REKOMENDASI P2SLBK

11

LP2M UNIV. MERDEKA MALANG – BAPEMAS PROVINSI JATIMLP2M UNMER MALANG

LP2M UNMER2M UNMER MALANG

LLPP2M UNMER



LLPP2M UNMER

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL BERBASIS KAWASAN (P2SLBK)

EKSEKUTIF SUMMARY

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL BERBASIS KAWASAN (P2SLBK) Tahun 2011

UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

A. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Jawa Timur memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar serta

bervariasi. Luas daerah Jawa Timur adalah 47.042,17 km2, terdiri dari:

Persawahan: 12.483,66 km2. Pertanian Tanah Kering: 11.619,32 km2. Pertanian

Tanah Kering: 11.619,32 km2. Kebun Campur: 613,36 km2. Perkebunan: 1.518,39

km2. Hutan: 12.251,24 km2. Padang Rumput/Tanah kosong: 236,82 km2.

Rawa/Danau/Waduk: 88,75 km2. Tambak/Kolam: 705,82 km2. Tanah

Tandus/Rusak/Alang-alang: 1.323,53 km2. Lain-lain: 798,14 km2. Luas Lautan:

110.000,00 km2.

Sumberdaya alam yang dimiliki Jawa Timur mayoritas berupa pertanian,

kehutanan, kelautan/perikanan, peternakan dan perkebunan. Lahan persawahan

yang ada seluas 1.178.283 ha dengan rata-rata produktivitas 53,17 kw/ha. Luas

kawasan hutan sekitar 1.357.206,36 ha atau 28% dari luas daratan Provinsi Jawa

Timur. Sedangkan dari sektor perikanan, produksi ikan tangkapan yang

dihasilkan setiap tahunnya berkisar 334.162,50 ton dan produksi dari perikanan

darat 166.329,83 ton/tahun.

Besarnya potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang dimiliki Provinsi

Jawa Timur, dalam kenyataannya belum diikuti dengan terjaminnya

kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan Data BPS di Jawa Timur (pada bulan

Maret 2011), Jumlah penduduk miskin sebanyak 5,356 juta (14,23%). Sebagian

besar penduduk miskin berada di daerah perdesaan yang menggantungkan

hidupnya pada pemanfaatan sumberdaya alam dalam kegiatan pertanian. Selain

itu sektor pertanian merupakan sektor ketiga dari tiga sektor utama yang

mendukung struktur ekonomi Jatim (19,08%).

Kontradiksi berlimpahnya sumberdaya alam yang dimiliki dengan

rendahnya tingkat kesejahteraan di Jawa Timur ini diindikasi karena: (i).

Pengembangan sumberdaya alam banyak dilakukan secara tradisional, (ii).

Banyak potensi sumberdaya alam yang belum diketahui nilai ekonomisnya, (iii).

Penggunaan faktor produksi yang belum efisien yakni penggunaannya masih

belum sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya digunakan, serta (iv).

Pengembangan sumberdaya yang seringkali membawa dampak negatif terhadap

kondisi lingkungan sekitarnya, menimbulkan dampak sosial seperti kesenjangan

ekonomi serta pengolahannya belum dilakukan secara optimal dikarenakan

mahalnya biaya produksi.

11



LLPP2M UNMER



LLPP2M UNMER


Khusus wilayah perdesaan, permasalahan yang menghambat

pengembangan perdesaan diantaranya adalah: (1) terbatasnya alternatif

lapangan kerja berkualitas; (2) lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik

secara sektoral maupun spasial; (3) timbulnya hambatan distribusi dan

perdagangan antar kecamatan; (4) tingginya resiko kerentanan yang dihadapi

petani dan pelaku usaha di perdesaan; (5) rendahnya aset yang dikuasai

masyarakat perdesaan; (6) rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana

perdesaan; (7) rendahnya kualitas SDM di perdesaan; (8) meningkatnya konversi

lahan pertanian subur dan beririgasi teknis bagi peruntukan lain; (9)

meningkatnya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (10) lemahnya

kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat; (11) lemahnya koordinasi

lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Secara politis pemerintah Jawa Timur mempunyai visi dan misi untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yakni, masyarakat makmur yang

dimaksud adalah masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, bermartabat, bebas

berpendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, dengan sumber

daya manusia yang berkualitas, baik fisik, psikis, maupun intelektualnya.

Pemerintah berkomitmen kuat dan berupaya untuk menanggulangi dan

memberantas kemiskinan melalui peningkatan nilai sumberdaya lokal dalam

suatu kawasan.

Upaya pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu solusi dalam

pemulihan perekonomian nasional yang didasarkan pada potensi ekonomi

daerah yang berbasis sumberdaya daerah itu sendiri, yang meliputi PSDA, PSDM,

dan PSDE. Dalam proses pembangunan ekonomi lokal itu pemerintah dan

organisasi berbasis masyarakat terlibat mendorong, merangsang atau

memelihara akivitas usaha maupun penciptaan lapangan kerja pada daerah

masing-masing. Untuk itu, diperlukan wawasan yang luas tentang konsep,

strategis dan implementasi pengembangan ekonomi lokal, terutama yang

menyangkut pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan ekonomi

berbasis kawasan yang selanjutnya konsep ini tertuang dalam Program

pengembangnan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK), yang

secara umum bertujuaan melaksanakan fasilitasi, asistensi dan konsultansi

dalam rangka mewujudkan kemandirian dan tanggung jawab masyarakat dalam

pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam melalui pengembangan

sumberdaya lokal yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi,

perluasan dan penciptaan lapangan kerja, serta usaha-usaha pelestariannya.

11



LLPP2M UNMER



LLPP2M UNMER


B. PELAKSANAAN P2SLBK

Melalui mekanisme program yang merupakan serangkaian kegiatan

meliputi (1) Pemetaan Potensi dan Masalah (2) Musyawah Desa (3) Musyawarah

Antar Desa Persiapan (4) Musywarah Antar Desa Perencanaan (5) Musyawarah

Antar Desa Pelaksanaan, dan (6) Musyawarah Antar Desa Pertanggungjawaban,

dilaksanakan pengembangan potensi sumberdaya kawasan yang

dikonsentrasikan pada tiga pilar pengembangan yaitu Pengembangan

Sumberdaya Manusia (PSDM), Pengembangan Sumberdaya Ekonomi (PSDE), dan

Pengembangan Sumberdaya Alam (PSDA).

Dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan PSDM, PSDE dan PSDA tidak dapat

dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh

masing-masing BKAD karena faktor keterlambatan pencairan dana. Hal ini bisa

saja diminimalisir jika BKAD beserta sektap kabupaten lebih teliti dan cermat

serta berbagi peran dalam dalam mempersiapkan semua persyaratan

pengajuan pencairan dana ke sektap Provinsi, sehingga untuk proses

pengajuan pencairan dana tidak banyak revisi, yang memakan waktu lama

pengajuannya kembali. Disamping itu juga perlu adanya sosialisasi sejak awal

program tentang persyaratan dan aturan pengajuan pencairan dana yang

telah disepakati antara bapemas provinsi dengan biro keuangan provinsi,

sehingga tidak banyak dilakukan revisi tentang kelengkapan persyaratan

pengajuan pencairan dana. Sampai akhir program semua kegiatan PSDM

APBD Provinsi di 6 kabupaten lokasi program telah terlaksana 100% dengan

perincian sebagai berikut:

a. Pelaksanaan PSDM.

Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia dilakukan dalam bentuk

pelatihan, studi banding maupun magang. Peningkatan SDM meliputi

peningkatan kemampuan teknis, kemampuan manajerial dan kemampuan

kewirausahaan yang dapat mendukung pendayagunaan sumberdaya lokal

secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Alokasi dana PSDM sebagaimana

diatur dalam SOP maksimal 10% dari dana BLM atau Rp. 36.900.000 per BKAD.

Dalam Pelaksanaannya, dari 6 kabupaten lokasi program tidak ada

yang memanfaatkan 100% untuk kegiatan PSDM pada periode program ini.

Langkah ini diambil oleh masing-masing BKAD dengan pertimbangan dana

PSDM nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk menindaklanjuti hasil pelatihan-

11



LLPP2M UNMER



LLPP2M UNMER


pelatihan yang telah dilaksanakan pada periode ini sehingga akan menambah

nilai kemanfaatan dana kegiatan. Oleh karena itu, biaya kegiatan yang

dilaksanakan oleh semua BKAD masih dibawah alokasi dana PSDM, sedangkan

sisa alokasi dana kemudian dialihkan/dititipkan untuk kegiatan PSDE, baik

pada UPKU maupun BKAD, yang sewaktu-waktu bisa diambil untuk kegiatan

PSDM.

Pelaksanaan kegiatan PSDM seluruhnya berjumlah 24 kegiatan dan semua

kabupaten sudah terealisasi100% . Dari 24 kegiatan yang sudah dilakukan mampu

melibatkan total 1163 penerima manfaat. Selain itu, dari kegiatan PSDM yang sudah

dilaksanakan, hampir di semua kabupaten sudah melibatkan dinas terkait seperti Dinas

Peternakan dan Perikanan, Dinas Hutbun, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Balai

Latihan Kerja dan lain-lain yang mayoritas bertindak sebagai narasumber.. Hal ini

menunjukkan bahwa program P2SLBK telah mendapat dukungan banyak pihak. Hanya

Kabupaten Pamekasan yang tidak melibatkan dinas terkait karena untuk kegiatan PSDM

bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.

b. Pengembangan Sumberdaya Ekonomi (PSDE).

Kegiatan Pengembangan SDE dilakukan dalam bentuk usaha ekonomi

produktif dan pemberian kredit usaha. Pola pengelolaan Pengembangan SDE

dilakukan melalui: (i) swakelola yaitu usaha yang dikelola langsung oleh BKAD

melalui unit usaha yang dibentuk sesuai kebutuhan misalnya, perdagangan,

peternakan, pertanian, jasa, budidaya perikanan, pengolahan hasil produk

kawasan, dan lain-lain, (ii) kemitraan yaitu usaha yang dikelola langsung oleh

BKAD dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan tetap

mempertimbangkan pengembangan sumberdaya lokal dan penyerapan tenaga

kerja masyarakat setempat, (iii) simpan pinjam, yaitu usaha yang dikelola

oleh UPKU dalam bentuk pemberian pinjaman maksimal 1 juta per orang yang

harus berkelompok membentuk Pokmas dalam rangka pengembangan usaha

ekonomi produktif yang mendukung pengembangan sumberdaya lokal.

1. Usaha Kemitraan dan Swakelola BKAD

Usaha kemitraan dan swakelola BKAD ini dimaksudkan untuk

mengembangkan usaha spesifik kawasan. Usaha swakelola mmerupakan

usaha yang dikelola langsung oleh BKAD melalui unit usaha yang dibentuk

sesuai kebutuhan misalnya, perdagangan, peternakan, pertanian, jasa,

budidaya perikanan, pengolahan hasil produk kawasan, dan lain-lain,

sedangkan usaha kemitraan merupakan usaha yang dikelola langsung oleh

11



LLPP2M UNMER



LLPP2M UNMER


BKAD dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan tetap

mempertimbangkan pengembangan sumberdaya lokal dan penyerapan

tenaga kerja masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya di lapangan,

BKAD bisa memanfaatkan dana PSDE untuk kegiatan Swakelola maupun

kemitraan atau kedua-duanya.

Dari 6 lokasi kegiatan, hanya Kabupaten Jombang dan Kabupaten Ponorogo

yang belum melaksanakan 100% kegiatan PSDE APBD Provinsi. Untuk dana

provinsi selain disebabkan karena waktu pencairan dana dengan masa

berakhirnya program relatif terbatas, yakni berkisar antara 1 – 2 bulan juga

terkendala masalah tehnis. Untuk Kabupaten Jombang belum melaksanakan

kegiatan kemitraan kambing karena menunggu proses pembuatan pakan

kambing. Sedangkan kegiatan swakelola usaha janggelan Kabupaten

Ponorogo produksi janggelan masih terkendala musim. Sedangkan untuk

kegiatan PSDE dana kabupaten sebagian besar baru cair bulan Desember.

Dari 6 kabupaten lokasi Program, total dana yang dimitrakan adalah dari

APBD Provinsi sebesar Rp.588.009.500 ,- dan dari dana sharing Rp.

135.910.650,- tetapi belum sepenuhnya terealisasi. Untuk dana kemitraan

provinsi sudah 94,13% terealisasi yaitu sebesar Rp.553.509.500,- . Dari 6

kabupaten, Kabupaten Pacitan, Pamekasan, Ponorogo dan Probolinggo

semuanya sudah 100% merealisasikan dana kemitraan. Hanya Kabupaten

Jombang yang belum merealisasikan keseluruhan dana kemitraan. Program

kemitraan yang belum dilakukan adalah program kemitraan kambing. Hal

ini disebabkan karena untuk kemitraan kambing menunggu proses

selesainya produksi pakan kambing. Sedangkan Kabapaten Tulungagung

tidak mengalokasikan dana untuk kemitraan. Untuk dana sharing

kabupaten belum ada yang terealisasi. Untuk dana sharing masih banyak

yang belum terealisasi karena sebagian baru cair akhir Desember. Dari

dana kemitraan tersebut menjangkau 234 penerima manfaat dan dapat

menyerap 339 tenaga kerja.

2. Usaha Simpan Pinjam (USP) UPKU

Usaha simpan pinjam yang dikelola oleh UPKU di 3 desa lokasi program

merupakan usaha pemberian pinjaman maksimal 1 juta kepada

perorangan yang berkelompok membentuk Pokmas dalam rangka

pengembangan usaha ekonomi produktif yang mendukung pengembangan

sumberdaya lokal. Dalam pelaksanaannya di lapangan, masing-masing

UPKU di 6 kabupaten menetapkan jasa bunga dan jangka waktu pinjaman

11



LLPP2M UNMER



LLPP2M UNMER


yang berbeda-beda. Untuk jasa bunga yang ditetapkan maksimal antara

1% per bulan dengan jangka waktu pinjaman 10 bulan. Alokasi dana USP

berdasarkan Pedum adalah 40% dari dana PSDE atau dari APBD Provinsi

sebesar Rp. 29.520.000,-.

Total dana USP yang disalurkan kepada nasabah sebesar Rp.658.314.000

dengan jumlah penerima manfaat sebesar 843 RTM yang tergabung

adalah 106 pokmas dan serapan tenaga kerja sebesar 1046 orang.

Secara keseluruhan, kegiatan PSDE baik dari USP maupun kemitraan dan

swakelola mampu menjangkau 1077 penerima manfaat dan menyerap 1467

tenaga kerja.

c. Pengembangan Sumberdaya Alam (PSDA)

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Alam (PSDA) dilakukan dalam

bentuk: (i) rehabilitasi atau konservasi sumberdaya alam, dan (ii)

pembangunan/perbaikan sarana prasarana yang dapat menunjang

pendayagunaan sumberdaya lokal. Kegiatan PSDA harus dilaksanakan secara

swakelola dan sedapat mungkin mendayagunakan sumberdaya lokal yang ada

dan dikoordinasikan oleh BKAD.

Dari keenam kabupaten lokasi program semua kegiatan PSDA dengan

sumber dana dari provinsi sudah 100% teralisasikan. Adapun kegiatan PSDA

yang didanai dari Kabupaten rata-rata sudah terealisasi 100%, kecuali satu

kabupaten saja yaitu Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut disebabkan dana

sharing Kabupaten baru cair pada tanggal 23 Desember 2011 sehingga sampai

saat ini terdapat dana yang belum terserap untuk kegiatan PSDA yaitu

pembuatan jalan paving di Desa Wajak Lor yang masih dalam tingkat

penyelesaian 70%.

Besar dana yang sudah teralisasikan untuk kegiatan PSDA sampai dengan

akhir Desember 2011 baik dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi senilai

total Rp.838.118.850 (dana provinsi sebesar Rp.606.100.000,- dan kabupaten

sebesar Rp. 232.018.850). Dalam kegiatan PSDA swadaya masyarakat sebesar

Rp. 26.800.000,- disini terlihat bahwa swadaya masyarakat untuk pelaksanaan

PSDA cukup besar, dan yang tidak kalah penting adalah adanya bentuk swadaya

berupa bantuan tenaga kerja dari masyarakat setempat secara bergotong royong

dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, swadaya yang diberikan juga dalam

bentuk bantuan konsumsi serta dalam bentuk lain yang besarnya tidak bisa

dinilai dengan uang.

11



LLPP2M UNMER



LLPP2M UNMER


C. FAKTOR PENDUKUNG DAN KENDALA PELAKSANAAN P2SLBK

Dalam pelaksanaannya P2SLBK dapat dipengaruhi faktor pendukung yaitu

segenap potensi internal maupun eksternal yang mampu memberikan dukungan

dalam pencapaian tujuan program. Pengaruh lainnya yang tak penting adalah

kendala baik internal; yaitu berbagai permasalahan yang munculnya dari dalam

terkait dengan fungsi dan peran masing-masing lembaga pelaksana kegiatan

yaitu Sektab di tingkat Provinsi, Sektab tingkat Kabupaten, Pemerintah

Kecamatan, Pemerintah Desa lokasi program dan BKAD sebagai institusi

pelaksana P2SLBK ditingkat kawasan, serta lembaga yang melaksanakan

kegiatan pendampingan P2SLBK. Serta Faktor eksternal merupakan segala

permasalahan yang datangnya dari luar yang menghambat fungsi dan peran

lembaga pelaksana P2SLBK.

Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan P2SLBK Tahun

2011 adalah:

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten dalam memberikan sharing dana sesuai

dengan kesepakatan yang tertuang dalam SPP dan SOP P2SLBK. Dukungan

dana dari pihak Pemerintah Kabupaten ini secara nyata telah memberikan

motivasi dan peningkatan keluasan serta ragam kegiatan P2SLBK.

2. Sharing dana dari Pemerintah Kabupaten telah mengalokasikan adanya BOP

untuk Sektab Kabupaten yang tidak dialokasikan dalam alokasi anggaran dari

dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi. Dengan demikian kegiatan

sektab dalam menjalankan fungsinya dapat terfasilitasi.

3. Kesiapan Pemerintah Desa dan Masyarakat lokasi program dalam

pelaksanaan P2SLBK yang diindikasikan dengan adanya pertisipasi

pemerintah desa, yang salah satunya adalah penyediaan tempat untuk kantor

BKAD, serta partisipasi masyarakat dalam setian pelaksanaan kegiatan baik

dalam bentuk material maupun dukungan moral.

Faktor Penghambat Internal

1. Pelaksanaan P2SLBK Tahun 2011 telah mengalami pengembangan luasan

cakupan lokasi sasaran yang awalnya (Tahun 2008 – 2010) adalah tiga desa

yang saling berimpit dalam satu kecamatan menjadi tiga desa dalam tiga

kecamatan. Kondisi ini menjadikan jarak semakin lebar yang menyebabkan

sulitnya koordinasi antar desa dan mengarah pada terbentuknya “ego lokal”.

2. Jadual penentapan kabupaten lokasi P2SLBK oleh Pemerintah Provinsi (dalam

hal ini Bapemas Provinsi) dilakukan setelah ditetapkannya anggaran

pembiayaan tahun 2011 di masing-masing kabupaten lokasi P2SLBK. Dengan

demikian Dana Sharing dari masing-masing kabupaten masuk dalam PAK

11



LLPP2M UNMER



LLPP2M UNMER


Tahun 2011. Hal ini yang menghambat pencairan dana sharing ke BKAD serta

BOP.

3. Adanya disorientasi antara kebutuhan masyarakat dengan arahan dari sektab

provinsi dan Kabupaten. Sehingga menurunkan partisipasi masyarakat desa

lokasi program yang menghambat keswadayaan masyarakat.

4. Keterbatasan pendamping lapangan yang tidak semuanya memiliki

pengalaman pemberdayaan masyarakat di bidang P2SLBK. Sehingga dalam

proses pendampingan tidak seefektif jika salah seorang atau keduanya telah

mempunyai pengalaman P2SLBK tahun sebelumnya.

5. Adanya perbedaan persepsi terhadap SOP oleh pelaksana program sehingga

menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan program

Faktor Penghambat eksternal

1. Faktor penghambat eksternal yang dominan adalah musim, beberapa

program yang terkait dengan bidang pertanian mengalami penundaan.

Misalnya terkait dengan pupuk, tanaman janggelan.

2. Rancang bangun teknologi tepat guna di beberapa Kabupaten (mesin press

janggelan, mesin tapioka, mesin pembuatan pakan ternak, dan lainnya)

memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga sampai dengan akhir

pelaksanaan kegiatan P2SLBK tahun 2011 proses produksi belum terealisasi.

D. Rekomendasi

1. Pengembangan keluasan cakupan P2SLBK Tahun 2011 dari tiga desa yang

berhimpitan dalam satu kecamatan menjadi tiga desa dalam tiga

kecamatan tidak rasional dalam konsep P2SLBK. Pengalaman pelaksanaan

P2SLBK tahun 2011 telah memberikan pelajaran berharga bahwasanya

keluasan jangkauan wilayah tiga desa dalam tiga kecamatan sulit untuk

diterapkan karena variasi sumberdaya kawasan yang lebih beragam

dengan jarak antar lokasi program yang lebih luas. Hal ini masih ditambah

lagi dengan intervensi kepentingan dari lembaga pelaksana program di

tingkat kawasan (tiga desa dan tiga kecamatan).

Secara teknis jangkauan antar lokasi sasaran program relatif lebih jauh

sehingga koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan di tingkat

desa kurang efektif dan tidak efisien baik dari sisi waktu, tenaga, dan

biaya.

