RELASI BAHASA, KUASA, DAN IDEOLOGI TOKOH DI · PDF fileRELASI BAHASA, KUASA, DAN IDEOLOGI TOKOH DI MEDIA ... Analisis relasi kuasa dan ideologi media isu kasus korupsi Dahlan Iskan

RELASI BAHASA, KUASA, DAN IDEOLOGI TOKOH DI MEDIA

(Analisis Wacana Kritis Isu Korupsi dalam Pemberitaan Dahlan Iskan

Melawan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Koran Tempo)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.i)

Oleh:

JAFFRY PRABU PRAKOSO

NIM: 109051100064

KONSENTRASI JURNALISTIK

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2014 M/1435H

i

Nama : Jaffry Prabu Prakoso

NIM : 109051100064

ABSTRAK

Media massa berfungsi sebagai penyebar informasi. Oleh karena itu berita

yang disampaikan kepada khalayak umum harus jelas tanpa ada penyimpangan

arti. Koran Tempo yang mengikuti kasus ini kurang memberi tahu kepada

pembaca dari awal kasus saat Dahlan Iskan mangkir dari pemanggilan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan malah mementingkan acara lain.

Setelah menemukan kerugian Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar

Rp 37 triliun, DPR memanggil Dahlan Iskan sebagai orang yang pernah

memimpin perusahaan tersebut untuk menjelaskannya. Beberapa kali tidak

datang, DPR mengancam akan memanggil paksa Dahlan. Perseteruan Dahlan

dengan DPR menjadi semakin rumit saat Dahlan melontarkan pernyataan akan

membongkar anggota DPR yang suka memeras Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). Koran Tempo merupakan salah satu surat kabar yang gencar

memberitakan masalah ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul pertanyaan

mayor, bagaimana relasi bahasa, kuasa, dan ideologi tokoh yang digunakan Koran

Tempo? Dari situ, muncul pertanyaan minor, Bagaimanakah wacana teks,

produksi teks, dan praktik sosial budaya pada pemberitaan Dahlan Iskan melawan

anggota DPR di Koran Tempo? Dan bagaimana penggambaran media massa

terhadap pemberitaan Dahlan Iskan melawan anggota DPR di Koran Tempo?

Metodologi penelitian ini mengunakan paradigma kritis dengan

pendekatan kualitatf. Paradigma kritis melihat bahasa sebagai alat untuk

memahami realitas objektif yang tersembunyi melalui wacana. Metode

penelitiannya menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.

Fairclough melakukan analisis berdasarkan tiga dimensi, yaitu analisis teks,

analisis produksi dan konsumsi teks, dan analisis sosial budaya. (Norman

Fairclough, 1995; 98).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ekonomi politik

Vincent Mosco dengan konsep spasialisasi, komodifikasi, dan strukturasi.

(Vincent Mosco, 1996; 138). Hal tersebut bermaksud agar mengetahui ideologi

yang digunakan Koran Tempo dalam memberitakan perseteruan Dahlan Iskan

dengan anggota DPR.

Menganalisis kasus permasalahan Dahlan Iskan dengan anggota DPR di

Koran Tempo, pada akhirnya menunjukkan keberpihakan media pada suatu isu.

Keberpihakan ini bisa dilihat dari sisi berita yang ditulis wartawam, saat rapat

redaksi, dan juga kondisi sosial budaya yang ada.

Dengan meneliti kasus ini, terlihat adanya kedekatan Koran Tempo dengan

Dahlan Iskan. Publik akhirnya dibuat percaya dengan tindakan Dahlan Iskan

meski membuat PLN rugi hingga Rp 37 triliun merupakan tindakan yang tepat

dan DPR tetap menjadi orang jahat dilihat dari berita yang terbit.

Keyword: Dahlan Iskan, anggota DPR, PLN, BUMN, Korupsi.

ii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan

semesta alam, atas limpahan karunia dan rida-Nya yang tidak pernah putus

memberikan nikmat dan berkah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa kita

curahkan kepada Rasulullah SAW yang membawa umatnya dari jalan yang gelap

menuju jalan yang terang.

Setelah berjuang beberapa bulan mengerjakan penelitian ini, peneliti tidak

lupa pula mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu

menyelesaikan dalam penyusunan penelitian ini. Orang-orang tersebut yaitu:

1. Orangtua tercinta, Jawaher dan Ferry Agung Budi Prakoso yang selalu

percaya bahwa anaknya pasti akan menyelesaikan pendidikannya walaupun

terkadang suka cemas menanyakan kapan akan lulus.

2. Rubiyanah yang menjadi Ketua Konsentrasi Jurnalistik, Pembimbing

Akademik, Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata, dan juga teman cerita

peneliti.

3. Ade Rina Farida selaku Sekretaris Konsentrasi Jurnalistik yang selalu

mendukung dan memberi banyak kemudahan dalam menyelesaikan kuliah.

4. Dosen Pembimbing, Fita Fathurrokhmah yang telah banyak membimbing dan

sabar menghadapi peneliti selama menyusun penelitian.

5. Adik tersayang, Arsy Rara Yudhistira yang menjadi teman berantem peneliti

dari kecil.

iii

6. Remaja Masjid at-Taqwa (REMATA) Pakujaya Permai dengan pintu yang

selalu terbuka untuk peneliti. REMATA juga menjadi tempat peneliti berbagi

pengetahuan dasar-dasar Islam yang didapat dibangku kuliah.

7. LPM INSTITUT wadah peneliti mengeksplorasi ilmu jurnalistik yang didapat

selama kuliah. Untuk teman-teman seperjuangan di INSTITUT Muhammad

Umar, Makhruzi Rahman, Kiki Achmad Rizqi, Rahmat Kamaruddin, Aditia

Purnomo, Ema Fitriyani, Aam Mariyamah, Aditya Widya Putri, Aprilia

Hariani, Muji Hastuti, Rahayu Oktaviani, Trisna Wulandari dan juga untuk

senior dan junior yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

8. Koran Tempo yang dengan senang hati menjadi subjek peneliti dan Yogi

karena sudah mau membantu walaupun kerjaannya sebagai sekertaris redaksi

terganggu.

9. Keluarga besar Karate UIN Jakarta.

10. Teman-teman diskusi, bercanda, dan segalanya di Konsentrasi Jurnalistik B

2009 (Ilham Adiansyah, Hilman Fauzi, Ali Mansur, Khaerunuzulla, Sigit

Lincah Hadmadi, Dewi Febrianti, M Fikri Halim, Bobby Alexander,

Abdurrachman, Satria Loka, Angga Bima, Yusuf Gandang P, Abdul Aziz,

Putri Nurazizah, Mekar Ayu L, Putri Buana T D, Devit Rubianto, Samsul

Arifin, Arintika, Fauziah Mursid, Adjri Septiani, Hilda Savitri, Ima

Rahmawati, Dewi Rifqina, Turi Miasih, Andini Apriliana, Marisha Arianti A,

Devi Cahyo P, Nur Fitriyani, Hafsa Tia A, Lindawati, Puti Hasanatu S), juga

yang sudah gugur (Rian, Opang, Riski “cimeng”, Lulu, Akmal, Degam), dan

seluruh teman sekelas termasuk Jurnalistik A.

iv

11. Dahlia, Syarifudin, Anton Purwanto, Rachmat Baihaky. Mereka orang-orang

berjasa yang telah membuat peneliti merasakan betapa indahnya hidup.

12. Kerabat Kerja Boomart (Ilham, Hilman, Sigit, Ali, Jauhari, Nunu) meski

hingga sekarang proyeknya belum kunjung tembus.

13. Personil Kuliah Kerja Nyata Amoral (Adiansyah, Fauzi, Dwi Cahyo N, Azis,

M Imam Baihaqi, Hasan al Kaslan, Ibnu Affan, Iswahyudi, Arif Priyadi dan

para wanitanya yang tidak akan peneliti sebutkan.

14. Teman jalan-jalan santai bareng, Ilham, Hilman, Ali, Bima, Ima, Turi, Putri,

Dewi yang sudah mau diajak ngegembel bareng.

15. Teman satu kosan, Bubung, Didin, Oji, Polem, Ali, Nunu, Adiansyah

walaupun peneliti cuma numpang

16. Para penemu barang-barang elektronik yang bersusah payah menciptakan

penemuan penting.

Akhirnya peneliti hanya mampu mengucapkan terimakasih dan semoga

Allah SWT membalas kebaikan mereka. Peneliti mohon maaf apabila masih ada

kesalahan dan kekurangan dalam penelitian karya ilmiah ini. Peneliti hanya

makhluk biasa yang selalu salah dan mencoba untuk melakukan yang terbaik.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk para pembaca, Aamiin.

Jakarta, 28 Desember 2013

Jaffry Prabu Prakoso

Nim: 109051100064

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK .......................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ........................................................................................ ii DAFTAR ISI ...................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ............................................................................................. vi DAFTAR GAMBAR....................................................................................... viii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1

B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah ................................ 4

C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian ....................................................................... 6

1. Manfaat Teoritis ....................................................................... 6

2. Manfaat Praktis ........................................................................ 6

E. Metodologi Penelitian .................................................................. 6

1. Paradigma Penelitian ................................................................ 6

2. Pendekatan Penelitian............................................................... 7

3. Metode Penelitian .................................................................... 7

4. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 8

5. Teknik Analisis Data ................................................................ 9

6. Subjek dan Objek Penelitian ................................................... 10

7. Waktu dan Tempat Penelitian ................................................. 10

F. Tinjauan Pustaka ........................................................................ 11

G. Sistematika Penelitian ................................................................ 12

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Landasan Teori .......................................................................... 14

1. Ekonomi Politik Vincent Mosco ............................................. 14

2. Analisi Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ........ 18

3. Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) Norman

Fairclough ................................................................................... 25

B. Kerangka Konsep ....................................................................... 31

BAB III PROFIL DAN GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Perkembangan Tempo ................................................... 35

B. Profil Dahlan Iskan .................................................................... 38

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough isu korupsi Dahlan

Iskan melawan anggota DPR. ...................................................... 42

1. Analisis level teks .................................................................. 42

2. Analisis praktik wacana .......................................................... 72

vi

3. Analisis sosial budaya ............................................................ 77

B. Analisis relasi kuasa dan ideologi media isu kasus korupsi Dahlan

Iskan melawan anggota DPR ....................................................... 81

1. Komodifikasi ......................................................................... 81

2. Spasialisasi ............................................................................. 84

3. Strukturasi .............................................................................. 88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ................................................................................ 92

B. Saran .......................................................................................... 94

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 95

LAMPIRAN ..................................................................................................... 97

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis framing metode Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ... 23

Tabel 2 Analisis Wacana Kritis metode Norman Fairclough ........................ 27 Tabel 3 Judul Berita ........................................................................................ 42

viii

DAFTAR GAMBAR

1. Halaman muka Koran Tempo dengan judul Ungkap Pemalak BUMN;

Dahlan Percaya Diri ke DPR ............................................................................ 47

2. Gambar ilustrasi berita Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai

Keputusan Dahlan Tepat .................................................................................. 57

3. Berita foto DPR Serang Balik Dahlan Iskan .............................................. 72

ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Permohonan Penelitian/ Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 Wawancara Pribadi dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo

Lampiran 4 Dokumentasi peneliti dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo

Lampiran 5 Dokumentasi berita DPR melawan Dahlan Iskan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, media massa yang terdiri atas media cetak, elektronik dan

media siber memiliki fungsi yang sama, yaitu menyiarkan informasi.1 Penerbitan

pers khususnya surat kabar, hampir semuanya menyediakan kolom atau rubrik

untuk berita meski dengan kapasitasnya masing-masing. Ini merupakan

perwujudan dari institusi pers sebagai lembaga kontrol sosial. Berita dalam

penerbitan pers dapat berasal dari masyarakat luas. Wartawan yang meliput dan

menuliskannya maupun manajemen redaksi, kemudian mengkonstruksi berita-

berita tersebut.2

Kraus dan Davis mengelompokkan cara media mengkonstruksikan realitas

politik ke dalam lima (5) cara, yaitu: pencitraan, pembuatan realitas komunikasi,

penganugerahan status, pembuatan peristiwa buatan, dan agenda setting. Menurut

mereka, kelima cara ini bukan berpengaruh terhadap citra para aktor politik saja

tapi juga mempengaruhi perilaku politik para aktor dan khalayak. 3

Pendapat Kraus dan Davis hampir sama dengan Walter Lippmann. Dengan

dalilnya yang terkenal, “World outside and pictures in your heads”, Lippmann

sebetulnya sudah sejak lama menyadari fungsi media sebagai pembentuk

gambaran realitas yang sangat berpengaruh terhadap khalayak. Fungsi media,

menurutnya sebagai pembentuk makna. Interpretasi media massa terhadap

1 Asep Saeful Muhtadi, Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik (Jakarta: Logos, 1999), h. 3. 2 Totok Djuroto, Manajemen Penerbitan Pers, (Bandung: Rosda 2004), h. 67. 3 Sidney Kraus dan Dennis Davis, The Effects of Mass Communication on Political Behavior

(The Pennsylvania State University Press, 1978), h. 209-227.

2

berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu

realitas dan pola tindakan mereka.4

Media massa tidak hidup dalam situasi yang vakum. Segala yang

ditampilkan dalam media ditentukan oleh banyak faktor baik eksternal maupun

internal. Dalam banyak kasus seperti di Indonesia, sistem politik merupakan

faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam pemberitaan yang diterbitkan

dalam sebuah penerbitan. Sistem politik yang diterapkan oleh sebuah negara juga

ikut menentukan mekanisme kerja media massa negara itu. Pada kasus seperti itu,

umumnya terjadi pada sistem pemerintahan yang otoriter seperti pada jaman

Soeharto.

Faktor internal yang mempengaruhi sebuah media adalah faktor

kepemilikan. Pemilik media bisa saja mengubah atau menentukan kasus yang

akan disuguhkan kepada publik. Hal ini akan menjadi sangat berbahaya jika sang

pemilik terjun ke dunia politik. Besar kemungkinan pemberitaan yang ada di

medianya akan memberikan porsi besar dan mengikuti perkembangan si pemilik

tersebut.

Efek kekuasaan terhadap media massa yang terlalu kuat tidak hanya

membungkam kontrol sosial media massa sebagai institusi budaya, tetapi juga

memiliki efek terhadap kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Sejatinya,

fungsi kontrol media massa tidak dapat dibungkam oleh kekuasaan.

Media massa harus tetap diberi ruang gerak yang cukup untuk melakukan

kontrol sosial atau kritik terhadap korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai

penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa. Kuat atau

4 Walter Lippmann, Opini Umum (terjemahan) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 3-

28.

3

lemahnya fungsi sosial kontrol pers sangat ditentukan oleh konsep sistem politik

kekuasaan serta pola hubungan negara dan masyarakat.

Media massa sebagai sebuah bagian dari ruang publik yang di dalamnya

terdapat bahasa dan simbol-simbol diproduksi kemudian disebarluaskan tidak

dilihat oleh Gramsci sebagai sebuah alat hegemoni yang bersifat pasif semata.

Media massa bersama media massa tandingan membentuk sebuah ruang tempat

berlangsungnya perang bahasa atau perang simbol untuk memperebutkan

penerimaan publik atas gagasan-gagasan ideologis yang diperjuangkan. Di

dalamnya sebuah ide hegemonik mendapatkan tantangannya oleh berbagai

hegemoni tandingan lainnya. 5

Dalam upaya memperebutkan penerimaan publik, kekuatan bahasa, dan

kekuatan simbol memiliki peran yang sangat penting dalam prinsip hegemonik.

Jelas bahwa hiperrealitas media di sini menemukan bentuk baru. Hiperrealitas

media dalam wacana media merupakan sebuah distorsi bahasa dan tanda serta

nilai-niai yang diproduksi. Distorsi tersebut adalah kepentingan hegemoni dan

ideologi, kepentingan politik, maupun ekonomi yang mampu menguasai media

melalui hegemoni.6

Kepentingan-kepentingan bisa dilihat pada kasus Dahlan Iskan melawan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2012. Isu ini menjadi topik yang

hangat pada bulan Oktober hingga November 2012. Koran Tempo merupakan

salah satu dari media nasional yang intens memberitakan masalah ini. Padahal jika

dilihat ke belakang, permulaan kasus ini ketika anggota DPR mendapati

Perusahaan Listrik Negara (PLN) rugi hingga mencapai Rp 31 triliun. Lalu

5 Ade Mulya, Transformasi Usaha Industri Media Massa (Jakarta: LIPI, 2006), h. 9. 6 Ade, Transformasi Usaha Industri Media Massa, h. 9.

4

anggota DPR meminta orang tertinggi saat itu, Dahlan agar menjelaskan kenapa

perusahaan milik negara itu dapat defisit.

Akan tetapi panggilan anggota DPR tidak digubris Dahlan Iskan. Dia

malah lebih mementingkan acara pertemuan lain di luar kota dengan alasan yang

beragam. Anggota DPR pun geram dengan tindakan Dahlan. Hingga panggilan

kedua Dahlan juga tidak menghadiri panggilan anggota DPR. Akhirnya mereka

mengancam akan memanggil paksa Dahlan Iskan terkait kerugian PLN.

Dahlan Iskan pun balik mengancam akan membongkar pemerasan yang

suka dilakukan anggota DPR terhadap BUMN. Dari sinilah mulai pertikaian

antara Dahlan Iskan dengan DPR RI. Koran Tempo memandang konflik tersebut

layak dijadikan berita dan mulai memberikan porsi lebih terhadap kasus ini hingga

menjadikannya sebagai headline dan berita utama.

Kasus ini menjadi menarik ketika Koran Tempo tidak sekali pun

membahas tentang kerugian PLN. Koran Tempo malah seakan-akan membuat

Dahlan Iskan sebagai pahlawan dengan membongkar skandal korupsi itu. Jika

membahas masalah PLN, Koran Tempo masih memberikan persepsi kepada

publik bahwa Dahlan Iskan orang yang tidak bersalah.

Dari latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka peneliti

tertarik meneliti dengan judul, “RELASI BAHASA, KUASA, DAN

IDEOLOGI TOKOH DI MEDIA; Analisis Wacana Kritis Isu Korupsi dalam

Pemberitaan Dahlan Iskan Melawan Anggota DPR di Koran Tempo.”

B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah

Pada awal pemanggilan anggota DPR kepada Dahlan Iskan terkait

kerugian PLN sebesar Rp 37 triliun, Dahlan selalu mangkir. Banyak media massa

5

nasional yang memberitakan masalah ini. Akan tetapi Koran Tempo sama sekali

tidak membahas pemanggilan tersebut, bahkan Koran Tempo lebih sering

memberitakan perseteruan Dahlan Iskan dengan anggota DPR saat Dahlan

melontarkan pernyataan akan memberi tahu pada publik tentang pemerasan yang

dilakukan oleh anggota DPR. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti

pemberitaan antara Dahlan Iskan dengan Anggota DPR

Agar batasan masalah penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka

permasalahan yang dikaji dibatasi terhadap Analisis Wacana Kritis yang akan

dianalisis adalah pemberitaan Dahlan Iskan melawan anggota DPR di Koran

Tempo dari 30 Oktober hingga 14 November 2012.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya diwacanakan

pada pemberitaan Dahlan Iskan melawan anggota DPR di Koran Tempo?

2. Bagaimanakah relasi bahasa, kuasa dan ideologi media terhadap pemberitaan

Dahlan Iskan melawan anggota DPR di Koran Tempo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini

memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya

diwacanakan pada pemberitaan Dahlan Iskan melawan anggota DPR di

Koran Tempo.

2. Untuk mengetahui relasi bahasa, kuasa, dan ideologi media terhadap

pemberitaan Dahlan Iskan melawan anggota DPR di Koran Tempo.

6

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi

perkembangan wacana yang dilakukan oleh media massa tentang gejala sosial

yang terjadi di sekitar kita. Peristiwa yang luput dari perhatian dan hilang begitu

saja dari pemberitaan yang sebenarnya merupakan salah satu praktik wacana yang

dilakukan media massa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi praktisi

media massa seperti wartawan, mahasiswa Jurnalistik dan kepada pembaca pada

umumnya serta dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

E. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Lexy J. Moleong yang mengutip pernyataan Bogdan dan Bilken

menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan proposisi yang mengarahkan cara

berpikir dalam penelitian.7 Ini memiliki arti bahwa paradigma merupakan salah

satu metode atau cara berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan

penelitian baik itu sebelum maupun sesudah penelitian. Paradigma ini dilakukan

supaya peneliti tidak keluar dari jalur cara berpikir penelitiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma kritis. Paradigma

kritis memperbaiki paradigma konstruktivisme. Pandangan ini, tidak hanya

melihat bahasa sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan untuk

melihat maksud-maksud dari wacana tertentu. Paradigma kritis jauh lebih meneliti

7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda karya,

Cetakan kedelapan 1997) h. 30.

7

aspek sosial, sejarah, dan budaya dari wacana tersebut.8 Oleh karena itu, dalam

penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih jauh realitas di balik wacana

sesungguhnya yang dibentuk Koran Tempo dalam isu korupsi kasus Dahlan

melawan anggota DPR.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk meneliti sebuah masalah, selalu membutuhkan pendekatan dengan

tujuan menggapai suatu penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan

kualitatif eksploratif. Penelitian kualitatif sering disebut berlawanan dengan

kuantitatif. Hal tersebut dikarenakan penelitian kualitatif memberikan

pemahaman-pemahaman dari apa yang telah ditelah ditemukan di lapangan.

Berbeda dengan kuantitatif yang hanya memberikan penjelasan dari hasil temuan

lapangan.

Maksud eksploratif adalah mencari tahu lebih mendalam tentang suatu

kasus. Dari penemuan itu dapat dijadikan suatu hipotesis. Pendekatan ini biasanya

membahas keunikan dari kasus tertentu yang secara khusus memiliki arti sangat

penting.9

Penelitian kualitatif eksploratif ini digabung dengan Analisis Wacana

Kritis metode Norman Fairclough. Fairclough membagi Analisis Wacana Kritis

menjadi tiga sisi, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya.

3. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah membutuhkan pembahasan dalam menggunakan

metode untuk menganalisis dan membongkar suatu masalah. Metode itu sendiri

8 Eriyanto, Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: LKiS,Cet VII

Februari 2009), h. 5-6. 9 J R Raco, Metode Pendekatan Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya (Jakarta:

Grasindo, 2010) h. 50.

8

berfungsi sebagai landasan menggabungkan suatu masalah, sehingga suatu

masalah dapat diuraikan dan dijelaskan secara jelas dan dapat dipahami.

Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moleong mendefinisikan

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati.10

Penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan

Norman Fairclough. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada teks dalam berita

yang tercipta berdasarkan proses pada saat ruang produksi, dan penjelasan

hubungan antara proses yang tidak sama dan proses sosial.11

Melalui Analisis Wacana Kritis, kita tidak hanya mengetahui bagaimana

isi teks berita, tapi juga pesan itu disampaikan lewat kata, frase, kalimat, metafora

macam apa suatu berita disampaikan.12

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai cara sesuai

dengan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, yaitu:

1) Observasi teks. Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap berita

pada Koran Tempo mengenai kasus Dahlan Iskan melawan anggota DPR.

Hasil analisis dari berbagai kasus yang ada dalam pemberitaan tersebut,

fokus berita yang diambil untuk diteliti dari 30 Oktober hingga 14

November 2012. Level teks ini mengungkapkan makna yang dilakukan

dengan menganalisis bahasa secara kritis.

10 Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 3. 11 Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language (New

York: Longman Group Limited, 1995), h. 97. 12 Alex Sobur, Analisis Teks Media (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 68.

9

2) Wawancara mendalam. Teknik ini dilakukan sebagai metode pengumpulan

data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari

narasumbernya.13

Wawancara mendalam dinilai sebagai sebuah kolaborasi antara

pewawancara dan partisipan. Para peneliti memilih wawancara mendalam

karena tertarik terhadap arah yang ingin ditentukan oleh rapat redaksi

dalam wawancara. Wawancara mendalam dapat dilakukan melalui

internet. Tapi teknik ini masih sangat baru dan banyak orang masih

menyukai wawancara langsung.14

Dalam hal ini, wawancara dilakukan

kepada orang yang berkepentingan dalam penelitian, yaitu Redaktur

Pelaksana Koran Tempo.

3) Analisis praktik sosial budaya. Teknik ini dilakukan dengan mencari data

berupa arsip, tulisan, dan mengutip pernyataan ahli-ahli yang relevan

dengan judul penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis sesuai dengan metode

Analisis Wacana Kritis yang dikemukakan oleh Norman Fairclough. Fairclough

menganalisis wacana menjadi tiga dimensi: analisis teks, praktik wacana, dan

analisis sosial budaya.

a) Analisis teks, Fairclough juga meneliti apakah kalimat yang ada memiliki

kesinambungan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya dan kalimat

antarkata tersebut memiliki sebuah pengertian yang dapat dipahami.

13 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru, Ilmu Komunikasi dan

Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 35. 14 Richard West dan Lynn H Turner, Pengantar Teori Komunikasi, Edisi 3 Analisis dan

Aplikasi. penerjemah Maria Natalia (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 83.

10

Kalimat-kalimat yang ada akan dianalisis menggunakan teori analisis

framing metode Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

b) Praktik wacana merupakan proses di mana sebuah teks berita itu

dihasilkan. Analisis pada level ini yaitu dengan memahami wawancara

mendalam pada awak redaksi. Kemudian mengamati proses produksi dan

konsumsi teks dengan menggunakan perspektif ekonomi politik Vincent

Mosco.

c) Analisis sosial budaya. Peneliti melakukan analisis praktik wacana sosial

budaya dengan asumsi konteks sosial budaya yang ikut serta memengaruhi

wacana yang menarik bagi media, misalnya ideologi dan kepentingan yang

dominan di masyarakat.

6. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dilakukan kepada Koran Tempo yang bertempat di

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan objek penelitiannya adalah pemberitaan

Dahlan Iskan melawan anggota DPR dari tanggal 30 Oktober hingga 14

November 2012.

7. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan sejak bulan Februari atau sejak dimulainya

proposal dilakukan hingga Desember 2013 atau sampai penelitian ini diselesaikan.

Tempat penelitian dilakukan di kantor Koran Tempo dengan meminta data dan

wawancara kepada orang yang memiliki wewenang terhadap pemberitaan Dahlan

Iskan melawan DPR terbit. Perpustakaan di Jakarta dan sekitarnya pun menjadi

tempat mencari referensi penelitian.

11

F. Tinjauan Pustaka

Penulisan dalam penelitian ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan

Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi) karya Hamid Nasuhi dkk yang

diterbitkan oleh Center for Quality Development and Assurance (CeQDA)

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sebelum menyusun skripsi lebih lanjut, maka peneliti terlebih dahulu

menelusuri penelitian dan skripsi-skripsi yang sudah dilakukan di Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan

perpustakaan dari Universitas lain. Maksudnya agar penelitian yang akan

dilakukan tidak sama dengan skripsi-skripsi sebelumnya dan ada pemetaan

perkembangan terhadap penelitian. Adapun beberapa tinjauan pustaka tersebut

ialah:

1. Skripsi karya Tia Agnes Astuti (106051101943), Mahasiswi Konsentrasi

Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) UIN

Jakarta Angkatan 2006 dengan judul “Analisis Wacana van Dijk terhadap

Berita Sebuah Kegilaan di Sampang Kraft di Majalah Pantau.” Perbedaan

skripsi ini terletak pada subjek, objek, dan metode penelitiannya. Skripsi Tia

meneliti tentang kekerasan di Aceh di Majalah Pantau. Skripsi Tia

menggunakan metode analisis wacana van Dijk

2. Skripsi karya Randy Ferdi Firdaus (207612140), Mahasiswa Program Studi

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan judul “Analisis Wacana

Kritis Pemberitaan Negara Islam Indonesia (NII) di Harian Umum Republika

12

Edisi April 2011.” Perbedaannya terletak pada subjek dan objek yang diteliti.

Randy meneliti tentang Pemberitaan NII di Harian Umum Republika.

3. Skripsi karya Apristia Krisna Dewi (108051100058), mahasiswi Konsentrasi

Jurnalistik, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDIKOM) UIN

Jakarta dengan judul “Analisis Wacana Rubrik “Media dan Kita” Majalah

UMMI Edisi Juli-Oktober 2009.” Metode yang digunakan Apristia sama

dengan karya Tia. Mereka menggunakan analisis wacana van Dijk.

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab

terdiri dari sub-sub yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Bab pertama

membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi

penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui landasan awal kenapa

peneliti ingin meneliti kasus perseteruan antara Dahlan Iskan dengan anggota

DPR. Bab ini menjadi landasan awal untuk mengetahui arah peneliti menganalisis

kasus tersebut.

Untuk memahami lebih dalam objek yang diteliti, dibutuhkan sebuah teori.

Teori tersebut digunakan agar proses penelitian tak keluar dari jalur. Oleh karena

itu, bab kedua memaparkan kerangka teori dan konseptual. Kerangka teori

membahas Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan Norman Fairclough.

Teori analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dan

ekonomi politik yang dikembangkan Vincent Mosco digunakan untuk

memperdalam metode Norman Fairclough. Kerangka konseptual memaparkan

13

penggunaan bahasa sebagai kekuatan sebuah media dan juga sedikit pemahaman

tentang media massa dan berita.

Koran Tempo merupakan subjek yang diteliti. Itu sebabnya Bab III

membahas tentang gambaran umum beserta susunan redaksi Koran Tempo. Bab

ini juga mengulas sejarah Dahlan Iskan hingga dia menjadi menteri Badan Usaha

Milik Negara.

Pembahasan bab pertama hingga bab ketiga melahirkan analisis tentang

kasus Dahlan Iskan melawan anggota DPR. Analisis tersebut ditulis pada bab

keempat.

Pada akhirnya anlisis yang ditulis di bab empat menghasilkan sebuah

kesimpulan dari peneliti. Kesimpulan tersebut ada pada bab kelima dan tidak lupa

pula peneliti memberikan saran kepada media massa di bab tersebut.

14

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Landasan Teori

1. Ekonomi Politik Vincent Mosco

Media massa diyakini bukan sekadar medium lalu lintas pesan antara

unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat

pendudukan dan pemaksaan oleh kelompok yang secara ekonomi dan politik

memiliki pengaruh dominan. Melalui pola kepemilikan dan melalui produk-

produk yang disajikan, media merupakan perangkat ideologis yang

melanggengkan dominasi kelas pemodal terhadap publik yang diperlakukan

semata-mata sebagai konsumen dan terhadap pemegang kekuasaan untuk

memuluskan lahirnya regulasi-regulasi yang pro pasar.1

Pada akhirnya, media massa mencapai puncak perkembangan sebagai

lembaga kunci pada masyarakat modern. Media massa mampu merepresentasikan

diri sebagai ruang publik yang utama dan turut menentukan dinamika sosial,

politik, dan budaya baik di tingkat lokal maupun global. Media juga memberikan

medium pengiklan utama yang secara signifikan mampu menghasilkan penjualan

produk barang dan jasa. Media massa menghasilkan surplus ekonomi dengan

menjalankan peran penghubung antara dunia produksi dan konsumsi. Namun,

hampir selalu terlambat didasari bahwa media massa di sisi lain juga

1 Agus Sudibyo, dkk, Ekonomi Politik Media Penyiaran (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta,

2004), h. 1.

15

menyebarkan atau memperkuat struktur ekonomi dan politik tertentu. Media tidak

hanya mempunyai fungsi sosial dan ekonomi, tetapi juga menjalankan fungsi

ideologinya. Oleh karena itu, fenomena media bukan hanya membutuhkan

pengamatan yang didasarkan pada pendekatan-pendekatan ekonomi, melainkan

juga pendekatan politik.2

Peran media dalam struktur ekonomi dan politik yang berlaku di suatu

negara yang harus diperhatikan adalah dalam sistem industri kapitalis. Media

massa harus diberi fokus perhatian yang memadai sebagaimana institusi-institusi

produksi dan distribusi yang lain. Kondisi-kondisi yang ditemukan pada level

kepemilikan media, praktik-praktik pemberitaan, dinamika industri radio, televisi,

perfilman, dan periklanan memiliki hubungan yang saling menentukan dengan

kondisi-kondisi ekonomi dan politik spesifik yang berkembang di suatu negara,

serta pada gilirannya juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi politik global.3

Kepentingan pemilik modal seperti ini menyebabkan ketimpangan dalam

pasar sehingga menyebabkan kompetisi yang tidak sehat. Permasalahan seperti ini

membuat pasar bebas tidak pernah sepenuhnya terwujud. Kecenderungan atas

terpusatnya kepemilikan serta kekuasaan menyebabkan dominasi dan monopoli

pada pasar ekonomi. Proses ini terjadi melalui merger sebuah perusahaan

sehingga membuka jalan bagi berkembangnya fenomena konglomerasi.

Media harus diletakkan dalam sistem yang lebih luas sebagai bagian

integral dari proses-proses ekonomi, sosial, dan politik yang berlangsung dalam

2 Peter Golding dan Graham Murdock, The Political Economy of the Media (Northamton:

Edward Edgar Publishing Limited, 1997), h. 4. 3 Dedy N. Hidayat, Jurnalis, Kepentingan Modal dan Perubahan Sosial (Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 441.

16

kehidupan masyarakat. Isi teks pada media beserta tindakan jurnalis dalam

memproduksi misalnya, dipandang tidak terlepas dari konteks proses-proses sosial

memproduksi dan mengonsumsi teks. Kemudian dari situ naik pada jenjang

organisasi, industri, dan masyarakat.

Interaksi antara pers dengan berbagai kelompok sosial yang muncul dalam

proses memproduksi dan mengkonsumsi produk media harus dipahami sebagai

proses yang berlangsung dalam struktur politik yang otoriter atau struktur

ekonomi kapitalis yang sangat dipengaruhi oleh situasi-situasi global.

Salah satu fokus dari studi ekonomi politik adalah melihat peran media

dalam membangun masyarakat kapitalis yang ternyata penuh distorsi. Masyarakat

yang tak memiliki pengaruh besar dan kelompok-kelompok marjinal tidak

memiliki banyak pilihan selain menerima atau mungkin mendukung sistem yang

telah dibuat oleh mereka yang masuk pada kelompok dominan.

Pendekatan parameter yang dilakukan Vincent Mosco pada ekonomi

politik komunikasi membagi menjadi tiga (3) aspek, yaitu komodifikasi,

spasialisasi, dan strukturasi. Komodifikasi merupakan perubahan bentuk nilai

guna menjadi nilai tukar.4

Nilai guna yang bisa menghasilkan nilai tukar ini berasalah dari

pemanfaatan tenaga-tenaga buruh yang para kapitalis miliki. Sumber daya alam

yang ada pun tidak juga luput dari incaran pemilik modal ini. Oleh karena itu,

komodifikasi dapat diasumsikan memanfaatkan khalayak untuk dijadikan

pendapat yang besar bagi suatu media. Komodifikasi hampir sama dengan istilah

4 Vincent Mosco, The Political of Communication (London: SAGE Publication Ltd,

1996), h. 141.

17

komersialisasi, karena fungsi dan tujuaannya yang memperoleh keuntungan

sebesar-besarnya.

Komodifikasi merupakan pintu masuk dari ekonomi politik komunikasi.

Dari situ, kemudian ke tahap selanjutnya yang disebut spasialisasi. Spasialisasi

dapat dikatakan penanggulangan atas ketidakleluasaan ruang dan waktu dalam

kehidupan sosial. Proses ini meliputi ruang dalam media massa yang dapat

menembus wilayah manapun tanpa terhambat waktu.5

Spasialisasi menyebabkan monopoli dalam media massa. Isu yang

dikembangkan pada suatu media, tidak luput dari keinginan sang pemilik modal

demi kepentingan ekonomi dan politiknya. Pembatasan seperti ini menyebabkan

integritas dari media tersebut dipertanyakan. Apakah media itu memberikan berita

kepada khalayak karena ingin mencerdaskan bangsa atau karena ada kepentingan

tertentu.

Hal ini bisa lebih parah jika pemilik media terjun dalam dunia politik.

Dapat dikatakan jika pemilik tersebut melakukan hal demikian, dia akan

memanfaatkan kedudukannya untuk memanfaatkan ruang yang ada dalam media

agar mencitrakan kebaikannya kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak bisa

memilah pesan dari suatu media akan terpengaruh dengan pemanfaatan ruang dan

waktu yang dimiliki pemilik media itu.

Konsep terakhir yang dikemukakan Vincent Mosco adalah strukturasi.

Strukturasi berkaitan dengan hubungan ide antaragen masyarakat, proses sosial

dan praktik sosial dalam analisis struktur. Strukturasi dapat digambarkan sebagai

5 Mosco, The Political of Communication, h. 173.

18

proses di mana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial. Para agen

ini kemudian menjadi bagian dari struktur dan bertindak melayani bagian yang

lain. Hasil akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan sosial dan proses

kekuasaan diorganisasikan di antara kelas, gender, ras dan gerakan sosial yang

masing-masing berhubungan satu sama lain.6

Strukturasi merupakan sebuah medote paling menyolok yang

dikembangkan Anthony Giddens. Adanya metode ini karena Anthony merasa

adanya jurang antara teori jarak struktural yang ditemukan Durkheim, Levi-

Strauss, dan Althusser dan tindakan perspektif teoritis yang berbeda jaman dari

pandangan sosiolog seperti Max Weber dan pandangan Schutz dan Gadamer.7

2. Analisi Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Secara umum, studi komunikasi yang ada di Indonesia, mengambil tiga

paradigma, yaitu paradigma positivis, konstruktivis, dan kritis. Paradigma

positivis beranggapan bahwa media itu netral. Tidak ada kepentingan apapun dari

sebuah media dalam menyampaikan berita, karena media massa adalah sebagai

penyambung antara peristiwa kepada masyarakat.

Berbeda dengan pandangan positivis, penganut paham konstruktivis

menentang kaum positivis. Paradigma konstruktivis menganggap media tidak

netral. Alasannya, tidak semua realitas sosial dapat disampaikan media. Dari

realitas itu, media memiliki sudut pandang sendiri atas apa yang dilihatnya,

sehingga muncul kepada khalayak.

6 Mosco, The Political of Communication, h. 215-216. 7 Mosco, The Political of Communication, h. 212.

19

Merasa kurang sempurna, paradigma kritis memperbaiki pandangan

konstruktivis. Paradigma kritis juga mengakui bahwa media itu tidak netral.

Menurut paham kritis, selain media punya sudut pandangnya sendiri mengenai

sebuah peristiwa, media juga memiliki kepentingan terhadap apa yang

disampaikan. Kepentingan itu dapat berupa ekonomi maupun politik.

Konstruksionisme menjelaskan bahwa konstruksionis merupakan proses

kerja kognitif individu di mana terjadi hubungan sosial antara individu dengan

orang lain atau lingkungannya. Proses inilah yang menafsirkan realitas. Realitas

tersebut kemudian dibentuk sendiri oleh pengetahuan yang sudah dimiliki

sebelumnya oleh masing-masing individu. Piaget menyebut kemampuan ini

sebagai skema atau skemata dalam yang berarti suatu struktur mental atau kognitif

yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi

lingkungan sekitarnya.8

Berdasarkan pernyataan tersebut, setiap orang memiliki pandangannya

sendiri mengenai peristiwa yang dilihatnya. Jika orang pertama melihat banjir

sebagai bencana alam dan sudah diatur oleh Tuhan dan orang kedua memandang

bahwa banjir bisa dicegah karena itu merupakan ulah manusia, pendapat keduanya

benar.

Mungkin saja orang yang menganggap bencana alam itu merupakan orang

yang agamis sudah terpengaruh oleh ajaran agama kemudian menyerahkan

segalanya pada Tuhan dan orang kedua memiliki pemikiran yang lebih terbuka

sehingga memiliki pola pikir lebih jauh mengenai peristiwa banjir.

8 Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan (Pustaka Filsafat, 2007), h.

30.

20

Realitas ada karena hasil interpretasi dari masing-masing individu melihat

suatu peristiwa. Schutz mengatakan tindakan manusia menjadi suatu hubungan

sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu

sebagai sesuatu yang penuh arti.9

Margaret M. Poloma mengutip pendapat Berger dan Luckmann memiliki

gagasan yang bertumpu pada makna realitas dan pengetahuan. Kenyataan

merupakan suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang memiliki

keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada kehendak individu manusia

(yang kita tidak dapat meniadakannya dengan angan-angan). Pengetahuan adalah

kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (real) dan memiliki karakteristik-

karakteristik yang spesifik.10

Konstruksi realitas yang dihasilkan individu tersebut menjadi sebuah

realitas sosial. Proses ini terjadi atas pengaruh eksternalisasi, objektivasi, dan

internalisasi. Realitas sosial berawal dari pengaruh kuat dari satu individu kepada

orang lain. Orang yang terpengaruh oleh kenyataan ini, lalu meyakininya menjadi

sebuah kebenaran. Kebenaran oleh banyak orang ini kemudian menjadi realitas

sosial yang diyakini masyarakat pada daerah tersebut.

Burhan Bungin mengambil pendapat Berger dan Luckman dengan

mendefinisikan eksternalisasi sebagai proses penyesuaian diri individu terhadap

dunia sosiokulturalnya.11

Eksternalisasi masuk ke dalam kognisi setiap individu

9 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.

59. 10 Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2003), h. 1. 11 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa,

Iklak Televisi, dan Keputusan Konsimen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas

Luckmann (Jakarta: Kencana, 2008), h. 15.

21

secara aktif maupun pasif. Proses yang terjadi secara terus-menerus menjadi

kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pengetahuan bersama.

Pengetahuan bersama ini bersifat subyektif yang kemudian terjadi

berulang-ulang lalu mengendap sehingga menjadi akumulasi terhabitualisasi.

Habitualisasi membentuk produk sosial yang nantinya akan diwariskan. Dengan

kata lain, manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang

objektif melalui proses eksternalisasi.12

Proses objektivasi pada tahap pertama disebut sebagai institusionalisasi

dan kedua merupakan legitimasi.13

Institusi merupakan buah pikiran manusia

kepada kehidupannya yang mengalir secara absurd. Ketidakjelasan ini diartikan

sebagai kekacauan karena terbatasnya makna yang dimiliki masing-masing

individu.

Institusi yang diwariskan ke setiap individu tidak bersifat statis atau tanpa

perubahan. Hal ini karena sifat manusia yang ingin tahu yang kemudian

mempertanyakan warisan itu. Pertanyaan itu membutuhkan legitimasi yang

merupakan tahap objektivasi tahap kedua. Legitimasi meletakkan penjelasan

berdasarkan pembuktian logis atas relevansi dari sebuah institusi untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan tersebut.14

Internalisasi ada atas ciptaan individu itu sendiri yang manafsirkan realitas

objektif secara subjektif. Penafsiran tersebut disebar dalam bentuk sosialisasi

kepada orang sekitar. Tahap sosialisasi dapat berlangsung secara primer ataupun

sekunder.

12 Poloma, Sosiologi Kontemporer, h. 302. 13 Geger Riyanto, Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran (Jakarta: Pustaka

LP3ES Indonesia, 2009), h. 117. 14 Riyanto, Peter L. Berger, h. 116.

22

Sosialisasi primer berlangsung pada masa anak-anak dengan hubungan

emosional sangat tinggi yang tidak hanya menimbulkan proses belajar mengenal

lingkungan secara kognitif saja. Sedangkan sosialisasi sekunder memurut Berger

dan Luckmann dikatakan bahwa tanpa mempertimbangkan dimensi lainnya.

Sosialisasi sekunder dapat dikatakan sebagai proses memperoleh pengetahuan

khusus sesuai dengan perannya di mana peran-peran secara langsung atau tidak

langsung berakar dalam pembagian kerja.15

Pada proses konstruksi dalam sebuah media, ada penelitian yang disebut

analisis framing. Analisis framing merupakan penonjolan sebuah peristiwa yang

dilihat oleh seorang wartawan yang berkerja pada media massa. Salah satu orang

yang mendalami analisis framming adalah Zhongdang Pan dan Gerald M.

Kosicki.

Eriyanto mengutip pernyataan Pan dan Kosicki bahwa ada dua konsepsi

framming yang saling berkaitan, yaitu konsepsi psikologi dan sosiologis. Konsep

psikologi lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi

dalam dirinya. Sedangkan konsep sosiologi lebih melihat pada bagaimana

konstruksi sosial atas realitas.16

15 Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa, h. 21. 16 Eriyanto, Analisis Framming; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta:

LkiS Group, 2002), h. 291.

23

Tabel 1 Analisis framing metode Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 17

Sintaksis adalah cabang linguistik yang membicarakan hubungan antarkata

dalam tuturan. Unsur bahasa yang termasuk dalam lingkup sintaksis adalah frasa,

17 Eriyanto, Analisis Framming, h. 295.

24

klausa, dan kalimat. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat

nonpredikatif. Klausa adalah satuan gramatika yang berupa kelompok kata, yang

sekurang-kurangnya memiliki sebuah predikat dan berpotensi menjadi kalimat.

Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri yang sekurang-

kurangnya memiliki sebuah subjek dan predikat.18

Pada konteks berita, sistaksis dapat dilihat dari kerangka penulisan berita

yang dinamakan piramida terbalik. Dalam konsep itu sesuatu hal yang paling

penting diletakkan pada bagian awal paragraf. Semakin berlanjut ke paragraf

selanjutnya, semakin tidak penting. Proses ini akan terlihat peristiwa apa yang

lebih ingin ditonjolkan oleh wartawan.

Skrip merupakan kelengkapan dalam menulis berita. Kelengkapan di sini

adalah pada penulisan 5W+1H karena berita yang baik adalah yang tidak

membuat pembaca bertanya-tanya. Agar tak terjadi hal tersebut, maka penulisan

5W+1H sangat penting dalam penulisan berita.

Penulisan salah satu 5W+1H yang didahulukan, akan terlihat peristiwa apa

yang lebih ditonjolkan wartawan. Apakah itu kronologisnya, ataukah kenapa

peristiwa itu bisa terjadi, atau siapa orang yang terlibat pada peristiwa itu dapat

dilihat poin manakah yang lebih awal diceritakan oleh wartawan.

Tematik dapat dikatakan seperti sebuah tema dalam sebuah peristiwa.

Perangkat yang diamati dalam sebuah tematik ini adalah koherensi atau pertalian

antarkata.19

Koherensi merujuk pada sebuah kejadian yang diceritakan secara

runtut. Oleh karena itu, tidak boleh ada penulisan peristiwa yang penting dalam

koherensi sebuah berita.

18 Zaenal Arifin dan Junaiyah, Sintaksis (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 1-2. 19 Eriyanto, Analisis Framming, h. 301-302.

25

Prinsip koherensi merupakan standar penting dalam menilai rasionalitas

naratif yang akhirnya akan menentukan apakah seseorang menerima naratif itu

atau menolaknya. Koherensi merujuk pada konsistensi internal dari sebuah

naratif.20

Retoris dalam sebuah pemberitaan lebih bagaimana cara wartawan

menekankan fakta. Penggunaan bahasa yang digunakan salah satu upaya dalam

retoris. Pembantantaian dan pembunuhkan memiiki arti yang sama, tapi memiliki

makna dengan konteks yang berbeda.

Selain menggunakan kata, retoris juga muncul dalam sebuah grafik atau

gambar. Grafis dibuat sebagai pendukung dari tulisan yang ingin ditonjolkan. Saat

wartawan ingin memberitakan peristiwa yang mencekam, foto berita yang

tampilkan dapat membantu pembaca menggambarkan sejauh mana peristiwa itu

begitu mencekam.

Selain gambar, pengunaan huruf dengan cetak tebal dan pemberian warna

juga mempengaruhi penekanan berita. Hal mempengaruhi kognitif seorang

pembaca saat melihat sebuah tulisan yang berbeda dengan tulisan lain. Elemen

seperti itu mengontrol ketertarikan dan perhatian secara intensif dan menunjukkan

kepada pembaca suatu hal yang dipusatkan.21

3. Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) Norman Fairclough

Wacana secara khusus merupakan percakapan atau tuturan. Dapat

dikatakan wacana adalah keseluruhan percakapan yang membentuk satu kesatuan

karangan sehingga menjadi makna yang utuh. Sebagai sebuah percakapan, wacana

20 Richard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Komunikasi, Edisi 3. Penerjemah Maria

Natalia Damayanti Maer (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 52. 21 Eriyanto, Analisis Framming, h. 306.

26

berasal dari gagasan, pikiran, dan ide yang dapat dipahami pembaca atau

pendengar.

Istilah analisis wacana sangat ambigu. Michaels Stubbs mengarahkan

sebagian besar pengertian tersebut kepada analisis bahasa secara alami terjadi

menyambungkan pembicaraan atau wacana yang tertulis. Analisis wacana fokus

pada bahasa dalam penggunaan konteks sosial dan dalam bagian dengan

interaksi.22

Analisis wacana tidak dapat dipisahkan dari bahasa tindakan dan

situasinya. Tindakan ini meliputi pembicara dan pendengar dan tidak ada

hubungan yang saling bergantung. Dari sini terlihat wacana hadir dalam

kehidupan sehari-hari dengan penggunaan bahasa yang sangat fleksibel.

Untuk memahami analisis wacana itu sangat sulit jika tidak cukup

memahami dan berpengetahuan minim tentang studi bahasa. Cara agar mencegah

semua itu adalah dengan mempelajari secara khusus transkip bagian data

percakapan.23

Banyak pakar komunikasi yang mengembangkan Analisis Wacana Kritis

dan salah satunya adalah Norman Fairclough. Norman Fairclough memiliki ciri

khasnya sendiri dalam menganalisis sebuah pemberitaan dalam media massa. Ia

menganalisis sebuah pemberitaan menjadi tiga bagian, yaitu teks, praktik wacana,

dan praktik sosial budaya.

22 Michael Stubbs, Discourse Analysis (Oxford: Basil Blackwell Publisher Limited,

1983), h. 1. 23 Stubbs, Discourse Analysis, h. 15.

27

Cara yang Norman Fairclough kemukakan tersebut berisi penggambaran

linguistik dari teks bahasa, interpretasi hubungan antara proses-proses tak sama

dan teks, penjelasan hubungan antara proses-proses tak sama dan proses-proses

sosial.24

Tabel 2 Analisis Wacana Kritis metode Norman Fairclough25

“The discussion of issue and problems in critical discourse

analysis which will occupy the rest of this introduction will be organized

around the three dimensions of the analytical framework sketched out

above: text, discourse practice, socicultural practice. I discuss in turn

issues relating to text and language, genre and orders of discourse, and

society and culture. Part of my objective here is to point to and engage in

controversies which have arisen from the project of critical discourse

analysis, differences betwen critical discourse analysis and scholar in

adjacent fields, and differences amongst critical discourse analysis.”26

24 Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language (New

York: Longman Group Limited, 1995), h. 97. 25 Fairclough, Critical Discourse Analysis, h. 98. 26 Fairclough, Critical Discourse Analysis, h. 3.

28

Fairclough menggunakan kritis dan kritik dalam analisisnya untuk

menandainya komitmen pada sebuah teori dan metode dialektika yang

mengeksplorasi interhubungan antara benda dan interkoneksi dari sebab dan efek

yang mungkin terdistorsi dari impian manusia. Namun, Analisis Wacana Kritis

pergi di luar kritik karena menggambarkan teori sosial dan teori bahasa, dan

metodotogi untuk analisis bahasa yang tidak secara umum didapat dan memiliki

sumber penghasilan dan dalam investigasi mendalam yang berada pada melebihi

pengalaman biasa.27

Struktur sosial dapat dilihat dari teks yang muncul dalam pemberitaan.

Teks tak hanya menggambarkan peristiwa yang ada, tapi di dalamnya

tersembunyi maksud tertentu. Peristiwa ini terlukiskan melalui koherensi dan

kohesi pada sebuah berita yang kemudian menjadi sebuah paragraf. Paragraf

kemudian saling terhubung dengan paragraf lain sehingga menjadi sebuah wacana

dalam pemberitaan.

Teks pada peristiwa memunculkan tanda-tanda dari sikap dari sebuah

media itu. Apakah media mendukung rakyat yang tertindas atau memihak kepada

orang yang memiliki jabatan. Teks tak pernah lepas dari bahasa. Bahasa

digunakan untuk menutupi hubungan sosial dan proses yang secara sistematis

menentukan bentuk bahasa yang dihasilkan melalui sebuah teks.

Kasus yang dapat dilihat dari permasalahan ini ketika terjadi demonstrasi

para buruh. Kebanyakan dari media massa selalu memberitakan efek negatif dari

sebuah demonstrasi yang dilakukan buruh. Media massa jarang sekali membahas

konteks yang terjadi kenapa para buruh bertindak seperti itu. Buruh melakukan

27 Rosana Dolon and Julia Todoli, Analysing Identities in Discourse (Amsterdam: John

Benjamins Publishing, 2008), h. 132-133.

29

demonstrasi karena mendapat upah di bawah standar dan dipekerjakan tidak

layak. Mereka juga sulit untuk menikmati hari libur, bahkan waktu istirahat sulit

didapat. Masalah seperti ini yang sering terjadi pada media massa.

Aspek yang dilakukan menutupi sebuah peristiwa ini dikarenakan

ideologi. Inheren dalam wacana juga mempengaruhi sebuah hubungan dialektika

dari struktur peristiwa. Wacana dibentuk karena struktur yang ada. Tapi wacana

juga memiliki kontribusi dalam pembentukan kembali peristiwa.28

Penghubung antara analisis teks dengan praktik sosial budaya adalah

praktik wacana. Sebuah teks diproduksi atau diinterpretasi dalam wacana

tergantung dari praktik wacana dan diskusi bersama saat ruang redaksi. Sifat dari

praktik wacana adalah membentuk produksi teks dan meninggalkan hakikat dasar

dari kenyataan yang sebenarnya. Sifat dari produksi wacana juga tergantung

pemahaman yang ditentukan dari ruang redaksi.

Norman Fairclough mengibaratkan praktik wacana seperti apa yang yang

terjadi dalam institusi sekolah yang menghubungkan antara seorang guru dan

murid-muridnya. Hubungan ini akhirnya ditentukan pada level bentuk sosial

antara sekolah dan sistem ekonomi sehingga semua tindakan yang ada di sekolah

dipengaruhi oleh faktor institusi.29

Peraturan institusi yang dianalogikan Norman Fairclough ini seperti

kinerja pada sebuah media massa. Hubungan antara wartawan dan pemimpin

redaksi saat menentukan tema sebuah pemberitaan ditentukan oleh institusi media

itu. Kebijakan redaksi tidak mungkin lepas dari ideologi media massa itu. Oleh

28 Fairclough, Critical Discourse Analysis, h. 73. 29 Fairclough, Critical Discourse Analysis, h. 37-38.

30

sebab itu, teks dan sosial budaya dapat muncul dari kebijakan redaksi yang telah

diatur sebelumnya.

Ideologi sebuah media tak lepas dari hegemoni pemilik media. Pemilik

media memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan identitas dan ciri khas

sebuah perusahaan yang dia miliki. Dari sini, kepentingan pemilik modal masuk

pada ideologi pada media tersebut.

Konsep hegemoni yang digunakan Norman Fairclough berasal dari Lenin

dan Gramsci. Alasan Fairclough menggabungkan konsep Lenin dan

mengelaborasi analisis Gramsci karena harmonisasi dengan konsep dialektika

struktur advokasinya. Hal itu disebabkan mereka menyediakan kerangka kerja

untuk berteori dan menganalisis ideologi atau wacana yang menghindari paham

ekonomi dan idelis. Hegemoni berjalan melintasi dan mengintegrasi ekonomi,

politik, dan ideologi yang belum berasal dari sebuah tempat otentik untuk masing-

masing. Ketiga hal tersebut fokus atas politik dan kekuasaan, dan atas hubungan

dealektika antara kelas dan pangsa pasar.30

Pada intinya, ideologi dapat

mengurangi realitas tanpa distorsi.

Praktik sosial budaya merupakan sebuah fokus pada suatu hal sebagai

situasi dengan segera yang telah memberikan kemunculan ke produksi dan

berbagai praktik sosial budaya dan kondisi tidak bersambungan pada institusi dan

level sosial yang menyediakan sebuah pelebaran relevansi kontekstual.31

Analisis pada praktik sosial budaya dapat digambarkan pada eksplotasi

seperti pertanyaan apakah fakta-fakta yang ada pada teks mendukung dari

ketidaksinambungan hegemoni atan kenyataan praktik sosial. Atau apakah praktik

30 Fairclough, Critical Discourse Analysis, h. 75-76. 31 Terry Locke, Critical Discourse Analysis (London: Continuum International Publishing

Group, 2004), h. 42.

31

sosial budaya untuk perlawanan hubungan hegemoni pada kondisi umum. Juga

bisa seperti mempertanyakan apakah praktik sosial budaya ada untuk

menghasilkan realitas sosial dan menciptakan transformasi dalam teks. Analisis

sosial budaya yang digunakan Norman Fairclough pada intinya merupakan

interpretasi dari praktik wacana yang ada pada saat ruang redaksi.

B. Kerangka Konsep

Bahasa dalam Kuasa dan Kekuatan Ideologi

Penulisan berita tak pernah lepas dari bahasa. Penulisan bahasa

menggambarkan kepribadian orang yang menulisnya. Bahkan dengan melihat

bahasa yang digunakan, kita dapat mengetahui banyak tentang orang tersebut,

seperti pengetahuannya, pendidikannya, dan lainnya.

Bahasa itu tertanam oleh ideologi yang masuk dengan berbagai cara pada

bermacam-macam jenis level. Kunci utama yang diberikan Norman Fairclough

adalah apakah ideologi merupakan sebuah alat-alat struktur atau peristiwa? Dia

menjawab, keduanya merupakan alat ideologi. Cara untuk memecahkannya

adalah dengan menemukan kepuasan dialektika struktur dan kejadian.32

Maksud dari pernyataan di atas seperti pada sebuah media massa.

Peristiwa yang terjadi pada masyarakat digabungkan dengan struktur antara

masyarakat dengan media massa tersebut. Media massa yang memiliki kekuatan

mempengaruhi publik dengan alat mereka, akhirnya memasukkan pikirannya

sehingga membuat masyarakat tergiring pada pemahaman itu. Publik pun tak

32 Fairclough, Critical Discourse Analysis, h. 71

32

memiliki kekuatan untuk melawan karena tidak memiliki alat untuk membalas

doktrin tersebut.

