RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) INSPEKTORAT … fileRancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKPD)

INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2018

INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA Jl. Gambiran No. 56 Yogyakarta

Telp./Fax : (0274) 371977 E-mail : [email protected]

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Surat Walikota Yogyakarta Nomor 050/096 tanggal 17

Januari 2017 perihal Penyusunan RKPD dan Renja SKPD Tahun 2018,

Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah

(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menyusun

Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018 sesuai dengan tugas

pokok fungsinya, berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 dan bersifat indikatif.

Tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2018 adalah

Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas menuju Kota Yogyakarta

yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) memuat program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi

SKPD, mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun

lalu, serta memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Inspektorat.

Renja Inspektorat terkait dengan cita 2 dan cita 4 dari

9 agenda Pembangunan (Nawacita) yang menjadi dasar penyusunan Prioritas

Nasional yaitu :

Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis

dan terpercaya; serta

Cita 4 : Memperkuat kehadiran negaradalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Disamping itu renja Inspektorat juga terkait dengan Prioritas pembangunan

Kota Yogyakarta pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 disusun berdasar

tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah DIY yaitu prioritas

ke 7 yaitu: Kinerja aparatur dan birokrasi

Keterkaitan Renja SKPD dengan Renstra SKPD, Renstra SKPD

dirumuskan dalam bentuk rencana kerja (Renja) organisasi perangkat daerah

setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang

membutuhkan partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018 akan menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun 2018

mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA PPAS).

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan

unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membina dan

mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;

d) Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian,

keuangan, evaluasi dan pelaporan;

e) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang

pengawasan.

Inspektorat wajib menyusun Rencana Kerja SKPD untuk mendukung

salah satu prioritas perencanaan pembangunan daerah yaitu Kinerja

Aparatur dan Birokrasi agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan , penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta

ada keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan

Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.2. LANDASAN HUKUM

1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogykarta;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan

Pengawasan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaran

Pemerintahan Daerah;

12.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

13.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD).

14.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

15.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota

Yogyakarta ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD) Inspektorat Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai

pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kota Yogyakarta dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2018 sebagai

implementasi dari visi dan misi Inspektorat dalam mendukung Rencana

Kerja Pemerintah Daerah

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah untuk :

a. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan

meningkatkan kwalitas pengawasan yang lebih profesional

b. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam

menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan

organisasi pemerintahan.

c. Memantapkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi,misi,

sasaran dan kebijakan pengawasan internal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari:

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD Tahun Lalu :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN terdiri dari :

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2016 (Ringkasan dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2)

Pencapaian program dan kegiatan tahun 2016: Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2016 dan realisasi Renstra

Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Tahun 2016.

I. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal.

Indikator Program untuk Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal ada 2

indikator yaitu :

1. Jumlah Temuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) , yang dimaksud di

sini adalah APIP Kota Yogyakarta /Inspektorat yang dilaksanakan secara rutin

selama 12 bulan.

Tahun 2016 angka realisasi temuan yaitu 60 temuan (berasal dari Pemeriksaan

reguler,pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan pemeriksaan pengadaan

barang jasa), lebih besar dari target temuan yaitu 18 temuan. Bila dibanding dengan

jumlah temuan tahun 2015 sejumlah 75 temuan maka jumlah temuan tahun 2016

menurun sebanyak 15 temuan.

Jumlah temuan lebih besar dari target18 temuan karena bertambahnya obyek

pemeriksaan yang semula belum pernah diaudit serta bertambahnya kegiatan

pemeriksaan pengadaan barang dan jasa serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu

(PDTT). Untuk menghitung capaian kinerja digunakan rumus berdasarkan

Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Indikator Kinerja Program utama yang kedua yaitu Persentase pengaduan

masyarakat yang telah ditindaklanjuti, Indikator kinerja ini merupakan indikator yang

bersifat positif dimana bila realisasi melebihi atau sama dengan taget berarti

semakin baik. Dengan rumus perhitungan capaian

kinerja : sebagai berikut : Persentase Realisasi x 100 % = 84,04 x 100% =98,87% Pencapaian rencana = Rencana 85 tingkat capaian

Dari hasil perhitungan didapat hasil realisasi % pengaduan yang ditindaklanjuti

sebesar 84,04% dari target 85% capaian kinerja sebesar 98,87% hal tersebut

disebabkan faktor-faktor penghambat sebagai berikut yaitu: kesulitan mencari bukti

audit, kualitas informasi yang masuk kurang memadai, sumber informasi sulit

diidentifikasi, tidak diperoleh narasumber yang bertanggungjawab atas aduan.

Upaya mengatasi hambatan tersebut antara lain auditor berusaha mengumpulkan

informasi lebih lanjut melalui peninjauan lapangan, survey atau

pencarian/pengambilan sampel.

Nilai untuk capaian indikator kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

adalah : 98,87 % masih termasuk katagori sangat tinggi (skala 91 -100).

Untuk capaian kinerja keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dari target Rp 1.865.367.050,- terealisasi Rp 1.776.794.480,- rata- rata capaian kinerja

=95,25% termasuk kategori sangat tinggi. (skala 91 -100).

II. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 15 kegiatan yang rata-rata

realisasi capaian kinerja program = 98,00%, realisasi anggaran 97,87% , dapat dinilai

bahwa program ini berhasil. Kegiatan yang realisasi rata-ratanya di bawah 90% ada 2

kegiatan yaitu Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 85,17% ,

penyediaan komponen instalasi listrik sebesar 87,93% dan penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja = 85,82%. Namun untuk keseluruhan program PAP nilai capaian kinerja

termasuk kategori sangat tinggi di atas 91%

III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3 kegiatan rata-rata

realisasi anggaran 72.57% meningkat dibanding realisasi tahun lalu yang rata-rata

dapat mencapai 68,5%, , efisiensi anggaran disebabkan karena adanya kebijakan

SEGOSEGAWE dimana khusus hari Jum’at pegawai yang bertempat tinggal di dalam

kota (relatif dekat ) dengan lokasi kantor diperintahkan untuk menggunakan sepeda

atau kendaraan umum, dilarang menggunakan kendaraan dinas plat merah .

Kebijakan lain di bidang keuangan dimana untuk SPJ BBM berdasar nota real dari

SPBU dengan dicantumkan nomor kendaraan dinas yang diisi BBM. Dengan kebijakan

tersebut maka biaya BBM untuk kendaraan dinas lebih hemat.

Mengingat sebagian usia kendaraan dinas pada tahun 2016 sudah diatas 10 tahun

maka pelaksanaan service dan pergantian suku cadang harus lebih tertata , sehingga

dapat memanfaatkan anggaran sebaik-baiknya untuk pemeliharaan kendaraan sesuai

tata kala kegiatan dan kebutuhan . Untuk 2 kegiatan yang lain realisasi kinerja kegiatan

termasuk berhasil (sangat tinggi) yaitu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

realisasi=98.08% dan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor = 98,83%

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal Dengan anggaran sebesar Rp. 115.250.000,- dapat direalisasikan Rp.89.085.000,- atau

terserap 77,30%. Berdasarkan hasil Evaluasi Renja kegiatan ini mendapatkan nilai

capaian output 100% maka realisasi rata-rata kinerja hanya sebesar 95%.. Tahun

2016 dari target pengiriman 11 personil untuk mengikuti Diklat yang dapat terealisasi

sebanyak 14 personil . Ada efisiensi anggaran karena ada Diklat yang dilaksanakan di

Yogyakarta sehingga menghemat biaya perjalanan dinas luar daerah.dan ada Diklat

penjenjangan auditor yang dibiayai dengan anggaran dari BPKP sehingga ada efisiensi

penggunaan APBD, namun tetap dapat mencapai target output dan outcome. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Realisasi anggaran Tahun 2016 sebesar Rp 52.214.400,- yaitu 81,18% dari target

Rp 64.321.500,- . Realisasi output untuk jumlah peserta Diklat Teknis Fungsional

tercapai 100% (35 orang/ 2 hari/2 Diklat) , untuk Pelatihan Kantor Sendiri/ PKS tercapai

8 kali dari target 8 kali (100%) relisasi anggaran tidak sesuai target karena ada efisiensi

dari jasa narasumber yang sebagian dibiayai anggaran dari BPKP.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan terdiri dari 1 kegiatan yaitu : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dengan anggaran sebesar Rp. 13.417.000,- realisasi Rp.13.413.000,- atau terserap

99,97%. Berdasarkan hasil perhitungan kegiatan ini mendapatkan nilai capaian output 100%, sehingga dapat disimpulkan kegiatan ini berhasil. (rata-rata 100% )

Pengelolaan Keuangan Inspektorat Kota Yogyakarta khususnya pada program yang

bersumber dari APBD 2016 sebesar adalah Rp5.849.877.003,00 (Lima milyar delapan

ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga rupiah),

terealisir Rp5.593.535.328,56 atau 95,62%.

PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

Penyerapan anggaran pada tribulan pertama masih rendah, namun dapat

direalisasikan di tribulan berikutnya, walaupun penyerapan di tribulan IV masih sangat

tinggi dapat terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2016

Uraian Jumlah Anggaran berdasarkan SPD Jumlah Realisasi %

Tribulan I 1,860,080,751.00 983,866,862.96 52.89

Tribulan II 2,047,842,538.00 1,803,159,210.88 88.05

Tribulan III 1,284,915,060.00 1,062,670,577.88 82.70

Tribulan IV 657,038,654.00 1,743,838,676.84 265.41

Pada grafik dibawah ini akan digambarkan perbandingan anggaran dengan

realisasi anggaran per triwulan tahun 2016 yaitu menunjukkan kecenderungan

serapan yang rendah di awal triwulan peningkatan tajam pada triwulan IV.

0.00

500,000,000.00

1,000,000,000.00

1,500,000,000.00

2,000,000,000.00

2,500,000,000.00

TW I TW II TW III TW IV

SPD

Realisasi

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi penyerapan

anggaran ini adalah dengan diadakan pengendalian kegiatan tiap triwulan baik

oleh Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta maupun

Bappeda Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta

melaksanakan mandat yang diberikan oleh Walikota diperlukan adanya dana

pendukung. Selama ini dana untuk mendukung operasional kegiatan ditunjang dari

satu sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta,

dengan anggaran untuk tahun 2016 adalah Rp5.849.877.003,00 (Lima milyar

delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga

rupiah) Rp5.593.535.559,00 atau 96%. Dari jumlah anggaran tersebut terbagi

menjadi 2 kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

dengan perincian sebagai berikut :

a. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan tunjangan

dengan besaran anggaran Rp3.127.623.415,00 terealisir Rp3.026.813.681,00 atau 97%.

b. BELANJA LANGSUNG

Anggaran Belanja Langsung sebesar terdiri dari 5 Program dan 34 kegiatan

Rp 2,722,253,588,00 terealisir Rp2.566.721.647,56 atau 94,29%.

Grafik III.2 : Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2016

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2016

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran

yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Tahun 2016 dengan

realisasinya. Uraian Capaian kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2016

dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2016

Target dan Realisasi IKU dan Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2016 seperti pada tabel berikut. Perbandingan Target dan Realisasi IKU dan Sasaran Strategis Tahun 2016

NO SASARAN

STRATEGIS

Indikator Kinerja

Utama

Target Realisasi %

1 Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

1. Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan

2 % 1.97% 98.74

2. Prosentase penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan

90% 91.79% 101.99

3. Prosentase penerapan SPIP pada SKPD

71.43% 67.45% 94.43

Capaian Indikator Kinerja 1 sebesar 98.74% didapat dari target 2% yang terealisasi 1.97%, sedangkan Capaian Indikator Kinerja 2 yaitu 101.99% dari target sebesar 90% terealisasi 91.79% serta capaian Indikator Kinerja 3 sebesar 94.43% yang ditargetkan 71,43% terealisasi 67.45%.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2012 - 2016 Target dan Realisasi IKU dan Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2012 - 2016 seperti pada tabel berikut. Perbandingan Target dan Realisasi IKU dan Sasaran Strategis Tahun 2012 s/d Tahun

2016 No Indikator

Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 1. Prosentase

penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan

4% 3,4% 3,5% 3,53% 3% 2,99% 2,5% 2,5% 2% 1.97%


86% 72,65% 87% 74,90% 88% 95,09% 89% 96% 90% 91.79%


- - 16,33% 15% 30,61% 39,18% 48,98% 48,98 71,43% 67.45%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2016 dengan tahun sebelumnya. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU dan Sasaran Strategis Tahun 2012 s/d Tahun 2016 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU dengan Sasaran Strategis Tahun 2012 s/d Tahun 2016

No Indikator Kinerja Utama

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian

1. Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

3,4% 85% 3,53% 100,5% 2,99% 100,33% 2,5% 100% 1.97% 98.74%

2. Prosentase penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan.

72,65 84% 74,90% 86,09% 95,09% 108,06% 96% 108,10% 91.79% 101.99%

3. Prosentase penerapan SPIP pada SKPD.

- - 15% 91,86% 39,18% 128% 48,98 100% 67.45% 94,43%

Capaian Indikator 1 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, demikian pula dengan capaian Indikator 2 dan capaian Indikator 3. Capaian IKU

0%20%40%60%80%

100%120%140%

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2016

Capaian IKU 1Capaian IKU 2Capaian IKU 3

4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2016 dengan target jangka menengah Renstra. Perbandingan Realisasi Kinerja IKU dan Sasaran Strategis 2012 s/d Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU dan Sasaran Strategis Tahun 2012 s/d 2016 dengan Target Jangka Menengah

No Indikator Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja

Tahun 2016 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


2,0% 3,4% 3,53% 2,99% 3% 1.97%

Grafik III.1 Capaian IKU Tahun 2012 - 2016


90% 84% 74,90% 95,09% 96% 91.79%


71,43% - 15% 39,18% 47,76% 67.45%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan. a. Indikator 1 : Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur

pelaksanaan kegiatan pemerintahan

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator 1 Tahun 2012 s/d 2016 dengan Target Jangka Menengah

P

Perhitungan dan data pendukung untuk dapat tercapainya kinerja

sasaran strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Realisasi sebesar 1,97% didapat dengan rumus perhitungan :

Kondisi tahun 2016 : Jumlah temuan = n Jml obrik x Rinc temuan

Sehingga pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan

pemerintahan:

94

94

Kondisi Tahun 2016 : = = 1,97 140 x 34

4.760

Data pendukung perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :


Realisasi Kinerja


Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


2,0% 3,4% 3,53% 2,99% 2,5% 1.97%

Jumlah Obyek Pemeriksaan dan Rincian Temuan Pemeriksaan Tahun 2016

Hasil Pemeriksaan Jumlah

Temuan Rincian temuan Obyek pemeriksaan

Inspektorat Kota Yk 60 21 76

BPKP - - -

Irjen Teknis - - -

Inspektorat DIY 5 5 2

BPK 29 8 62

Jumlah 94 34 140

Tingkat capaian indikator Persentase penurunan pelanggaran standar

dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan tahun 2016 sudah baik

yaitu dengan pencapaian sebesar 98.74%.

b. Indikator 2 : Prosentase penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan

Keberhasilan Inspektorat Kota Yogyakarta dalam penyelesaian tindak lanjut

hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi

dan komunikasi intensif dengan semua SKPD akan arti pentingnya

penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin. Komitmen

pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian keberhasilan

penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator 2 Tahun 2012 s/d 2016 dengan Target Jangka Menengah

No Indikator Target Jangka

Menengah

Realisasi Kinerja


Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

2. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

90% 85% 74,90% 95,09 96 91,79

Presentase penyelesaian tindak lanjut dihitung dengan rumus

temuan/rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah total

rekomendasi.

Perhitungan dan data pendukung untuk dapat tercapainya kinerja

sasaran strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Jml rekomendasi yg ditindaklanjuti Rumus : = n

Jumlah seluruh rekomendasi

% Penyelesaian TLHP 2016 = 961/1047 = 91,79%

Tingkat capaian indikator kinerja penyelesaian tindak lanjut tahun

2016 sudah sesuai target, target jangka menengah 90% dengan terealisir

91.79% dari target 90%, sehingga capaian kinerja adalah 101.99 %.

Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui evaluasi

tindak lanjut temuan APIP dan Eksternal di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta

Data pendukung penyelesaian tindak lanjut secara rinci adalah sebagai

berikut : a) Jumlah temuan, rekomendasi dan tindak lanjut aparat

pengawasan Tahun 2016. Tabel III.8 Jumlah Temuan, rekomendasi dan tindak lanjut Tahun 2016

HASIL PEMERIKSAAN

TEMUAN REKOMENDASI

TINDAK LANJUT %

Selesai Dalam Proses

Belum ditindaklanjuti

Inspektorat Kota Yk 60 135 110 25 0 81.48 BPKP 0 0 0 0 0 0

100 Irjen Teknis 0 0 0 0 0 0 100 Inspektorat DIY 5 11 11 0 0 100 100 BPK 29 57 27 30 0 47.37

54,55 JUMLAH 94 203 148 55 0 72.91

b) Jenis dan jumlah temuan aparat pengawasan Inspektorat Kota

Yogyakarta Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Tabel III.9 Jumlah Temuan dan Rekomendasi Pemeriksaan Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

No. Uraian Temuan Rekomendasi Status tindak lanjut

S D B 1. 2012 15 25 25 0 0 2. 2013 12 22 22 0 0 3. 2014*) 82 146 146 0 0 4. 2015*) 75 139 137 2 0 5. 2016*) 60 135 110 25 0 Jumlah 244 467 440 27 0

*) Pemeriksaan Reguler, PDTT, dan Pemeriksaan Pengadaan Barang Jasa Jumlah temuan tahun dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami penurunan sekitar 15 – 20%.

c) Jenis dan jumlah temuan aparat pengawasan lain (BPK, BPKP,

Inspektorat DIY, Irjen) Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

(1) Pemeriksaan BPK

Tabel III.10 Rekapitulasi Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Tahun LHP Temuan Rekomen dasi

Status tindak lanjut Keterangan S D B

2012 2 36 60 33 27 - LKD-2011 Pemeriksaan Kinerja

Pelayanan Kesehatan pada RSUD

2013 5 79 196 61 135 - Belanja Daerah LKD-2012 Pemeriksaan Kinerja UPT

Pengelolaan Terminal PDTT Manajemen Aset Pemeriksaan PHRR

2014 1 16 27 10 17 - LKD-2013

2015 3 33 66 36 30 - Kinerja Air Bersih LKD-2014 Kinerja Akrual

2016 3 29 57 - 57 - LKD-2015 Kinerja Renbangda Kinerja BUMD

Jumlah 14 193 406 140 266 -

(2) Pemeriksaan Reguler Inspektorat DIY.

Tabel III.11 Rekapitulasi Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Prop DIY Tahun 2012 s/d 2016

Tahun LHP Temuan Rekomend

asi Status tindak lanjut Keterangan

S D B 2012 4 10 17 17 - - 1. Dindukcapil

2. Setwan 3. Bappeda 4. Dinas Perizinan

2013 5 9 17 17 - - 1. Bag Tapem 2. Bag Hukum 3. Bappeda 4. Kantor Kesbang 5. Disperindagkoptan

2014 8 27 49 49 - - 1. Sekretariat Daerah a. Bag Tapem b. Bag Hukum c. Bagian Umum

2. Bappeda 3. Dindukcapil 4. Setwan 5. DPDPK 6. Kantor Kesbang 7. BKD 8. KPMP

2015 8 16 36 36 - - 1. Bappeda 2. Kantor Kesbang 3. DBGAD 4. Dinas Pendidikan 5. Dinas Kimpraswil 6. Dinsosnakertrans 7. Dinas Kesehatan 8. Dinas Ketertiban

2016 2 5 11 11 - - 1. DPDPK 2. Dinas Kimpraswil

Jumlah 27 67 130 130 - -

(3) Pemeriksaan Inspektorat Jendral Kementerian

Tabel III.12 Rekapitulasi Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Irjen Kemendikbud

Tahun LHP Temuan Rekomendasi

Status tindak lanjut

Keterangan

S D B 2012 1 6 7 7 - - Pemeriksaan Dana BOS

2013 3 18 21 11 - 10 - Pemeriksaan Dana Bansos APBN-P Program Peningkatan Sarana & Prasarana SMA/SMK TA. 2012

- Dana Bansos SMA/SMK APBN 2012

- Sarpras Bidang Dikmen SMA/SMK APBN Th 2012

2014 - - - - - - -

2015 - - - - - - -

2016 - - - - - - -

Jumlah 4 24 28 18 - 10

Tabel III.13 Rekapitulasi Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Irjen Kemenakertrans



Keterangan

S D B 2012 2 3 5 5 - - Pemeriksaan

Program Dana APBN 2013 1 3 3 3 - -

2014 - - - - - - -

2015 - - - - - - -

2016 - - - - - - -

Jumlah 3 6 8 8 - -

(4) Pemeriksaan BPKP

Tabel III.14 Rekapitulasi Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP



Keterangan

S D B 2012 2 1 3 3 - - 1. Audit Kinerja Pelayanan

Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan.

2. Audit Memorandum PD. BPR Bank Jogja.

2013 - - - - - - -

2014 1 1 2 2 - - Audit atas Klaim Dana Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 pada Dinas Kesehatan

2015 1 3 3 3 - - Audit atas kekurangan bayar TPG TK Non PNS th 2014 pada Disdik

2016 - - - - - - -

Jumlah 4 5 8 8 - -

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran

strategis Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

adalah program peningkatan sistem pengawasan internal dan

kegiatan yang mendukung yaitu : Inventarisasi Temuan Pengawasan

c. Indikator 3 : Prosentase penerapan SPIP pada SKPD

Sistem Pengendalian Intern yang sebelumnya dikenal dengan

Pengawasan Melekat yang semula diatur dengan Keputusan Menteri

Negara PAN No. : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan

terbitnya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka SPIP telah ditata kembali

mengikuti perkembangan.

Indikator Sasaran Prosentase penerapan SPIP pada SKPD baru mulai

dibuat pada Tahun 2013 dengan realisasi sasaran sebesar 15% belum

memenuhi target sasaran 16,33%, sedangkan untuk Tahun 2014 dengan

target 30,61 terealisasi 39.18%, untuk tahun 2015 capaian kinerja

mengalami kenaikan dari sebelumnya yaitu dari target 48,98% terealisasi

48,98% Realisasi target indikator kinerja ini dilakukan melalui

monitoring dan dilakukan pendampingan pada SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam prakteknya masih perlu menindaklanjuti penyelesaian peraturan

tentang pemetaan berbasis penilaian resiko untuk semua SKPD/unit kerja,

sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dapat segera

diimplementasikan secara efektif.

Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator 3 Tahun 2012 s/d 2016 dengan Target Jangka Menengah


Realisasi Kinerja


Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


71,43% - 15% 39,18% 48,98% 67,45%

Sasaran tersebut diatas dapat diukur dengan menghitung jumlah

SKPD yg ber SPIP dikalikan jumlah unsur yang sudah diterapkan

dibagi dengan jumlah seluruh SKPD dikalikan 5 unsur SPIP yaitu :

Data jumlah SKPD ber SPIP baik : 43 SKPD

Data jumlah unsur SPIP yang diterapkan : 4 unsur

Data jumlah total SKPD/BUMD : 51 SKPD

Data jumlah unsur SPIP : 5 unsur SPIP

Dengan rumus :

Jumlah SKPD ber SPIP x Jumlah unsur SPIP yang diterapkan Penerapan SPIP = x 100 = n % Jumlah seluruh SKPD x 5 unsur SPIP

Maka penerapan SPIP dapat dihitung sebagai berikut :

143 x 4 Penerapan SPIP = x 100 = 67,45 %

51 x 5

Realisasi penerapan SPIP tahun 2016 yaitu sebesar 67,45 %

dibandingkan target sebesar 71,43% hal ini berarti untuk Tahun 2016

masih belum sesuai target sehingga prosentase capaian kinerja adalah

94,43%.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran

strategis Persentase penerapan SPIP pada SKPD adalah program

peningkatan sistem pengawasan internal dan kegiatan yang mendukung

yaitu : Pengendalian Intern Pemerintah.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian kinerja Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran

strategis Persentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur

pelaksanaan kegiatan pemerintahan adalah program peningkatan

sistem pengawasan internal dan kegiatan yang mendukung yaitu :

a) Pemeriksaan Reguler

b) Pemeriksaan Khusus

c) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

d) Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dari 3 indikator sasaran strategis tersebut diatas didapat rata-rata capaian sebesar 98,38 %, dari capaian Prosentase penurunan

pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan

sebesar 98,74%, capaian Prosentase penyelesaian tidak lanjut hasil

pemeriksaan sebesar 101,99% dan Capaian Prosentase penerapan

SPIP sebesar 94,43% dibagi 3 jumlah indikator. (secara ringkas capaian

kinerja dapat dilihat pada tabel 2.2).

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kota Yogyakarta telah sesuai dengan

target yang ditetapkan terutama untuk Program Peningkatan Pengawasan Sistem

Pengawasan Internal yang merupakan program utama Inspektorat dapat tercapai

sesuai target prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur

pelaksanaan kegiatan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Inspektorat Kota Yogyakarta dalam penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan

komunikasi intensif dengan semua SKPD akan arti pentingnya penyelesaian tindak

lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin. Komitmen pimpinan juga berperan

penting dalam pencapaian keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan.

Telah ada koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Kota Yogyakarta

dengan Inspektorat Propinsi DIY maupun Inspektorat dan Kementrian tingkat pusat

karena setiap tahun selalu ada Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan) tingkat

Propinsi yang melibatkan semua inspektorat kabupaten kota se Propinsii DIY

maupun tingkat Nasional (Rakorwasnas) yang melibatkan seluruh inspektorat

provinsi, kabupaten kota dan Irjend Kementrian. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi SKPD antara lain : Permasalahan berrkaitan dengan ketugasan Inspektorat sebagai koordinator

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mendukung

terwujudnya Good Governance tersebut adalah belum adanya unsur–unsur/ sub

unsur yang diperlukan untuk dapat melaksanakan SPIP antara lain kebijakan yang

memuat metode identifikasi resiko, aksi penanganan resiko, pengendalian resiko

sistem informasi, aturan perilaku bagi pegawai, standart kompetensi untuk setiap

tugas dan fungsi pada masing-masing posisi organisasi ,SOP penggunaan sistem

informasi, daftar kode akses masing-masing pegawai, mekanisme pemeliharaan

sistem informasi, pengamanan atas fasilitas dan aset penting, evaluasi atas ukuran

dan indikator kinerja secara periodik, , rencana pemulihan bila terjadi bencana,masih

terdapat penetapan tujuan yang kurang sesuai antara RPJMD dan Renstra,

kebijakan yang diambil pimpinan belum didasarkan pada hasil penilaian resiko yang

sistematis, serta masih adanya rekomendasi Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP) yang belum ditindaklanjuti.

Permasalahan yang lain moratorium pegawai belum mempertimbangkan

kebutuhan organisasi juga menjadi salah satu kendala Inspektorat dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) baik dari segi jumlah maupun kualitas

belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan ). Dari jumlah yang dibutuhkan

sebanyak 86 auditor berdasar hasil analisa jabatan, baru tersedia 25 auditor, dan baru

sebagian memiliki sertifikasi sesuai jenjang jabatan fungsional sebagai auditor.

Hambatan yang disebabkan faktor SDM tersebut dialami oleh hampir semua SKPD di

pemerintah Kota Yogyakarta karena untuk pengadaan pegawai baru untuk

menggantikan pegawai yang telah purna tugas harus disesuaikan dengan anggaran

yang tersedia dari pusat, sehingga perbandingan antara jumlah pegawai yang purna

tugas jauh lebih banyak dari pada kesempatan pengadaan pegawai baru.

Peluang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD antara lain :

Tema pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta :tahun 2018

“Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas menuju Kota Yogyakarta yang

mandiri, sejahtera berlandaskan semangat segoro amarto.

Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi di bidang

reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik , maka Pemerintah Kota

Yogyakarta telah menyusun Road map Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 bidang

yaitu :

a) Manajemen Perubahan

b) Penataan Perauran Perundang-undangan

c) Penataan dan penguatan organisasi

d) Penataan tatalaksana

e) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

f) Penguatan Akuntabilitas

g) Penguatan Pengawasan

h) Peningkatan kualitas pelayanan public.

Salah satu program prioritas dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan

Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). sebagai Quality

Assurance dan consulting.

Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas . dengan sasaran

pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan

daerah yang berkualitas, serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang

berkualitas.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance (tata kelola

pemerintahan yang baik) , yang meliputi unsur: meningkatnya pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta meningkatnya profesionalisme

SDM aparatur , maka fungsi pengawasan memegang peran penting dan strategis.

Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi

birokrasi yang didukung sistem pengendalian intern pemerintah.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP); semua pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan

dan melaksanakan SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi

tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keamanan asset

Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu dari 3 Pemda se Indonesia

yang menjadi pilot project pelaksanaan SPIP tingkat nasional, BPKP melaksanakan

penilaian maturitas SPIP dengan tujuan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan

SPIP dan memberi rekomendasi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP

pada Pemerintah Daerah.

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi 5 unsur SPIP yaitu :

a) Lingkungan pengendalian

b) Penilaian Risiko

c) Kegiatan pengendalian

d) Informasi dan komunikasi

e) Pemantauan pengendalian intern.

Level maturitas SPIP terdiri dari 6 (enam) tingkat:

-) Tingkat 0 untuk pemerintah daerah yang sama sekali belum memiliki

kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-

praktek pengendalian intern.

-) Tingkat 1 (Rintisan)

-) Tingkat 2 (Berkembang)

-) Tingkat 3 (Terdefinisi)

-) Tingkat 4 (Terkelola dan terukur)

-) Tingkat 5 (Optimum) instansi telah menerapkan pengendalian intern yang

berkelanjutan dan terintegrasi.

Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta tingkat level maturitas SPIP pada tingkat 3

(Terdefinisi) dengan dengan nilai 3,33, diharapkan nilai maturitas SPIP pada

Pemerintah Kota Yogyakarta dapat semakin meningkat

Maka Inspektorat perlu meningkatkan kualitas SDM, program dan

kegiatannya agar dapat mencapai hasil yang diharapkan yaitu peningkatan ketaatan,

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peningkatan kualitas

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Model Kapabilitas Pengawasan Intern (Internal Audit Capability Model /IA-CM)

yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang

dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sector public.

Dalam model IA-CM , APIP dibagi menjadi 5 (lima ) level kapabilitas, yaitu :

level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan

Level 5 (Optimizing).

Sampai dengan tahun 2015 dalam kurun 5 tahun terakhir (2010-2014), sebanyak

474 APIP dari 628 APIP (yang terdiri dari 86 APIP Pusat dan 542 APIP Daerah) telah dilakukan assessment kapabilitas APIP oleh BPKP.

Hasilnya menunjukkan bahwa 404 APIP atau 85,23% APIP masih berada pada Level 1 (initial), 68 APIP atau 14,56% berada pada Level 2 (infrastructure) dan hanya 2

APIP atau (0,21%) berada pada Level 3 (integrated).

Berdasarkan arahan Presiden saat Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah

tanggal 13 Mei 2015 maka seluruh APIP secara nasional perlu meningkatkan leveling

kapabilitas APIP dengan target untuk 5 tahun ke depan ditargetkan 85% APIP mampu

mencapai level 3 dan hanya 1% yang level 1. Hasil assessment kapabilitas APIP oleh BPKP , Inspektorat Kota Yogyakarta masih

berada pada level 2 (Infrastructure) diharapkan dalam periode lima tahun ke depan

dapat mencapai level 3 sesuai target nasional.

Disamping isu-isu tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta juga menjadi salah

satu pilot project LAN terkait laboratorium Inovasi daerah, sehingga semua instansi

dituntut mengajukan kegiatan yang bersifat inovatif.

Sesuai dengan fungsinya sebagai early warning yang lebih berifat prefentif

(pencegahan pelanggaran aturan), maka kegiatan inovasi yang diusulkan Inspektorat

adalah Klinik Konsultasi dengan tujuan agar SKPD dapat melaksanakan tugas dan

kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan internal ditekankan pada sifat prefentif (mencegah terjadinya

penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan

memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system).

Inovasi tersebut sesuai dengan kebijakan pelaksanaan pengawasan Inspektorat yaitu

melaksanakan konsultasi, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan

kewenangannya dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD (Secara lengkap dapat

dilihat pada tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018)

Perlu adanya perubahan /review terhadap program dan rancangan awal RKPD

dari hasil analisis kebutuhan untuk Renja Tahun 2018 antara lain disebabkan karena

adanya beberapa kebijakan baru pemerintah pusat, merupakan salah satu Pemda di

Indonesia yang menjadi pilot project reformasi birokrasi, hasil evaluasi Gubernur DIY

terhadap anggaran Pemda Kota Yogyakarta, adanya Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 110 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa terbaru dan,

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2016 tentang Standar Belanja

terbaru serta adanya tambahan output kegiatan.

Beberapa kegiatan yang perlu penyesuaian karena adanya tambahan kebijakan dari

Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu:

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan

Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2017 maka Tahun 2018 perlu ada perubahan

nomenklatur kegiatan yang semula tercantum :

1. Audit bidang pemerintahan dan aparatur,

2. Audit bidang pengelolaan keuangan dan aset,

3. Audit Bidang Pembangunan Fisik dan

4. Audit bidang sosial ekonomi budaya, dirubah menjadi

1. Pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;

2. Pengawasan bidang pengelolaan keuangan dan aset,

3. Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik dan

4. Pengawasan bidang pembangunan sosial ekonomi dan budaya,

Karena istilah pengawasan mempunyai pengertian yang lebih luas dibanding audit,

Dalam kegiatan pengawasan dapat mencakup kegiatan audit,pembinaan,

pemantauan,evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya seperti pembimbingan dan

konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan,dan pemaparan hasil pengawasan.




Disamping hal tersebut di atas, adanya evaluasi Gubernur terhadap anggaran Pemda

Kota Yogyakarta , kebijakan TAPD dan penyesuaian output , outcome dan anggaran

perlu ada penyesuaian untuk berapa kegiatan seperti tercantum pada table 2.3

BAB III

TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah , khususnya pasal 380 : ayat (1) Bupati/walikota sebagai kepala daerah

kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap

Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan

pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ,bupati/walikota dibantu oleh inspektorat

kabupaten/kota.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu,

evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten

/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas

pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD) , sampai dengan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat

kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian

dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasar Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas

dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatut sipil negara di Instansi Daerah

kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat

(2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan

penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang

disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat

Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti

adanya penyimpangan yang bersifat administrative, proses lebih lanjut diserahkan

kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (ayat (4).

Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat

pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak hukum sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan

teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.Pengawasan

umum adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah kabupaten/kota, kelembagaan Daerah kabupaten/kota,

kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan Daerah

kabupaten/kota, pembangunan Daerah kabupaten/kota, pelayanan public di Daerah

kabupaten/kota, kerja sama Daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah

kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD kabupaten /kota, dan bentuk pembinaan

lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi

Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Kabupaten/Kota berdasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan

Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2017 meliputi :

1. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

a) Pembagian Urusan Pemerintahan : penyerahan Personil, Perlengkapan,

Pembiayaan dan dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b) Keuangan Daerah meliputi :

1) Kebijakan pegelolaan pajak dan retribusi daerah;

2) Kebijakan manajemen kas daerah;

3) Kebijakan pengelolaan hibah dan bantuan social

4) Kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa

5) Kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi RAPBD dan

pelaksanaannya.

c) Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

1) konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran;

2) pengendalian tata ruang;

3) evaluasi capaian target pembangunan daerah.

d) Pelayanan Publik Daerah : pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan

e) Kebijakan Daerah :

1) prosedur penyusunan produk hukum daerah;

2) inovasi daerah;

3) penyelesaian produk hukum daerah sebagai tindak lanjut peraturan

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

f) Kepegawaian Daerah :

1) penerapan seleksi terbuka untuk jabatan tertentu

2) penempatan pimpinan stuan kerja sesuai kompetensi

3) pembinaan jabatan fungsional P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pelatih

Masyarakat.

2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah:

1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan prioritas program Indonesia

pintar, peningkatan mutu guru

2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan prioritas gerakan masyarakat

sehat dan jaminan kesehatan nasional

3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan

prioritas pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder,

penyelenggaraan jalan kota, penataan ruang daerah kota.

4) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

dengan prioritas prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan

permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.

5) Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat , prioritas penanganan ganguan keamanan ketertiban

umum dan penanggulangan bencana, pencegahan dan penagnan kebakaran

dalam daerah kota, inspeksi peralatan proteksi kebakaran,

6) Urusan pemerintahan bidang social dengan prioritas penertiban pengumpulan

sumbangan undian, penanganan korban NAPZA, fungsi panti social, anak

terlantar dan fakir miskin.

7) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan prioritas penempatan dan

pemberdayaan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, pembinaan lembaga

pelatihan kerja swasta.

8) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

dengan prioritas pengumpulan, pengolahan , analisis dan penyajian data gender

dan anak tingkat kota

9) Urusan pemerintahan bidang pangan , prioritas penyediaan infrastruktur dan

seluruh pendukung kemandirian pangan.

10) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, prioritas pencegahan,

penanggulangan dan pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dalam

daerah kota.

11) Urusan pemerintahan bidang adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil

,prioritas penyusunan profil kependudukan dan pengelolaan Kartu Identitas Anak

12) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan

prioritas penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah

keanggotaan dalam daerah Kota.

13) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga : prioritas

pemberdayaan pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader,

serta pembinaan kepramukaan tingkat kota.

14) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan , prioritas pelestarian kebudayaan,

standarisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.

15) Urusan pemerintahan bidang pariwisata, prioritas pembangunan destinasi

unggulan pariwisata dan penjaringan wisatawan.

16) Urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan prioritas : menjaga

ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga, penertiban izin pengelolaan

pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, penerbitan tanda

daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang.

3. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah:

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

1) Aspek Keuangan

a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah

b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas

c) pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa

d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan social

e) pengelolaan manajemen kas di bendahara

2) Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana

a) pengelolaan persediaan;

b) pengamanan /sertifikasi asset daerah;

c) pengeloaan asset sebagai dampak pengalihan P3D

3) Aspek Sumber Daya Manusia :

a) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara

b) Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara

c) Pembinaan jabatan fungsional tertentu dan

d) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara

4) Aspek tugas pokok dan fungsi :

a) Pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b) Pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah

c) Evaluasi target capaian kinerja instansi dan

d) Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan

penganggaran

b. Pemeriksaan dalam rangka pengaduan masyarakat dilakukan melalui

pemeriksaan khusus dengan prioritas :

1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;

2) Penyalahgunaan wewenang;

3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat dan

4) Pelanggaran disiplin pegawai

c. Kegiatan Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa

dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan system pengendalian

intern yang memadai dan disajikan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah,

dengan prioritas :

1) Reviu Dokumen Perencanaan Perencanaan dan Anggaran Daerah;

2) Reviu Laporan Keuangan dan

3) Reviu Laporan Kinerja Insansi Pemerintah.

d. Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian

pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas :

1) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)

2) Evaluasi tindak lanjut Hasil Pengawasan

3) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional

e. Kegiatan Pengawasan lain dengan prioritas :

1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual

2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan

4) Koordinasi program pengawasan.

Disamping kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat juga wajib

melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi terhadap penerapan SPIP di lingkungan

Pemerintah Kota Yogyakarta, serta melaksanakan koordinasi dan sinergitas pengawasan

terhadap pelaksanaan Rakorwasnas, Rakorwasda, penyusunan Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasar risk based audit plan, pemantauan tindak lanjut

hasil pengawasan.

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemda

dan SKPD, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah

bagi peningkatan kinerja organisasi,




3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Visi Inspektorat Tahun 2018 adalah “Terwujudnya pengawasan internal

yang profesional untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bersih . Visi ini untuk mendukung 2 cita dari 9 nawa cita yaitu cita 2 : membangun

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,demokratis dan terpercaya, serta cita 4:

memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan

hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dan salah satu prioritas Daerah yaitu “Kinerja Aparatur Birokrasi dengan sasaran pembangunan yaitu :

Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah meningkat. Untuk dapat mencapai Visi tersebut di atas , maka Inspektorat

melaksanakan Misi sebagai berikut : Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi melaksanakan misi , memecahkan permasalahan,dan menangani isu

strategis. Tujuan Rencana Kerja SKPD (Organisasi Perangkat Daerah) Inspektorat

Tahun 2018 adalah :

1. Terwujudnya sistem pengawasan yang berkualitas

2. Terwujudnya sistem pengendalian internal yang efektif.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas , maka disusun Sasaran SKPD (Organisasi

Perangkat Daerah ) sebagai berikut, yaitu tujuan 1 mengacu pada sasaran 1 dan 2,

sedang tujuan nomor 2 mengacu pada sasaran 3 yaitu :

1) Kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan meningkat

2) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meningkat.

