Realitas Pragmatisme Pendidikan di IndonesiaOleh Rum Rosyid

“Apa yang sering dikerjakan oleh dunia pendidikan kita. Dibendungnya aliran sungai yang bebas berkelok-kelok”, tulis Henry David Thoreau (1850). Ungkapan salah satu tokoh aliran anarkisme pendidikan yang hidup pada 1817-1862 ini mungkin perlu kita renungi kembali jika kita bicara soal pendidikan saat ini. Terlebih, pembicaraan kita dibingkai dalam perspektif kritis, seperti misalnya keringnya dimensi sosial pada dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan dalam perspektif kritis, tak ubahnya seperti penjajahan bagi manusia.

Ketika manusia dikenalkan dengan lingkungan barunya melalui institusi pendidikan, saat itu pula ia potensial dijajah secara kognitif. Persinggungan kita dengan dunia di ruang-ruang kelas tiap hari hanyalah persinggungan dengan teks-teks yang tak selalu aktual, seperangkat alat uji yang tak mencerdaskan, dan hegemoni wibawa guru yan terkesan dipaksakan. Bahkan, salah satu kesalahan terbesar pendidikan adalah, ditariknya kita dalam ‘dunia asing’ yang terpisah dari problematika dan dinamika masyarakat sesungguhnya. Mari kita bayangkan, seberapa banyakkah waktu yang disediakan oleh guru bagi kita untuk berfikir tentang kekerasan politik, kenakalan remaja, kenakalan diri kita sendiri, bumi hangus di Ambon, teriakkan merdeka kawan-kawan kita di Aceh, buruknya kualitas anggota parlemen di daerah, dan sederet fenomena sosial lainnya? Nothing. Kalaupun ada, ia hanya menjadi ‘bumbu’ dari ocehan panjang guru-guru kita, tanpa ekspresi empatik sama sekali.

Potret-potret sosial itu --sungguhpun teramat mengesankan, tak sempat kita amati dan kita diskusikan di dalam kelas. Padahal, kita mungkin adalah siswa-siswa yang pintar menghafal teori-teori sosial lengkap dengan siapa tokoh pengusungnya. Maka lengkaplah kita, dalam istilah WS Rendra, menjadi generasi ‘gagu’ di tengah masyarakat: ada, tetapi tak kuasa mengeja gejala-gejala sosial yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Peningkatan mutu sekolah secara massal merupakan suatu upaya untuk menciptakan dan menjamin proses perubahan berlangsung secara terus menerus dan bisa dilaksanakan oleh semua sekolah. Sekolah memiliki latar belakang dan potensi masing-masing, yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakan “one size fits for all” policy.

Sebenarnya, lembaga pendidikan adalah sarana sosialisasi kedua sesudah keluarga. Oleh karena fungsinya sebagai sarana sosialisasi itulah sekolah seharusnya banyak mengadopsi metodologi sosial yang menjamin fungsi sosialisasi itu terpenuhi secara optimal. Yaitu bagaimana individu-individu warga belajar tak sekedar saling kenal dan bergaul antar mereka, tetapi juga harus melibatkan lingkungan sekitar. Secara mikro, sekolah harus menjadi lembaga yang bisa menjalin interaksi dan interelasi yang harmonis dengan lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Secara makro, ia harus menjamin adanya keterkaitan psikologis dan intelektual dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Ini berarti bahwa dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tengah terjadi menjadi referensi yang penting dalam daur belajar kita. Kalau tidak, benarlah sekolah itu akan menjadi ‘menara gading’ yang menjadikan warga belajarnya cenderung asosial dan pragmatik; tidak memiliki orientasi sosial yang jelas dan dedikatif.

Kebijakan dan upaya peningkatan mutu sekolah harus memiliki fleksibilitas yang tinggi. Meskipun, tetap saja harus ada dimensi kebijakan dan upaya yang bersifat imperatif untuk semua sekolah.(Zamroni, 2009) Rencana Strategis Depdiknas antara lain memuat visi, dan misi Pendidikan Nasional. Visi Pendidikan Nasional Indonesia adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Pada tahun 2005, HDI Indonesia menduduki peringkat 110 dari 177 negara di dunia. Bahkan peringkat tersebut semakin menurun dari tahun-tahun sebelumnya. HDI Indonesia tahun 1997 adalah 99, lalu tahun 2002 menjadi 102, kemudian tahun 2004 merosot kembali menjadi 111 (Human Development Report 2005, UNDP). Menurut Laporan Bank Dunia (Greaney, 1992) dan studi IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), di Asia Timur menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD di Indonesia berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia).

Kondisi anak-anak Indonesia hanya mampu menguasai 30 persen dari materi bacaan dan mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini disebabkan karena mereka sangat terbiasa dalam menghapal serta mengerjakan soal pilihan ganda. Sementara itu, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia (berdasarkan survei Political and Economic Risk Consultant). Dalam hal daya saing, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara di dunia (The World Economic Forum Swedia, 2000). Ini artinya: Indonesia hanya berpredikat sebagai follower, bukan sebagai leader.

Misi Pendidikan Nasional adalah: (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. Manusia Indonesia yang dimaksud dalam visi pendidikan nasional Indonesia adalah manusia berkualitas dalam kecendekiawanan, kecerdasan spiritual, emosional, sosial, serta kinestetis (gerak tubuh) dan kepiawaian, serta mampu menghadapi perkembangan dan persaingan global.

Untuk membangun dunia pendidikan tidak akan terlepas dari dorongan dan semangat spiritualisme. Bangsa-bangsa di Timur Tengah mengalami masa kejahiliyahan pada saat sebelum Islam datang, begitu juga di Eropa dan Amerika mengalami masa kegelapan

pada saat agama tidak memberikan ruh pencerahan terhadap para pemeluknya. Masa Kejayaan bangsa-bangsa di Timur Tengah diawali dengan kedatangan Islam di Saudi Arabia. Dengan system pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, mampu mengubah paradigma jahiliyah/kebodohan menjadi peradaban yang maju. Ajaran Islam yang pertama kali diturunkan kepada utusan Allah ini adalah iqro yang artinya membaca. Sehingga dalam perjalanan sejarah tercatat bahwa negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh Islam berubah menjadi bangsa yang berilmu pengetahuan dan maju seperti munculnya kerajaan di Andalusia dan Cordoba sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia pada masa abad pertengahan itu.

Demikian juga yang terjadi di Eropa dan Amerika, pada saat Eropa mengalami masa kegelapan muncul tokoh pembaharu dari kalangan agamawan Kristen yaitu Calvin. Dalam bukunya, Weber menganalisis bahwa kemajuan ekonomi yang pesat di Eropa dan Amerika disebabkan adanya Etika Protestan. Etika protestan lahir di Eropa melalui agama protestan yang dikembangkan oleh Calvin(Ahmad Subagyo, 2003). Disini muncul ajaran yang mengatakan bahwa seseorang itu sudah ditakdirkan sebelumnya untuk masuk ke surga atau neraka. Tetapi orang yang bersangkutan tentu saja tidak mengetahuinya. Karena itu, mereka menjadi tidak tenang, menjadi cemas, karena ketidakjelasan nasibnya ini. Salah satu cara untuk mengetahui apakah mereka akan masuk surga atau neraka adalah keberhasilan kerjanya di dunia yang sekarang ini. Kalau seseorang berhasil dalam kerjanya didunia, hampir dapat dipastikan bahwa dia ditakdirkan untuk naik surga. Kalau kerjanya selalu gagal di dunia ini, hampir dapat dipastikan bahwa dia akan masuk ke neraka. Adanya kepercayaan ini membuat orang-orang penganut Protestan Calvin bekerja keras untuk meraih sukses. Mereka bekerja tanpa pamrih; artinya mereka bekerja bukan untuk mencari kekayaan material, melainkan untuk mengatasi kecemasannya. Inilah yang disebut sebagai Etika Protestan.

Narasi besar tentang pendidikan tidak terlepas dari sistem dunia yang berlaku. Pendidikan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, dimana dia berfungsi untuk menciptakan pelaku-pelaku (agen) yang akhirnya ikut melanggengkan sistem kekuasaan yang ada.Rasionalitas instrumental yang bertujuan praktis ekonomis telah sangat berpengaruh pada pembentukan karakter pendidikan modern. Efektivitas pendidikan dan spesialisasi ilmu menjadi sebuah tuntutan yang memunculkan suatu spesifikasi status dan peran. Ini pada akhirnya juga akan berpengaruh pada perkembangan maupun posisi dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan kemampuan manusia untuk mengolah alam. Ilmu pengetahuan yang berguna ialah yang bisa mengembangkan kemampuan manusia dalam mengolah alam untuk keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan itu sendiri telah menjadi bagian dari lingkaran kepentingan kelas (golongan) penguasa untuk menjaga kesinambungan sistem yang berlaku.

Idealisme pendidikan menjadi luntur ketika terkait dengan globalisasi, yang memiliki dua sifat utamanya, de-teritorialisasi dan trans-nasionalisme. De-teritorialisasi dimengerti sebagai hilangnya batas-batas wilayah geografis dari negara-negara nasional. Sedangkan trans-nasionalisme berusaha “menghilangkan” makna nasional dan lokal. Yang nasional atau lokal tetap ada namun menjadi tidak berharga. Dengan demikian, pendidikan

nasional menjadi tidak berharga(Andreo FR, 2010). Tidak ada lagi pengakuan akan ruang pendidikan nasional di dunia global. Tidak mengherankan, perguruan-perguruan tinggi lebih memilih dan memakai label “Untuk dapat bersaing di era globalisasi” dibandingkan dengan “turut mewujudkan cita-cita bangsa.” Hal yang mendasar di dalam pendidikan nasional,  adalah identitas dari pendidikan itu sendiri. Suatu identitas yang terbentuk dari pengenalan akan hubungan struktur (tanda) dengan dirinya sendiri (pendidikan).

Struktur yang menjadi lokus adalah negara. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terkait dengan negara, dan di dalam keterkaitan itu pendidikan turut di dalam developmentalism. Fenomena Globalisasi, sebenarnya jauh-jauh hari pada awal abad 20 sudah dilihat V.I Lenin yang mengistilahkanya dengan Imperialisme atau perkembangan tertinggi dari Imperialisme. Yakni sebuah ciri dari perkembangan ekonomi Internasional yang ditandai dengan penyatuan capital Industri dan capital Bank dalam kapital finans, pembagian wilayah pasar dunia antar kapitalis, monopoli dan penguasaan atas pasar.

Senada dengan yang dianalisis Lenin dalam memandang Globalisasi, menurut Stiglitz (2003), merupakan hubungan yang tidak setara antarnegara, lembaga, dan aktornya. Karena itu, hubungan antar negara yang seperti tersebut lebih menguntungkan negara yang memiliki keunggulan ekonomi dan teknologi. Disadari maupun tidak, sistem ekonomi kapitalisme sudah berkembang dan merayap pada semua aspek kehidupan kemasyarakatan di Indonesia, telah menjadi factor dasar material pembentuk hampir seluruh orientasi kebijakan Negara di bidang sosial, ekonomi, politik, tanpa terkecuali bidang pendidikan.

Lebih jauh dalam dunia pendidikan nasional yang berkembang pada era perdagangan bebas saat ini semakin perlu untuk dipahami. Karena, semua negara anggota WTO yang sudah menandatangani General Agreement on Trade in Services (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa antara lain: layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan, serta jasa-jasa lainnya akan terus “Ditekan” agar secepatnya melaksanakan kesepakatan yang diambil dalam berbagai macam konferensi dan perundingan tingkat tinggi yang mengatur masalah perdagangan bebas barang dan jasa tersebut.

Konsekuensi dari komitmen Indonesia dalam WTO, yang juga diikuti dengan kesertaannya dalam menandatangani GATS (kesepakatan WTO berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa), AFAS (ASEAN Framework on Services) serta Deklarasi Bogor 1994/APEC dan agenda Aksi Osaka. Semua perundingan internasional itu sebagai produk pendukung liberalisasi pasar yang dikembangkan WTO. Itu artinya Indonesia juga harus mengikat diri untuk ikut pada putaran-putaran lanjutan yang mendorong Negara peserta untuk membuka pasar domestiknya secara lebih lebar dan lebih cepat supaya mudah diakses pelaku industri dari negara lain, dan pada akhirnya menghapus semua hambatan perdagangan barang dan jasa. Sejak Indonesia menjadi anggota WTO, secara otomatis semua hasil perjanjian yang berhubungan dengan perdagangan multilateral, diratifikasi menjadi UU No 7/1994 sebagai prasyaratanya agar lalu lintas perdagangan barang dan jasa dari Indonesia bisa bersaing dan diterima di pasar bebas.

Perjanjian tersebut mengatur tata cara perdagangan barang, jasa, dan trade related intellectual property rights (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam bidang jasa, yang masuk sebagai obyek pengaturan WTO adalah semua komoditas jasa, tanpa terkecuali bidang pendidikan. Dari kondisi diatas, kita bisa melihat bersama begitu besarnya kepentingan para pemodal asing terhadap dunia pendidikan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dunia pendidikan merupakan ladang bisnis sangat yang sangat menjanjikan di kemudian hari.

Menolak Diskusi Metafisis dan Ideologis Membicarakan pragmatisme sebagai sebuah paham dalam filsafat, tentu tidak dapat dilepaskan dari nama-nama seperti Charles S. Pierce, William Jamess dan John Dewey. Meskipun ketiga tokoh tersebut dimasukkan dalam kelompok aliran pragmatisme, namun diantara ketiganya memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Charles S. Pierce lebih dekat disebut filosof ilmu, sedangkan William James disebut filosof agama dan John Dewey dikelompokkan pada filosof sosial.

Pragmatisme adalah aliran pemikiran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori, semata-mata bergantung kepada berfaedah atau tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Ide ini merupakan budaya dan tradisi berpikir Amerika khususnya dan Barat pada umumnya, yang lahir sebagaiآ sebuah upaya intelektual untuk menjawab problem-problem yang terjadi pada awal abad ini.آ Pragmatisme mulai dirintis di Amerika oleh Charles S. Peirce (1839-1942), yang kemudian dikembangkan oleh William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952).

Tentu saja, Pragmatisme tak dapat dilepaskan dari keberadaan dan perkembangan ide-ide sebelumnya di Eropa, sebagaimana tak bisa diingkari pula adanya pengaruh dan imbas baliknya terhadap ide-ide yang dikembangkan lebih lanjut di Eropa. William James mengatakan bahwa Pragmatisme yang diajarkannya, merupakan “nama baru bagi sejumlah cara berpikir lama”. Dan dia sendiri pun menganggap pemikirannya sebagai kelanjutan dari Empirisme Inggris, seperti yang dirintis oleh Francis Bacon (1561-1626), yang kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1558-1679) dan John Locke (1632-1704). Pragmatisme, di samping itu, telah mempengaruhi filsafat Eropa dalam berbagai bentuknya, baik filsafat Eksistensialisme maupun Neorealisme dan Neopositivisme.

Aliran ini pertama kali tumbuh di Amerika pada tahun 1878. Ketika itu Charles Sanders Pierce (1839 – 1914) menerbitkan sebuah makalah yang berjudul “How to Make Our Ideas Clear”. Namun pragmatisme sendiri lahir ketika William James membahas makalahnya yang berjudul ”Philosophycal Conceptions and Practical Result” (1898) dan mendaulat Pierce sebagai Bapak Pragmatisme. Selanjutnya aliran ini makin berkembang berkat kerja keras dari William James dengan berbagai karya tulisnya. Karya tulisnya itu antara lain adalah, “A Pluralistic Essay”, “Essay in Radical Empiricism”, “The Will to Believe”, dan “The Varieties of Religious Experience”. John Dewey juga ikut mengambil bagian dalam mempopulerkan aliran ini. Karya – karyanya antara lain adalah “Democracy and Education”, “Reconstruction in Philosophy”, “How We Think”, dan

“Experience in Education”. Namun ia dan para pengikutnya lebih suka menyebut filsafatnya sebagai Instrumentalisme.

Istilah pragmaticisme ini diangkat pada tahun 1865 oleh Charles S. Pierce (1839-1914) sebagai doktrin pragmatisme. Doktrin dimaksud selanjutnya diumumkan pada tahun 1978. Diakui atau tidak, paham pragmatisme menjadi sangat berpengaruh dalam pola pikir bangsa Amerika Serikat. Pengaruh pragmatisme menjalar di segala aspek kehidupan, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Salah satu tokoh sentral yang sangat berjasa dalam pengembangan pragmatisme pendidikan adalah John Dewey (1859 - 1952). Pragmatisme Dewey merupakan sintensis pemikiran-pemikiran Charles S. Pierce dan William James. Dewey mencapai popularitasnya di bidang logika, etika epistemologi, filsafat politik, dan pendidikan.

Pragmatisme pada dasarnya merupakan gerakan filsafat Amerika yang begitu dominan selama satu abad terakhir dan mencerminkan sifat-sifat kehidupan Amerika. Demikian dekatnya pragmatisme dangan Amerika sehingga Popkin dan Stroll menyatakan bahwa pragmatisme merupakan gerakan yang berasal dari Amerika yang memiliki pengaruh mendalam dalam kehidupan intelektual di Amerika.

Pragmatisme (dari bahasa Yunani: pragma, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan) merupakan sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James (1842 - 1910) di Amerika Serikat. Menurut filsafat ini, benar tidaknya suatu ucapan, dalil atau teori semata-mata bergantung pada manusia dalam bertindak. Suatu tindakan dapat dilaksanakan entah sadar atau tidak termotivasi oleh adanya tujuan. Dengan demikian pragmatik artinya tindakan bertujuan. Menurut Willian James bahwa manusia hidup harus bertindak sebagai aktualisasi dari kewajiban untuk mencapai tujuan tertentu yang merupakan haknya untuk dinikmati (Pragmatisme  menurut William James, hlm 35-40).

Sekalipun William James menulis Varieties of Religious Experiences, tidak berarti bahwa dia mendukung kesadaran beragama. Selama pengalaman keagamaan itu berguna bagi yang bersangkutan, maka ia benar. Dengan demikian, pragmatisme adalah relativisme. Tidak ada kebenaran abadi dan mutlak, segalanya tergantung pada apakah "kebenaran" itu berguna atau tidak. Arti umum dari pragmatisme ialah kegunaan, kepraktisan, getting things done. Menjadikan sesuatu dapat dikerjakan adalah kriteria bagi kebenaran(Kuntowidjoyo, 2004).

Dalam suasana hidup yang serba pragmatis ini, tidak ada lagi tempat untuk wacana metafisis yang menyangkut kesadaran terdalam dari makna dan tujuan hidup di atas kebenaran hakiki. Hal-hal yang bersifat nilai, norma dan moral sebagaimana ditawarkan agama dipandang suatu kemewahan yang melangit dan cerita tahayul. Tak ada lagi etika sebagai sandaran sebagaimana yang di ajarkan oleh agama, kecuali moralitas situasional yang mengabdi pada situasi dan kondisi yang berlaku sesuai kemajuan zaman. Dan pada akhirnya, agama akan kehilangan nilai dan elan vitalnya sekaligus tersingkir dengan sendirinya jika para pemeluknya hanyut pada mentalitas pragmatis.

James berpendapat bahwa kebenaran itu tidak terletak di luar dirinya, tetapi manusialah yang menciptakan kebenaran. It is useful because it is true, it is true because it is useful. Karena kriteria kebenaran itulah, pragmatisme sering dikritik sebagai filsafat yang mendukung bisnis dan politik Amerika. Dengan adanya pragmatisme tidak ada sosialisme di Amerika. (Ada memang Partai Komunis Amerika dan toko-toko buku Marxisme. Tetapi, baik sosialisme maupun komunisme tidak pernah diperhitungkan dalam dunia politik). Kaum buruh Amerika juga menjadi pendukung kapitalisme karena mereka ikut berkepentingan. Hampir-hampir tidak ada ada kritik terhadap kapitalisme, kecuali dari gerakan The New Left pada akhir 1960-an dan awal 1970-an.

Pandangan Pragmatisme Mengenai Hubungan Alam dan Manusia Faham pragmatisme merupakan cerminan dari life style masyarakat Amerika pada umumnya. Pragmatisme merupakan sebuah aliran yang berusaha menengahi antara tradisi empirisme dan tradisi idealisme. Menurut tokoh pragmatisme John Dewey filsafat merupakan pengatur kehidupan dan aktivitas manusia secara lebih baik, untuk di dunia, dan sekarang. Dalam pandangan pragmatisme manusia dan alam dipandang sebagai sesuatu yang selalu saling bersandar. Manusia bukan dua bagian yang berbeda antara jiwa dan badan, ia bersatu dengan alam dan alam di interpretasikan sehingga mencakup manusia. Alam dalam manusia adalah alam yang sudah berfikir dan menjadi cerdas. Alam dikatakan tidak rasional dan tidak irrasonal. Alam dapat difikirkan sekaligus difahami. Alam dipandang sebagai sesuatu yang harus dirubah dan dikontrol melalui eksperimen-eksperimen.

Pandangan Dewey tersebut membuat kemajuan yang linear pada masyarakat Barat. Manusia Barat terobsesi untuk melakukan berbagai eksperimen mengenai alam dan ternyata hal ini mewujudkan penemuan-penemuan mutakhir di zamannya. Nietzsche mendambakan manusia yang terbaik adalah mereka yang mampu mengatasi segala keterbatasannya. Jika ia telah mampu mengatasi hal tersebut ialah yangdinamai oleh Nietzsche sebagai Ubber mench (superman). Manusia diyakini sebagai makhluk yang multidimensional maka dari itu sangat sulit untuk menafsirkan secara menyeluruh dan tepat apa yang menjadi keinginan dan tujuan dari hidupnya.

Pragmatisme yang telah mendominasi masyarakat Barat merupakan sebuah pencapaian filsafat yang sangat bagus, filsafat yang semula hanya berhenti pada masalah-masalah yang bersifat esensial dan utopis oleh faham pragmatisme telah dilahirkan ke dalam dunia. Pragmatisme menekankan pada pendirian dan metode lebih daripada doktrin filsafat yang sistematis. Teori kebenaran yang diungkapkan oleh seorang tokoh pragmatisme, William James mengatakan bahwa suatu ide itu benar jika ia berhasil dan memberi akibat-akibat yang memuaskan. Oleh sebab itu kebenaran bersifat relatif dan terus berkembang. Kebenaran (truth) adalah yang menjadikan berhasil dalam cara kita berfikir.

Asas kegunaan atas hasil dari sebuah tindakan oleh masyarakat pragmatis telah biasa disalahartikan sebagai sebuah dalil pembenaran atas terjadinya eksploitasi alam. Pembangunan pabrik dengan dampak polusi yang tinggi diperbolehkan dengan dalih untuk membuka lapangan kerja yang luas sekaligus guna mengurangi tingkat

pengangguran di sebuah wilayah. Demikian dalil asas manfaat tersebut terus bergulir hingga sekarang. Dominasi masyarakat industri maju terhadap negara berkembang menggunakan alasan-alasan pragmatis pun akhirnya tidak dapat dihindari lagi.

Sekularisme sebagai realitas Metafisika bisa diartikan sebagai the theory of reality. Suatu upaya filosofis untuk memahami karakteristik mendasar atau esensial dari alam semesta dalam suatu simpul yang sederhana namun serba mencakup. Secara sederhana, metafisikawan berusaha menjelaskan rangkuman dan intisari dari apa (of what is), apa yang ada (of what exists), dan apa yang sejati ada (of what is ultimately real). Intisari atau substansi realitas ini secara kualitatif maupun kuantitatif bisa jadi satu atau banyak. Mereka yang beraliran kuantitatif (yakni hakikat sebagai rangkuman realitas atau as the sum of reality) terbagi kedalam tiga posisi pandang: (1) monisme, (2) dualisme, dan (3) pluralisme.

Sedangkan yang beraliran kualitatif (yakni hakikat sebagai intisari dari realitas atau as the substance of reality) terbagi kedalam 4 posisi pandang: (1) idealisme, bahwa hakikat realitas bersifat mental atau spiritual; (2) realisme, bahwa hakikat realitas bersifat material atau fisis. Dua aliran tersebut termasuk kategori monisme. (3) Thomisme yang mengkombinasikan dua corak aliran monisme sebelumnya. (4) Pragmatisme, yang menolak untuk mengkuantifikasi atau mengkualifikasikan realitas. Mereka lebih suka mengatakan bahwa realitas senantiasa berada pada keadaan berubah dan mencipta secara konstan sekalipun secara literal bisa dinyatakan ada ketidakterbatasan filosofis baik jenis maupun jumlahnya. Pemikiran liberal mempunyai akar sejarah sangat panjang dalam sejarah peradaban Barat Kristen. Pada tiga abad pertama Masehi, agama Kristen mengalami penindasan di bawah Imperium Romawi sejak berkuasanya Kaisar Nero (tahun 65). Kaisar Nero bahkan memproklamirkan agama Kristen sebagai suatu kejahatan. (Idris, 1991:74). Menurut Abdulah Nashih Ulwan (1996:71), pada era awal ini pengamalan agama Kristen sejalan dengan Injil Matius yang menyatakan,"Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan." (Matius, 22:21).

Namun kondisi tersebut berubah pada tahun 313, ketika Kaisar Konstantin (w. 337) mengeluarkan dekrit Edict of Milan untuk melindungi agama Nasrani. Selanjutnya, pada tahun 392 keluar Edict of Theodosius yang menjadikan agama Nasrani sebagai agama negara (state-religion) bagi Imperium Romawi. (Husaini, 2005:31). Pada tahun 476 Kerajaan Romawi Barat runtuh dan dimulailah Abad Pertengahan (Medieval Ages) atau Abad Kegelapan (Dark Ages). Sejak itu Gereja Kristen mulai menjadi institusi dominan. Dengan disusunnya sistem kepausan (papacy power) oleh Gregory I (540-609 M), Paus pun dijadikan sumber kekuasaan agama dan kekuasaan dunia dengan otoritas mutlak tanpa batas dalam seluruh sendi kehidupan, khususnya aspek politik, sosial, dan pemikiran. (Idris, 1991:75-80; Ulwan, 1996:73).

Abad Pertengahan itu ternyata penuh dengan penyimpangan dan penindasan oleh kolaborasi Gereja dan raja/kaisar, seperti kemandegan ilmu pengetahuan dan merajalelanya surat pengampunan dosa. Maka Abad Pertengahan pun meredup dengan adanya upaya koreksi atas Gereja yang disebut gerakan Reformasi Gereja (1294-1517),

dengan tokohnya semisal Marthin Luther (w. 1546), Zwingly (w. 1531), dan John Calvin (w. 1564). Gerakan ini disertai dengan munculnya para pemikir Renaissans pada abad XVI seperti Machiaveli (w. 1528) dan Michael Montaigne (w. 1592), yang menentang dominasi Gereja, menghendaki disingkirkannya agama dari kehidupan, dan menuntut kebebasan.

Selanjutnya pada era Pencerahan (Enlightenment) abad XVII-XVIII, seruan untuk memisahkan agama dari kehidupan semakin mengkristal dengan tokohnya Montesquieu (w. 1755), Voltaire (w. 1778), dan Rousseau (1778). Puncak penentangan terhadap Gereja ini adalah Revolusi Perancis tahun 1789 yang secara total akhirnya memisahkan Gereja dari masyarakat, negara, dan politik. (Qashash, 1995:30-31). Sejak itulah lahir sekularisme-liberalisme yang menjadi dasar bagi seluruh konsep ideologi dan peradaban Barat. Bagi kebanyakan rakyat Amerika, pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran, asal dan tujuan, hakekat serta hal-hal metafisis yang menjadi pokok pembahasan dalam filsafat Barat dirasakan amat teoritis.

Menurut Ahmad Al-Qashash(Yayat Hidayat, 13/1/2009) dalam kitabnya Usus Al-Nahdhah Al-Rasyidah (1995:31) akar ideologi Barat adalah ide pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), yang pada gilirannya melahirkan pemisahan agama dari negara. Sekularisme inilah yang menjadi induk bagi lahirnya segala pemikiran dalam ideologi Barat. Para komentator seperti Zeyno Baran, direktur the International Security and Energy Programs Nixon Center yang masih mengidap mentalitas penjajah saat mendiskusikan kebijakannya di dunia Islam. Pengamat sekuler tidak dengan tulus hati berdialog dengan dunia Islam. Mereka hanya melihat dari satu sisi saja, yakni kepentingan penjajahan Barat. Hal ini tampak dari pernyatan Baran yang menyatakan bahwa Barat bisa membantu (negeri-negeri muslim) untuk mengembangkan kurikulum sekolah yang menekankan pada cara berpikir kritis, patriotisme, etika, dan nilai-nilai Islam yang sejalan dengan demokrasi dan sekulerisme. "can assist them (Muslim countries) in developing school curricula that emphasise critical thinking, patriotism, ethics and those Islamic values that are compatible with democracy and secularism." Tentu saja kaum muslim berhak bertanya tentang nilai-nilai Islam yang tidak sesuai dengan sekulerisme , mengapa tidak diajarkan di sekolah mereka.

Kenyataannya banyak umat Islam yang menolak sistem sekuler yang ditawarkan oleh Barat dan menginginkan tegaknya Khilafah saat ini. Baran sebenarnya mengakui hal ini dari pernyataannya tentang umat Islam yang semakin menyadari nilai-nilai dasar Barat dan menolaknya. "Akan semakin banyak umat Islam dan bukan hanya teroris yang percaya mereka akan diremehkan dalam tatanan dunia yang dipimpin oleh AS", tegasnya. Ditambahkan oleh Baran: "Mereka yakin agenda demokrasi dan kebebasan George W. Bush hanyalah tipuan untuk menenangkan mereka, yang dengan itu AS bisa mempertahankan hegomoni globalnya". Sementara itu masyarakat sekuler Barat telah kehilangan perekat yang kuat ditengah masyarakat akibat penyakit kronis individualisme, kejahatanpun merajelala, hubungan sosial yang retak dan paham materialisme yang fanatis. Mengimpor model sekuler yang gagal dan hancur dari Barat ke dunia Islam , seperti membiarkan menyebarnya virus flu burung.

Berbagai bentuk pemikiran liberal seperti liberalisme di bidang politik, ekonomi, ataupun agama, semuanya berakar pada ide dasar yang sama, yaitu sekularisme (fashl al-din 'an al-hayah). Dengan hanya melihat pendapat kelompok moderat pinggiran, Baran terlalu menekankan perbedaan internal dalam peradaban Islam, sementara mengabaikan pertentangan yang menyeluruh antara dua peradaban yang bersaing secara ide yang dalam wacana intelektual dunia Barat dikenal dengan perdebatan antara Imperium vs Kosmopolis. Penganjur ide imperium menyakini bahwa Barat telah menciptakan tatanan dunia neo-liberal yang tidak adil lewat pemikiran imperalisme. Mereka menggunakan hutang luar negeri, perdagangan yang tidak adil, dukungan terhadap penguasa yang tirani dan pendudukan ilegal di luar negeri untuk kepentingan imperialisme-mereka . Disisi lain, kebebasan sipil dihambat dengan cara menghembuskan rasa ketakutan (antara lain lewat isu terorisme). Sebaliknya, penganjur pandangan kosmopolis menyakini tatanan kapitalis dan sekuler saat ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan harus dijaga meskipun dibutuhkan serangan intervensi militer sebagai bentuk pre-empative (serangan sebelum diserang).

Rakyat Amerika umumya menginginkan hasil yang kongkrit. Sesuatu yang penting harus pula kelihatan dalam kegunaannya. Oleh karena itu, pertanyan what is harus dieliminir dengan what for dalam filsafat praktis. Dalam rangka itulah, kaum pragmatis tidak mau berdiskusi bertele-tele, bahkan sama sekali tidak menghendaki adanya diskusi, melainkan langsung mencari tindakan yang tepat untuk dijalankan dalam situasi yang tepat pula. Kaum pragmatis adalah manusia-manusia empiris yang sanggup bertindak, tidak terjerumus dalam pertengkaran ideologis yang mandul tanpa isi, melainkan secara nyata berusaha memecahkan masalah yang dihadapi dengan tindakan yang konkrit.

Karenanya, teori bagi kaum pragmatis hanya merupakan alat untuk bertindak, bukan untuk membuat manusia terbelenggu dan mandeg dalam teori itu sendiri. Teori yang tepat adalah teori yang berguna, yang siap pakai, dan yang dalam kenyataannya berlaku, yaitu yang mampu memungkinkan manusia bertindak secara praktis. Kebenaran suatu teori, ide atau keyakinan bukan didasarkan pada pembuktian abstrak, melainkan didasarkan pada pengalaman, pada konsekuensi praktisnya, dan pada kegunaan serta kepuasan yang dibawanya. Pendeknya, ia mampu mengarahkan manusia kepada fakta atau realitas yang dinyatakan dalam teori tersebut.

Sekularisme di IndonesiaMasa kejayaan Indonesia pra-kemerdekaan, terjadi ketika kerajaan-kerajaan di Indonesia berjaya di tanah air. Awal munculnya kerajaan di tanah air diinspirasi dari pertumbuhan agama Hindu dan Budha. Semangat spiritualisme masyarakat mendorong kegairahan untuk mendirikan pusat-pusat pendidikan padepokan yang mengajarkan sendi-sendi kehidupan dan membangun sebuah komunitas masyarakat yang adil, berbudaya dan beradab. Dari padepokan-padepokan melahirkan ksatria-ksatria calon pemimpin bangsa raja. Pemimpin-pemimpin yang lahir dari kalangan ksatria yang mentas dari godokan kawah candradimuka pendidikan lebih berperilaku adil, cerdas, arif dan bijaksana, sehingga mampu melahirkan sebuah bangsa yang besar.

Dari rentetan sejarah bangsa Indonesia pasca-kemerdekaan, hanya sekali bangsa ini dipimpin oleh orang yang berpendidikan tinggi, yaitu Soekarno. Sehingga wajar kalau masa di luar kepemimpinannya keadilan dan kebijaksanaan dimaknai sebagai keadilanku dan kebijaksanaanku bukan justice for all. Begitu juga masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yang diwarnai oleh pertumbuhan Islam di Indonesia. Pondok-pondok pesantren menjadi pusat kawah candradimukanya tempat untuk mendidik/membina para calon-calon pemimpin pada masa itu.

Sekularisme sebagai akar liberalisme, masuk ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Prinsip negara sekular telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. (Suminto, 1996:27). Prinsip sekular dapat ditelusuri pula dari rekomendasi Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial untuk melakukan Islam Politiek, yaitu kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani masalah Islam di Indonesia. Kebijakan ini menindas Islam sebagai ekspresi politik.

Inti Islam Politiek adalah : (1) dalam bidang ibadah murni, pemerintah hendaknya memberi kebebasan, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda; (2) dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah hendaknya memanfaatkan adat kebiasaan masyarakat agar rakyat mendekati Belanda bahkan membantu rakyat yang akan menempuh jalan tersebut; (3) dalam bidang politik atau kenegaraan, pemerintah harus mencegah setiap upaya yang akan membawa rakyat pada fanatisme dan ide Pan-Islam. Politik pemisahan inilah yang oleh Kernkamp disebut Splitsingstheorie, sebab pada hakekatnya agama Islam tidak begitu jauh memisahkan ketiga bidang ini(Suminto, 1996:12). Secara resmi pemisahan antara gereja dan Negara baru terjadi pada tahun 1935; dan sejak itu administrasi gereja dilepaskan dari pengawasan Gubernur Jenderal, dan para pengelola gereja tidak lagi diangkat oleh pejabat pemerintah(Suminto, 1996: 37).

Politik Etis yang dijalankan penjajah Belanda di awal abad XX semakin menancapkan liberalisme di Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan itu disebut unifikasi, yaitu upaya mengikat negeri jajahan dengan penjajahnya dengan menyampaikan kebudayaan Barat kepada orang Indonesia. Pendidikan, sebagaimana disarankan Snouck Hurgronje, menjadi cara manjur dalam proses unifikasi agar orang Indonesia dan penjajah mempunyai kesamaan persepsi dalam aspek sosial dan politik, meski pun ada perbedaan agama. (Noer, 1991:183).

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 seharusnya menjadi momentum untuk menghapus penjajahan secara total, termasuk mencabut pemikiran sekular-liberal yang ditanamkan penjajah. Tapi sayang sekali ini tidak terjadi. Revolusi kemerdekaan Indonesia hanyalah mengganti rejim penguasa, bukan mengganti sistem atau ideologi penjajah. Pemerintahan memang berganti, tapi ideologi tetap sekular. Revolusi ini tak ubahnya seperti Revolusi Amerika tahun 1776, ketika Amerika memproklamirkan kemerdekaannya dari kolonialisasi Inggris. Amerika yang semula dijajah lantas merdeka secara politik dari Inggris, meski sesungguhnya Amerika dan Inggris sama-sama sekular.

Karena sudah sekular, dapat dimengerti mengapa berbagai bentuk pemikiran liberal sangat potensial untuk dapat tumbuh subur di Indonesia, baik liberalisme di bidang politik, ekonomi, atau pun agama. Dalam bidang ekonomi, liberalisme ini mewujud dalam bentuk sistem kapitalisme (economic liberalism), yaitu sebuah organisasi ekonomi yang bercirikan adanya kepemilikan pribadi (private ownership), perekonomian pasar (market economy), persaingan (competition), dan motif mencari untung (profit). (Ebenstein & Fogelman, 1994:148). Dalam bidang politik, liberalisme ini nampak dalam sistem demokrasi-liberal yang meniscayakan pemisahan agama dari negara sebagai titik tolak pandangannya dan selalu mengagungkan kebebasan individu. (Audi, 2002:47). Dalam bidang agama, liberalisme mewujud dalam modernisme (paham pembaruan), yaitu pandangan bahwa ajaran agama harus ditundukkan di bawah nilai-nilai peradaban Barat. (Said, 1995:101).

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, bahkan pendidikan Islam merupakan aset nasional. Karenanya, posisi pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional bukan sekadar berfungsi sebagai suplemen, tetapi sebagai komponen substansial. Artinya, pendidikan Islam merupakan komponen yang sangat menentukan perjalanan pendidikan nasional sejak pra-kemerdekaan hingga saat ini.Dari waktu ke waktu, masalah pendidikan Islam di negeri ini ternyata juga tidak luput dari dinamika politik kekuasaan. Pertanyaannya, apa dan bagaimana kebijakan politik pendidikan Islam di negeri ini? Secara yuridis, hal ini telah terakomodasi dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Dari payung hukum yang mengatur pendidikan Islam tersebut bukan berarti kini tidak menyisakan masalah baik secara institusional maupun politis. Banyak kalangan mempersoalkan dan mengkritisi, bahwa dengan terintegrasikannya sistem pendidikan nasional Islam sebagai komponen substansial ke dalam sistem pendidikan nasional, maka konsep lama yang membatasi pengertian pendidikan Islam secara sempit hanya pendidikan keagamaan seharusnya dihapuskan. Ironisnya hingga kini masih ada dikotomisasi.

Padahal, implikasi politis dari payung hukum tersebut seharusnya kebijakan lama yang sampai sekarang masih berlaku yaitu memisahkan antara pendidikan Islam (keagamaan) yang dikelola dan dibina oleh Departemen Agama dan pendidikan umum yang dibina dan dikelola oleh Departemen pendidikan Nasional harus ditinjau kembali.Upaya peninjauan kembali peranan Depag sebagai pengelola pendidikan Islam memerlukan pikiran jernih, dengan menghilangkan kegamangan dari para elite Muslim dan menanggalkan beban politis ideologis masa lalu yang selama ini menggelayutinya serta memfokuskan pada pertimbangan pedagogis dan akademis. Jika hal ini dapat dilakukan, maka akan lahir kebijakan yang reformatif, yaitu: pengelolaan pendidikan Islam yang selama ini berada di tangan Departemen Agama diserahkan kepada Departemen pendidikan Nasional(Choirul Mahfud, 2009).

Tentu hal ini bukan perkara mudah baik bagi Depdiknas maupun Depag dalam mengatur kembali masalah pendidikan Islam yang sudah sekian tahun terpisah. Keterpisahan dua

institusi besar tidak luput dari sejarah dan situasi kondisi sosio-kultural-politik pada masa itu. Waktu itu, kekuatan sosio politik pada awal kemerdekaan terbelah tajam secara ideologis menjadi nasionalis sekuler dan nasionalis Islam yang keduanya terlibat dalam pergumulan politik ideologis sedemikian keras. Puncaknya, para tokoh nasionalis Islam di awal kemerdekaan memperjuangkan masuknya pendidikan Islam (keagamaan) dalam pengelolaan Departemen Agama. Sehingga, Departemen Agama dianggap sebagai representasi kumpulan semua kekuatan sosio-politik agama (Islam) dan sebagai satu-satunya penyangga pilar pendidikan Islam.

Ketersesatan sejarah Indonesia itu terjadi karena saat menjelang proklamasi (seperti dalam sidang BPUPKI), kelompok sekular dengan tokohnya Soekarno, Hatta, Ahmad Soebarjo, dan M. Yamin memenangkan kompetisi politik melawan kelompok Islam dengan tokohnya Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. (Anshari, 1997:42). Jadilah Indonesia sebagai negara sekular.Komaruddin Hidayat dalam tulisannya Islam Liberal di Indonesia dan Masa Depannya (Republika, 17-18 Juli 2001) memasukkan Soekarno dan Hatta sebagai tokoh-tokoh Islam Liberal. Husaini & Hidayat (2002:34) membenarkan  Komaruddin Hidayat tidak sedang mengigau. Soekarno dan Hatta memang tokoh liberal di Indonesia karena keduanya ngotot menyerukan sekularisme bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Soekarno adalah seorang sekular. Pada tahun 1940 Soekarno pernah menulis artikel Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara, yang mempropagandakan sekularisme Turki sebagai suatu teladan yang patut dicontoh. (Noer, 1991:302). Beberapa buku telah ditulis khusus untuk membongkar sekularisme Soekarno, seperti buku Sekularisme Soekarno dan Mustafa Kamal karya Abdulloh Shodiq (1992) dan buku Islam Ala Soekarno Jejak Langkah Pemikiran Islam Liberal di Indonesia karya Maslahul Falah (2003). Hatta juga seorang sekular. Prof. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 menggambarkan pendirian sekular dari Hatta dalam sidang BPUPKI dengan berkata,"Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah : paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Mohammad Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan : bukan negara Islam." (Anshari, 1997:27).

Politik Orde Baru hingga akhir 1980-an tidak hanya anti-komunisme, tetapi juga anti-Islam yang ditransformasikan sebagai ideologi dan kekuatan politik. Sejak kelahirannya, Orde Baru berdiri di atas slogan politik ‘melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen’, sesuai dengan penafsiran tunggal mereka. Slogan ini cukup menggambarkan sikap deideologinya khususnya terhadap Islam. Represi kekuasaan, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung melalui operasi intelijen, selalu membayangi setiap partai dan gerakan politik Islam. Berkiblat pada siasat Snouck Hurgronye dalam menaklukkan Aceh, Orde Baru juga berupaya membiarkan kalangan Islam melaksanakan ibadah secara ritual individu namun memberangus setiap orang atau kelompok yang mempunyai gagasan tentang politik Islam. Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru terkesan meng “anak tirikan”, mengisolasi bahkan hampir saja

menghapuskan sistem pendidikan Islam hanya karena alasan “Indonesia bukanlah negara Islam”.

Oleh karena itu, politik Orde Baru pada hakikatnya adalah usaha mewujudkan sebuah negara sekular melalui perlindungan angkatan bersenjata dan intelijen dengan legitimasi pembangunan ekonomi. Pada tataran ideologis, platform politik saat itu sangat dipengaruhi oleh ideologi kapitalisme. Butir-butir P4 merupakan wujud tafsir ideologi kapitalisme terhadap Pancasila. Aspek ini bisa menjadi alasan utama kenapa Soeharto tampak bersikap sangat keras terhadap kelompok-kelompok Islam yang ingin memperjuangkan syariah Islam atau negara Islam. Karena kekuatan Islam dianggap tidak hanya sebagai ancaman terhadap politiknya secara pribadi, namun juga kekhawatirannya pada kelompok Islam yang akan mengubah asas sekular dari negara.

Tindakan seperti Orde Baru yang berusaha mengeliminasi politik Islam tersebut sebenarnya masih berlangsung hingga hari ini. Paling tidak upaya tersebut terlihat pada saat Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu menyerukan untuk kembali pada asas tunggal. Tentu mudah ditebak bahwa wacana tersebut merupakan bagian strategi mereka untuk menjegal perkembangan politik Islam agar politik sekuler bisa tetap menguasai negeri ini. Oleh karena itu, upaya penjegalan terhadap Islam politik yang memperjuangkan tegaknya syari’ah tidak dilakukan oleh Soeharto semata-mata karena bagian strategi ambisi dirinya, namun merupakan imbas dari perang ideologi saat itu antara kapitalisme, komunisme, dan Islam.

Orde Baru menjadi bagian rantai kapitalisme untuk menghancurkan komunisme dan Islam. Sementara saat ini kapitalisme dunia dibawah pimpinan AS sedang menghadapi Islam sebagai satu-satunya rival semenjak komunisme tumbang. Tentu harus ada kesadaran pada diri umat Islam, bahwa sistem politik yang sedang berjalan saat ini di berbagai negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari kapitalisme global itu. Negara-negara dunia ketiga yang notabene negeri-negeri Muslim realitasnya saat ini berada dalam hegemoni negara-negara yang berideologi kapitalisme dibawah pimpinan AS. Jadi meskipun Soeharto telah tiada, benturan ideologi kapitalisme dan Islam di negeri ini tetap akan berlangsung bahkan mungkin bisa lebih tajam sejalan dengan makin kuatnya Islam ideologis memperjuangkan perbaikan sistem saat ini menuju sistem Islam, yakni Syari’ah dan Khilafah.

Pada aspek ekonomi, kebijakan Orde Baru banyak ‘dibantu’ AS dengan cara membentuk mafia ekonomi yang dikenal dengan Mafia Berkeley. Mafia inilah yang kemudian merancang kebijakan ekonomi Indonesia yang kapitalistik, liberal dan sesuai dengan kepentingan AS. Mereka ditempatkan dalam posisi strategis dalam pemerintahan untuk mengendalikan perekonomian negara. Sebagian besar pejabat ekonomi dalam kabinet Orde Baru adalah hasil didikan AS terutama dari Mafia Berkeley tersebut. Misalnya, Widjojo Nitisastro sebagai ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Emil Salim sebagai wakilnya, Subroto sebagai dirjen pemasaran dan perdagangan, menteri keuangan Ali Wardhana, serta ketua Penanaman Modal Asing Moh Sadli.

Sesuai dengan politik ekonomi AS, mafia ini menjalankan kebijakan ekonomi yang kapitalistik. Yaitu kebijakan yang pro pasar, mengundang investasi asing, meminjam hutang luar negeri. Dampaknya sangat luar biasa. Kebijakan investasi asing ditandai dengan penjualan kekayaan alam Indonesia kepada perusahaan asing sebagai kompensasi dari bantuan hutang luar negeri Indonesia. Freeport mendapat emas di Papua Barat, sebuah perusahaan konsorsium Eropa mendapat Nikel di Papua Barat, perusahaan lain mendapat hutan tropis. Sementara hutang luar negeri kemudian menjadi alat tekanan negara donor yang semakin menjerat Indonesia. Akibat jebakan hutang ini Indonesiapun harus patuh terhadap instruksi IMF dan Bank Dunia, yang alih-alih menyelesaikan krisis ekonomi, tapi malah membuat krisis ekonomi makin parah.