RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 fileperencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

i Renja DPMPPT Tahun 2019

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN SLEMAN

ii Renja DPMPPT Tahun 2019

PENDAHULUAN

Perencanaan kerja Perangkat Daerah, sebagai salah satu instrumen untuk

membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi secara lebih jelas, lebih

rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Selain itu dengan disusunnya perencanaan kerja maka akan memudahkan dalam

melakukan koordinasi di antara berbagai bagian/unit kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari siklus

perencanaan daerah. Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran

tahunan serta mengacu pada RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2019. Dokumen

rancangan Renja memuat program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2019 disertai pagu dana yang diperlukan

untuk pelaksanaannya.

Rancangan Renja sebagai road map tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD yang pada gilirannya mampu

berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sleman.

iii Renja DPMPPT Tahun 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii

BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................... 1

1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 2

1.3.1. Maksud ................................................................................ 2

1.3.2. Tujuan .................................................................................. 2

1.4. Sistematika Penulisan.................................................................... 3

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ....... 5

2.1. Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2017 ........... 5

2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah ................................ 8

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat

daerah .......................................................................................... 26

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................ 27

3.1. Tujuan dan Sasaran .................................................................... 27

3.2. Program dan Kegiatan ................................................................. 27

BAB 4 PENUTUP ............................................................................................ 28

LAMPIRAN ....................................................................................................... 28

1 Renja DPMPPT Tahun 2019

1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen

perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah

sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dalam satu tahun

anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun

berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

Acuan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Tahun 2019 adalah RKPD Tahun 2019. Program dan kegiatan dijabarkan

dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2019 merupakan :

1. Pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan rancangan Renja

Perangkat Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

nomor 104 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

2. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara

BAB I

PENDAHULUAN


Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025

(Lembaran daerah Kabupaten Sleman tahun 2005 nomor 1 seri E)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman;

6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta

kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah

dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana

kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana

kerja.

1.3.2. Tujuan

1) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2019;

2) Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi

dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019;

3) Memberikan alternatif pemecahan permasalahan.

4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran

dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran

Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.


1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami

dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang rancangan Renja Perangkat

Daerah, proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah,

keterkaitan antara rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen

RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan rancangan

Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rancangan Renja Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2016-2021.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap Indikator Kinerja Kunci

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan kinerja pelayanan.


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra Perangkat Daerah yang akan di capai melalui Program dan

Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja akan dijabarkan dalam Program dan kegiatan yang memuat:

a. indikator kinerja;

b. target kinerja;

c. lokasi kegiatan;

d. kebutuhan dana indikatif; dan

e. sumber dana serta prakiraan maju tahun 2020 diberi tambahan penjelasan mengenai

uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan;

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam

rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2019 diperlukan

evaluasi hasil capaian tahun 2017 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2018.

Adapun hasil pencapaian Tahun 2017 dan perkiraan pencapaian tahun 2018 akan

diurutkan sesuai program :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian program ini tahun 2017 melalui 6 kegiatan dengan capaian

sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2018

melalui 3 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur




4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja

dan Keuangan




5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan

kekayaan Daerah




6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebiajakan KDH



melalui 1 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU


7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



melalui 6 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%. Pada program ini ijin

gangguan dimunculkan kembali untuk mengampu kegiatan izin kesehatan

yang dilimpahkan pada pertengan tahun 2017 dan direncanakan pada renja

2019 ini akan memunculkan kegaiatn baru yang berkaitan dengan izin

kesehatan.

8) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang



melalui 3 kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%.

9) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah




10) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan




11) Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi




12) Program Peningkatan Iklim Investasi dab realisasi Investasi




13) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah




14) Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa





15) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa




16) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata




17) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


sebesar 123,89% hal ini dikarenakan target pelayanan perijinan

perdagangan (SIUP/TBL/MINOL 640 izin, IUTM/IUPP 15 izin, TDP 850 izin,

TDG 10 izin) dapat direalisasikan sebanyak SIUP/TBL/MINOL 823 izin,TDP

857 izin, TDG 36 izin, IUTM 12 izin dan IUPP 3 izin. Direncanakan

pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 1 kegiatan dengan

perkiraan pencapaian 100%;

18) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


sebesar 146,67% karena optimalisasi IUI dari target 15 izin dapat

direalisasikan sebanyak 24 izin meskipun target TDI sebanyak 20 izin hanya

dapat tercapai 18 izin, program ini didukung dengan kegiatan pelayanan

industri. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 1

kegiatan dengan perkiraan pencapaian 100%;

19) Program Pengelolaan Pendapatan daerah


sebesar 100%.

Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2018 melalui 1 kegiatan

dengan perkiraan pencapaian 100%;


2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Sleman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2021. Jumlah sasaran

yang ditetapkan sebanyak 4 sasaran.

Dari 4 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 7 indikator kinerja,

pencapaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Tahun 2017

No Predikat Jumlah Sasaran

Jumlah Indikator Kinerja

1 Sangat Berhasil 5 7

2 Berhasil - -

3 Cukup Berhasil - -

4 Kurang Berhasil - -

5 Belum diketahui hasilnya - -

Jumlah 5 7

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2.2

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Tahun 2017

No Sasaran Jumlah

Indikator

Rata-rata

Capaian

0 s/d

50

50 s/d

80

80 s/d

95

95 s/d

100

1 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

dan keuangan

daerah

2 100 Sangat

berhasil

2 Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

3 100 Sangat

berhasil

3 Meningkatnya

Penanaman Modal

1 100 Sangat

berhasil

4 Terkendalinya alih

fungsi lahan

1 100 Sangat

berhasil


Sasaran 1 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan

keuangan daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja, satu indikator yaitu prosentase

temuan hasil pemeriksaan yang di tindak lanjuti mendapatkan angka capaian kinerja

sasaran sebesar 100% dengan predikat “Sangat Berhasil”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja

dan keuangan daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2.3

Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2017

Indikator Sasaran Target 2017 Realisasi 2017 Capaian

2017

Prosentase temuan hasil

pemeriksaan yang ditindak lanjuti

100% 100% 100%

Predikat LAKIP DPMPPT A AA 100%

Rata-rata capaian kinerja 100%

Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti pada tahun 2017

semuannya berhasil di tindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Sedangkan indikator yang kedua adalah

predikat LAKIP, hasil evaluasi LAKIP DPMPPT Kabupaten Sleman untuk tahun

2017 memperoleh nilai sebesar 92,00 dengan predikat AA Kategori Sangat

Memuaskan.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah tersebut

dicapai melalui program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan

daerah;

2. Program pengelolaan pendapatan daerah; dan

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp75.466.500,-

dari anggaran sebesar Rp77.123.300,- atau 97,85% dari total anggaran. Realisasi

kinerja sebesar 100%, jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi

penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.


Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut

adalah :

1. Adanya pengendalian terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja

SKPD;

2. Komitmen yang baik dari seluruh karyawan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

Tabel 2.2.4

Perbandingan Kinerja dan Target Jangka Menengah Sasaran 1 Tahun 2017

Indikator Sasaran Satuan Realisasi

tahun 2016 Realisasi

tahun 2017

Target tahun

2021

Prosentase temuan

hasil pemeriksaan

yang ditindak lanjuti

% 100% 100% 100%

Predikat LAKIP

DPMPPT

predikat AA AA 100%

Sasaran 2 :

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan

publik dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran

sebesar 100% dengan predikat “Sangat Berhasil”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan

publik disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2.5


Indikator Sasaran Target 2017 Realisasi

2017

Capaian

2017

Indeks Kepuasan Masyarakat 75,00% 76,08% 101,44%

Prosentase penyelesaian perizinan

sesuai dengan SOP

93,50% 95,72% 102,37%

Prosentase aduan masyarakat

terselesaikan

100,00% 100,00% 100,00%

Rata-rata capaian kinerja 101,27%


Pada tahun 2017 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Sleman telah melakukan penyusunan indeks kepuasan

masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan Peraturan

Bupati Sleman Nomor 5.2 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan indeks

Kepuasan masyarakat unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten

Sleman, dan pada tahun 2017 ini memperoleh nilai 76,08% atau masuk dalam

kategori baik.

Pada Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP tahun 2017

terlihat pada jumlah berkas masuk sebesar 8.081 berkas dan dapat diselesaikan

sebesar 7.735 berkas atau sebesar 95,72%. Prosentase aduan masyarakat

terselesaikan pada tahun 2017 sebesar 107 aduan yang terselesaikan atau

sebesar 100%

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tersebut dicapai melalui

program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan komunikasi, informatika dan media massa

2. Program Kerjasama informasi dan media massa;

3. Program Pelayanan administrasi perkantoran;

4. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

5. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

6. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip;

7. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

8. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp 2.463.223.939,-

dari anggaran sebesar Rp 2.771.892.050,- atau 88,86% dari target. Realisasi kinerja

sebesar 101,27%, jika dilihat dari realisasi keuangan maka terjadi efisiensi



adalah :

1. Peningkatan pelayanan perizinan melalui impelemtasi SOP yang baik;

2. Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat melalui implementasi SOP yang

baik; dan




Tabel 2.2.6


Indikator Sasaran Satuan Realisasi

tahun 2016

Realisasi tahun 2017

Target tahun 2021

Indeks Kepuasan Masyarakat % 75,38% 76,08% 79,00%

Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP

% 97,55% 95,72% 95,50%

Prosentase aduan masyarakat terselesaikan

% 100,00% 100,00% 100,00%

Sasaran 3 :

“Meningkatnya Penanaman Modal”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya penanaman modal

dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran

sebesar 100% dengan predikat “Sangat Berhasil”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya penanaman modal

disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2.7



2017

Nilai Investasi 4.525 milyar 6.247 milyar 138,05%


Pada tahun 2017 ini pertumbuhan nilai investasi sebesar

Rp539.940.960.105,00 atau sebesar 9,46% jika di bandingkan dengan

pertumbuhan nilai penanaman modal tahun 2016.