3) Maturitas sistem pengendalian intern meningkat.

Untuk mengetahui atau mengukur apakah target sasaran Inspektorat telah

tercapai atau belum dapat tercapai maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) .

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang

penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk

memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis SKPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada

masyarakat dan stakeholder.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus merupakan indikator sasaran untuk

mengukur sasaran strategis Inspektorat adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 Kepatuhan auditan terhadap hasil pengawasan meningkat diukur dengan

indicator kinerja yaitu : “% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.” Cara pengukurannya :

jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti : jumlah seluruh rekomendasi kali 100% .

Sumber data : Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tiap SKPD dan Laporan

Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Internal (oleh Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah /APIP yaitu dari BPKP, Inspektorat Propinsi DIY dan Inspektorat Kota

Yogyakarta maupun Eksternal (oleh Aparat Pengawasan Eksternal yaitu BPK).

Sasaran 2 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meningkat diukur dengan indicator kinerja “Nilai leveling kapabilitas APIP” (oleh BPKP) dengan target

untuk tahun 2018 dapat mencapai level 3 (untuk 3 elemen) dan level 2 (untuk 3 elemen) ,

sehingga Inspektorat selaku APIP Kota dapat masuk kategori level 3 (Integrated).

Meningkat dari target tahun 2017 dengan nilai kapabilitas APIP level 2 murni untuk 6

elemen penilaian kapabilitas APIP.

Untuk mendukung target nasional dimana seluruh APIP secara nasional perlu

meningkatkan leveling kapabilitas APIP dengan target untuk 5 tahun ke depan ditargetkan

85% APIP mampu mencapai level 3 , maka nilai leveling kapabilitas APIP menjadi salah

satu IKU dari Inspektorat. Model peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada Internal Audit Capability Model

(IACM) yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasikan aspek-aspek fundamental yang

dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.

Perbaikan dalam proses dan praktik pada setiap tahap memberikan dasar untuk naik ke

tingkat kapabilitas berikutnya.

Pada setiap tingkatan terdapat 6 elemen yang menggambarkan karakteristik dan kapabilitas

APIP pada tingkatan tersebut.

6 (enam) elemen tersebut yaitu : 1) Peran dan layanan APIP 2) Pengelolaan SDM 3) Praktik professional 4) Akuntabilitas dan manajemen kinerja 5) Budaya dan hubungan organisasi 6) Struktur tata kelola

Secara teori ada 5 tingkatan (leveling) APIP sebagai berikut yaitu:

1) Level 1 Initial dengan karakteristik APIP belum dapat memberikan jaminan atas

proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi.

2) Level 2 Infrastructure : APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan

peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

3) Level 3 Integrated : APIP mampu menilai efisiensi,efektivitas,ekonomis suatu

kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan

pengendalian intern.

4) Level 4 Managed : APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas

tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

5) Level 5 Optimizing : APIP menjadi agen perubahan.

Sasaran 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

meningkat.diukur dengan indicator: “Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern”

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat

karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang

terstruktur dan berkelanjutan, dapat digunakan sebagai instrument evaluative

penyelenggaraan SPIP dan panduan untuk meningkatkan efektivitas sisitem pengendlian

intern. Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam

mencapai tujuan, sedang tingkat maturitas yang lebih tinggi mencerminkan kemungkinan

keberhasilan yang lebih tinggi. Saat ini Pemda Kota Pemda Kota Yogyakarta termasuk

dalam tingkatan Terdefinisi nilai maturitas 3,33. Diharapkan tahun 2018 dapat mencapai

nilai yang lebih tinggi 3,4. Sehingga pada akhir Renstra mampu mencapai nilai 4.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan

penyelenggaraan Sistem pengendalian intern pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Ada 6 Tingkatan Maturitas SPIP yaitu : 1) Belum ada dengan nilai < 1 ; karakteristik : Lembaga/Pemda sama sekali belum

memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern

2) Rintisan dengan nilai 1 < 2; karakteristik : Ada praktek pengendalian intern namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.

3) Berkembang dengan nilai 2< 3; karakteristik : L/Pemda telah melaksanakan praktek pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

4) Terdefinisi dengan nilai 3 < 4; karakteristik: L/Pemda telah melaksanakan praktek pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai,

5) Terkelola dan terukur dengan nilai 4 < 4,5 : karakteristik L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang efektif , masing-masing personil pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan maupun tujuan Lembaga/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.

6) Optimum dengan nilai 4,5 < 5 : Lembaga/Pemda telah melaksanakan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi computer,

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Sehubungan adanya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018 maka perlu

ada revisi pada program , kegiatan meliputi output kegiatan, dan anggarannya seperti

tercantum pada tabel 3.1

BAB IV

PENUTUP Rencana Kerja SKPD Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2018 ini

kemungkinan masih ada perubahan karena akan mengacu pada Rencana Strategi Tahun

2017-2021 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Renstra SKPD tahun 2017-2021 belum dapat disusun karena RPJMD tahun

2017-2021 sebagai acuan belum ada terkait tahun 2017 baru dilaksanakan pemilihan

walikota dan wakil walikota .

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

Untuk pengelompokan program maupun kegiatan berdasar hasil Evaluasi

Gubernur ada penyederhanaan program kegiatan untuk Tahun 2018 yang berbeda dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam

bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra SKPD juga mengacu

pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD, disesuaikan dengan visi misi pembangunan

Kota Yogyakarta tahun 2017 -2021, perhitungan kebutuhan sesuai standarisasi harga

barang dan jasa yang baru, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang

harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pilot project nasional

di bidang Reformasi Birokrasi.

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2018 akan menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun 2018, yang akan memuat

indikator maupun penjabaran pagu anggaran yang lebih terinci.

Inspektur

Kota Yogyakarta

Drs. WAHYU WIDAYAT MSc.MM NIP. 19580416 198903 1 004

Nama SKPD : INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik (%) Keuangan Fisik (%) Keuangan Fisik (%) Keuangan (%) Fisik Keuangan Fisik Keuangan1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16=(14/12)*100 17=(15/13)*100 18 19 20 21 22 23

Bidang / Kasi .......

2 1 20 01

PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebesar 100 %

100% 587.914.171 100% 570.516.038 100% 570.516.038 103% 558.339.338 103% 98% 96% 558.339.338 86,67% 98%Sekretariat (Sekretaris)

01

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat

materai, benda pos

600 buah, 25 buah 4.050.000 400 buah,

17 buah 3.080.000 100% 3.080.000 99% 2.872.250 99% 93% 99% 2.872.250 98,96% 93% 01

1 20 01 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya STNK

17 buah STNK 5.200.000

4 unit STNK roda 4 13 unit STNK roda 2

4.315.000 100% 4.315.000 100,00% 3.975.900 100% 92% 100,00% 3.975.900 100,00% 92% 01

1 20 01 07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

a) Pedoman kerja SKPD.; b) Laporan bulanan keuangan

4 jenis Dokumen administrasi penatausahaan keu. SPP,SPM,SPJ dan Laporan

45.600.000 4 jenis 45.600.000 100% 45.600.000 100,00% 45.600.000 100% 100% 100,00% 45.600.000 100,00% 100% 01

1 20 01 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

alat kebersihn kantor, jasa kebersihan , retribusi

1 paket jasa kebersihan 31.899.093

1 paket jasa kebersihan 2 jenis retri.

31.753.500 100% 31.753.500 100% 31.753.436 100% 100% 100% 31.753.436 89,66% 100% 01

1 20 01 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaks perb peralatan kerja

70 kali service 6.150.000 3 jenis 4.725.000 100% 4.725.000 90% 4.055.000 90% 86% 90% 4.055.000 58,70% 86% 01

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK 70 jenis 23.204.300 61 jenis 23.204.300 100% 23.204.300 97% 22.447.500 97% 97% 97% 22.447.500 100,00% 97% 01

1 20 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

pelay. Penggandaan

149.581 lembar 30.711.150 143.000

lembar34.405.000 100% 34.405.000 99,60% 33.697.015 100% 98% 99,60% 33.697.015 100,03% 98% 01

880 lembar cetak map

8 jenis cetakan 100% 94% 94% 94% 100,06% #DIV/0!

1 20 01 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

tersedianya komponen alat listrik

1 paket 5.396.000 11 jenis 4.146.600 100% 4.146.600 90% 3.646.000 90% 88% 90% 3.646.000 100% 88% 01

1 20 01 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Monitor display ,Bahan komputer

3 unit, 19 bhn komp. 29.763.100

9 jenis bhn komp dan 10 kalkulator

19.568.500 100% 19.568.500 86% 16.666.000 86% 85% 86% 16.666.000 70% 85% 01

1 20 01 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga bhn bibit tnman,

alat rt5 jenis, 20 jenis 9.358.000

8 jenis alat rumah tangga

6.858.000 100% 6.858.000 100% 6.240.362 100% 91% 100% 6.240.362 82% 91% 01

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD danPencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016

(2)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d

tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d tahun 2016 (%) KetTarget Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD Tahun 2016

Target TW IV Realisasi Kinerja dan

Anggaran Tahun 2016 (TW IV)

Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2016 (%)

Kota Yogyakarta

No Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Formula Indikator Program

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)

Unit SKPD Penanggung

Jawab

∑ layanan keg. lancar sesuai kebutuhan ∑ jumlahkegiatan

1 20 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

buku peruu dan surat kabar, majalah

10 buku, 4 jenis/ macam 7.660.000

10 buku, 5 jenis majalah

7.660.000 100% 7.660.000 98,00% 7.221.000 98% 94% 98,00% 7.221.000 50% 94% 01

1 20 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman

ters.makan minum pegw, mmr, mmt.

55 or./11 bln. 54 kali, 33 kali

66.020.000 53 or./11 bln. 42 kali, 28 kali

51.676.000 100% 51.676.000 93% 47.188.600 93% 91% 93% 47.188.600 100% 91% 01

1 20 01 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

juml PNS yg ikut rakor 38 lap hsl

koord luar daerah

204.800.000 41 laporan hasl koord luar daerah

237.000.000 100% 237.000.000 100% 236.455.646 100% 100% 100% 236.455.646 100% 100% 01

1 20 01 19Penyediaan Jasa tenaga bantuan

Laporan bulanan dan tribulanan

Jasa Naban 2 orng 41.902.528 1 orang 20.951.264 100% 20.951.264 100% 20.950.637 100% 100% 100% 20.950.637 95% 100% 01

1 20 01 20Penyediaan Jasa Keamanan

Bangunan kantor terpelihara keamanannya

Jasa keamanan 3 orang 76.200.000

3 orang 75.572.874 100% 75.572.874 100% 75.569.992 100% 100% 100% 75.569.992 100%

100% 01

Rata-rata capaian kinerja 103% 94% Rata-rata capaian kinerja 96% 94%Predikat kinerja sangat tinggi sangat tinggi Predikat kinerja sangat tinggi sangat tinggi

3 1 20 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

% sarana prasarana yang terpelihara

=Jumlah layanan yang berjalan lancar dibagi

jumlah layanan dikali 100%

100% 104.522.000 100% 93.382.000 100% 93.382.000 97% 67.765.243 97% 89% 97% 67.765.243 67% 73%Sekretariat (Ka. Sub Bag. Umum Kepeg.

01

1 20 02 03Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

terplhrnya bangunan kantor 1 unit 5.000.000 1 unit 5.000.000 100% 5.000.000 100% 4.903.750 100% 98% 100% 4.903.750 100% 98% 01

1 20 02 05Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional

terplhr kendr dinas/ operasional

17 unit 96.622.000 4 unit roda4 dan 13 unit roda2

84.332.000 100% 84.332.000 90% 58.858.993 90% 70% 90% 58.858.993 90% 70% 01

1 20 02 09

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor

tersedia komponen ac,perbaikan ac,sarpras

2.900.000 2 jenis 4.050.000 100% 4.050.000 100% 4.002.500 100% 99% 100% 4.002.500 100% 99% 01

Rata-rata capaian kinerja 97% 89% 97% 89%Predikat kinerja sangat tinggi tinggi sangat tinggi tinggi

4 1 20 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

=Jumlah pegawai yg lulus diklat dibagi

jumlah pegawai yang dikirim diklat dikali

100%

100% 169.993.500 100% 179.571.500 100% 179.571.500 96% 141.299.587 96% 79% 96% 141.299.587 96% 79%Sekretariat (Ka. Sub Bag. Umum Kepeg.

01

1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

jumlah PNS yg ikut diklat 11 orang 99.000.000 14 orang 115.250.000 100% 115.250.000 100% 89.085.187 100% 77% 100% 89.085.187 100% 77% 01

1 20 05 04

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah peserta Diklat Teknis fungsional .PKS, Orientasi tugas pengawasan

2 jenis, 35 or/2hr,35 or/2 hr, PKS

70.993.500 40 or/2kali dan 8 kali PKS

64.321.500 100% 64.321.500 92% 52.214.400 92% 81% 92% 52.214.400 92% 81% 01

Rata-rata capaian kinerja 96% 79% Rata-rata capaian kinerja 96% 79%Predikat kinerja sangat tinggi tinggi Predikat kinerja sangat tinggi tinggi

5 1 20 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

laporan kinerja selesai tepat waktu

juml laporan kinerja yg tepat waktu/ juml seluruh laporan

100% 15.400.000 100% 13.417.000 100% 13.417.000 100% 13.413.000 100% 100% 100% 13.413.000 100% 65% Sekretariat (Ka. Sub Bag. Umum Kepeg.

01

Jasa perbaikan sarana prasarana kantor

1 20 06 01

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, LAKIP 2015

Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, renja, RKT,RKA,DPA, Tapkin =6 dok

15.400.000

6 dokumen perenc dan

4 jenis laporan

13.417.000 100% 13.417.000 100% 13.413.000 100% 100% 100% 13.413.000 100% 100% 01

Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, laporan fisik keuangan,IKM,SPIP = 4 jenis

100% 100% 100% 100%

sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi

1 1 20 086

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Menurunnya Jumlah temuan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah)

Jumlah temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kota Yk.

18 2.107.582.000 18 1.865.367.050 18 temuan 1.865.367.050 62 temuan 1.785.904.480 344% 96% 344% 1.785.904.480 344,44% 95,74% Irban /PPTK 01

Rumus capaian kinerja = rencana-(real-rencana): rencana x100%

% pengaduan masyarakat yang telah di tindak lanjuti

juml pengaduan yg telah ditl : jumlah pengaduan yg masuk x100%

85% 85% 85% 84,04% 84,04% 84,04% 84,04% 99%

Rumus capaian kinerja =realisasi : rencana x100%

=158 / 188 x 100% = 84.04%

Kegiatan:

1 20 086 01

Pelaksanaan Pengawasan internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)

LHP, PKPT, Laporan Hasil Pembinaan, Lap. Evaluasi

LHP 60dok. , PKPT1 dok, LH Pembinaan 4 lap.

543.595.000

LHP 60 dok. , PKPT1 dok, LH Pembinaan 4 lap.

546.190.000 100,00% 546.190.000 100,00% 531.829.665 100% 97% 100,00% 531.829.665 100,00% 84,54% Irban Pengel Keu. dan Aset

01

1 20 086 02

Penanganan kasus di lingkungan pem daerah (Pemeriksaan Khusus)

LHP Khusus, lap.sidak, LP2P, lap.eval hasil riksus, Juml peserta workshop penyus. BA

10 dok., 4 kali, 2 lap LP2P, Verifikasi LHKASN 4 lap, pendamp ket ahli 4 keg.

242.840.000

8 LHP., 4 lap pemantauan LHKASN, 2 lap lp2p, 9 lap pendamp riktasung, sidak 4 lap., dan 2 lap pendamp. Ket. Ahli dlm kasus hasil

186.270.000 100,00% 186.270.000 90% 168.560.950 90% 90% 90% 168.560.950 85,21% 81,20%

Irban Pemerint dan Aparatur

01

1 20 086 03 Evaluasi AKIP

LHE LAKIP SKPD; Perwal Juklak Eval LAKIP; Lap. Eval pelaks kegiatan

Eval SAKIP 48 dok. ,Juklak eval 1 dok.; Reviu LKPJ 1 lap

143.525.000

48 dok. Eval Lakip , 2 dok Juk lak eval lakip.; 1 dok Reviu Lakip Kota

127.209.000 100,00% 127.209.000 100% 123.771.420 100% 97% 100% 123.771.420 100,00% 95,33% Irban Sosekbud 01

1 20 086 04Lap. Monit eval percepatan pemb korupsi

5 laporan 119.245.000 2 laporan 105.695.000 100,00% 105.695.000 100% 99.322.855 100% 94% 100% 99.322.855 100,00% 92,24%Irban Fisik

01

Dokumen perencanaan progr. percptan pemberant korupsi

100,00% 100% 100% 100% 100,00%

Laporan Kegiatan Penggerak Integritas dlm rangka ZIWBK

100,00% 100% 100% 100%

Laporan Evaluasi penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

1 laporan

100,00% 100% 100% 100% 100,00%

Lokakarya Perenc. Stategi Kormonev

100,00% 100% 100% 100% 100,00%

Sosialisasi Pencegahan dan Pembe rantasan Korupsi (PPK)

1 kali

100,00% 100% 100% 100% 100,00%

Laporan penilaian pelaksanaan PMPRB online di 40 SKPD

100,00%

Laporan evaluasi pelaksanaan PMPRB online di 40 SKPD

100,00%

Dokumen rumusan PPK 100,00%

1 20 086 05Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lap. Hsl Review laporan keuangan daerah

2 dok.rekap 80.920.000 2 dok. 77.520.000 100,00% 77.520.000 100% 77.447.850 100,0% 100% 100% 77.447.850 100,00% 94,01% Irban Pengel Keu. dan Aset

01

1 20 086 06

Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Lap. Hsl Monit RKA,RKPA 2 dok.(rekap) 61.110.000 2 dok. 59.510.000 100,00% 59.510.000 100% 59.482.000 100,0% 100% 100% 59.482.000 100,00% 98,68% Irban Pengel

Keu. dan Aset

01

1 20 086 07

Penyusunan Statistik Pengawasan

Dokumen stratistik pengawasan

1 dok. 26.798.000 1 dok. 26.348.000 100,00% 26.348.000 100% 26.047.500 100,0% 99% 100% 26.047.500 100,00% 89,39%Ka. Sub. Bag. Evaluasi Pelaporan

01

1 20 086 08

Penelitian dan Penelaahan Informasi

Lap. Hsl penelitian penelaahan informasi,

12 lap. 285.345.000 12 laporan 247.315.000 100,00% 247.315.000 100% 235.650.100 100,0% 95% 100% 235.650.100 100,00% 92,66%

Irban Pemerint dan Aparatur

01

Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi (thn 2016 nama keg diralat sesuai hasil eval Gub)

Laporan FGD audit investigatif 1 lap 2 laporan 100,00% 100% 100,0% 100% 100,00%

1 20 086 09 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/ SPIP

Laporan Penerapan SPIP 4 dokumen 180.052.000 1 laporan 74.152.000 100,00% 74.152.000 100% 72.951.600 100,0% 98% 100% 72.951.600 100,00%

Ka. Sub. Bag. Evaluasi Pelaporan

01

Monit. Penerapan SPIP 4 kali monit

4 kali monit100,00% 100% 100,0% 100% 100,00% 85,81%

Juml peserta Workshop Evaluasipenerapan SPIP

30 or/2 hari

100,00% 100% 100,0% 100% 100,00%

Laporan Eval penerapan SPIP

1 laporan 100% 100% 100,0% 100%

1 20 086 010Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

Lap monit pemb.fisik Lap. Hasil eval proses PBJ. Lap. Hasil eval pemanfaatan PBJ ; L H Pemeriks PBJ

12 laporan LHP PBJ /Lap evaluasi dan 6 laporan monitoring

107.950.000

9 laporan LHP PBJ /Lap evaluasi dan 4 laporan monitoring

107.950.000 100% 107.950.000 100% 98.968.630 100,0% 91,68% 100% 98.968.630 100,00% 91,68% Irban Fisik 01

1 20 086 011

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Laporan Penilaian pelaksanaan PMPRB online

1 laporan

61.265.000

1 laporan

59.525.000 100% 59.525.000 100% 56.274.500 100,0% 94,54% 100% 56.274.500 94,54%

Workshop PMPRB 1 kaliLap.Eval. Pelaks RB. 4 laporan 4 laporan 100% 100% 100,0% 100%

1 20 086 012

Inventarisasi Temuan ( Hasil) Pengawasan Tahun 2016 nama keg. Diralat sesuai Permendagri no 13 Tahun 2006 tt Pedoman Pengel Keu Daerah

- Dok. hsl pemutakhiran Data; Monit. tindak lanjut pengawasan, Gelar Pengawasan Daerah, Perwal. Pedoman Tindak Lanjut, Dok. SIM HP

2 dokumen , 3 kali monitoring 2 dokumen

107.827.000

2 dok , 2 kali monit tl. 1 kali Larwasda, 1 Dok SIM HP. FGD Pengel TL 1 kali (60 org)

97.549.050 100,00% 97.549.050 100,00% 91.126.340 100% 93% 100,00% 91.126.340 100,00% 88,00%

Ka. Sub. Bag. Evaluasi Pelaporan

01

1 20 086 013

PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) berdsr PP 60 th 2008 tt SPIP perubahan dari nama Keg. Pemeriks. Non Reguler

LHP Non PKPT/non reguler; Lap. Renc. Pemeriks Non Reguler;

20 dok. 2 laporan; 9 laporan

147.110.000 12 dokumen 150.134.000 100,00% 150.134.000 100% 144.471.070 100,0% 96% 100% 144.471.070 129,17% 98,48% Irban Sosekbud 01

Rata-rata capaian kinerja 99% 96%101% 89,81% 101,20% 89,81%

Predikat kinerja sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi tinggi sangat tinggi tinggi

Rata-rata capaian kinerja (%) 96,65% 2.985.411.671 2.722.253.588 2.722.253.588 2.566.721.648 99% 94,29% 2.566.721.648 Predikat kinerja Sangat Tinggi sangat tinggi sangat tinggiFaktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya etos kerja, komitmen pegawai; adanya dasar hukum yang mendukung kelancaran kinerja pengawasan :Perwal No. 92/th2012 tt Pedoman TL Hasil Riks BPK; Perwal No. 82 Th 2013 tt Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingk Pem Kota Yk. koordinasi yang baik dengan obyek pemeriksaan.

Keterangan : Disusun Dievaluasi91 - 100 Sangat tinggi Yogyakarta, 30 Desember 2016 Yogyakarta, 76 - 90 Tinggi Kepala BAPPEDA Kota Yogyakarta66 - 75 Sedang51 - 65 Rendah< 50 Sangat rendah

Drs. Wahyu Widayat, M.Sc., MM. NIP. 19580416 198903 1 004

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): pelaksanaan kegiatan dan disiplin anggaran sesuai tata kala, perencanaan biaya disesuaikan kebutuhan riil, meningkatkan kapabilitas APIP dan SDM Auditor

Inspektur Kota Yogyakarta

Ir. Edy MuhammadNIP. 196309161992031000

Faktor penghambat pencapaian kinerja: kesulitan mencari bukti audit,kualitas informasi yg masuk kurang memadai, sumber info sulit diidentifikasi, tidak diperoleh narasumber utk diminta ket sebagai pihak yg ber tgjwb atas aduan, beberapa kegiatan pelaksanaannya tidak sesuai tata kalaTindak lanjut yang diperlukan : pelaksanaan kegiatan dan disiplin anggaran sesuai tata kala, perencanaan biaya disesuaikan kebutuhan riil, meningkatkan kemampuan auditor untuk audit investigasi.

No. Indikator Kinerja sesuai Tugas SPM/ IKK Catatan dan Fungsi SKPD Standar Analisis

Nasional TH 2012 TH 2013 TH 2014 TH 2015 TH 2016 TH 2012 TH 2013 TH 2014 TH 2015 TH 2016 TH 2017 TH 2018Tahun 2012-2016 rasio temuan

I Indikator berdasar IKK : BPK yg ditindaklanjuti dari

Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti. 92% 92% 95% 100% 93% 93% 95%

Ketaatan untuk menindaklanjuti temuan di atas 90% berarti peran Inspektorat dalam melaksananakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut cukup berhasil

II Indikator kinerja Sasaran berdasar IKU :

Persentase (%) penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan

4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 3,4% 3,53% 2,99% 2,5% 1,97% 2,0% 2,0%

Persentase (%) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan .

86,00% 87,00% 88,00% 89,00% 90,00% 72,65% 74,90% 95,09% 96,00% 91,79% 90,00% 91% Realisasi capaian kinerja Thn 2014 s/d 2016 termasuk katagori sangat baik diatas 90%

Persentase (%) penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada SKPD

16,33% 30,61% 48,98% 71,43% 15,00% 39,18% 48,98% 67,45% 71,00% 71,00% Realisasi capaian kinerja untuk penerapan SPIP belum dapat ditargetkan atau direalisasikan di atas 90% karena untuk unsur penilaian risiko baru sebagian SKPD yang dapat menyusun

III Indikator kinerja Program :

Menurunnya jumlah temuan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

26 24 22 20 18 15 22 20 75 60 18 Tahun 2014 ada 15 temuan (peme riksaan reguler 5 temuan, riks non reguler =10 temuan), tahun 2015 meningkat menjadi 75 temuan berasal dari Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Non Reguler dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa karena ber (+) obrik dan (+) keg.pemeriksaan pengadaan barang jasa.Th 2016 menurun jadi 60 temuan dari Pemeriks Reguler, Pemeriks PBJ dan PDTT

Persentase (%) pengaduan masyarakat yang telah di tindak lanjuti

75% 76% 78% 81% 85% 54% 66% 61% 75% 84,04% 75% 76% Realisasi capaian kinerja program Th. 2015 (60,77%) dari target, lebih rendah dibanding Tahun 2014 (66%) karena kesulitan mencari bukti audit, kualitas informasi yang masuk kurang memadai, sumber informasi sulit diidentifikasi, tidak diperoleh narasumber yg bertanggungjawab atas aduan

%capaian kinerja tahun 2016 sebesar 101,2% dari target lebih baik jika dibanding 2015(99,67%) dari target

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan INSPEKTORAT

Kota Yogyakarta

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Terwujudnya kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu NO. Program /Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Catatan Capaian Indikatif Capaian Dana (Rp) Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)Urusan :Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian

1 Urusan :Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian

880.791.600

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat

Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran.

100% 651.434.649 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Inspek torat

Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran.

100% -

1,1 Keluaran : 354.480.000 1,1 Keluaran :Makan dan minum yang tersedia untuk Makan dan minum yang tersedia untuk- Pegawai 55 org/11 bln. - Pegawai 55 org/11 bln. - koordinasi 54 kali - koordinasi 54 kali- Tamu 12 kali - Tamu 12 kali- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah44 laporan - Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 44 laporan

1,2 577.579.969 1,2 - materai 6000 yang tersedia 150 buah - materai 6000 yang tersedia 150 buah- materai 3000 yang tersedia 450 buah - materai 3000 yang tersedia 450 buah- Jasa pengiriman paket 48 kali - Jasa pengiriman paket 48 kali- STNK roda 4 terbayar 4 unit - STNK roda 4 terbayar 4 unit- STNK roda 2 terbayar 13 unit - STNK roda 2 terbayar 13 unit- Jasa kebersihan kantor 12 bulan - Jasa kebersihan kantor 12 bulan- Bahan dan peralatan kebersihan yg tersedia 5 jenis - Bahan dan peralatan kebersihan yg tersedia 5 jenis- Retribusi terbayar 2 jenis - Retribusi terbayar 2 jenis- Jasa perbaikan peralatan kerja 2 jenis - Jasa perbaikan peralatan kerja 2 jenis- Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 jenis - Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 jenis- Jasa pemeliharaan taman 1 paket - Jasa pemeliharaan taman 1 paket- Alat tulis kantor yang tersedia 60 jenis - Alat tulis kantor yang tersedia 60 jenis- Jasa percetakan 5 jenis - Jasa percetakan 5 jenis- Jasa Penggandaan 176.000 lembar - Jasa Penggandaan 176.000 lembar

- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

12 jenis - Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

12 jenis

- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

10 jenis - Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 10 jenis

- Peralatan rumah tangga yang tersedia 9 jenis - Peralatan rumah tangga yang tersedia 9 jenis- Peraturan per uu yang tersedia 5 jenis - Peraturan per uu yang tersedia 5 jenis- Bahan bacaan surat kabar yang tersedia 5 jenis - Bahan bacaan surat kabar yang tersedia 5 jenis- Jasa tenaga keamanan 4 orang - Jasa tenaga keamanan 4 orang

- Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi 12 bulan

1,3 - Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun

4 jenis 73.854.680 1,3 - Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun

4 jenis

Tabel 2.3Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Inspektorat Kota Yogyakarta

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanIndikator Kinerja

Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor


Keluaran : Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran :Inspek torat

(9)

Inspek torat

Inspek torat

Inspek torat


Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran

Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran

Inspek Inspek

- Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 51 dokumen ASN - Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 51 dokumen ASN

- Jasa pengelola arsip 1 orang - Jasa pengelola arsip 1 orang

- Jasa tenaga bantuan 1 orang - Jasa tenaga bantuan 1 orang

2 ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 96.697.000 2 ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 108.697.000

2,1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor

1 unit 6.000.000 2,1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor

1 unit 18.000.000

1 unit

2,2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

90.697.000 2,2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

90.697.000

- roda 4 4 unit - roda 4 4 unit- roda 2 13 unit - roda 2 13 unit

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Inspek torat

100% 145.354.500 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Inspek torat

100% 145.354.500

3,1 Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur

6 kali 145.354.500 3,1 Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur

6 kali 145.354.500

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Inspek

torat

100% 301.409.813 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Inspek

torat

100% 20.840.000

4,1 36.365.250 4,1 20.840.000 - Dokumen perencanaan pengendalian dan

penganggaran (Renstra,Renja,RKA, DPA, PK)5 dokumen - Dokumen perencanaan pengendalian dan

penganggaran (Renstra,Renja,RKA, DPA, PK)5 dokumen

- Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, IKM, SPIP,)

5 dokumen - Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, IKM, SPIP,)

5 dokumen

5 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan

% tindak lanjut hasil pengawasan ekstrenal dan APIP lain

80%

4,2 - Perwal .Mekanisme Pengawasan 1 dokumen 265.044.563 5,1 - Dokumen peningkatan kapabilitas APIP 1 dokumen- Sistem Prosedur Pengawasan 1 dokumen - Sistem Prosedur Pengawasan 1 dokumen- Dokumen PKPT 1 dokumen - Dokumen PKPT 1 dokumen- Dok.Hasil Pemutakhiran data 1 dokumen - Laporan Gelar Pengawasan Daerah 1 laporan- Laporan Gelar Pengawasan Daerah 1 dokumen - Dokumen hasil pemutakhiran data 1 dokumen

- Dok.SIM HP/Hasil Pengawasan 1 dokumen - Dokumen SIM hasil pengawasan (SIM HP) 1 dokumen- Monit Tindak lanjut hasil pemeriksaan 2 laporan - Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan 2 laporan

- Dokumen Statistik Pengawasan 1 dokumen - Dokumen Statistik Pengawasan 1 dokumen

5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur

% jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur

85% 887.572.900 6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur

% jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur

85% 605.900.100

5,1 Audit bidang Pemerintahan dan Aparatur Laporan Hasil Audit (LHA) 20 dokumen 284.184.800 6,1 Pengawasan bidang Pemerintahan dan Aparatur

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 20 dokumen =

5,2 Pembinaan Kepatuhan Aparatur - Laporan sidak 4 laporan 603.388.100 6,2 Pembinaan Kepatuhan Aparatur - Laporan sidak 4 laporan 605.900.100

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Inspek torat

Inspek torat

Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

Inspek torat

Inspek torat

Jasa pemeliharaan lift

Frekuensi Diklat formal (pengawasan) yang diikuti Frekuensi Diklat formal (pengawasan) yang diikuti

Indikator Hasil : terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan

Indikator Hasil : terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan

Indikator Hasil : Terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Hasil : Terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Keluaran : Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real.Kinerja SKPD

Keluaran :

Penyusunan Kebijakan dan evaluasi hasil pengawasan

Penyusunan Kebijakan dan evaluasi hasil pengawasan

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD

- Laporan rekapitulasi verifikasi LP2P 2 laporan - Laporan rekapitulasi verifikasi LP2P 2 laporan- Laporan rekapitulasisi pemantauan LHKASN 1 laporan - Laporan rekapitulasisi pemantauan LHKASN 1 laporan- Laporan pelaksanaan SPIP 2 laporan - Laporan pelaksanaan SPIP 2 laporan- Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi 4 lap evaluasi - Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi 4 lap evaluasi- laporan PMPRB online 1 laporan - laporan PMPRB online 1 laporan- Lap. Monitoring eval. PPK 2 laporan - Lap. Monitoring eval. PPK 2 laporanlap pengend gratifikasi 2 laporan - lap pengend gratifikasi 2 laporan- Laporan Hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi) 12 laporan - Laporan Hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi) 12 laporan - Laporan Satgas Saber Pungli 11 laporan - Laporan Satgas Saber Pungli 11 laporanlaporan hasil Whistle Blower System 2 laporan - laporan hasil Whistle Blower System 2 laporan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target TA. 2018 Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran 100% 1.005.722.649 1.013.525.750

1,1 Inspektorat Makan dan minum yang tersedia untuk 100% 354.288.000 355.000.000 a, koordinasi 54 kalib. Pegawai 55 orangc. Tamu 12 kaliLaporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

44 laporan

1,2 Materai 6000 yang tersedia, 150 buah 100% 577.579.969 583.525.750 Materai 3000 yang tersedia, 450 buahJasa pengiriman/paket 15 kaliSTNK roda 4 yg terbayar 4 unitSTNK roda 2 yg terbayar 13 unit

Jasa kebersihan kantor 12 bulanBahan peralatan kebersihan yg tersedia 5 jenisRetribusi 2 jenisJasa perbaikan peralatan kerja 2 jenisAlat tulis kantor yang tersedia 60 jenisJasa percetakan 8 jenisJasa Penggandaan 176,000 lembarKomponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia

9 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 14 jenis Peralatan rumah tangga yang tersedia 7 jenis

Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran

Sedang berjalan

Inspektorat Kota Yk.

Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor


Sedang berjalan


Inspektorat

Pagu Indikatif TA2018

Prakiraan Maju 2019 Jenis Keg

SKPD Penanggun

g jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanIndikator kinerja

NoUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah Lokasi

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian

Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

Dan Prakiraan Maju Tahun 2019Kota Yogyakarta

SKPD : INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SKPD Penanggun

g jawab




Prioritas Daerah


peraturan per uu yang tersedia 5 jenisBahan bacaan surat kabar yang tersedia 5 jenisJasa tenaga keamanan 4 orangJasa pemeliharaan taman 1 paketJasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

24 kali

Jasa pembayaran telepon dan komunikasi

12 bulan

1,3Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Inspektorat4 jenis 100% 73.854.680 75.000.000

Sedang berjalan

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola

51 dokumen ASN

Jasa pengelola arsip 1 orangJasa tenaga bantuan 1 orang

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur yang memadai

100%

96.697.000 96.697.000


2.1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung / Bangunan Kantor

Inspektorat Jasa pemeliharaan Gedung/ bangunan kantor /tempat

2 jenis Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100%

6.000.000 6.000.000

Sedang berjalan


2.2 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional

Inspektorat Jasa pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas/operasional

100% 90.697.000 90.697.000

Sedang berjalan


roda 4 4 unit

roda 2 13 unit

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur

100% 211.154.500 155.000.000 Sedang berjalan


Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP,SPM,SPJ dan Laporan akuntansi yg tersusun



Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SKPD Penanggun

g jawab




Prioritas Daerah


3.1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur

Inspektorat

Frekuensi Diklat formal (Pengawasan) yang diikuti

6 kali Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100% 211.154.500 155.000.000 Sedang berjalan


4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Terwujudnya peningkatan Capaian kinerja dan keuangan

100% 301.409.813 302.000.000 Sedang berjalan


4,1 Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD

Inspektorat

Dokumen perencanaan. pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja,RKA,DPA, PK)

6 dokumen % kesesuaian (konsistensi) dokumen perenc, pengendalian

100%

36.365.250 37.000.000

Sedang berjalan


Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, laporan fisik keuangan, IKM, SPIP,Pengkin, Eval renja

6 jenis Nilai akuntabilitas kinerja OPD

BB

4,2 Inspektorat

Perwal .Mekanisme Pengawasan 1 dokumen level 2 265.044.563 265.000.000 Sistem Prosedur Pengawasan 1 dokumenDokumen PKPT 1 dokumenDok.Hasil Pemutakhiran data 1 dokumen 80%Lporan Gelar Pengawasan Daerah 1 dokumenDok.SIM HP/Hasil Pengawasan 1 dokumenMonit Tindak lanjut hasil pemeriksaan 2 laporanDokumen Statistik Pengawasan 1 dokumen

5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur


Akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah meningkat

% rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur

80%

892.124.900 919.500.000

Sedang berjalan


5,1Pengawasan bidang Pemerintahan dan Aparatur

Kota Yk Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 20 dokumen %Tindak lanjut hasil pengawasan

80%286.224.800 300.000.000

5,2 Pembinaan Kepatuhan Aparatur Kota Yk Laporan sidak 4 laporan 25% 605.900.100 619.500.000 Laporan rekapitulasi verifikasi LP2P 2 laporanLaporan rekapitulasisi pemantauan LHKASN 1 laporanLaporan pelaksanaan SPIP 2 laporanLaporan Evaluasi Reformasi Birokrasi 4 lap evaluasi laporan PMPRB online 1 laporanLap. Monitoring eval. PPK 2 laporanlap pengend gratifikasi 2 laporanLaporan Hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi)

12 laporan

Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan

Jumlah pegawai yang melanggar

aturan turun

Sedang berjalan


Penyusunan kebijakan dan evaluasi hasil pengawasan

Nilai kapabilitas APIP


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SKPD Penanggun

g jawab




Prioritas Daerah


Laporan Satgas Saber Pungli 11 laporan laporan hasil Whistle Blower System 2 laporan

5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang pengelolaan Keuangan dan Aset



% rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset

80%

465.784.000 455.000.000

Sedang berjalan


5,1 Pengawasan bidang Pengelolaan keuangan dan aset

Kota Yk Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 20 dokumen %Tindak lanjut hasil pengawasan 80% 276.224.000 265.000.000

5,2 Review Dokumen Perencanaan . Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

Kota Yk Laporan hasil reviu LKPD 2 laporan %Tindak lanjut hasil Reviu 80% 189.560.000 190.000.000

Laporan Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah

2 Dokumen

Laporan Reviu Penyerapan Anggaran 4 laporan

6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pembangunan Fisik



% rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik

75%

303.599.000 305.000.000

Sedang berjalan


6,1 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik Kota Yk Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 20 dokumen %Tindak lanjut hasil pengawasan

75%274.344.000 275.000.000

6,2 Review Pengadaan Barang dan Jasa Kota Yk Laporan hasil reviu 4 laporan %Tindak lanjut hasil Reviu

75%29.255.000 30.000.000

7.0 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Sosial Ekonomi Budaya



% rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi

80%

473.371.200 475.000.000

Sedang berjalan


7,1 Pengawasan bidang Pembangunan Sosial ekonomi budaya

Kota Yk Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 20 dokumen hasil pengawasan

80%264.344.000 265.000.000

7,2 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja Kota Yk Lap evaluasi SAKIP 48 LHE%Tindak lanjut hasil Reviu

80%

209.027.200 210.000.000 Juklak evaluasi SAKIP 1dokumen


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



SKPD Penanggun

g jawab




Prioritas Daerah


Juklak Reviu laporan kinerja 1dokumenLaporan reviu capaian kinerja 4 laporanLaporan hasil reviu Lap kinerja Pem Kota

1 laporan

JUMLAH ANGGARAN 3.749.863.062 3.721.722.750

Documents

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) INSPEKTORAT … fileRancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok