RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) TAHUN 2015 …...Indonesia (RI) yang melaksanakan visi dan misi Presiden RI yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berlandaskan

RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 i

RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)

TAHUN 2015 – 2019 (REVISI 2) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

KELAS III PANGKALPINANG

DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2018

RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 ii

KATA PENGANTAR

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKALPINANG

Rencana Aksi Program P2P mendukung pelaksanaan Rencana

Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik

Indonesia (RI) yang melaksanakan visi dan misi Presiden RI yaitu

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian

Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini

adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan dan 9 agenda prioritas

yang dikenal dengan NAWA CITA. Program P2P mempunyai peran

dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan

kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya preventif dan promotif. Sehubungan hal

tersebut, maka Kantor Kesehatan Pelabuhann (KKP) Kelas III Pangkalpinang sebagai

salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI ikut berkontribusi dalam mewujudkannya.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat

indikatif yang menguraikan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu

2015-2019. Untuk memudahkan penjabaran di dalam dokumen RAK ini maka uraian

rencana kegiatannya disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Rencana

Aksi Kegiatan ini juga dilengkapi dengan uraian kegiatan, indikator-indikator yang

merupakan pejabaran lebih rinci dari indikator Program P2P serta perkiraan anggaran

yang dibutuhkan. Dalam upaya mencapai indikator tersebut, maka perlu melibatkan lintas

sektor dan unit yang terkait khususnya di lingkungan kerja KKP Kelas III Pangkalpinang

meliputi Sub Bagian tata Usaha (Subag TU), Seksi Pengendalian Karantina dan

Surveilans Epidemiologi (PKSE) dan Seksi Pengendalian Risiko Lingkungana dan

Kesehatan Lintas Wilayah (PRL & KLW).

Terima kasih.

Pangkalpinang, Januari 2019

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Pangkalpinang

Sirjon Sihotang, SKM NIP 196105151984021002

RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 iii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... iii

DAFTAR ISI .................................................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

A. Latar Belakang .................................................................................................... 1

B. Kondisi Umum ..................................................................................................... 3

C. Dasar Hukum ...................................................................................................... 5

D. Struktur Organisasi danWilayah Kerja................................................................ 7

E. Potensi dan Permasalahan ................................................................................. 9

F. Lingkungan Strategi ............................................................................................ 13

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI ........................................... 20

A. Visi dan Misi ........................................................................................................ 20

B. Tujuan ................................................................................................................. 21

C. Sasaran Strategis................................................................................................ 21

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .............................................................. 23

A. Arah Kebijakan .................................................................................................... 23

B. Strategi ................................................................................................................ 24

BAB IV PENYELENGGARAAN KEGIATAN ................................................................ 29

A. SUB Bagian Tata Usaha ..................................................................................... 29

B. Seksi PKSE ......................................................................................................... 32

C. Seksi PRL & KLW ............................................................................................... 33

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI ...................................................................... 36

A. SUB Bagian Tata Usaha .................................................................................... 37

B. Seksi PKSE ......................................................................................................... 37

C. Seksi PRL & KLW ............................................................................................... 38

BAB VI PENUTUP ........................................................................................................ 39

LAMPIRAN

RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2015-2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 2 tahun

2015 dan Renstra Kemenkes RI 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan

(Kepmenkes) nomor HK.02.02/MENKES/52/2015, Ditjen P2P menyusun Rencana

Aksi Program (RAP) tahun 2015-2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kemenkes

dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan Tupoksi Ditjen P2P

termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun

mendatang.

Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015-

2019 kemudian menjadi acuan untuk Satuan Kerja (Satker) dalam menyusun RAK

dengan periode waktu yang sama yakni tahun 2015–2019 sesuai dengan Tupoksinya

masing-masing. Dengan demikian, RAK KKP Kelas III Pangkalpinang merupakan

penjabaran lebih lanjut dari RAP Ditjen P2P dan Renstra KemenkesTahun 2015-

2019.

Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Pangkalpinang ini menguraikan kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2015-2019 untuk mencapai

sasaran yang ditetapkan oleh Ditjen P2P. Disamping uraian kegiatan, RAK ini juga

dilengkapi dengan indikator-indikator yang merupakan penjabaran lebih rinci dari

indikator Program P2P, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Untuk

memudahkan penjabaran di dalam dokumen RAK ini, maka uraian rencana

kegiatannya disusun berdasarkan Tupoksi dari bagian yang ada di KKP Kelas III

Pangkalpinang.

Wilayah yang menjadi wewenang KKP dalam Tupoksinya adalah Pelabuhan,

Bandara dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD), dimana merupakan pintu gerbang

negara yang berperan sebagai kontak pertama dengan dunia luar dan merupakan

etalase dari suatu wilayah negara. Pelabuhan, Bandara dan PLBD tidak hanya

berfungsi sebagai pintu keluar masuknya barang, alat angkut, jasa dan manusia

tetapi sudah berkembang menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak

tenaga kerja, pusat perdagangan, tempat wisata dan tempat umum lainnya. Beragam

permasalahan yang timbul sebagai dampak dari peran pelabuhan, bandara dan

PLBD yang demikian penting dalam tatanan ekonomi dan peradaban manusia.


Dengan banyaknya orang yang terlibat didalam aktivitas di Pelabuhan, Bandara dan

PLBD, maka merupakan risiko mudah terjadinya penyebaran penyakit menular dari

satu orang kepada orang lain dan/atau dari suatu daerah ke daerah lainnya, bahkan

antar negara.

Peran KKP sangat penting dalam melakukan cegah tangkal penyakit sebagai

garda terdepan dari Kemenkes untuk menangkal masuknya penyakit dari luar negeri

dan mencegah keluarnya penyakit ke negara lain sebagai suatu kewajiban dalam

mengamankan jalannya lalu lintas internasional. Disamping melakukan cegah tangkal

penyakit, KKP juga berkewajiban untuk mengendalikan/menghilangkan faktor risiko

kesehatan yang muncul sebagai dampak dari meningkatnya aktifitas di bandara,

pelabuhan dan lintas batas darat negara berkaitan dengan transmisi penyakit

potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD).

Dalam menjalankan tugasnya, KKP tidak hanya mengacu kepada peraturan

perundangan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga mengacu kepada komitmen

internasional yakni International Health Regulation (IHR) 2005. Di dalam IHR 2005

diberikan perhatian khusus untuk wilayah pelabuhan dengan menetapkan

Persyaratan Kapasitas Inti bagi Pelabuhan, Bandara dan PLBD; agar setiap saat (a)

menyediakan akses pada (i) pelayanan kesehatan yang memadai termasuk fasilitas

diagnostik dilokasi yang dekat sehingga memungkinkan penilaian cepat dan

perawatan bagi pelaku perjalanan yang sakit dan (ii) staf, peralatan dan lingkungan

kerja yang memadai; (b) menyediakan akses terhadap peralatan dan personel untuk

pengiriman pelaku perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai; (c)

menyediakan personel yang terlatih untuk pemeriksaan alat angkut; (d) menjamin

lingkungan yang aman bagi para pelaku perjalanan yang menggunakan fasilitas yang

ada di pintu masuk, termasuk pengadaan air minum, tempat makanan, fasilitas

katering pesawat udara, toilet umum, fasilitas pembuangan sampah cair dan padat

yang memadai, dan area berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan

pemeriksaan secara berkala; dan (e) sejauh dapat dilakukan menyediakan personel

terlatih dan program pengendalian vektor dan reservoar didalam dan disekitar pintu

masuk.

International Health Regulation juga mempersyaratkan agar pelabuhan dapat

merespons kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC (Public Health Emergency of

International Concern) dengan kapasitasnya : (a) menyediakan respon emergensi

kesehatan masyarakat yang memadai dengan menetapkan dan memantapkan


rencana kontingensi emergensi kesehatan masyarakat, termasuk penunjukan

koordinator dan contact-point yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan

kesehatan masyarakat dan layanan agen lainnya; (b) melakukan penilaian dan

perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang terjangkit oleh pengaturan yang

tepat pada fasilitas medis dan kesehatan hewan setempat dalam pengisolasian,

pengobatan dan layanan pendukung lainnya yang diperlukan; (c) menyediakan

ruangan yang memadai dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain, untuk

mewawancarai orang yang terjangkit atau tersangka; (d) menyediakan sarana

diagnosis, dan bila perlu, karantina terhadap pelaku perjalanan yang diduga, lebih

baik bila di sarana kesehatan yang jauh dari pintu masuk; (e) menerapkan tindakan

yang direkomendasikan bila perlu untuk hapus serangga, hapus tikus, hapus hama,

dekontaminasi atau penanganan bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan

paket pos, di lokasi khusus yang ditunjuk dan dilengkapi untuk keperluan ini. (f)

menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku perjalanan; dan (g)

menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus dan personel terlatih

dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam melakukan rujukan bagi pelaku

perjalanan yang membawa atau terkontaminasi penyakit menular.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang sebagai leading sektor

pembangunan kesehatan di wilayah pelabuhan/bandara mempunyai peran yang

sangat penting dalam mewujudkan kondisi pelabuhan/bandara yang sehat di wilayah

kerjanya. Untuk itu, KKP Kelas III Pangkalpinang perlu meningkatkan profesionalisme

agar mampu berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator dalam pencapaian

program/ sasaran pembangunan kesehatan. Hal ini dimaksudkan dalam upaya ikut

berkontribusi dalam pencapaian RAP Ditjen P2P yang mempunyai peran dan

berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan

kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya preventif dan promotif. Rencana Aksi

Program P2P mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes yang melaksanakan visi

dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

B. KONDISI UMUM

Pelabuhan dan Bandara merupakan point of entry (pintu masuk) negara yang

berpotensi besar untuk masuk dan keluarnya penyakit dari dan atau ke

negara/daerah lain, sehingga mempunyai faktor risiko terjadinya penularan penyakit

antar negara/daerah. Dewasa ini masyarakat dunia tengah mengalami


perkembangan dan perubahan cepat yang memberikan berbagai akibat pada umat

manusia, baik yang berdampak positif maupun negatif. Perubahan dan

perkembangan di dunia serta pengaruh dari berbagai factor kerusakan lingkungan

tersebut akan mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di bidang penyakit

menular. Permasalahan tersebut antara lain munculnya penyakit menular tertentu

atau Penyakit Infeksi Emerging (PIE) seperti Flu Burung, Pes, Ebola, MERS,

Meningitis Meningokokus dan penyakit infeksi emerging baru. Pada saat ini MERS-

CoV, Flu Burung, Zika dan Yellow fever masih berjangkit. Disamping itu

bertambahnya jumlah penduduk dan terjadinya ”overcrowding” mempercepat

penularan penyakit dari orang ke orang. Faktor pertumbuhan dan mobilitas penduduk

ini juga mempengaruhi perubahan gambaran epidemiologis serta virulensi dari

penyakit menular tertentu.

