RENCANA AKSI KEGIATAN BBTKLPP BANJARBARU TAHUN … · PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN ... sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban

RENCANA AKSI KEGIATAN

BBTKLPP BANJARBARU TAHUN 2015 -2019

Nomor : PR.01.01/1.1/ /2018 Tanggal : April 2018

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT

(BBTKLPP) BANJARBARU

i

Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru 2015 - 2019 i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat

dan petunjuk-Nya, sehingga “Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru Tahun

2015-2019 (revisi 3)” dapat diselesaikan. RAK disusun sebagai bahan acuan dalam

penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan penilaian kurun

waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis BBTKLPP Banjarbaru di tahun 2018 ini mengalami

perubahan. Dengan berubahnya sasaran strategis maka indikator untuk mencapai

sasaran tersebut juga menyesuaikan. Hal ini sesuai dengan hasil pertemuan

Finalisasi Revisi Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen P2P tahun 2015 – 2019.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini masih banyak

kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan guna

penyempurnaan Rencana Aksi Kegiatan ini. Harapan kami semoga Rencana Aksi

Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru dapat direalisasikan secara optimal dengan

komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan rencana aksi kegiatan yang telah

disusun.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini.

Banjarbaru, April 2018 Kepala BTKLPP Banjarbaru,

Naning Nugrahini, SKM, MKM NIP 196611251988032001

Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru 2015 - 2019 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………. i DAFTAR ISI ………………………………………………………………………… ii BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..………………………………………………………. 1

B. Kondisi Umum Potensi dan Permasalahan .....……………………. 2

BAB II VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi …………………………………………………………………… 12 B. Misi …………………………………………………………………… 12 C. Tujuan ……………………………………………………………….. 14 D. Sasaran Strategis ………………………………………………….. 15 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI &

KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional …………………………….. 17 B. Arah Kebijakan dan Strategi BBTKLPP Banjarbaru …………….... 18 C. Kerangka Regulasi ........................ ……………………………….. 19 D. Kerangka Kelembagaan ................................................................ 20 BAB IV BAB V BAB VI

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..................... PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN PENUTUP ..........................................................................................

21

24

26 LAMPIRAN ......................................................................................................... 27

Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru 2015 - 2019 iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Target Kinerja Bidang SE ………………………………. 16

Tabel 4.2 Target Kinerja Bidang ADKL …………………………… 18

Tabel 4.3 Target Kinerja Bidang PTL ……………………………… 19

Tabel 4.4 Target Kinerja Bagian TU ……..………………………… 20

Tabel 4.5 Pendanaan Bidang SE ………………………………. 21

Tabel 4.6 Pendanaan Bidang ADKL …………………………… 23

Tabel 4.7 Pendanaan Bidang PTL ……………………………… 24

Tabel 4.8 Pendanaan Bagian TU ……..………………………… 25

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN

DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU NOMOR : HK.02.04/VIII.4/0459/2015

TENTANG

RENCANA AKSI KEGIATAN BBTKLPP BANJARBARU TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan, perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru;

b. Bahwa Rencana Aksi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat indikator-indikator kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BBTKLPP Banjarbaru untuk mendukung pencapaian indikator-indikator dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3) ;

2. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik tahun 2013 Nomor 741);

3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 266/MENKES/ SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2349/MENKES/PER/ XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/MENKES/ 52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor: HK.02.03/D1/I.1/2088/2015

MEMUTUSKAN Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan

Pengendalian Penyakit Banjarbaru Nomor : PR.01.02/ VIII.4/0218/2015 Tentang Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru Tahun 2015-2019.

Kesatu : Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru tahun 2015-2019

sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu digunakan sebagai acuan bagi BBTKLPP Banjarbaru dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan kegiatan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarbaru Pada Tanggal : 21 Desember 2015

Kepala,

Drs. Sri Wahyudhi, M.Kes. NIP. 195603301978091001

Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru 2015 - 2019 1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT NOMOR: PR.01.02/VIII.4/0459/2015 TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN BBTKLPP BANJARBARU

RENCANA AKSI KEGIATAN BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU

TAHUN 2015 - 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arah pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada

perikemanusiaan; pemberdayaan dan kemandirian; adil dan merata; serta

pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan,

antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah program

Indonesia sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status

gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan

kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya

status kesehatan dan gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian

penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan ksesehatan dasar dan

rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4)

meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu

Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; (5) terpenuhinya

kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan

responsivitas sistem kesehatan.


Program Indonesia sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu

paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan

nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan

kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotiv preventif dan

pemberdayaan masyarakat. Pilar penguatan pelayanan kesehatan dilakukan

dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem

rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan

pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan.

Sementara itu pilar jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi

perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN

B.1. Kondisi Umum

Dalam upaya meningkatkan kesehatan dengan penekanan pada

upaya preventif, BBTKLPP Banjarbaru terus meningkatkan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI) meliputi :

1)Pelaksanaan surveilans epidemiologi, 2)Analisis Dampak Kesehatan

Lingkungan (ADKL), 3)Laboratorium rujukan, 4)Pengembangan model dan

teknologi tepat guna, 5)Uji kendali mutu dan kalibrasi, 6)Penilaian dan respon

cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana,

7)Pendidikan dan pelatihan, 8)Kajian dan pengembangan teknologi

pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan

matra, 9)Ketatausahaan dan kerumahtanggaan BBTKLPP.