Martin Heideger dalam buku Littlejohn dan Karen berpendapat bahwa

penggunaan bahasa setiap hari menciptakan suatu realitas dengan pengalaman

alami. Peristiwa menjadi nyata karena dibentuk dengan bahasa beserta

konteksnya. Komunikasi merupakan sarana makna yang ditandai melalui

penglaman.33

Saat orang mengatakan bahwa kemacetan yang ada di Jakarta disebabkan

karena banyaknya kendaraan pribadi, itu karena pengalaman yang dia alami setiap

hari ketika merasakan langsung kemacetan. Melihat banyak kendaraan pribadi

saat jam kerja, menciptakan kesimpulan baginya bahwa kendaraan pribadi harus

dikurangi. Pendapat itu yang selalu dia keluarkan ketika ditanya bagaimana cara

agar kemacetan di Jakarta berkurang.

Saat orang tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap orang sekitar,

maka orang yang menjadi lawan bicaranya akan terpengaruh dengan realitas yang

diciptakan orang tersebut. Akan tetapi jika lawan bicaranya lebih kuat untuk

mempengaruhi orang pertama tersebut, orang pertama yang akan mengubah cara

pandangnya mengenai kemacetan yang ada di Jakarta.

Norman Fairclough mengibaratkan kekuatan bahasa seperti kekuatan

dalam bahasa seperti perbincangan dokter dan pasien. Dokter memiliki otoritas

33 Stephen W Littlejohn and Karen A Foss, Theories of Human Communication, 9th ed.

(United States: Wadsworth Publishing, 2007), h. 39.

33

yang tinggi secara umum karena dokter paham tentang kedokteran dan pasien

tidak. Dokter memiliki keputusan dan kontrol dalam penyembuhan.34

Contoh tersebut digambarkan bahwa dokter tidak mungkin berkata bohong

pada pasien. Jika dokter tersebut melontarkan perkataan bahwa umur pasien sudah

dekat, pasien pasti percaya dengan pernyataan tersebut karena dokter yang

memahami tentang kesehatan.

Media massa juga memiliki kekuatan yang sama seperti dokter dan pasien.

Bahkan media massa lebih dominan dalam penguasaan bahasanya terhadap

publik. Publik menerima pengaruh cukup besar lewat bahasa yang diberitakan

media massa dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan pengaruh tersebut.

Masyarakat bisa menghindari dominasi tersebut dengan cara meninggalkan dan

tidak membaca pemberitaan surat kabar yang diterbitkan media massa.

Bahasa yang digunakan juga berhubungan dengan ideologi. Menurut

Fairclough bahasa adalah bentuk paling umum dari kebiasaan sosial dan bentuk

tingkah laku sosial. Ideologi selalu dihubungkan pada kekuatan karena umumnya

ideologi terkandung dalam kebiasaan adat tergantung pada kekuatan orang

tersebut.35

Hal ini berarti apa yang diucapkan melalui bahasa seseorang kepada orang

lain menggambarkan apa yang sedang orang itu pikirkan. Pikiran tersebut terdapat

ideologi yang muncul baik secara implisit ataupun eksplisit dan tersampaikan

melalui tindakan. Ideologi, berdasarkan pernyataan Fairclough di atas bisa

34 Norman Fairclough, Language and Power second edition, 3th ed. (New York:

Routledge, 2013), h. 1-2. 35 Fairclough, Language and Power, h. 2.

34

terpengaruh oleh faktor sosial atau lingkungan. Dengan mengetahui bahasa yang

digunakan, dapat diketahui apa yang orang tersebut pikirkan dan seperti apa

kondisi lingkungan yang sudah dia hadapi.

Norman Fairclough menggabungkan bahasa yang memiliki kekuatan

berdasarkan teori Michel Foucault yang telah memulai peran utama wacana dalam

perkembangan bentuk modern kekuasaan dan Jurgen Habermas yang teori aksi

komunikasinya menyoroti cara distorsi komunikasi dengan pandangannya tentang

bahasa yang dapat meminimalisir kekerasan dalam kekuasaan sehingga menjadi

teori sosial.36

Bahasa digunakan untuk menutupi hubungan dan proses-proses sosial

yang secara sistematis menentukan berbagai macam sifat, termaksud bentuk

bahasa yang dihasilkan pada teks. Penutupan dalam sosial yang berhubungan pada

gagasan wacana adalah bahasa merupakan bentuk ideologi dan bahasa tertanam

oleh ideologi.37

36 Fairclough, Language and Power, h. 10. 37 Fairclough, Critical Discourse Analysis, h. 73

35

BAB III

PROFIL DAN GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Perkembangan Tempo

Pada jaman Orde Baru atau 6 Maret 1971, sejumlah wartawan sepakat

mendirikan majalah berita mingguan yang bernama Tempo. Mereka adalah

Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Bur Rayuanto, Christianto Wibisono, Yusril

Djalinus, dan Putu Wijaya. Tempo lahir di Jl.Senen Raya 83, Jakarta dengan

Yayasan Jaya Raya sebagai penerbitnya. Saat itu Tempo berbentuk majalah.1

Alasan mengapa para pendiri memberikan nama Tempo karena nama itu

singkat, bersahaja, dan enak diucapkan oleh lidah orang Indonesia dari segala

daerah. Sebutan Tempo juga terdengar netral, tidak mengejutkan ataupun

merangsang. Nama itu pun bukan simbol suatu golongan. Pengertian Tempo

secara sederhana, yaitu waktu. Sebutan ini sangat lazim digunakan media massa

di berbagai dunia dengan bahasa negara mereka sendiri.2

Saat pertama kali hadir, banyak orang menilai Tempo mengikuti majalah

ternama di Amerika bernama Time. Selain pengertiannya yang sama bentuk

logonya pun serupa. Oleh karena itu pihak Time pernah menggugat Tempo karena

masalah ini. Akan tetapi masalah dapat terselesaikan dengan cara yang damai.

1 http://id.wikipedia.org/wiki/Tempo_(majalah) diunduh 22 april 2013. 2 http://id.wikipedia.org/wiki/Tempo_(majalah) diunduh 22 april 2013.

36

Perjalanan Tempo sempat mengalami hambatan. Media ini sempat

dibredel pada 1982 selama dua bulan saat edisi 13 Maret 1982 karena pembuaan

artikel yang mengidentifikasikan kecurangan pemilu tahun 1981. Tempo

mengalami pembredelan kembali pada 1994 selama empat tahun di edisi 11 Juni

1994 karena artikel mengenai pembelian kapal perang bekas Jerman oleh

pemerintah. Akhirnya Tempo terbit kembali dengan formasi baru pada 6 Oktober

1998.

Pada 2 April 2010 atau 40 tahun kelahiran Tempo, muncul Koran Tempo.

Tempo dan Koran Tempo masih dalam satu penerbitan, yaitu PT Tempo Inti

Media Harian. Saat itu hasil penjualan Koran Tempo sebanyak 100.000 eksemplar

sehari.3

Untuk mempermudah manajemen Tempo yang berbentuk majalah, koran

dan internet, maka didirikanlah Tempo News Room. Hal ini dimaksud agar

mempermudah ketiga produk tersebut kepada wartawannya. Akan tetapi hal ini

malah membuat wartawan Tempo seperti dimanfaatkan. Dalam mengelola Tempo

secara keseluruhan mereka hanya mendapat gaji seperti biasa. Seharusnya dengan

mengelola ketiga media tersebut, wartawan Tempo juga mendapat penghasilan

seperti bekerja di tiga media.

Tidak hanya dari internal saja masalah yang terjadi, di era keterbukaan

informasi, Tempo masih sering kali mendapat masalah dari sisi pemberitaan.

Permasalahan terjadi ketika pemberitaan Majalah Tempo mengenai tragedi

kebakaran di Tenabang.

3 http://id.wikipedia.org/wiki/Tempo diakses pada 22 April 2013.

37

Di terbitan itu Majalah Tempo menuliskan ada sangkut paut kebakaran

yang terjadi dengan Tomy Winata. Tomy yang tak terima tuduhan itu akhirnya

melayangkan somasi dan mengharuskan Tempo mengucapkan permintaan maaf di

beberapa media cetak ternama di Jakarta.

Selain masalah pemberitaan, masih ada lagi kasus mengenai gambar yang

dibuat majalah itu. Tahun 2008 umat Katolik menggugat Majalah Tempo karena

gambar halaman muka mereka yang bergambar Soeharto bersama anak-anaknya

mengikuti gambar Perjamuan Terakhir karya Leonardo da Vinci. Umat Katolik

meminta Tempo melakukan klarifikasi dan meminta maaf atas perbuatan itu di

media mereka dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

Dua tahun kemudian Majalah Tempo mengulang hal serupa tapi kali ini

bukan mengenai agama, tapi dengan instansi kepolisian. Akan tetapi permasalah

ini cepat selesai melalui perantara Dewan Pers dengan cara damai. Tahun 2012

seakan Majalah Tempo mengulang kesalahan yang sama. Kali ini Choel

Malarangeng yang tidak terima dengan gambar sampul majalah tersebut. Masalah

itu pun selesai dengan cara damai.

Dengan masalah yang sering kali menimpa Tempo, tidak heran banyak

kalangan yang tidak suka dengan mereka, terlebih lagi dengan kemudahan

masyarakat memperoleh informasi. Akun twitter @TrioMacan2000 salah satu

buzzer (orang yang memiiki pengaruh ke orang lain) yang bersikap sinis pada

Tempo. berkali-kali mengatakan kalau Tempo merupakan antek-antek politisi

karena pemberitaannya yang tidak berimbang. Akun tersebut juga sering berkata

melalui twit-nya agar tidak mempercayai pemberitaan Tempo.

38

B. Profil Dahlan Iskan

Dahlan Iskan lahir di daerah Pacitan. Daerah tersebut merupakan daerah

perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Dahlan lahir dengan

kehidupan yang sangat sederhana. Orang tuanya tetap berusaha menyekolahkan

anaknya setinggi mungkin walaupun untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya

begitu sulit.

Keluarga Dahlan tidak pernah tahu kapan tanggal lahirnya. Hal itu karena

saat Dahlan lahir, kakak Dahlan menulis hari kelahirannya di belakang lemari

dapur menggunakan kapur tulis. Di kemudian hari keluarga Dahlan terpaksa

menjual lemari tersebut untuk membeli beras dan hanya lemari itu saja yang

menjadi bukti kelahirannya. Akhirnya Dahlan memutuskan tanggal 17 Agustus

1951 adalah kelahirannya dan dia gunakan hingga sekarang.4

Atas saran kakaknya, Dahlan diminta untuk hijrah ke Samarinda untuk

melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel

Samarinda. Dia memutuskan pindah ke Universitas 17 Agustus (Untag)

Samarinda karena merasa pelajaran yang didapat sama seperti Dahlan SMA. Di

universitas ini Dahlan memilih Fakultas Hukum.5

Mendapat pemahaman tentang hukum pun tidak membuat Dahlan Iskan

puas. Kesehariannya lebih banyak dihabiskan di Ikatan Pers Mahasiswa yang

menerbitkan koran Mimbar Masyarakat dengan jangka terbit sebulan sekali. Saat

4 A. N. Ubaedy dan Imam Santoso, Refleksi Kehidupan; Kisah dan Kajian Hidup Orang-

Orang Ternama, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), h.35-36. 5 Harmanto Edy Djatmiko, Rahasis Sukses the Best CEO Indonesia, (Jakarta: Elex Media

Komputindo, 2004), h.76-77.

39

LP3ES-Jerman mengadakan pelatihan pers mahasiswa, Dahlan menjadi salah satu

orang yang terpilih. Di kala itu pula Dahlan mendapat kesempatan pelatihan di

Majalah Tempo. Dahlan dipilih Tempo sebagai koresponden wilayah Samarinda

dan meninggalkan pendidikannya di Untag.6

Pada 1975 Dahlan mempersunting Nafsiah Sabri di Samarinda. Dua tahun

setelah menikah, mereka dikaruniai anak pertama bernama Azrul Ananda. Dahlan

kemudian pindah ke Surabaya pada 1978 dengan harapan kehidupannya beranjak

naik. Akan tetapi Tempo dibredel oleh pemerintah dan mata pencarian Dahlan

satu-sanya hilang. Dia mengisi kolom di Surabaya Post untuk mendapatkan

penghasilan. Setelah Tempo bangkit lagi dan mengambil alih Jawa Pos, Dahlan

ditunjuk memimpin Jawa Pos.7

Dahlan Iskan dikenal sebagai orang yang memiliki jiwa usaha yang sangat

tinggi. Dia bahkan mengetuai sejumlah klub asosiasi olah raga di tingkat provinsi

dan nasional. Dahlan dipercayai menjadi orang nomor satu di Jawa Pos oleh Eric

Samola bukan karena ijazah atau pengalamannya, melainkan karena sorot

matanya. Dahlan dilihat memiliki kemauan yang keras untuk bekerja.8

Jawa Pos yang Dahlan pimpin menjadi salah satu media massa disegani

meski sebelumnya hampir mati. Sampai akhirnya Jawa Pos memiliki cabang di

berbagai daerah serta memiliki puluhan jaringan percetakan di Indonesia. Dahlan

kemudian memberikan kepercayaan kepada anaknya untuk memimpin perusahaan

tersebut.

6 Harmanto, Rahasis Sukses the Best CEO Indonesia, h.76-77. 7 Harmanto, Rahasis Sukses the Best CEO Indonesia, h.77-78.

8 A. N. Ubaedy, Refleksi Kehidupan, h. 36-38.

40

Di akhir tahun 2009 Dahlan dipercaya Presiden Republik Indonesia, Susilo

Bambang Yudhoyono sebagai Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN)

menggantikan Fahmi Mochtar. Hal ini karena saat dipimpin Fahmi, Jakarta sering

kali mati lampu. Setelah Dahlan Iskan menjabat, permasalahan tersebut semakin

berkurang.

Dua tahun menikmati kursi kepemimpinan Direktur PLN, Dahlan Iskan

semakin dipercaya menduduki posisi tertinggi di Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). Dahlan semakin menjadi perhatian publik dengan kinerjanya yang

dapat dikatakan memuaskan. Dia sampai turun ke jalan saat jalan tol mengalami

kemacetan dan mengatur mobil supaya jalan tol tersebut cepat lancar.

Perjalanan Dahlan sebagai Menteri BUMN sering kali mengalami

hambatan. Dia sempat diberitakan berselisih paham dengan politikus lain. Puncak

dari perselisihan itu adalah saat Dahlan melontarkan pendapat bahwa anggota

DPR suka memeras BUMN.

Menjelang pemilu 2014, Dahlan Iskan berpartisipasi dalam konvensi calon

presiden dari Partai Demokrat. Dahlan optimistis akan terpilih dalam pemilihan

tersebut. Hal itu karena banyak kalangan yang mendukung tindakan Dahlan,

meski ada ada juga yang tidak setuju karena masih meragukan kapasitasnya.

41

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Permasalahan di antara Dahlan Iskan dan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) semakin meruncing semenjak Dahlan Iskan mengabarkan pada media

massa bahwa dia akan mengungkapkan siapa saja anggota DPR yang suka

memeras Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan ini membuat beberapa

politikus yang Dahlan sebut kelabakan. Bahkan di antara mereka sampai

melayangkan somasi kepada Dahlan.

Surat kabar Koran Tempo sebagai salah satu dari media nasional sangat

intens memberitakan masalah ini. Jika dilihat ke belakang, permulaan kasus ini

ketika anggota DPR mendapati Perusahaan Listrik Negara (PLN) rugi hingga Rp

37 triliun. Lalu anggota DPR meminta orang tertinggi saat itu, Dahlan Iskan agar

menjelaskan kenapa perusahaan milik negara tersebut dapat defisit. Selama

hampir satu bulan Koran Tempo menyajikan perkembangan kasus ini.

Setelah mencari data di kantor redaksi Koran Tempo, peneliti mendapat

beberapa berita yang berjudul:

No Judul Berita Tanggal Pemberitaan

1

Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya

Diri ke DPR

5 Oktober 2012

2 Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan 8 Oktober 2012

3 Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai 30 Oktober 2012

42

Keputusan Dahlan Tepat

4 Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN 1 November 2012

5 Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN 10 November 2012

6 DPR Serang Balik Dahlan Iskan 13 November 2012

Tabel 3 Judul Berita

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Analisis Wacana Kritis atau

Critical Discourse Analysis Norman Fairclough dengan level analisis teks, praktik

wacana, dan praktik sosial budaya dari berita isu korupsi Dahlan Iskan melawan

anggota DPR. Pada level analisis teks, peneliti menggunakan analisis framing

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, sedangkan pada level praktik wacana dan

level sosial budaya menggunakan ekonomi politik komunikasi Vincent Mosco

serta data wawancara mendalam dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo, Elik

Susanto.

A. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough isu korupsi Dahlan Iskan

melawan anggota DPR.

1. Analisis level teks

1) Analisis framing berita Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya

Diri ke DPR, 5 Oktober 2012

a. Sintaksis

Dari pemilihan judul di atas menjelaskan bahwa Dahlan Iskan siap

mengungkapkan kasus pemalak BUMN. Berita ini menggunakan lead siapa.

Dahlan menjadi pemeran utama pada berita ini.

43

Pemilihan kata ‘percaya diri’ dapat diartikan Dahlan Iskan bukan orang

yang bersalah dan dia berani berhadapan dengan anggota DPR. Pada berita ini

Koran Tempo meletakkan pada halaman utama dengan foto Dahlan Iskan dan

menuliskan kutipan langsung di bawah judul “Saya bawa nyawa saya!” Sintaksis

pada level framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki menjelaskan

bagaimana cara wartawan menyusun fakta melalui halaman utama, lead, latar

informasi, kutipan, sumber, dan pernyataan.

Penggambaran percaya diri Dahlan Iskan pada tulisan ini terlihat pada

kalimat, “Dahlan menolak memerinci hal yang bakal ia ungkapkan kepada Badan

Kehormatan, termasuk nama politikus.” Masih pada paragraf yang sama, Koran

Tempo melanjutkan dengan kutipan langsung yang diwawancara via pesan

pendek, “‘Hehehe…, besok ya. Malam ini lagi baca novel baru,’ ujarnya.”

Wartawan Koran Tempo memberikan latar informasi kesiapan Dahlan yang

percaya diri. Tidak ada persiapan apapun yang dia gunakan untuk memenuhi

panggilan DPR.

Pada berita ini hanya dua narasumber yang diwawancarai. Mereka adalah

mantan Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan dan Ketua Badan Kehormatan DPR,

M Prakosa. Koran Tempo melakukan wawancara langsung kepada kedua

narasumber ini dengan tulisan yang mendukung Dahlan Iskan.

Meski pada judul terdapat kata “Ungkap Pemalakan BUMN,” tidak ada

tulisan yang menjelaskan siapa saja anggota DPR yang meminta jatah. Dahlan

sebagai narasumber utama juga tidak memberikan bukti yang dia bawa kepada

wartawan. “Dahlan menolak memerinci hal yang bakal ia ungkapkan kepada

Badan Kehormatan, termasuk nama politikus. Dia terkesan santai saat menjawab

44

pertanyaan Tempo. ”Hehehe…, besok ya. Malam ini lagi baca novel baru,”

ujarnya.”1

b. Skrip

Skrip pada level framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

menjelaskan bagaimana wartawan merangkai kelengkapan unsur-unsur berita.

Level ini menjelaskan pula jenis teras berita (lead) yang digunakan pada berita

itu.

Tulisan Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR

menggunakan lead siapa di mana Dahlan Iskan sebagai aktor utama. Orang lain

pada berita ini adalah Ketua Badan Kehormatan M. Prakosa. Dahlan siap untuk

mengungkap pemalak BUMN adalah dengan memenuhi panggilan Badan

Kehormatan (BK) DPR dan ini masih dijelaskan pada lead. “Menteri Badan

Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memastikan akan memenuhi panggilan Badan

Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini.”2

Paragraf kedua dijelaskan kenapa anggota DPR memalak BUMN. Di situ

juga dipaparkan kapan Dahlan akan bertemu dengan BK DPR untuk

membeberkan pemalak BUMN. Tulisan ini tidak dijelaskan bagaimana Dahlan

akan merinci peminta jatah itu karena dia merahasiakannya kepada wartawan.

Alasan mengapa Dahlan percaya diri mengungkapkan anggota DPR yang

suka meminta jatah ini terlihat dengan wawancara Koran Tempo via telepon

bahwa dia tidak mempersiapkan apa-apa. “Dahlan menolak memerinci hal yang

bakal ia ungkapkan kepada Badan Kehormatan, termasuk nama politikus. Dia

1 Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR, Koran Tempo tanggal 5

Oktober 2012, h. A1. 2 Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR, Koran Tempo tanggal 5

Oktober 2012, h. A1.

45

terkesan santai saat menjawab pertanyaan Tempo. ”Hehehe…, besok ya. Malam

ini lagi baca novel baru,” ujarnya.”3

c. Tematik

Bagian ini menganalisis bagaimana wartawan menuliskan fakta. Tema

pada berita ini hanya satu, yaitu tentang Dahlan Iskan yang siap memenuhi

panggilan DPR dengan percaya diri. Pada tulisan itu digambarkan bagaimana

kondisi Dahlan Iskan saat sedang diwawancara dan apa persiapan apa yang

dilakukan sebelum memenuhi panggilan DPR.

Wartawan mengisahkan berita ini pada lead bagaimana kesiapan Dahlan

Iskan dalam membeberkan anggota DPR yang meminta jatah. Paragraf

selanjutnya tentang alasan Dahlan datang memenuhi panggilan BK DPR ditambah

dengan penggambaran Dahlan yang terlihat santai untuk memenuhi panggilan

tersebut. “Dia terkesan santai saat menjawab pertanyaan Tempo. ”Hehehe…, besok ya.

Malam ini lagi baca novel baru,” ujarnya.”4

Kesinambungan judul, lead, dan kalimat selanjutnya sudah terlihat karena

tulisan ini hanya memiliki satu tema, yaitu kesiapan Dahlan Iskan yang percaya

diri memenuhi panggilan BK DPR. Di penghujung tulisan, Koran Tempo

menambahkan satu narasumber lain dari BK DPR sebagai penyeimbang berita

dari anggota DPR.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo,

Elik Susanto, Koran Tempo tidak akan menerbitkan berita yang tidak berimbang.

Itu sebabnya dalam satu berita terkadang lebih dari dua reporter.

3 Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR, Koran Tempo tanggal 5

Oktober 2012, h. A1. 4 Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR, Koran Tempo tanggal 5

Oktober 2012, h. A1.

46

“Untuk menjadi sebuah berita yang siap untuk diedarkan, ada

penulis sendiri karena harus mengumpulkan dari setiap wartawannya dan

siap menjadi laporan berita yang cover both sides. Ada kalanya laporan

wartawan itu sepihak, kemudian ditambahkan dengan laporan wartawan

yang lain. Berita yang saling melengkapi itu ditulis dan dirampung oleh

editor.”5

d. Retoris

Bagian ini menganalisis cara wartawan menekankan sebuah fakta.

Penekanan pada berita ini adalah pada gambar Dahlan Iskan yang menjadi foto

pada halaman utama Koran Tempo. Tampilan gambar menunjukkan bahwa

Dahlan Iskan adalah tokoh utama pada tulisan tersebut. Berita ini juga diletakkan

pada halaman utama untuk memberitahu kepada publik bahwa kasus ini sangat

penting.

Pemberian warna merah pada judul juga menekankan ketegasan dan

keseriusan Dahlan Iskan untuk membongkar para pemalak yang ada di DPR.

Judul yang memakai kata “Dahlan” mengungkapkan bahwa dia adalah tokoh

utama dalam tulisan itu.

Selain gambar Dahlan Iskan, penekanan yang membuat Dahlan Iskan

terletak pada info grafis pada halaman utama. Pada info tersebut dijabarkan

jumlah BUMN yang ada, BUMN apa saja yang diperas, dan tanggapan dari

beberapa anggota DPR.

5 Wawancara pribadi dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo, Elik Susanto, Jakarta,

Rabu, 6 November 2013.

47

1. Halaman muka Koran Tempo dengan judul Ungkap Pemalak BUMN;

Dahlan Percaya Diri ke DPR

Gaya bahasa yang digunakan wartawan pada berita ini tidak bertele-tele.

Wartawan dengan lugas menggambarkan kronologi peristiwa yang terjadi, apa

yang akan Dahlan Iskan lakukan besok, dan menceritakan yang sedang dia

lakukan. “Bahkan kita menjelaskan secara jelas kepada masyarakat, ini loh

kasusnya. Urutan-urutannya seperti ini. Kalau diperhatikan, berita di Tempo itu

selalu ada info grafik di depannya. Itu salah satu cara menjelaskan kepada

publik,” kata Elik.6

6 Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.

48

2) Analisis framing berita Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan, 8

Oktober 2012

a. Sintaksis

Judul Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan tergambar jelas bagaimana

usahanya untuk membongkar skandal upeti yang diminta DPR. Meski Dahlan

tidak menyebutkan alasan kenapa dia hendak disingkirkan, tetapi dari seluruh

rangkaian berita menggambarkan bahwa penyingkiran tersebut berhubungan

dengan perseteruannya dengan DPR. “Kali ini isu yang sama mencuat kembali

ketika hubungan antara Dahlan dan Dewan Perwakilan Rakyat memanas. Konflik

bermula ketika Dahlan menyebutkan ada anggota Dewan yang meminta ‘jatah’

kepada direksi BUMN.”7

Berita ini tidak ditaruh pada halaman utama, tapi berita utama. Meski

demikian, berita utama pada Koran Tempo berkaitan dengan halaman utama.

Sama seperti berita sebelumnya, tulisan kali ini Dahlan juga tidak menyebutkan

apa yang telah dia wacanakan. Dahlan merahasiakan pernyataannya ini pada

wartawan. Paragraf selanjutnya mengingatkan kembali kepada pembaca bahwa

Dahlan sudah beberapa kali diancam seperti ini.

Dahlan Iskan yang sebelumnya tidak menyebutkan siapa saja yang

memalak BUMN, kali ini dia memberitahukannya pada saat pertemuan dengan

BK DPR. akan tetapi, orang yang disebut Dahlan membantah. Mereka bahkan

akan menuntut Dahlan karena telah melakukan pencemaran nama baik. “Idris dan

Sumaryoto membantah tuduhan itu. Idris bahkan berencana menuntut Dahlan. ‘Ini

7 Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan, Koran Tempo, 8 Oktober 2012, h. A4.

49

bisa menjadi pencemaran nama baik,’ ujar dia. Adapun Sumaryoto membenarkan

sempat menanyakan ‘jatah’ itu. Tapi, dia menegaskan, ‘Saya bukan menagih.’”8

Meski pada judul dituliskan “Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan,”

Latar informasi yang ceritakan wartawan pada tulisan ini lebih pada pembantahan

pernyataan dari Dahlan. Pada penutup berita dijelaskan pengangkatan dan

pemberhentian seorang menteri itu ada pada kekuasaan presiden.

b. Skrip

Berita ini menggunakan lead apa. Apa yang dilakukan pejabat di kabinet

setelah Dahlan secara berani mengungkapan orang yang sukan memalak BUMN.

Hampir semua unsur berita ada pada awal paragraf. Siapa yang ingin

menyingkirkan Dahlan, Bagaimana mereka melakukan itu, di mana peristiwa

terjadi, dan kapan Dahlan berbicara.

“Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menuding ada

pejabat di kabinet yang menginginkan dia dicopot dari jabatan menteri.

‘Memang ada pihak yang mengusulkan saya diberhentikan dari kabinet,’

ujar Dahlan, menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung Pertamina

kemarin.”9

Berita ini ada lima narasumber yang diwawancara wartawan Koran

Tempo. Dahlan Iskan masih pada pemeran utama dan diletakkan pada awal

tulisan. Narasumber kedua adalah salah satu orang yang disebut peminta jatah,

yaitu anggota Komisi BUMN, Idris Laena, dari Partai Golkar. Narasumber ketiga

adalah anggota Komisi BUMN, Idris Laena, dari Partai Golkar. Narasumber

keempat adalah peneliti ICW, Ade Irawan. Terakhir Wakil Ketua Komisi

Keuangan DPR, Harry Azhar Aziz.

8 Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan, Koran Tempo, 8 Oktober 2012, h. A4. 9 Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan, Koran Tempo, 8 Oktober 2012, h. A4.

50

Penulis dalam mengisahkan tulisan ini memiliki dua angle yang saling

berhubungan. Setengah tulisan itu menjelaskan beberapa pihak yang hendak

menyingkirkan Dahlan Iskan dan mengingatkan pembaca bahwa Dahlan sempat

bersiteru pula dengan pejabat lain.

Setengah berita selanjutnya merupakan pendapat beberapa orang yang

mendukung Dahlan dengan menyanggah isu pemberhentian Dahlan Iskan. Selain

itu juga dijelaskan bahwa anggota DPR tidak berhak memberhentikan seorang

menteri. “Dihubungi terpisah, Indonesia Corruption Watch meminta Dahlan tak

menghiraukan isu pendepakan dirinya dari kabinet. ‘Pengangkatan dan pemecatan

menteri itu hak prerogatif presiden,’ kata peneliti ICW, Ade Irawan, kemarin.”10

c. Tematik

Kasus ini memiliki tiga tema. Kasus pertama berkaitan dengan judul yang

menjelaskan pihak lain yang menginginkan Dahlan Iskan untuk dicopot dari

menteri. Akan tetapi pada tulisan tersebut tidak dijelaskan siapa yang

menginginkan Dahlan Iskan untuk turun jabatan. “Namun Dahlan menolak

menguraikan dan menjelaskan lebih jauh lontaran ini. Dia pun enggan

menanggapi pertanyaan mengapa pejabat itu hendak menyingkirkannya. Bekas

Direktur Utama PLN itu hanya berujar, ‘Saya tahulah.’”11

Kasus kedua adalah pengulangan dari tema utama saat Dahlan Iskan akan

mengunggkap anggota DPR yang suka meminta jatah dari BUMN. Tapi

pernyataan tersebut dibantah langsung oleh anggota Komisi Keuangan,

Sumaryoto yang disebut Dahlan. Dia membenarkan bahwa sempat menanyakan

jatah, tapi dia tidak menagih. “Idris dan Sumaryoto membantah tuduhan itu. Idris


51

bahkan berencana menuntut Dahlan. ‘Ini bisa menjadi pencemaran nama baik,’

ujar dia. Adapun Sumaryoto membenarkan sempat menanyakan ‘jatah’ itu. Tapi,

dia menegaskan, ‘Saya bukan menagih.’”12

Terakhir merupakan dukungan dari beberapa pihak yang menginginkan

agar Dahlan Iskan segera membongkar kasus pemalakan tersebut. Orang yang

menginginkan agar masalah tersebut cepat selesai adalah peneliti ICW, Ade

Irawan dan Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Aziz. “Dihubungi

terpisah, Indonesia Corruption Watch meminta Dahlan tak menghiraukan isu

pendepakan dirinya dari kabinet. ‘Pengangkatan dan pemecatan menteri itu hak

prerogatif presiden,’ kata peneliti ICW, Ade Irawan, kemarin.”13

Meski dalam berita ini memiliki tiga tema, tapi ketiganya memiliki

kesinambungan dari satu paragraf ke paragraf selanjutnya. Hanya pada paragraf

terakhir yang tidak koheren dengan paragraf selanjutnya karena pernyataan Wakil

Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Aziz yang mengatakan agar Dahlan

fokus pada pembenahan BUMN.

d. Retoris

Berita ini tidak ada foto yang ditampilkan. Tetapi penekanannya tetap

pada kutipan langsung di antara judul dan berita terkait. Kutipan langsung itu

menegaskan bahwa penurunan para menteri adalah hak istimewa presiden dan

pihak lain tidak memiliki kewenangan seperti itu. “Juru bicara kepresidenan,

Julian Aldrin Pasha, menampik kabar yang dilontarkan Dahlan. Dia menegaskan,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berencana memberhentikan Dahlan


52

‘Saya belum pernah mendengar. Kalau dicopot, siapa yang mengganti?’ kata

Julian kemarin.”14

Berita ini juga menggambarkan bahwa perseteruan Dahlan Iskan sudah

terjadi beberapa kali. Koran Tempo mengatakan pada Mei 2012 Dahlan sempat

berhubungan kurang baik dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero

Wacik. Akan tetapi mereka membantah pertikaian tersebut karena itu hanya

rumor.

Meski Dahlan mengatakan hendak disingkirkan sebagai Menteri BUMN,

beberapa pihak mendukung apa yang sudah Dahlan lakukan. Indonesia Corruption

Watch menginginkan agar Dahlan tidak menghiraukan isu tersebut karena hak

pemberhentian seorang menteri merupakan hak prerogratif presiden.

Berita ini lebih menggambarkan Dahlan Iskan dibandingkan anggota DPR.

Tulisan ini lebih banyak mengulang kasus sebelumnya yang sudah terjadi pada

Dahlan. Selain kasus perseteruan dengan anggota DPR, dijelaskan pula

perseteruan Dahlan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero

Wacik.

3) Analisis framing berita Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai

Keputusan Dahlan Tepat, 30 Oktober 2012.

a. Sintaksis

Pemilihan judul ini dapat dikatakan mendukung apa yang telah dilakukan

Dahlan Iskan saat menjadi Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara. Saat itu

Dahlan Iskan membuat keputusan yang mengakibatkan PLN merugi hingga Rp 37


53

triliun. Semua itu Dahlan Iskan lakukan demi tidak terjadi pemadaman listrik

yang bukan hanya di Jakarta, tapi juga Sumatera.

“Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa, mengatakan seharusnya

DPR tak hanya menyalahkan PLN. Dewan juga memiliki fungsi kontrol

dan pengawasan terhadap tata niaga gas. Selama ini, pasokan gas seret

karena lebih banyak dijual kepada industri dan diekspor ke luar negeri.

‘Pasokan untuk PLN jadi tidak ada. Seharusnya ini diprioritaskan oleh

pemerintah,’ katanya kemarin.”15

Pemilihan judul pada berita ini menggunakan kata pemerintah. Padahal,

kata pemerintah di sini hanya mengacu perkataan Wakil Menteri Energi dan

Sumber Daya Manusia, Rudi Rubiandini. Tidak ada lagi perwakilan pemerintah

yang dituliskan Koran Tempo selain dari perkataan Rudi Rubiandini.

Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa mengatakan bahwa seharusnya DPR

tidak menyalahkan Dahlan Iskan. Hal itu karena saat PLN melakukan

pemborosan, saat itu gas seret sehingga membuat Dahlan mengambil kebijakan

untuk memakai BBM. Redaktur Pelaksana Koran Tempo Rubrik Politik, Elik

Susanto juga mengatakan bahwa sebenarnya kerugian PLN tidak adil jika

disalahkan sepenuhnya pada Dahlan Iskan.

Latar informasi yang digambarkan wartawan pada berita ini adalah Dahlan

Iskan bukan orang yang bersalah. Dia terpaksa melakukan itu demi tersedianya

listrik untuk masyarakat di pulau Jawa dan Sumatera meski harus menanggung

rugi sebesar Rp 37 triliun. “Kalau tidak salah itu hanya asumsi kerugian yang itu

asumsi dari periode sebelum Dahlan, sekitar 10 tahun dan Dirut sebelum Dahlan

juga ditahan karena korupsi. Jadi tidak fair jika itu dibebankan pada Dahlan, ”

papar Elik.16

15 Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat, Koran Tempo, 30

Oktober 2012, h. B1. 16 Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.

54

b. Skrip

Berita ini menggunakan teras berita pemaparan (descriptive lead). Lead

tersebut memaparkan apa yang akan terjadi jika Dahlan Iskan tidak memakai

Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pembangkit listrik. Wakil Menteri Energi

dan Sumber Daya Manusia, Rudi Rubiandini sebagai aktor utama pada tulisan ini.

Rudi digambarkan Koran Tempo sebagai perwakilan pemerintah. Kalimat

selanjutnya dipaparkan kenapa pemerintah mengatakan bahwa keputusan Dahlan

itu benar. Dipaparkan pula lokasi yang akan terkena imbas jika Dahlan Iskan tidak

melakukan kebijakan seperti itu.

“Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Rudi

Rubiandini menilai keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan

Iskan menggunakan bahan bakar minyak di sejumlah pembangkit listrik

sudah tepat. Langkah ini terpaksa dilakukan agar pemadaman listrik tak

terjadi. Bukan hanya di Jakarta, pemadaman juga bisa merembet hingga ke

Sumatera.”17

Paragraf selanjutnya mengisahkan bagaimana Dahlan Iskan mengambil

kebijakan sehingga membuat PLN defisit Rp 37 triliun. Peristiwan itu terjadi pada

2009-2010. Kisah ini terus berlanjut hingga paragraf empat. Jika pada tulisan

sebelumnya ada nama Dahlan Iskan sebagai narasumber, kali ini Koran Tempo

tidak mencantumkannya.

“Saat menjabat Direktur Utama PLN, Dahlan menggunakan BBM

sebagai pengganti gas di sejumlah pembangkit listrik. Langkah ini

dilakukan karena seretnya pasokan gas. Akibatnya, Badan Pemeriksa

Keuangan menemukan pemborosan Rp 37 triliun dalam tubuh PLN

sepanjang 2009-2010.”18

Hanya ada tiga narasumber yang diminta komentar tentang kasus

inefisiensi PLN ini. Pertama, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia,


Oktober 2012, h. B1. 18 Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat, Koran Tempo, 30

Oktober 2012, h. B1.

55

Rudi Rubiandini yang perkataannya diletakkan pada lead. Kedua, anggota Komisi

Perdagangan, Perindustrian, dan BUMN Dewan Perwakilan Rakyat, Mohamad

Sohibul Iman yang hanya meminta penjelasan Dahlan Iskan kenapa dia

melakukan kebijakan seperti itu. Terakhir, Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa

sebagai penutup tulisan.

c. Tematik

Tema utama pada tulisan ini adalah tentang kebijakan Dahlan Iskan

dianggap pemerintah tepat. Wartawan menulis seolah-olah tindakan seperti itu

merupakan jalan terakhir Dahlan Iskan. Hal tersebut karena pasokan gas yang

kurang, sehingga harus menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang jauh

lebih mahal.

Inti pada berita ini menggambarkan bahwa Dahlan Iskan tidak bersalah.

Jika Dahlan tidak menggunakan BBM, maka akan terjadi pemadaman listrik

besar-besaran meski harus membuat PLN melakukan pemborosan sebesar Rp 37

triliun.






Sumatera.”19

Koherensi antarkalimat menceritakan dukungan kepada Dahlan Iskan.

Bahkan Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa mengatakan seharusnya DPR tak

hanya menyalahkan PLN. Dewan juga memiliki fungsi kontrol dan pengawasan

terhadap tata niaga gas sehingga menyediakan gas ke PLN. Selama ini, pasokan



56

gas seret karena lebih banyak diprioritaskan dijual kepada industri dan diekspor

ke luar negeri.

“Sohibul mengakui PLN memiliki dua fungsi sekaligus, yakni

sebagai pelaksana kebijakan energi nasional dan sebagai perusahaan milik

negara. Sebagai pelaksana kebijakan, PLN dinilai merupakan korban

kebijakan energi secara umum. Tetapi sebagai perusahaan, PLN banyak

memiliki persoalan manajemen. ‘Ini juga harus diketahui publik,’ kata

dia.”20

d. Retoris

Jika pada berita sebelumnya kasus ini diletakkan pada halaman atau berita

utama, kali ini ada pada rubrik bisnis. Gambar yang digunakan pada tulisan ini

adalah lampu neon yang tersambung dengan kabel yang berwarna-warni. Seperti

pada berita sebelumnya, Koran Tempo juga meletakkan kalimat paling penting

sebelum berita. Kalimat itu menjelaskan bahwa kekurangan gas dapat membuat

pulau Jawa dan Sumatera gelap gulita.



57

2. Gambar ilustrasi berita Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai

Keputusan Dahlan Tepat

Kata ‘tepat’ pada judul yang lebih besar dari kalimat lain memberikan efek

pembeda kepada pembaca tertarik pada kata itu. Kata tepat kemudian dibuktikan

dengan data yang menyatakan bahwa jika Dahlan Iskan tidak melakukan

pemborosan tersebut, maka akan terjadi pemadaman besar-besaran.





58


Sumatera.”21

Wartawan menuturkan sebab-akibat yang dilakukan Dahlan Iskan secara

runut. Berawal dari keputusan Dahlan yang tepat hingga efek yang ditimbulkan

jika dia tidak memutuskan untuk melakukan pemborosan di PLN sampai

mengakibatkan PLN rugi Rp 37 triliun.

Meski Dahlan melakukan inefisiensi terhadap PLN, Wakil Menteri Energi

dan Sumber Daya Manusia, Rudi Rubiandini mengatakan bahwa PLN sebenarnya

telah melakukan penghematan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan

BBM. Hal itu dibuktikan dengan catatan pemerintah pada 2012 yang

membuktikan penggunaan BBM menyusut menjadi 13,83 persen dari seluruh

bahan bakar yang digunakan. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding porsi

tahun sebelumnya yang mencapai 22,95 persen. “Namun, Rudi mengakui, biaya

pokok produksi listrik pada 2013 justru naik Rp 11 per kilowatt hour walaupun

konsumsi BBM menyusut. Kenaikan ini disebabkan harga gas meroket dari US$ 5

menjadi US$ 7 per juta kaki kubik. ‘Jadi bukan disebabkan PLN tidak efisien,’

katanya.”22

4) Analisis framing berita Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, 1

November 2012.

a. Sintaksis

Berita Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, menjelaskan kronologi

salah satu anggota DPR yang meminta jatah kepada direktur BUMN. Kronologi


Oktober 2012, h. B1. 22 Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat, Koran Tempo, 30


59

tersebut dimulai pada paragraf kedua hingga paragraf keenam. Paragraf

selanjutnya dituliskan pernyataan Dahlan Iskan korban dari anggota DPR. Berita

ini menggunakan lead deskriptif yang menceritakan Dahlan membeberkan

anggota DPR peminta jatah.

“Namun, Dahlan menambahkan, mereka yang menjadi ‘korban’

bukan cuma BUMN skala besar, tapi juga perusahaan negara yang kecil

dan merugi. Anggota DPR yang mengajukan permintaan upeti itu, kata

Dahlan, juga bukan cuma satu orang. Mereka mengaku mewakili komisi

tempat mereka bernaung.”23

Pada tulisan ini tidak disebutkan siapa saja yang meminta suap dan nama

direktur yang dimintai suap. Meski sudah menceritakan kronologis kejadian

tersebut, Dahlan Iskan masih menolak memberitahu kepada wartawan kecuali

diminta oleh DPR. “’Saya lebih mengutamakan bersih-bersih di rumah saya

terlebih dulu (Kementerian BUMN) daripada ikut campur bersih-bersih di rumah

orang lain (DPR),’ kata Dahlan.”24

Paragraf setelah menjelaskan kronologi peminta upeti, Dahlan

memberikan alasan kenapa tidak memberi tahu kepada publik nama anggota DPR

tersebut. Paragraf selanjutnya Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mendukung

tindakan Dahlan membuka kasus permintaan upeti anggota DPR.

Wartawan menuliskan latar informasi pada tulisan ini pada bagaimana

Dahlan Iskan mendapati kerugian direksi salah satu Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dari bawahannya. Dahlan menjelaskan kronologi salah satu anggota

DPR yang meminta jatah hingga mengajari direksi BUMN untuk memanipulasi

laporan keuangan.

23 Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, Koran Tempo, 1 November 2012, h. A2. 24 Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, Koran Tempo, 1 November 2012, h. A2.

60

Pada paragraf terakhir diberikan kesempatan bicara pada Ketua Badan

Kehormatan DPR Muhammad Prakosa. Akan tetapi pada kalimat itu tidak ada

hubungan antara kasus yang ada dengan judul berita. Prakosa mengatakan

meminta waktu reses untuk mengadakan rapat mengenai kasus ini.

b. Skrip

Tulisan ini menggunakan teras berita siapa. Koran Tempo masih

menggunakan Dahlan Iskan sebagai narasumber utama, apa yang dia lakukan dan

kapan dia melakukan itu. “Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan

kemarin secara blak-blakan mengungkap kronologi permintaan setoran dari

anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada direksi salah satu Badan Usaha Milik

Negara.”25

Awal kalimat kedua Dahlan Iskan menjelaskan bagaimana dia mengetahui

kasus pemalakan ini. Wartawan Koran Tempo menulisnya dengan menggunakan

kalimat langsung. Masih pada paragraf kedua diungkapkan kenapa anggota DPR

meminta jatah yang membuat dana untuk direksi BUMN tidak kunjung cair.

Dahlan mengungkapkan hal itu di hadapan para wartawan.

Di pertengahan berita Dahlan Iskan mengatakan bahwa yang menjadi

sasaran peminta jatah bukan hanya BUMN skala besar, tapi juga perusahaan pelat

merah kecil dan merugi. Pemalak BUMN itu mengaku mewakili komisi tempat

mereka bernaung.

“Dahlan mengatakan, permintaan uang kembali diajukan dalam

pertemuan itu. Ketiga direktur sempat menolak dengan alasan tidak

memiliki kas untuk itu. ‘Tetapi, nekatnya, anggota DPR itu malah

25 Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN, Koran Tempo, 1 November 2012, h. A2.

61

mengajari BUMN ini untuk memanipulasi laporan keuangannya demi

menutupi dana pelicin,’ kata Dahlan.”26

Berita ini lebih menggunakan Dahlan Iskan sebagai tokoh utama. Hal itu

digambarkan dengan 80% tulisan menggunakan Dahlan sebagai narasumber yang

menceritakan asal mula DPR meminta jatah ke BUMN. Sisa tulisan mengambil

perkataan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso dan Ketua Badan Kehormatan

DPR, Muhammad Prakosa yang tidak ada hubungannya dengan perkataan Dahlan

Iskan. “Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendukung

tindakan Dahlan membuka kasus permintaan upeti anggota DPR ini. Pimpinan

DPR, kata dia, juga memberi izin kepada Badan Kehormatan DPR untuk segera

memanggil Dahlan di masa reses ini.”27

c. Tematik

Hanya ada satu tema pada tulisan ini. Tema ini menjelaskan bagaimana

salah satu anggota DPR meminta jatah kepada direktur BUMN. Digambarkan

pula bagaimana anggota DPR ini memaksa direktur itu dan mengajarinya untuk

memanipulasi anggaran.

Awal tulisan menggambarkan bahwa Dahlan berani mengungkapkan awal

mula anggota DPR meminta jatah. Dahlan mulai curiga saat dia menanyakan

kepada salah satu direksi perusahaan kenapa dana Penyertaan Modal Negara

(PMN) tidak kunjung cair. Akhirnya direksi itu bicara bahwa anggota DPR tidak

mau mencairkan dana tersebut jika dia tidak memberikan jatah ke mereka.

“Direktur itu mengaku ditelepon seorang anggota DPR hingga puluhan kali.

Permintaan anggota DPR itu selalu sama, meminta agar BUMN itu segera


62

mengirim sejumlah uang sebagai pelicin untuk mempercepat pencairan dana

PMN.”28

Berita ini lebih bermaksud menyerang DPR. tidak ada tanggapan dari

anggota DPR komisi BUMN untuk memberikan pernyataan. Perwakilan DPR

yang diberikan kesempatan bicara hanya Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso

dan Ketua Badan Kehormatan DPR, Muhammad Prakosa. Perkataan mereka pun

hanya soal perizinan DPR yang meminta reses.

Proporsi kalimat pada berita ini hampir mencukupi dari segi koherensi

antarparagraf. Hanya pada dua paragraf terakhir saja yang tidak memiliki

hubungan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. “Ketua Badan Kehormatan DPR

Muhammad Prakosa kemarin meminta izin memakai waktu reses untuk

mengadakan rapat terkait masalah ini.”29

d. Retoris

Tidak ada gambar pada tulisan ini. Seperti pada berita sebelumnya, tulisan

pada Koran Tempo selalu menaruh kalimat atau kutipan penting sebelum lead.

Pada kalimat tersebut dijelaskan bahwa BUMN yang besar ataupun kecil juga tak

luput dari upaya pemalakan yang dilakukan DPR.

Redaksi Koran Tempo masih mengganggap isu ini penting bagi

masyarakat. Sampai berita itu turun, mereka menaruh berita ini pada rubrik berita

utama. Berita utama merupakan tulisan yang masih berhubungan dengan halaman

utama pada Koran Tempo.


63

Wartawan lebih menekankan tulisan ini pada Dahlan Iskan yang

membeberkan peminta BUMN. Delapan dari 12 paragraf pada berita

menceritakan kronologi anggota DPR yang meminta jatah pada salah satu direksi

perusahaan pelat merah tersebut. “’Kasus ini saya ketahui dari satu direktur

BUMN di bidang pangan,’ kata Dahlan di hadapan para wartawan. Kecurigaannya

muncul ketika direksi perusahaan negara itu tidak bisa menjelaskan mengapa dana

Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak kunjung cair.”30

Meski sudah menceritakan kronologi tersebut kepada wartawan, Dahlan

masih saja tidak memberikan nama peminta BUMN tersebut. Dia juga tidak

menyebutkan nama direksi yang menjelaskan padanya anggota DPR peminta

jatah. Tapi dia siap membeberkannya jika diminta oleh Badan Kehormatan DPR

Dahlan beralasan tidak memberikan nama tersebut karena lebih fokus untuk

membenahi perusahaan yang dia pimpin terlebih dahulu dibandingkan mengurusi

orang lain.

Pada tulisan ini wartawan menjelaskan dari awal bagaimana anggota DPR

yang meminta jatah. Walaupun salah satu Direksi BUMN menolah, mereka

mengajari untuk membuat laporan palsu. Bahkan perusahaan kecil pun tidak luput

dari pemalakan ini.

5) Analisis framing berita Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN,

10 November 2012.

a. Sintaksis

Setelah sebulan gencar memberitakan Dahlan Iskan yang akan

membeberkan salah satu anggota DPR yang meminta upeti ke BUMN, kali ini


64

Koran Tempo memberikan ruang kepada DPR untuk bicara. Berita ini

menggunakan lead siapa. Anggota DPR gantian akan melaporkan Dahlan Iskan

ke kepolisian karena mencemarkan nama baik. “Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati

Ali Assegaf menyatakan partainya mendukung pembersihan pemerasan di

BUMN. ‘Kalau Dahlan Iskan benar, kami dukung. Kalau Dahlan Iskan fitnah,

kami lawan,’ ujarnya.”31

Pada berita ini juga tidak ada perkataan Dahlan Iskan. Berbeda dengan

sebelumnya yang selalu menaruh ruang bicara pada Dahlan dan terkadang

menjadikannya sebagai aktor utama pada berita.

Menurut Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar, pertemuan

antara anggota DPR dengan salah satu direksi BUMN yang tidak formal adalah

hal yang biasa. Jika memang ada penyimpangan, dia meminta ditunjukkan bukti

bahwa ada penyimpangan tersebut.

Koran Tempo juga memberikan kesempatan bicara pada anggota Komisi

Keuangan DPR, Sumaryoto, yang namanya disebut dalam daftar politikus

peminta upeti.

“Menurut Sumaryoto, sebelum menjabat Direktur Merpati, Rudy

adalah Komisaris Utama Merpati. Rudy pernah memberikan statement

bahwa maskapai ini tak memerlukan penyertaan modal negara (PMN).

Bahkan, kata Sumaryoto, Rudy pernah menyatakan Merpati akan

menangguk keuntungan Rp 500 juta per hari.”32

b. Skrip

Lead pada berita ini ditulis dengan memaparkan peristiwa yang telah

terjadi. Apa yang dilakukan sejumlah politikus senayan setelah upaya Dahlan

31 Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN, Koran Tempo, 10 November 2012, h. A2. 32 Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN, Koran Tempo, 10 November 2012, h. A2.

65

Iskan untuk membongkar pemalakan yang terjadi pada perusahaan pelat merah.

Politikus tersebut digambarkan mulai kesal dengan tindakan Dahlan.

“Sejumlah politikus Senayan mulai gerah menghadapi Menteri

Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Mereka menganggap Dahlan

telah mencemarkan nama baik karena menyebut beberapa anggota Dewan

Perwakilan Rakyat memeras perusahaan negara. ‘Yang dilakukan Dahlan

sudah termasuk pencemaran nama baik,’ kata Wakil Ketua Komisi

Keuangan DPR Harry Azhar kemarin.”33

Bagaimana mereka akan menuntut Dahlan Iskan ada pada paragraf kedua.

Tulisan ini mengisahkan bagaimana anggota DPR yang gerah akibat fitnah yang

dilakukan Dahlan Iskan. Mereka merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh

Dahlan dengan menyebut mereka sebagai orang yang meminta jatah kepada

BUMN.

“Dia mendorong sejumlah koleganya melaporkan mantan Direktur

Utama PT PLN itu ke kepolisian. Menurut Harry, pertemuan informal

anggota DPR dengan direksi perusahaan negara untuk lobi kebijakan

adalah hal biasa. Lobi-lobi itu tak perlu dipandang buruk. ‘Apakah ada

yang melarang kalau lobi-lobi informal di luar? Apakah itu terlarang,’

tanya Harry.”34

Narasumber pada berita ini adalah Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR

Harry Azhar Ketua Fraksi Demokrat menyarankan koleganya untuk melaporkan

Dahlan Iskan ke kepolisian. kemudian Nurhayati Ali Assegaf yang mendukung

adanya pembersihan pemerasan di BUMN. Tapi jika Dahlan salah, dia siap

melawan. Terakhir Anggota Komisi Keuangan DPR, Sumaryoto yang namanya

disebut dalam daftar politikus peminta upeti. Pada berita ini dia menjelaskan

kenapa tidak memberikan Penyertaan Modal Negara ke salah satu BUMN.


66

c. Tematik

Kali ini wartawan mengisahkan kekesalan anggota DPR yang difitnah

Dahlan Iskan. Mereka menyanggah bahwa pertemuan informal antara anggota

DPR dengan perusahaan negara adalah hal yang biasa. Oleh karena itu anggota

DPR yang merasa difitnah disarankan untuk melaporkan masalah ini ke

kepolisian.

“Sejumlah politikus Senayan mulai gerah menghadapi Menteri

Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Mereka menganggap Dahlan

telah mencemarkan nama baik karena menyebut beberapa anggota Dewan

Perwakilan Rakyat memeras perusahaan negara. ‘Yang dilakukan Dahlan

sudah termasuk pencemaran nama baik,’ kata Wakil Ketua Komisi

Keuangan DPR Harry Azhar kemarin.”35

Selain masalah pencemaran nama baik, Koran Tempo juga tetap

menyisipkan argumentasi seorang anggota DPR yang mendukung pembersihan

peminta upeti kepada BUMN. Kali ini dia mendukung apa yang dilakukan Dahlan

Iskan jika benar. Tapi jika itu adalah fitnah, dia akan melawan. “Ketua Fraksi

Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan partainya mendukung pembersihan

pemerasan di BUMN. ‘Kalau Dahlan Iskan benar, kami dukung. Kalau Dahlan

Iskan fitnah, kami lawan,’ ujarnya.”36

Isi keseluruhan berita ini lebih menceritakan pada sisi anggota DPR,

berbeda dengan tulisan sebelumnya yang lebih pada Dahlan Iskan. Berita ini pun

tidak menyertakan lontaran Dahlan.

Paragraf pertama menggambarkan politikus di Senayan yang sudah gerah

dengan lontaran Dahlan Iskan karena menurut mereka Dahlan telah melakukan

pencemaran nama baik. Paragraf selanjutnya apa saja yang akan mereka lakukan.


67

Lalu pembelaan Anggota Komisi Keuangan DPR, Sumaryoto karena namanya

disebut dalam daftar politikus peminta upeti.

d. Retoris

Pada berita ini tidak ada gambar maupun kalimat atau kutipan langsung

sebelum lead. Hal itu karena tulisan ini ada pada rubrik Berita Utama dan

posisinya yang kedua di antara tiga tulisan pada rubrik tersebut. Hanya pada di

berita pertama saja yang memakai kalimat menarik di bawah berita.

Penekanan berita di sini hanya pada anggota Komisi Keuangan DPR,

Sumaryoto, yang namanya disebut dalam daftar politikus peminta upeti. Di sini

Koran Tempo memberikan kesempatan pada Sumaryoto untuk mengklarifikasi

apa yang sudah dia lakukan terhadap salah satu BUMN.

“Sumaryoto menambahkan, kenyataannya Merpati masih butuh

suntikan dana Rp 200 miliar. ‘Terbukti antara Juli, Agustus, dan

September, Merpati rugi Rp 200 miliar,’ katanya. Dia memperkirakan,

gara-gara kritiknya itulah Rudy panik. Rudy menyatakan siap dipanggil

Badan Kehormatan untuk menjelaskan informasi yang dibutuhkan.”37

Gaya bahasa yang ditulis wartawan pada berita ini lebih pada tindakan yang

akan dilakukan dan telah dilakukan anggota DPR. Sumaryoto tidak memberikan

Penyertaan Modal Negara ke salah satu perusahaan pelat merah tersebut karena

hasil laporan perusahaan tersebut yang selalu untung. Tindakan yang akan

dilakukan anggota DPR adalah melaporkan Dahlan Iskan ke kepolisian karena dia

telah melakukan pencemaran nama baik. Kutipan langsung yang muncul pada

berita ini, “’Apakah ada yang melarang kalau lobi-lobi informal di luar? Apakah

itu terlarang,’ tanya Harry.”38


68

6) Analisis framing berita DPR Serang Balik Dahlan Iskan, 13

November 2012

a. Sintaksis

Pada tulisan ini Koran Tempo juga memberikan kesempatan untuk

anggota DPR bicara. Ucapan yang dilontarkan DPR masih tentang pencemaran

nama baik yang dilontarkan Dahlan Iskan kepada media. Tindakan yang

dilakukan DPR adalah melakukan somasi dan permintaan maaf dari Dahlan. Jika

dalam waktu yang ditentukan Dahlan masih belum juga melakukannya, maka dia

akan dilaporkan ke pengadilan. Pada berita ini tertulis, “Wakil Ketua DPR Priyo

Budi Santoso mempersilakan anggotanya menggugat balik karena merasa

dicemarkan nama baiknya. Menurut politikus Golkar ini, menuntut adalah cara

terbaik agar Dahlan tak asal tuduh. ‘Nama baik anggota DPR juga harus dihargai,’

katanya.”39

Orang lain yang disebut memalak BUMN, M. Ichlas el Qudsi

mengklarifikasi pernyataan Dahlan Iskan lewat Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat

Nasional, Viva Yoga. Setelah Yoga menanyakan pada Ichlas, dia mengatakan

bahwa tak pernah bertemu dengan Direksi Merpati membahas masalah jatah.

Selain Ichlas masih ada orang lain yang dituduh Dahlan Iskan. Mereka

yang dituduh juga menggugat balik ke Dahlan. Informasi yang ditulis wartawan

adalah serangan balik ke Dahlan. Mereka merasa telah dituduh Dahlan dengan

pernyataan telah meminta jatah. Wartawan Koran Tempo menulis, “Wakil Ketua

DPR Priyo Budi Santoso mempersilakan anggotanya menggugat balik karena

39 DPR Serang Balik Dahlan Iskan, Koran Tempo, 13 November 2012, h. A2.

69

merasa dicemarkan nama baiknya. Menurut politikus Golkar ini, menuntut adalah

cara terbaik agar Dahlan tak asal tuduh. “Nama baik anggota DPR juga harus

dihargai,” katanya.”40

b. Skrip

Wartawan pada tulisan ini menggunakan teras berita kenapa. Apa yang

menyebabkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga menyebabkan

ingin menyerang balik Dahlan Iskan. Di awal paragraf juga dijelaskan dengan

cara mereka akan melawan Dahlan

“Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, yang anggotanya

disebut memeras perusahaan negara, akan menuntut Menteri Badan Usaha

Milik Negara Dahlan Iskan. Fraksi Partai Amanat Nasional, misalnya,

bersiap melayangkan somasi. ‘Segera kami kirim karena kami merasa

dicemarkan,’ kata Wakil Ketua Fraksi Viva Yoga kemarin.”41

Jika sebelumnya penggambaran yang dikisahkan wartawan selalu dari segi

Dahlan Iskan dan mendukungnya, kali ini dari sisi DPR. Dahlan diminta untuk

meminta maaf dan tidak asal tuduh. Tulisan ini juga menuliskan siapa saja yang

memeras kepada BUMN, berapa besar upeti tersebut, dan hanya sangkalan dari

anggota DPR.

Meski Dahlan Iskan diserang oleh beberapa anggota DPR yang telah dia

sebut sebagai pemalak BUMN, paragraf terakhir Dahlan diberikan kesempatan

bicara menaggapi semua serangan tersebut. Berita tersebut tertulis, “Adapun

Dahlan kalem menanggapi rencana tuntutan balik itu. ‘Tak apa-apa diserang,’

katanya. ‘Kami terima, kalau ada yang salah kami perbaiki.’”42

40 DPR Serang Balik Dahlan Iskan, Koran Tempo, 13 November 2012, h. A2. 41 DPR Serang Balik Dahlan Iskan, Koran Tempo, 13 November 2012, h. A2. 42 DPR Serang Balik Dahlan Iskan, Koran Tempo, 13 November 2012, h. A2.

70

Narasumber yang diminta keterangan oleh Koran Tempo adalah Wakil

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, Viva Yoga yang siap memberikan somasi

kepada Dahlan Iskan. Lalu, M. Ichlas el Qudsi dan Idris Laena yang menyangkal

tudukan Dahlan. Kemudian Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang

mendukung anggotanya menggugat balik dan Fraksi PDI Perjuangan yang kesal

dengan tuduhan Dahlan. Terakhir perkataan Dahlan Iskan orang yang menanggapi

serangan tersebut dan sebagai penutup berita.

c. Tematik

Kesinambungan pada paragraf pertama dengan judul sudah tergambarkan.

Seperti apa serangan balik yang dilakukan DPR kepada Dahlan Iskan

tergambarkan pada setengah tulisan pertama. Tulisan selanjutnya adalah

informasi lama yang diulang kembali oleh Koran Tempo. Pada paragraf terakhir

tetap memberikan kesempatan Dahlan Iskan untuk bicara. Pada berita tersebut

tertulis, “Adapun Dahlan kalem menanggapi rencana tuntutan balik itu. ‘Tak apa-

apa diserang,’ katanya. ‘Kami terima, kalau ada yang salah kami perbaiki.’”43

Wartawan menggambarkan bagaimana anggota DPR yang dituduh Dahlan

Iskan begitu kesal dengan pernyataannya. Narasumber pada berita ini selain dari

orang yang dituduh Dahlan, juga fraksi dari partai yang kadernya dituduh dan

Wakil Ketua DPR yang mendukung anggotanya melakukan serangan balik atas

pencemaran nama baik.

Paragraf kelima ada dua kalimat yang berbeda. Kalimat pertama

mengatakan bahwa Idris Laena yang dituduk meminta jatah tapi dia

43 DPR Serang Balik Dahlan Iskan, Koran Tempo, 13 November 2012, h. A2.

71

menyangkalnya tanpa ada kalimat langsung darinya. Kalimat berikutnya adalah

informasi Koran Tempo, nama Oheo Sinapoy tertangkap menerima bayaran dari

Grup Permai.

“Idris Laena dari Golkar masuk daftar politikus pemeras yang

dilaporkan ke Badan Kehormatan. Ia dituduh meminta fee kepada PT PAL

dan PT Garam. Namun Idris menyangkal tuduhan itu. Sedangkan nama

Oheo Sinapoy terungkap di pengadilan korupsi Wisma Atlet sebagai

politikus Golkar penerima fee sebesar Rp 712,5 juta dari Grup Permai

karena menyetujui dana proyek di Kementerian Agama.”44

d. Retoris

Penekanan pada tulisan ini adalah pada caption foto berita Anggota

Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, M. Ichlas el Qudsi. Keterangannya adalah

Ichlas yang mengklarifikasi kepada pimpinan Badan Kehormatan MPR/DPR.

Keterangan foto tersebut juga menuslikan bahwa ia akan menggugat balik Dahlan

Iskan karena telah nama baik anggota DPR.

Selain pada foto, hanya tulisan berita yang isinya pernyataan dari anggota

DPR sebagai orang tertuduh. Mereka merasa difitnah oleh Dahlan Iskan karena

dia telah menuduh dengan perkataan telah meminta jatah ke salah satu perusahaan

pelat merah.

“Namanya sudah disetorkan oleh Dahlan ke Badan Kehormatan

DPR. Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu pun

sudah mendatangi Badan untuk memberi konfirmasi. Ia bahkan sudah

menyewa pengacara untuk menuntut Dahlan meminta maaf kepadanya

dalam waktu 7 x 24 jam. ‘Jika somasi tak digubris, saya laporkan ke

pengadilan,’ kata Ichlas.”45

Penekanan yang digambarkan Koran Tempo pada berita ini adalah

informasi tentang Oheo Sinapoy. Dia adalah penerima jatah dari Grup Permai.

44 DPR Serang Balik Dahlan Iskan, Koran Tempo, 13 November 2012, h. A2. 45 DPR Serang Balik Dahlan Iskan, Koran Tempo, 13 November 2012, h. A2.

72

Selain Oheo, tidak ada tersangka lain dari pemeras BUMN yang telah

digemborkan Dahlan Iskan.

3. Berita foto DPR Serang Balik Dahlan Iskan

2. Analisis praktik wacana

Sebelum menjadi sebuah berita, terjadi sebuah proses yang menghasilkan

berita itu sendiri. Proses membuat sebuah isu menjadi layak berita yang dilakukan

Koran Tempo hampir sama dengan media kebanyakan, yaitu melalui rapat redaksi

yang dilakukan oleh seluruh awak redaksi.

Pada berita judul Ungkap Pemalak BUMN; Dahlan Percaya Diri ke DPR,

ada tiga penulis, yaitu Martha Thertina, Ananda Putri, Sundatari, dan Sukma. Di

berita ini Koran Tempo juga mengambil berita dari Antara.

73

Berita kedua yang berjudul Dahlan Hendak Disingkirkan, wartawannya

adalah Ananda Putri, Aryani Kristanti, Indira Wijaya, Ayu Prima, dan Sukma.

Berita ketiga, Pemborosan di PLN; Pemerintah Menilai Keputusan Dahlan Tepat

ada empat penulis. Mereka Bernadette Christina, Wayan Agus Purnomo,

Rosalina, dan Dewi Rina.

Berita Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN penulisnya adalah Rafika

Aulia, Wayan Agus Purnomo, dan Wuragil. Ananda Putri, Budiartie, Satwika,

Rofiudin, dan Sukma menulis berita dengan judul Polititus Isyaratkan Tuntut

Menteri BUMN. Berita terakhir yang berjudul DPR Serang Balik Dahlan Iskan

ditulis oleh Ira Guslina Sufa dan Ananda Putri.

Koran Tempo juga memperhatikan faktor masyarakat dalam memilih

sebuah isu. Hal itu karena bukan hanya anggota DPR atau pengusaha saja yang

menjadi pembaca setia Koran Tempo, tapi masyarakat juga. Ketika sebuah isu

menarik, tapi tidak terlalu penting dan disukai masyarakat, maka Koran Tempo

tidak menaikkan kasus tersebut. Salah satu informasi yang memudahkan publik

untuk memahami sebuah kasus, Koran Tempo memberikan info grafis di halaman

utama.

Informasi yang didapat Koran Tempo berasal dari manapun. Wartawan

Koran Tempo menerima kabar sebuah kasus baik dari email, pesan singkat,

omongan tokoh, dan lainnya. Dari informasi itu, dicari data lengkapnya,

kebenarannya, lalu diajukan dalam rapat redaksi

Saat mengangkat kasus Dahlan Iskan melawa anggota DPR, Koran Tempo

tidak terlalu mengekspos dari sisi kerugian PLN yang dikatakan oleh anggota

DPR. Elik Susanto sebagai Redaktur Pelaksana Koran Tempo mengatakan bahwa

74

Koran Tempo mengangkat kasus kerugian PLN, tapi karena kasus tersebut berasal

dari perkataan DPR RI, dia masih ragu dengan kabar tersebut.

“Kita tetap menulis (kerugian PLN), tapi tidak dibesar-besarkan.

Menurut saya media itu harus memilih angle yang kira-kira berita yang

benar-benar berita, mana berita yang cuma lontaran. Mana berita yang

palsu, yang tidak palsu. Kita seletif apalagi dengan DPR. Terus terang

banyak publik yang tidak percaya dengan DPR. Kalau liat survei, banyak

anggota DPR yang korup, kerjanya melorot, tugas mereka menyusun

Undang-Undang juga tidak beres.”46

Alasan Koran Tempo gencar memberitakan anggota DPR suka memeras

BUMN adalah Dahlan Iskan yang melontarkan isu tersebut. Itu karena salah satu

yang menjadi kriteria layak berita Koran Tempo, yaitu tokoh. Dahlan Iskan

merupakan tokoh dalam pemerintahan. Meski anggota DPR juga tokoh

pemerintah, Koran Tempo sudah kurang apresiatif dengan mereka, melihat

kinerjanya yang kurang baik.

Selain tokoh yang mengangkat kasus itu, ada bukti bahwa anggota DPR

melakukan perbuatan curang tersebut. Saat Koran Tempo melakukan wawancara

dengan beberapa narasumber, diketahui bahwa BUMN selalu rugi dan tidak

pernah untung karena selalu direcoki oleh beberapa anggota DPR. Gangguan

tersebut salah satunya dengan meminta jatah kepada perusahaan pelat merah jika

perusahaan tersebut ingin berjalan dengan baik.

Meski kasus itu layak menjadi sebuah berita, dalam sidang redaksi terjadi

beda pendapat antara yang setuju dengan tidak untuk menaikan kasus tersebut

menjadi sebuah berita. Setelah terjadi perselisihan argumen, akhirnya Koran

Tempo sepakat menaikkan isu ini menjadi sebuah berita.

“Mereka (yang ada pada rapat redaksi) tentu saja berbeda

pendapat. Tidak semuanya sama. ‘Ah Dahlan cuma pencitraan saja. Tidak


75

penting.’ Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang, ‘Ini serius. Ada

dokumennya.’ Ada juga yang bilang, ‘Ah ini data udah lama.’ Setelah kita

kumpulin, kita putusin, ternyata data ini memang ada, peristiwanya juga

ada. Kita kroscek dengan direkturnya dan ternyata iya (DPR melakukan

pemerasan).”47

Rapat redaksi hanya boleh dilakukan oleh keredaksian. Jika ada bagian

lain yang bukan redaksi ingin mengajukan tema bisa saja, tapi tetap masuk pada

sidang redaksi. Pengajuan tema dari non redaksi tetap bisa dinaikkan menjadi

sebuah berita kalau memang memiliki data yang lengkap. Hasil keputusan tetap

pada rapat itu.

Hal tersebut juga terjadi pada direksi. Redaksi tetap memiliki keputusan

tersediri dalam memutuskan rapat. Andai direksi ingin mengajukan tema, tetap

harus masuk dalam rapat tersebut. Data yang lengkap dan menarik dapat naik

menjadi berita.

“Direksi dalam istilah pengelola perusahaan ada istilahnya firewall

atau garis api. Jadi direksi tidak bisa intervensi ke redaksi. Redaksi itu

berdiri sendiri yang keputusannya ada di dalam rapat. Direksi ini sebatas

hanya memberi usulan. Misalnya ikut rapat dan mengajukan tema. Jika

memang tidak menarik, ya kita tolak. Kalau menarik, didalemin. Kita

lanjutkan. Semua usulan itu ya satu, harus diajukan ke rapat.”48

Saat sudah menentukan apa yang akan menjadi berita, para wartawan

mengejar narasumber sesuai dengan tugasnya. Hasil wawancara tersebut

kemudian ditranskrip dan ditulis. Setelah selesai, tulisan tersebut dikirim ke

redaktur. Hasil semua tulisan yang sudah diterima redaktur, diolah kembali

menjadi berita utuh yang siap terbit. Berita yang harus segera terbit, masuk ke

tempo.co. berita yang agak mendalam disimpan untuk Koran Tempo dan yang

lebih dalam diberikan pada majalah Tempo.

47 Wawancara pribadi dengan Elik Susanto. 48 Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.

76

Hasil transkrip harus diberikan pada redaktur karena tulisan tersebut masih

belum berimbang. Elik mengatakan, tidak mungkin pada Koran Tempo

menaikkan berita yang hanya satu narasumber. Jadi, harus ada perkataan lain agar

seimbang. Tapi, mungkin juga wartawan tersebut menulis berita yang utuh kalau

narasumbernya komplit. Biasanya hal itu terjadi pada wartawan senior karena

sudah berpengalaman dalam mencari berita.

Elik Susanto memandang Dahlan Iskan sebagai orang yang baik, salah

satunya adalah karena Dahlan merupakan mantan wartawan Tempo. Dahlan

merupakan orang yang pintar dan tekun. Hasil kerja kerasnya itu berbuah hasil

saat Dahlan sukses mendirikan Jawa Pos.

“Orangnya pinter, tekun. Saya pernah ketemu dan wawancara

dengan dia. Orangnya rajin, juga punya obsesi. Sebagai pemimpin, dia

membuktikan keberhasilannya. Membuat media, dia berhasil. Jadi Dirut

PLN juga berhasil. Menjadi Menteri BUMN juga banyak gebrakan. ketika

menjadi pejabat BUMN saat dia mengelola perusahaan-perusahaannya

menjadi sehat. Kalau tidak salah terobosan Dahlan adalah dia

mengklasifikasi perusahaan-perusahaan BUMN menjadi sehat, kurang

sehat, dan mati atau tidak berkembang sehingga harus dilikuidasi.”49

Semua kinerja baik Dahlan Iskan seakan terkotori dengan majunya dia

sebagai konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Elik mengakui hal tersebut

dan menduga kinerja baiknya ini hanya karena pencitraan dia sebagai calon

presiden itu.

Akan tetapi Elik menghargai keputusan Dahlan Iskan karena itu adalah

hak dia karena mungkin Dahlan memiliki kompetensi dan mampu jika memang

menjadi seorang presiden. Dahlan juga merasa dipilih oleh publik dan memiliki

jaringan serta komunikasi yang baik dengan rekan bisnis maupun organisasi yang

dia tekuni.


77

3. Analisis sosial budaya

Setelah era reformasi, perkembangan pers berkembang dengan pesat.

Mereka selalu dikekang oleh pemerintah karena tidak boleh memberitakan

kebobrokannya. Kali ini mereka bebas memberitakan apa saja. Sejak itu, pers

Indonesia selalu menuliskan berita yang membuat rakyat kesal dengan pemerintah

karena tindakannya yang menyimpang.

Banyak sekali penyimpangan yang dituliskan media di Indonesia. Mulai

dari kinerja yang tidak maksimal, hingga merampok uang rakyat bernilai triliunan

rupiah. Hingga saat ini pun warga Indonesia selalu menyantap pemberitaan buruk

itu.

Selalu saja media massa memberitakan berita yang kurang baik bagi

pemerintah. Karena minim pemimpin hebat, pers pun terkadang menikmati

keindahan masa lalu melalui perbandingan antara pemerintahan saat ini dengan

pemerintahan Soekarno yang menjadi presiden pertama Indonesia atau Ali

Sadikin, Gubernur DKI Jakarta di era 70’an.

Saat SBY mencalonkan diri sebagai calon presiden untuk kedua kalinya,

dia mengampanyekan untuk mengatakan tidak pada korupsi. Salah satu di

iklannya muncul Angelina Sondakh dan Andi Malarangeng. Akan tetapi kader

Partai Demokrat tersebut tersandung korupsi.

Bahkan korupsi pada pemerintahan SBY lebih parah dari era Soeharto.

Jika jaman Soeharto tercatat korupsi sebesar Rp 90 triliun. Saat SBY menjadi

presiden, korupsi mencapai Rp 720 triliun.50

50 Ali Akbar Soleman Batubara, Korupsi Era Pemerintahan SBY Lebih-Lebih dari Zaman

Soeharto,artikel diakses pada 13 Desember 2013 http://www.harianterbit.com/2013/09/13/korupsi-

era-pemerintahan-sby-lebih-lebih-dari-zaman-soeharto/.

78

Berdasarkan penelitian yang dilakukan The Political Literacy Institute

yang dilakukan pertengahan tahun 2011, pemerintahan SBY memiliki 10 rapor

merah. Selain korupsi yang dilakukan sejumlah kementerian, SBY juga tebang

pilih dalam menyelesaikan kasus. SBY pun gagal dalam menyelesaikan masalah

TKI. Selain itu ditemukan pula kelambatan SBY dalam menangani kasus

pelanggaran HAM, seperti menyelesaikan kasus pembunuhan Munir.51

Di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),

penantian warga Indonesia akan pemimpin idaman pun muncul. Sosok itu adalah

Dahlan Iskan. Saat dia menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara,

namanya mulai meroket.

Namanya menjadi perbincangan masyarakat Indonesia bukan karena dia

koruptor atau memiliki kinerja buruk, tapi karena prestasinya. Memang

prestasinya belum bisa dikatakan cemerlang, tapi kehausan masyarakat yang ingin

memiliki pemimpin yang merakyat, Dahlan Iskan adalah orang yang tepat.

Dalam survei, ketokohan Dahlan Iskan bisa dikatakan menjadi calon

alternatif presiden jika dibandingkan dengan para calon lain yang sudah diusung

oleh masing-masing partai. Ketokohan tersebut atas hasil upaya saat bekerja

dengan baik di pemerintahan. Pengaruh dia ke publik pun terlihat dengan hasil

laporannya yang bagus.

“Kalau menurut saya pengaruh dia ke publik itu ya saat dia

memberikan laporan saat menjadi wartawan. Publik pun tahu, ‘oh ini loh

peristiwa yang dilaporkan oleh Dahlan’. Kalau sekarang ya sesuai dengan

jabatan dia ketika menjadi pejabat BUMN saat dia mengelola perusahaan-

perusahaannya menjadi sehat. Ketika perusahaan itu sehat dan untung,

publik pun senang. Karena saat untung, menjadi pendapatan bagi negara

51 Samrut Lellolsima, Inilah Sepuluh Raport Merah SBY-Boediono, artikel diakses pada

13 Desember 2013 dari http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=41757.

79

dan pendapatan negara itulah yang akan dijadikan untuk mengelola negara

termaksud dengan rakyatnya.”52

Dahlan Iskan sering kali memantau langsung tempat yang bermasalah dan

tidak mau mendengar permasalahan tersebut dari anak buahnya. Hal itu dia

lakukan agar benar-benar merasakan masalah tersebut. Dahlan pun tak sungkan-

sungkan mengobrol dengan masyarakat biasa tanpa takut mengurangi

kehormatannya. Tindakannya seperti itu menjadi sosok yang diimpikan warga

Indonesia.

Dahlan juga tidak ragu menaiki ojek saat sedang mengadakan pertemuan

penting jika macet di jalan. Bahkan Dahlan sering menyantap makanan pedagang

kaki lima. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan wakil rakyat yang selalu

hidup mewah dan kurang merasakan apa yang dirasakan warga biasa.

Banyak sekali pemberitaan tentang Dahlan Iskan di media massa. Pada

tahun 2013, www.tempo.co memberitakan Dahlan Iskan lebih dari 250

pemberitaan. Berarti setiap hari, minimal satu kali www.tempo.co memberitakan

tentang Dahlan Iskan. Lebih dari 75% pemberitaan tersebut memberitakan yang

baik tentangnya. Sisanya karena masalah yang dia hadapi seperti kecelakaan

mobil Tuxuci saat peluncuran mobil listrik.

Dahlan Iskan selalu memiliki pandangan yang berbeda dengan anggota

DPR. Media massa pun sering memberitakan masalah ini. Tapi kebanyakan dari

berita itu lebih condong ke Dahlan. Anggota legislatif itu pun selalu menjadi

tokoh antagonis dan Dahlan tokoh protagonis.

Tidak hanya dengan DPR saja pemberitaan tentang Dahlan Iskan, tapi juga

dengan Jasa Marga. Pemberi jasa melalui jalan tol ini tak luput dari serangan


80

Dahlan saat dia melihat jalan tol yang macet panjang. Dahlan sempat turun ke

jalan dengan menggratiskan pengguna mobil agar kemacetan cepat terurai.

Setelah itu Dahlan berjanji akan mengevaluasi Jasa Marga.

Pemberitaan Dahlan Iskan terus melonjak naik saat dia berbincang dengan

rakyat kecil dan ikut hidup bersama mereka. Dahlan bahkan sempat menginap di

rumah seorang petani di daerah Sragen dan membantu sang pemilih rumah untuk

berkebun dan melihat apa yang dia punya. Pada kesempatan terakhir Dahlan

berkata bahwa dia belajar banyak dengan pemilik rumah tersebut dan merasa

seperti sedang sekolah tentang hidup.

Di daerah yang sama, pada 29 Maret 2012 Antara News memberitakan

Dahlan Iskan yang menginap dengan beralaskan tikar. Meski pemilik rumah

sudah menyediakan kasur untuk Dahlan tidur, Dahlan menolak untuk tidur dengan

alas yang empuk.53

Berita itu sangat jelas menggambarkan sosok Dahlan Iskan yang merakyat.

Dia bahkan tidak sungkan makan makanan seadanya yang disediakan pemilik

rumah. Beberapa media yang memberitakan Dahlan Iskan selalu menggambarkan

rupanya yang selalu memakai kemeja putih panjang yang lengannya digulung

dengan memakai sepatu kets.

Selain penampilannya yang sederhana, pakaian dan aksesorisnya buatan

Indonesia dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, Dahlan kadang disebut

sebagai orang yang cocok jika menjadi presiden selanjutnya.

Selain Dahlan Iskan, sebenarnya masih banyak tokoh lain yang memiliki

kinerja yang lebih baik darinya. majalah Tempo pada edisi khusus tahun 2012

53 Royke Sinaga, Tatkala Dahlan Iskan Beralaskan Tikar di Rumah Petani, artikel

diakses pada 29 September 2013 dari http://www.antaranews.com/berita/303792/tatkala-dahlan-

iskan-beralaskan-tikar-di-rumah-petani.

81

pernah mengangkat tentang bupati yang memiliki kinerja baik. Mereka dijadikan

tokoh tahun itu oleh majalah Tempo.

Meski begitu, Dahlan Iskan tidak dijadikan tokoh pada terbitan itu. Masuk

nominasi saat rapat redaksi pun tidak. Pemilihan tokoh tersebut didapat

berdasarkan survei yang ada, kinerja mereka, program yang mereka lakukan, dan

masih banyak lagi kriteria lainnya.

Dalam pemberitaan sehari-hari, tokoh versi majalah Tempo tersebut tetap

masih kalah saing pemberitaannya dengan Dahlan Iskan. Bukan hanya Tempo saja

yang sering memberitakan tentang Dahlan Iskan, media massa lain pun ikut

menghujani pemberitaan yang berhubungan dengan Dahlan.

“Salah satu kekurangannya (Dahlan Iskan) adalah saat dia maju

menjadi capres melalui konvensi demokrat. Ya hak dia lah. Kita tidak bisa

menghalang-menghalangi. Tapi akhirnya publik menilai, ‘Oh ternyata ia

seperti itu karena ingin menjadi calon presiden.’ Itu kan penilaian ya. Tapi

kan hak sepenuhnya ada di Dahlan dan itu boleh-boleh saja. Nanti tinggal

lihat saja di pemilu.”54

B. Analisis relasi bahasa, kuasa, dan ideologi media isu kasus korupsi Dahlan

Iskan melawan anggota DPR

1. Komodifikasi

Kasus Dahlan Iskan melawan anggota DPR menjadi perbincangan karena

secara berani Dahlan Iskan akan membongkar dan memberi tahu kepada publik

siapa saja anggota DPR yang suka memeras BUMN. Alasan pemerasan yang

dilakukan pun beragam. Mereka memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk

kekayaannya sendiri.


82

Komodifikasi menurut Vincent Mosco adalah perubahan bentuk nilai guna

menjadi nilai tukar.55

Pada konteks ini, Koran Tempo menjadikan kasus Dahlan

Iskan melawan DPR sebagai berita lalu diberikan kepada masyarakat yang

menjadi nilai tukar. Masyarakat merupakan objek utama Koran Tempo untuk

komodifikasi ini.

Publik yang menjadi tujuan utama diberikan konten yang menarik

sehingga mereka penasaran untuk menikmat produk tersebut. Pemberitaan yang

menarik untuk pembaca seperti ini adalah produk utama media massa.56

Ketokohan Dahlan Iskan yang menarik di mata masyarakat dijadikan Koran

Tempo untuk menarik pembaca

Walaupun kasus ini belum tuntas hingga sekarang, Koran Tempo

mengganggap peristiwa ini sangat penting bagi publik. Masyarakat harus tahu

kronologi ceritanya hingga siapa saja pelakunya. Oleh sebab itu Koran Tempo

selama sebulan gencar memberitakan kasus ini.

“Kan belum terbukti. Itu kan baru omongan Dahlan yang direspon

oleh DPR. Sebenarnya hanya perang mulut saja. Pertama nilai berita itu

kurang karena belum ditetapkannya tersangka, terpidana dan yang lainnya.

Jadi cuma perang mulut saja. Jangan-jangan cuma pencitraan Dahlan yang

ingin menjadi presiden itu. Ini menjadi rumit saat dia punya gebrakan di

BUMN lalu maju sebagai calon presiden.”57

Meski hanya perang mulut dan menduga bahwa apa yang dilakukan

Dahlan Iskan hanya pencitraan saja, Koran Tempo tetap menganggap berita ini

penting dan harus diberitakan agar masyarakat terbuka pikirannya mengenai

pemalakan yang dilakukan oleh anggota DPR.

55 Vincent Mosco, The Political of Communication (London: SAGE Publication Ltd,

1996), h. 141. 56 Vincent Mosco, The Political of Communication, h. 148. 57 Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.

83

Dari segi tulisan, kasus ini menjadi sumber utama Tempo dalam

mengubah peristiwa menjadi penghasilannya. Kerja utama sebuah media adalah

mencari berita. Jika berita menarik dan unik, banyak masyarakat yang akan

penasaran untuk membacanya. Semakin banyak yang menikmati, semakin besar

pula keuntungan yang dimiliki sebuah media, salah satunya Koran Tempo.

Semakin banyak publik yang membaca berita Koran Tempo, maka

semakin banyak perusahaan tertarik mengiklankan barangnya ke media itu. Koran

Tempo melihat kasus ini layak untuk dijadikan sebagai berita karena masyarakat

ingin mengetahui kelanjutan dari perang antara badan eksekutif dengan legislatif.

Saat ruang redaksi juga terjadi perdebatan antara orang yang setuju dengan

yang tidak mengenai kasus ini. Bagi yang setuju, mereka memiliki data dan

sumber yang terpercaya. Orang yang tidak setuju mengatakan bahwa data yang

dimiliki sudah lama dan menduga lontaran yang diucapkan Dahlan Iskan hanya

pencitraan saja. “Pertama karena yang bicara ini adalah tokoh dan menteri BUMN

tentang perusahaan dia yang diduga, karena dia ngomongnya diduga oleh

sejumlah anggota DPR. Saat Dahlan ngomong seperti itu, banyak anggota DPR

yang dijerat KPK, seperti kasus hambalang, cek pelawat,” jelas Elik.58

Setelah perundingan yang panjang, akhirnya Koran Tempo sepakat untuk

menelusuri lebih jauh mengenai kasus ini dan diterbitkan selama sebulan. Selain

dari kasus yang menarik, pembaca juga perlu tahu seperti apa kelanjutan dari

masalah ini. Bagaimanapun juga publik adalah pembaca setia dan konsumen dari

Koran Tempo.


84

Sosok Dahlan Iskan yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN dan

memiliki pandangan baik untuk masyarakat juga menjadi kelayakan berita Koran

Tempo. Publik selama ini menganggap Dahlan Iskan orang yang dapat dipercaya

melihat dengan kinerjanya selama ini. Dia juga sering terjun langsung ke

masyarakat melihat kondisi sebenarnya. Bahkan dia tak sungkan-sungkan tidur

beralaskan tikar dengan nyenyak tanpa disuguhi fasilitas mewah.

Masyarakat juga senang dengan apa yang sudah dilakukan Dahlah Iskan.

Beberapa survei yang ada, menyebutkan bahwa Dahlan layak menjadi presiden

alternatif dari calon presiden yang sudah diusung beberapa partai selanjutnya

menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dahlan Iskan pun dimanfaatkan sebagai nilai jual dalam berita Koran

Tempo. Publik percaya bahwa Dahlan adalah orang baik dilihat dengan kinerjanya

sebagai Menteri BUMN yang bagus.

2. Spasialisasi

Proses teknologi dan komunikasi adalah keutamaan dari spasialisasi.

Spasialisasi merupakan bagian dari industri komunikasi.59

Maksudnya adalah

pemanfaatan ruang yang ada seperti dalam media massa adalah fokus utama dari

spasialisasi. Koran Tempo menggunakan keuntungannya dalam penyebaran

informasi untuk memengaruhi publik dan menyebarkan ideologinya lewat tulisan

yang disebar kepada masyarakat.

Koran Tempo memanfaatkan fungsi media massa sebagai penyebar

informasi untuk membela Dahlan Iskan dan membuat DPR semakin buruk di

mata masyarakat. Salah satu judul Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan

59 Vincent Mosco, The Political of Communication, h. 173.

85

menegaskan bahwa pertikaian Dahlan Iskan dengan anggota DPR semakin

meruncing. Perseteruan ini hingga melibatkan jabatan yang dimiliki Dahlan meski

Koran Tempo tidak menyebutkan siapa orang yang menginginkan Dahlan turun

jabatan, walaupun wewenang pemberhentian menteri ada pada hak presiden.

Terlihat bahwa anggota DPR yang disebut Dahlan pemalak tidak suka

dengan perbuatan Dahlan Iskan. Koran Tempo seakan memberi kesan kepada

masyarakat bahwa tindakan anggota DPR semakin kotor dan Dahlan digambarkan

orang baik yang memiliki banyak musuh. “Namun Dahlan menolak menguraikan

dan menjelaskan lebih jauh lontaran ini. Dia pun enggan menanggapi pertanyaan

mengapa pejabat itu hendak menyingkirkannya. Bekas Direktur Utama PLN itu

hanya berujar, ‘Saya tahulah.’”60

Meski anggota DPR ada yang geram dengan tindakan yang kata mereka

mencemarkan nama baik, tapi ada pula yang mendukung perbuatan Dahlan Iskan.

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Aziz menginginkan agar

Dahlan segera membongkar kasus pemalakan tersebut. Hal tersebut supaya

masalah yang terjadi cepat selesai.

Anggota Komisi Perdagangan, Perindustrian, dan BUMN Dewan

Perwakilan Rakyat, Mohamad Sohibul Iman mendukung Dahlan dengan meminta

dia untuk menjelaskan inefisiensi yang dilakukan PLN agar masyarakat

mengetahui penyebabnya. Sohibul menjelaskan bahwa kerugian yang dilakukan

PLN bukan sepenuhnya salah Dahlan.

“Sohibul mengakui PLN memiliki dua fungsi sekaligus, yakni

sebagai pelaksana kebijakan energi nasional dan sebagai perusahaan milik


86

negara. Sebagai pelaksana kebijakan, PLN dinilai merupakan korban

kebijakan energi secara umum. Tetapi sebagai perusahaan, PLN banyak

memiliki persoalan manajemen. ‘Ini juga harus diketahui publik,’ kata

dia.”61

Akhirnya Koran Tempo memberikan kesempatan bicara anggota DPR

pada berita Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN. Ruang bicara itu

diberikan setelah sebulan penuh mencecar mereka. Anggota DPR yang disebut

sebagai pemalak, merasa gerah atas pencemaran nama baik yang dilakukan

Dahlan Iskan.

Pembelaan yang dilakukan anggota DPR bertemu secara informal dengan

direktur perusahaan pelat merah adalah hal yang wajar. Wakil Ketua Komisi

Keuangan DPR Harry Azhar mengatakan tidak ada yang salah dengan lobi

internal. Kalau memang ada pelanggaran, Harry meminta agar diperlihatkan

bukti-buktinya.

Berita DPR Serang Balik Dahlan Iskan juga memberikan ruang anggota

DPR atas perlakuan Dahlan Iskan. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso

mendukung anggotanya yang menyerang balik Dahlan Iskan. Hal tersebut

dilakukan agar Dahlan tidak berbuat semena-mena kepada DPR.

Serangan balik DPR adalah dengan melakukan somasi kepada Dahlan

Iskan agar dia meminta maaf. Jika Dahlan tidak menggubris, maka Anggota DPR

yang melakukan serangan balik itu akan membawa kasus ini ke pengadilan. Idris

Laena yang disebut Dahlan sebagai pemeras BUMN menyangkal bahwa dirinya

melakukan pemalakan.


87

Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kesal dengan

tuduhan Dahlan. Dia mengatakan bahwa anggotanya, Sumaryoto yang dituduh

memeras PT Merpati bukan menagih, tapi hanya menanyakan angka Rp 18

miliyar ke Merpati.

Saat menampilkan sosok Dahlan Iskan pun Koran Tempo membagi dalam

dua jenis, Dahlan seorang pahlawan yang berani secara terang-terangan

membongkar kasus suap dan Dahlan yang tidak disenangi oleh anggota DPR

karena ucapannya tanpa bukti dan mencoreng nama baik mereka.

Koran Tempo mencitrakan sosok Dahlan sebagai protagonis salah satunya

karena kedekatannya. Redaktur Pelaksana Tempo Rubrik Politik, Elik Susanto

mengakui bahwa Dahlan adalah orang yang pintar, sukses dalam menjalankan

tugasnya. Dahlan juga pernah menjadi wartawan Tempo.

Meski ada kedekatan seperti itu, tetap saja ada terjadi perbedaan pendapat

mengenai Dahlan Iskan. Dalam ruang redaksi tidak ada kedekatan dalam

mengajukan sebuah berita. Asalkan ada data yang lengkap, kasus apapun layak

menjadi sebuah berita Koran Tempo. “Direksi dalam istilah pengelola perusahaan

ada istilahnya firewall atau garis api. Jadi direksi tidak bisa intervensi ke redaksi.

Jika memang tidak menarik, ya kita tolak. Kalau menarik, didalemin. Kita

lanjutkan. Semua usulan itu ya satu, harus diajukan ke rapat.”62

Publik dalam kasus ini hanya berfungsi sebagai konsumen. Konsumen

dalam arti hanya orang yang menerima hasil peliputan dan wawancara dalam

wartawan Koran Tempo. Mereka pasrah dengan apa yang disajikan Koran Tempo


88

tanpa kekuataan dalam memberikan sebuah ide ataupun pernyataan dalam kasus

pemalakan BUMN ini.

Pembaca dibuat percaya dengan terbitan Koran Tempo yang

menggambarkan Dahlan Iskan adalah orang yang tidak bersalah dan DPR adalah

orang jahat. Koran Tempo merupakan salah satu dari banyak media massa yang

membuat Dahlan sebagai pemimpin dengan kerja baik.

3. Strukturasi

Strukturasi berkaitan dengan hubungan ide antaragen masyarakat, proses

sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Strukturasi dapat digambarkan

sebagai proses di mana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial.

Para agen ini kemudian menjadi bagian dari struktur dan bertindak melayani

bagian yang lain. Hasil akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan sosial

dan proses kekuasaan diorganisasikan di antara kelas, gender, ras dan gerakan

sosial yang masing-masing berhubungan satu sama lain.

Tempo memanfaatkan jabatan Dahlan Iskan sebagai nilai berita yang layak

dikonsumsi masyarakat. Selain sosok Dahlan, Koran Tempo juga mengambil

narasumber lain yang memiliki jabatan tinggi dan kompeten menjadi narasumber

dalam beritanya.

Narasumber yang diwawancarai Koran Tempo selain Dahlan Iskan adalah

anggota DPR itu sendiri yang menjadi target utama dalam kasus ini. Meski begitu,

ruang bicara yang diberikan anggota DPR masih kurang banyak dibandingkan

dengan perkataan Dahlan.

Sekalipun banyak narasumber dari anggota DPR, tetap porsi yang

diberikan sedikit. Perkataan mereka tidak lebih dari lima paragraf dalam berita

89

Koran Tempo meskipun anggota DPR dimasukan dalam paragraf pertama dan

tema dalam berita tersebut.

Selain perang mulut antara Dahlan Iskan dan anggota DPR, ada pihak lain

yang juga ikut dalam masalah ini, yaitu beberapa pengamat. Pengamat itu sedikit

memihak kepada Dahlan dengan mengatakan bahwa bukan Dahlan saja yang

harus disalahkan, tapi juga ada pihak lain. “Kalau tidak salah itu hanya asumsi

kerugian yang itu asumsi dari periode sebelum Dahlan, sekitar 10 tahun dan Dirut

sebelum Dahlan juga ditahan karena korupsi. Jadi tidak fair jika itu dibebankan

pada Dahlan,” tutur Elik.63

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, Rudi Rubiandini juga

mendukung Dahlan Iskan. Jika Dahlan tidak melakukan hal tersebut, maka akan

terjadi pemadaman di Jawa dan Sumatera karena pasokan gas dan batubara yang

habis.

Pada berita “Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN” menggambarkan

jelas bagaimana anggota DPR meminta jatah ke BUMN agar dana yang mereka

minta cair. Meski direktur itu menolak untuk memberikan jatah, anggota DPR

tersebut malah mengajari untuk berbuat curang agar jatah tersebut dapat

diberikan. Jatah tersebut berdasarkan yang didapat Dahlan dari anak buahnya

bukan hanya untuk perorangan, tapi atas nama komisi DPR.

Dahlan Iskan masih tetap juga tidak memberi tahu siapa yang menjadi

pemalak tersebut. Itu dia lakukan dengan alasan ingin membenahi dulu

perusahaannya dibandingkan dengan mengurusi orang lain.


90

Koran Tempo memanfaatkan ruangnya dalam memberikan informasi

kepada masyarakat dengan memberikan citra yang baik untuk Dahlan Iskan. DPR

yang dipandang publik buruk dari segala sisi semakin diserang dalam pemberitaan

Koran Tempo dalam kasus ini. Masyarakat semakin dibuat tidak percaya dan

berpikiran negatif tentang anggota DPR. Elik Susanto menjelaskan, “Terus terang

banyak publik yang tidak percaya dengan DPR. Kalau liat survei, banyak anggota

DPR yang korup, kerjanya melorot, tugas mereka menyusun undang-undang juga

tidak beres.”64

Koran Tempo di sini sebagai agen yang mengubah sistem sosial. Agen

yang menjadi tokoh utama membentuk sebuah peristiwa tentang Dahlan Iskan

melawan DPR menjadi sesuatu yang dikonsumsi publik. Kemampuan ini

diperoleh karena akses Koran Tempo memiliki sebuah saluran untuk membentuk

sebuah pandangan melalui media massa.

Masyarakat sebagai pembaca dijadikan objek oleh Koran Tempo. Elik

Susanto mengatakan bahwa publik menjadi salah satu faktor utama dalam

pemberitaan mereka. Apakah peristiwa ini layak untuk dijadikan berita dilihat dari

pentingnya untuk masyarakat. Di berkata, “Pembaca Tempo itu kan masyarakat,

bukan cuma DPR atau pemerintah saja. Bahkan kita menjelaskan secara jelas

kepada masyarakat, ini loh kasusnya. Urutan-urutannya seperti ini.”65

Pada akhirnya ruang yang dimiliki Koran Tempo untuk mempengaruhi

masyarakat dalam mengubah peristiwa menjadi sesuatu sehingga menjadi nilai

tukar membentuk suatu pemikiran masyarakat. Pembaca semakin diyakinkan

64 Wawancara pribadi dengan Elik Susanto. 65 Wawancara pribadi dengan Elik Susanto.

91

dengan sosok Dahlan Iskan sebagai orang yang baik dan anggota DPR selalu

menjadi orang yang jahat.

Sebagai Redaktur Pelaksana Koran Tempo pun Elik Susanto mengaku

kerja anggota DPR kurang baik. Kinerja mereka merosot dan dilihat berdasarkan

survei, banyak publik yang semakin tidak percaya dengan mereka. Meski

demikian, Elik tetap menjunjung nilai objektif dalam memilih sebuah berita.

“Informasi awal itu bisa datang dari mana saja. Informasi awal itu kemudian

digali lewat kroscek, konfirmasi. kita diskusikan berita ini layak atau tidak? Kalau

layak, kita dalamin, konfirmasi, lalu diajukan menjadi berita,” jelas Elik.66


92

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, melakukan wawancara mendalam dengan

Redaktur Pelaksana Koran Tempo, dan menganalisis setiap berita kasus Dahlan

Iskan melawan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Koran Tempo,

peneliti memiliki kesimpulan pada penelitian ini.

1. Dari segi teks, Koran Tempo cenderung lebih mendukung Dahlan Iskan

dibandingkan DPR. Lebih dari setengah berita yang diteliti lebih condong ke

Dahlan dengan perkataannya yang siap membongkar pemalak BUMN meski

harus mengorbankan nyawa ataupun jabatan. Anggota DPR yang menurut

mereka dituduh Dahlan, jarang diberi kesempatan bicara. Hanya sedikit ruang

bicara yang diberikan kepada mereka untuk mengklarifikasi dari lontaran

Dahlan.

2. Saat ruang redaksi, pendapat sidang menjadi dua kubu. Kubu tersebut adalah

wartawan Koran Tempo tidak setuju dan tidak setuju dengan kasus Dahlan

Iskan melawan DPR. Mereka yang setuju karena memiliki data yang cukup

dan yang tidak setuju menganggap bahwa ini adalah pencitraan Dahlan dan

data tersebut merupakan data lama. Setelah mengalami perdebatan panjang,

akhirnya kasus ini naik menjadi berita. Masyarakat juga menjadi

93

pertimbangan layak berita Koran Tempo karena pembaca mereka adalah

publik.

3. Kondisi sosial budaya yang sudah bosan dengan berita buruk dan

menginginkan sesuatu yang baru, nampak pada sosok Dahlan Iskan. Dia

dianggap sosok yang merakyat dengan suka berbicara pada masyarakat kelas

bawah dan hidup dengan sederhana. Dahlan juga merupakan mantan

wartawan Koran Tempo dan dia sukses dalam memimpin apa yang sudah

ditugaskan padanya.

4. Koran Tempo mengubah peristiwa perseteruan Dahlah Iskan dengan DPR

menjadi nilai jual mereka kepada khalayak. Masyarakat yang tertarik dengan

kasus ini, akan membeli produk Koran Tempo sehingga menghasilkan

pendapatan bagi mereka. Semakin banyak pembaca, pengiklan semakin

banyak pula pengiklan yang tertarik memasarkan produknya Koran Tempo.

5. Ruang yang dimiliki Koran Tempo dalam menyebarkan berita kepada publik

dimanfaatkan penuh dengan menggambarkan citra yang baik untuk Dahlan

Iskan dan anggota DPR sebagai orang jahat. Melihat kinerjanya, masyarakat

juga sudah mulai kurang simpati dengan anggota DPR karena kinerjanya

yang tidak memuaskan.

6. Koran Tempo menggunakan ketokohan dan jabatan Menteri Badan Usaha

Milik Negara, Dahlan Iskan sebagai sumber berita. Salah satu berita yang

layak bagi Koran Tempo adalah ketokohannya. Sebenarnya masih banyak

tokoh lain di DPR. Tapi mengingat sudah kurang percayanya masyarakat

94

pada mereka, Koran Tempo tetap menjadikan mereka sebagai tokoh, namun

antagonis dan Dahlan sebagai protagonis.

B. Saran

Media massa yang berfungsi sebagai penyampai kabar kepada masyarakat

seharusnya memberikan berita yang benar-benar memberimbang. Begitu pula

dengan Koran Tempo yang merupakan salah satu surat kabar dipercaya oleh

publik. Seharusnya media massa tidak boleh menunjukkan keberpihakannya.

Seorang wartawan dalam mencari berita harus cover all sides atau mencari

informasi dari segala sisi, bukan dari dua sisi atau satu sisi.

Media massa khususnya Koran Tempo sebaiknya memberikan kesempatan

juga kepada orang yang diserang oleh orang lain. Pada penelitian ini anggota DPR

sedikit sekali diberikan tanggapan mengenai kasus pemalakan BUMN.

Dalam mewawancarai seorang narasumber, wartawan profesional

seharusnya sedikit lebih skeptis dengan pernyataan narasumber. Dari berita yang

ada, masih banyak pertanyaan di dalam benak peneliti yang harus dipertanyakan

kepada narasumber, salah satunya ke Dahlan Iskan sebagai narasumber utama

Koran Tempo.

100

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zaenal dan Junaiyah. Sintaksis Jakarta: Grasindo, 2008.

Bungin, Burhan. Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media

Massa, Iklak Televisi, dan Keputusan Konsimen serta Kritik Terhadap Peter

L. Berger dan Thomas Luckmann Jakarta: Kencana, 2008.

Curran, James dan Gurevich, Michael. Mass Media and Society London and New

York: Edward Arnold, 1992.

Djatmiko, Harmanto Edy. Rahasis Sukses the Best CEO Indonesia, Jakarta: Elex

Media Komputindo, 2004

Djuroto, Totok. Manajemen Penerbitan Pers, Bandung: Rosda, 2004.

Dolon, Rosana and Todoli, Julia. Analysing Identities in Discourse Amsterdam:

John Benjamins Publishing, 2008.

Eriyanto. Analisis Framming; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media

Yogyakarta: LkiS Group, 2002.

-----------. Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta:

LKiS,Cet VII Februari 2009.

Fairclough, Norman. Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language

New York: Longman Group Limited, 1995.

--------------------------. Language and Power second edition, 3th

ed. New York:

Routledge, 2013,

Golding, Peter dan Murdock, Graham. The Political Economy of the Media

Northamton: Edward Edgar Publishing Limited, 1997.

Hidayat, Dedy N. Jurnalis, Kepentingan Modal dan Perubahan Sosial Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Kraus, Sidney dan Davis, Dennis. The Effects of Mass Communication on

Political Behavior, The Pennsylvania State University Press, 1978.

Lippmann, Walter. Opini Umum (terjemahan), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

1998.

Locke, Terry. Critical Discourse Analysis London: Continuum International

Publishing Group, 2004.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda

karya, Cetakan kedelapan 1997.

Mosco, Vincent. The Political of Communication London: SAGE Publication Ltd,

1996.

96

Muhtadi, Asep Saeful. Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik, Jakarta: Logos,

1999.

Mulya, Ade. Transformasi Usaha Industri Media Massa, Jakarta: LIPI, 2006,

Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru, Ilmu

Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Rosdakarya, 2006.

Poloma, Margaret M. Sosiologi Kontemporer Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2003.

Raco, J.R. Metode Pendekatan Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan

Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010.

Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2007.

Riyanto, Geger. Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran Jakarta: Pustaka

LP3ES Indonesia, 2009.

Sobur, Alex. Analisis Teks Media, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Stubbs, Michael. Discourse Analysis Oxford: Basil Blackwell Publisher Limited,

1983.

Sudibyo, Agus dkk. Ekonomi Politik Media Penyiaran Yogyakarta: LkiS

Yogyakarta, 2004.

Suparno, Paul. Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan Pustaka Filsafat, 2007.

Ubaedy, A. N. dan Santoso, Imam. Refleksi Kehidupan; Kisah dan Kajian Hidup

Orang-Orang Ternama, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.

West, Richard dan Turner, Lynn H. Pengantar Teori Komunikasi, Edisi 3 Analisis

dan Aplikasi. penerjemah Maria Natalia Jakarta: Salemba Humanika, 2008.

Lain-lain:

Lampiran profil perusahaan PT Tempo Inti Media Harian.

Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo, Elik Susanto.

Ali Akbar Soleman Batubara, Korupsi Era Pemerintahan SBY Lebih-Lebih dari

Zaman Soeharto, http://www.harianterbit.com/2013/09/13/korupsi-era-

pemerintahan-sby-lebih-lebih-dari-zaman-soeharto/.

Samrut Lellolsima, Inilah Sepuluh Raport Merah SBY-Boediono,

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=41757.

Royke Sinaga, Tatkala Dahlan Iskan Beralaskan Tikar di Rumah Petani,

http://www.antaranews.com/berita/303792/tatkala-dahlan-iskan-beralaskan-tikar-

di-rumah-petani.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Koran Tempo Elik Susanto

SENIN5 NOVEMBER 2012EDI SI NO. 4046TA HUN XII | 40 HA LA MANRP 3.000(LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM)

PETA JALAN BAGI LIMBAH KEMASAN

KONFLIK WARGA DIKHAWATIRKAN TERULANG DI POSO

SAMSUNG DAN BATA DIKABARKAN HENGKANG

ILMU & TEKNOLOGI »A12 BERITA UTAMA »A4 NASIONAL »A5

www.tem po.co www.ko ran tem po.com

PERAS SANA, PERAS SINI

Permintaan upeti, uang jasa, dan tanda terima kasih—atau apa pun sebutan-nya—yang diduga dilakukan politikus

terhadap BUMN diduga sudah terjadi sejak dulu. Tapi tak banyak yang mengakuinya.

A. Jumlah Badan Usaha Milik Negara: 141

B. Total Keuntungan BUMN pada 2011 ■ 118 BUMN membukukan laba sekitar

Rp 123,502 triliun

■ 23 BUMN masih rugi dengan nilai

Rp 3,236 triliun

C. BUMN yang Dipalak

1. PT JAMSOSTEKMantan Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga menyatakan per-nah diperas anggota DPR berinisial MN dari Partai Demokrat dan ETS dari Fraksi PDI Perjuangan pada 2010. Ini terkait dengan kegiatan investasi perusahaan itu di Bank Persyarikatan Indonesia (kini Bank Syariah Bukopin). Ancamannya, politikus itu menuduh ada kerugian negara.

2. PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (RNI)Direktur Utama PT RNI, Ismed Hasan Putro, menyatakan mendapat informasi bahwa manajemen RNI sebelumnya harus mengelu-arkan Rp 1 miliar untuk mengongkosi setiap rapat dengar pendapat dengan DPR. Ismed mengatakan RNI pernah dimintai jatah 20 ribu ton, dan tidak dipenuhinya.

3. MERPATI NUSANTARA AIRLINES Politikus di Komisi Keuangan DPR ditengarai menagih janji fee (komisi) sebesar Rp 13 mili-ar kepada direksi Merpati Nusantara Airlines. Fee itu terkait dengan pengucuran penyertaan modal Merpati Rp 200 miliar.

D. Tanggapan

“Kalau ada anggota DPR yang minta, laporkan dong.”— MARZUKI ALIE, Ketua DPR

“Akan memakan waktu jika membahas setiap ada nama yang disebutkan.”— NURHAYATI ALI ASSEGAF, Ketua Fraksi Demokrat

“Kami menyerahkan kepada pihak berwenang untuk membuktikan pernyataan Hotbonar Sinaga.”—TRIMEDYA PANJAITAN, anggota Fraksi PDIP

■ NASKAH DAN BAHAN : DRIYAN (PDAT) | SUKMA | SUMBER: TNR DAN BERBAGAI SUMBER (DIOLAH) FOTO: ANTARA/WIDODO S. JUSUF

JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Is kan memastikan akan me menuhi panggilan

Ba dan Kehormatan De wan Per wa kilan Rak-

yat hari ini. Panggilan tersebut ter-

kait de ngan adanya poli-tikus yang di tengarai men jadi pemalak se-

jum lah perusahaan pe lat merah itu. ”Besok, jadi ke DPR,”

kata Dahlan, kemarin, melalui pesan singkat kepada Tempo.

Dahlan menolak memerinci hal yang bakal ia ungkapkan kepada Badan Kehormatan, termasuk nama politikus. Dia terkesan santai saat menjawab pertanyaan Tempo. ”He-he-he…, besok ya. Malam ini lagi baca novel baru,” ujarnya.

Dia pun enggan menjawab bukti yang dibawa. Kembali dia menja-wab sambil berkelakar, “Kalau boleh, bawa Anda! He-he-he… Yang jelas, saya bawa nyawa saya!”

Badan Kehormatan memang-gil Dahlan ke DPR pada Senin ini. Menurut Ketua Badan Kehormatan M. Prakosa, lembaga penegak etik Dewan bakal meminta keterangan Dahlan ihwal adanya kongkalikong pembahasan anggaran di DPR. Bahkan, menurut Dahlan, perusaha-an-perusahaan pelat merah disebut-

sebut kerap diperas. Dahlan mengaku siap memper-

tanggungjawabkan omongannya. ”Jika mereka meminta saya menye-butkan nama-nama pelakunya, akan saya sebutkan,” ujar Dahlan seusai orasi ilmiah di Universitas Merdeka, Kota Madiun, Jawa Timur, kemarin.

Dahlan tidak takut bila pernyata-an dan sikapnya itu berujung pada penggeseran dirinya dari kabinet. Dia mengungkapkan, banyak cara yang dilakukan oleh anggota DPR dalam meminta upeti di sejumlah BUMN. Di antaranya melalui telepon, pesan singkat, dan juga permintaan untuk bertemu. ”Dari semua cara itu, intinya meminta bagian dan bahkan memintanya dengan jelas.”

Prakosa mengatakan pertemuan dengan Dahlan akan berlangsung ter-tutup. Dahlan akan diminta menyebut-kan nama, modus, dan bukti adanya praktek permintaan upeti oleh anggota DPR. Meski demikian, Prakosa tidak akan membuka nama-nama tersebut ke publik. ”Penyelidikan dulu. Nanti, kalau terbukti melakukan penyim-pangan, baru akan dibuka.”

Prakosa juga menegaskan Badan Kehormatan bakal mencopot ang-gota Dewan yang terbukti memeras pejabat BUMN. Tindakan ini men-jadi momentum untuk membersih-kan parlemen dari penyuapan. “Tapi harus ada bukti yang kuat.”

● MARTHA THERTINA | ANTARA | ANANDA PUTRI | SUNDARI | SUKMA

IKLAN

DPR DITENGARAI MENAGIH FEE

MERPATI

»A2

UNGKAP PEMALAK BUMN

DAHLAN PERCAYA DIRI KE DPR “SAYA BAWA

NYAWA SAYA!”

K A M I S , 8 N O V E M B E R 2 0 1 2 A4

Dahlan Mengaku Hendak Disingkirkan

JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menuding ada pejabat di kabinet yang menginginkan dia dicopot dari jabatan menteri. ”Memang ada pihak yang mengusulkan saya diberhentikan dari kabinet,” ujar Dahlan, menjawab perta-nyaan wartawan, di Gedung Pertamina kemarin.

Namun Dahlan menolak menguraikan dan menjelaskan lebih jauh lontaran ini. Dia pun enggan menanggapi pertanya-an mengapa pejabat itu hen-dak menyingkirkannya. Bekas Direktur Utama PLN itu hanya berujar, ”Saya tahulah.”

Ini bukan pertama kalinya Dahlan diisukan bakal diber-hentikan dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Pada Mei lalu, isu serupa beredar di media sosi-al. Dahlan disebut-sebut ber-seteru dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero

Wacik. Dia dinilai lancang karena memilih direksi baru Pertamina tanpa berkonsultasi dengan koleganya. Ketika itu, Jero dan Dahlan sama-sama membantah rumor tersebut.

Kali ini isu yang sama mencuat kembali ketika hubungan antara Dahlan dan Dewan Perwakilan Rakyat memanas. Konflik bermu-la ketika Dahlan menyebutkan ada anggota Dewan yang memin-ta ”jatah” kepada direksi BUMN.

Senin lalu, Dahlan diperiksa Badan Kehormatan DPR dalam kaitan dengan pernyataannya itu. Di hadapan anggota Badan, Dahlan menyebutkan dua nama anggota DPR yang diduga meminta bagian dari program penyertaan modal negara di sejumlah BUMN.

Kedua anggota DPR yang disebut dalam pertemuan itu adalah anggota Komisi BUMN, Idris Laena, dari Partai Golkar

dan anggota Komisi Keuangan, Sumaryoto, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Idris ditengarai meminta jatah dalam penyertaan modal negara kepada PT PAL dan PT Garam. Sedangkan Sumaryoto disebut-sebut meminta bagian ke PT Merpati Nusantara Airlines.

Idris dan Sumaryoto memban-tah tuduhan itu. Idris bahkan berencana menuntut Dahlan. ”Ini bisa menjadi pencemaran nama baik,” ujar dia. Adapun Sumaryoto membenarkan sem-pat menanyakan “jatah” itu. Tapi, dia menegaskan, ”Saya bukan menagih.”

Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, menampik kabar yang dilontarkan Dahlan. Dia menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berencana memberhentikan Dahlan ”Saya belum pernah mendengar. Kalau dicopot, siapa

yang mengganti?” kata Julian kemarin.

Dihubungi terpisah, Indonesia Corruption Watch meminta Dahlan tak menghiraukan isu pendepakan dirinya dari kabinet. ”Pengangkatan dan pemecatan menteri itu hak prerogatif pre-siden,” kata peneliti ICW, Ade Irawan, kemarin.

Ade meminta Dahlan ber-konsentrasi pada komitmennya membersihkan BUMN dari prak-tek curang, kongkalikong, hingga korupsi. Salah satunya, segera menyerahkan nama anggota Dewan yang ditengarai meminta ”upeti ” dari BUMN ke Badan Kehormatan.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Aziz meminta Dahlan membersihkan direksi BUMN dari orang-orang yang terlibat kongkalikong dengan parlemen. ● ANANDA PUTRI | ARYANI

KRISTANTI | INDRA WIJAYA | AYU PRIMA SANDI | SUKMA

Badan Kehormatan Belum Bahas Surat DahlanJAKARTA — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mengaku belum menyi-kapi informasi tambahan mengenai praktek pemerasan perusahaan negara yang dikirim Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, kemarin. Anggota Badan Kehormatan bahkan belum membaca isi surat Dahlan itu.

“Kami harus menunggu anggota Badan yang masih di luar kota karena reses,” kata Ketua Badan Kehormatan Muhammad Prakosa kemarin. Tapi dia memastikan sudah menerima surat bernomor SR-632/MBU/2012 itu.

Prakosa menolak berkomentar soal isi surat Dahlan. “Saya belum tahu,” kata-nya. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan bahwa surat itu baru akan dibuka dan dibaca setelah semua anggota Badan berkumpul.

Kemarin, surat Dahlan diserahkan ke Senayan oleh Hamra Samal, Kepala Biro Hukum di Kementerian BUMN. Dahlan sendiri menghadiri Konferensi Internasional Kajian Keislaman di Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi, sesuai dengan kesepa-katan dengan Badan Kehormatan, Dahlan memang tak perlu menyerahkan informasi tambahan itu sendiri. “Cukup mengirim berkas saja,” kata Faisal, mengutip penjelas-an Badan Kehormatan.

Faisal menjelaskan, dalam suratnya, Dahlan menyebutkan ada sembilan nama anggota Dewan yang diduga memeras BUMN. ”Ada nama beserta kronologis kejadian,” kata Faisal. Sembilan nama ini melengkapi dua nama anggota DPR yang sudah disebut Dahlan dalam pertemuannya dengan Badan Kehormatan, Senin lalu.

Delapan nama yang dilaporkan diduga melakukan pemerasan terhadap direksi BUMN. Sedangkan satu orang yang disebut dalam surat Dahlan justru berperan men-cegah rekan-rekannya meminta upeti dari petinggi BUMN. “Pak Dahlan mengucapkan terima kasih pada satu anggota Dewan itu,” ujar Faisal.

Di tempat terpisah, Ketua DPR Marzuki Alie meminta Menteri Dahlan segera mela-porkan semua anggota Dewan yang diduga memeras BUMN ke Komisi Pemberantasan Korupsi. “Dahlan orang yang pembera-ni, jadi jangan takut-takut,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

● WAYAN AGUS P | PINGIT ARIA | ANANDA PUTRI | SATWIKA M | SUKMA

JAKARTA — Seorang terpida-na teroris yang ditempatkan di Rumah Tahanan Khusus Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya kabur pada Selasa lalu. Terpidana bernama Roki Aprisdianto itu diduga menyamar sebagai pembe-suk dengan mengenakan pakaian perempuan dan bercadar. “Diduga, dia bertukar pakaian dengan seo-rang pengunjung,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI Brigadir Jenderal Boy Rafli kemarin.

Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius, Roki alias Atok Prabowo ditangkap pada Januari 2011 di Klaten oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror. Dia dibawa ke Jakarta dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat bersama lima temannya. Mereka adalah Agung Jati Santoso, Tri Budi Santoso, Nugroho Budi Santoso, Yuda Anggoro, dan Joko Lelono.

Akhir tahun lalu, pengadilan menjatuhkan vonis 6 tahun penja-

ra untuk Roki. Sedangkan teman-temannya hanya 5 tahun. Kejaksaan Tinggi Jakarta kemudian meni-tipkan Roki cs di tahanan Polda Metro Jaya. “Kami sudah mengi-rim surat ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk memin-dahkan dia,” kata Suhardi. Namun pemindahan belum bisa dilakukan karena perlu persiap-an di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

Selama di Polda Metro, para ter-

pidana itu hanya bisa dikunjungi pada Selasa, pukul 10.00-15.00. Selasa lalu, jumlah pembesuk tercatat ada 23 orang. “Tapi tidak ada satu pun yang datang untuk Roki,” kata Alius. Suhardi menduga, Roki memanfaatkan keramaian ini untuk meloloskan diri. “Bisa jadi ini memang sudah direncanakan.”

Penjagaan di ruang tahanan cukup ketat. Setiap pengunjung wajib meninggalkan kartu tanda penduduk (KTP) sebelum melewati pintu ruang tahanan. KTP baru bisa

diambil ketika mereka akan mening-galkan tempat itu. Namun tidak diketahui bagaimana caranya Roki bisa lolos dari penjaga. Padahal ia tidak meninggalkan KTP. “Mungkin karena terlalu ramai, penjaga lalai,” ujar Suhardi.

Roki ditangkap polisi karena diduga memimpin aksi teror di Klaten pada November-Desember 2010. Teror itu antara lain dengan meledakkan tiga pos polisi, dua gereja, dan sebuah masjid.

● SYAILENDRA | FRANSISCO ROSARIANS | SUSENO

Terpidana Teroris Kabur dari Rumah Tahanan

Pasukan militer, kemarin, mulai berjaga di kawasan Bali International Convention Centre, tempat berlangsungnya Bali Democracy Forum V. Pengamanan kawasan Nusa Dua ini diperketat menje-lang berlangsungnya konferensi tentang demokrasi yang akan dihadiri 12 kepala negara.

ANTARA/NYOMAN BUDHIANA/

Pengamanan di Nusa Dua

”Pengangkatan dan pemecatan menteri hak

prerogatif presiden.”

Industri Nikmati Subsidi Terbesar

Industri termasuk kelompok yang menikmati subsidi listrik terbesar. Wakil Menteri Energi dan Sumber

Daya Manusia Rudi Rubiandini mengatakan bahwa ada 74 pelang-gan industri yang termasuk pene-rima subsidi dalam jumlah jumbo. Pelanggan dengan daya 30 ribu kilowatt ini bisa menikmati subsidi hingga Rp 5,33 miliar per bulan atau sekitar Rp 4,74 triliun per tahun.

Jumlah itu jauh lebih besar dari-pada subsidi yang diterima seluruh pelanggan listrik rumah tangga kecil dengan daya 450 watt dan 900 watt. Pemerintah sudah menetapkan kedua kelompok ini tak ikut dikenai kenaikan tarif.

Pemerintah berencana menaikkan tarif tenaga listrik sebanyak 15 persen mulai tahun depan. Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, pemerintah masih meng-kaji tiga skema kenaikan tarif pada 2013. Ketiganya adalah kenaikan tarif setiap tiga bulan sekali atau setiap bulan. “Kalau kenaikan setiap tiga bulan, rata-rata kenaikan sekitar 4,3 persen. Kalau bulanan, naik 1,6 persen setiap bulan,” kata Jarman.

● BERNADETTE CHRISTINA

Seretnya pasokan gas bisa membuat Jawa dan

Sumatera gelap gulita.

JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Rudi Rubiandini menilai keputus-an Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menggu-nakan bahan bakar minyak di sejumlah pembangkit listrik sudah tepat. Langkah ini terpak-sa dilakukan agar pemadaman listrik tak terjadi. Bukan hanya di Jakarta, pemadaman juga bisa merembet hingga ke Sumatera.

Saat menjabat Direktur Utama PLN, Dahlan menggunakan BBM sebagai pengganti gas di sejum-lah pembangkit listrik. Langkah ini dilakukan karena seretnya pasokan gas. Akibatnya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan pemborosan Rp 37 triliun dalam tubuh PLN sepanjang 2009-2010.

Pemadaman tak hanya terjadi di Jakarta karena pembangkit listrik tenaga gas tersebar di Jawa dan Sumatera. Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan bahwa kedelapan pembangkit listrik tenaga gas tersebut berada di Tambak Lorok, Jawa Tengah; serta Grati dan Gresik di Jawa Timur. Selain itu, pembangkit terletak pula di Muara Karang dan Tanjung Priok Jakarta; Bali; Sumatera Utara; serta Muara Tawar dan Teluk Lembu, Riau.

Rudi melanjutkan, meski BPK menemukan inefisiensi, PLN sebe-narnya telah melakukan penghe-matan antara lain dengan mengu-rangi penggunaan bahan bakar minyak. Dalam catatan pemerin-tah, pada 2012, penggunaan BBM sudah menyusut menjadi 13,83 persen dari seluruh bahan bakar yang digunakan. Angka ini lebih rendah dibanding porsi tahun sebelumnya, yaitu penggunaan BBM mencapai 22,95 persen.

Namun, Rudi mengakui, biaya pokok produksi listrik pada 2013 justru naik Rp 11 per kilowatt hour walaupun konsumsi BBM menyusut. Kenaikan ini disebab-kan harga gas meroket dari US$ 5 menjadi US$ 7 per juta kaki kubik. “Jadi bukan disebabkan PLN tidak efisien,” katanya.

Kenaikan biaya pokok produk-si juga disebabkan berubahnya parameter penghitungan dalam APBN. Antara lain adanya kena-ikan harga acuan minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah.

Laporan BPK ini membuat hubungan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dahlan memanas. DPR meminta Dahlan menjelaskan penyebab inefisien-si. Namun dalam dua kali rapat dengan DPR, Dahlan tak datang.

Anggota Komisi Perdagangan, Perindustrian, dan BUMN Dewan

Perwakilan Rakyat, Mohamad Sohibul Iman, meminta Dahlan menjelaskan inefisiensi agar masyarakat mengetahui penye-babnya. “Dibuka saja agar publik bisa menilai,” katanya kemarin.

Sohibul mengakui PLN memi-liki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai pelaksana kebijakan energi nasional dan sebagai per-usahaan milik negara. Sebagai pelaksana kebijakan, PLN dini-lai merupakan korban kebijak-an energi secara umum. Tetapi sebagai perusahaan, PLN banyak memiliki persoalan manajemen. “Ini juga harus diketahui publik,” kata dia.

Untuk memangkas inefisien-si, ia meminta agar PLN diberi prioritas menerima pasokan gas. Selama ini, inefisiensi terjadi karena kebutuhan gas untuk pembangkit tak bisa dipenuhi. Akibatnya, PLN terpaksa meng-gunakan bahan bakar minyak yang lebih mahal.

Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa, mengatakan seharusnya DPR tak hanya menyalahkan PLN. Dewan juga memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap tata niaga gas. Selama ini, pasokan gas seret karena lebih banyak dijual kepada industri dan dieks-por ke luar negeri. “Pasokan untuk PLN jadi tidak ada. Seharusnya ini diprioritaskan oleh pemerin-tah,” katanya kemarin.

● BERNADETTE CHRISTINA | WAYAN AGUS PURNOMO |

ROSALINA | DEWI RINA

PEMERINTAH MENILAI KEPUTUSAN DAHLAN

PEMBOROSAN DI PLN

TEPAT

S E L A S A , 3 0 O K T O B E R 2 0 1 2 | B 1

BEA KELUAR MINYAK SAWIT MENTAH DITURUNKAN »B5

TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO

pa ra me ter

NYMEX Crude (US$/barel) 86,28 IPE Brent (US$/barel) 109,78 Gas Alam (US$/mmBtu) 3,40 Batubara (US$/ton) 78,05 Kopi Arabika (sen US$/lb) 157,75 Kakao (US$/MT) 2.383,00 CPO (US$/ton) 857,50 Emas (US$/troy Oz) 1.711,90 Emas (Rp/gr) 577.200,00 Nikel (US$/MT) 16.005,00 Timah (US$/MT) 19.800,00

komoditas26 Oktober 2012

KOMODITI (HARGA)

EUR-USD 1,2905 (0,0034)AUD-USD 1,0356 (0,0018)USD-JPY 79,540 (0,100)USD IDR 9.623,00 12,00 USD-KRW 1.098,21 1,01 USD-SGD 1,2212 0,0005 USD-PHP 41,275 0,001 USD-THB 30,750 0,040 USD-MYR 3,0615 0,0215 USD-CNY 6,2436 (0,0053)

s.d. pukul 17:45 WIB

mata uang29 Oktober 2012

MATA UANG KURS (+/-)

Dow Jones # 13.107,21 3,53 London* 5.764,20 (42,51)Australia 4.499,37 3,11 Cina 2.058,94 (7,27)Hong Kong 21.511,05 (34,52)India 18.635,82 10,48 Indonesia 4.331,37 (7,79)Jepang 8.929,34 (3,72)Korea Selatan 1.891,52 0,09 Malaysia 1.672,56 0,67 Philipina 5.397,42 (7,74)Singapura 3.029,61 (27,90)

# tanggal 26/10/2012; * s.d. pk. 17:35 WIB

bursa saham29 Oktober 2012

INDEKS PO SI SI (+/-)

ILL

US

TR

AS

I: IMA

M Y

UN

NI

JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan kemarin secara blak-blakan mengungkap krono-logi permintaan setoran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada direksi salah satu badan usaha milik nega-ra.

“Kasus ini saya ketahui dari satu direktur BUMN di bidang pangan,” kata Dahlan di hadapan para wartawan. Kecurigaannya muncul keti-ka direksi perusahaan negara itu tidak bisa menjelaskan mengapa dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak kunjung cair.

“Akhirnya direktur itu bicara. Mereka bilang eng-gan membahas kembali soal pencairan PMN karena ada anggota DPR yang meminta jatah,” kata Dahlan.

Direktur itu mengaku ditelepon seorang anggota

DPR hingga puluhan kali. Permintaan anggota DPR itu selalu sama: meminta agar BUMN itu segera mengirim sejumlah uang sebagai peli-cin untuk mempercepat pen-cairan dana PMN.

Direktur BUMN tersebut, kata Dahlan, akhirnya selalu mencari alasan untuk meng-hindar. Sampai akhirnya dia tak bisa mengelak ketika diajak bertemu di sebuah tempat di Jakarta. Sang direktur lalu mengajak dua orang direktur lainnya seba-gai saksi mata pertemuan.

Dahlan mengatakan, permintaan uang kembali diajukan dalam pertemuan itu. Ketiga direktur sem-pat menolak dengan alasan tidak memiliki kas untuk itu. “Tetapi, nekatnya, anggota DPR itu malah mengajari BUMN ini untuk memani-pulasi laporan keuangannya

demi menutupi dana pelicin,” kata Dahlan.

Menurut Dahlan, BUMN pangan itu cuma satu di antara sekian BUMN yang mengalami nasib serupa: dimintai uang oleh anggota DPR dengan dalih memper-cepat pencairan dana PMN.

Namun, Dahlan menam-bahkan, mereka yang men-jadi “korban” bukan cuma BUMN skala besar, tapi juga perusahaan negara yang kecil dan merugi. Anggota DPR yang mengajukan perminta-an upeti itu, kata Dahlan, juga bukan cuma satu orang. Mereka mengaku mewakili komisi tempat mereka ber-naung.

Meski sudah detail men-ceritakan proses perminta-an upeti dari DPR, Dahlan berkukuh tidak membuka identitas BUMN pangan yang menjadi korban. Dia

menyatakan siap membeber-kan nama pelaku dan korban dalam kasus ini jika memang diminta DPR.

“Saya lebih mengutamakan bersih-bersih di rumah saya terlebih dulu (Kementerian BUMN) daripada ikut campur bersih-bersih di rumah orang lain (DPR),” kata Dahlan.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendukung tindak-an Dahlan membuka kasus permintaan upeti anggota DPR ini. Pimpinan DPR, kata dia, juga memberi izin kepada Badan Kehormatan DPR untuk segera memang-gil Dahlan di masa reses ini.

Ketua Badan Kehormatan DPR Muhammad Prakosa kemarin meminta izin memakai waktu reses untuk mengadakan rapat terkait masalah ini.

● RAFIKA AULIA | WAYAN AGUS PURNOMO | WURAGIL

JAKARTA — Mantan anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Djoko Susilo, mengungkap indi-kasi permainan anggaran di Kementerian Pertahanan. Kongkalikong itu terjadi antara pejabat militer dan rekanan sepanjang 2004-2005.

“Ketika itu ada seorang kolonel yang sangat ngotot membeli kelengkapan infra-merah helikopter senilai Rp 45 miliar,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Swiss itu ketika dihubungi Tempo, Selasa lalu. Namun, saat ditanya, sang kolonel tak bisa memberi argumentasi yang kuat mengapa alat itu wajib dibeli.

Setelah ditelusuri,

“Rupanya, dia dititipi oleh rekanan. Itu sebabnya dia ngotot,” kata Djoko. Menurut dia, pengadaan peralatan dan suku cadang militer sangat rawan penyimpangan. “Kolonel-kolonel di matra militer menentukan (pembeli-an suku cadang), tapi kadang luput dari pengawasan.”

Staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan, Brigadir Jenderal Hartind Asrin, mengatakan, sebelum 2010, pembelian alat utama sistem persenjataan memang rawan ditunggangi kepentingan makelar. Sebab, saat itu sistem pengawasan pembelian persenjataan masih lemah.

“Dulu belum ada Peraturan Presiden Nomor

42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan,” kata dia kepada Tempo.

Setelah terbitnya per-aturan itu, sistem pembe-lian senjata menjadi lebih terstruktur karena diketuai Menteri Pertahanan. Dengan demikian, sistem pengadaan senjata dari awal hingga lelang dan penandatanganan kontrak bisa diawasi dengan ketat.

Hartind tak membantah sinyalemen Djoko Susilo yang menyebutkan pada 2004 per-nah ada pejabat Kementerian Pertahanan yang diduga ditunggangi kepentingan makelar. “Mungkin 50 persen pendapat itu benar, sebab ruang untuk berbuat itu ada.

Tapi tetap perlu pembukti-an,” ucapnya.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebe-lumnya menuturkan, Kementerian Pertahanan telah melakukan pengawasan internal untuk menghindari distorsi dari makelar maupun pihak ketiga lain yang bisa mengganggu aliran anggar-an. Mekanisme pencegahan terbagi menjadi tiga langkah. Pertama, menegur pejabat bersangkutan. Kedua, mem-beri sanksi administrasi.

“Langkah ketiga, kalau sudah menyentuh delik hukum, akan disalurkan kepada penegak hukum,” kata dia.

● SUBKHAN | ARYANI KRISTANTI | INDRA WIJAYA

| EFRI R

Gugatan Polisi terhadap KPK

Kepolisian seolah tak pernah belajar dari kesalahan saat berkonflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terus-menerus bermanuver konyol, seper-

ti menggugat KPK yang kini dilakukan, hanya akan merugikan polisi. Korps ini semakin terkesan membela kepentingan para jenderalnya, dan bukannya berupaya menegakkan hukum.

Gugatan perdata yang dilayangkan oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian RI itu jelas aneh karena diajukan ke penegak hukum lain. Polisi menggugat KPK karena tak bersedia mengembalikan sebagian dokumen hasil penggeledahan dari gedung Korlantas pada Juli lalu. Sebagian dokumen itu dianggap tidak berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan simulator mengemudi yang ditangani komisi antikorupsi. Korlantas juga mengajukan tuntutan ganti rugi Rp 431 miliar.

Sebagai penegak hukum, Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Puji Hartanto semestinya paham bahwa lembaga yang dipimpinnya bukanlah subyek hukum. Korlantas hanyalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Dengan kata lain, Kepala Polri-lah yang sebetulnya berhak menggugat, kendati tetap janggal karena meminta ganti rugi kepada lembaga yang sama-sama dibiayai dengan duit negara.

Sulit dipercaya bahwa gugatan diajukan demi kepentingan masyarakat. Orang tahu, dokumen yang disita KPK bukanlah dokumen yang berkaitan lang-sung dengan pelayanan sehari-hari pembuatan surat izin mengemudi atau surat tanda nomor kendaraan bermotor. Dokumen itu menyangkut proyek pengadaan fasilitas pelayanan STNK dan SIM, termasuk simulator mengemudi.

Benar, sejauh ini KPK baru mengusut kasus korupsi simulator ujian SIM yang menjerat antara lain Irjen Djoko Susilo, bekas Kepala Korlantas. Tapi bukan tidak mungkin komisi antikorupsi akan mengembang-kannya ke kasus pengadaan yang lain di Korlantas. KPK bisa dipersalahkan juga bila menyerahkan begitu saja dokumen yang bisa dijadikan bukti pengusutan kasus korupsi lain. Komisi akan dianggap membiarkan indikasi kejahatan tanpa berupaya mengusutnya.

Publik tentu menanti dan menyoroti secara tajam putusan pengadilan terhadap gugatan yang seram-pangan itu. Majelis hakim yang menangani perkara itu diharapkan berani bersikap tegas dan menolak gugat-an polisi. Tak sepantasnya perkara seperti ini ditangani oleh pengadilan.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo semestinya pula bertindak tegas terhadap Kepala Korlantas yang main gugat itu. Jika tidak, khalayak akan memiliki persepsi bahwa Kapolri merestui manuver aneh itu. Gugatan itu justru memberi kesan polisi ketakutan jika kasus korupsi yang lain di Korlantas akan dibongkar oleh KPK.

Polisi juga akan kembali disorot masyarakat karena dinilai tidak patuh kepada perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bukankah Presiden berkali-berkali meminta polisi dan KPK bersinergi? Jauh dari menuruti perintah Presiden, polisi terkesan masih berupaya menghambat kinerja lembaga yang tengah menyidik kasus korupsi di Korlantas ini.

Manuver Korlantas bukan tidak mungkin memanas-kan lagi pertikaian kepolisian dengan KPK yang sudah mereda. Bila ini terjadi, kepolisian bisa dipermalukan untuk kesekian kalinya karena publik tentu menyokong komisi antikorupsi. ●

Dahlan Beberkan Peminta Upeti BUMN

Duta Besar Ungkap Permainan Belanja Militer

K A M I S , 1 N O V E M B E R 2 0 1 2 A2

“Negara ini negara hukum, bukan negara rumor.”

Politikus PDIP, Bambang Wuryanto, yang juga anggota Komisi Energi DPR, ketika membantah tudingan mantan Sekretaris Dirjen Kelistrikan, Soekanar, soal setoran upeti untuk DPR.

“Kalau Pak Dahlan sendiri yang melapor, pasti saya tindaklanjuti.”

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Muhammad Yusuf, kemarin, berjanji membantu membuk-tikan ucapan Menteri BUMN Dahlan Iskan soal maraknya permintaan upeti dari DPR.

Hasil Audit HambalangWakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kanan) menjawab pertanyaan pers setelah menerima hasil audit proyek Hambalang dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo, kemarin.

TEMPO/IMAM SUKAMTO

BUMN besar dan kecil bernasib sama.

“Lapor saja ke KPK, jangan tanggung-

tanggung.”SURABAYA — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan masih menimbang-nimbang saran agar dirinya melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan itu berka-itan dengan dugaan adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kerap memeras perusahaan negara.

“Saya pikir dulu. Saya lihat dulu perkembangannya,” kata dia setelah memberikan ceramah dalam pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Taruna Merah Putih Jawa Timur kemarin. Saat ini, dia memilih menanti kesungguh-an Badan Kehormatan DPR

dalam mengusut sejumlah nama yang diserahkan.

Dahlan merasa beberapa nama politikus Senayan ber-ikut bukti dugaan meminta upeti sudah cukup menjadi bahan Badan Kehormatan mengambil tindakan. “Kalau laporan ini dikatakan belum menjadi bukti, lantas bagai-mana komitmen kita untuk memberantas korupsi?” kata dia.

Dalam acara yang sama, Maruarar Sirait, politikus PDI Perjuangan, meminta Dahlan melapor ke KPK dengan membawa bukti-bukti pemerasan. “Kalau Pak Dahlan serius memberantas korupsi, langsung saja ke KPK. Jangan tanggung-tang-gung,” kata Maruarar.

Perihal adanya anggota Fraksi PDI Perjuangan yang

disebut terlibat, Maruarar menyatakan partainya siap mengenakan sanksi pemecatan bila terbukti. “Kami menung-gu Badan Kehormatan. Klarifikasi tidak sulit kare-na Ketua BK (Muhammad Prakosa) juga salah satu pim-pinan PDI Perjuangan.”

Senin lalu, Dahlan mela-porkan dua nama politikus Senayan yang diduga meme-ras ke Badan Kehormatan. Keduanya berinisial IL dan SY. Belakangan diketahui, IL adalah Idris Laena dari Fraksi Golkar, dan SY ada-lah Sumaryoto dari Fraksi PDI Perjuangan. Idris diduga memeras PT Garam dan PT PAL, sedangkan Sumaryoto ditengarai memeras PT Merpati Nusantara Airlines. Keduanya membantah tudingan Dahlan.

Dua hari kemudian, Dahlan berkirim surat ke Badan Kehormatan yang isi-nya nama baru anggota DPR yang juga diduga memeras PT Merpati. Mereka adalah Achsanul Qosasi dari Partai Demokrat dan M. Ichlas El Qudsi dari Partai Amanat Nasional. Tiga politikus lain-nya berinisial ATP, LM, dan IGARW.

Munculnya nama-nama mereka berawal dari kebijak-an penyertaan modal negara (PMN) kepada Merpati. Komi-si Keuangan DPR menyepa-kati PT Merpati mendapatkan PMN Rp 561 Miliar, yang cair pada Desember tahun lalu. Sumber pembiayaan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011.

● AGUS SUPRIYANTO | FATKHURROHMAN TAUFIQ |

DAVID PRIASIDARTA | EFRI R

JAKARTA — Kepolisian Sektor Metro Tanah Abang meme-riksa pemain tim sepak bola nasional Indonesia, Diego Michiels, tadi malam. Ia dijemput anggota Polsek Tanah Abang dari penginap-an tim nasional di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan. “Dia didampingi oleh pengacaranya,” ujar Kepala Unit Reskrim Polsek, Komisaris Widarto. Tapi Widarto membantah kabar polisi sudah menetapkan Diego sebagai tersangka dalam kasus pemukulan.

Sebelumnya, Diego dilapor-kan ke Polsek Tanah Abang atas tuduhan pemukulan terhadap Meff Paripurna, 21 tahun, mahasiswa asal Bogor,

pada Kamis dini-hari lalu. Korban sudah meleng-kapi laporannya ke Polsek Tanah Abang kemarin.

K e r i b u t a n yang terjadi pada Kamis lalu pukul 02.30 WIB itu terja-di di Domain Club, Senayan City, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat insiden itu, Meff menderita luka memar di mata sebelah kanan dan kiri, dagu, hidung, serta dahi.

Manajer tim nasional Indonesia, Habil Marati,

m e m b e n a r -kan bahwa pemain yang dipersiapkan membela skuad Merah Putih di Piala Federasi Sepak Bola Asia Tenggara itu diperiksa di Polsek Metro Tanah Abang atas dugaan penganiayaan.

Pemeriksaan, menurut dia, dilakukan sejak sekitar pukul 19.00 WIB kemarin. “Sampai sekarang masih belum sele-sai,” kata Habil.

Habil enggan berkomentar lebih lanjut ihwal pemeriksa-an Diego. Termasuk langkah

yang akan diambil manaje-men tim nasional terhadap pemain berdarah Belanda tersebut. “Nanti tunggu pemeriksaan selesai dulu,” ujar Habil. Diego sementara ini baru diberi peringatan keras yang terakhir dari tim nasional. “Sekali lagi melang-gar, kami keluarkan dari tim-nas,” kata Habil sebelumnya.

Pernyataan tak jauh berbe-da juga dilontarkan asisten pelatih tim nasional, Fabio Oliveira. “Saya belum tahu perkembangan pemeriksaan Diego, jadi saya tidak bisa menjelaskannya. Saya sedang di hotel,” kata Fabio.

● ADITYA BUDIMAN | ARIE FIRDAUS

BERITA TERKAIT HALAMAN A21

Longgarnya Pengamanan Tahanan

Memperketat pengamanan tahanan sama pen-tingnya dengan memburu teroris. Percuma saja polisi menangkap teroris bila kemudian

gampang kabur seperti yang belum lama ini terjadi. Itu sebabnya, kepolisian mesti segera memperbaiki sistem pengamanan tahanan.

Kaburnya tahanan teroris di Jakarta dan Ambon dalam waktu hampir bersamaan jelas memalukan. Roki Apris Dianto, seorang narapidana teroris, kabur secara mudah dari Rumah Tahanan Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya. Begitu pula Basri Manuputi, ter-sangka kasus teror di Ambon, yang lolos dari Penjara Waiheru, Maluku. Keduanya berhasil mengelabui petu-gas tahanan, tanpa harus membobol tembok.

Pelarian Roki, yang dijerat atas kasus bom Klaten, bahkan unik. Dia kabur dengan menyamar sebagai perempuan bercadar. Saat itu memang ada 23 penje-nguk yang memakai cadar. Roki kemudian membaur dengan mereka untuk keluar dari rumah tahanan.

Kejadian itu sebetulnya bisa dicegah bila petugas cermat memeriksa barang bawaan pengunjung. Dengan begitu, mereka tak bisa menyelundupkan jubah dan cadar yang kemudian dipakai Roki. Padahal peme-riksaan barang termasuk prosedur tetap yang harus dilakukan penjaga. Jangankan jubah, celana panjang saja tidak boleh diberikan kepada para tahanan.

Petugas juga lalai untuk kedua kalinya dalam mengawasi pengunjung yang keluar dari ruang besuk. Semestinya mereka mengamati satu per satu penjenguk yang pulang. Atas keteledoran ini, kepolisian mesti memberikan sanksi keras terhadap petugas dan kepala tahanan.

Kekurangan polisi wanita dijadikan alasan mengapa pemeriksaan tidak dilakukan terhadap para pengun-jung bercadar. Itu sebabnya pula, penambahan petugas perempuan diusulkan untuk memperketat pengaman-an. Solusi ini memang masuk akal, tapi mesti tetap dii-kuti dengan pembenahan pola pengamanan.

Harus diakui, selama ini pengamanan di rumah tahanan maupun penjara amat longgar. Kita juga tak memiliki rumah tahanan khusus untuk teroris. Akibatnya, standar pengamanannya pun sama saja dengan rumah tahanan biasa. Padahal tahanan atau narapidana teroris amat berbahaya, terutama bila mereka bisa menjalin komunikasi dengan rekannya di luar. Banyak indikasi bahwa para teroris yang ditahan masih bisa mengendalikan sejumlah kegiatan teror.

Perbaikan sistem pengamanan bisa dilakukan antara lain dengan memperbanyak kamera closed circuit television (CCTV). Di sejumlah rumah tahanan, CCTV memang telah dipasang, tapi belum menjangkau selu-ruh sisi tahanan. Para pengunjung juga perlu diawasi ketat. Mereka semestinya tidak boleh melakukan kon-tak fisik dengan tahanan. Polisi dapat memisahkannya dengan dinding kaca yang dibagi dalam sejumlah kubi-kal seperti loket. Semua barang yang hendak diserah-kan harus lewat petugas.

Lemahnya pengamanan bisa pula akibat kebiasaan petugas yang suka memberi kelonggaran bagi tahanan yang rajin menyerahkan upeti. Ini sering terjadi pada tahanan atau narapidana kasus korupsi. Praktek buruk ini membuat penjaga lengah ketika mengurus tahanan teroris. Padahal, berbeda dengan koruptor yang relatif “jinak” saat diberi kelonggaran, teroris tentu akan kabur jika melihat sedikit celah. ●

Dahlan Tunggu Komitmen Badan Kehormatan

Polisi Jemput Diego Michiels

S A B T U , 1 0 N O V E M B E R 2 0 1 2 A2

“Gajinya kami potong sekitar Rp 3,5 juta. Itu untuk dua hari.”

Manajer Tim Nasional Indonesia Habil Marati, kemarin di Jakarta, mengatakan pemain Diego Michiels mendapat sanksi karena terlibat pemukulan terhadap seseorang di tempat hiburan malam.

“Urusannya masih banyak. Pengennya sih nonton Sepultura, Guns N Roses, dan Metallica di India.”

Gubernur DKI Joko Widodo, menyatakan mengurungkan niatnya melihat konser Sepultura, di Kota Tenggarong, Kalimantan Timur, tadi malam.

JAKARTA — Sejumlah poli-tikus Senayan mulai gerah menghadapi Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Mereka menganggap Dahlan telah mencemarkan nama baik karena menyebut beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat memeras perusahaan negara. ”Yang dilakukan Dahlan sudah termasuk pencemaran nama baik,” kata Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar kemarin.

Dia mendorong sejumlah koleganya melaporkan man-tan Direktur Utama PT PLN itu ke kepolisian. Menurut Harry, pertemuan informal anggota DPR dengan direksi

perusahaan negara untuk lobi kebijakan adalah hal biasa. Lobi-lobi itu tak perlu dipandang buruk. “Apakah ada yang melarang kalau lobi-lobi informal di luar? Apakah itu terlarang,” tanya Harry.

Kalau memang ada peme-rasan, kata dia, gampang saja membuktikannya dengan membuka isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menya-takan partainya mendukung pembersihan pemerasan di BUMN. “Kalau Dahlan Iskan benar, kami dukung. Kalau Dahlan Iskan fitnah, kami lawan,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi Keuangan DPR, Sumaryoto, yang namanya disebut dalam daftar politi-kus peminta upeti, menga-takan dirinya sering kritis terhadap kinerja Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudi Setyopurnomo. Sikapnya itu ia lakukan dengan mengirim surat daftar pertanyaan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan. “Tapi sampai sekarang tak dijawab,” kata Sumaryoto di Semarang, Kamis lalu.

Menurut Sumaryoto, sebelum menjabat Direktur Merpati, Rudy adalah Komisaris Utama Merpati. Rudy pernah memberikan

statement bahwa maskapai ini tak memerlukan penyertaan modal negara (PMN). Bahkan, kata Sumaryoto, Rudy pernah menyatakan Merpati akan menangguk keuntungan Rp 500 juta per hari.

Sumaryoto menambahkan, kenyataannya Merpati masih butuh suntikan dana Rp 200 miliar. “Terbukti antara Juli, Agustus, dan September, Merpati rugi Rp 200 miliar,” katanya. Dia memperkira-kan, gara-gara kritiknya itulah Rudy panik. Rudy menyatakan siap dipanggil Badan Kehormatan untuk menjelaskan informasi yang dibutuhkan. ● ANANDA BADUDU | GUSTIDHA

BUDIARTIE | SATWIKA | ROFIUDIN | SUKMA

Politikus Isyaratkan Tuntut Menteri BUMN

Diego Michiels

TEMPO/DWIANTO WIBOWO

Rp 41 triliun anggaran kementerian diblokir.

JAKARTA — Sekretariat Kabinet Dipo Alam menga-takan praktek kongkalikong anggaran antara oknum pemerintahan dan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya terjadi di perusahaan milik negara, tapi juga kerap menimpa kementerian atau lembaga negara.

Dipo menyebutkan, aduan yang dia terima dari pegawai Kementerian sangat terperin-ci, dilengkapi dengan grafis dan data. Namun Dipo enggan menindaklanjuti soal dugaan kongkalikong ini ke penegak hukum. “Ini pencegahan belum ada kerugian nega-ra,” katanya di Sekretariat Kabinet, Jakarta, kemarin.

Dipo memaparkan, seti-daknya ada lima modus ope-randi yang biasanya digu-nakan untuk mendapatkan anggaran. “Cara ini salah prosedur dan rawan kong-

kalikong karena pengada-an barangnya tidak sesuai kebutuhan,” ujarnya. “Kalau semua digabung, ada ratusan miliar setahun yang diambil dari APBN.”

Dipo menjelaskan, modus pertama dalam kongkalikong anggaran adalah perminta-an jatah oleh oknum DPR kepada BUMN. Praktek ini pulalah yang sedang dijelas-kan Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Badan Kehormatan DPR. Dipo juga mendapat aduan ini dari direksi dan karyawan BUMN.

Modus kedua, pengge-lembungan anggaran mela-lui rencana pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012. Dipo menengarai prak-tek ini inisiatif oknum DPR. Bahkan ada oknum ketua fraksi di DPR yang meng-awal anggaran yang sudah digelembungkan ini untuk disetujui DPR.

Modus ketiga melibatkan anggota staf khusus kemen-terian yang bukan kader par-

tai dalam penggelembungan anggaran. Memanfaatkan kedekatannya dengan men-teri, staf khusus ini menekan pejabat eselon I, II, dan III agar menyetujui proyek cip-taan staf khusus tersebut.

Modus keempat adalah kongkalikong antara anggo-ta staf khusus menteri dan oknum anggota DPR yang meminta pungutan proyek. Staf khusus yang juga kader titipan partai ini merekaya-sa proyek di Kementerian dengan imbalan hingga ratus-an miliar rupiah per tahun.

Modus kelima, kata Dipo, usul proyek dari pinjaman luar negeri yang pelaksa-naan dan pemanfaatannya belum jelas. Biasanya oknum calon rekanan dan pejabat kementerian menginisiasi proyek yang, kelak, karena berupa utang, akan dibayar lewat APBN, dan dipastikan meminta persetujuan DPR.

Dipo menambahkan, ang-garan berpotensi kongkali-kong antara oknum DPR dan staf menteri ini belum cair.

Pasalnya, Sekretariat Kabinet meminta Kementerian Keuangan memblokir usul itu. “Pemblokiran masih ber-laku, meski oknum DPR itu mengancam tak menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013.”

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, ada sekitar Rp 41 triliun ang-garan di kementerian dan lembaga yang masih diblo-kir Kementerian Keuangan. “Pemblokiran dilakukan di 74 kementerian dan lembaga untuk anggaran 2012,” kata Koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi.

Beberapa kementerian yang anggarannya masih diblokir adalah Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp 1,5 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 15 triliun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 3 triliun, serta Kementerian Kesehatan Rp 2,3 triliun.

● ARYANI KRISTANTI | ANGGA SUKMA WIJAYA |

BOBBY CHANDRA

JAKARTA — Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, yang anggotanya disebut memeras perusahaan nega-ra, akan menuntut Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Fraksi Partai Amanat Nasional, misalnya, bersiap melayangkan somasi. “Segera kami kirim karena kami merasa dicemarkan,” kata Wakil Ketua Fraksi Viva Yoga kemarin.

Fraksi PAN, kata Yoga, sudah mengklarifika-si tuduhan itu kepada M. Ichlas el Qudsi yang dise-but meminta fee kepada PT Merpati Nusantara Airlines sebagai syarat pencairan modal Rp 561 miliar. “Dia bilang tak pernah terli-bat dalam panitia kerja Merpati,” ujarnya. Ichlas menyangkal pernah berte-mu dengan direksi Merpati membahas fee.

Namanya sudah disetor-kan oleh Dahlan ke Badan Kehormatan DPR. Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu pun sudah mendatangi Badan untuk memberi konfirmasi. Ia bahkan sudah menyewa pengacara untuk menun-tut Dahlan meminta maaf kepadanya dalam waktu 7 x 24 jam. “Jika somasi tak digubris, saya laporkan ke

pengadilan,” kata Ichlas.Wakil Ketua DPR Priyo

Budi Santoso mempersilakan anggotanya menggugat balik karena merasa dicemarkan nama baiknya. Menurut poli-tikus Golkar ini, menuntut adalah cara terbaik agar Dahlan tak asal tuduh. “Nama baik anggota DPR juga harus dihargai,” katanya.

Idris Laena dari Golkar masuk daftar politikus pemeras yang dilaporkan ke

Badan Kehormatan. Ia ditu-duh meminta fee kepada PT PAL dan PT Garam. Namun Idris menyangkal tuduhan itu. Sedangkan nama Oheo Sinapoy terungkap di peng-adilan korupsi Wisma Atlet sebagai politikus Golkar penerima fee sebesar Rp 712,5 juta dari Grup Permai karena menyetujui dana proyek di Kementerian Agama.

Fraksi PDI Perjuangan juga meradang karena ang-

gotanya, Sumaryoto, ditu-duh memeras PT Merpati. Pengusaha otobus ini meng-akui ada angka Rp 18 miliar ke Merpati. “Tapi itu bukan menagih, hanya menanya-kan,” ucapnya.

Adapun Dahlan kalem menanggapi rencana tuntut-an balik itu. “Tak apa-apa diserang,” katanya. “Kami terima, kalau ada yang salah kami perbaiki.”

● IRA GUSLINA SUFA | ANANDA PUTRI

Kontroversi Grasi Bos Narkotik

P olemik mengenai pemberian grasi bagi Meirika Franola alias Ola sebetulnya tidak menyentuh inti masalah. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud

Md. dan pihak Istana, yang saling serang, terkesan menghindari debat tentang perlu-tidaknya pidana mati. Padahal pandangan ini amat penting untuk menyikapi grasi bagi terpidana kasus narkotik itu.

Khalayak mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena mengampuni Ola. Hukuman bagi terpidana mati ini berubah menjadi penjara seumur hidup. Kecaman semakin keras setelah diketahui bahwa perempuan 42 tahun ini masih melakukan kejahatan yang sama. Walau dikerangkeng di Penjara Wanita Tangerang, ia bisa berdagang narkotik. Hal ini terungkap dari kesaksian seorang kurir yang membawa sabu-sabu dari India. Sang kurir, yang belum lama ditangkap di Bandung, mengaku disuruh oleh terpida-na.

Nilai barang haram itu memang lebih kecil diban-ding heroin 3,5 kilogram yang dibawa Ola pada 2000 sehingga ia dijatuhi hukuman mati. Hanya, banyak orang berpendapat, grasi tak layak diberikan kepada terpidana yang mengulangi kejahatan. Mahfud bahkan curiga, mafia telah masuk Istana sehingga mempe-ngaruhi pemberian grasi itu. Pendapat inilah yang memancing reaksi keras Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Ia menuding Mahfud hanya mencari popularitas karena mengumbar tuduhan.

Saling serang seperti itu tak perlu terjadi andaikata mereka berpikiran jernih. Kalangan Istana semesti-nya memberikan alasan yang masuk akal mengenai pemberian grasi itu ketimbang menyerang balik. Pertimbangan grasi Ola pernah disampaikan oleh seorang pejabat kementerian, antara lain alasan kema-nusiaan. Ia juga mengatakan, pada dasarnya hukuman mati melanggar hak hidup yang dilindungi oleh konsti-tusi. Pendapat ini tentu berbeda dengan Mahfud, yang cenderung pro-pidana mati. Lembaga yang dipimpin-nya jelas menyatakan bahwa jenis hukuman ini tidak bertentangan dengan konstitusi.

Pemerintah semestinya konsisten dengan alasan itu, bila benar-benar anti-hukuman mati. Perilaku Ola, yang mengulangi perbuatannya, merupakan hal berbe-da karena kejahatan ini dilakukan setahun setelah dia mendapat grasi. Saat proses pemberian grasi, tentu tak gampang memastikan apakah terpidana benar-benar sudah insyaf.

Kecurigaan muncul karena alasan “melanggar hak asasi manusia” bisa saja hanya dipakai sebagai kedok untuk menutupi praktek kotor. Prasangka seperti inilah yang tebersit ketika ada hakim agung yang membatal-kan hukuman mati terpidana kasus narkotik menjadi hukuman 15 tahun penjara. Dalih demi melindungi hak hidup terkesan mengada-ada karena hakim masih bisa memberikan hukuman berat, misalnya pidana seumur hidup.

Itu sebabnya Istana mesti mempertegas sikapnya. Isyarat Presiden Yudhoyono, yang berancang-ancang mencabut grasi Ola, justru akan menimbulkan masalah baru: ketidakpastian hukum. Kalau Presiden benar-benar anti-pidana mati, ia mesti berani menyatakannya ke publik dan bersikap konsisten. Tapi konsekuensinya tentu besar, Presiden mesti pula memberikan grasi terhadap semua terpidana mati, apa pun kasusnya. ●

Dipo Sebut 5 Modus Kongkalikong Anggaran

DPR Serang Balik Dahlan Iskan

S E L A S A , 1 3 N O V E M B E R 2 0 1 2 A2

“Rhoma adalah artis dan dai tenar yang terpuji,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy, kemarin, mengungkapkan alasan partainya melirik Rhoma Irama sebagai kandidat presiden.

“(Pengusiran Duta Besar Malaysia) itu tidak memberikan efek jera bagi pelakunya.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, kemarin, mengomentari usulan penyelesaian kasus tenaga kerja Indonesia yang diperkosa oleh polisi Malaysia.

TEMPO/IMAM SUKAMTO

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, M. Ichlas el Qudsi, dalam surat klarifikasi kepada pimpinan Badan Kehormatan MPR/DPR, akan menggugat balik Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait dengan tuduhan pemerasan.

Transkip wawancara dengan Redaktur Pelaksana Rubrik Politik Koran Tempo

Nama narasumber: Elik Susanto

Jabatan: Redaktur Pelaksana Koran Tempo

Hari/Tanggal: Rabu, 6 November 2013

Jam: 15:30 WIB

Bagaimana menurut Anda tentang kasus DPR pemalak BUMN?

Kan belum terbukti. Itu kan baru omongan Dahlan yang direspon oleh DPR. Sebenarnya

hanya perang mulut saja. Pertama nilai berita itu kurang karena belum ditetapkannya

tersangka, terpidana dan yang lainnya. Jadi cuma perang mulut saja. Jangan-jangan cuma

pencitraan Dahlan yang ingin menjadi presiden itu. Ini menjadi rumit saat ia punya gebrakan

di BUMN lalu maju sebagai calon presiden.

Kenapa tempo sangat gencar memberitakan masalah ini?

Pertama karena yang bicara ini adalah tokoh dan menteri BUMN tentang perusahaan dia

yang diduga, karena dia ngomongnya diduga oleh sejumlah anggota DPR. Tempo itu punya

kriteria berita yang layak untuk dimuat. Ada 13 macam, salah satunya ada nilai tokohnya.

Saat Dahlan ngomong seperti itu, banyak anggota DPR yang dijerat KPK, seperti kasus

hambalang, cek pelawat. Juga karena dia Menteri BUMN supaya perusahaannya tidak

direcoki oleh orang lain, untung karena selama ini rugi terus. Ternyata diketahui ada laporan

dari direksi BUMN bahwa sering dimintai duit oleh anggota dewan.

Kenapa tidak memberitakan sejak PLN rugi Rp 37 triliun?

Itu kan cuma lontaran dan tidak dibuktikan dengan dokumen dan data. Kalau tidak salah itu

hanya asumsi kerugian yang itu asumsi dari periode sebelum Dahlan, sekitar 10 tahun dan

Dirut sebelum Dahlan juga ditahan karena korupsi. Jadi tidak fair jika itu dibebankan pada

Dahlan. Kita tetap menulis tapi tidak dibesar-besarkan. Menurut saya media itu harus

memilih angle yang kira-kira berita yang benar-benar berita, mana berita yang cuma lontaran,

mana berita yang palsu, yang tidak palsu. Kita seletif apalagi dengan DPR. Terus terang

banyak publik yang tidak percaya dengan DPR. Kalau liat survei, banyak anggota DPR yang

korup, kerjanya melorot, tugas mereka menyusun undang-undang juga tidak beres.

Tapi kenapa banyak media yang tidak memberitakan bahwa kerugian PLN itu sejak

sebelum periode Dahlan?

Karena DPR tidak menjelaskan. Mereka memberitahu tapi tidak lengkap. Contohnya, kamu

wartawan, wawancara dengan saya. Saya bilang, “Eh, SBY itu pencuri loh. Ada duit di

kantornya sekian miliar.” Kamu percaya tidak? Anggap saya saya teman seangkatan SBY.

Pasti kan masih kurang yakin dan mencari bukti lain. Kecuali ada bukti lain dengan

memberikan dokumen, ada ceknya, tanda tangannya. Sama seperti ketika wawancara DPR.

Saat dia ngomong dan tidak ada buktinya, ya silakan jika ada media lain yang membesar-

besarkan. Tapi ada juga media lain yang tidak menulis.

Apakah tempo juga memperhatikan masyarakat saat memberikan sebuah peristiwa?

Iya pasti. Pembaca Tempo itu kan masyarakat, bukan cuma DPR atau pemerintah saja.

Bahkan kita menjelaskan secara jelas kepada masyarakat, ini loh kasusnya. Urutan-urutannya

seperti ini. Kalau diperhatikan, berita di Tempo itu selalu ada info grafik di depannya. Itu

salah satu cara menjelaskan kepada publik.

Bagaimana cara kerja wartawan tempo?

Jadi alur kerja di tempo sudah dibuat sedemikian rapi dimulai dari wartawan, penulis, editor.

Awalnya dari mulai informasi yang diperoleh dari wartawan di lapangan, elektronik, email.

Informasi awal itu bisa datang dari mana saja. Informasi awal itu kemudian digali oleh

wartawan lewat kroscek, konfirmasi, dicari faktualnya, dikumpul, lalu ditulis ke keranjang

tempat berita. Inilah sifatnya informasi awal. Begitu pula dengan peristiwa kecelakaan,

bencana, atau penangkapan pejabat. Dari keranjang kemudian diolah oleh redaktur, apakah

ini untuk tempo.co, untuk koran atau majalah. Angle yang berbeda-beda itu pulalah yang

dibagi ke bagian-bagiannya dan isinya pun tidak sama karena kalau majalah lebih mendalam,

koran juga lebih mendalam lebih online. Itu semua dilakukan semua wartawan tempo baik

yang di daerah maupun di luar negeri.

Apakah wartawan dengan penulis itu sama?

Kalau yang disebut oleh penulis oleh Tempo, laporan itu kan ditulis oleh setiap wartawan.

Untuk menjadi sebuah berita yang siap untuk diedarkan, ada penulis sendiri karena harus

mengumpulkan dari setiap wartawannya dan siap menjadi laporan berita yang cover both

side. Ada kalanya laporan wartawa itu sepihak, kemudian ditambahkan dengan laporan

wartawan yang lain. Berita yang saling melengkapi itu ditulis dan dirampung oleh editor. Jadi

penulis secara utuhnya itu ya editor. Tapi kadang kala wartawan juga menulis. Biasanya

kalau wartawannya sudah senior, biasanya sudah jago dan ada konfirmasinya, datanya,

semuanya lengkap bisa menulis sendiri.

Apakah dari yang selain keredaksian bisa mengajukan tema?

Tidak boleh. Layak atau tidaknya berita ditentukan oleh rapat. Mereka merumuskan apa yang

layak untuk berita. Berita bukan ditentukan oleh pemred atau ataupun redaktur. Ketika usulan

si A tidak disetujui oleh rapat, ya tidak diterima. Kalau ada orang lain yang minta, ya kita

tampung, kita telaah. Tidak kita tolak, kita diskusikan berita ini layak atau tidak? Kalau

layak, kita dalamin, konfirmasi, lalu diajukan menjadi berita.

Bagaimana situasi rapat saat menganggkat kasus Dahlan Iskan vs DPR?

Mereka tentu saja berbeda pendapat. Tidak semuanya sama. “Ah Dahlan cuma pencitraan

saja. Tidak penting.” Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang, “Ini serius. Ada

dokumennya.” Ada juga yang bilang, “Ah ini data udah lama.” Setelah kita kumpulin, kita

putusin, ternyata data ini memang ada, peristiwanya juga ada. Kita kroscek dengan

direkturnya dan ternyata iya. Sekarang tinggal kita lanjutnya apakah DPR ini benar tidak

memeras. Dan itu menjadi perdebatan. Di tempo itu biasa perdebatan itu tapi tetap keputusan

ada di forum.

Bagaimana pola komunikasi antara redaksi dengan direksi?

Direksi dalam istilah pengelola perusahaan ada istilahnya firewall atau garis api. Jadi direksi

tidak bisa intervensi ke redaksi. Redaksi itu berdiri sendiri yang keputusannya ada di dalam

rapat. Direksi ini sebatas hanya memberi usulan. Misalnya ikut rapat dan mengajukan tema.

Jika memang tidak menarik, ya kita tolak. Kalau menarik, didalemin. Kita lanjutkan. Semua

usulan itu ya satu, harus diajukan ke rapat.

Bagaimana anda melihat sosok Dahlan Iskan?

Dulu dia pernah menjadi wartawan tempo. Orangnya pinter, tekun. Saya pernah ketemu dan

wawancara dengan dia. Orangnya rajin, juga punya obsesi mendirikan media karena dia

mendirikan Jawa Pos Grup yang cukup besar. Dia juga membuktikan diri sebagai manajer

yang bagus. Sebagai pemimpin, ia membuktikan keberhasilannya. Membuat media, dia

berhasil. Jadi dirut PLN juga berhasil. Menjadi Menteri BUMN juga banyak gebrakan. Kalau

menurut saya ada sisi positifnya, ada sisi kekurangannya. Salah satu kekurangannya adalah

saat dia maju menjadi capres melalui konvensi demokrat. Ya hak dia lah. Kita tidak bisa

menghalang-halangi. Tapi akhirnya publik menilai oh ternyata dia seperti itu karena ingin

menjadi calon presiden. Itu kan penilaian ya. Tapi kan hak sepenuhnya ada di Dahlan dan itu

boleh-boleh saja. Nanti tinggal lihat saja di pemilu.

Menurut anda, seberapa menarik Dahlan Iskan di mata masyarakat?

Saya kurang tahu. Tapi kalau berdasarkan survei kan memberi indikasi seberapa pengaruh

Dahlan. Misalnya dalam survei seberapa besar keterpilihan Dahlan menjadi presiden,

ketokohannya seperti apa. Itu mungkin sementara yang bisa mengukur. Kalau menurut saya

pengaruh dia ke publik itu ya saat dia memberikan laporan saat menjadi wartawan. Publik

pun tahu, “oh ini loh peristiwa yang dilaporkan oleh Dahlan.” Kalau sekarang ya sesuai

dengan jabatan dia ketika menjadi pejabat BUMN saat ia mengelola perusahaan-

perusahaannya menjadi sehat. Ketika perusahaan itu sehat dan untung, publik pun senang.

Karena saat untung, menjadi pendapatan bagi negara dan pendapatan negara itulah yang akan

dijadikan untuk mengelola negara termaksud dengan rakyatnya. Kalau pengaruh langsung

saat dia ke sana ke mari, ya kita tidak bisa mengukur langsung. Mengukurnya dari kinerja

dia. Saat kinerjanya bagus, hasilnya bisa diukur. Misalkan ada 150 perusahaan BUMN, hanya

lima yang untung. Setelah Dahlan menjabat sekitar dua sampai tiga tahun, yang untung itu

bertambah jadi 15. Kan ada pengaruhnya. Kalau tidak salah terobosan Dahlan adalah dia

mengklasifikasi perusahaan-perusahaan BUMN menjadi sehat, kurang sehat, dan mati atau

tidak berkembang sehingga harus dilikuidasi.

Sama saat dia menjual langsung tiket tol kepada masyarakat?

Itu bisa dipertanyakan apakah karena pencitraan. Tapi itu bagi beberapa media menarik.

Menarik karena dia tahu persoalan. Bahwa pelayanan publik, orang mau mengantre tol kok

malah dihambat. Dan dia merasa tidak benar anak buahnya. Itu bagus karena ia mengetahui

beberapa persoalan. Tapi apakah cara dia memberikan efek perbaikan terhadap pelayanan di

tol, itu harus dicek lagi.

Sejak kapan tempo mulai tertarik dengan Dahlan Iskan?

Sejak dia menjadi bahan berita. Tidak ada kurun waktunya. Ketika dia membuat kebijakan

sebagai menteri, saat itulah kita beritakan. Ketika dia menjabat Direktur PLN kemudian

menbuat gebrakan, itulah yang kita tulis. Tapi ketika dia tidak ngapa-ngapain, ngapain kita

tulis? Ya pokoknya sejak dia berkiprah sebagai pejabat negara. Tapi sebelumnya juga kita

tulis, saat dia mengembangkan Jawa Pos, saat berhasil membangun banyak perusahaan. Tapi

kadar penulisannya tentu beda-beda. Sejak menjadi pejabat publik. Saat dia membuat ulah

yang unik seperti naik kereta ke bogor, makan soto dengan orang-orang. Itu kan unik. Dan

saya kita tidak hanya Tempo saja yang menulis, tapi semua media juga.

Bukannya masih banyak pejabat-pejabat lain yang memiliki kinerja baik? Salah

satunya saat majalah tempo mengambil tema bukan bupati biasa.

Oh itu saat tempo mengambil edisi khusus. Jadi edisi khusus memang kita rancang setahun

sekali. Itu kita survei, pilih, mencari informasi dari sumber lain, dicek rekam jejak tokoh itu

gubernur atau bupati. Itu bukan karena faktor kedekatan. Tapi kita mencari sosol birokrat

yang mempunyai integritas tidak korupsi, berkinerja baik, terus memajukan daeranya, banyak

pokoknya kriteria itu.

Kenapa orang seperti itu tidak diekspos secara intens seperti layaknya Jokowi dulu?

Loh, malah kita beritakan. Bahkan Dahlan tidak kita masukan ke dalam tokoh tempo karena

tidak masuk kriteria. Pokoknya kami tidak pernah memasukkan Dahlan sebagai tokoh

Tempo. Tapi kalau sebagai berita biasa, kita sering. Kalau selevel Walikota Makasar, Bupati

Seragen, tentu saja saat itu karena saat ini mereka juga menjadi tersangka juga, Dahlan tidak

masuk. Bahkan, masuk nominasi tidak. Ketika kita membuat tokoh perubahan ekonomi,

Dahlan tidak masuk. Jadi dia sendiri tidak masuk dalam kriteria Tempo meskipun dia hebat.

Justru tokoh-tokohnya itu orang-orang kecil. Bupati Seragen itu siapa sih yang kenal? Dulu,

Jokowi siapa sih yang kenal.

Sekarang ini kan Dahlan Iskan maju sebagai konvensi calon presiden dari partai

demokrat, bagaimana anda melihatnya?

Ya gapa. Hak Dahlan dan tidak ada yang bisa melarang. Dia merasa mampu, ya silakan. Dia

punya modal, merasa punya kompetensi, lalu merasa dipilih oleh publik, juga punya sarana

dalam artian jaringan baik itu organisasi ataupun bisnisnya ya silakan saja.

Documents

RELASI BAHASA, KUASA, DAN IDEOLOGI TOKOH DI · PDF fileRELASI BAHASA, KUASA, DAN IDEOLOGI TOKOH DI MEDIA ... Analisis relasi kuasa dan ideologi media isu kasus korupsi Dahlan Iskan