Ringkasan Bahan Bacaan (RBB)

Ringkasan Bahan Bacaan (RBB) : Akuntansi Manajemen dan Pengendalian Sektor PublikBUDGET FORMULATION(Penyusunan RKA dan DPA SKPD (APBD) dan Penyusunan RKA K/L (APBN))By : Randi Eka Putra (P2600214004)Magister Keuangan Daerah

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPDRKA SKPDRencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran sebagai berikut :1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah (Medium Term Expenditure Framework),Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.2. Penganggaran terpadu (Unified Budgeting),Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.3. Penganggaran berdasarkan prestasi kerja (Performance Based Budgeting).Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan berdasarkan :1. Capaian kinerja, yaitu : Ukuran prestasi kerja yang akan dicapai berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektif pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.2. Indikator kinerja, yaitu : ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.3. Analisis standar belanja, yaitu : Penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.4. Standar satuan harga, yaitu : Harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.5. Standar pelayanan minimal, yaitu : Tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.Indikator kinerja berupa : 1. input (masukan), yaitu seluruh faktor produksi, bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan untuk menghasilkan output kegiatan. 2. Output (keluaran), yaitu produk langsung dari kegiatan yang bersangkutan, yang dapat berwujud: barang, jasa dan/atau orang. 3. Outcome (hasil), yaitu manfaat jangka pendek yang diperoleh oleh pelanggan kegiatan, sebagai akibat langsung dari pemanfaatan OUTPUT kegiatan yang bersangkutan. NOKEGIATANOUTPUTNYA

1PelatihanJumlah orang yg trampil ttg

2SosialisasiJumlah orang yg paham ttg

3(Rapat) KoordinasiDokumen rencana kerja & tindak lanjut bidang utk tiap peserta rapat yg operasionil dan disepakati bersama + Jumlah Peserta Rapat dari SKPD ybs yang ikut (Rapat) Koordinasi.

4PembangunanLuas yang dibangun

5Studi / Penelitian / Jumlah dokumen hasil studi / penelitian/ yang minimal berisi

6Pengadaan barangJumlah dan spesifikasi barang yang dibeli (tetapi tidak menyebut merek & nama perusahaan)

7PemeliharaanJumlah dan spesifikasi yang terpelihara

8MonitoringJumlah dokumen hasil monitoring yang minimal berisi

Persiapan penyusunan RKA SKPD1. Berdasarkan nota kesepakatan Kepala Daerah dengan DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.2. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup :a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;d. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dane. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.3. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagan Alir Penyusunan RKA SKPD

KodeNama Formulir

RKA SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 1Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.1Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.2Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

RKA SKPD 2.2.1Rincian Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 3.1Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA SKPD 3.2Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kode Rekening :XKODE URUSAN PEMERINTAHAN

XXKODE NAMA URUSAN PEMERINTAHAN

XXKODE ORGANISASI SKPD

XXKODE PROGRAM

XKODE KEGIATAN

XKODE AKUN (Pendapatan, Belanja&Pembiayaan)

XKODE KELOMPOK (Pendapatan, Belanja&Pembiayaan)

XKODE JENIS (Pendapatan, Belanja&Pembiayaan)

XKODE OBJEK (Pendapatan, Belanja&Pembiayaan)

XKODE RINCIAN OBJEK (Pendapatan, Belanja&Pembiayaan)

DPA SKPDDokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.Rancangan DPA SKPD merinci : sasaaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran untuk mencapai sasaran tersebut, rencana penarikan dana tiap satuan kerja, dan pendapatan yang diperkirakan.Tahapan Penyusunan : PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima betas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA-SKPD yang telah disahkan, disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. DPA-SKPD yang telah disahkan dengan persetujuan sekretaris daerah, digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.Formulir DPA SKPD :KODENAMA FORMULIR

DPA-SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA-SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA-SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA-SKPD 2.2 Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

DPA-SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA-SKPD 3.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah

DPA-SKPD 3.2 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Contoh dokumen DPA SKPD :

Jadwal Penganggaran :NOJENIS KEGIATAN WAKTU

1Pelaksanaan Musrenbangda Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPD s/d Maret

2Penyusunan Kebijakan Umum APBDPeriode Maret s.d Medio Juni

3Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD Medio Juni

4Pembahasan Kebijakan Umum APBD, PPAS dgn DPRDPeriode Medio Juni s.d Minggu I Oktober

5Penyusunan RKA SKPD

6Pembahasan RKA SKPD dgn DPRD

7Penyampaian dan Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah

8Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD & Dok. Pendukung

9Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat

10Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD disertai Penjelasan & Dok. PendukungMinggu I Oktober

11Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRDMg I IV November

12Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD dan Rancangan DPA SKPD

13Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi(3 hari)

14Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD(15 hari)

15Penyempurnaan hasil evaluasi(7 hari)

16Pengesahan Raperda APBDMinggu IV Desember

Struktur APBD :Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :a. Pendapatan Daerah;b. Belanja Daerah;c. Pembiayaan Daerah.

a.Pendapatan DaerahPendapatan Daerah selanjutnya dikelompokan atas : Pendapatan Asli Daerah (PAD) :1. Pajak Daerah2. Retribusi Derah3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan4. Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan :1. Dana Bagi Hasil2. Dana Alokasi Umum3. Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan daerah yang sah :1. Bantuan Dana2. Hibah3. Dana Darurat4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnyab.Belanja DaerahBelanja Daerah selanjutnya dikelompokan atas : Belanja Tidak langsung :1. Belanja Pegawai2. Belanja Bunga3. Belanja Subsidi4. Belanja Hibah5. Belanja Bantuan Sosial6. Belanja Bagi Hasil 7. Bantuan Keuangan8. Belanja Tak Terduga Belanja langsung :1. Belanja Pegawai2. Belanja Barang dan Jasa3. Belanja Modalc.Pembiayaan DaerahPembiayaan Daerah terdiri dari : Penerimaan Pembiayaan :1. Selisih Lebih Perhitungan (SILPA) Anggaran Tahun Sebelumnya2. Pencairan Dana Cadangan3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4. Penerimaan Pinjaman Daerah5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan :1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3. Pembayaran Pokok Utang4. Pemberian PinjamanSelisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkansurplusataudefisitAPBD. Selanjutnya pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jika terjadi defisit, maka jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Sedangkan SILPAtahun berjalan merupakan selisih antara surplus/defisit APBD dengan pembiayaan neto.

Penyusunan RKA KLDasar Hukum penyusunan RKA KL mengacu pada :1. UU no. 17 Tahun 2003, terutama pada pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 (1) : Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun RKA-KL Pasal 14 (2) : RKAKL disusun berdasarkan prestasi kerja / kinerja yang akan dicapai.2. PP no. 20 Tahun 2004, terutama pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi : Program dan kegiatan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu. Dan3. PP no. 21 Tahun 2004, terutama pada pasal 4 yang berbunyi : RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan : a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah; b. Penganggaran Terpadu; c. Penganggaran Berbasis Kinerja.Rka-Kl Dalam Siklus Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaksanaan Anggaran :Pihak Yang BerwenangDokumen yang dihasilkanDasar HukumTahapan

BAPPENASRPJMPPPerencanaan

Kementerian/LembagaRenstra K/L

BAPPENAS + DepkeuPagu IndikatifSEB

Kementerian/LembagaRenja K/L

BAPPENASRKPPP

DepkeuPagu SementaraSE-MKPenganggaran

Kementerian/LembagaRKA KL

DepkeuHimpunan RKA KL

DepkeuNota Keu + RAPBN

Pemerintah + DPRAPBNUUPengesahan Anggaran

DepkeuRincian APBNPerpres

Kementerian + DepkeuDIPAPelaksanaan

Pemerintah + DPRLKPPUUPertanggungjawaban

Perkembangan Pelaksanaan Penganggaran Kementerian/ LembagaTahun 2005 :Anggaran Terpadu : RKA KL mulai menggunakan dokumen penganggaran terpadu, Satker mulai menerapkan kuasa pengguna anggaran terpadu, dan Jenis Belanja mulai menganut klasifikasi ekonomi terpadu.Anggaran Kinerja : RKA KL mulai memperkenalkan dokumen penganggaran kinerja, dan Satker mulai menggunakan unit penganggungjawab pencapaian keluaran.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM /MTEF) : rkakl khususnya form 1.2, 1.4, 1.5, 2.2,.2.4, 3.2, dan 3.4 mulai memperkenalkan dokumen penganggaran untuk kpjm/mtef yaitu mengenai prakiraan majuTahun 2006 :Anggaran Terpadu : RKA KL menyempurnakan penggunaan dokumen penganggaran terpadu, Menyempurnakan kriteria satker sebagai pengguna anggaran dan pelaksana kegiatan terpadu, dan menyempurnakan kriteria jenis belanja dan kriteria pembebanan pada jenis belanja.Anggaran Kinerja : menyempurnakan penggunaan dokumen penganggaran kinerja RKAKL, menyempurnakan kriteria satker sebagai penanggungjawab pencapaian keluaran, dan sudah menyediakan sebagian standar biaya untuk menghitung alokasi pada kegiatan sbu/sbk.KPJM /MTEF : menyempurnakan penggunaan dokumen penganggaran untuk pelaksanaan KPJM/MTEF, meletakkan dasar-dasar pelaksanaan mtef/kpjm, dan sudah tersedia sebagian standar biaya yang kelak akan membantu dalam meperhitungkan prakiraan maju & MTEF.Tahun 2007 :Anggaran Terpadu : Mempersiapkan upaya untuk benar-benar menghilangkan kesan masih adanya dikotomi belanja rutin dan belanja pembangunan, dan mengevaluasi kembali pembebanan pengeluaran sebagai belanja atau non belanja pendanaan atau pembiayaan.Anggaran Kinertja : sinkronisasi fungsi/subfungsi/program/kegiatan dalam rangka konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan memperluas penyediaan standar biaya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.KPJM/MTEF : menyempurnakan penggunaan dokumen penganggaran untuk pelaksanaan kpjm/mtef khususnya mulai digunakannya form 1, form 2, dan form 3 untuk mulai melaksanakan dasar-dasar kpjm/ntef, dan memperluas tersedianya standar biaya yang akan sangat membantu dalam meperhitungkan prakiraan maju dan kpjm.

Materi PMK tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA KL :1. Rka-kl disusun menurut unit organisasi dan kegiatan berdasarkan renja-kl yang telah disesuaikan dengan pagu sementara.2. Penyusunan rka-kl dengan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja.3. Rka-kl hasil pembahasan dengan dpr disampaikan kepada djapk untuk dilakukan penelaahan meliputi : kesesuaian dengan pagu sementara, prakiraan maju, standar biaya, dan tor/rab.4. Rka-kl hasil penelaahan menjadi dasar penyusunan satuan anggaran per satuan kerja (sapsk).5. Tata cara penyusunan dan penelaahan rka-kl dilakukan berdasarkan lampiran i, lampiran ii, dan lampiran iii.Sinkronisasi Program/Kegiatan : Penempatan program-program pada fungsi/subfungsi yang sesuai, misalnya semua program pendidikan dan latihan ditempatkan pada Fungsi/Subfungsi Pendidikan; Penyesuaikan/penambahan program-program kementerian negara/lembaga agar lebih konsisten dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga; Ditetapkannya Program Penyelenggaran Pimpinan Kepemerintahan dan Kenegaraan di semua Kementerian Negara/Lembaga untuk menampung kegiatan eks Administrasi Umum; Penempatan kegiatan-kegiatan pada program yang benar-benar sesuai, sehingga keluaran/output kegiatan akan menunjang tercapainya hasil/sasaran/output dari program; Nomenklatur kegiatan dan subkegiatan lebih sederhana yang sedapat mungkin menggambarkan keluaran/output yang hendak dicapai; Dikelompokkannya kegiatan-kegiatan ke dalam (a) kegiatan yang terkait dengan program tertentu dan (b) kegiatan yang dapat terkait dengan semua program.

Klasifikasi Ekonomi :a. Belanja PegawaiPengeluaran untuk kompenssi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagi imbalan ataspekerjaan yang telah dilaksanakan.b. Belanja BarangBelanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.c. Belanja ModalBelanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.d. Bantuan SosialBantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/Lembaga (Pemerintah) dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.e. HibahBelanja Hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antar pemberi hibah dan penerima hibah.f. SubsidiSubsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat (UU APBN).g. Cicilan Bunga/UtangBelanja bunga utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban pengunaan pokok utang (principal outstanding), baik yang berasal dari dalam negeri maupun utang luar negeri, rupiah ataupun valas, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.h. Belanja lain-lainPengeluaran untuk belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan menuur jenis belanja tersebut.

5 (Lima) Komponen Pokok Pendekatan Anggaran Terpadu Dalam RKA KL :1. Satuan KerjaPenetapan satuan kerja sebagai kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan semua kegiatan yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga. 2. KegiatanSetiap satuan kerja minimal mempunyai satu kegiatan dlm rangka mewujudkan sebagian sasaran program dari unit organisasi.3. KeluaranKegiatan yang dilaksanakan satuan kerja mempunyai keluaran yang jelas & tidak tumpang tindih dng keluaran dari kegiatan lain.4. Jenis BelanjaJenis belanja yg ditetapkan dengan kriteria yg sama untuk semua kegiatan.5. Dokumen AnggaranSatu dokumen perencanaan, satu dokumen penganggaran dan satu dokumen pelaksanaan anggaran untuk semua jenis satker dan kegiatan.5 (Lima) Komponen Pokok Pendekatan Anggaran Kinerja Dalam RKA KL :1. Satuan KerjaSatuan kerja sebagai penangungjawab pencapaian keluaran/output kegiatan/ subkegiatan.

2. KegiatanRangkaian tindakan yg dilaksanakan satuan kerja sesuai dengan tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaranan yang ditentukan.3. KeluaranSatuan kerja mempunyai keluaran yang jelas & terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan.4. Standar BiayaPerhitungan anggaran didasarkan pada standar biaya (berisfat umum dan bersifat khusus.5. Jenis BelanjaPembebanan anggaran pada jenis belanja yang sesuai.

Prioritas Dalam Penyusunan RKA KL :1. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Priotitas Pembangunan Nasional dan/atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga.2. Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat,3. Kebutuhan dana Pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri.4. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years),5. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pemulihan pasca konflik dan pasca bencana di berbagai daerah.

Dasar-dasar Pengalokasian : Visi dan Misi Kementerian Negara/Lembaga Skala prioritas RKA KL disusun berdasarkan skala prioritas dengan mengacu pada:1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil pembahasan dgn DPR,2. Pagu Sementara/Pagu Definitif,3. Hasil Kesepakatan DPR dengan kementerian negara/lembaga,4. Tupoksi unit organisasi kementerian negara/lembaga. Pengalokasian anggaran kedalam kegiatan/subkegiatan dalam RKA-KL tidak dapat mengakibatkan :a. pergeseran anggaran antar programb. pengurangan belanja mengikatc. perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan (RM/PLN/HLN/PNBP)yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara 2007 Perhitungan alokasi biaya didasarkan pada indeks satuan biaya yang ditetapkan.Instrumen Pengalokasian Anggaran :1. Peraturan, antara lain :a. Pmk ttg petunjuk penyusunan dan penelaahan rka-klb. Renja-kl/rkpc. Se menkeu pagu sementara/definitifd. Pmk ttg standar biaya2. Dokumen Pendukung, antara lain :a. Term of reference (tor)b. Rincian anggaran biaya (rab)c. Daftar pembayaran gaji bulan tertt. d. Data analisis kerusakan bangunane. Daftar jumlah & kondisi inventaris

Pengalokasian menurut program :Program-program dikaitkan dengan fungsi/subfungsi yang sesuai, sehingga setiap program berada pada subfungsi tertentu.Program-program dan alokasi anggarannya dalam Pagu Sementara 2007 tidak dapat ditambah atau dikurangi, kecuali atas persetujuan/rekomendasi DPR-RI/ Ketua Komisi Mitra Kerja kementerian negara/lembaga terkait yang ditunjukkan dengan dokumen tertulis.Alokasi anggaran pada masing-masing program tidak dapat digeser/diubah antar sumber pendanaan/sumber pembiayaanProgram Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan (Kode 000019) adalah program yang dapat terkait dengan semua fungsi pada subfungsi lain-lain (Kode 0090), khususnya dalam rangka pengalokasian anggaran untuk belanja-belanja yang sifatnya mengikat, sehingga kode program tersebut adalah xx 9019. Dalam program xx9019 tersebut dimungkinkan untuk adanya kegiatan-kegiatan/belanja-belanja yang tidak mengikat.

Pengalokasian Menurut Kegiatan :1. Kegiatan Dasar Pengelolaan gaji, tunjangan dan honorarium Penyelesaian langganan daya dan jasa Perawatan sarana prasarana2. Kegiatan Tupoksi Kegiatan Priorotas, Kegiatan PenunjangSatuan Kerja1. Satker PusatSatker pusat adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kantor pusat unit organisasi kementerian negara/lembaga. Untuk mendukung kecepatan dan kelancaran penganggaran dan pelaksanaan anggaran satker pusat dapat berupa: Unit eselon II, sepanjang memenuhi salah satu atau lebih syarat sbb: Lokasi satker berada pada prop/kab/kota yang berbeda dengan kantor pusatnya. Karakteristik tugas/kegiatan satker yang komplek Volume kegiatan dengan anggaran yang relatif besar Komite atau sejenisnya dengan bidang tugas/ kegiatan memerlukan koordinasi lintas unit organisasi /kementerian/lembaga.Contoh: Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang mendapatkan anggaran dari dan dikoordinasikan oleh DJPBN.2. Satker Vertikal / Unit Pelaksana Teknis (Upt) Kementerian Negara/LembagaSatker Vertikal / UPT adalah satker di daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian /lembaga untuk mencapai keluaran/output dalam rangka menunjang sasaran program kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Contoh : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal DJPBN.3. Satuan Kerja Perangkat DaerahSKPD adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.Contoh : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Departemen Kesehatan dalam rangka dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Departemen Kesehatan dalam rangka tugas pembantuan.4. Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT)SNVT adalah satker yang ditetapkan kementerian negara/lembaga untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian negara/lembaga yang bersangkutan karena adanya sifat tertentu dari kegiatan dimaksud.5. Satker SementaraDalam hal kementerian/lembaga tidak dapat memanfaatkan satker sebagaimana dimaksud pada butir 1 s/d 4 tersebut diatas maka dapat menggunakan satker sementara.6. Satker KhususSatker Khusus adalah satker yang ditetapkan untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola dana yang bersumber dari bagian anggaran (BA) di luar anggaran kementerian negara/lembaga atau Bagian Anggaran pembiayaan Perhitungan, antara lain BA 69.Mekanisme Penyelesaian RKA KL

Randi Eka Putra (P2600214004) Page 22