Secara konseptual, pengembangan luasan cakupan P2SLBK Tahun 2011

dari tiga desa yang berhimpitan dalam satu kecamatan menjadi tiga desa

11



LLPP2M UNMER



LLPP2M UNMER


dalam tiga kecamatan kurang mencerminkan konsep pengembangan

kawasan baik konsep pengembangan kawasan yang terfokus pada

keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja

produksi sampai dengan jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi

pengembangannya, dalam bentuk: upaya penggalian sumberdaya

potensial, pengembangan industri, perdagangan, jasa serta investasi

lainnya yang mampu mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif

yang berdampak pada perluasan dan penciptaan lapangan kerja serta

peningkatan pendapatan masyarakat, maupun pengembangan kawasan

berdasarkan konsep geografis, wilayah/kawasan yang merupakan suatu

unit geografis dan membentuk suatu kesatuan. Unit geografis adalah suatu

kesatuan ruang, sehingga tidak saja terbatas pada aspek fisik tanah

semata, namun juga aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kendala yang muncul dalam pengembangan keluasan cakupan P2SLBK

adalah munculnya “ego” desa dan kecamatan yang sangat kuat, sehingga

dalam implementasi program dana BLM dari Provinsi dan Dana Sharing

Kabupaten dialokasikan sama untuk ketiga desa. Kondisi ini tidak

mencerminkan “roh” dari P2SLBK.

Dari analisis yang didasarkan atas teori pengembangan kawasan maupun

pengalaman pelaksanaan P2SLBK di lapangan dari mulai Tahun 2008

sampai dengan 2010 maka di rekomendasikan bahwa keluasan cakupan

P2SLBK Tahun 2011 dari tiga desa dalam tiga kecamatan tidak rasional

dalam konsep P2SLBK sehingga perlu di pertimbangkan untuk di persempit

kembali dalam tiga desa yang berhimpitan dalam satu kecamatan.

2. Jadual penentapan kabupaten lokasi P2SLBK oleh Pemerintah Provinsi

(dalam hal ini Bapemas Provinsi) idealnya dilakukan sebelum perencanaan

anggaran masing-masing kabupaten calon lokasi penerima program. Akan

menjadi sangat kondusif, jika penentuan calon lokasi program diawali

dengan pemetaan yang melibatkan pihak pendamping dan dilakukan pada

tahun sebelum dilaksanakan program. Dengan kondisi semacam ini, maka

lokasi-lokasi calon penerima program yang terjaring memiliki spesifikasi

potensi kawasan yang mampu menjadi penompang produk unggulan.

3. Disorientasi antara potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat

lokasi program dengan arahan dari Sektap Provinsi dan Kabupaten yang

mengarah pada ketidak harmonisan dan sinkronisasi program dapat

11



LLPP2M UNMER



LLPP2M UNMER


dieliminasi melalui komunikasi efektif yang mengedepankan kepentingan

masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam SOP dan SPP.

4. Keterbatasan pendamping lapangan yang memiliki pengalaman

pelaksanaan pendampingan P2SLBK mungkin saja terjadi dan tidak bisa

dihindari karena para pendamping tidak diikat dalam aturan kontrak jangka

panjang. Kondisi ini menjadi tanggung jawab institusi pendamping untuk

menyiapkan pendamping program (Fasilitator Kawasan) lebih matang.

Untuk itu diperlukan jangka waktu penyiapan pendamping yang lebih

panjang melalui kebijakan penentuan pendamping program lebih awal.

5. Faktor penghambat eksternal adalah musim dan pihak-pihak ketiga/mitra

yang terkait dengan penyediaan fasilitas pendukung (TTG dan bahan

lainnya). Kondisi musim dan cuaca merupakan faktor alam yang tidak

mungkin di ubah, sehingga faktor perencanaan menjadi penentu dalam

pelaksanaan program. Sedangkan faktor yang terkait dengan pihak

ketiga/mitra yang menjadi kendala dapat dihindari dengan penyusunan

jadwal yang tepat dengan pelaksanaan yang lebih konsisten. Dengan

demikian diperlukan perencanaan yang lebih matang yang didasarkan

pada potensi sumberdaya kawasan. Tidak bisa dihindari bahwasanya dalam

penentuan perencanaan kegiatan mensyaratkan dukungan data potensi

faktual berdasarkan kegiatan pemetaan potensi desa (terkait rekomendasi

point yang ke-2).

Documents

REKOMENDASI P2SLBK