BBTKLPP Banjarbaru memiliki wilayah kerja yang meliputi Kalimantan

Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara

dengan kondisi geografis, sungai, rawa dan pegunungan merupakan daerah

pertambangan dan perkebunan yang potensial untuk menunjang

pembangunan ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi tersebut juga

berdampak pada perubahan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pembukaan lahan pertambangan dan perkebunan dapat menyebabkan

perubahan ekosistem, berubahnya habitat vektor penyakit dan pencemaran

lingkungan.

Salah satu dampak kondisi lingkungan yang semakin buruk adalah

terjadinya climate change. Kajian-kajian terhadap perubahan perilaku ataupun


bionomik vektor penyakit perlu dilakukan dengan adanya climate change

tersebut.

Selain timbunya penyakit-penyakit yang baru muncul, penyakit lama

juga masih sering terjadi di Kalimantan. Masih tingginya prevalensi rate untuk

penyakit diare di Kalimantan Selatan-Tengah dan Timur dimana mencapai 6,0

– 12,5%. Diare menyumbang angka kematian pada penduduk dengan angka

CFR = 0,4 – 1,5. Daerah yang sering terjadi KLB diare antara lain Kapuas,

Palangkaraya, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Barito Utara

(Provinsi Kalimantan Tengah), Banjarmasin, Kab Banjar, Tapin, Tanah

Bumbu dan Kotabaru ( Provinsi Kalimantan Selatan) serta Kota Balikpapan,

Samarinda, Bontang, Kutai Kertanegara (Provinsi Kalimantan Timur).

Tahun 2014 BBTKLPP Banjarbaru melaksanakan kegiatan/kajian

sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban. Kajian faktor risiko diare yang

dilakukan di 4 kabupaten/kota yaitu: Kota Banjarmasin, Kab. Tapin, Kota

Samarinda dan Kab. Kotawaringin Timur. Hasilnya faktor risiko diare

disebabkan oleh: sumber air minum yang tidak memenuhi syarat, tempat

pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat, kebiasaan Ibu yang tidak cuci

tangan dengan air dan sabun setelah buang air besar dan kebiasaan Ibu

yang tidak cuci tangan sebelum menyuapi balita dengan air dan sabun.

Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sanitasi juga dapat

tergambar dari cakupan penggunaan sarana air bersih, sarana air minum.

Cakupan penggunaan sarana air minum di Kalsel, Kalteng, Kaltim masih

rendah dibandingkan dengan target indikator penyehatan lingkungan RPJM

dan RENSTRA. Dari 20 kab/kota di wilayah Kalsel, Kalteng, Kaltim yang

dilakukan kajian Faktor risiko kesehatan lingkungan sebanyak 12

Kabupaten/kota yang masih di bawah indikator nasional. Kabupaten/Kota

tersebut terdiri : Kota Samarinda, Kab. Barito selatan Kab Paser, Kab

Kapuas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Barito Utara, Kab. Kotawaringin Timur,

Kab. Tabalog, Kab. Tapin, Kab. Batola, Kab. Banjar dan Kab Hulu Sungai

Utara . Delapan kabupaten yang melebihi target indikator kesehatan

lingkungan yaitu Kab. Berau, Kab. Gunung Mas, Kab. Hulu Sungai Selatan,

Kota Bontang, Kab. Kutai Timur, Kab. Malinau, Kab Tanah Tidung dan Kota

Palangkaraya.


Selain penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh perilaku dan sanitasi

yang buruk, di Kalimantan juga timbul penyakit yang diakibatkan bencana

kabut asap. Kalimantan dengan kondisi wilayah berupa lahan gambut yang

mudah terbakar, hampir setiap tahun terjadi bencana kabut asap. Untuk

mengurangi dampak yang ditimbulkan BBTKLPP Banjarbaru selain

membagikan masker kepada masyarakat melalui dinas kesehatan juga

melakukan pengukuran kualitas udara.

Hasil pengukuran kualitas udara yang dilakukan di 3 titik sampling di

Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur pada bulan September – Nopember

2014 menunjukkan hasil Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada

kategori tidak sehat - sangat tidak sehat dengan parameter kritis PM10.

Bila dihubungkan dengan data Dinas Kesehatan setempat

menunjukkan adanya peningkatan jumlah penderita Infeksi Saluran

Pernapasan Bagian atas selama 3 bulan terakhir (Agustus - Oktober 2014).

Tindakan pengamanan dalam kategori ISPU sangat tidak sehat yaitu

penggunaan masker / penutup hidung bila melakukan aktifitas di luar rumah,

membatasi aktifitas diluar rumah, mempersiapkan ruang khusus untuk

perawatan penderita ISPA/ pneumonia berat di rumah sakit, Puskesmas dan

lain-lain. Bagi penderita jantung perlu mengurangi aktifitas fisik.

Selain penyakit-penyakit di atas, Kalimantan pada umumnya

merupakan daerah endemis malaria, bahkan malaria merupakan satu dari

sepuluh jenis penyebab kematian. Kembali merebaknya kasus malaria

tersebut salah satu sebab adalah terbentuknya tempat perindukan (breeding

places) dari aktivitas tambang/perkebunan. Kejadian luar biasa akibat malaria

di daerah ini masih cukup tinggi.

Hasil Survei dinamika penularan malaria yang dilakukan di 7

Kabupaten di Kalsel, Kalteng dan Kaltim faktor risikonya disebabkan faktor

lingkungan dan kebiasaan masyarakat. Suhu air, pH air, kelembaban udara

yang mendukung tumbuhnya jentik vektor penyakit malaria. Faktor kebiasaan

BAB dan mandi di malam hari, kebiasaan tidak memakai baju, tidur tidak

memakai kelambu dan tidak memakai obat nyamuk, ventilasi udara yang

tidak dilengkapi kawat nyamuk, terdapat kubangan air tidak mengalir di

sekitar rumah.


Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah

termasuk 12 provinsi di Indonesia dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB)

DBD. Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, daerah yang sering terjadi KLB

DBD antara lain adalah Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara, dan

Grogot.

Tahun 2012 terdapat 1.796 kasus DBD di Kabupaten Penajam Paser

Utara, sedangkan tahun 2013 ditemukan kasus DBD sebanyak 780 kasus.

Meskipun terjadi penurunan kasus di tiap tahunnya, namun kasus DBD ini

harus tetap diwaspadai.

Tahun 2014 BBTKLPP Banjarbaru melakukan survei faktor risiko

kejadian DBD di 4 Kabupaten di Provinsi Kalsel, Kalteng da Kaltim yaitu Kota

Banjarmasin, Kab. Tanah Laut, Kab. Penajam Paser Utara dan Kab.

Kotawaringin Timur. Faktor risiko kejadian DBD disebabkan kelembaban

rumah, penampungan air di luar maupun di dalam rumah yang tidak tertutup,

tidak menguras penampungan air, tidak menyikat penampungan saat

menguras penampungan, tidak mengubur barang bekas, tidak memakai

kelambu saat tidur, tidak menaburkan abate di penampungan air dan

kebiasaan menggantung baju di dalam rumah.

Di Kalimantan Selatan juga masih terdapat penyakit yang disebabkan

oleh cacing. Dari hasil survei, beberapa jenis cacing yang sering menginfeksi

usus manusia antara lain cacing gelang, cacing pita, cacing tambang dan

yang paling khas di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Hulu Sungai

Utara adalah cacing buski (Fasciolopsis buski). Keberadaan cacing buski

tersebut adalah didaerah hamparan rawa di Kecamatan Babirik, Danau

Panggang dan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Daerah

tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapin di Kecamatan Candi

Laras Utara, Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala dan Kecamatan

Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Faktor risiko yang berpotensi untuk kecacingan di daerah sekitar, yaitu

adanya aliran sungai dari daerah Hulu Sungai Utara ke daerah sekitarnya,

kegemaran masyarakat setempat mengkonsumsi sayur yang diambil di

daerah rawa seperti kangkung, Supan-supan, dan Genjer serta masih ada

masyarakat yang mengkonsumsi air sungai yang belum dimasak khususnya

pada anak-anak untuk minum.


Berdasarkan data Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber

Binatang Ditjen PP & PL, dari 42 kabupaten atau kota di wilayah layanan

BBTKLPP Banjarabaru, terdapat 20 kabupaten/kota yang perlu dilakukan

kegiatan yang terkait dengan penyakit filariasis, baik berupa kegiatan

Sentinel/Spot Survei, Baseline survei dan Transmission Assesment Survei.

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi : Kabupaten

Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kota Palangka Raya,

Kabupaten Murung Maya dan Kabupeten Lamandau.

Filariasis masih merupakan masalah utama di wilayah kerja BBTKLPP

Banjarbaru. Pada tahun 2007, dari 14 kab / kota yang ada di Kalimantan

Tengah, delapan diantaranya merupakan daerah endemis filariasis.

Kabupaten Kotawaringin Timur (157 penderita) dan Kabupaten Kotawaringin

Barat (28 penderita) merupakan dua kabupaten yang melaporkan jumlah

penderita filariasis tertinggi.

Dari 601 orang di Kelurahan Kasongan Baru dan Kasongan lama

Kabupaten Kasongan Provinsi Kalimantan Tengah yag dilakukan

pemeriksaan secara mikroskopis, ditemukan 5 orang positif filariasis.

Upaya preventif terhadap penyakit tidak hanya fokus pada kelompok

masyarakat tetapi juga dilakukan terhadap para jamaah haji. Perkembangan

jumlah jemaah haji di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun. Upaya pengendalian diprioritaskan pada penyediaan asrama

dan pondokan jemaah haji dengan melakukan pemeriksaan sanitasi dan

kualitas air di embarkasi haji Banjarmasin. Air yang digunakan untuk

keperluan sehari-hari jamaah berasal dari Instalasi Pengolahan air Bersih

belum memenuhi syarat untuk parameter bakteriologis.

Hasil pengujian sampel makanan dan minuman yang diambil di

Asrama Haji Antara Palangka Raya, dari 12 makanan yang diuji terdapat 1

makanan (tahu goreng) yang positif bakteri Staphylococcus, dan 5 makanan

(sop ayam, mie goreng, bolu kukus,ayam panggang, tahu goreng) positif

Escherichia coli. Minuman sirup leci positif coliform dengan angka 39

MPN/100 ml. Direkomendasikan untuk meningkatkan kebersihan ruang dapur

tempat pengolahan makanan dan ruang makan. Pihak pengelola makanan


(katering) perlu menerapkan 10 prinsip pokok keamanan makanan (WHO

Golden Rule).

Wilayah Kalimantan Selatan juga sering terjadi Kejadian Luar Biasa.

Kasus-kasus KLB yang dilaporkan kepada BBTKLPP Banjarbaru dan dapat

direspon < 24 jam tahun 2014 adalah: KLB Diare di Pondok Pesantren Darul

Hijrah Putra, Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Kab. Banjar, Provinsi

Kalimantan Selatan, KLB Difteri di Kelurahan Mandomai Kec. Kapuas Barat

Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, KLB Leptospirosis di Desa Pulau

Kerasian Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan

Selatan dan KLB Keracunan Makanan Buka Puasa Bersama di Langgar

Raudatul Mukaromah di Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan

Selatan.

KLB diare di pondok pesantren berhubungan dengan hygiene

perorangan dan sanitasi lingkungan. Hal ini yang mengakibatkan mudahnya

tertularnya penyakit antar santri. Pada 13 - 24 Januari 2014 terjadi

peningkatan kasus diare, dengan jumlah penderita sebanyak 25 kasus (CFR

= 0 %). Perilaku hidup bersih serta penurunan kualitas air bersih dan air

minum, merupakan faktor risiko penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare di

Ponpes tersebut. Berdasarkan pengamatan, umumnya santri – santri di

Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra tidak mencuci tangan dengan sabun

sebelum dan setelah makan. Kebiasaan santri membuang sampah

sembarangan menjadi tempat perkembangbiakan vektor penyakit. Air irigasi

dan air sumur bor yang menjadi sumber air bersih tercemar bakteri coliform

dan coli tinja. Air depot pesantren sebagai air minum santri tercemar bakteri

coliform. Untuk itu direkomendasikan: peningkatan pelaksanaan pengawasan

hygiene dan sanitasi lingkungan, meningkatkan kebersihan tempat-tempat

umum, menyediakan sarana hygiene sanitasi seperti penyediaan sabun cuci

tangan, tissue dan tempat sampah tertutup, penyuluhan perilaku hidup bersih

dan sehat (PHBS) kepada pengelola/petugas dan santri di lingkungan.

KLB leptospirosis yang terjadi di Desa Pulau Kerasian adalah KLB

Leptospirosis pertama yang terjadi di provinsi Kalsel. Desa Pulau Kerasian

berupa pulau yang dikelilingi laut. Kondisi sanitasi lingkungan buruk dan

banyak ditemukan tikus berkeliaran di rumah dan di lingkungan sekitar. Faktor

risiko terjadinya kasus dari air sumur yang tercemar kencing tikus dan sisa


genangan air pasang yang terkontaminasi air kencing tikus, lingkungan yang

kotor, kebiasaan mengkonsumsi air minum tanpa dimasak dan Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS) penduduk masih kurang.

Tahun 2014 BTKLPP Banjarbaru melaksanakan survey faktor risiko

Diabetes Melitus (DM). Survei yang dilakukan Puskesmas Pembantu

Mendawar Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya bahwa ada

hubungan yang bermakna antara umur, Obesitas dengan kejadian Diabetes

Melitus.

Berbeda dengan kajian yang dilakukan di 3 lokasi yaitu di wilayah

Puskesmas Haruai Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi

Kalimantan Selatan, Puskesmas Kuin Raya Kecamatan Banjarmasin Barat

Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan Puskesmas Palingkau

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah didapat hasil tidak ada

hubungan yang bermakna antara riwayat keluarga, obesitas, tekanan darah

tinggi (hipertensi), kadar asam urat tinggi, kadar kolesterol tinggi, kebiasaan

merokok, kebiasaan olahraga dengan kejadian diabetes melitus.

B.2. Potensi

Berbagai kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di

wilayah kerja telah dilakukan oleh BBTKLPP Banjarbaru. Dalam

penyelenggaraan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan

menjalankan peran sebagai “regional center of excellent” dalam surveilans

epidemiologi berbasis laboratorium telah didukung oleh laboratorium yang

terakreditasi dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan. Laboratorium

mampu memberikan data yang benar-benar akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun hukum.

Selain itu potensi lain yang dimiliki BBTKLPP Banjarbaru adalah SDM

yang relatif masih muda, sumberdaya peralatan yang memadai, lokasi yang

strategis dan anggaran yang mendukung.

Adapun peluang yang ada di BBTKLPP adalah adanya peraturan dan

undang-undang yang mendukung, keberadaan BBTKLPP Banjarbaru

dibutuhkan di wilayah regional, masih banyak masalah kesehatan

lingkungan di wilayah regional akibat transisi epidemiologi, adanya kebijakan


di bidang kesehatan terkait pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan.

B.3. Permasalahan

BTKLPP Banjarbaru dalam penyelenggaraan pengendalian penyakit

dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium menemui berbagai

kendala dan hambatan. Keterjangkauan wilayah belum optimal mengingat

wilayah kerja yang luas, kondisi geografis wilayah kerja dengan medan yang

cukup berat.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam melaksanakan peran

pengembangan survailans epidemiologi berbasis laboratorium adalah

lemahnya jejaring surveilans epidemiologi di daerah sehingga arus pertukaran

data dan informasi tentang penyakit, faktor risiko, SKD KLB, situasi dan

kejadian matra belum berjalan secara optimal serta jejaring kerja dan

kemitraan dengan instansi daerah belum terintegrasi dengan baik. Euphoria

desentralisasi yang masih berlebihan mengakibatkan tata hubungan kerja dan

kemitraan belum terjalin dengan baik karena lebih mementingkan

kewenangan daripada pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat

kongruen.

Akibatnya belum seluruh kejadian penyakit maupun pencemaran

lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan direspon sesuai prosedur

yang berlaku yang mengakibatkan penyakit makin menyebar dan

menimbulkan korban karena ego sektoral. Belum terbentuknya mekanisme

operasional di lapangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing

menyebabkan koordinasi dan komunikasi dalam penyelesaian masalah

kejadian penyakit menjadi berlarut-larut.

Situasi epidemiologi masih berkisar pada permasalahan pengendalian

penyakit menular dan munculnya kembali (re-emerging diseases) seperti

penyakit malaria.