Sasaran meningkatnya penanaman modal tersebut dicapai melalui program

sebagai berikut :

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;

2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;

3. Program pengembangan pemasaran pariwisata;

4. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; dan

5. Program pengembangan industri kecil dan menengah.


Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp. 600.402.038,-

dari anggaran sebesar Rp. 610.741.890,- atau 98.31% dari target. Realisasi kinerja




adalah :

1. Peningkatan nilai investasi PMDN;

2. Peningkatan nilai investasi PMA; dan



Tabel 2.2.8


Indikator Sasaran

Satuan Realisasi tahun

2016 Realisasi

tahun 2017 Target

tahun 2021

Nilai Investasi milyar 5.706,76 milyar 6.247 milyar 5.092 milyar

Sasaran 4 :

“Terkendalinya alih fungsi lahan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terkendalinya alih fungsi lahan dengan 1

(satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%

dengan predikat “Sangat Berhasil”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terkendalinya alih fungsi lahan

disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2.9



2017

Luasan alih fungsi lahan <100ha 73,17ha 126,83%


Perubahan alih fungsi lahan ditargetkan sebesar 500 ha dalam kurun waktu

5 tahun, sehingga untuk tahun 2017 ini alih fungsi lahan ditargetkan sebesar

100 ha dan untuk realisasi pada tahun 2017 ini alih fungsi lahan tercapai pada

angka 73,17 ha.


Sasaran terkendalinya alih fungsi lahan tersebut dicapai melalui program

sebagai berikut :

1. Program pengendalian pemanfaatan ruang:

2. Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah;

3. Program pengembangan sistem informasi.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp1.000.179.320,-

dari anggaran sebesar Rp1.089.002.450,- atau 91,84% dari target. Realisasi kinerja




adalah :

1. Pembatasan perubahan alih fungsi lahan melalui perizinan;


Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman;

3. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan.

Adapun rekapitulasi evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sampai dengan Tahun 2017

disajikan delam tabel 2.2.10 berikut













SU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT

DAERAH

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan system informasi perizinan bangunan;

2. Meningkatkan koordinasi dan menyusun aturan terhadap pemanfaatan ruang

untuk pecah kapling;

3. Menyusun kajian akademis nilai startegis wilayah dan revisi perda retribusi

IMB;

4. Menyusun peraturan tentang Penataan Reklame;

5. Menyusun peraturan tentang tata cara dan syarat penetapan serta

pelaksanaan pembongkaran bangunan;

6. Menyusun kebijakan pemerintah terhadap alih fungsi lahan (insentif dan

disinsentif);

7. Menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alat

dalam pemrosesan permohonan izin;

8. Penyusunan rencana rinci tata ruang dan zonasi yang mengakomodir kegiatan

investasi

9. Penyusunan regulasi penanaman modal daerah

10. Penyebarluasan informasi penanaman modal

11. Peningkatan forum koordinasi penanaman modal

12. Menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alat

dalam pemrosesan permohonan izin yang mengikuti dinamika dunia usaha;

13. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan.

14. Pembuatan SIM perizinan yang terintegrasi;

15. Pembuatan regulasi perizinan

16. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi

17. Pengadaan sarpras dan rekruitmen SDM.

18. Peningkatan SDM melalui bimbingan teknis dan diklat


3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Tahun 2019 sesuai dengan tujuan sasaran program dan kegiatan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Tujuan yang akan dicapai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah:

Tabel 3.1.1

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Tahun 2019

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

2019

1 2 3 4

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti

100%

Predikat LAKIP DPMPPT A

2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan masyarakat 77%

Prosentase penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP

94,5%

Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan

98%

3 Meningkatnya Penanaman Modal

nilai investasi

4.800 milyar

4 Terkendalinya alih fungsi lahan

luasan alih fungsi lahan <100 ha

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Tahun 2019 adalah

sebagaimana terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH


Rencana Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra

2017-2021 dalam menjunjung tercapainya Visi dan Misi Daerah.

Pada tahun anggaran 2019 rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan beberapa kegiatan

strategis yang bersumber dari anggaran APBD tahun 2019 dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi dalam

proses pembangunan dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun

lalu.

Dengan adanya rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan strategis

dan kegiatan pendukung lainnya tersebut maka kualitas pelayanan di masa yang

akan datang semakin terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan di

semua aspek pembangunan.

BAB V

PENUTUP


LAMPIRAN














Documents

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 fileperencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah