RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.

Jakarta, 08 Juni 2020

1. Imam Santoso - Komisaris Utama2. Edy Sudarmanto - Komisaris3. Achmad Hidayat - Komisaris Independen4. Suryo Hapsoro Tri Utomo - Komisaris Independen

5. ILLiana Arifiandi - Komisaris Independen6. Freddy R. Saragih - Komisaris7. Satya Bhakti Parikesit - Komisaris

1

65

4

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

32

7

2

SUSUNAN DIREKSI

5. Danu Prijambodo - Direktur QHSE 6. Novel Arsyad - Direktur Human Capital dan Pengembangan7. Ade Wahyu - Direktur Keuangan

1. Tumiyana - Direktur Utama2. Bambang Pramujo - Direktur Operasi II3. Agung Budi Waskito - Direktur Operasi I 4. Destiawan Soewardjono - Direktur Operasi III

7

2 3

5

6

1

4

3

www.wika.co.id

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (”Rapat”) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (“Perseroan”).

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT Rapat diselenggarakan pada:Hari/Tanggal : Senin, 08 Juni 2020Pukul : 10.00 WIB s/d selesaiTempat : Best Western Premier The Hive, Lantai 3 Jl. DI Panjaitan Kav.3-4, Jakarta Timur, Indonesia

4

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

www.wika.co.id

NOTARIS Fathiah Helmi, S.H.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

BIRO ADMINISTRASI EFEK PT Datindo Entrycom

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

5

www.wika.co.id

MATA ACARA RAPAT1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan

Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;

2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019;

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020;

5. Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020;

6

www.wika.co.id

6. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2019 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;

7. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 08/2019”);

8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

9. Perubahan Pengurus Perseroan

MATA ACARA RAPAT

7

8

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019

MATA ACARA RAPAT 1

MATA ACARA RAPAT 2Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019

RUPST Tahun Buku 2019

Tol Lampung

Laporan KegiatanPerseroan Tahun 2019

Paparan PertamaMATA ACARA RAPAT 1

9

RUPST Tahun Buku 2019

Paparan Kedua

Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019

MATA ACARA RAPAT 1

10

PLTPB Lumut Balai

RUPST Tahun Buku 2019

Paparan Ketiga

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2019

MATA ACARA RAPAT 1

11

Proyek Pembangunan Jalan Oksibil, Papua

RUPST Tahun Buku 2019

Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019

MATA ACARA RAPAT 2 Paparan

Photovaltaic

12

www.wika.co.id

PROGRAM KEMITRAAN TAHUN 2019

13

Dana tersebut disalurkan ke 193 mitra binaan meliputi wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo.

Sertifikasi Tukang dan Mandor di WIKA Pratama Learning Center, Ciracas - Jakarta Timur Mitra Binaan Tiga Saudara di Sumatera BaratPartisipasi Mitra Binaan WIKA dalam Festival

Indonesia di Korea Selatan

RUPST Tahun Buku 2019

MATA ACARA RAPAT 3Penetapan Penggunaan

Laba Bersih Tahun Buku 2019

14

Pabrik NPK Pusri 3

RUPST Tahun Buku 2019

MATA ACARA RAPAT 4Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020

15

Pengaman Muara Sunga Ijo

15

RUPST Tahun Buku 2019

MATA ACARA RAPAT 5Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020

16

Terminal Kijing

RUPST Tahun Buku 2019

MATA ACARA RAPAT 6Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2019 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan

17

Tol Lampung

www.wika.co.id

DASAR HUKUMLandasan Hukum Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana PMHMETD I

1. Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum,

Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum

dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan

sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan;

2. Bab II butir 5 Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 ("Permen BUMN 08/2015") jo. Peraturan Menteri BUMN

No.PER-11/MBU/09/2015 ("Permen BUMN 11/2015") tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015

tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara(”PMN”) Kepada Badan Usaha

Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN

sesuai dengan periode tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan, selama

tambahan dana PMN tersebut belum habis digunakan.

18

www.wika.co.id

No Uraian Jumlah Lembar Saham Harga Saham per Lembar Jumlah

1 Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah 1.834.850.000 Rp 2.180 Rp 3.999.973.000.000

2 Tambahan Penyertaan Modal Masyarakat 985.876.372 Rp 2.180 Rp 2.149.210.490.960

Rp 6.149.183.490.960

Realisasi Biaya Right Issue Rp 41.004.522.564

Hasil bersih PMHMETD I Rp 6.108.178.968.396

Hasil PMHMETD I 2016

PENGESAHAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA SAMPAI DENGAN TAHUN BUKU 2019 DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM MELALUI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I PERSEROAN

19

www.wika.co.id

Realisasi Penggunaan Dana dan Realisasi PMHMETD I s/d 31 Desember 2019

Rencana PenggunaanRealisasi Sisa

Uraian Nilai

Belanja Modal 2.956.556.575.934 2.252.933.059.437 703.623.516.497

Modal Kerja 3.151.622.392.462 2.543.704.587.432 607.917.805.030

TOTAL RENCANA PENGGUNAAN DANA 6.108.178.968.396 4.796.637.646.869 1.311.541.321.527

(dalam Rupiah penuh)

Sisa Dana PMHMETD I ditempatkan di Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara dalam bentuk rekening giro dengan tingkat bunga 5% serta Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia dalam bentuk rekening giro dengan tingkat bunga 4,5%, yang mana Bank-Bank tersebut terafiliasi dengan Perseroan.

PENGESAHAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA SAMPAI DENGAN TAHUN BUKU 2019 DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM MELALUI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I PERSEROAN

20

RUPST Tahun Buku 2019

MATA ACARA RAPAT 7Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN

Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 08/2019”)

21

Proyek Pembangunan Simpang Susun Samboja

21

www.wika.co.id

LATAR BELAKANG

22

Latar Belakang Pengukuhan Permen BUMN 08/2019:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER–08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 08/2019”) memberikan kemudahan serta ruang

gerak yang lebih luas bagi BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafilisasi BUMN untuk bersinergi dalam

melakukan pengadaan barang dan jasa;

2. Agar proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN semakin kompetitif, transparan, dan akuntabel

untuk seluruh penyedia barang dan jasa, serta untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat pada BUMN, Anak Perusahaan

BUMN, dan Perusahaan Terafiliasi BUMN, maka perlu untuk melakukan penyesuaian dalam tata cara pengadaan barang dan

jasa melalui pemberlakuan Permen BUMN 08/2019 di Perseroan.

www.wika.co.id

Permen BUMN 08/2019 pada intinya mengatur mengenai:

1. Anak Perusahaan BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau

perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan

kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%;

2. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN,

gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN;

3. Untuk meningkatkan sinergi antar BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN, maka

Perusahaan BUMN yang berbentuk Persero Terbuka untuk dikukuhkan dalam RUPS BUMN bersangkutan (Pasal 16 Permen

BUMN 08/2019);

4. Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN ini, Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN dapat

menunjuk langsung BUMN atau saling melakukan penunjukan langsung, dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan sektoral.

PERSETUJUAN PENGUKUHAN PERMEN BUMN

23

RUPST Tahun Buku 2019

MATA ACARA RAPAT 8Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

24

Jun Storage Tank Sekong

24

www.wika.co.id

DASAR HUKUMDasar Hukum Perubahan Anggaran Dasar:

1. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala

Badan Pusat Statistik nomor 95 tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

(”KBLI 2017”);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (”PP 24/2018”);

3. Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal AHU dan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian cq. Lembaga Online Single Submission (OSS) tanggal 11 Oktober 2018.

(”Pengumuman Bersama”)

25

www.wika.co.id

LATAR BELAKANGLatar Belakang Perubahan Anggaran Dasar:

1. Bahwa Perseroan telah melakukan amanat Pengumuman Bersama dengan melakukan penyesuaian maksud, tujuan dan kegiatan

usaha Perseroan pada Anggaran Dasar sesuai dengan KBLI 2017 sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan Tahun Buku 2018 pada tanggal 30 April 2019 dan telah tertuang dalam Akta Nomor 170 Tanggal 29 Mei 2019;

2. Bahwa dengan telah disesuaikannya dengan KBLI 2017, Perseroan berkewajiban melakukan pengurusan Perizinan Berusaha

dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dan dokumen lain yang berkaitan wajib dilakukan melalui Lembaga OSS;

3. Bahwa dalam pengurusan Perizinan Berusaha Perseroan, saat ini masih terdapat kendala dalam perbedaan nama singkatan

antara Nama Perseroan dalam Akta Anggaran Dasar yaitu PT WIKA (Persero) Tbk dengan Nama Perseroan dalam Nomor Induk

Berusaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ;

4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan bermaksud melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1

yaitu penyesuaian OSS dengan melakukan perubahan nama singkatan Perseroan dari yang semula “PT WIKA (Persero) Tbk”

menjadi “PT Wijaya Karya (Persero) Tbk” sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PP 24/2018.

26

RUPST Tahun Buku 2019

MATA ACARA RAPAT 9Perubahan Pengurus Perseroan

Comoro Bridge

27

www.wika.co.id

PAPARAN MATA ACARA RAPAT 9Dasar Hukum:

a. Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana

dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui

oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dimana pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS;

b. Pasal 11 ayat 12 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak

ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS

Tahunan yang ke 5 setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 tahun,

dengan memperhatikan peraturan perundangan pasar modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk

sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

28

www.wika.co.id

PAPARAN MATA ACARA RAPAT 9Dasar Hukum :

c. Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus

disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang

diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dimana pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS;

d. Pasal 14 ayat 14 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu

terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada

penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka

waktu 5 tahun, dengan memperhatikan peraturan perundangan pasar modal, namun dengan tidak mengurangi hak

RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

29

BUILDING A BETTER QUALITY OF LIFE