Terjadi endemisitas penyakit dibeberapa wilayah seperti endemisitas

filaria. Terdapat 8 kabupaten/kota daerah endemis filaria di Provinsi

Kalimantan Selatan. Terdiri dari Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai

Utara, Barito Kuala, Tabalong, Tanah Bumbu dan Balangan.


Ada 11 kabupaten di Kalimantan Tengah yang endemis filaria yaitu

Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kapuas, Barito Selatan, Barito

Timur, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Seruyan, Lamandau dan

Sukamara.

Daerah endemis filaria di Provinsi Kalimantan Timur ada 8

kabupaten/kota. Terdiri dari Paser, Kutai Barat, Mahakam Hulu, Kutai

Kartanegara, Balikpapan, Kutai Timur, Penajem Paser Utara dan Berau.

KLB DBD juga masih sering terjadi di wilayah Kalteng, di Kota

Palangkaraya, Kabupaten Kotawaringin Timur, kabupaten Barito Utara,

Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Wilayah Kaltim yang sering terjadi KLB DBD adalah Balikpapan, Bontang,

Penajam Paser Utara dan Grogot.

Penyakit Fasciolopsi buski hanya ditemukan di Kabupaten Hulu Sungai

Utara Provinsi Kalimantan Selatan untuk wilayah Indonesia. Ditemukan 3

kecamatan endemis Fasciolopsis yaitu Kec. Babirik, Kec. Danau Panggang

dan Kec. Sungai Pandan, dilain pihak penyakit tidak menular termasuk cidera

dan kecelakaan semakin meningkat insiden dan prevalensinya. Hal ini

menjadi beban ganda karena semakin kompleks dan meluasnya penyebaran

penyakit menular antar wilayah maupun antar negara termasuk munculnya

penyakit baru yang berpotensi wabah dan menjadi masalah emergensi

internasional.

Seiring dengan meningkatnya permasalahan lingkungan, muncul pula

tambang-tambang rakyat yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan

udara. Ada beberapa lokasi tambang emas rakyat di Kabupaten Kotabaru

provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur

dan Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah.

BBTKLPP Banjarbaru dalam upaya pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan, berkomitmen untuk meningkatkan jangkauan

pelaksanaan program, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi

wilayah kerja secara menyeluruh. Meskipun disadari bahwa jangkauan

program dan pelayanan masih belum optimal karena berbagai kendala,

hambatan dan keterbatasan sumber daya, namun secara terus-menerus

dilakukan upaya peningkatan terhadap kinerja sumber daya manusia yang


ada melalui perekrutan tenaga baru maupun peningkatan ketrampilan teknis

dan manajemen terhadap SDM yang ada.

Peralatan esensial terus dilakukan peningkatan kapasitas,

pembaharuan teknologi dan kelengkapannya. Demikian juga kemampuan

pengelolaan anggaran terus ditingkatkan sesuai dengan fungsi secara

optimal.

Dari uraian di atas BBTKLPP Banjarbaru dengan potensi sumber daya

yang tersedia dan tantangan permasalahan yang dihadapi memandang perlu

untuk semakin meningkatkan profesionalisme SDM yang ada, peralatan

esensial, sarana transpotasi dan jangkauan pelayanan program untuk

mencapai sasaran strategis yang ditetapkan melalui pengembangan jejaring

kerja dan kemitraan dalam kinerja surveilans epidemiologi berbasis

laboratorium, meningkatkan kemampuan pengembangan teknologi tepat

guna, serta memperkuat jejaring dengan pemerintah daerah untuk

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di bidang pengendalian penyakit

dan penyehatan lingkungan. Diperlukan pula dukungan anggaran yang

memadai agar seluruh tugas pokok dan fungsi serta peran BBTKLPP

Banjarbaru dapat terlaksana secara optimal.


BAB II TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan Umum :

Tujuan umum adalah meningkatnya pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan berbasis laboratorium dalam rangka mencapai derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah layanan BBTKLPP Banjarbaru.

Tujuan Khusus :

1. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah layanan BTKL sebesar 50 %.

2. Meningkatnya jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi .

3. Meningkatya jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko

penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium.

4. Meningkatnya jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan

50 % dari tahun sebelumnya.

5. Meningkatnya jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko

penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian

penyakit tular vektor dan zoonotik.

6. Meningkatnya jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko

penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian

penyakit menular langsung.

7. Meningkatnya jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis

lainnya.

8. Meningkatnya jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P.

9. Meningkatnya jumlah pengadaan sarana prasarana.

B. SASARAN

Sasaran strategis BBTKLPP Banjarbaru di tahun 2018 ini mengalami

perubahan. Sebelumnya, sasaran strategis di tahun 2015 – 2017 hanya ada 1

sasaran yaitu : meningkatnya pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan berbasis laboratorium. Sedangkan sasaran strategis di tahun 2018

– 2019 adalah:


1. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi

kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan

terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB.

2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan

zoonotik.

3. Menurunnya penyakit menular langsung

4. Menurunnya penyakit tidak menular

5. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis melalui peningkatan kinerja

bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL), bidang Surveilans

Epidemiologi (SE), Bidang Pengembangan Teknologi Laboratorium (PTL) dan

Bagian Tata Usaha (TU).

Dengan berubahnya sasaran strategis maka indikator untuk mencapai

sasaran tersebut juga mengalami perubahan. Jika di tahun 2015 – 2019

terdapat 7 indikator yaitu:

1. Jumlah laporan SKD dan KLB, bencana,wabah dan kondisi matra lain di

wilayah layanan;

2. Jumlah laporan kegiatan surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan

penyehatan lingkungan berbasis laboratorium;

3. Jumlah laporan jejaring kerja/kemitraan, desiminasi dan advokasi;

4. Jumlah model atau teknologi tepat guna yang dihasilkan;

5. Jumlah laporan pengujian laboratorium;

6. Jumlah laporan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya;

7. Jumlah SDM yang ditingkatkan kualitasnya.

Sedangkan mulai tahun 2018 hingga 2019, terdapat 9 indikator untuk

mencapai sasaran yaitu:

1. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah layanan BTKL;

2. Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi;

3. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan

penyehatan lingkungan berbasis laboratorium;

4. Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan;



penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular

vektor dan zoonotik;


penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit

menular langsung;

7. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;

8. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P;

9. Jumlah pengadaan sarana prasarana.


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019

merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang

Kesehatan (RPJK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran,

kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui

terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh

penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil

dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh

wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025

adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh

meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi,

menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada

balita.

Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah

meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan

finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Strategi nasional Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

dalam pembangunan kesehatan 2015-2019 adalah meningkatkan pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan melalui :

1. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit;

2. Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru

penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV dan malaria

dan penyakit tidak menular;

3. Pelayanan kesehatan jiwa;

4. Pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah

5. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan;

6. Penatalaksaan kasus dan pemutusan rantai penularan;


7. Peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko biologi

(khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khusunya konsumsi

buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan;

8. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit

dan penyehatan lingkungan;

9. Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan

sanitasi yang layak dan perilaku hygiene; dan

10. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBTKLPP BANJARBARU

Arah kebijakan dan strategi BBTKLPP Banjarbaru didasarkan pada arah

kebijakan dan strategi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan, yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan pencegahan dan

pengendalian penyakit berbasis laboratorium. Arah kebijakan tersebut

dilaksanakan melalui :

1. Peningkatan kemampuan surveilans berbasis laboratorium,

2. Peningkatan kemampuan analisis dampak kesehatan lingkungan,

3. Peningkatan kemampuan pengembangan teknologi dan laboratorium meliputi:

a. Peningkatan kemampuan sebagai laboratorium rujukan;

b. Peningkatan kemampuan kendali mutu dan kalibrasi dan

c. Pengembangan model dan TTG serta meningkatkan dukungan manajemen

dan pembiayaan.

d. Pelaksanaan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya secara

maksimal.

Untuk mencapai tujuan, diperlukan strategi yang matang. Strategi yang

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Surveilans Epidemiologi adalah sebagai

berikut :

1. Melaksanakan jejaring dan kemitraan dengan lintas program maupun lintas

sektor.

2. Mengembangkan kemampuan deteksi dini dan respon cepat terhadap KLB.

3. Melaksanakan respon cepat dan penanggulangan KLB

4. Melaksanakan diseminasi informasi dan advokasi kepada sektor terkait.


Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Analisis Dampak

Kesehatan Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan jejaring dan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor.

2. Melaksanakan kajian kesehatan lingkungan.

3. Melaksanakan kajian pengendalian penyakit.

4. Mengembangkan kemampuan SDM.

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan

Teknologi dan Laboratorium adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan jejaring dan kemitraan laboratorium

2. Melaksanakan pengembangan SDM,

3. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana

4. Melaksanakan pemutakhiran metode pengujian

5. Melaksanakan kalibrasi alat

6. Melaksanakan quality control

7. Melaksanakan pengembangan model

8. Melaksanakan pengembangan teknologi

9. Melaksanakan monev penerapan teknologi

Strategi yang digunakan untuk mendukung pencapaian kegiatan bagian

Tata Usaha adalah sebagai berikut ;

1. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan

2. Melaksanakan pengelolaan keuangan, kepagawaian dan kerumahtanggan.

3. Melaksanakan pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan.


BAB IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Ditjen PP dan Pl, tujuan, arah kebijakan

dan strategi Ditjen PP dan PL sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya,

maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan Balai Besar Teknik

Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru 2015-2019.

A. RENCANA KINERJA

Target kinerja merupakan target yang akan dicapai selama 5 tahun mulai dari

tahun 2015 sampai tahun 2019. Target kinerja diukur ataupun dilakukan penilaian

penilaian pencapaiannya, diukur secara berkala dan dievaluasi pada setiap akhir

tahun.

Sasaran kinerja BBTKLPP Banjarbaru ditetapkan dengan merujuk pada

sasaran yang ditetapkan oleh Ditjen PP dan PL serta memperhatikan tugas pokok

dan fungsi BBTKLPP Banjarbaru sebagaimana didistribusikan pada bagian dan

bidang.

Sasaran strategis BBTKLPP Banjarbaru adalah:

1. Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian

luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB

untuk mencegah terjadinya KLB.

2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik.

3. Menurunnya penyakit menular langsung

4. Menurunnya penyakit tidak menular

5. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Untuk mencapai sasaran strategis melalui peningkatan kinerja bidang Analisis

Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL), bidang Surveilans Epidemiologi (SE), Bidang

Pengembangan Teknologi Laboratorium (PTL) dan Bagian Tata Usaha (TU).

Dalam rangka mempermudah penentuan target kinerja BBTKLPP Banjarbaru

ditetapkan indikator satker sebagai berikut :

1) Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah

layanan BTKL;

2) Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi;


3) Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan

lingkungan berbasis laboratorium;

4) Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan;


lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik;


lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung;

7) Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;

8) Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P;

9) Jumlah pengadaan sarana prasarana.

B. PENDANAAN KEGIATAN

Kerangka pendanaan Kementerian Kesehatan meliputi peningkatan pendanaan

dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui

peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5%

dari APBN pada tahun 2019. Peningkatan pendanaan kesehatan juga melalui

dukungan dana dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat serta sumber dari

tarif/pajak maupun cukai. Guna meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan

kesehatan maka perlu mengefektifkan peran dan kewenangan Pusat-Daerah,

sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan Pusat-Daerah dan pengelolaan DAK

yang lebih tepat sasaran.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan maka

pendanaan kesehatan diutamakan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional,

penguatan kesehatan pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, kepulauan

dan perbatasan, penguatan sub-sub sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional untuk

mendukung upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita, peningkatan gizi

masyarakat dan pengendalian penyakit dan serta penyehatan lingkungan.

Untuk mendukung upaya kesehatan di daerah, Kementerian Kesehatan

memberikan porsi anggaran lebih besar bagi daerah melalui DAK, TP, Dekonsentrasi,

Bansos dan kegiatan lain yang diperuntukkan bagi daerah.

Pendanaan Program PP dan PL diarahkan untuk memenuhi kebutuhan

pembiayaan (anggaran) untuk mencapai target indikator program PP dan PL yang

ditetapkan. Pengalokasian anggaran program dilakukan pada tingkat pusat, daerah


dan UPT dengan memperhatikan kewajiban dan kewenangan masing masing serta

memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi penganggaran.

Sumber pendanaan program PP dan PL dalam kurun waktu 5 tahun mendatang

masih tertumpu pada APBN (rupiah murni) disertai dengan optimalisasi pemanfaatan

anggaran bersumber PNBP. Pendanaan bersumber PHLN akan dilakukan secara

selektif dan dilakukan hanya untuk mencapai target indikator program dan kegiatan

yang telah ditetapkan.

Pendanaan BBTKLPP Banjarbaru bersumber dari rupiah murni dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran BBTKLPP berasal dari

anggaran Direktorat Jenderal PP dan PL yang digunakan untuk melaksanakan

kegiatan : Surveilans dan Karantina kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Langsung, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit.


BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses

kegiatan, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apabila ada

ketidaksesuaian dapat segera diperbaiki, sehingga dapat dicegah kemungkinan

terjadinya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi

bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pemantauan kinerja BBTKLPP Banjarbaru dilakukan setiap triwulan,

semester dan tahunan. Pemantauan triwulan, semester dan tahunan dilakukan

dengan rapat seluruh pejabat struktural. Dalam rapat tersebut masing-masing

penanggungjawab kegiatan memaparkan kemajuan dan kendala yang ditemukan

pada saat pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya sharing antar pejabat struktural untuk

mengatasi kendala-kendala dimaksud.

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru bertujuan untuk

menilai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang telah direncanakan. Penilaian

dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam

keseluruhan pentahapan kegiatan. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji

efektifitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan.

Mekanisme penyusunan laporan : dibuat oleh masing-masing pejabat

fungsional pelaksana kegiatan, dikoreksi Kepala Seksi/Kepala Subbag, dikoreksi

dan diparaf oleh Kepala Bidang/Kepala Bagian, dikoreksi dan ditandatangani oleh

Kepala BBTKLPP Banjarbaru.

Format pelaporan kegiatan dibedakan antara format laporan untuk kegiatan

situasi khusus dan format laporan kajian. Situasi khusus yang dimasud diantaranya

Kejadian Luar Biasa, Bencana alam, dll. Adapun format laporan adalah sebagai

berikut:


FORMAT LAPORAN

UNTUK SITUASI KHUSUS I. Pendahuluan

1. Latar Belakang (Berisi gambaran umum, analisis situasi)

2. Tujuan 3. Sasaran 4. Waktu dan tempat

II. Hasil Kegiatan (Termasuk masalah yang dihadapi) III. Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut

FORMAT LAPORAN KAJIAN Abstrak BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ( Berisi gambaran umum, analisis situasi ) 1.2. Tujuan 1.3. Ruang Lingkup ( Berisi 5 W + 1 H ) 1.4. Dasar Hukum

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA BAB III. METODOLOGI BAB IV. PEMBAHASAN BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN (Menjawab tujuan/ merupakan rekomendasi) DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB VI PENUTUP

Rencana aksi kegiatan disusun dalam periode waktu 2015 – 2019 yang

merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan,

pemantauan, dan penilaian kurun waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan melalui

penyusunan rencana aksi kegiatan ini, BBTKLPP Bajarbaru dapat lebih

meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru mendukung target kinerja

Ditjen PP dan PL. Apabila ada perubahan pada Rencana Aksi Program PP dan PL,

maka Rencana Aksi Kegiatan juga akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana

mestinya.