International Health Regulation tahun 2005 menuntut setiap Negara mampu

mencegah, melindungi dan menanggulangi penyebaran PHEIC antar Negara tanpa

memberlakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan yang tidak perlu. Dengan

semakin cepatnya perkembangan penyakit baik New Emerging disease dan

Emerging Infection Desease, maka pelabuhan sebagai pintu masuk dari dan keluar

daerah/ Negara merupakan tempat yang potensial dalam penyebaran/transmisi faktor

risiko maupun penyakit itu sendiri.

Berdasarkan kegiatan surveilans alat angkut, orang dan barang di KKP Kelas III

Pangkalpinang, diketahui bahwa rata-rata kedatangan dan keberangkatan kapal

setiap bulannya masing-masing sebanyak 1.390 kapal yang meliputi 1.354 kapal

(97,4%) dari domestik dan 40 kapal (2,6%) dari luar negeri.. Rata-rata kedatangan

dan keberangkatan crew/ABK kapal sebesar 2.945 orang, sedangkan rata-rata

kedatangan penumpang kapal sebesar 2.201 orang dan keberangkatan sebesar

1.894 orang. Rata-rata jumlah jama’ah umroh sebesar 412 orang/bulan.

Gambaran kondisi umum yang ada saat ini, dapat teridentifikasi dan dianalisa

berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan

pembangunan kesehatan di wilayah kerja KKP Kelas III Pangkalpinang. Beberapa

peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional,

hukum dan politik yang semakin kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan

masyarakat, berlakunya IHR revisi 2005 dan terbitnya Permenkes RI Nomor :

356/MENKES/PER/IV/2008Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011;

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.


Beberapa hal yang mendukung antara lain penerapan penganggaran berbasis

kinerja dan progres pembinaan dari Ditjen P2P dan Kemenkes mulai meningkat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen

P2P Kemenkes RI sehingga tidak menjadi urusan pemerintah daerah dan tidak

berpengaruh terhadap gejolak politik di daerah. Kedudukan dan perannya di daerah

adalah sebagai institusi perwakilan Kemenkes yang melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dengan prinsip-prinsip kesetaraan, koordinasi horizontal dan berpedoman

pada ketentuan yang berlaku.

Adapun ancaman yang dihadapi adalah era globalisasi yang menyebabkan

semakin meningkatnya aktifitas di bandara dan pelabuhan. Hal ini menyebabkan

meningkatnya peluang transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya

yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia.

Desentralisasi pemerintah menyebabkan terjadinya egoisme kedaerahan di wilayah

kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan luar negeri yang

berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasa akan

percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak

optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak

terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular lainnya. Jejaring kerja dengan

pemerintah daerah juga belum optimal sehingga berpengaruh terhadap lemahnya

sistem deteksi, respon dan pelaporan terhadap masalah-masalah kedaruratan

kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota yang secara epidemiologis

masalah tersebut berpotensi meresahkan dunia internasional.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka diperlukan RAK KKP Kelas III

Pangkalpinang sebagai penjabaran dari rencana aksi program P2P yang diharapkan

dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan pelayanan kesehatan

pelabuhan di wilayah kerjanya. Disamping itu juga, diharapkan penyusunan dan

pelaksanaan kegiatan/anggaran ini dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada

peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggungjawab. Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, maka

rencana yang telah disusun diharapkan dapat terlaksana sesuai rancangan.

C. DASAR HUKUM

1. UU Nomor : 1 Tahun 1962tentang Karantina Laut;

2. UU Nomor : 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara;

3. UU Nomor : 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;


4. UU Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

5. UU Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

6. UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. PP Nomor : 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

8. PP Nomor : 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

9. Inpres Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang

untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;

10. Permenkes Nomor : 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat

Menimbulkan Wabah;

11. Permenkes Nomor : 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor

48/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja kKP;

12. Kepmenkes

13. Nomor : 340 Tahun 1985 tentang Pembantuan Taktis Operasional Satuan

Organisasi Ditjen PPM & PLP Dalam Lingkungan Pelabuhan Laut Utama Keppel

ADPEL;

14. Kepmenkes Nomor : 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan

Sistem Survailans Epidemiologi Kesehatan;

15. Kepmenkes Nomor : 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

Terpadu;

16. Kepmenkes Nomor : 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

17. Kepmenkes Nomor : 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kemenkes;

18. Kepmenkes No. : 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi

SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP;

19. Kepmenkes No. : 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Karantina Kesehatan pada Penanggulangan KKKMMD;

20. Keputusan Dirjen PPM & PLP 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan Laporan

Kantor Kesehatan Pelabuhan;

21. Keputusan Dirjen PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan

epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;

22. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara;

23. International Health Regulation (IHR) 2005.


KEPALA KANTOR

Sirjon Sihotang, SKM

KASUBAG TU

Sahabudin, SKM, MPH

KASI PRL & KLW

Jhonson S, SKM

KASI PKSE

Nuryanto, SKM, MPH

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN WILAYAH KERJA

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan tata kerja KKP Kelas III Pangkalpinang mengacu

pada Permenkes RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor

2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan.

Gambar 1. Struktur Organisasi KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2018

Berdasarkan Permenkes RI Nomor: 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja KKP, sebagaimana telah diubah dengan Permenkes

RI Nomor 2348 tahun 2011 tentang Perubahan atas permenkes Nomor 356

tahun 2008, maka Struktur Organisasi KKP Kelas III Pangkalpinang adalah

sebagai berikut: Kepala Kantor, Kasub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi PKSE,

Kepala Seksi PRl & KLW, Instalasi, Wilayah Kerja, dan Kelompok Jabatan

Fungsional. Menurut peta jabatan pegawai KKP Kelas III Pangkalpinang

berjumlah 54 orang, terdiri dari, Eselon III : 1 orang, Eselon IV : 3 orang, Jabatan

fungsional tertentu: 3 orang, dan Jabatan fungsional umum : 47 orang.

INSTALASI 1. Poliklinik 2. Laboratorium Klinik 3. Farmasi

KELOMPOK JABATAN 1. Entomolog 2. Epidemiolog 3. Sanitarian 4. Dokter 5. Perawat

WILAYAH KERJA 1. Pangkalbalam 2. Tanjung Pandan 3. Manggar 4. Muntok 5. Belinyu 6. Sungai Selan 7. Bandara Depati Amir


2. Wilayah Kerja KKP Kelas III Pangkalpinang

Berdasarkan Permenkes Nomor: 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes

Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan :

a. Pelabuhan Pangkalbalam

Pelabuhan Pangkalbalam merupakan pelabuhan Internasional terbesar yang

berada di Jantung Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Jl.

Yos Udarso No 47 Pangkalpinang 33115, dibangun tahun 1981, luas tanah

720 m2, bangunan 217 m2, status tanah milik PT. Pelindo (persero), status

bangunan milik Kemenkes RI.

b. Pelabuhan Muntok

Pelabuhan Muntok merupakan pelabuhan Internasional yang berada di

wilayah Muntok Kabupaten Bangka Barat, tepatnya berlokasi di Pelabuhan

Muntok, dibangun tahun 2006, luas tanah 112 m2 luas bangunan 65 m2,

status tanah milik PT. Pelindo (Persero).

c. Pelabuhan Belinyu

Pelabuhan Belinyu merupakan pelabuhan Internasional yang berada

Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, tepatnya berlokasi di Pelabuhan laut

Belinyu (Status masih menumpang dengan KSOP (Kesyahbandaran dan

Otoritas pelabuhan Belinyu/Kementerian perhubungan).

d. Pelabuhan Sungai Selan

Pelabuhan Sungai Selan merupakan pelabuhan rakyat (lokal) yang berada di

Kecamatan Sungai Selan Kabupataen Bangka Tengah, tepatnya berlokasi di

Pelabuan Sungai Selan, luas tanah 50 m2,luas bangunan 45 m2 status tanah

dan bangunan milik PT. Pelindo (Persero).

e. Pelabuhan Tanjung Pandan

Pelabuhan Tanjung Pandan merupakan pelabuhan Internasional yang

berada di Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, tepatnya berlokasi di

Pelabuhan Tanjung Pandan, dibangun tahun1997, luas tanah 116 m2, luas

bangunan 112 m2, status tanah milik PT. Pelindo (Persero), status bangunan

milik Kemenkes RI. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Pandan memiliki Pos

pengawasan di Bandara Hanandjoedin.

f. Pelabuhan Manggar

Pelabuhan Manggar merupakan pelabuhan Internasional yang berada di

Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, tepatnya berlokasi di


Pelabuhan Manggar, dibangun tahun 2006, luas tanah 154 m2, luas

bangunan 68 m2, status bangunan Kementerian Kesehatan, status tanah

milik Kementerian Perhubungan

g. Bandara Depati Amir Pangkalpinang

Bandara Depati Amir merupakan Bandara yang berada di Kota

Pangkalpinang, Pos Wilayah Kerja Bandara Depati Amir, Luas Ruang 10 m2

kepemilikan tanah dan bangunan PT. Angkasa Pura (Persero)

E. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

a. Letak Geografis KKP Kelas III Pangkalpinang

Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah Propinsi di Indonesia yang

terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Belitung serta pulau-

pulau kecil seperti pulau Lepar, Pongo, Mendanaw, dan pulau selat Nasik.

Total pulau yang telah bernama berjumlah 472 buah dan yang berpenghuni

hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian Timur Pulau Sumatera,

dekat dengan Propinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung di kenal sebagai

daerah penghasil timah. Bangka Belitung terdiri 7 daerah kabupaten/kota

yaitu, Kabupaten Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka

Selatan, Belitung Timur dan Pangkalpinang. Batas wilayah sebelah utara

dengan laut Natuna, sebelah timur selat Karimata, sebelah selatan dengan

laut Jawa, Sebelah barat dengan selat Bangka. Jumlah penduduk Babel

(2010) sebanyak 1.223.296 jiwa, terdiri dari laki-laki 935.635.094 jiwa dan

perempuan 588.202 jiwa dan luas wilayah 18.725,14 km2.

Letak geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang besar dan

strategi bagi pelayaran dan penerbangan (domestik dan Internasional), perlu

diwaspadai dalam upaya cegah tangkal penyakit menular di pintu masuk

negara, mengingkat dari 50 Pulau berpenghuni yang menjadi pintu masuk

baru terdapat 7 pintu masuk yang diawasi secara inten.

b. Sumber Daya Manusia

Maju mundurnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas akan menghasilkan

kinerja yang baik bagi organisasi dan lebih mudah dalam penyesuaian

terhadap setiap perkembangan yang terjadi disekelilingnya. Upaya

pengembangan SDM di KKP Kelas III Pangkalpinang dilakukan dengan


memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti jenjang

pendidikan lebih tinggi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Upaya ini

memacu pegawai dalam meningkatkan pengetahuan serta memberikan iklim

yang cukup kondusif bagi kemajuan organisasi. Jumlah pegawai Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang sampai dengan tanggal 31

Desember 2016 sebanyak 54 orang ditambah tenaga pramubakti (satpam,

sopir dan cleaning service) 6 orang dengan rincian sebagai berikut :

1) Menurut Jabatan:

a) Jabatan Struktural : 4 orang

b) Staf/Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Tertentu : 3 orang

Jabatan Fungsinal Umum : 47 orang

2) Menurut Golongan:

a) Golongan II : 18 orang

b) Golongan III : 35 orang

c) Golongan IV : 1 orang

3) Menurut Pendidikan:

a) SD : - orang

b) SLTP : - orang

c) SLTA : 7 orang

d) D3 : 19 orang

e) D4 : 1 orang

f) S1 : 24 orang

g) S2 : 3 orang

c. Sarana dan Prasarana

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang memiliki 5 (lima)

buah gedung guna mendukung keberhasilan kegiatan. Adapun bengunan

tersebut meliputi : Banguan KKP Induk (Pelabuhan Pangkalbalam) dengan

luas bangunan 418 m² (tanah milik PT. Pelindo II), bangunan wilker Muntok

60 m2 (tanah milik PT. Pelindo II), bangunan wilker Tanjung Pandan 110 m2

(tanah milik PT. Pelindo II), bangunan wilker Manggar seluas 68 m2 (tanah

milik Kemenhub).

Sarana dan Prasarana di Wilayah Kerja KKP Kelas III Pangkalpinang

lainnya masih terus dilakukan pengembangan dan pembenahan demi

pelaksanaan tupoksi KKP secara maksimal. Wilayah Kerja yang telah


memiliki tanah yakni di Wilayah Pelabuhan Pangkalbalam yaitu seluas 1.720

m2 (pengadaan) di wilayah Ketapang dan 3.211 m2 (hibah dari Pemerintah

Provinsi). Untuk wilayah kerja yang lain belum memiiki tanah sendiri.Untuk

Kendaraan Operasional penunjang kegiatan terdiri dari Roda 2 (dua)

sebanyak 13 unit (rusak berat sebanyak 1 unit) dan Roda 4 (empat)

sebanyak 10 unit diantaranya Ambulance sebanyak 3 unit (rusak berat

sebanyak 1 unit) dan 7 unit kendaraan khusus operasional (rusak berat

sebanyak 2 unit).

d. Anggaran

Tabel 1. Perbandingan Realisasi Anggaran KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2016-2017

No Uraian Belanja

Pagu Realisasi

2016 2017 2016 2017

Jml % Jml %

1 Pegawai 3.314.221.000 5.469.962.000 2.500.904.143 75,46 5.051.894.693 92,36

2 Barang 5.278.653.000 3.086.109.000 2.929.263.333 55,49 2.513.483.238 81,45

3 Modal 1.155.499.000 2.255.593.000 377.727.112 32,69 2.148.946.844 95,27

Total 9.748.373.000 10.811.664.000 5.807.894.588 59,58 9.714.324.775 89,85

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa, terjadi kenaikan total

pagu anggaran dari tahun 2016 ke 2017 yaitu sebesar 9,8%. Realisasi

anggaran juga terjadi peningkatan sebesar 33.7%, dimana pada tahun 2017

sebesar 89,85% dan tahun 2016 sebesar 59,58%. Realisasi anggaran Tahun

2016 dan 2017 tersebut tidak memenuhi target (realisasi lebih kecil dari

target). Hal ini disebabkan adanya kesulitan dalam penyerapan anggaran (dari

standar biaya khusus) dan tidak maksimalnya penyerapan anggaran belanja

barang dan modal (terdapat sisa).

e. Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK)

KKP Kelas III Pangkalpinang dalam melaksanakan tugasnya mengacu

kepada peraturan perundangan yang berlaku baik tingkat nasional maupun

internasional (lihat pada BAB I Subbab Dasar Hukum). Di samping itu KKP

Kelas III Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan

Kemenkes yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal P2P, maka dalam pelaksanakan tugas dan fungsinya juga mengacu

kepada pedoman pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh

Direktorat Jenderal P2P. Adapun pedoman - pedoman tersebut antara lain

adalah Pedoman Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Standar Sumber

Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan.


f. Kemitraan dan Jejaring Kerja

Kemitraan dan jejaring kerja dengan instansi-instansi yang

berkepentingan (stakeholders) yang berada di pelabuhan/bandara dalam

suatu jaringan kerja diperlukan dalam penanganan masalah kesehatan di

wilayah pelabuhan/bandara, agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

dapat dilaksanakan dengan maksimal. Secara de facto, jejaring kerja sudah

dilaksanakan antar instansi terkait di dalam pelabuhan, namun secara yuridis

formal belum semuanya dibakukan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pembentukan jejaring kerja tidak terbatas hanya di lingkungan pelabuhan/

bandara saja, tetapi juga bisa mencakup antar KKP maupun dengan instansi

lainnya. Misalnya, dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Kegiatan kemitraan dan jejaring kerja antara lain, meliputi Pertemuan

Jejaring dalam Rangka Kekarantinaan termasuk dalam mengatasi penyakit

yang baru muncul maupun penyakit lama yang muncul kembali; Pertemuan

Jejaring dalam Rangka Surveilans Epidemiologi; Pertemuan Jejaring dalam

Rangka Pengendalian Vektor; dan Pertemuan Jejaring dalam Rangka

Pengendalian Risiko Lingkungan.

2. Permasalahan

a) Profesionalisme Petugas dan Kesiapan Prosedur

Keterampilan serta pemahaman terhadap prosedur pelayanan/kegiatan

sebagian SDM di KKP Kelas III Pangkalpinang masih perlu ditingkatkan

untuk melaksanakan tugas pokok maupun untuk mengatasi/menghadapi

kejadian kejadian PHEIC.

b) Lemahnya Koordinasi

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi di lapangan antara instansi

terkait di wilayah pelabuhan. Sebagai contoh adalah kurangnya koordinasi

antara KKP dengan Bea Cukai terkait dengan pengawasan lalulintas komoditi

OMKABA di pelabuhan. Demikian juga koordinasi dengan para penyedia jasa

pelayaran, penerbangan, dll.

c) Munculnya Penyakit Baru maupun Penyakit Lama (New Emerging Diseases

& Re-emerging Diseases)

Era globalisasi mengakibatkan semakin meningkatnya aktifitas di

pelabuhan dan bandara. Transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit

lainnya yang berpotensi menimbulkan KKMMD turut meningkat sejalan

dengan hal tersebut. Penyakit-penyakit yang penyebarannya sangat cepat


kepenjuru dunia (termasuk Indonesia) meliputi New Emerging Disease,

seperti Avian Influenza, SARS, Legionnaires Disease, Nipah Virus, dan

Paragoniasis Pulmonallis. Emerging Disease antara lain HIV/AIDS, dan

penyakit menular lainnya seperti Dengue Haemorragic Fever, Chikungunya,

Cholera, Salmonellosis, dan Filariasis. Selain Itu, penyebaran penyakit MERS

CoV dan penyakit menular lainnya melalui jamaah umrah juga menjadi

perhatian dan perlu diwaspadai. Re-emerging disease antara lain : Pes,

TBC, Scrub thypus, Malaria, Anthrax, dan Rabies.

F. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Lingkungan Strategis Nasional

Perkembangan Penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai

dengan adanya window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif,

yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia

nonproduktif, yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030. Jumlah penduduk

Indonesia pada tahun 2015 adalah 256.461.700 orang. Dengan laju

pertumbuhan sebesar 1,19% pertahun, maka jumlah penduduk pada tahun 2019

naik menjadi 268.074.600 orang.Jumlah wanita usia subur akan meningkat dari

tahun 2015 yang diperkirakan sebanyak 68,1 juta menjadi 71,2 juta pada tahun

2019. Dari jumlah tersebut, diperkirakan ada 5 juta ibu hamil setiap tahun. Angka

ini merupakan estimasi jumlah persalinan dan jumlah bayi lahir, yang juga

menjadi petunjuk beban pelayanan ANC, persalinan, dan neonatus/bayi.

Penduduk usia kerja yang meningkat dari 120,3 juta pada tahun 2015 menjadi

127,3 juta pada tahun 2019. Penduduk berusia di atas 60 tahun meningkat, yang

pada tahun 2015 sebesar 21.6 juta naik menjadi 25,9 juta pada tahun 2019.

Jumlah lansia di Indonesia saat ini lebih besar dibanding penduduk benua

Australia yakni sekitar 19 juta. Implikasi kenaikan penduduk lansia ini terhadap

sistem kesehatan adalah (1) meningkatnya kebutuhan pelayanan sekunder dan

tersier, (2) meningkatnya kebutuhan pelayanan home care dan (3) meningkatnya

biaya kesehatan.

Masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi

masalah penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin bertambah, dan ini

menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi

mereka. Tahun 2014 pemerintah harus memberikan uang premium jaminan

kesehatan sebanyak 86,4 juta orang miskin dan mendekati miskin. Data BPS


menunjukkan bahwa ternyata selama tahun 2013 telah terjadi kenaikan indeks

kedalaman kemiskinan dari 1,75% menjadi 1,89% dan indeks keparahan

kemiskinan dari 0,43% menjadi 0,48%. Hal ini berarti tingkat kemiskinan

penduduk Indonesia semakin parah, sebab semakin menjauhi garis kemiskinan,

dan ketimpangan pengeluaran penduduk antara yang miskin dan yang tidak

miskin pun semakin melebar.

Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator yang

menentukan Indeks Pembangunan Manusia. Di samping kesehatan, pendidikan

memegang porsi yang besar bagi terwujudnya kualitas SDM Indonesia. Namun

demikian, walaupun rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun semakin

meningkat, tetapi angka ini belum memenuhi tujuan program wajib belajar 9

tahun. Menurut perhitungan Susenas Triwulan I tahun 2013, rata-rata lama

sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia adalah 8,14 tahun.

Keadaan tersebut erat kaitannya dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), yakni

persentase jumlah murid sekolah di berbagai jenjang pendidikan terhadap

penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.

Disparitas Status Kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan

masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar

tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, danantar perkotaan-pedesaan masih

cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan

termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka

kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah

pedesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat

pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk

di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

Disparitas Status Kesehatan Antar Wilayah. Beberapa data kesenjangan

bidang kesehatan dapat dilihat pada hasil Riskesdas 2013. Proporsi bayi lahir

pendek, terendah di Provinsi Bali (9,6%) dan tertinggi di Provinsi NTT (28,7%)

atau tiga kali lipat dibandingkan yang terendah. Kesenjangan yang cukup

memprihatinkan terlihat pada bentuk partisipasi masyarakat di bidang kesehatan,

antara lain adalah keteraturan penimbangan balita (penimbangan balita >4 kali

ditimbang dalam 6 bulan terakhir). Keteraturan penimbangan balita terendah di

Provinsi Sumatera Utara (hanya 12,5%) dan tertinggi 6 kali lipat di Provinsi DI

Yogyakarta (79,0%). Ini menunjukkan kesenjangan aktivitas Posyandu antar

provinsi yang lebar. Dibandingkan tahun 2007, kesenjangan ini lebih lebar, ini


berarti selain aktivitas Posyandu makin menurun, variasi antar provinsi juga

semakin lebar.

Upaya imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan yang masih

terkendala oleh wilayah dan kondisi geografis. Berdasarkan hasil Riskesdas

2013, persentase imunisasi dasar lengkap di perkotaan lebih tinggi (64,5%)

daripada di perdesaan (53,7%). Universal Child Immunization (UCI) desa yang

kini mencapai 82,7% perlu ditingkatkan hingga mencapai 92% di tahun 2019.

Dari data rutin cakupan imunisasi dasar lengkap, persentase lebih tinggi terdapat

di wilayah bagian barat dibanding wilayah timur.

Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut peta

jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2019 semua

penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health Coverage -

UHC). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses

dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama

maupun fasilitaskesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan

pelayanan kesehatan. Untuk mengendalikan beban anggaran negara yang

diperlukan dalam JKN memerlukan dukungan dari upaya kesehatan masyarakat

yang bersifat promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan tidak

mudah jatuh sakit. Perkembangan kepesertaan JKN ternyata cukup baik. Sampai

awal September 2014, jumlah peserta telah mencapai 127.763.851 orang

(105,1% dari target). Penambahan peserta yang cepat ini tidak diimbangi dengan

peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, sehingga terjadi antrian panjang yang

bila tidak segera diatasi, kualitas pelayanan bisa turun.

Kesetaraan Gender. Kualitas SDM perempuan harus tetap perlu

ditingkatkan, terutama dalam hal: (1) perempuan akan menjadi mitra kerja aktif

bagi laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik; dan

(2) perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerus karena fungsi

reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan SDM di masa

mendatang. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Indonesia telah meningkat dari

63,94 pada tahun 2004 menjadi 68,52 pada tahun 2012. Peningkatan IPG

tersebut pada hakikatnya disebabkan oleh peningkatan dari beberapa indikator

komponen IPG, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup.

Berlakunya Undang-Undang Tentang Desa. Pada bulan Januari 2014 telah

disahkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejak itu, maka setiap desa dari

77.548 desa yang ada, akan mendapat dana alokasi yang cukup besar setiap


tahun. Dengan simulasi APBN 2015 misalnya, ke desa akan mengalir rata-rata

Rp 1 Miliar. Kucuran dana sebesar ini akan sangat besar artinya bagi

pemberdayaan masyarakat desa. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan

pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) akan

lebih mungkin diupayakan di tingkat rumah tangga di desa, karena cukup

tersedianya sarana¬sarana yang menjadi faktor pemungkinnya (enabling

factors).

Menguatnya Peran Provinsi. Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun

2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, Provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah

administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan yang telah diatur

oleh Menteri Kesehatan, maka UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang baru ini telah memberikan peran yang cukup kuat bagi provinsi

untuk mengendalikan daerah-daerah kabupaten dan kota di wilayahnya.

Pengawasan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan dapat diserahkan

sepenuhnya kepada provinsi oleh Kementerian Kesehatan, karena provinsi telah

diberi kewenangan untuk memberikan sanksi bagi Kabupaten/Kota berkaitan

dengan pelaksanaan SPM.

Berlakunya Peraturan Tentang Sistem Informasi Kesehatan. Pada tahun

2014 juga diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tentang Sistem

Informasi Kesehatan (SIK). PP ini mensyaratkan agar data kesehatan terbuka

untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

mengelola SIK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Lingkungan Strategi Regional

Saat mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif

pada tanggal 1 Januari 2016. Pemberlakukan ASEAN Community yang

mencakup total populasi lebih dari 560 juta jiwa, akan memberikan peluang

(akses pasar) sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia. Implementasi

ASEAN Economic Community, yang mencakup liberalisasi perdagangan barang

dan jasa serta investasi sektor kesehatan. Perlu dilakukan upaya meningkatkan

daya saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam

negeri. Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik dari

segi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya, maupun dari

segi manajemennya perlu digalakkan.


Terjadinya perubahan iklim global yang secara langsung atau tidak akan

berpengaruh terhadap muncul penyakit baru (emerging diseases) dan/atau

penyakit yang selama ini sudah bukan masalahkesehatan (re-emerging

diseases), serta kondisi rawan dalam negeri dan luar negeri akan berpotensi

menimbulkan masalah kesehatan. Disamping hal tersebut, muncul pula tuntutan

dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi,

sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang

dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan

penyakit menular berpotensi wabah lainnya. Implementasi International Health

Regulation (IHR) 2005 merupakan kesepakatan bersama antara bangsa-bangsa

anggota WHO, termasuk Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah

terjadinya penyebaran enyakit/masalah kesehatan yang sering disebut sebagai

Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). IHR tahun 2005

mengamanatkan dalam melakukan deteksi masalah PHEIC harus dilaksanakan

lebih optimal, namun tidak menghambat arus lalulintas barang/tidak menghambat

arus perekonomian atau perdagangan.

3. Lingkungan Stratgi Global

Dengan berakhirnya agenda Millennium Development Goals (MDGs) pada

tahun 2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai

pendorong tindakan-tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan

pembangunan masyarakat.Khususnya dalam bentuk dukungan politik.Kelanjutan

program ini disebut Sustainable Development Goals (SDGs), yang meliputi 17

goals.Dalam bidang kesehatan fakta menunjukkan bahwa individu yang sehat

memiliki kemampuan fisik dan daya pikir yang lebih kuat, sehingga dapat

berkontribusi secara produktif dalam pembangunan masyarakatnya.

Pemberantasan malaria telah berhasil memenuhi indikator MDG’s yaitu API

< 1 pada tahun 2015.Pada SDG’s pemberantasan malaria masuk dalam goals

ke 3.3 yaitu Menghentikan epidemi AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit

Terabaikan serta Hepatitis, Water Borne Diseases dan Penyakit menular lainnya.

Aksesi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. Framework

Convention on Tobacco Control (FCTC) merupakan respon global yang paling

kuat terhadap tembakau dan produk tembakau (rokok), yang merupakan

penyebab berbagai penyakit fatal. Sampai saat ini telah ada sebanyak 179

negara di dunia yang meratifikasi FCTC tersebut. Indonesia merupakan salah

satu negara penggagas dan bahkan turut merumuskan FCTC. Akan tetapi


sampai kini justru Indonesia belum mengaksesinya. Sudah banyak desakan dari

berbagai pihak kepada Pemerintah untuk segera mengaksesi FCTC. Selain

alasan manfaatnya bagi kesehatan masyarakat, juga demi menjaga nama baik

Indonesia di mata dunia. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa dalam

konteks WTO - Khususnya General Agreement on Trade in Service, Trade

Related Aspects on Intelectual Property Rights serta Genetic Resources,

Traditional Knowledge and Folklores (GRTKF) merupakan bentuk-bentuk

komitmen global yang juga perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian. Prioritas

yang dilakukan adalah mempercepat penyelesaian MoU ke arah perjanjian yang

operasional sifatnya, sehingga hasil kerjasama antar negara tersebut bisa

dirasakan segera. Agenda Ketahanan Kesehatan Global (Global Health Securty

Agenda/GHSA) dicanangkan di Washington DC dan Gedung PBB Genewa

secara bersamaan pada tanggal 13 Februari 2014. PertemuanGHSA

pertamadilaksanakan pada tanggal 5-6 Mei 2014 diHelsinki, Finlandia. Pada

awalnya, inisiatif GHSA digagas oleh Amerika Serikat dan negara-negara maju

dengan melibatkan multistakeholders dan multi-sektoral. Selain itu juga dukung

badan-badan dunia dibawah PBB diantaranya World Health Organisation (WHO),

Food and Agriculture Organisation (FAO), dan World Organisation for Animal

Health(OIE). Di Helsinki, GHSA membahas rancangan GHSA Action

Packagesand Commitments yang diharapkan dapat dijadikan rujukan bersama di

tingkat global dalam mengatasi ancaman penyebaran penyakit infeksi. Komitmen

ini antara lain juga dimaksudkan untuk memperkuat implementasi International

Health Regulation-IHR yang telah dicanangkan WHO sebelumnya.

Agenda Ketahanan Kesehatan Global (Global Health Securty

Agenda/GHSA) juga sebagai bentuk komitmen dunia yang telah mengalami dan

belajar banyak dalam menghadapi musibah wabah penyakit menular berbahaya

seperti wabah Ebola yang telah melanda beberapa negara Afrika, Middle East

Respiratory Syndrome (MERS-Cov) di beberapa negara Timur Tengah, flu H7N9

khsusunya di Tiongkok, flu babi di Meksiko, flu burung yang melanda di berbagai

negara, dan wabah flu Spanyol tahun 1918. Rangkaian kejadian tersebut seakan

menegaskan bahwa wabah penyakit menular berbahaya tidak hanya

mengancam negara yang bersangkutan, namun juga mengancam kesehatan

masyarakat negara lainnya termasuk dampak sosial dan ekonomi yang

ditimbulkannya.


Termasuk elemen penting dari GHSA adalah zoonosis.Sebagai bentuk dari

perwujudan atas elemen penting (komitmen) tersebut, Pemerintah Indonesia,

yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian membahas lebih

jauh berbagai aspek dari penyakit zoonosis dalam kaitan pencegahan,

pendeteksian lebih dini, dan upaya merespon atas munculnya ancaman dari

penyakit tersebut.


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

A. VISI DAN MISI

Program P2P mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh

Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui

upaya preventif dan promotif. KKP Kelas III Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana

Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan yang dibawahi dan bertanggung jawab

kepada Ditjen P2P tentunya mendukung dan turut berkontribusi dalam pencapaian

program P2P dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi KKP dalam upaya

preventif dan promotif di wilayah Pelabuhan dan Bandara yang menjadi wilayah kerja

KKP Pangkalpinang.

Dalam Rencana Aksi Program P2P 2015 - 2019 tidak ada visi dan misi

Direktorat Jenderal. Rencana Aksi Program P2P mendukung pelaksanaan Renstra

Kemenkes yang melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi

pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan

negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang

ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.


2. Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2015-2019 Page 21

Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat melalui upaya cegah tangkal

penyakit potensial wabah, pengendalian faktor risiko penyakit dan pelayanan

kesehatan.

2. Tujun Khusus

a. Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah;

b. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (KLB) penyakit menular & penyakit

menular potensial wabah;

c. Mengendalikan faktor risiko penyakit dari angkutan beserta muatannya;

d. Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan dan bandara;

e. Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang dalam

Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019 merupakan sasaran strategis sesuai

denganRencana Aksi Program Ditjen P2PL yang disesuaikan dengan tugas pokok

dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan.

1. Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

Sasaran dari kegiatan ini yaitu Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan

kasus penyakit berpotensi KLB dan melakukan respon penanggulangan terhadap


sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB. Untuk mencapai sasaran tersebut

KKP Kelas III Pangkalpinang menguraikan pada beberapa indikator kinerja

kegiatan :

a. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar karantina kesehatan

b. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah layanan kKP

c. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya

penyakit

d. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

e. Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat

yang berpotensi wabah

f. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

g. Jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi

2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Sasaran Program Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) adalah

Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan

buffer area. Untuk mencapai sasaran tersebut KKP Kelas III Pangkalpinang

menguraikan pada indikator capaian kegiatan yaitu Pencegahan dan

penanggulangan penyakit bersumber binatang, melalui indikator kinerja kegiatan :

Jumlah pelabuhan/bandara bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area.

3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Sasaran Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) adalah

Menurunnya penyakit menular langsung. Untuk mencapai sasaran tersebut KKP

Kelas III Pangkalpinang menguraikan pada indikator capaian kegiatan yaitu

menurunya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung,

melalui indikator kinerja kegiatan : Jumlah orang yang melakukan skrining

penyakit menular langsung di wilayah pelabuhan dan bandara

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah

meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya,

melalui indikator kinerja kegiatan :

a. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

b. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

c. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana


BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019

merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan

(RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan,

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tinggi dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat,

bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan

perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau

pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat

kesehatan yang setinggi-tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

Sasaraan pembangunan kesehatan yang akan dicapai tahun 2025 adalah

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukan oleh meningkatnya

Umur Harapan Hidup, menurunya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian

ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Untuk mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan kesehatan, strategi pembangunan kesehatan 2005-2025

yaitu; 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan, 2) pemberdayaan

masyarakat dan daerah, 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan, 4)

pengembangan dan pemberdayaan SDMK dan, 5) penanggulangan keadaan darurat

kesehatan.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2015-2019, KKP Kelas III

Pangkalpinang, tidak terlepas dari arah kebijakan unit utama Ditjen PP dan PL

Kemenkes, yaitu : 1. Peningkatan SE faktor risiko penyakit 2. Peningkatan

perlindungan keompok berisiko 3. Peningkatan kualitas kesling dan pengendalian

faktor risiko lingkungan 4. Penatalaksanaan kasus dan pemutusan mata rantai

penularan 5. Pencegahan dan penanggulangan KLB/wabah 6. Pemberdayaan dan

peningkatan pengetahuan masyarakat

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada pelayanan kesehatan

optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif dalam rangka

pengendalian penyakit


B. STRATEGI

Untuk mendukung Rencana Aksi Program P2P serta mendukung pelaksanaan

Renstra Kemenkes mewujudkan visi dan misi Presiden RI yaitu “Terwujudnya

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-

royong”, maka perlu dirumuskan strategis bagi KKP Kelas III Pangkalpinang, dengan

mengacu kepada kebijakan yang telah dirumuskan tersebut di atas. Strategi ini juga

berguna untuk mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi dalam memberikan

pelayanan.

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) KKP Kelas III

Pangkalpinang ditempuh dengan cara : a. Mengusulkan penambahan tenaga yang

dibutuhkan sesuai dengan standar ketenagaan dan kebutuhan di lapangan;

b.Dengan menyertakan/mengirim petugas untuk mengikuti diklat baik baik teknis

maupun diklat manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan

profesionalitas pegawai agar mampu menjawab tantangan dan permasalahan

yang dihadapi di lapangan dengan cepat dan tepat. Di samping itu juga perlu

dilakukan pembinaan secara berkesinambungan dan berjenjang dari masing

masing pejabat di lingkungan KKP Kelas III Pangkalpinang.

2. Melengkapi sarana dan prasarana

Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran dalam operasional kegiatan,

langkah yang akan dilaksanakan oleh KKP Kelas III Pangkalpinang antara lain

melengkapi sarana untuk keperluan rutin, keperluan teknis dan sarana penunjang

berupa komputer, menambah kendaraan operasional (roda 4), serta peralatan lain

pendukung kegiatan. Setiap wilker diusulkan secara bertahap agar memiliki

bangunan perkantoran dan peralatan pendukung yang memadai.

3. Memperbaiki Manajemen Program

Manajemen program merupakan alat penting dalam mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen program akan berjalan baik bila disusun

secara terencana sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang dilakukan dalam

perbaikan manajemen program ini meliputi penyusunan rencana secara sistematis

dan berkelanjutan yang dibagi berdasarkan skala waktu (jangka pendek, menegah

dan panjang) dan bersifat button up. Selanjutnya untuk mengetahui dan menilai

hasil kegiatan akan diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Disamping

itu untuk keseragaman dalam operasional kegiatan akan disusun Standar

Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan secara tertulis yang dapat diketahui


dan dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga mutu pelayanan

dapat ditingkatkan.

4. Mengefektifkan Surveilans Epidemiologi

Dalam rangka mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dan

penyakit menular berpotensi wabah melalui pelabuhan, maka penerapan

surveilans epidemiologi yang efektif perlu dilakukan. Penerapan system surveilans

epidemiologi yang efektif akan sangat bermanfaat dalam melaksanakan system

kewaspadaan dini dan upaya cegah tangkal terhadap penyakit karantina dan

penyakit menular berpotensi wabah. Hal ini dimungkinkan bila dilakukan oleh

tenaga yang terampil dibidangnya dan didukung fasilitas yang memadai. Langkah

yang akan dilakukan dalam mengefektifkan kegiatan surveilans epidemiologi

adalah dengan melakukan pengamatan dan pengawasan, mengumpulkan data

secara kontinue serta melakukan analisa dari data yang dikumpulkan. Selanjutnya

hasil analisa data tersebut dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam

mengambil suatu kebijakan dan tindakan lanjutan yang akan dilakukan terhadap

objek yang berpotensi sebagai media transmisi penyakit.

5. Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan Pelabuhan

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan guna menjaga

eksistensi KKP dimasa yang akan datang, agar persepsi masyarakat tetap positif

terhadap keberadaan KKP. Langkah yang akan dilakukan adalah :

a. Melaksanakan pengujian kesehatan dengan sasaran utama pada anak buah

kapal dan nakhoda;

b. Melaksanakan kier kesehatan terhadap TKMB (Tenaga Kerja Bongkar Muat)

dan penjamah makanan, mengingat golongan ini sangat rentan terhadap

penularan penyakit;

c. Menjamin ketersediaan vaksin terutama vaksin meningitis karena vaksin ini

sangat dibutuhkan oleh Jama’ah Umroh, sementara pengadaannya masih

sangat tergantung droping pusat;

d. Melengkapi sarana pengangkutan orang sakit/jenazah dengan menyediakan

ambulans yang sesuai dengan standar internasional;

6. Meningkatkan Upaya Kekarantinaan

Upaya kekarantinaan merupakan langkah terdepan dalam melaksanakan

cegah tangkal terhadap penyakit karantina dan penyakit menular tertentu lainnya.

Lemahnya upaya kekarantinaan ini akan berdampak luas pada upaya kesehatan

yang lain. Dengan keluarnya Permenkes RI No. 356/Menkes/ PER/IV/2008 Jo


Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Struktur Organisasi KKP

telah memberi peluang yang lebih besar terhadap upaya kekarantinaan. Konsisten

dengan hal ini upaya kekarantinaan KKP Kelas III Pangkalpinang dilaksanakan

dengan meningkatkan pengawasan terhadap alat angkut beserta muatannya.

