rbp

BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI DIREKTORAT POLSATWA

LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT POLSATWA BAHARKAM POLRI

SEMESTER II TA. 2012 (JULI S/D DESEMBER 2012)

Kelapadua, Desember 2012

BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI DIREKTORAT POLSATWA

LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT POLSATWA BAHARKAM POLRI

SEMESTER II TA. 2012 (JULI S/D DESEMBER 2012)

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang.

a. Reformasi birokrasi tahap pertama secara bertahap telah dilaksanakan

pada tahun 2004 sampai pada tahun 2009. Selanjutnya pemerintah

melanjutkan reformasi birokrasi tahap pertama tersebut dengan reformasi

birokrasi tahap kedua, yang dilandasi dengan Grand Design Reformasi

Birokrasi, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sebagai

rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

b. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pencapaian Polri pada program

Reformasi Birokrasi tahap I, serta dengan mengacu pada arahan Tim

Reformasi Birokrasi Nasional, dan integrasi dengan acuan strategis Polri

dalam Grand Strategy Polri tahap II Partnership Building, Renstra Polri

2010-2014, dan Program Revitalisasi Polri maka Polri telah membentuk

Tim Reformasi Birokrasi Polri tahap II tahun 2011-2014, yang terdiri dari

Tim Pengarah, Tim Quality Assurance dan Tim Pelaksana.

c. Reformasi Birokrasi Tahap II adalah kelanjutan dari Reformasi Birokrasi

Tahap I, merupakan momen yang sangat penting bagi fungsi Polsatwa

Polri untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

dalam bentuk pelayanan penjagaan, pengawalan, patroli, pelacakan

(umum, narkoba, bahan peledak dan SAR), dalmas, pemeliharaan dan

kesehatan satwa, serta pendidikan personil dan satwa Polri.

2

2. Dasar

a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia;

b. Perpres No 52/2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Perpres No. 81/2010, tentang Grand Design reformasi birokrasi 2010-2025;

d. Permenpan dan reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map reformasi Birokrasi 2010-2014;

e. Keputusan kapolri Nomor: Kep/346/VI/2011 Tanggal 21 Juni 2011 Tentang pengesahan Road map reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014.

f. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/180/III/2012 Tanggal 30 Maret 2012 Tentang penetapan Pedoman Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Refresing Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;

g. Surat Telegram Kapolri Nomor. : Sprin/2278/XI/2012 tanggal 21

November 2012 tentang pengiriman laporan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Semester II Tahun 2012.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Monitoring semester ini untuk memberikan informasi

perkembangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri fungsi

Polsatwa.

b. Tujuan

Untuk memberikan penilaian serta kajian sejauh mana pelaksanaan

program Reformasi Birokrasi Polri semester II tahun 2012 fungsi

Polsatwa.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Monitoring ini meliputi program-program yang

ditetapkan dan telah dilaksanakan, hasil yang telah dicapai dan permasalahan

yang dihadapi pada semester II tahun 2012 Ditpolsatwa Baharkam Polri.

3

5. Tata Urut

Tata urut dalam penyusunan naskah ini disusun sebagai berikut :

a. BAB I Pendahuluan

b. BAB II Rencana Program Reformasi Birokrasi Direktorat Polisi

Satwa Baharkam Polri yang menjadi sasaran monitoring.

c. BAB III Hasil yang dicapai

d. BAB IV Kesimpulan dan saran

e. BAB V Penutup

BAB II

RENCANA PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT POLISI SATWA YANG MENJADI SASARAN MONITORING

6. Program Penataan dan Penguatan organisasi

a. Kegiatan dan Rencana Aksi Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada organisasi Ditpolsatwa Baharkam Polr. 1) Penyusunan peraturan direktur Polsatwa baharkam Polrti tentang HTCK di

lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri 2) Penyusunan analisis beban kerja Ditpolsatwa Baharkam Polri 3) Pengkajian dan evaluasi implementasi struktur organisasi Polri pada

Ditpolsatwa Baharkan Polri dan kewilayahan

b. Anggaran : menggunakan anggaran yang tersedia

KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN

1 2 3

Restrukturaisasi/penataan tugas fungsi unit kerja pada organisasi Ditpolsatwa Baharkam Polri.

Penyusunan peraturan Direktur Polsatwa Baharkam Polri tentang HTCK di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri.

Rapat dan ATK menggunakan anggaran Ditpolsatwa

Penyusunan analisa beban kerja Direktorat Polisi satwa baharkam Polri.

Pengkajian dan evaluasi SOTK Perkap 21 dan 22 serta 23 tahun 2010 dan usulan revisi Perkap 21, 22 dan 23 tahun 2010.

4

7. Program Penataan Tatalaksana

a. Kegiatan dan Rencana aksi

1) Menghimpun SOP yang ada atau telah direvisi tahun 2012;

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi SOP yang baru tahun

2012;

3) Pembangunan sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam

rangka Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Polda;

4) Pemanfaatan pembangunan dan pengembangan LPSE ;

b. Anggaran : menggunakan anggaran yang tersedia.


1 2 3

Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi Polsatwa

Menghimpun SOP fungsi Polsatwa yang ada atau telah direvisi sampai dengan tahun 2011


Menghimpun SOP fungsi Polsatwa yang baru atau hasil revisi mulai tahun 2012

Mensosialisasikan SOP fungsi Polsatwa yang baru.

Pembangunan atau pengembangan e-government Dirpolsatwa Baharkam Polri

Pengembangan LPSE Ditpolsatwa Baharkam Polri

Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik

Pengembangan e-government, khususnya pembangunan peralatan dan Sistem Informasi Manajemen tekhnologi Polri (SIMTEKPOL)

5

8. Program Penataan Perundang-undangan

a. Kegiatan dan Rencana Aksi 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru:

a) Perkap tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Polri b) Perkap tentang HTCK Satuan Fungsi Pada Tingkat Mabes Polri

dan Kewilayahan. c) Perkap tentang Tata Cara Penanganan Tindakan Anarkis. d) Perkap tentang Prosedur Penggunaan Transmisi Multimedia e) Perkap tentang Administrasi Kenaikan Pangkat di Lingkungan Polri f) Hasil Revisi Perkap Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan OTK Mabes

Polri g) Hasil Revisi Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan OTK Polda

2) Identifikasi peraturan perundang-undangan yang telah disusun dan

diimplementasikan. 3) Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah

disusun dan diimplementasikan. 4) Regulasi dan Deregulasi peraturan perundang-undangan hasil

pemetaan.



1 2 3

Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/ diterbitkan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Sosialisasi Perkap Nomor 26 tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian


Regulasi dan deregulasi Peraturan perundang-undangan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru

9. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik

a. Kegiatan dan Rencana Aksi.

1) Standar Pelayanan Minimal pada Ditpolsatwa antara lain :

(a) Penerapan SOP tentang penjagaan dengan satwa Polri;

(b) Penerapan SOP tentang patroli dengan satwa Polri;

(c) Penerapan SOP tentang pelacakan dengan satwa Polri;

(d) Penerapan SOP tentang Dalmas dengan satwa Polri;

6

(e) Penerapan SOP tentang pemeliharaan dan kesehatan satwa Polri;

(f) Penerapan SOP tentang pendidikan dan pelatihan personil serta satwa Polri.

2) Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik: (a) Pemanfaatan leaflet/brosur yang disebar luaskan oleh anggota

melalui pelayanan kepada masyarakat; (b) Pemanfaatan Website dan jejaring sosial untuk pelayanan publik

dibidang satwa; (c) Kerjasama dengan Kemetrian Lembaga, Organisasi Profesi dan

Swasta bidang Polsatwa; (d) Pembuatan laporan dan evaluasi Semester I Tahun 2012.

b. Anggaran :Menggunakan anggaran yang tersedia.


1 2 3

Penerapan standar pelayanan publik pada Ditpolsatwa Baharkam Polri

Menghimpun/menginventarisasi SOP standar pelayanan publik bidang Polsatwa

Rapat dan ATK menggunakan anggaran Ditpolsatwa Mengevaluasi dan merevisi SOP

pada pelayanan publik bidang Polsatwa

Mensosialisasikan dan mengimplementasikan SOP tentang standar pelayanan publik bidang Polsatwa

Penerapan standar pelayanan minimal pada Ditpolsatwa Baharkam Polri

Penerapan SOP pelayanan minimal bidang penjagaan dengan satwa, pengawalan dengan satwa, pelacakan dan Dalmas dengan satwa

PenerapanSOP Pelayanan minimal bidang pemeliharaan dan kesehatan satwa

Penerapan SOP pelayanan minimal bidang pendidikan dan latihan fungsi Polsatwa

Partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik Ditpolsatwa Baharkam Polri

Pemanfaatan leaflet/brosur yang disebarluaskan oleh anggota melalui pelayanan kepada masyarakat

7

Pemanfaatan e-government Polsatwa (website, jejaring sosial, LPSE, PID, SIMTEKPOL) untuk pelayanan publik di bidang satwa

Kerjasama dengan kementrian/Lembaga organisasi profesi dan swasta bidang Polsatwa

10. Program Penataan sistem manajemen SDM aparatur

a. Kegiatan dan Rencana Aksi :

1) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

2) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu

3) Pembangunan/Pengembangan Database Pegawai 4) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis

Kompetensi.

b. Anggaran menggunakan anggaran yang tersedia


1 2 3

Analisis jabatan Memberikan input uraian tentang informasi faktor jabatan di lingkungan Polsatwa

Rapat dan ATK menggunakan anggaran Ditpolsatwa Evaluasi jabatan Memberikan input peringkat

tentang informasi faktor jabatan di lingkungan Polsatwa

Penyusunan standar kompetensi jabatan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Menyusun standar kompetensi jabatan di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Penerapan sistem penilaian kinerja individu

Melakukan Penilaian Kinerja Individu dengan SMK di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Penyususunan standar kompetensi jabatan di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Menyusun Standar Kompetensi jabatan di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri

8

Penerapan sistem penilaian kinerja

Merumuskan faktor spesifiksesuai fungsi dan tupoksi Polsatwa

Melakukan penilaian kinerja individu dengan SMK di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Pembangunan/ pengembangan database pegawai

Mendukung info data pegawai Ditpolsatwa Baharkam Polri

Pengembnagan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.

Menerapkan kurikulum Dikbangspes dan program latihan fungsi polsatwa

11. Program Manajemen perubahan

a. Kegiatan dan Rencana Aksi :

1) Penerapan Strategi Manajemen Perubahan a) Pembentukan tim manajemen perubahan Polri; b) Penyusunan Dokumen strategi manajemen perubahan; c) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen

perubahan.

2) Penerapan Strategi Manajemen Pengetahuan a) Pembentukan tim manajemen pengetahuan; b) Penyusunan strategi manajemen pengetahuan; c) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen

pengetahuan. b. Anggaran : menggunakan anggaran yang tersedia.


1 2 3

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

Menyebabkan informasi tentang bebas KKN berupa banner bebas KKN, Pakta integritas dan sumpah jabatan


Memaknai nilai-nilai (Tribrata, Catur Prasetya, lagu mars dan hymne Polri do’a serta serta komitmen lulusan Dikbangspes)

Mendukung Gerakan Nasional Indonesia Bersih

B. MANAJEMEN PENGETAHUAN

Adanya perpustakaan di Ditpolsatwa Baharkam Polri

9

12. Program Penguatan pengawasan

a. Agenda prioritas kegiatan penerapan SPIP di lingkungan Polri dan

peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan Consulting secara efektif, efisien dan taat pada peraturan serta berjalannya pengelolaan keuangan Negara yang andal dan terpercaya, yaitu :

1) Kegiatan penerapan SPIP di lingkungan Polri yaitu dengan sosialisasi tentang peraturan pengawasan.

2) Kegiatan peningkatan APIP sebagai quality assurance dan Consulting

di lingkungan Baharkam Polri yaitu dengan sosialisasi peraturan pengawasan dan meningkatkan opini BPK menjadi WTP.



1 2 3

Program penerapan SPIP di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Sosialisasi peraturan fungsi pengawasan.


Peningkatan APIP di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Sosialisasi peraturan fungsi pengawasan

Meningkatkan opini BPK

13. Program Penguatan akuntabilitas kinerja

a. Kegiatan dan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada program

Penguatan Akuntabilitas Kinerja periode Reformasi Birokrasi gelombang II adalah: 1) Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Polri rencana aksinya

adalah: a) Menghimpun SOP Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan Baharkam Polri

b) Sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) c) Sosialisasi Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

2) Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Polri:

a) Revisi Renstra Ditpolsatwa Baharkam Polri Tahun 2010–2014;

b) Menghimpun SOP Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan Baharkam Polri;

10

c) Sosialisasi Pedoman Evaluasi LAKIP di lingkungan Baharkam Polri;

d) Sosialisasi Buku Pedoman Penyusunan Renja di lingkungan Baharkam Polri;

e) Sosialisasi Renstra Polri Tahun 2010–2014 (Revisi); b. Anggaran : menggunakan anggaran yang tersedia.


1 2 3

Kegiatan penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pembuatan Ditpolsatwa Baharkam Polri


Pembuatan TAPJA Ditpolsatwa Baharkam Polri

Pembuatan Rencana Kerja Ditpolsatwa Baharkam Polri

14. Program Monitoring dan evaluasi

a. Kegiatan dan Rencana Aksi

1) Melaksanakan dan menyusun Laporan pelaksanaan Monitoring,

evaluasi dan pelaporan semester dan tahunan tahun 2012. 2) Melaksanakan dan menyusun Laporan hasil monitoring, evaluasi, dan

pelaporan semester dan tahunan tahun 2012.

b) Anggaran : Menggunakan anggaran yang tersedia


1 2 3

Evaluasi Menerapkan SOP/pedoman evaluasi


Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tahunan

BAB III

HASIL YANG DICAPAI

15. Program Penataan dan Penguatan organisasi

Telah dilaksanakan penataan tugas dan fungsi pada Ditpolsatwa Baharkam Polri, penyempurnaan HTCK, analisis beban kinerja dan telaahan staf struktur organisasi fungsi Polisi Satwa/ Telaahan staf Ditpolsatwa nomor:TS/140/IX/2011/Ditpolsatwa tentang usulan struktur organisasi fungsi Polisi Satwa dari unit Polisi Satwa Ditsabhara Polda menjadi Satuan Polisi Satwa Ditsabhara Polda. Semua hasil telah dikirimkan ke Srena Polri.

11

KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN YANG

TELAH DIGUNAKAN

1 2 3

Restrukturaisasi/penataan tugas fungsi unit kerja pada organisasi Ditpolsatwa Baharkam Polri.

Penyusunan peraturan Direktur Polsatwa Baharkam Polri tentang HTCK di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri.

100 % menggunakan anggaran rapat dan ATK Ditpolsatwa.

Penyusunan analisa beban kerja Direktorat Polisi satwa baharkam Polri.

Pengkajian dan evaluasi SOTK Perkap 21 dan 22 serta 23 tahun 2010 dan usulan revisi Perkap 21, 22 dan 23 tahun 2010.

16. Program Penataan Tatalaksana

a. Telah menyusun 2 sop fungsi Polsatwa Polri b. Telah melaksanakan PID dengan chat on 25 kali, up load dokumen 8 kali c. Telah melaksanakan LPSE dengan non – e proc sebanyak 10 kali


TELAH DIGUNAKAN

1 2 3

Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi Polsatwa

Menghimpun SOP fungsi Polsatwa yang ada atau telah direvisi sampai dengan tahun 2011


Menghimpun SOP fungsi Polsatwa yang baru atau hasil revisi mulai tahun 2012

Mensosialisasikan SOP fungsi Polsatwa yang baru.

17. Program Penataan Perundang-undangan

a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru:

1) Perkap tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Polri. 2) Perkap tentang HTCK Satuan Fungsi Pada Tingkat Mabes Polri dan

Kewilayahan. 3) Perkap tentang Tata Cara Penanganan Tindakan Anarkis. 4) Hasil Revisi Perkap Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan OTK

Mabes Polri. 5) Hasil Revisi Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan OTK

Polda. b. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang telah disusun dan

diimplementasikan. c. Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disusun

dan diimplementasikan. d. Regulasi dan Deregulasi peraturan perundang-undangan hasil pemetaan.

12

Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/ diterbitkan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Sosialisasi Perkap Nomor 26 tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian

Regulasi dan deregulasi Peraturan perundang-undangan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru

18. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik

a. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bidang Satwa pada Reformasi Birokrasi Polri gelombang II (Semester II Tahun 2012) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1) Standar Pelayanan Minimal pada Ditpolsatwa antara lain :

a) Penerapan SOP tentang penjagaan dengan satwa Polri = 1 kali;

b) Penerapan SOP tentang patroli dengan satwa Polri = 1 kali;

c) Penerapan SOP tentang pelacakan dengan satwa Polri = 1 kali;

d) Penerapan SOP tentang Dalmas dengan satwa Polri = 1 kali;

e) Penerapan SOP tentang pemeliharaan dan kesehatan satwa Polri = 1 kali;

f) Penerapan SOP tentang pendidikan dan pelatihan personil serta satwa Polri = 1 kali.

2) Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik:

a) Pemanfaatan leaflet/brosur yang disebar luaskan oleh anggota melalui pelayanan kepada masyarakat sebanyak 2000 leaflet/brosur yang diberikan pada saat pameran Indo Defend;

b) Pemanfaatan Website dan jejaring sosial untuk pelayanan publik dibidang satwa melalui PID;


TELAH DIGUNAKAN

1 2 3

Pembangunan atau pengembangan e-government Dirpolsatwa Baharkam Polri

Pengembangan LPSE Ditpolsatwa Baharkam Polri

100 % menggunakan anggaran rapat dan ATK Ditpolsatwa. Pembangunan dan

pengembangan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik

Pengembangan e-government, khususnya pembangunan peralatan dan Sistem Informasi Manajemen tekhnologi Polri (SIMTEKPOL)

13

c) Kerjasama dengan Kemetrian Lembaga, Organisasi Profesi dan Swasta bidang Polsatwa : 1 kali (FKH-IPB)

3) Pelaksanaan Tahapan Prioritas Kegiatan dari Program Kualitas

Pelayanan Publik Bidang Satwa Tahun 2012 (Semester II), dengan pencapaian sebagai berikut : a) Terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik (jumlah pelayanan pelacakan sebanyak 72 kali, patroli 18 kali, sterilisasi 7 kali menggunakan satwa anjing/ K-9 dan patroli dengan kuda sebanyak 8 kali) ;

b) Tersusunnya SOP yang dijadikan pedoman pada pelayanan publik di bidang Polsatwa, serta tersosialisasinya dan diterapkannya SOP pelayanan publik di bidang Polsatwa;

c) Kemampuan satwa K-9 Polri dapat dipertahankan dan semakin meningkat demi terpenuhinya permintaan pelayanan publik yang membutuhkan kemampuan satwa;

d) Struktur organisasi Ditpolsatwa tertata dan menjadi lebih kuat; e) Beban kerja Direktorat Polisi Satwa dapat terbagi habis dan tidak

menjadi tumpang tindih serta kinerja personil meningkat; f) Terlaksananya pelatihan instruktur pawang K-9 sebanyak 5

personel, handler sebanyak 8 personel dan menerima anjing deteksi handak sebanyak 15 ekor;

g) Terpenuhinya pengadaan Ransus satwa K-9 sebanyak 16 unit; h) Terselenggaranya Dikbangspes Brigadir deteksi handak satwa

yang diikuti oleh 30 personel Brigadir Polri dari perwakilan Polda-Polda.

i) Terselenggaranya Partnership Building Ditpolsatwa baharkam Polri dengan DSS-ATA dan OSAC ( Overseas Security Advisory Council )sebanyak 100 member.


TELAH DIGUNAKAN

1 2 3

Penerapan standar pelayanan publik pada Ditpolsatwa Baharkam Polri

Menghimpun/menginventarisasi SOP standar pelayanan publik bidang Polsatwa


Mengevaluasi dan merevisi SOP pada pelayanan publik bidang Polsatwa

Mensosialisasikan dan mengimplementasikan SOP tentang standar pelayanan publik bidang Polsatwa

Penerapan standar pelayanan minimal pada Ditpolsatwa Baharkam Polri

Penerapan SOP pelayanan minimal bidang penjagaan dengan satwa, pengawalan dengan satwa, pelacakan dan Dalmas dengan satwa

14

PenerapanSOP Pelayanan minimal bidang pemeliharaan dan kesehatan satwa

Penerapan SOP pelayanan minimal bidang pendidikan dan latihan fungsi Polsatwa

Partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik Ditpolsatwa Baharkam Polri

Pemanfaatan leaflet/brosur yang disebarluaskan oleh anggota melalui pelayanan kepada masyarakat

Pemanfaatan e-government Polsatwa (website, jejaring sosial, LPSE, PID, SIMTEKPOL) untuk pelayanan publik di bidang satwa

19. Program Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Telah dilaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan, penerapan system penilaian kinerja individu, pembangunan database pegawai pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai, berbasis kompetensi


TELAH DIGUNAKAN

1 2 3

Analisis jabatan Memberikan input uraian tentang informasi faktor jabatan di lingkungan Polsatwa


Evaluasi jabatan Memberikan input peringkat tentang informasi faktor jabatan di lingkungan Polsatwa

Penyusunan standar kompetensi jabatan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Menyusun standar kompetensi jabatan di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Penerapan sistem penilaian kinerja individu

Melakukan Penilaian Kinerja Individu dengan SMK di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Penyususunan standar kompetensi jabatan di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Menyusun Standar Kompetensi jabatan di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri

15

Penerapan sistem penilaian kinerja

Merumuskan faktor spesifiksesuai fungsi dan tupoksi Polsatwa

Melakukan penilaian kinerja individu dengan SMK di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Pembangunan/ pengembangan database pegawai

Mendukung info data pegawai Ditpolsatwa Baharkam Polri

Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.

Menerapkan kurikulum Dikbangspes dan program latihan fungsi polsatwa

20. Program Manajemen perubahan

a) Penerapan strategi manajemen perubahan melalui pembentukan tim

manajemen perubahan, sosialisasi, anti KKN, GNIB, kotak saran, penyusunan Fakta integritas, absensi finger print dll;

b) Penerapan strategi manajemen pengetahuan dan sosialisasi


TELAH DIGUNAKAN

1 2 3

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

Menyebabkan informasi tentang bebas KKN berupa banner bebas KKN, Pakta integritas dan sumpah jabatan


Memaknai nilai-nilai (Tribrata, Catur Prasetya, lagu mars dan hymne Polri do’a serta serta komitmen lulusan Dikbangspes)

Mendukung Gerakan Nasional Indonesia Bersih

B. MANAJEMEN PENGETAHUAN

Adanya perpustakaan di Ditpolsatwa Baharkam Polri

21. Program Penguatan pengawasan

Melakukan pengawasan secara berjenjang dan fungsional untuk meningkatkan kinerja

16


TELAH DIGUNAKAN

1 2 3

Program penerapan SPIP di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Sosialisasi peraturan fungsi pengawasan.


Peningkatan APIP di lingkungan Ditpolsatwa Baharkam Polri

Sosialisasi peraturan fungsi pengawasan

Meningkatkan opini BPK

22. Program Penguatan akuntabilitas kinerja

Telah menyusun rancangan Renja, Renja Tahun 2012 Direktorat Ditpolsatwa


TELAH DIGUNAKAN

1 2 3

Kegiatan penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pembuatan Ditpolsatwa Baharkam Polri

100 % menggunakan anggaran rapat dan ATK Ditpolsatwa. Pembuatan TAPJA

Ditpolsatwa Baharkam Polri

Pembuatan Rencana Kerja Ditpolsatwa Baharkam Polri

23. Program Monitoring dan evaluasi Melaksanakan dan menyusun laporan monitoring pelaksanaan RBP Ditpolsatwa Baharkam Polri semester II tahun 2012


TELAH DIGUNAKAN

1 2 3

Evaluasi Menerapkan SOP/ pedoman evaluasi

100 % menggunakan anggaran rapat dan ATK Ditpolsatwa. Menyusun laporan evaluasi

pelaksanaan tahunan

17

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

24. Kesimpulan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II semester II TA 2012 di Direktorat Polisi Satwa Baharkam Polri dapat dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan roadmap RBP Gelombang II serta rencana aksi RBP Direktorat Polisi satwa tahun 2011-2014. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Polisi Satwa Baharkam Polri meliputi 8 (delapan) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 41 (empat puluh satu ) rencana aksi. Dari keseluruhan program, kegiatan dan rencana aksi untuk TA 2012, telah dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang tersedia pada DIPA/RKA-KL Direktorat Polisi Satwa TA anggaran 2012, akan tetapi belum secara tertulis anggaran RBP dimasukan kedalam RKA-KL Direktorat Polisi Satwa Baharkam Polri Anggaran yang digunakan paling banyak pada anggaran ATK, menginggat program-program RBP merupakan kegiatan Paper work yang membutuhkan peralatan tulis

25. Rekomendasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gel II TA 2011-2014 di Direktorat Polisi

Satwa Baharkam Polri semester II TA 2012 telah dilaksanakan dengan

berbagai keberhasilan dan kendala yang terdapat dilapangan.

Rekomendasi atas keberhasilan dan kendala tersebut antara lain :

a. Sosialisasi program dan keguatan RBP Gel II di rasakan masih kurang,

mengingat pemahaman RBP Gel II khusus nya disatker Mabes masih

banyak perbedaan pendapat dan persepsi yang berbeda, sehingga

menghambat proses pelaksanaan RBP Gel II

b. Pada tingkat kewilayahan sudah terdapat jabatan struktural untuk pejabat

RBP, sedangkan tingkat satker Mabes Polri belum terstruktur untuk itu

perlu adanya langkah-langkah dan kebijakan pembentukan struktur

jabatan RBP pada tingkat satker.

c. Dengan ditetapkannya pelaporan RBP melalui system online maka perlu

adanya sosialisasi tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi ( PMPRB) secara online dilingkungan Polri kepada para

Kasatker Mabes Polri menginggat laporan PMPRB secara online dari

masing-masing satker sudah diwajibkan pada awal TA 2013.

18

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Ditpolsatwa

Baharkam Polri Semester II T.A. 2012 (Juli s/d Desember 2012), disusun sebagai

bentuk pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam menentukan arah dan

kebijakan lebih lanjut.

Kelapadua, Desember 2012

DIREKTUR POLISI SATWA BAHARKAM POLRI

Drs. MACHFUD ARIFIN, S.H BRIGADIR JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN Kelapadua, Desember 2012

Nomor : B/ /XII/2012/Baharkam Klasifikasi : BIASA Lampiran : - Perihal : Laporan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Ditpolsatwa Baharkam Polri semester II TA 2012 Kepada Yth. ASRENA KAPOLRI

di

Jakarta.

u.p Karo RBP

1. Rujukan :

a. Keputusan Kapolri nomor: Kep / 180/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang penetapan pedoman Monitoring, Evaluasi, pelaporan dan Refresing pelaksanaan RBP;

b. Surat Telegram Kapolri nomor: ST./2278/XI/2012 tanggal 21 November 2012 tentang pengiriman laporan Monitoring pelaksanaan RBP Polri semester ke II TA 2012.

2. Berdasarkan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan ini dilaporkan kepada Jenderal Laporan Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Ditpolsatwa Baharkam Polri semester II TA 2012.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

.

a.n. KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI DIREKTUR POLISI SATWA

Drs. MACHFUD ARIFIN, S.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI DIREKTORAT POLISI SATWA

NOTA DINAS Nomor : B/ND- / XII /2012/Ditpolsatwa

Kepada : Yth. Kabaharkam Polri

Dari : Dirpolsatwa Baharkam Polri

Perihal : Laporan Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Polri Ditpolsatwa Baharkam Polri semester II TA 2012.

1. Rujukan :

a. Keputusan Kapolri nomor: Kep / 180/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang penetapan pedoman Monitoring, Evaluasi, pelaporan dan Refresing pelaksanaan RBP;

b. Surat Telegram Kapolri nomor: ST./2278/XI/2012 tanggal 21 November 2012 tentang pengiriman laporan Monitoring pelaksanaan RBP Polri semester ke II TA 2012.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dilaporkan kepada Jenderal

Laporan Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Ditpolsatwa Baharkam Polri semester II TA 2012.

.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR POLISI SATWA BAHARKAM POLRI

Drs. MACHFUD ARIFIN, S.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI

Paraf :

1. Konseptor Pelaksana RBP : . . . . . .

2. Kaurtu : . . . . . .

3. Wadirpolsatwa : . . . . . .

1. DOKUMEN – DOKUMEN

2. FOTO- FOTO

Documents

rbp