REKAYASA ULANG ( REENGINEERING) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN …

Diterima: 20 Mare 2017 Disetujui: 04 Mei 2017Direview: 23 April 2017

* Pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,email: [email protected]

REKAYASA ULANG (REENGINEERING) SISTEM INFORMASIMANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN PENDEKATAN

UNIFIED MODELLING LANGUAGE (UML)Wahyuni*

Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: The quality of decisions, including in land management, need sufficient, precise and accurate data and informa-tion. Land Information System at national level become strategic instruments in providing data and information of land, thatnowadays not only needed to provide legal certainty of land ownership, but also to support decision making in land manage-ment in term of restructuring land tenure and ownership, land value arrangement, land use planning and arrangement, andpermit/license related to land development. The existing Land Management Information System (SIMTANAS) was consideredirrelevant with current needs. In its database organization, the existing SIMTANAS only account on land registration. Landinformation that considered as strategic information, such as restriction of land use and arrangement, and responsibilitiesrelated to land right and ownership have not been integrated into the system. Regarding this condition, reengineering ofSIMTANAS is considered crucial. Reengineering can be implemented using model driven approach with Unified ModelingLanguage (UML). UML is able to model reengineering from organizational model, functional model, static model and dy-namic model of SIMTANAS.KKKKKeyworeyworeyworeyworeywords:ds:ds:ds:ds: Land Information System, Reengineering, UML

Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Kualitas keputusan, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan dalam manajemen pertanahan sangat memerlukandata dan informasi yanng memadai, tepat, dan akurat. Sistem Informasi Pertanahan Nasional menjadi intrumen strategis dalampenyediaan data dan informasi pertanahan yang dewasa ini tidak hanya untuk kepentingan jaminan kepastian hukum penguasaandan pemilikan tanah, namun sudah harus mampu mendukung keputusan-keputusan manajemen pertanahan dalam hal penataanpenguasaan dan pemilikan tanah (land tenure), pengaturan yang terkait dengan nilai tanah (land value), pengaturan dan perencanaanpenggunaan dan pemanfatan ruang (land use), dan pengaturan perizinan yang terkait dengan kegiatan pembangunan di atasbidang tanah (land development). Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional atau disebut SIMTANAS yang sudah adatidak relevan lagi dengan kebutuhan karena disamping penyusunan basis data hanya berdasarkan pendaftaran tanah, informasi-informasi strategis bidang tanah, berupa pengaturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (restriction) serta kewajiban-kewajiban yang melekat pada bidang tanah (servitude) atau disebut aspek responsibility belum terintegrasi didalamnya. Rekayasaulang (reengineering) SIMTANAS menjadi urgen dilakukan. Rekayasa ulang dapat menggunaka pendekatan model drivenmenggunakan unified modelling language (UML) UML dapat memodelkan rekayasa ulang mulai dari model organisasional,fungsional, model statis maupun model dinamis SIMTANAS.Kata kunciKata kunciKata kunciKata kunciKata kunci: Sistem Informasi Pertanahan, Rekayasa ulang, UML

A. Pendahuluan

Kualitas keputusan sangat ditentukan olehkualitas informasi yang dijadikan dasar untukmembuat keputusan itu. Perkembangan teknologiinformasi dewasa ini telah menawarkan sebuah

sistem baru dalam pengambilan keputusan yangdisebut sebagai sistem pengambilan keputusan (de-cision support system) yang dikelola dalam sebuahsistem informasi. Penggunaan teknologi informasidalam suatu organisasi diharapkan dapat mening-katkan produktivitas, mempercepat proses, danmemberikan dukungan informasi kepada pihakmanajemen untuk mengambil keputusan dalam

112 Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei 2017

bidang tertentu.Sistem informasi adalah perpaduan sekumpulan

elemen yang dipertemukan dengan maksud untukmengidentif ikasi informasi yang dibutuhkan danmemastikan bahwa strategi sistem informasitersebut selaras dengan strategi bisnis. Sistem infor-masi mempunyai peran yang sangat penting dalamorganisasi yaitu untuk mendukung strategi bisnisorganisasi untuk memperoleh keunggulan kom-petitif. Semua aspek kehidupan seperti pendidikan,perbankan, transportasi, perpajakan, pengelolaanenergi, mitigasi bencana, pengelolaan dan pengem-bangan wilayah, dan lain-lain sangat memerlukanketersediaan data dan informasi yang tepat danakurat sebagai dasar pengambilan keputusannya.Demikian pula dalam hal mengelola sumberdayaagraria, tentunya pegambilan keputusan harus sela-lu didasarkan pada data dan informasi yang tepat.