Upaya pengawasan dilaksanakan melalui pengetatan prosedur kekarantinaan dan

prosedur penerbitan dokumen kesehatan tetapi tidak mengurangi aspek

kelancaran, meningkatkan kemampuan tenaga pemeriksa lapangan serta

menegakan hukum terhadap pelanggaran UU Karantina.

7. Meningkatkan Upaya Pengendalian Risiko Lingkungan

Upaya pengendalian risiko lingkungan menjadi perhatian utama KKP Kelas III

Pangkalpinang mengingat angka kesakitan tertinggi di wilayah pelabuhan

Pangkalpinang disebabkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan. Upaya-upaya

ini meliputi :

a. Pengembangan Program Pelabuhan Sehat

Pelaksanaan pelabuhan sehat adalah suatu upaya terobosan untuk

mempercepat terwujudnya kondisi pelabuhan yang secara nyata memenuhi

kriteria sehat yang telah ditentukan. Beberapa kriteria pelabuhan sehat antara

lain terciptanya kondisi lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan sehat dan

dapat menurunkan risiko penularan penyakit berbasis lingkungan yang

ditularkan melalui lingkungan Pelabuhan. Program tersebut masih akan

dievaluasi dan terus dikembangkan. Program takkan berjalan jika tidak

didukung oleh pihak-pihak terkait yang ada di Pelabuhan. KKP sebagai UPT

dari Kemenkes yang diberi amanah untuk menangani kesehatan di wilayah

Pelabuhan/Bandara sudah seharusnya menciptakan dan mengembangkan

program-program baru demi tercapainya tujuan serta tugas pokok dan

fungsinya sebagai unit cegah tangkal penyakit di Wilayah Pelabuhan/Bandara.

a. Pemberantasan Tikus DiDarat Dan Di Kapal

Upaya pemberantasan tikus di kapal dilaksanakan dengan mencegah

naiknya tikus darat ke kapal melalui pemasangan rat guard kapal dan

menaikkan tangga kapal pada malam hari, memberikan penyuluhan tentang

kesehatan pada ABK, serta melaksanakan pemberantasan tikus di kapal.

Sedangkan pemberantasan tikus didarat dilakukan dengan mengaktifkan

pemasangan perangkap tikus pada tempat-tempa tyang potensial terdapat

tanda-tanda kehidupan tikus.


b. Pemberantasan serangga

Tujuan pemberantasan serangga dimaksudkan untuk menekan laju

populasi nyamuk Aides aegypti terutama didaerah perimeter dan buffer area.

Di daerah perimeter angka indek harus 0 % sedangkan didaerah buffer tidak

lebih dari 1 %. Pemberantasan ini sebagai tindak lanjut dari IHR 2005 (pasal

20). Langkah yang akan dilaksanakan oleh KKP Kelas III Pangkalpinang

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif melakukan kegiatan PSN di

wilayah pelabuhan secara teratur, sehingga akhirnya akan mencegah dan

memberantas penyakit DBD. Disamping itu KKP akan proaktif dan

bekerjasama dengan masyarakat pelabuhan melaksanakan pemberantasan

vektor dengan cara mechanical control, environmental control, biological dan

chemical control.

c. Pengawasan Air Bersihh

Air untuk keperluan manusia harus bebas dari organisme dan bahan-

bahan kimia dalam konsentrasi yang dapat menganggu kesehatan.S elain itu

air harus jernih tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Salah satu

upaya KKP dalam pengendalian risiko lingkungan adalah mengawasi kualitas

air tersebut, mulai dari sumber hingga pada si pemakai (komsumen). Langkah

pengawasan akan dilakukan melalui pemeriksaan kualitas air di darat dan

dikapal. Pemeriksaan air di darat dilakukan dengan pemeriksaan rutin sebulan

sekali dan lebih sering bila ada hal-hal yang perlu perbaiki. Hal ini dilakukan

pada reservoar, hydran, tongkang air dan mobil air.

d. Pengawasan Makanan & Minuman

Makanan yang tidak bersih dan tidak saniter merupakan wahana yang

potensi bagi penularan penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh makanan

yang tidak memenuhi syarat kesehatan sangat beragam jenisnya : thypus,

diare, hepatitis dll. Untuk mencegah dan menjaga agar makanan tidak

menjadi sumber penularan penyakit yang pada akhirnya dapat menimbulkan

KLB, langkah yang akan dilakukan oleh KKP Kelas III Pangkalpinang adalah

meningkatkan pengawasan makanan didarat dan di kapal penumpang.

Pengawasan makanan di darat dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan

kesehatan terhadap para penjamah makanan, keadaan sanitasi rumah makan

dan kualitas makanan yang dihidangkan. Selanjutnya pengawasan makanan

di kapal penumpang dilaksanakan dengan memperketat prosedur

pemeriksaan persediaan bahan makanan yang akan dibawa kapal. Bahwa


makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan tidak diperbolehkan untuk

dikonsumsi oleh ABK dan penumpang kapal.

e. Mengadakan Koordinasi, Kemitraan Dan Jejaring Kerja

Upaya untuk mempercepat pencapaian program akan dilakukan dengan

mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Koordinasi lintas

program dilaksanakan setiap bulan sekali sedangkan lintas sektor

dilaksanakan pada saat coffe morning yang diadakan KSOP, PT. Pelindo dan

PT. Angkasa Pura II. Disamping itu akan dilaksanakan kemitraan dan jejaring

kerja antar instansi yang ada di Pelabuhan maupun bandara, guna

menyamakan persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang

berkembang.

f. Melaksanaan Promosi Kesehatan

Untuk bisa dikenal dengan baik oleh masyarakat, maka KKP perlu

melakukan promosi kesehatan. Promosi ini dilaksanakan melalui pembuatan

brosur dan leaflet.

g. Penerapan Prosedur Kerja Sesuai SOP

Pegawai KKP Kelas III Pangkalpinang dalam bekerja senantiasa dituntut

melaksanakan tugas dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang berlaku.

h. Kemitraan Dengan Lintas Sektor

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan KKP Kelas III Pangkalpinang

diarahkan sebesar-besarnya untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan

masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui upaya cegah

tangkal penyakit sesuai tupoksinya. Dengan demikian kemitraan dengan

pemerintah daerah senantiasa dijalin dan ditingkatkan guna memperkuat

sinergi dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam banyak hal, peran

dan dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan guna eksistensi dalam

pelaksanaan tugas. Misalnya dukungan logistik dalam penanggulangan

bencana dan masalah kesehatan, dukungan dalam tugas pelayanan

kesehatan embarkasi haji, jejaring surveilans epidemiologi dan dukungan

infrastruktur seperti tanah dan bangunan untuk pembangunan gedung KKP.

i. Bekerjasama Dengan Instansi Lain

Dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi, diperlukan

adanya kerjasama lintas sektor dan lintas program terkait. Misalnya dalam hal

rujukan kasus/pasien dengan rumah sakit rujukan..


BAB IV

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Berdasarkan PermenkesNomor : 356/MENKES/PER/IV/2008Jo Permenkes

Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, maka KKP

Kelas III Pangkalpinang menjalankan fungsi sebagai berikut : Pelaksanaan

kekarantinaan; Pelaksanaan pelayanan kesehatan; Pelaksanaan pengendalian risiko

lingkungan di bandara, pelabuhandan lintas batas darat negara; Pelaksanaan

pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang

muncul kembali; Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan

kimia; Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang

berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional; Pelaksanaan, fasilitasi

dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan

bencana, bidang kesehatan serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan

haji dan perpindahan penduduk; Pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di

lingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara; Pelaksanaan pemberian

sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif

(OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan impor; Pelaksanaan

pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya; Pelaksanaan pemberian pelayanan

kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;

Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan

lintas batas darat negara; Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di

bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara; Pelaksanaan kajian kekarantinaan,

pengendalian risiko lingkungan dan surveilans kesehatan pelabuhan; Pelaksanaan

pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara;

Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang dalam menyelenggarakan

kegiatan sesuai dengan fungsinya dibagi berdasarkan Bagian yang secara rinci sebagai

berikut :

A. SUB BAGIAN TATA USAHA

1. Program dan Laporan

a. Tujuan : Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan

pelaporan program kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Pangkalpinang.


b. Sasaran : Meningkatnya koordinasi dan kualitas perencanaan, penganggaran

dan informasi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang

c. Kegiatan :

1) Penyusunan plan of action (POA) / perencanaan operasional;

2) Penyusunan penetapan kinerja;

3) Penyusunan profil;

4) Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;

5) Penyusunan lakip;

6) Penyusunan perencanaan kegiatan;

7) Konsultasi penyusunan program dan rencana;

8) Penyusunan program dan rencana kerja anggaran (RKAKL);

9) Konsultasi penyusunan RKAKL;

10) Penyusunan rencana aksi kegiatan;

11) Monitoring dan evaluasi program;

12) Penyusunan tata hubungan kerja;

13) Penyebarluasan informasi melalui website.

2. Keuangan dan Umum

a. Tujuan : Terselenggaranya ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP

Kelas III Pangkalpinang.

b. Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian,kualitas

pengelolaan keuangan dan barang serta pengelolaan kerumahtanggaan KKP

Kelas III Pangkalpinang.

c. Kegiatan :

1) Pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium;

2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran :

a) Pemenuhan keperluan sehari-hari perkantoran

b) Pemeliharaan gedung dan bagunan

c) Pemeliharaan/perbaikan peralatan dan mesin

d) Pemeliharaan kendaraan

e) Perbaikan peralatan fungsional

f) Pemenuhan langganan daya dan jasa

g) Pengiriman surat dinas

h) Pembayaran honor

i) Pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh;


j) Pengadaan pakaian dinaspegawai/ satpam/sopir/ dokter/pakaian

kerja;

k) Pembayaran pas pelabuhan/bandara;

l) Sewa gedung/tanah/rumah jabatan

m) Pertemuan /jamuan delegasi misi/tamu;

n) Kalibrasi alat-alat kesehatan;

o) Asuransi kesehatan satpam dan sopir

3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

a) Tanah dan bangunan (kantor dan rumah jabatan);

b) Kendaraan khusus;

c) Alat pengolah data;

d) Alat komunikasi;

e) Meubelair;

f) Alat rumah tangga perkantoran;

g) Renovasi/rehablitasi bangunan/kantor

h) Alat/bahan-bahan kesehatan;

4) Pembinaan Sumber Daya Manusia

a) Pendidkan dan Pelatihan Teknis

b) Pendidikan Pelatihan Ketatausahaan

c) Peningkatan Kesehatan Jasmani bagi petugas dan masyarakat

pelabuhan/bandara

d) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5) Pembinaan administrasi laporan Keuangan:

a) Rekonsiliasi SAKPA;

b) Penyetoran Dana PNBP

c) Konsultasi/koordinasi keuangan ke KPPN

d) Bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan PNBP di wilayah kerja;

e) Konsultasi keuangan ke pusat;

6) Pembinaan administrasi Barang Milik Negara (BMN)

a) Pertemuan SAI

b) Pertemuan SIMAK BMN

c) Kordinasi pengelolaan BMN;

d) Inventarisasi Aset/Barng di Wilayah Kerja

7) Layanan Administrasi Kepegawaian

a) Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian


b) Pertemuan/Rapat Kerja/Konsultasi pimpinan

c) Pertemuan/Rapat Kerja/Konsultasi ketatausahaan

d) Konsolidasi internal;

e) Jejaring kerja/pertemuan koordinasi dengan lintas sektor;

B. SEKSI PENGENDALIAN KARANTINA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

1. Pengendalian Karantina

a. Tujuan untuk melaksanakan cegah tangkal terhadap keluar dan masuknya

penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah melalui alat angkut

kapal, orang dan barang.

b. Sasarannya yaitu: Terlaksananya pengawasan kesehatan kapal yang datang

dari dalam dan luar negeri, Terbebasnya kapal, alat angkut beserta

muatannya dari sumber penularan penyakit, Terbebasnya kapal dari infestasi

tikus dan sumber penularan penyakit lainnya dan Terawasinya lalu lintas

ekspor dan impor produk OMKABA dari sumber penularan penyakit.

c. Kegiatannya berupa:

1) Pemeriksaan Kesehatan Kapal

2) Melaksanakan Tindakan Karantina

3) Pemeriksaan dan Penerbitan Dokumen Kesehatan

4) Membuat Proses Verbal terhadap Pelanggaran UndangUndang

Kekarantinaan (laut dan Udara)

5) Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Ekspor dan Impor OMKABA f)

Pengawasan Lalu Lintas Jenazah

6) Simulasi dan Diklat di Bidang Kekarantinaan

2. Surveilans Epidemiologi

a. Tujuan untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari penularan penyakit

baik antar negara maupun antar wilayah.

b. Sasarannya yaitu Terawasinya orang sakit melalui pelabuhan/bandara,

Terlaksananya sistem kewaspadaan dini KLB bidang kesehatan, Tersedianya

akses informasi tentang penyakit.

c. Kegiatannya berupa : Pengamatan keluar/masuknya orang yang sakit melalui

terminal penumpang, Survailans kesehatan kapal, Pemberian dan

pemantauan kartu kewaspadaan, Jejaring kerja surveilans epidemiologi,

Pengamatan kesehatan penumpang melalui pernyataan yang dibuat oleh

nahkoda tentang keadaan kesehatan ABK/penumpang di atas kapal serta


pengamatan penyakit menular di daerah Buffer Pelabuhan han dilakukan

melalui analisis data terhadap laporan.

C. SEKSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN DAN KESEHATAN LINTAS

WILAYAH

1. Pengendalian Risiko Lingkungan

a. Pengendalian vektor dan binatang penularan penyakit

1) Tujuan mengendalikan populasi vektor dan binatang penular penyakit di

Pelabuhan/bandara.

2) Sasarannya yaitu: a) Terwujudnya lingkungan pelabuhan yang bebas

dari binatang penular penyakit, pinjal dan vektor b) Terciptanya

pengawasan yang optimal terhadap lingkungan yang potensial terhadap

kehidupan tikus dan vector.

3) Kegiatannya berupa: a) Pemetaan tempat perindukan potensial vektor b)

Pemantauan jentik nyamuk c) Melaksanakan pemasangan perangkap

tikus di gudang perkantoran, dan rumah makan d) Melaksanakan

identifikasi tikus dan pinjal e) Melaksanakan larvasida f) Melaksanakan

pemberantasan nyamuk dewasa (fogging) g) Melaksanakan kajian vektor

h) Melaksanakan pengawasan terhadap fumigasi/deratisasi i)

Melaksanakan disinseksi alat angkut j) Pengawasan dan pemberantasan

lalat dan kecoa serta penyuluhan kesehatan dan jejaring kerja di bidang

pengendalian vektor penyakit.

b. Sanitasi Lingkungan dan Dampak Risiko Lingkungan

1) Tujuan menciptakan lingkungan pelabuhan dan alat angkut yang

terbebas dari sumber penularan penyakit dan dampak risiko lingkungan.

2) Sasarannya yaitu : a) Terwujudnya kesehatan lingkungan pelabuhan dan

alat angkut yang saniter b) Terlindunginya masyarakat pelabuhan/ABK

dari penyakit bawaan makanan c) Tersedianya air bersih yang cukup dan

memenuhi syarat kesehatan d) Terlindunginya masyarakat pelabuhan

dari pencemaran air, tanah dan udara e) Terbebasnya lingkungan

pelabuhan dan kolam pelabuhan dan pembuangan sampah, kotoran dan

limbah.

3) Kegiatannya berupa : a) Melaksanakan pengawasan pemeriksaan air

bersih di wilayah pelabuhan dan bandara b) Melaksanakan pengambilan,

pemeriksaan dan rujukan sampel makanan, minuman dan bahan pangan


c) Kursus penjamah makanan d) Bimbingan teknis bagi penjamah

makanan di kapal penumpang e) Melakanakan pengawasan hygiene

sanitasi lingkungan pelabuhan f) Melaksanakan pengawasan tempat

pengolahan makanan (TPM) di wilayah pelabuhan g) Melaksanakan

pengawasan hygiene sanitasi kapal/pesawat h) Pemeriksaan air di kapal

dan sertifikasi air bersih bagi alat angkut i) Menciptakan pengawasan

hygiene dan sanitasi gedung/bangunan dan perusahaan di wilayah

pelabuhan j) Mengidentifikasi pencemaran air, tanah dan udara termasuk

kajian k) Melakukan analisa dampak kesehatan lingkungan pelabuhan l)

Melaksanakan pengukuran kualitas lingkungan pelabuhan m)

Melaksanakan penyehatan kawasan pelabuhan n) Penyuluhan

kesehatan.

c. Kesehatan Lintas Wilayah

1) Pencegahan dan Pelayanan kesehatan

a) Tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan pekerja Tenaga Kerja

Bongkar Muat (TKBM), para penjamah makanan, Anak Buah Kapal

(ABK), buruh pabrik, karyawan pelabuhan dan lain-lain, yang ada di

wilayah pelabuhan.

b) Sasarannya yaitu: a) Terlaksananya pengujian kesehatan bagi

nakhoda, anak buah kapal dan penjamah makanan b) Terlaksananya

pelayanan kesehatan di dalam gedung dan luar gedung c)

Terwujudnya pelayanan kesehatan kerja bagi buruh dan para pekerja

di pelabuhan d) Terlaksananya sistem informasi kesehatan kerja e)

Terawasinya kesehatan buruh dan para pekerja di dalam wilayah

pelabuhan f) Terlaksananya pengawasan persediaan obat/alat P3K

kapal g) Tersedianya obat/alat P3K kapal yang berkualitas dan

kuantitasnya mencukupi yang disesuaikan dengan jumlah

ABK/penumpang di kapal h) Meningkatnya ketrampilan dan

kecakapan petugas i) Terlaksananya kegiatan penemuan dan

tatalaksana IMS/HIVAIDS

c) Kegiatannya berupa: a) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan

pelaut/ABK, buruh dan pekerja diwilayah pelabuhan b) Melaksanakan

pelayanan poliklinik di dalam dan luar gedung c) Melaksanakan

rujukan kasus/pasien ke rumah sakit d) Melaksanakan diseminasi

informasi penyakit e) Menerbitkan surat keterangan sehat bagi


pelaut/ABK, dan penjamah makanan f) Melaksanakan pemeriksaan

laboratorium klinis dasar g) Melakukan pemeriksaan obat/alat

kesehatan di atas kapal h) Menerbitkan sertifikat obat P3K kapal i)

Melaksanakan kesehatan kerja serta melaksanakan Diklat bagi

tenaga medis dan paramedis

2) Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah

a) Tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan

masyarakat pelabuhan dalam menghadapi kondisi matra yang

berubah secara bermakna serta mampu mengatasi permasalahan

secara mandiri tanpa tergantung pada orang lain.

b) Sasarannya yaitu: a) Terciptanya kesehatan matra di wilayah

pelabuhan b) Terselenggaranya pelayanan vaksinasi/imunisasi

sesuai prosedur c) Terwujudnya masyarakat pelabuhan yang mampu

bertahan dalam kondisi matra yang berubah secara bermakna. d)

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan kesehatan pada

kondisi matra.

c) Kegiatannya berupa: a) Melaksanakan pelayanan kesehatan haji

selama embarkasi dan debarkasi b) Monitoring dan evaluasi

pengelolaan vaksin di wilayah kerja c) Pengawasan ICV/pelaksanaan

vaksinasi di kapal d) Kesiapsiagaan tim kegawatdaruratan e)

Pelayanan kesehatan pada situasi khusus (hari raya idul fitri, natal

dan tahun baru) f) Memberikan pelayanan kesehatan pasca bencana

g) Memberikan pelayanan kesehatan dalam gangguan kamtibmas h)

Terlaksananya imunisasi/vaksinasi bagi masyarakat yang akan

mengunjungi daerah terjangkit i) Memberikan pelayanan

imunisasi/vaksinasi terhadap masyarakat yang membutuhkan j)

Menerbitkan ICV (International Certivicate of Vaccination) k)

Melaksanakan pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah


BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dilakukan agar dapat menyesuaikan keseluruhan proses kegiatan

yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat

dilakukan perbaikan dan pencegahan kemungkinan adanya penyimpangan ataupun

ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran. Pemantauan dimaksudkan agar mengidentifikasi

jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta tindak lanjut

penyelesaiannya.

Rencana Aksi Program Ditjen yang dijadikan pedoman adalah RAP Ditjen P2P

tahun 2015. Pada tahun 2016 terjadi perubahan SOTK Kementerian Kesehatan. Ditjen

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) berubah menjadi Ditjen Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit (P2P). Ditjen P2P mempunyai komitmen kuat untuk mencapai

sasaran, indikator dan target program P2P sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-

2019. Dengan berlakunya SOTK baru Kementerian Kesehatan, maka Menteri Kesehatan

telah menetapkan kebijakan untuk melakukan revisi Renstra Kementerian Kesehatan

2015 2019 yang disesuaikan dengan SOTK baru tersebut. Ditjen P2P telah

menyampaikan usulan revisi indikator dan target program P2P 2015-2019 dalam revisi

Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 ke Sekretaris Jenderal Kementerian

Kesehatan. Usulan revisi indikator dan target program P2P 2015-2019 dalam revisi

Renstra Kementerian Kesehatan dijadikan dasar dalam penyusunan draft revisi Rencana

Aksi Program Ditjen P2P tahun 2015-2019. Penyusunan draft RAP Ditjen P2P dilakukan

sebagai langkah antisipatif (percepatan) jika dalam waktu dekat Revisi Renstra

Kementerian Kesehatan ditetapkan. Draft revisi RAP Ditjen P2P masih memerlukan

pembahasan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim perumus. Termasuk beberapa

usulan penambahan/pengurangan indikator.

Review RAK KKP Kelas III Pangkalpinang menghasilkan perubahan/pengurangan

beberapa indikator dari RAK yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Adapun

indikator yang ditetapkan oleh KKP Kelas III Pangkalpinang adalah untuk mendukung

pencapaian sasaran/indikator program Ditjen P2P sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Kantor Kesehatan Pelabuhan. Penilaian kinerja kegiatan dilaksanakan berdasarkan

bagian yang ada di lingkungan KKP Kelas III Pangkalpinang.


A. BAGIAN TATA USAHA

1. Kegiatan :

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program

pencegahan dan pengendalian penyakit.

2. Indikator pencapaian :

a. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya merupakan

akumulasi dokumen RKAK/L, laporan tahunan, laporan keuangan, laporan

BMN, LAKIP, Profil, Proposal PNBP, dokumen kepegawaian, E-Monev DJA,

E-Monev Bappenas dan LEB. Target tahun 2017 s.d 2019 yaitu sebanyak 40

dokumen.

b. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P, tahun 2017 sebanyak 5

orang dan meningkat menjadi 9 orang pada tahun 2019.

c. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana, tahun 2017 s.d 2019 yaitu

masing-masing sebanyak 40 unit, 49 unit dan 42 unit.

B. SEKSI PENGENDALIAN KARATINA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

1. Kegiatan :

Surveilans dan Karantina Kesehatan.

2. Indikator pencapaian :

a. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar karantina kesehatan merupakan

akumulasi dari penerbitan dokumen PHQC dan SSCEC. Target tahun 2017

sebanyak 14.000 sertifikat dan meningkat menjadi 15.500 sertifikat tahun

2019.

b. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah layanan kKP. Target tahun 2017 s.d 2019 yaitu sebesar 100%.

c. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya

penyakit merupakan akumulasi dari penerbitan dokumen COP dan GENDEC.

Target tahun 2017 sebanyak 275 sertifikat dan menjadi 450 sertifikat tahun

2019.

d. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus. Target tahun 2017 s.d

2019 yaitu sebanyak 6 layanan.

e. Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat

yang berpotensi wabah. Target tahun 2017 s.d 2019 yaitu sebanyak 2

dokumen.


f. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

merupakan akumulasi jumlah penerbitan izin laik terbang, izin angkut orang

sakit, izin angkut jenazah dan ICV. Target tahun 2017 sebanyak 3.800

sertifikat dan menjadi 6000 sertifikat tahun 2019.

g. Jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi. Target

2016 sebanyak 6 pelabuhan/bandara dan meningkat menjadi 12

pelabuhan/bandara tahun 2019.

C. SEKSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN DAN KESEHATAN LINTAS

WILAYAH

1. Kegiatan :

a. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Indikator pencapaian : Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada

wilayah perimeter dan buffer area dengan indikator jumlah wilayah kerja yang

melakukan pengendalian vektor terpadu. Target tahun 2017 sebanyak 4

pelabuhan/bandara dan menigkat menjadi 12 pelabuhan/bandara tahun 2019.

b. Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Indikator pencapaian : Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit

menular langsung dengan indikator Jumlah orang yang melakukan skrining

penyakit menular langsung meliputu HIV dan TB. Target tahun 2017

sebanyak 200 orang dan meningkat menjadi 600 orang tahun 2019.


BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan

dalam kurun waktu lima tahun (2015 – 2019). Semua rencana yang telah disusun

tentunya diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan target dapat tercapai. Rencana

Aksi Kegiatan KKP Kelas III Pangkalpinang ini sebagai peta jalan (road map) untuk

mendukung dan berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi bersama Presiden Republik

Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong-royong”. Indikator-indikator pencapaian sasaran akan tercapai

apabila kegiatan-kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai dasar Pegawai

Negeri Sipil yakni adanya nilai Akuntabilitas/tanggung jawab, Nasionalisme, Etika Publik,

Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta penuh dedikasi, koordinasi, bekerjasama yang

keras dari segenap staf KKP Kelas III Pangkalpinang. Kerjasama dengan lintas program

dan lintas sektor baik di lingkungan pelabuhan/bandara maupun di luar

pelabuhan/bandara juga turut mendukung pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan RAK ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga hasil pencapaiannya

dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan KKP

Kelas III Pangkalpinang. Selanjutnya, laporan kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi

pelaksanaan kegiatan untuk digunakan sebagai bahan perencanaan berikutnya. RAK ini

juga mengamanatkan perlunya dilakukan evaluasi tengah periode (midterm review).

Berdasarkan hasil review, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan

penyesuaian dan penyempurnaan (revisi) terhadap substansi dari RAK KKP Kelas III

Pangkalpinang ini sesuai dengan perkembangan, tuntutan pelayanan dan dinamika

pembangunan kesehatan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RAK ini, disampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya


MATRIK RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) DAN PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2015-2019

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKALPINANG

NO

KEGIATAN SASARAN IKK INDIKTOR SATKER TARGET SATUAN ALOKASI

TOTAL ALOKASI

PJ

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKALPINANG

1 Pwmbinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra

Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi KLB dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

Jumlah alat angkut angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

Jumlah penerbitan PHQC

12.500 13.000 14.000 14.482 15.500 93.465.000 119.876.000 127.970.000 15.478.000 16.750.000 373.539.000

Kasi PKSE Jumlah penerbitan SSCEC

Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

Jumlah respon dan penanggulangan KLB/PHEIC < 24 jam

100% 100% 100% 100% 100% 276.543.000 310.470.000 238.386.000 337.675.000 214.395.000 1.377.469.000 Kasi PKSE

Jumlah deteksi dini dalam rangkka cegsh tangkal masuk dan keluarnya penyakit

Jumlah penerbitan COP

200 250 275 300 450 93.465.000 119.876.000 127.970.000 14.455.000 16.750.000 372.516.000

Kasi PKSE Jumlah penerbitan GENDEC

Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

6 6 6 6 6 40.980.000 46.150.000 63.640.000 61.950.000 111.030.000 323.750.000 Kasi PKSE

Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Jumlah pelabuhan/ Bandara yang memiliki dokumen rencana kontijensi

0 0 2 2 2 0 0 0 123.517.000 113.352.000 236869000 Kasi PKSE

Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

Jumlah penerbitan izin layak terbang

3.600 3.600 3.800 3.952 6.000 0 0 0 12.758.000 16.750.000 560.619.000

Kasi PKSE

Jumlah penerbitan izin orang sakit

Jumlah penerbitan izin angkut jenazah

Jumlah penerbitan dokumen ICV

Jumlah pelabuhan/bandaa yang memenugi syarat-syarat sanitasi

Jumlah pelabuhan /bandara yang memiliki TPM memenuhi syarat

4 4 4 4 12 10.650.000 24.840.000 15.980.000 20.634.000 40.740.ooo 72.104.000

Kasi PKSE Jumlah pelabuhan/ bandara yang memiliki PAB memenuhi syarat

2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

Persentase wilayah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian vektor terpadu

4 4 6 6 12 421.987.000 489.788.000 349.727.000 789.000.000 587.999.000 2.638.501.000 Kasi

PRLKLW

3. Pengendalian Penyakit Menular langsung

Menurunnya penyakit menular langsung

Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung meliputu HIV dan TB

200 200 200 230 600 278.976.000 26.280.000 135.223.000 130.000.000 157.815.000 728.294.000 Kasi

PRLKLW

4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, meningkatkan pencegahan dan penanggulangan

Jumlah Wilayah kerja yang melaksanakan posbindu

Jumlah Wilayah kerja yang melaksanakan posbindu

7 7 7 0 0 297.854.000 42.819.000 134.221.000 0 0 474.894.000

Kasi PRLKLW Jumlah tempat kerja

yang melaksanakan implementasi KTR di

1

Lampiran 1


penyakit tidak menular Wilayah kerja KKP

5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

Menigkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

Jumlah dokumen RKAK/L

40 40 40 40 40 4.788.806.437 6.419.380.000 9.799.516.000 8.724.557.000 8.441.178.000 38.173.437.437

Kasubag TU

Laporan tahunan

Laporan keuangan

Laporan BMN

Lakip

Prpfil

Proposal PNBP

Dokumen kepegawaian

E monev DJA

E monev Bappenas

LEB

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

40 40 40 46 42 Kasubag TU

Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P yang diikuti

5 5 5 5 9 67.780.000 100.870.000 87.351.000 94.650.000 55.860.000 406.511.000 Kasubag TU

Kepala Kantor,

Sirjon Sihotang, SKM NIP 196105151984021002

2

Documents

RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) TAHUN 2015 …...Indonesia (RI) yang melaksanakan visi dan misi Presiden RI yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berlandaskan