Harapan kami mudah-mudah Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBTKLPP

Banjarbaru dapat direalisasikan secara optimal dengan komitmen dan kesungguhan

dalam melaksanakan RAK yang telah disusun.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Verifikasi rumor

berpotensi KLB

Respon KLB

Pemeriksaan sampel

laboratorium

Akreditasi

laboratorium

Penyelenggaraan

Kalibrasi

Pemeliharaan

peralatan laboratorium

Pemusnahan limbah

B3

Pengelolaan limbah

Pengadaan alat dan

bahan untuk surveilans

laboratorium

Pengambilan dan

pemeriksaan specimen

surveilans lingkungan

Jejaring dan

kemitraan

Kajian dampak faktor

risiko penyakit

berpotensi KLB

berbasis lingkungan

Surveilans kesehatan

pada situasi matra

Analisis data

laboratorium

Jumlah Teknologi

Tepat Guna bidang

P2P yang

dihasilkan

Jumlah teknologi tepat guna

yang dihasilkan selama satu

tahun

Pembuatan

model/teknologi tepat

guna Unit 5 6 6 4 6 111,610,000 211,610,000 211,610,000 158,476,000 237,714,000

Monitoring resistensi

dan uji efikasi obat anti

malaria

MATRIK RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

785,536,000 2,990,000,000 5,546,398,000 5,942,570,000 36 42 45 1,063,682,000

16 16 2,858,646,000

Jumlah

rekomendasi

surveilans atau

kajian faktor risiko

penyakit dan

penyehatan

lingkungan

berbasis

laboratorium

pengendalian

penyakit tular

vektor dan zoonotik

Jumlah rekomendasi hasil

kegiatan surveilans atau

kajian faktor risiko penyakit

dan penyehatan lingkungan

berbasis laboratorium

pengendalian penyakit tular

vektor dan zoonotik dalam 1

tahun

Laporan 16 10

70,175,000 87,718,000 109,647,000 130,211,000

Jumlah

rekomendasi

surveilans atau


penyakit dan

penyehatan

lingkungan

berbasis

laboratorium



kajian faktor risiko kesehatan

yang berbasis laboratorium

baik analisis dampak

kesehatan lingkungan,

surveilans epidemiologi,

kajian pengembangan

pengujian dan kendali mutu

laboratorium dalam 1 tahun

Laporan 43 51 20 710,414,000 4,006,236,000 1,660,600,000 710,414,000

7100 7150 7200 56,140,000

50% 50% 396,372,000

Jumlah sertifikat

hasil uji

laboratorium dan

kalibrasi

Jumlah hasil pemeriksaan uji

laboratorium dan kalibrasi

dalam rangka pengendalian

faktor risiko lingkungan dan

faktor risiko penyakit

berpotensi wabah, penyakit

menular, tidak menular dalam

kurun waktu 1 tahun

Sampel 7000 7050

PENDANAAN

15

INDIKATORDEFINISI

OPERASIONALKEGIATAN SATUAN

TARGET KEGIATAN

Persentase respon

Sinyal

Kewaspadaan Dini

(SKD), KLB dan

bencana di wilayah

layanan BTKL

Jumlah sinyal SKD KLB dan

Bencana yang direspon

kurang dari 24 jam

berdasarkan permintaan

stakeholder dibandingkan

dengan jumlah laporan sinyal

yang diterima dalam periode

satu tahunLaporan 15 15 326,630,000 396,372,000 396,372,000 326,630,000

Pemetaan luas

wilayah reseptifitas

daerah malaria

Evaluasi Pekan

Kelambu Massal Fokus

dan Pekan Kelambu

Massal

Surveilans Arbovirosis


Kajian kualitas rantai

dingin penyimpanan

vaksin rabies

Surveilans

leptospirosis

Survey vektor DBD

Jumlah

rekomendasi

surveilans atau


penyakit dan

penyehatan

lingkungan

berbasis

laboratorium

pengendalian

penyakit menular

langsung






pengendalian penyakit

menular langsung dalam 1

tahun

Surveilans,

monitoring dan evaluasi

program pengendalian

penyakit menular

langsung

Laporan 3 4 14 3 3 199,442,000 314,216,000 1,161,503,000 90,000,000 90,000,000

Perencanaan

program

Perencanaan

anggaran

Monitoring dan

evaluasi program

Perencanaan dan

evaluasi pegawai

Pengelolaan BMN

Operasional kantor

Gaji dan tunjangan

11,520,883,000 12,135,532,000 12,701,916,000 11,520,883,000 40 40 10,155,532,000

785,536,000 2,990,000,000 5,546,398,000 5,942,570,000

Jumlah dokumen

dukungan

manajemen dan

tugas teknis lainnya

Dokumen Dukungan

Manajemen pada Program

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

sebanyak 11 Dokumen

antara lain RKAKL/DIPA,

Laporan Tahunan, Laporan

Keuangan, Laporan BMN,

Lakip, Profil, Proposal PNBP,

Dokumen Kepegawaian, e

monev DJA, e monev

Bappenas, LEB

Dokumen 35 65 70

36 42 45 1,063,682,000

Jumlah

rekomendasi

surveilans atau


penyakit dan

penyehatan

lingkungan

berbasis

laboratorium

pengendalian

penyakit tular

vektor dan zoonotik






pengendalian penyakit tular

vektor dan zoonotik dalam 1

tahun

Laporan 16 10

Pelatihan teknis

Pelatihan Manajemen

Jumlah pengadaan

sarana prasarana

Jumlah pengadaan tanah,

gedung, alat kesehatan,

fasilitas penunjang

perkantoran, kendaraan

dalam 1 tahun

Pengadaan sarana

dan prasarana

Unit 35 65 70 49 49 10.155.532.000 12.135.532.000 12.701.916.000 14,199,187,000 14,199,187,000

Keterangan :

(* orang

150,120,000 150,120,000 279,108,000 279,108,000

Jumlah

peningkatan

kapasitas SDM

bidang P2P

Jumlah jenis peningkatan

kapasitas bidang P2P yang

diikuti oleh SDM B/BTKLPP

dalam kurun waktu satu

tahunJenis 20(* 20(* 20(* 13 13 150,120,000

Documents

RENCANA AKSI KEGIATAN BBTKLPP BANJARBARU TAHUN … · PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN ... sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban