barat, agar masyarakat

Sumatera Barat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

3) Misi Polres Payakumbuh

sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka langkah pencapaian

sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut :

a) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat

Payakumbuh dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan /

atau bencana dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azazi

manusia;

b) Melayani kepentingan masyarakat di Payakumbuh, memberikan

pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya

dalam lingkup tugas kepolisian;


terbaik pada masyarakat Payakumbuh, agar masyarakat

Payakumbuh bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

2. Tujuan jangka menengah

a. Tujuan Polri, Tujuan Polda Sumatera Barat dan Tujuan Polres Payakumbuh

1. Tujuan Polri

1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di

seluruh wilayah NKRI;

2) Menegakkan...


2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;

3) Modernisasi pelayanan Polri;

4) Mewujudkan Polri yang profesional;

5) Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpecaya.

2. Tujuan Polda Sumatera Barat







3. Tujuan Polres Payakumbuh







3. Sasaran Prioritas Tahun 2020

a. Sasaran Prioritas Polri

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang humanis dan

bermartabat;

2. Pelayanan publik Polri yang prima berbasis TIK;

3. Peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian

tindak pidana;

4. Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri yang sesuai standar;

5. Modernisasi teknologi Alpalkam dan Almatsus Polri secara bertahap

dari tingkat...


dari tingkat Mabes Polri sampai dengan polsek;

6. Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya.

b. Sasaran Prioritas Polda Sumatera Barat


bermartabat di Polda Sumatera Barat;

2. Pelayanan publik Polri yang prima berbasis TIK di Polda Sumatera

Barat;


tindak pidana di Polda Sumatera Barat;

4. Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri yang sesuai standar di

Polda Sumatera Barat;


dari tingkat Polda sampai dengan polsek;

6. Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya di Polda

Sumatera Barat.

c. Sasaran Prioritas Polres Payakumbuh


bermartabat di Polres Payakumbuh;

2. Pelayanan publik Polri yang prima berbasis TIK di Polres Payakumbuh;


tindak pidana di Polres Payakumbuh;

4. Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri yang sesuai standar di

Polres Payakumbuh;


dari tingkat Polres sampai dengan polsek;

6. Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya di Polres

Payakumbuh.

III. Arah...


III. Arah kebijakan dan strategi Tahun 2020

1. Arah kebijakan dan strategi Polri Tahun 2020

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri Tahun 2020, maka

ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Prioritas “ Pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat yang humanis dan bermartabat

“ yaitu :

1) penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan nasional melalui

peningkatan kemampuan deteksi aksi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan

dilakukan:

meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini

dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polri yang didukung personel,

anggaran dan teknologi intelijen yang memadai guna menurunkan dan

mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial.

(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog7/SP1/SS1/IKP1/prom3)

2) pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan

Kamtibmas serta terorisme;


dilakukan:

a) melaksanakan preventif dan kuratif paparan ideologi radikalisme

pada personel Polri dan keluarganya;

(giat3105/prog6/SP1/SS4/IKP4/prom11)

b) menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu

Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan secara bertahap;


c) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme

dan intolerasi melalui kegiatan preemtif dan preventif;


d. pemanfaatan...


d) pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais

untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham

radikal;

(giat5076, 3143/prog9,11/SP1/ SS1/IKP1/prom11)

e) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial

serta kerjasama dengan instansi terkait;

(giat3150,3143/prog7,11/SP1/ SS1/IKP1/prom11)

f) identifikasi terhadap individu atau kelompok dan sosialisasi

terhadap mantan narapidana dengan keluarganya.

(giat3117,5076,3143/prog7,9,11/SP1/ SS1/IKP1/prom11)

3) meningkatan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat;


dilakukan:

meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan

kegiatan PAM Swakarsa (Siskamling/Satpam).

(giat5076/prog9/SP1/ SS1/IKP1/prom8)

4) mewujudkan Kamseltibcarlantas;


dilakukan:

a) melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas;


b) melaksanakan pembangunan Indonesia Safety Driving Centre

(ISDC);


c) melaksanakan pembangunan Regional Traffic Management

Centre (RTMC).


5) terlaksananya pengamanan PON tahun 2020 di Papua;

untuk...



dilakukan:

a) menyusun Rencana Pengamanan PON XX tahun 2020 agar

berjalan lancar, aman dan tertib;


b) menyusun rencana kebutuhan anggaran PON XX tahun 2020.


6) penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel Polri

dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2020; unjuk rasa;

konflik sosial dan menjalin sinergitas polisional:


dilakukan:

a) menyiapkan personel Polri untuk mampu di gerakan secara cepat

dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2020; unjuk

rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi;

(giat5079,3130,5087/prog10,12/SP7/SS1/IKP1/prom7)

b) membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap

awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;


c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para

pemangku kepentingan (stakeholder) yang produktif guna

mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif;


d) mengusulkan dan menetapkan Polsek-Polsek perbatasan dengan

negara tetangga guna meningkatkan keamanan wilayah

perbatasan NKRI.

(giat5052,3104/prog1,6/SP1/SS1/IKP1/prom7)

7) peningkatan kerja sama dalam/ Luar negeri;


dilakukan:

a. melaksanakan...


a) melaksanakan kunjungan kerja terkait kerjasama keamanan

perbatasan antara Polri dengan Kepolisian Malaysia dan Filipina;


b) inventarisasi Memorandum of Understanding (MoU) Polri dengan

K/L, Pemda dan Stakeholder lainnya dalam rangka

memperbaharui kerja sama yang habis masa berlakunya;


c) peningkatan kerja sama dengan kementerian/lembaga guna

mendukung kerja sama kepolisian internasional;


d) peningkatan kerja sama dengan negara sahabat dan organisasi

internasional guna mewujudkan keamanan dan ketertiban

internasional;

(giat3122, 5074/prog8/SP1/SS1/IKP1/prom7)

e) meningkatkan kerja sama Polri dalam kerangka kerja sama

bilateral maupun multilateral dalam pemeliharaan keamanan dan

ketertiban dunia.


8) penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah

perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;


dilakukan:

a) patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis

pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan

hukum;


b) patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam

rangka pemantauan wilayah Indonesia.


b) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pelayanan Publik

Polri yang Prima Berbasis TIK”, yaitu:

1) pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK;

untuk...



dilakukan:

a) penyusunan tata kelola TIK dan restrukturisasi organisasi Div TIK

Polri;


b) pembangunan dan pengembangan Command Center dan Mobile

Command Center Polri;

(giat3071, 3084/prog1, 2/SP2/ SS5/IKP7/prom2)

c) melakukan inventarisasi kondisi riil sarana prasarana atas

pelayanan publik yang berbasis TIK;


d) melakukan evaluasi atas sarana prasarana pelayanan publik yang

berbasis TIK;

(giat3071, 3084/prog1, 2/SP2/SS2/IKP2/prom2)

e) pemenuhan Almatsus modern berbasis TIK guna mendukung

gelar Ops Korp Brimob Polri dalam rangka pengamanan Unras,

konfilk sosial dan lawan insurjensi;


f) Optimalisasi penggunaan Binmas online system yang terkoneksi

dengan online single submission dalam penerbitan surat izin

operasional BUJP.


2) peningkatan kualitas pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan

pungutan liar pada pelayanan publik;


dilakukan:

a) peningkatan pelayanan surat izin operasional BUJP melalui

pelayanan satu pintu di BKPM;


b) menyusun standar opersional prosedur untuk pelayanan PNBP

fungsi Binmas;

giat5076...



c) melaksanakan pelatihan revolusi mental;


d) melaksanakan pembangunan Satpas Prototipe;


e) melaksanakan pembangunan BPKB dan STNK online;

(giat3084, 5062, 3133/prog2, 10/SP2/SS2/IKP2/prom11)

f) pengadaan SKCK online.


3) pengelolaan SPKT dan RPK yang humanis serta berbasis TIK;


dilakukan:

a) pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan peningkatan

kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak RPK, unit pelayanan

perempuan dan anak (UPPA);


b) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara

online dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka

penanganan perempuan dan anak (PA) baik sebagai korban

maupun pelaku tindak pidana;

(giat3142, 5082, 5084/prog11/SP2/SS2/IKP2/prom9)

c) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan

UPPA pada Bareskrim Polri, jajaran Polda, Polres dan Polsek

sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam rangka

penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;


d) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai

pelayanan perempuan dan anak dengan pelibatan ahli/konsultan;

(giat3142, 5082/prog11/SP2/SS2/IKP2/prom9);

e) melakukan...


e) melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi tata ruang SPKT

dan RPK;


f) kegiatan SPKT berbasis TIK dengan menggunakan sistem e-mp.


4) pengelolaan quick response Kepolisian dengan menggunakan standar

yang kredibel dan akuntabel:


dilakukan:

quick response time dalam mencegah tindak kejahatan guna

meningkatkan pelayanan prima.


c) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penegakan

Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”, yaitu:

1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian

tindak pidana;


dilakukan:

a) peningkatan koordinasi antarpenyidik perairan Indonesia;


b) mengintensifkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan

dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan

siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan

anak, kaum difabel serta kelompok marginal;

(giat 3140,3141,3142,3143,3144,3145,3146,5083/prog11/

SP3/SS3/IKP3/prom9)

c) peningkatan kemampuan forensik (Labfor dan Inafis) dalam

pemeriksaan barang bukti dan pengolahan tempat kejadian

perkara (Crime Scene Investigation) melalui sertifikasi dan

akreditasi;

giat3140...



d) melanjutkan proses penguatan kelembagaan Direktorat Tipidkor

Bareskrim Polri untuk di bahas di tingkat Kementerian;


e) pemantauan, pemetaan, dan penangkapan gembong teroris dan

jaringannya di seluruh Indonesia.


2) peningkatan kompetensi penyidik melalui sertifikasi;


dilakukan:

a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik reskrim Polri;


b) peningkatan sertifikasi jumlah penyidik Polair Korpolairud

Baharkam Polri;


c) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Laka Lantas.


3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin

transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang bebas

dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan

dan makelar kasus;


dilakukan:

a) melakuan revisi Perkap tentang manajemen penyidikan;


b) membangun sistem pengawasan penyidik secara elektronik

(e-penyidikan).


4) peningkatan...


4) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal

nasional;


dilakukan:

a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi

kriminal antarsatker internal Polri;


b) mengintegrasikan sistem data informasi kriminal antarpenegak

hukum;


c) memperkuat pusat informasi kriminal nasional yang terintegrasi;


d) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP;


e) analisa dan evaluasi serta sinkronisasi input data SPPT-TI untuk

capaian target laporan B-03, B-06, B-09, B-012 pilot project sistem

penanganan perkara secara terpadu berbasis teknologi informasi.


d) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Profesionalisme

dan Kesejahteraan SDM Polri yang sesuai Standar”, yaitu:

1) peningkatan kualitas 8 standar pendidikan;


dilakukan:

menyusun standar kompetensi lulusan sesuai jenis dan jenjang

pendidikan (Diktuk, Dikbangum, dan Dikbangspes).


2) penyusunan analisa beban kerja, SIK3 dan pengembangan struktur

organisasi Polri;


dilakukan:

a) melaksanakan...


a) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis analisa beban

kerja dan HTCK pada Satfung Mabes Polri dan Polda;


b) melaksanakan pengkajian klasifikasi kesatuan kewilayahan

berdasarkan beban kerja dan kinerja.


3) pelaksanaan rekrutmen, seleksi Dikbangum dan pembinaan karier

sesuai kompetensi dan kebutuhan;


dilakukan:

a) menyusun kebijakan rekrutmen dan seleksi bidang pegawai negeri

pada Polri;


b) menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi Dikbang pegawai

negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel

dan humanis (BETAH) serta clear and clean dengan

menggunakan aplikasi secara online;


c) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (open bidding) dalam

pembinaan karier personel secara merryt system;


d) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan Assessment

Center dalam seleksi Dikbangum dan pembinaan karier personel;


e) menyusun bijak Diklat aparatur sesuai dinamika pelaksanaan

tugas untuk menciptakan SDM Polri yang Promoter;


f) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan

pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;


g) menyelenggarakan...


g) menyelenggarakan klasifikasi dan mapping psikologi sebagai

dasar spesialisasi dan kesejahteraan personel;


h) pengembangan peralatan Assessment Center Polri dan

pengadaan peralatan e-mapping psikologi.


4) penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi;


dilakukan:

a) sertifikasi terhadap personel Polri sesuai dengan fungsi Kepolisian;


b) menyusun regulasi rumpun jabatan fungsional;


c) melaksanakan mapping jabatan fungsional dari tingkat Mabes

sampai dengan Satker kewilayahan;


d) menyelenggarakan seleksi jabatan fungsional secara terbuka;


e) Pelatihan dan sertifikasi petugas penerbit SKCK.


5) peningkatan pelaksanaan e-government melalui e-planning,

e-budgeting dan e-procurement:


dilakukan:

a) pengembangan aplikasi SMAP;


b) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement;


c) penyusunan...


c) penyusunan Blueprint Teknologi Informasi (Assessment,

inventarisasi dan standardisasi).


6) pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja online:


dilakukan:

a) melaksanakan update data SIPP sebagai dasar pengisian SMK

Online;


b) meningkatkan persentase pengisian SMK online sebagai dasar

seleksi Dikbang dan pembinaan karier personel;


c) pengembangan peralatan SIPP untuk mendukung terlaksananya

pengisian SMK online.


7) peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparatur

Polri:


dilakukan:

a) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka

pelayanan kesehatan baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk

memberikan layanan kesehatan secara paripurna kepada aparatur

Polri dan masyarakat umum;


b) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bahyangkara dengan

standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS);


c) peningkatan standar akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat

pertama (FKTP) oleh Komisi akreditasi Kemenkes;


d) peningkatan...


d) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta

keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri.


e) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Modernisasi

Teknologi Alpalkam dan Almatsus Polri secara Bertahap dari Tingkat

Mabes Polri dan jajaran”, yaitu:

1) pemenuhan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polri yang

modern;


dilakukan:

a) pemenuhan Almatsus modern berbasis teknologi informasi guna

mendukung penggelaran opersional Korbrimob Polri dalam rangka

pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi;


b) pemenuhan almatsus Lidik Sidik yang berbasis Teknologi dan

Komunikasi yang modern dalam rangka mendukung

pengungkapan kasus tindak pidana tingkat pusat sampai dengan

kewilayahan;



UPPA pada Bareskrim Polri, jajaran Polda, Polres dan Polsek

sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam rangka

penanganan dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;


d) meningkatkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM

dan inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel;


e) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polri;


f) melakukan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan

Almatsus Polri (Min dan Maks);


g) sertifikasi...


g) sertifikasi dan Standarisasi Alpalkam dan Almatsus Polri;


h) pembuatan prototype peralatan Polri berbasis TIK dan pengadaan

Alpalkam dan Almatsus Polri, dengan menyesuaikan

perkembangan Teknologi dan tantangan tugas Polri di masa

mendatang.

(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP7,8/prom4)

2) peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis

(Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus

Polri;


dilakukan:

a) bekerja sama dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN)

dalam pembuatan prototype, berikut melakukan Standarisasi dan

Sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri;


b) menentukan TKDN dalam setiap pelaksanaan Pengadaan

Alpalkam dan Almatsus Polri;


c) inventarisasi Alpalkam dan Almatsus Polri yang dapat

dilaksanakan oleh BUMNIS dan ISN;


d) melaksanakan pengadaan Alpalkam dan Almatsus Polri oleh

BUMNIS atau ISN.


3) pengusulan pemenuhan rumah dinas aparatur Polri serta

pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah

perbatasan;


dilakukan:

a) melakukan...


a) melakukan inventarisasi kondisi riil atas fasilitas perkantoran dan

rumah dinas di wilayah perbatasan;


b) melakukan pemetaan skala prioritas terhadap rencana

pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah

perbatasan;


c) menyusun rencana kebutuhan fasilitas perkantoran dan rumah

dinas di wilayah perbatasan;


d) melaksanakan pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah

dinas di wilayah perbatasan secara selektif, prioritas dan

berkelanjutan;


e) melaksanakan pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah

dinas secara selektif, prioritas dan berkelanjutan.


4) evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus

Polri;


dilakukan:

a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polri;

(giat5060/prog2/SP5/SS5/IKP7, 8, 9/prom4)

b) melakukan anev terhadap katalogisasi Alpalkam dan Almatsus

Polri;


c) menyusun kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polri.

(giat5060/prog2/SP5/SS5/IKP7, 8/prom4)

5) pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap;

untuk...



dilakukan:

peningkatan Pengembangan Pembangunan Laboratorium Forensik

beserta Rumah Dinas di tingkat Kewilayahan dalam rangka

mendukung pengungkapan kasus tindak pidana di bidang penegakan

hukum.


6) pengembangan Almatsus SCI:


dilakukan:

meningkatkan sarana prasarana penyelidikan dan penyidikan serta

bantuan teknis yang memenuhi standar investigasi tindak pidana

secara ilmiah (Scientific Crime Investigation-SCI).


7) modernisasi sarana dan prasarana Binmas;


dilakukan:

a) pemenuhan sarana dan prasarana berbasis IT untuk mendukung

tugas pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat;


b) pemenuhan dukungan pemeliharaan sistem aplikasi Binmas

online system sampai ke tingkat Polda.


8) pembangunan sarana dan prasarana berbasis TIK terkait kejahatan

Siber:


dilakukan:

a) pengembangan Almatsus Siber dalam rangka meningkatkan

kemampuan dan pengungkapan kasus tindak pidana;


b) pembangunan...


b) pembangunan Cyber Digital Lab pada Subdit Siber

di kewilayahan.


f) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Regulasi dan

Sistem Pengawasan yang Efektif dan Terpercaya”, yaitu:

1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya;


dilakukan:

a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat;


b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara

online;


c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal

dari pengawas eksternal;


d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat

guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri

di bidang penegakan hukum serta menjunjung tinggi HAM kepada

pelapor/korban dan tersangka;


e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan

Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan

dengan benar.


2) pencegahan korupsi di internal Polri;


dilakukan:

a) pelaksanaan...


a) pelaksanaan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang

LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Usaha bagi

Anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Kepemilikan Barang Mewah bagi Anggota Polri dan PNS Polri;


b) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait

adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian;


3) penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polri yang

efektif dan efisien:


dilakukan:

a) pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan

kewilayahan;


b) penataan daerah hukum kesatuan kewilayahan;


c) penguatan organisasi tingkat Polri dan kewilayahan.


4) meningkatkan SDM keuangan Polri yang kompetitif:


dilakukan:

a) melaksanakan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan

negara di lingkungan Polri secara terencana, berkesinambungan

dan secara cermat;

(giat3068/prog1/SP6/SS7,8/IKP13,15/prom4)

b) peningkatan kualitas pemantauan tindak lanjut dari hasil

pengendalian dan pengawasan melalui pengimplementasian

monitoring dan evaluasi dengan sistem informasi yang terintegrasi.

Giat3068...



5) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;


dilakukan:

a) finalisasi Road Map RBP gelombang IV tahun 2020-2024;


b) penilaian Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);


c) pengukuran kinerja Polri dengan indeks tata kelola Polri;


d) sosialisasi kebijakan forum komunikasi publik;


e) asistensi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;


f) sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik.


2. Arah kebijakan dan strategi Polda Sumbar Tahun 2020

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Sumbar Tahun 2020,

maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Prioritas “ Pemeliharaan


“ yaitu :




dilakukan:

meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini

dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polri yang didukung personel,

anggaran...




(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog7/SP1/SS1/IKP1/prom3)




dilakukan:

a) melaksanakan preventif dan kuratif paparan ideologi radikalisme

pada personel Polri dan keluarganya;


b) menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu



c) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme



d) pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk

membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal;

(giat5076, 3143/prog9,11/SP1/ SS1/IKP1/prom11)

e) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial

serta kerjasama dengan instansi terkait;

(giat3150,3143/prog7,11/SP1/ SS1/IKP1/prom11)

f) identifikasi terhadap individu atau kelompok dan sosialisasi

terhadap mantan narapidana dengan keluarganya.

(giat3117,5076,3143/prog7,9,11/SP1/ SS1/IKP1/prom11)




dilakukan:

meningkatkan...







dilakukan:

a) melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas;


b) melaksanakan pembangunan Indonesia Safety Driving Centre

(ISDC);


c) melaksanakan pembangunan Regional Traffic Management Centre

(RTMC).


5) penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel Polri

dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2020, unjuk rasa,

konflik sosial dan menjalin sinergitas polisional:


dilakukan:

a) menyiapkan personel Polri untuk mampu di gerakan secara cepat

dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2020, unjuk

rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi;

(giat5079,3130,5087/prog10,12/SP7/SS1/IKP1/prom7)

b) membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap

awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;


c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para

pemangku kepentingan (stakeholder) yang produktif guna

mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif.


6) peningkatan...


6) peningkatan kerja sama dalam / Luar negeri;


dilakukan:

inventarisasi Memorandum of Understanding (MoU) Polri dengan K/L,

Pemda dan Stakeholder lainnya dalam rangka memperbaharui kerja

sama yang habis masa berlakunya.


b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pelayanan Publik


1) pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK;


dilakukan:

a) pembangunan dan pengembangan Command Center dan Mobile

Command Center Polri;

(giat3071, 3084/prog1, 2/SP2/ SS5/IKP7/prom2)

b) melakukan inventarisasi kondisi riil sarana prasarana atas

pelayanan publik yang berbasis TIK;


c) melakukan evaluasi atas sarana prasarana pelayanan publik yang

berbasis TIK.





dilakukan:

a) menyusun standar opersional prosedur untuk pelayanan PNBP

fungsi Binmas;


b) melaksanakan pelatihan revolusi mental;


c) melaksanakan pembangunan Satpas Prototipe;

Giat5060...



d) melaksanakan pembangunan BPKB dan STNK online;

(giat3084, 5062, 3133/prog2, 10/SP2/SS2/IKP2/prom11)

e) pengadaan SKCK online.




dilakukan:

a) pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan peningkatan

kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak RPK, unit pelayanan

perempuan dan anak (UPPA);


b) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara




(giat3142, 5082, 5084/prog11/SP2/SS2/IKP2/prom9)


UPPA pada Ditreskrimum Polda, Polres dan Polsek sebagai

sarana informasi dan komunikasi dalam rangka penanganan dan

perlindungan terhadap perempuan dan anak;


d) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai



e) melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi tata ruang SPKT

dan RPK;


f) kegiatan SPKT berbasis TIK dengan menggunakan sistem e-mp.

Giat3142...






dilakukan:




c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penegakan



tindak pidana;


dilakukan:

a) peningkatan koordinasi antarpenyidik perairan Indonesia;


b) mengintensifkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan

prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan siber

termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak,

kaum difabel serta kelompok marginal;

(giat 3140,3141,3142,3143,3144,3145,3146,5083/prog11/

SP3/SS3/IKP3/prom9)

c) peningkatan kemampuan forensik (Labfor dan Inafis) dalam

pemeriksaan barang bukti dan pengolahan tempat kejadian perkara

(Crime Scene Investigation) melalui sertifikasi dan akreditasi;


d) pemantauan, pemetaan, dan penangkapan gembong teroris dan

jaringannya di seluruh Indonesia.


2) peningkatan kompetensi penyidik melalui sertifikasi;

untuk...



dilakukan:

a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik reskrim Polda;


b) peningkatan sertifikasi jumlah penyidik Ditpolair;


c) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Laka Lantas.


3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin

transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang bebas

dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan

dan makelar kasus;


dilakukan:

membangun sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-

penyidikan).


4) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal

nasional;


dilakukan:

a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal

antarsatker internal Polri;


b) mengintegrasikan sistem data informasi kriminal antar penegak

hukum;


c) memperkuat pusat informasi kriminal nasional yang terintegrasi;


d) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP;

Giat5084...



e) analisa dan evaluasi serta sinkronisasi input data SPPT-TI untuk

capaian target laporan B-03, B-06, B-09, B-012 pilot project sistem

penanganan perkara secara terpadu berbasis teknologi informasi.


d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Profesionalisme

dan Kesejahteraan SDM Polri yang sesuai Standar”, yaitu:

1) penyusunan analisa beban kerja, SIK3 dan pengembangan struktur

organisasi Polri;


dilakukan:

a) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis analisa beban

kerja dan HTCK pada Satfung satker Polda sejajaran;


b) melaksanakan pengkajian klasifikasi kesatuan kewilayahan

berdasarkan beban kerja dan kinerja;


2) pelaksanaan rekrutmen, seleksi Dikbangum dan pembinaan karier

sesuai kompetensi dan kebutuhan;


dilakukan:

a) menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi Dikbang pegawai

negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel

dan humanis (BETAH) serta clear and clean dengan

menggunakan aplikasi secara online;


b) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (open bidding) dalam

pembinaan karier personel secara merryt system;


c) melaksanakan...


c) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan Assessment

Center dalam seleksi Dikbangum dan pembinaan karier personel;


d) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan

pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;


e) menyelenggarakan klasifikasi dan mapping psikologi sebagai

dasar spesialisasi dan kesejahteraan personel;


f) pengembangan peralatan Assessment Center Polri dan

pengadaan peralatan e-mapping psikologi.


3) penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi;


dilakukan:

a) sertifikasi terhadap personel Polri sesuai dengan fungsi Kepolisian;


b) melaksanakan mapping jabatan fungsional dari tingkat Polda

sampai dengan Satker kewilayahan;


c) menyelenggarakan seleksi jabatan fungsional secara terbuka;


d) Pelatihan dan sertifikasi petugas penerbit SKCK.


4) peningkatan pelaksanaan e-government melalui e-planning, e-budgeting

dan e-procurement:


dilakukan:

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement;

Giat5060...



5) pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja online:


dilakukan:

a) melaksanakan update data SIPP sebagai dasar pengisian SMK

Online;


b) meningkatkan persentase pengisian SMK online sebagai dasar

seleksi Dikbang dan pembinaan karier personel;


c) pengembangan peralatan SIPP untuk mendukung terlaksananya

pengisian SMK online.


6) peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparatur

Polri:


dilakukan:

a) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka

pelayanan kesehatan baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk

memberikan layanan kesehatan secara paripurna kepada aparatur

Polri dan masyarakat umum;


b) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bahyangkara dengan

standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS);


c) peningkatan standar akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama

(FKTP) oleh Komisi akreditasi Kemenkes;


d) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta

keterampilan bagi personel jajaran Polda Sumbar.


e. arah...


e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Modernisasi

Teknologi Alpalkam dan Almatsus Polri secara Bertahap dari Tingkat

Mabes Polri dan jajaran”, yaitu:

1) pemenuhan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polri yang

modern;


dilakukan:

a) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan UPPA

pada Ditreskrimum Polda, jajaran Polres dan Polsek sebagai sarana

informasi dan komunikasi dalam rangka penanganan dan

perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;


b) meningkatkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan

inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel;


c) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polri;


d) melakukan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan

Almatsus Polri (Min dan Maks).


2) evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus

Polri;


dilakukan:

a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polri;


b) melakukan anev terhadap katalogisasi Alpalkam dan Almatsus Polri;


c) menyusun kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polri.

(giat5060/prog2/SP5/SS5/IKP7, 8/prom4)

3) modernisasi sarana dan prasarana Binmas;

untuk...



dilakukan:

a) pemenuhan sarana dan prasarana berbasis IT untuk mendukung

tugas pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat;


b) pemenuhan dukungan pemeliharaan sistem aplikasi Binmas online

system sampai ke tingkat Polsek.


f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Regulasi dan


2) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya;


dilakukan:




online;


c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari

pengawas eksternal;


d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna

meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang

penegakan hukum serta menjunjung tinggi HAM kepada

pelapor/korban dan tersangka;


e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan

Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan

benar.


2) pencegahan...


2) pencegahan korupsi di internal Polri;


dilakukan:

a) pelaksanaan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang

LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Usaha bagi Anggota

Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang

Mewah bagi Anggota Polri dan PNS Polri;


b) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya

ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian.


3) penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polri yang efektif

dan efisien:


dilakukan:

a) pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan;


b) penataan daerah hukum kesatuan kewilayahan;


c) penguatan organisasi tingkat Polri dan kewilayahan.


4) meningkatkan SDM keuangan Polri yang kompetitif:


dilakukan:

a) melaksanakan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan

negara di lingkungan Polri secara terencana, berkesinambungan dan

secara cermat;

(giat3068/prog1/SP6/SS7,8/IKP13,15/prom4)

b) peningkatan...


b) peningkatan kualitas pemantauan tindak lanjut dari hasil

pengendalian dan pengawasan melalui pengimplementasian

monitoring dan evaluasi dengan sistem informasi yang terintegrasi.


5) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;


dilakukan:

a) finalisasi Road Map RBP gelombang IV tahun 2020-2024;


b) penilaian Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);


c) pengukuran kinerja Polri dengan indeks tata kelola Polri;


d) sosialisasi kebijakan forum komunikasi publik;


e) asistensi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;


f) sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik.

(giat5053/prog1/SP6/SS7/IKP11/prom2);

3. Arah kebijakan dan strategi Polres Payakumbuh Tahun 2020

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polres Payakumbuh Tahun 2020,

maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Prioritas “ Pemeliharaan


“ yaitu :



untuk...



dilakukan:

meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan

cegah dini) fungsi intelijen keamanan Polri yang didukung personel,



(giat3112,3114,3115,3116,3117/prog7/SP1/SS1/IKP1/prom3)




dilakukan:

a) menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu



b) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme



c) pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk

membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal;


d) identifikasi terhadap individu atau kelompok dan sosialisasi terhadap

mantan narapidana dengan keluarganya.

(giat3117,5076/prog7,9/SP1/SS1/IKP1/prom11)




dilakukan:




4) mewujudkan...




dilakukan:

melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas;


5) penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel Polri dalam

rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2020, unjuk rasa, konflik

sosial dan menjalin sinergitas polisional:


dilakukan:

menyiapkan personel Polri untuk mampu di gerakan secara cepat dalam

rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2020, unjuk rasa, konflik

sosial dan lawan insurjensi;


b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pelayanan Publik





dilakukan:

a) menyusun standar opersional prosedur untuk pelayanan PNBP

fungsi Binmas;


b) melaksanakan pembangunan Satpas Prototipe;

(giat3133/prog2,10/SP2/SS2/IKP2/prom11)

c) melaksanakan pembangunan BPKB dan STNK online;

(giat3133/prog2,10/SP2/SS2/IKP2/prom11)


untuk...



dilakukan :

a) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara





b) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan

UPPA pada Sat Reskrim Polres sebagai sarana informasi dan

komunikasi dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap

perempuan dan anak;


c) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai



d) kegiatan SPKT berbasis TIK dengan menggunakan sistem e-mp.





dilakukan:




c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penegakan



tindak pidana;


dilakukan:

mengintensifkan...


mengintensifkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan

prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba dan siber termasuk kejahatan

kekerasan terhadap perempuan dan anak, kaum difabel serta kelompok

marginal;

(giat3142,3144,3146/prog11/SP3/SS3/IKP3/prom9)

d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Regulasi dan


penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya;


dilakukan:




online;


c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari

pengawas eksternal;


IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif T.A. 2020

a. Program dan Kegiatan

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Polri.

i. Tujuan:

Terwujudnya good governance dan clean goverment melalui

peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan

manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan

kebijakan program dan anggaran dan integrasi lintas sektoral;

ii. Kegiatan:

a) Penerangan Masyarakat;

b) dukungan...


b) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri.

i. Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi

sarana dan prasarana aparatur Polri guna mendukung pelaksanaan

tugas fungsi pembinaan dan operasional.

ii. Kegiatan:

Dukungan manajemen dan Teknik Sarpras.

3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri.

i. Tujuan:

Terwujudnya tata kelola Polri yang bersih dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil melalui penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sesuai dengan ketentuan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

ii. Kegiatan:

a) Pertanggungjawaban Profesi;

b) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan.

4) Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban

i. Tujuan:

Terpeliharanya Kamtibmas dan terwujudnya Kamdagri yang mantap

guna mendukung pembangunan nasional

ii. Kegiatan:

a) Dukungan manajemen dan tekhnis strategi keamanan dan

ketertiban;

b) Analisa keamanan;

c) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;

d) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang

ekonomi;

e) penyelenggaraan...


e) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial

budaya;

f) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang

keamanan Negara.

5) Program Pemberdayaan Potensi keamanan.

i. Tujuan:

Meningkatakan kebijakan publik yang berwawasan Kamtibmas melalui

Community Policing dalam rangka meningkatkan kualitas hidup

masyarakat.

ii. Kegiatan:

Pembinaan potensi keamanan.

6) Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

i. Tujuan:

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan

manajemen operasional dan informasi kepolisian serta integrasi lintas

sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi preemtif dan

preventif.

ii. Kegiatan:

a) Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan


b) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;

c) Penyelenggaraan pengamanan Objek vital;

d) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan di bidang

Lantas;

e) Pengendalian operasi kepolisian.

7) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

i. Tujuan:

Terwujudnya...


Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakan hukum

yang profesional, proporsional dan akuntabel serta menjunjung tinggi

hak azazi manusia.

ii. Kegiatan:

a) Penindakan tindak pidana umum;

b) Penindakan tindak pidana narkoba;

c) Penindakan tindak pidana korupsi;

d) Penindakan tindak pidana siber.

8) Program pengembangan hukum Kepolisian.

i. Tujuan :

Terbangunya landasan hukum yang memayungi pelaksanaan tugas

pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,

memelihara keamanan dan ketertban masyarakat serta menegakkan

hukum.

ii. Kegiatan :

a) Penyusunan dan penyuluhan hukum.

b. Pagu indikatif Polres Payakumbuh T.A. 2020

Alokasi Pagu Indikatif Polres Payakumbuh T.A. 2020 sebesar Rp.

46.177.897.000,- (Empat puluh enam milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan

ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp.

2.866.043.000,- (Dua milyar delapan ratus enam puluh enam puluh juta empat

puluh tiga ribu rupiah) atau naik 6,6 % dibandingkan dengan alokasi pagu indikatif

Polres Payakumbuh T.A. 2019 sebesar Rp. 43.311.854.000,- (Empat puluh tiga

milyar tiga ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan

rincian sebagai berikut :

a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri

Rp. 34.826.821.000,- (Tiga puluh enam milyar delapan ratus dua puluh enam

juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) meliputi :

1) Penerangan...


1) Penerangan Masyarakat Rp. 55.080.000,- (Lipa puluh lima juta delapan

puluh ribu rupiah);

2) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri Rp. 34.771.741.000,-

(Tiga puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus

empat puluh satu ribu rupiah).

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri Rp.

2.483.128.000,- (Dua milyar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus dua

puluh delapan ribu rupiah) meliputi :

1) Dukungan manajemen dan teknik sarpras Polri Rp. 2.483.128.000,-

(Dua milyar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh

delapan ribu rupiah);

c. Program pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri Rp.

86.272.000,- (Delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

meliputi :

1) Pertanggungjawaban profesi Polri Rp. 50.272.000,- (Lima puluh juta

dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

2) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Polri Rp. 36.000.000,-

(Tiga puluh enam juta rupiah).

d. Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban Rp.

1.424.327.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua

puluh tujuh ribu rupiah) meliputi :

1) Dukungan manajemen dan teknis strategi keamanan dan ketertiban Rp.

87.100.000,- (Delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

2) Analisis keamanan Rp. 60.715.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima

belas ribu rupiah);

3) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik Rp.

346.389.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan

puluh sembilan ribu rupiah);

4) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi Rp.

291.682.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan

puluh dua ribu rupiah)

5) Penyelenggaraan...


5) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial

budaya 346.389.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus

delapan puluh sembilan ribu rupiah);

6) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan

negara Rp. 292.052.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta lima

puluh dua ribu rupiah).

e. Program pemberdayaan potensi keamanan Rp. 918.092.000,- (Sembilan

ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah) meliputi :

1) Pembinaan potensi keamanan Rp. 918.092.000,- (Sembilan ratus

delapan belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

f. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp.

3.919.112.000,- (Tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua

belas ribu rupiah) meliputi :

1) Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat Rp. 2.000.955.000,- (Dua milyar sembilan ratus

lima puluh lima ribu rupiah);

2) Pembinaan pelayanan fungsi sabhara Rp. 462.000.000,- (Empat ratus

enam puluh dua juta rupiah);

3) Penyelenggaraan pengamanan Objek vital Rp. 354.800.000,- (Tiga

ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

4) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di

bidang lantas Rp. 880.857.000,- (Delapan ratus delapan puluh juta

delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

5) Pengendalian operasi kepolisian Rp 220.500.000,- (Dua ratus dua

puluh juta lima ratus ribu rupiah).

g. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 2.498.145.000,-

(Dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh

lima ribu rupiah) meliputi :

1) Penindakan Tindak Pidana Umum Rp. 1.720.296.000,- (Satu milyar

tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

2) Penindakan...

2) Penindakan Tindak Pidana Narkob

puluh empat juta

3) Penindakan Tindak Pidana Korupsi

delapan juta tujuh

4) Penindakan tindak pidana siber Rp.

juta rupiah)

h. Program pengembangan

juta rupiah) meliputi :

1) penyusunan dan penyuluhan hukum Rp.

juta rupiah)

V. PENUTUP

9. Penutup

Demikian Rencana Ker

sebagai pedoman dalam

79 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLNOMOR : KEP/ 50.a / XTANGGAL : 29 OKTOBER

enindakan Tindak Pidana Narkoba Rp. 524.778.000

empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu

enindakan Tindak Pidana Korupsi Rp. 208.071.000

delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penindakan tindak pidana siber Rp. 45.000.000,

juta rupiah).

pengembangan hukum kepolisian Rp. 22.000

meliputi :

penyusunan dan penyuluhan hukum Rp. 22.000.000,

juta rupiah).

cana Kerja Polres Payakumbuh Tahun Anggaran

pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Ditetapkan di : Payakumbuh

pada tanggal :


DONY SETIAWAN, S.I.K. M.H.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 7

KAPOLRES PAYAKUMBUH X / 2019

OKTOBER 2019

524.778.000,- (Lima ratus dua

tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

208.071.000,- (Dua ratus

.000,- (Empat puluh lima

22.000.000,- (Dua puluh dua

.000.000,- (Dua puluh dua

nggaran 2020 ini disusun

kegiatan T.A. 2020.

Oktober 2019

RESOR PAYAKUMBUH

DONY SETIAWAN, S.I.K. M.H. BESAR POLISI NRP 79030905

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH SUMATERA BARAT

RESOR PAYAKUMBUH

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLRES PAYAKUMBUH TAHUN 20

NO SASARAN STRATEGIS

1 2

1 Terwujudnya Keamanan danKetertiban Payakumbuh

2. Terwujudnya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

3. Terwujudnya Layanan Publik Polri yang Prima

4. Terwujudnya Penegakan Hukum Secara Berkeadilan

5.

Terwujudnya Profesionalisme SDM

6. Terwujudnya Efektifitas Operasional

7. Terwujudnya Good

Governance dan Clean

Government

8. Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

9. Terwujudnya Regulasi dan sistem Pengawasan yang Efektif


RESOR PAYAKUMBUH


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

2020

3 4

Terwujudnya Keamanan Indeks Keamanan dan Ketertiban Payakumbuh

73

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Indeks Harkamtibmas 65

Terwujudnya Layanan Publik Polri yang Prima

Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian 78

Terwujudnya Penegakan Hukum Secara

Indeks Penegakan Hukum 80

a. Indeks Profesionalitas SDM Polri 77

b. Indeks Kompetensi Diklat SDM Polri

48

Terwujudnya Efektifitas Indeks Efektifitas Operasi 66

Good

Clean

a. Nilai SAKIP

b. Opini BPK atas laporan keuangan WTP

Pengelolaan Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran 92

Terwujudnya Regulasi Pengawasan

a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat

90%

b. Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri

100%

Ditetapkan di : Payakumbuh

pada tanggal : 30 Februari 2020


DONY SETIAWAN S.I.K. M.H.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79030905


TARGET KET

2020

4 5

73

65

78

80

77

48

66

WTP

92

90%

100%

30 Februari 2020

RESOR PAYAKUMBUH

DONY SETIAWAN S.I.K. M.H. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79030905

LAPORAN REKAPITULASI ANGGARAN T.A2020

BELANJA BARANGBELANJA BELANJAKODE/NAMA UNIT

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

BANTUAN JUMLAHPEGAWAIOperasional Non Opr

MODALSOSIAL

Halaman : 1

1 2 3 4 5 6 7 8Operasional Non Opr.(Operasional)

0 34.380.673 9.853.418 1.943.806 0 0 46.177.897KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA060 0 34.380.673 9.853.418 1.943.806 0 0 46.177.897Kepolisian Negara Republik Indonesia060.01 0 34.380.673 82.680 363.468 0 0 34.826.821Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri060.01.01 0 0 55.080 0 0 0 55.080Penerangan Masyarakat 3070

0 0 55.080 0 0 0 55.080Layanan Penerangan Masyarakat 3070.001 RMVOLUME OUTPUT : 1 Layanan

0 0 55.080 0 0 0 55.080POLRES PAYAKUMBUH - 640722 RMVOLUME OUTPUT : 1

0 34.380.673 27.600 363.468 0 0 34.771.741Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri 3073

0 0 27.600 0 0 0 27.600Layanan Dukungan Manajemen Internal Perkantoran 3073.001 RMVOLUME OUTPUT : 1 Layanan


0 34.380.673 0 363.468 0 0 34.744.141Layanan Perkantoran 3073.994 RMVOLUME OUTPUT : 1 Layanan

0 34.380.673 0 363.468 0 0 34.744.141POLRES PAYAKUMBUH - 640722 RMVOLUME OUTPUT : 1

0 0 1.032.790 1.450.338 0 0 2.483.128Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri060.01.02 0 0 1.032.790 1.450.338 0 0 2.483.128Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 5059

0 0 1.032.790 0 0 0 1.032.790layanan perkantoran Ssarpras 5059.001 PNBPVOLUME OUTPUT : 1 Layanan

0 0 1.032.790 0 0 0 1.032.790POLRES PAYAKUMBUH - 640722 PNBPVOLUME OUTPUT : 1

0 0 0 1.450.338 0 0 1.450.338Layanan Perkantoran 5059.994 RMVOLUME OUTPUT : 1 Layanan

0 0 0 1.450.338 0 0 1.450.338POLRES PAYAKUMBUH - 640722 RMVOLUME OUTPUT : 1

0 0 86.272 0 0 0 86.272Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri060.01.03





MODALSOSIAL

Halaman : 2


0 0 50.272 0 0 0 50.272Pertanggungjawaban Profesi 3088

0 0 50.272 0 0 0 50.272Penegakan Kode Etik Profesi 3088.005 RMVOLUME OUTPUT : 35 laporan


0 0 36.000 0 0 0 36.000Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan 3091

0 0 36.000 0 0 0 36.000Pengawasan dan Pemeriksaan 3091.003 RMVOLUME OUTPUT : 8 Laporan


0 0 1.424.327 0 0 0 1.424.327Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban060.01.07 0 0 87.100 0 0 0 87.100Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban 3111

0 0 87.100 0 0 0 87.100Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban 3111.001 PNBPVOLUME OUTPUT : 1 Layanan

0 0 87.100 0 0 0 87.100POLRES PAYAKUMBUH - 640722 PNBPVOLUME OUTPUT : 1

0 0 60.715 0 0 0 60.715Analisis Keamanan 3112

0 0 60.715 0 0 0 60.715Layanan Informasi Analisis Keamanan 3112.001 RMVOLUME OUTPUT : 45 Dokumen


0 0 346.389 0 0 0 346.389Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik 3114

0 0 345.094 0 0 0 345.094Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik 3114.001 RMVOLUME OUTPUT : 589 Jumlah Laporan Kegia

0 0 1.295 0 0 0 1.295Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik 3114.001 PNBPVOLUME OUTPUT : 589 Jumlah Laporan Kegia


0 0 291.682 0 0 0 291.682Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi 3115





MODALSOSIAL

Halaman : 3


0 0 290.387 0 0 0 290.387Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi 3115.001 RMVOLUME OUTPUT : 587 Jumlah Laporan Kegia

0 0 1.295 0 0 0 1.295Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi 3115.001 PNBPVOLUME OUTPUT : 587 Jumlah Laporan Kegia


0 0 346.389 0 0 0 346.389Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya 3116

0 0 345.094 0 0 0 345.094Informasi deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya 3116.001 RMVOLUME OUTPUT : 589 jumlah Laporan Kegia

0 0 1.295 0 0 0 1.295Informasi deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya 3116.001 PNBPVOLUME OUTPUT : 589 jumlah Laporan Kegia


0 0 292.052 0 0 0 292.052Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara 3117

0 0 290.387 0 0 0 290.387Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara 3117.001 RMVOLUME OUTPUT : 589 Jumlah Laporan Kegia

0 0 1.665 0 0 0 1.665Informasi Deteksi Aksi Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara 3117.001 PNBPVOLUME OUTPUT : 589 Jumlah Laporan Kegia


0 0 918.092 0 0 0 918.092Program Pemberdayaan Potensi Keamanan060.01.09 0 0 918.092 0 0 0 918.092Pembinaan Potensi Keamanan 5076

0 0 918.092 0 0 0 918.092Pemberdayaan Potensi Keamanan 5076.002 RMVOLUME OUTPUT : 565 Kegiatan


0 0 3.789.112 130.000 0 0 3.919.112Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat060.01.10 0 0 1.870.955 130.000 0 0 2.000.955Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat 3128





MODALSOSIAL

Halaman : 4


0 0 1.870.955 0 0 0 1.870.955Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Harkamtibmas 3128.001 RMVOLUME OUTPUT : 1 Layanan

0 0 1.870.955 0 0 0 1.870.955POLRES PAYAKUMBUH - 640722 RMVOLUME OUTPUT : 1

0 0 0 130.000 0 0 130.000Layanan Perkantoran 3128.994 RMVOLUME OUTPUT : 1 Layanan

0 0 0 130.000 0 0 130.000POLRES PAYAKUMBUH - 640722 RMVOLUME OUTPUT : 1

0 0 462.000 0 0 0 462.000Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara 3130

0 0 462.000 0 0 0 462.000Layanan Pengaturan, Penjagaan, pengawalan dan Patroli 3130.004 PNBPVOLUME OUTPUT : 920 Giat


0 0 354.800 0 0 0 354.800Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital 3131

0 0 354.800 0 0 0 354.800Layanan Pembinaan Pengamanan Objek Vital/Objek Vital nasional 3131.003 PNBPVOLUME OUTPUT : 338 Giat


0 0 880.857 0 0 0 880.857Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas 3133

0 0 880.857 0 0 0 880.857Layanan Pembinaan Teknis Fungsi Lalu Lintas 3133.002 PNBPVOLUME OUTPUT : 2117 Giat


0 0 220.500 0 0 0 220.500Pengendalian Operasi Kepolisian 5080

0 0 220.500 0 0 0 220.500Layanan Pengendalian Operasi Kepolisian 5080.002 RMVOLUME OUTPUT : 5 Giat


0 0 2.498.145 0 0 0 2.498.145Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana060.01.11





MODALSOSIAL

Halaman : 5


0 0 1.720.296 0 0 0 1.720.296Penindakan Tindak Pidana Umum 3142

0 0 1.720.296 0 0 0 1.720.296Penanganan Tindak Pidana Umum 3142.001 RMVOLUME OUTPUT : 225 Jumlah Penanganan TP

0 0 1.720.296 0 0 0 1.720.296POLRES PAYAKUMBUH - 640722 RMVOLUME OUTPUT : 225

0 0 524.778 0 0 0 524.778Penindakan Tindak Pidana Narkoba 3144

0 0 524.778 0 0 0 524.778Penanganan Tindak Pidana Narkoba 3144.001 RMVOLUME OUTPUT : 25 Jumlah Penanganan


0 0 208.071 0 0 0 208.071Penindakan Tindak Pidana Korupsi 3146

0 0 208.071 0 0 0 208.071Penanganan Tindak Pidana Korupsi 3146.001 RMVOLUME OUTPUT : 2 Jumlah Penanganan


0 0 45.000 0 0 0 45.000Penindakan Tindak Pidana Siber 3151

0 0 45.000 0 0 0 45.000Penanganan Tindak Pidana Siber 3151.001 RMVOLUME OUTPUT : 5 kasus


0 0 22.000 0 0 0 22.000Program Pengembangan Hukum Kepolisian060.01.13 0 0 22.000 0 0 0 22.000Penyusunan dan Penyuluhan Hukum 3155

0 0 22.000 0 0 0 22.000Peraturan Perundangan-undangan Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat 3155.002 RMVOLUME OUTPUT : 4 Dokumen






MODALSOSIAL

Halaman : 6


0 34.380.673 7.030.321 1.943.806 0 0 43.354.800RUPIAH MURNI 0 0 0 0 0 0 0PINJAMAN LUAR NEGERI 0 0 0 0 0 0 0RUPIAH MURNI PENDAMPING 0 0 2.823.097 0 0 0 2.823.097PNBP 0 0 0 0 0 0 0PINJAMAN DALAM NEGERI 0 0 0 0 0 0 0BADAN LAYANAN UMUM 0 0 0 0 0 0 0STIMULUS 0 0 0 0 0 0 0HIBAH DALAM NEGERI 0 0 0 0 0 0 0HIBAH LUAR NEGERI 0 0 0 0 0 0 0HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI 0 0 0 0 0 0 0HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI 0 0 0 0 0 0 0PINJAMAN DALAM NEGERI 0 0 0 0 0 0 0SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 0 34.380.673 9.853.418 1.943.806 0 0 46.177.897T O T A L

,

Documents

RENCANA KERJA POLRES PAYAKUMBUH TAHUN 2020