Keberadaan sistem informasi pertanahan yangdapat menyediakan informasi-informasi yangdapat digunakan untuk mendukung manajemenpertanahan merupakan sebuah keniscayaan.Keputusan untuk menerapkan suatu kawasanmenjadi lahan pertanian perkebunan berkelanjutanmisalnya, tentu harus didasari oleh data kemam-puan dan kesuburan tanah pada kawasan itu.Keputusan penataan ruang harus berdasarkan datadan informasi yang cukup mengenai kemampuantanah pada kawasan tertentu, sehingga dapatdiputuskan penggunaan dan pemanfaatan terbaikuntuk wilayah tersebut. Pembangunan maupunpengembangan sistem informasi pertanahan harusmampu memodelkan hubungan antara manusiadengan tanah yang dikenal sebagai RRR (Rights,Restriction, and Responsibility). Hubungan manusiadengan tanah di dalam konteks pertanahan di In-donesia diwujudkan melalui penguasaan, pemi-likan, penggunaan, dan pemanfatan tanah (P4T).

Sesungguhnya memodelkan hubungan manusiadengan tanah yang sangat kompleks itu bukansesuatu yang mudah. Untuk itu diperlukan pende-katan yang dapat menggambarkan kompleksitas

hubungan manusia dengan tanah. Pendekatan yangbanyak digunakan dan telah distandarkan secarainternasional adalah pendekatan Model Drivenmenggunakan Unif ied Modelling Language (UML).

B. Pendekatan Model Drivenmenggunakan UML

Unif ied Modeling Language (UML) diciptakanoleh Grady Booch, Ivan Jacobson, dan James Rum-baough (1999) sebagai upaya untuk memberikanstandar desain dan analisis pemodelan data ber-orientasi obyek. Pemodelan UML adalah pemo-delan visual yang merupakan cara berpikir tentangpersoalan menggunakan model-model yangmewakili kondisi dunia nyata (Sholiq 2006). UMLterdiri dari beberapa elemen grafis yang dikom-binasikan untuk membentuk sebuah model denganberbagai sisi pandang.

Model adalah simplikasi realitas (Booch et al.1999). Model juga merupakan representasi aspek-aspek yang dianggap penting dalam satu sisipandang dari realitas dan memandang sederhanaaspek yang lain (Rumbough, et al. 2004). Modeldiwujudkan melalui 2 cara yaitu model secarasemantik (vis a vis) dan model secara visual yangdinotasikan dengan simbol-simbol.

UML merupakan bahasa pemodelan yangmenggabungkan tiga metode orientasi obyek yangtelah ada sebelumnya, yaitu, OMT (Object Model-ing Technique), dan OOSE (Object-Oriented Soft-ware Engineering). UML merupakan kesatuan dariketiga pemodelan tersebut. UML dikeluarkan olehOMG (Object Management Group, Inc) yaituorganisasi internasional yang dibentuk pada tahun1989, terdiri dari perusahaan sistem informasi,software developer, dan para user sistem komputer.UML menyediakan beberapa diagram untukmemodelkan sebuah sistem dari berbagai sudutpandang.

Pemodelan UML dari sudut pandang sistemsecara statis (static view) dapat digambarkan dalambeberapa diagram yaitu:

113Wahyuni: Rekayasa Ulang (Reengineering Sistem Informasi ...: 111-121

1. Use Case Diagram2. Class Diagram3. Componen Diagram4. Deployment Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggam-barkan penggunaan sistem oleh aktor. Aktor adalahpara stake holder yang mempunyai kepentinganterhadap sistem atau software. Dalam diagram initidak dimodelkan bagaimana sistem menyediakankebutuhan para aktor tetapi apa yang akan dise-diakan oleh sistem.

Class Diagram atau diagram kelas digunakanuntuk memodelkan obyek dan kelas yang terlibatdalam penyediaan informasi sesuai yang akandibangun.

Component Diagram menggambarkan strukturdan hubungan antar komponen piranti lunak,termasuk saling ketergantungannya (dependency).Komponen piranti lunak adalah modul berisi code,baik berisi source code maupun binary code, baiklibrary maupun executable, baik yang muncul padacompile time, link time, maupun run time. Padaumumnya komponen terbentuk dari beberapaclass dan/atau package, tapi dapat juga darikomponen-komponen yang lebih kecil. Komponendapat juga berupa interface, yaitu kumpulanlayanan yang disediakan sebuah komponen untukkomponen lain.

Deployment Diagram digunakan untuk memo-delkan bagaimana sistem atau software di install,pada server maupun client serta bagaimana servermelayani client. Deployment diagram juga menya-jikan arsitektur hubungan server client.

Sudut pandang active atau behaviour view darisistem yang dimodelkan dapat disajikan dalam dia-gram-diagram:1. Activity Diagram2. Statechart Diagram3. Sequence Diagram4. Collaboration Diagram

Activity Diagram atau diagram aktivitas digu-nakan untuk memodelkan alur sebuah prosedur

sistem informasi. Diagram aktivitas ini juga banyakdigunakan untuk memodelkan alur atau tahapandalam prosedur sebuah sistem. Misalnya untukmemodelkan alur pendaftaran tanah, alur peralihanhak atas tanah, atau layanan-layanan yang lainmisal alur permohonan KTP, alur perizinan, dansebagainya

Pemodelan dengan diagram-diagram UMLtersebut memerlukan notasi-notasi yang disebutartefak UML. Notasi-notasi dasar dalam UMLadalah kelas (classes), atribut (attribut of class), roleof class, asosiasi, dan multiplisitas. Kelas merupakanobyek atau entitas yang diperlukan dalam mem-bentuk informasi, atribut mendeskripsikan identi-tas dari sebuah kelas entitas. Asosiasi menggam-barkan hubungan antar kelas. Asosiasi direpresen-tasikan dalam UML dengan sebuah garis yangmenghubungkan dua kelas dengan nama asosiasidi atasnya. Asosiasi jenis ini dinamakan asosiasibiner (binary association). Role atau peran masing-masing kelas ditunjukkan pada masing-masingujung garis yang berhubungan langsung dengankelas. Kardinalitas atau multiplisitas digambarkandi atas ujung garis yang terkoneksi dengan kelas.Sebuah asosiasi kadang-kadang juga mempunyaiatribut dan operasi seperti kelas sehingga disebutsebagai kelas asosiasi (association class). Kelasasosiasi dinotasikan seperti kelas biasa yangditambah dengan garis putus-putus (Twumasi2009).

Hubungan asosiasi juga digunakan dalamhubungan antar kelas yang sifatnya hierarki.Hubungan super kelas atau parent class dengankelas turunan atau child class disebut sebagaihubungan “is a” atau dikenal dengan generalisasi.

C. Rekayasa Ulang Sistem InformasiPertanahan Nasional (SIMTANAS)dengan Pendekatan Unif ied ModellingLanguage (UML)

Pendekatan Model Driven menggunakan UMLuntuk memodelkan sistem kadaster yang menjadi


inti dari sistem informasi pertanahan dikemukakanoleh Tuladhar. Menurut Tuladhar (2002) sisteminformasi pertanahan sebuah negara dipengaruhisistem kadastral yang berlaku. Pada tahun 1995 FIGmengeluarkan pernyataan mengenai hubungansistem kadaster, sistem administrasi pertanahan,dan sistem informasi pertanahan. Menurut Steudler(2007);

A cadastre is the core or basis of a land administrationsystem and is defined as a parparparparparcel based and up-tocel based and up-tocel based and up-tocel based and up-tocel based and up-to-date-date-date-date-dateland information system land information system land information system land information system land information system containing a record of inte-rests in land (e.g. rights, restrictions, and responsibilities).

Sistem kadaster merupakan inti ataupun dasardari sistem administrasi pertanahan dan didef i-nisikan sebagai sistem informasi pertanahanberbasis bidang yang up-to date yang terdiri darikepentingan-kepentingan manusia dengan tanah(hak-haknya, batasan apa yang boleh dan tidakboleh dilakukan di atas/dalam tanahnya, dantanggung jawab terhadap tanahnya). Sistemkadaster sendiri merupakan sistem denganberbagai aspek yang sangat kompleks. Aspek-aspekdalam sistem kadaster ini akan sangat bergunauntuk memodelkan sistem informasi pertanahan.

Gambar 1. Pemodelan Sistem Kadaster dalamSistem Informasi Pertanahan. (Sumber: FIG

Statement on Cadastre, 1995)

Pemodelan sistem informasi pertanahan dapatdisajikan dalam berbagai sudut pandang yaitu (1)model organisasional, (2) model fungsional, (3)model statis, dan (4) model dinamis (Tuladhar2002). Pemodelan organisasional PembangunanSistem Informasi Pertanahan di Indonesia yangdikenal dengan SIMTANAS telah menjadi cita-citasejak tahun 1970-an (Triyono 1992). Keputusanpembangunan SIMTANAS diangkat menjadikebijakan nasional, pada era kepemimpinanPresiden Megawati Sukarno Putri dengan Kepu-tusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentangKebijaksanaan Nasional di Bidang Pertanahan.Pasal 1 huruf b, Keppres 34/2003 memerintahkankepada Badan Pertanahan Nasional untukmembangun dan mengembangkan SIMTANAS.Untuk membangun SIMTANAS diperintahkanuntuk melakukan (1) Penyusunan basis data tanah-tanah aset negara/pemerintah/pemerintah daerahdi seluruh Indonesia; (2) Penyiapan aplikasi datatekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftarantanah dan penyusunan basis data penguasaan danpemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-gov-ernment, e-commerce, dan e-payment; (3) Pemetaankadastral dalam rangka inventarisasi dan registrasipenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan peman-faatan tanah (P4T) dengan menggunakan teknologicitra satelit dan teknologi informasi untuk menun-jang kebijakan pelaksanaan landreform dan pem-berian hak atas tanah; (4) Pembangunan danpengembangan pengelolaan penggunaan dan pe-manfaatan tanah melalui sistem informasi geografi,dengan mengutamakan penetapan zona sawahberirigasi dan tanah-tanah produktif lainnya dalamrangka memelihara ketahanan pangan nasional.

Kebijakan ini terus dilanjutkan pada era Presi-den Susilo Bambang Yudoyono dengan mengelu-arkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negaraperihal Arahan Presiden mengenai PermasalahanPertanahan kepada Menteri Dalam Negeri, MenteriKeuangan, Menteri Kehutanan, Menteri BUMN,Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur dan


Walikota se Indonesia. Presiden menginstruksikanuntuk secara mandiri maupun bersama-samamembangun Bank Data Pertanahan denganMengembangkan SIMTANAS. Namun demikiankemauan politik ini tidak dapat terwujud secarakonkrit oleh karena kentalnya egoisme sektoral.Perintah-perintah politik tersebut semestinya bisadiikuti dengan perencanaan matang mengenaipembangunan dan pengembangan SIMTANASyang dilakukan lintas kementerian/sektor danterdokumentasi dalam sebuah rencana pengem-bangan atau blue print SIMTANAS yang didesemi-nasikan secara lintas sektor. Perencanaan pem-bangunan SIMTANAS meliputi perencanaan visi,strategi pembangunan dan pengembangan, tujuan-nya, struktur yang akan dibangun termasuk perandan fungsi dari kementerian terkait, serta peta jalanpenbangunan serta pengembangannya. Faseperencanaan ini dapat menggunakan pemodelanorganisasional SIMTANAS.

1. Model Organisasional SIMTANASModel organisasional memodelkan sistem

secara keseluruhan mulai dari visi, tujuan danstrukturnya, rencana strategis dan rencana aksi.Artiya pemodelan sistem informasi pertanahantidak hanya dilakukan dari sisi aplikasinya sajanamun juga visi atau konsep sistem informasi per-tanahan yang akan dibangun, tujuannya, struktur-nya, rencana strategisnya, serta peta jalan untukmembangunnya. Konsep “f it for purpose land ad-ministration” (Enemark 2014), dapat menjadi dasarperumusan visi pembangunan dan pengembangansistem informasi pertanahan masa sekarang.Sejarah perkembangan sistem informasi perta-nahan sudah mengenal konsep sistem informasipertanahan multiguna (Multi Purpose Land Infor-mation System) sejak tahun 1980-an (Williamsondan Ting dalam Enemark 2004). Namun demikianbelum ada pendekatan strategis yang dapat dija-dikan dalam pedoman dalam pembangunan SIPMultiguna itu. Pada awal pengembangan Land Of-f ice Computerisation (LOC) tahun 1997, sebagai

tahap awal pembangunan basis data pertanahanyang kemudian menjadi dataset dasar dalampembangunan SIMTANAS, konsep SIP Multigunamulai dijadikan arah pembangunan, namun belumada rumusan yang dapat didokumentasikan. Seiringdengan pengembangan LOC mulai fase IA, IB, IIA,IIb, dan berubah ke KKP IIb, Larasita, sampaidengan KKPWeb, maka rumusan SIP Multigunasudah mulai didokumentasikan.

Gambar 2. Sistem Informasi ManajemenPertanahan Nasional Multiguna Indonesia.

(Sumber : Pusdatin BPN RI, 2007)

Model sistem informasi pertanahan multigunayang dikeluarkan BPN RI pada tahun 2007, sudahtidak relevan lagi dengan kondisi tata kelolapertanahan terkini dan semestinya harus direkayasaulang (reengineering). Perubahan struktur orga-nisasi dan nomenklatur BPN menjadi KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionalmenyebabkan perubahan bisnis proses lembaga.

Rekayasa ulang SIMTANAS harus mengako-modasi fungi pengaturan dan pengendalian tataruang yang diintegrasikan dalam tugas dan fungsikementerian. Demikian pula perkembangan teknisdata base pertanahan yang sekarang sudah tidaklagi dikelola secara terdistribusi pada server-serverdi kantor pertanahan dan kantor wilayah kemen-terian ATR/BPN, melainkan dikelola secara terpusatdi Data Center Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).


Desain basis data pertanahan SIMTANASeksisting dibangun dengan proses pendaftarantanah yang diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Prosespendaftaran tanah ini berpedoman pada sistemadministrasi pertanahan yang berlaku di Indone-sia. Realita pelaksanaan pendaftaran tanah di In-donesia, yang tidak bisa dilakukan terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Kementerian Kehutanandan Kawasan Pertambangan, disebabkan terbitnyaUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentangPokok-pokok Kehutanan yang membatasi rezimlegal administratif dari UUPA hanyalah 30% dariluasan tanah secara nasional (Fourie dan Nasution2000). Pemahaman ini terus berlanjut, dalamUndang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangPokok-pokok Kehutanan yang menggantikan UUNomor 5 Tahun 1967. Kewenangan KementerianATR/BPN yang terbatas mengadministrasikantanah-tanah di luar wilayah kehutanan dan pertam-bangan ini tidak sesuai dengan konsep dasar admi-nistrasi pertanahan yang seharusnya dapat dilak-sanakan terhadap seluruh tanah di wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia. Hanya denganmelakukan administrasi pertanahan terhadapseluruh tanah di Indonesia tanpa kecuali, makamanajemen atas sumberdaya agraria di kawasanhutan maupun tambang akan menjadi lebihmudah dilaksanakan oleh kementerian yangmenguasainya, maupun oleh pimpinan negara.

Terlaksananya proses pendaftaran tanah sebagaiinstrumen untuk pengadministrasian pertanahan,melahirkan kejelasan tata batas wilayah hutan danpertambangan, demikian pula kewenanganpengaturannya juga akan menjadi lebih nyata.Kejelasan tata batas dan kewenangan penguasaanwilayah hutan dan tambang akan memperkecilkemungkinan terjadinya sengketa agraria. Peneta-pan batas serta hak dan kewenangan atas bidangtanah akan menjadi infrastruktur yang sangatpenting guna pemanfaatan sumber-sumber agraria

yang terkandung dalam bidang tanah oleh subyekhak atas tanah. Konsep administrasi pertanahansebagai infrastruktur pemanfaatan sumberdayaagraria sendiri sesungguhnya merupakan konsepdasar administrasi pertanahan secara umum yangsudah diperkenalkan sejak tahun 1989. Ruang ling-kup sistem adminitrasi pertanahan dapat diilustra-sikan seperti berikut:

Gambar 3. The basic building block in any landadministration system is the cadastral parcel. (Sumber:Land Administration, Dale dan McLaughin, 1999)

Pasal 19 UUPA, menegaskan bahwa pendaftarantanah dilaksanakan untuk semua wilayah Indone-sia. Pendaftaran Tanah terdiri dari proses pengu-kuran dan pemetaan bidang tanah, pembuktiandan pembukuan hak, dan pemberian sertipikatsebagai tanda bukti penguasaan dan atau pemilikantanah.

Pada perkembagannya konsep sistem admi-nistrasi pertanahan tepat guna (Fit for Purpose LandAdministration) menuntut pembangunan databasepertanahan melalui pendaftaran tanah harus men-cakup semua bidang tanah di seluruh Indonesiadilengkapi data penggunaan, pemanfaatan tanah-nya, selain data penguasaan dan pemilikan tanah.


Gambar. 4. Pengumpulan Basis DataPertanahan berdasarkan Pasal 19 UUPA

Perubahan institusional untuk menyiapkanperubahan paradigma dalam manajemen perta-nahan nasional diawali dengan serangkaian risetmengenai kondisi eksisting administrasi pertanahanpada tahun 1997. Salah satu dari rekomendasi riset-riset ini menyatakan, agar negara juga mengaitkanpengaturan penggunaan tanah dalam tata laksanaadministrasi pertanahan sehingga basis datapertanahan tidak hanya didominasi oleh datapenguasan dan pemilikan tanah saja namun jugamampu merekam data penggunaan dan peman-faatan, termasuk pengaturannya.

Jika dalam proses pendaftaran tanah berdasarPeratutan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ten-tang Pendaftaran Tanah, pengumpulan data yuridismelalui Daftar Isian 201 hanya mencatat penggu-naan tanah dari aspek penggunaan eksisting, makapada masa sekarang harus dapat direkam penga-turan penggunaannya atau restriction-nya.

Perubahan model organisasional basis datapertanahan harus berubah dari basis data perta-nahan yang bersumber dari kegiatan pendaftarantanah, menuju basis data yang mengintegrasikandata pertanahan yang bersumber dari kegiataninventarisasi data pemilikan, penguasaan, peng-

gunaan, dan pemilikan tanah (IP4T), sensus perta-nahan, dan pemetaaan partisipatif masayarakat.Basis data spasial tidak hanya dibatasi data spasialhasil plotting pengukuran terestris, namun jugaharus mengakomodasi data spasial hasil pengu-kuran secara fotogrametris.

2. Model fungsionalModel fungsional digunakan untuk memodel-

kan fungi-fungsi dari sistem, ataupun perilakusistem. Model fungsional dapat disajikan melaluiDiagram Use Case. Merujuk pada konsep f it forpurpose maka fungsi-fungsi sistem informasi per-tanahan nasional harus mampu mendukung tatakelola semua sektor yang berhubungan dengantanah. Pemodelan fungsi Sistem Informasi Perta-nahan Nasional dilakukan dengan mengidentifikasiaktor yang berkaitan dengan tata kelola perta-nahan. Fit for purpose untuk sektor yang berhu-bungan dengan tanah dapat dimodelkan dalamDiagram Use Case sebagai berikut:

Gambar 5. Diagram Use Case SIMTANASMutiguna

3. Model StatisModel statis memodelkan sebuah sistem dari

sisi obyek-obyek yang terlibat dalam kinerja sebuah

KPK

Kementerian Pertanian

Dirjen Tata Ruang

PLN

Pertambangan

Kehutanan

Dirjen Infrastruktur

Keagrariaan ATR/BPN

PPAT

Kementerian

Agama

Cek kepemilikan tanah

tersangka korupsi

Cek/hitung

/analisis

kawasan LP2B

Menyediakan

peta dasar

pertaahan

Cek ser�pikat,

/Cek fungsi

tanah berdasar

Tata Ruang

Iden�fikasi distribusi

��k pelanggan

berbasis bidang tanah

Iden�fikasi

penggunaan

tanah eksis�ng

Cek Tataguna

Tanah,

Cek status hak

atas tanah

Cek plot HPH,

HTI, dll dalam

kawasan hutan

Cek Lokasi, luasan,

dan jumlah tanah

wakaf, dan

pemanfaatannya

Dirjen Pajak

Cek Transaksi

Tanah, Cek Nilai

Bidang Tanah

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

PERTANAHAN NASIONAL

Pemda (Bappeda)


sistem. Pada tahun 1998, diperkenalkan konsepCore Cadastral Domain Model (CCDM), untukmemodelkan hubungan manusia dengan tanah.CCDM ini dikembangkan secara modular incre-mental. Artinya model data kadaster dibentuk darimodul-modul dasar, dan setiap modul dapatdikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebu-tuhan data kadastral yang ada pada suatu negara.Model dasar data cadastral terdiri dari 3 entitas yaituParcel, Person/Subject, dan RightsOrRestriction.

Entitas parcel, dikenal dengan nama RealEstateObject. Parcel atau RealEsate Object ini merupakanmodel dari bidang tanah. Entitas Person/Subjectmerupakan entitas yang mewakili subyek hak atastanah, sementara RightOrRestriction memodelkanhubungan manusia dengan tanah yang salahsatunya berwujud hak atas tanah. Derajat hu-bungan atau multisiplitas antara entitas Persil danPerson adalah 1...* : 1.....* yang artinya setiap 1 orangsampai beberapa orang bisa memiliki hubungandengan 1 sampai beberapa bidang.

Gambar 6. Core Cadastral Domain Model. (Sumber: Lemmen et al., 2002)

CCDM mendefinisikan hubungan antara Per-son dengan Parcel bukan merupakan hubunganyang langsung, tetapi melaui Right0rRestriction.CCDM terus dikembangkan dalam beberapa versi,dan terakhir adalah versi 1.0. dan menjadi rujukandalam pengembangan model basis data kadastraluntuk berbagai tujuan. Namun demikian dalamsejarah pengembangannya terdapat banyak keti-daksesuaian antara kelas dan atribut yang dise-diakan oleh CCDM dengan sistem kadaster di

beberapa negara. Selanjutnya mulai tahun 2006,FIG mengembangkan Model Data AdministrasiPertanahan (Land Admnistration Domain Model)atau LADM. Standarisasi LADM dengan ISO 19152ini diterima secara internasional pada tahun 2012.Model data domain kadastral, maupun model datadomain administrasi pertanahan ini dimodelkandengan diagram kelas atau diagram object. LADMterdiri dari 5 (lima) Pakcage yaitu:1. Package Immovable dengan standar warna biru2. Package Surveying dengan warna pink3. Package Geometry and Topology dengan warna

ungu/purple4. Package Person dengan warna hijau5. Package Legal/Administrative dengan warna

kuningPackage Immovable, Surveying, serta Geometry

and Topology merupakan pengembangan dari KelasParcel dalam CCDM, sementara kelas Person danLegal/Administrative tetap dipertahankan.

LADM memodelkan entitas yang terlibat dalamadministrasi pertanahan sesederhana mungkindengan tujuan agar kompatibiitas dengan desainsistem informasi di berbagai negara yang biasanyamenerapkan sistem kadaster yang berbeda-bedadapat dicapai. Hasil penelitian mengenai validasiLADM untuk menjadi model data dalam pem-bangunan SIMTANAS diteliti oleh Sucaya (2013),dan pada tahun 2014, LADM telah diadopsi sebagaimodel data aplikasi KKP Web dan Geo KKP Web.Namun demikian ada kelas, dan atribut yang me-mang belum dapat digunakan dalam konteks admi-nistrasi pertanahan di Indoensia.

4. Model DinamisModel dinamis sistem informasi manajemen

pertanahan nasional merupakan model work flowdari penggunaan SIMTANAS mendukung pelak-sanaan pendaftaran tanah, maupun pemanfaataninformasi untuk operasionalisasi kebijakan sektorlain yang berhubungan dengan tanah. Modeldinamis ini dibuat dengan model diagram aktifitas(activity diagram) dan state chart diagram.

Real Estate Object

- Parcel ID

Rights or Restriction

- Title ID

Person/Subject

- Person ID

1..*

1..*


Alur (work flow) penggunaan SIMTANAS untukpendaftaran tanah merujuk pada Perkaban Nomor1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pertanahandan Pengaturan Pertanahan (SPPP). Variasi layananpertanahan berjumlah 99 layanan, dan masing-masing mempunyai alur yang berbeda, namunsecara garis besar ada 2 jenis alur/work flow yaitualur untuk layanan yang berakibat perubahan ba-sis data spasial dan layanan yang tidak mengaki-batkan perubahan spasial.

Diagram kedua alur layanan petanahan tersebutdapat dilihat pada Gambar 7 dan 8 sebagai berikut:

Kementerian ATR/Badan Pertanahan Na-sional dapat menetapkan alur layanan untukpemanfaatan data kadastral oleh sektor lainseperti Kehutanan, Pertambangan, Bappeda,Kementerian agama dan seterusnya seba-gaimana telah digambarkan dalam Use CaseDiagram SIMTANAS. Lebih lanjut layanan-layanan spesif ik seperti pendaftaran tanahpertama kali ataupun pemeliharaan datapendaf taran tanah dapat d imodelkandengan Diagram Activity. Alur pendaftarantanah pertama kali dimodelkan seperti

Gambar 7. Alur Layanan Pertanahan dengan Perubahan Basis data Spasial

Gambar 8. Alur Layanan Pertanahan Tanpa Perubahan Basis Data Spasial


berikut ini:

Gambar 9. Diagram Aktifitas PendaftaranTanah Pertama Kali

Proses peralihan hak atas tanah atau yangdikenal dengan pemeliharaan data pendaftarantanah dimodelkan dalam diagram aktif itas sebagaiberikut :

Gambar 10. Alur Peralihan Hak Atas tanah

D. Kesimpulan dan Penutup

Perubahan ruang lingkup internal dan eksternalmanajemen pertanahan memerlukan rekayasaulang (reengineering) Sistem Informasi PertanahanNasional. Kerangka Sistem Informasi Manajemen

Pertanahan Nasional sudah tidak relevan lagidengan perkembangan terkini kebijakan perta-nahan yang memerlukan dukungan penyediaandata dan informasi pertanahan yang dapat digu-nakan oleh semua sektor yang terkait dengan tatakelola pertanahan.

Perkembangan nomenklatur dari yang semulahanya Badan Pertanahan Nasional yang kemudiandikuatkan kelembagaannya menjadi sebuah Ke-menterian ATR/BPN, harus menjadi rujukan bagidesain kerangka kelembagaan (institutional frame-work) dalam proses rekayasa ulang SIMTANAS ini.Rekayasa ulang SIMTANAS dapat menggunakanpendekatan unif ied modelling language, untukmemodelkan kerangka organisasional, fungsional,statis, dan dinamis, sehingga pemodelanSIMTANAS dapat benar-benar menggambarkanpendekatan mulai dari kebijakan (policy) sampaidengan implementasinya yang terwujud dalamoperasionalisasi pendaftaran tanah dan administasipertanahannya.

Daftar Pustaka

Booch, G, Rumbaugh, J, Jacobson, I 1999, The Uni-f ied Modelling Language, User Guide, Boston:Addition, 512 pp, Wesley.

Dale, P, and McLaughin, JD 1999, Land Adminis-tration, Oxford University Press.

Enemark, S 2004, ‘Building Land Information Poli-cies’, dipresentasikan pada UN, FIG, PC IDEAInter-regional Special Forum on The Building ofLand Information Policies in the AmericasAguascalientes, Mexico 26-27 October 2004.

Enemark, S., Bell, KC, Lemmmen, C, McLaren, R2014, Fit for Purpose Land Administration, TheWorld Bank and the International Federation ofSurveyors (FIG), Copenhagen, Denmark.

Fourie, C, Nasution, AA 2000, The Institutional Set-ting for Land Management Policy- Indonesia,National Development Planning Agency, In-donesia.

Kaufmann and Steudler, D 2001, ‘Cadastre 2014 –A Vision for Future Cadastral System’, Inter-


nasionale Federation of Surveyors (FIG), Den-mark.

Lemmen, C and Oosterom, ‘P.V. 2006 Version 1.0of The FIG Core Cadastral Domain Model’,disajikan pada Konggres FIG XXIII, Munich,Jerman.

Rumbaugh, J, Jacobson, I, Booch, G 2004, The Uni-f ied Modelling Language, Reference Manual,Second Edition, Boston : Addition, Wesley.

Sholiq 2006, Pemodelan Sistem Informasi Berorien-tasi Obyek dengan UML, Graha Ilmu, Yog-yakarta.

Steudler, D 2007, ‘Cadastre 2014 Concepts’,disajikan dalam Working Group on ModernCadastre and Land Administration, Teheran, 21-26 Juli 2007.

Sucaya, IKA 2009, ‘Application and Validation theLand Administration Domain Model in a RealLife Situation (A case study in Indonesia),Thesis, International Institute For Geo-Infor-mation Science And Earth Observation,Enschede, The Netherlands.

Triono, Bambang 1989, Land Information Manage-ment, Puslitbang, Kemetrian Dalam Negeri,Jakarta.

Tuladhar, A 2002, ‘Why Is UML for Cadastral Sys-tem’, Workshop on EU COST Action G9 : Mod-elling Real PropertyTransaction COST G9, Delft.

Twumasi BO 2002, ‘Modelling Spatial ObjectBehaviours In Object Relational Geodatabase’,Thesis, Magister Science of Geo-informatic,ITC, Netherland.

Documents

REKAYASA ULANG ( REENGINEERING) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN …