RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PKP2Trans … · jumlah 3.712 1.565 5.277 2.029 1.392 3.421 2.029 1.392 3.421 1.045 613 1.658 ... pagu anggaran perbekalan di daerah per provinsi

Jakarta, 6 DESEMBER 2016

RAPAT

PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PKP2Trans

TAHUN 2017

DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

1

2

ARAH KEBIJAKAN

PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

PENYIAPAN

CALON TRANS

Fasilitasi pat yang prima, catrans layak pindah (sosially

acceptable and skilled)

• Pemberian

informsi

• Pendaftaran

• Seleksi

administrasi

• Seleksi teknis

• Penetapan catran

• Pelatihan

• Penyerasian

rencana

perpindahan

• Adm perpindah

(SPP)

• Adm STP

• Pengangkutan

• Transsito

(permakanan,

kesehatan)

• Penetapan

transmigran

• Pembekalan/latihanan

• Perbekalan

• Angkut ke SP

• Penerimaan

• Pembagian RTJK

dan lahan

• Adaptasi lingkungan

PENYIAPAN

PERPINDAHAN

PERPINDAHAN PENATAAN &

ADAPTASI LINGK

Catrans kompeten – pindah serasi

kompeten – siap pindah

3

VISI:

Transmigran

ditempatkan

berkualitas

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN PROGRAM

PENEMPATAN TRANSMIGRASI

• Alokasi dan Komposisi Program Penempatan Transmigrasi disusun secara normatif mendasarkan kepada komposisi 50 % TPA : 50% TPS

• Pengecualian terhadap norma tersebut apa bila ada permintaan khusus dari pemerintah Kabupaten Tujuan sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi (misal Aceh, Papua /Barat, NTT, NTB)

4

• Pengalokasian Dasar (TPA) mendasarkan beberapa hal : Kerja sama antar daerah yang didukung naskah

kerjasama yang telah ditandatangani oleh bupati dan wali kota (yg menunjuk lokasi)

Permintaan pemerintah Daerah Tujuan melalui surat atau pada saat pembahasan usulan Program PTB

Komitmen tertulis melalui surat antar pemerintah daerah asal dan tujuan

Usulan pemerintah daerah asal melalui surat kepada Dirjen P2KTrans.

Kebijakan khusus dari Ditjen PKP2Trans apabila empat ketentuan tersebut tidak dipenuhi.

5

I. SELEKSI CATRANS

1. Melibatkan pihak-pihak terkait ( aparat

desa, kecamatan, kepolisian, kesehatan,

catatan sipil, tokoh agama/masyarakat) ;

2. Proses seleksi harus senatiasa dalam

pengawasan dinas kabupaten/provinsi.

Jangan diserahkan kepada pihak yg

bukan aparat yang sah;

3. Periksa identitas calon secara teliti pada

saat pendaftaran dan seleksi;

4. Seleksi (verifikasi) ulang terhadap calon

trans dalam proses pemberangkatan

II.PENINGKATAN KETERAMPILAN

CALON TRANSMIGRAN

Semua Catrans TPS/TPA diberikan pelatihan

sebelum diberangkatkan;

Jenis pelatihan yg diberikan minimal Pelatihan

Calon Tansmigran;

Pelatihan diberikan sebelum diterima SPP dari

Dirjen PKP2Trans (sesuai surat Dj P2KTrans no :

B.523/P2KTRANS/VII/2012)

Bagi motivator diberikan pelatihan khusus yg

berbasis pada kebutuhan pengembangan

lokasi/kawasan trans tujuan;

Pelatihan dilaksanakan oleh pemprov/kab/kota

dan atau Ditjen PKP2Trans bekerjasama dg

BBPLK/BBLK/Balatrans;

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Perspektif kedepan (sesuai Permen PPP dan Kepemen 12/2014)

(1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada calon trans. untuk mencapai standar kompetensi berdasarkan permintaan secara tertulis dari SKPD Kab./Kota

(2) Permintaan Pelatihan disampaikan paling sedikit 60 hari sebelum jadwal pelaksanaan perpindahan yang tertuang dalam naskah KSAD

(3) Pelaksana pelayanan pendidikan dan pelatihan : a. SKPD yang menyelenggarakan fungsi pelatihan bagi calon trans jenis TU b. SKPD yang menyelenggarakan fungsi pelatihan bagi trans atau badan

usaha yg memiliki IPT bagi jenis TSB dan TSM c. Lembaga Pelatihan lain sesuai ketentuan

(4) SKPD yg mempunyai fungsi pelatihan dapat memberikan pelatihan bagi calon transmigran jenis TSM

(5) Calon trans yg dinyatakan mencapai standar kompetensi berhak mendapat sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh SKPD yang menyelenggarakan fungsi pelatihan trans

(6) Sertifikat pelatihan disertai peringkat kelulusan

III.PELAKSANAAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI

Catrans TPA/TPS harus diberikan PELATIHAN

Mendasarkan pada SPP Dirjen (DT &DA)

Ditetapkan Kep. Bupati /walikota daerah asal dan daerah tujuan;

Dilengkapi Berita Acara penerimaan/pembagian RTJK dan lahan;

Perubahan alokasi TPA/TPS harus atas persetujuan Dirjen.

9

Hal-Hal Perlu Mendapat Perhatian

1. Sebagai antisipasi diterimanya STP Gubernur yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, perlu ditempuh dengan cek lokasi.

2. Dirjen PKP2Trans hanya akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penempatan atas dasar STP yang ditandatangani oleh Gubernur daerah tujuan atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur.

3. Perlu ditingkatkan pengendalian terhadap proses rekruitment control untuk menghindari praktek percaloan Menghindar didapat catrans tidak berkualitas (ulang alik, tidak sehat jasmani/ rohani, tidak

cukup motivasi, berpotensi sebagai provokator di lokasi transmigrasi dan mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan lokasi.

4. Melaksanakan seleksi dan pelatihan catrans lebih awal sebelum SPP diterima

5. Penyiapan catrans Daerah Asal diarahkan kepada penduduk yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan transmigran

6. Penyiapan Catrans Daerah Tujuan kepada penduduk sekitar, diutamakam yang menyerahkan lahan untuk pembagian transmigrasi.

7. Perpindahan dan Penempatan dilaksanakan berdasarkan kesiapan permukiman transmigrasi, calon transmigran dan sarana pendukung

8. Fasilitasi dan pelayanan perpindahan dilaksanakan untuk terciptanya perjalanan uang nyaman, aman dan tidak melelahkan yang di dukung dengan perbekalan sesuai kebutuhan

9. Pengaturan penempatan transmigrasi diarahkan untuk mendukung kemudahan dan adaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial budaya.

10

11

PROGRAM TAHUN 2016

REAL PELAKSANAAN PROGRAM PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2016

Program Penataan Persebaran Penduduk

5.277 KK

(TPS : 3.712 KK ) (TPA : 1.565 KK)

Penempatan

1.658 KK

(31,42 %)

SPP

3.421 KK

(64,83 %)

STP

3.421 KK

(64,83 %)

12

13

NO PROVINSI TARGET / REALISASI (KK)

PROGRAM STP SPP PATAN

TPS TPA JMLH TPS TPA JMLH TPS TPA JMLH TPS TPA JMLH

1. ACEH 728 - 728 200 - 200 200 - 200 392 - 392

2. SUMATERA BARAT 20 10 30 20 10 30 20 10 30 - - -

3. RIAU 26 - 26 - - - - - - - - -

4. BENGKULU 25 75 100 25 75 100 25 75 100 25 - 25

5. SUMATERA SELATAN 225 155 380 - 145 145 - 145 145 - - -

6. KALIMANTAN BARAT 271 100 371 150 100 250 150 100 250 - - -

7. KALIMANTAN TENGAH 77 73 150 77 73 150 77 73 150 75 73 148

8. KALIMANTAN SELATAN 50 25 75 50 25 75 50 25 75 - - -

9. KALIMANTAN TIMUR 72 - 72 - - - - - - - - -

10. KALIMANATAN UTARA 300 280 580 300 280 580 300 280 580 - 250 250

11. SULAWESI UTARA 36 20 56 - - - - - - - - -

12. GORONTALO 208 237 445 3 187 190 3 187 190 3 109 112

13. SULAWESI SELATAN 53 22 75 25 25 50 25 25 50 25 22 47

14. SULAWESI TENGAH 200 120 320 200 120 320 200 120 320 - - -

15. SULAWESI TENGGARA 269 244 513 269 244 513 269 244 513 117 144 261

16. SULAWESI BARAT 140 85 225 140 85 225 140 85 225 - - -

17. N T T 300 - 300 295 - 295 295 - 295 300 - 300

18. MALUKU UTARA 137 119 256 - 23 23 - 23 23 8 15 23

19. PAPUA 200 - 200 - - - - - - 100 - 100

20. PAPUA BARAT 375 - 375 275 - 275 275 - 275 - - -

JUMLAH 3.712 1.565 5.277 2.029 1.392 3.421 2.029 1.392 3.421 1.045 613 1.658

PERSENTASE 64,83 64,83 31,42

PROGRAM, REALISASI STP, SPP DAN PENEMPATAN PROGRAM PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2016

(DAERAH ASAL TRANSMIGRASI)

14

NO PROVINSI PROG. TARGET / REALISASI

STP SPP PATAN

1. LAMPUNG 90 85 85 35

2. BANTEN 95 65 65 27

3. JAWA BARAT 262 218 218

4. D K I 16 6 6 6

5. JAWA TENGAH 328 293 293 152

6. D I Y 180 180 180 68

7. JAWA TIMUR 462 413 413 240

8. BALI 50 50 50 -

9. N T B 72 72 72 17

10. N T T 10 10 10 -

JUMLAH 1.565 1.392 1.392 613

15

Pelatihan calon transmigrasi berbasis kompetensi tahun 2016 yang

tertunda untuk Provinsi daerah asal 4 angkatan, diantaranya :

Jawa Tengah : 2 angkatan

DIY : 1 angkatan

Jawa Timur : 1 angkatan

Pelatihan calon transmigrasi berbasis kompetensi tahun 2016 yang

tertunda untuk Provinsi daerah penempatan 65 angkatan, diantaranya :

Sumatera Barat : 3 angkatan

Riau : 1 angkatan

Bengkulu : 3 angkatan

Sumatera Selatan : 7 angkatan

Kalimantan Barat : 10 angkatan

Kalimantan Tengah : 2 angkatan

Kalimantan Selatan : 2 angkatan

Kalimantan Utara : 10 angkatan

Sulawesi Selatan : 2 angkatan

Sulawesi Tengah : 6 angkatan

Sulawesi Tenggara : 10 angkatan

Sulawesi Barat : 4 angkatan

Papua : 3 angkatan

Papua Barat : 4 angkatan

PELATIHAN CALON TRANSMIGRAN YANG TERTUNDA

NO. PROVINSI URAIAN PAGU KONTRAK REALISASI SISA PAGU

1 Lampung Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 77,400,000 76,950,000 76,950,000 450,000

2 Banten Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 180,600,000 177,555,000 177,555,000 3,045,000

3 Jawa Barat Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 257,232,000 257,232,000 257,232,000 -

4 DKI Jakarta Punya stock - - - -

5 Jawa Tengah Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 610,600,000 547,034,000 547,034,000 63,566,000

6 D.I. Yogyakarta Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 48,000,000 47,989,500 47,989,500 10,500

7 Jawa Timur Kekurangan perbekalan dibantu dari Pusat 41,280,000 41,280,000 41,280,000 -

8 Bali Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 113,800,000 113,800,000 113,800,000 -

9 NTB Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 103,200,000 102,742,500 102,742,500 457,500

10 NTT Pengadaan perbekalan (814.748.000) 903,225,000 855,973,000 855,973,000 47,252,000

Angkutan perbekalan (41.225.000)

PAGU ANGGARAN PERBEKALAN DI DAERAH PER PROVINSI

KEGIATAN BIDANG PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK TAHUN 2016


11 NAD Pengadaan perbekalan (1.655.564.000) 1,746,619,000 1,743,431,000 1,743,431,000 3,188,000


12 SUMBAR Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 67,100,000 66,160,000 66,160,000 940,000

13 Riau Pengadaan perbekalan (63.700.000) 67,000,000 66,820,000 66,820,000 180,000


14 Bengkulu Pengadaan perbekalan (298.630.000) 340,875,000 314,930,000 314,930,000 25,945,000


15 SUMSEL Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 752,625,000 749,020,000 749,020,000 3,605,000

16 KALBAR Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 855,945,000 853,590,000 853,590,000 2,355,000

17 KALTENG - Alat perbekalan (135.180.000) 289,875,000 268,665,000 268,665,000 21,210,000

- Alat Pertukangan dan pertanian (133.485.000)

18 KALSEL Pengadaan perbekalan (139.766.000) 149,500,000 148,766,000 148,766,000 734,000


19 KALTARA Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 1,068,350,000 1,067,850,000 1,067,850,000 500,000

20 SULUT Punya stock - - - -

21 Gorontalo Pengadaan perbekalan (615.040.800) 669,815,000 661,728,100 661,728,100 8,086,900


22 SULSEL Pengadaan perbekalan (76.215.000) 96,625,000 79,965,000 79,965,000 16,660,000


23 SULTENG Pengadaan perbekalan (444.345.000) 498,750,000 481,445,000 481,445,000 17,305,000


24 SULTERA Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 1,181,630,000 1,180,432,000 1,180,432,000 1,198,000

25 SULBAR pengadaan dan angkutan perbekalan CO Th.2017 479,475,000 462,500,000 462,500,000 16,975,000

26 MALUT Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 517,400,000 462,000,000 462,000,000 55,400,000

27 Papua Belum proses ( Adanya perubahan nomenklatur ) 569,000,000 - - -

28 Papua Barat Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 995,750,000 991,000,000 991,000,000 4,750,000

T O T A L 12,681,671,000 11,818,858,100 11,818,858,100 862,812,900


1 Lampung Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 77,400,000 76,950,000 76,950,000 450,000

2 Banten Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 180,600,000 177,555,000 177,555,000 3,045,000

3 Jawa Barat Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 257,232,000 257,232,000 257,232,000 -

4 DKI Jakarta Punya stock - - - -

5 Jawa Tengah Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 610,600,000 547,034,000 547,034,000 63,566,000

6 D.I. Yogyakarta Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 48,000,000 47,989,500 47,989,500 10,500

7 Jawa Timur Kekurangan perbekalan dibantu dari Pusat 41,280,000 41,280,000 41,280,000 -

8 Bali Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 113,800,000 113,800,000 113,800,000 -

9 NTB Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan 103,200,000 102,742,500 102,742,500 457,500

10 NTT Pengadaan perbekalan (814.748.000) 903,225,000 855,973,000 855,973,000 47,252,000


PAGU ANGGARAN PERBEKALAN DI DAERAH PER PROVINSI

KEGIATAN BIDANG PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK TAHUN 2016

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT PENETAAN PERSEBARAN PENDUDUK

TAHUN ANGGARAN 2016 Dilihat dari OMSPAM

NO SATKER PAGU REALISASI % SISA

1. PUSAT 12.652.349.000,- 10.466.973.290,- 81,69 2.345.875.710,-

4. DAERAH 59.129.847.000,- 25.1699.103.221,- 42,56 33.962.743.779,-

TOTAL 71.782.196.000,- 35.634.076.511,- 49,53 36.308.619.489,-

19

PREDIKSI TIDAK BISA PENEMPATAN SESUAI HASIL MONITORING

NO PROVISI/KABUPATEN/LOKASI PROGRAM PATAN

(KK) KET.

TPS TPA JMLH 1. ACEH

Kab. Aceh Barat Daya

Pante Cermis 12 0 12 RTJK Belum fungsional

2. RIAU

Kab. Bengkalis

Makeruh 26 0 26

• STP belum ada.

• RTJK belum fungsional.

3. SULAWESI SELATAN

Kab. Takalar

Tanakeke 25 0 25

• STP belum ada.

• RTJK belum Fungsional.

4. MALUKU UTARA

Halmahera Timur

Patlean SP.5 57 36 93 STP belum ada.

JUMLAH KASUS 1 120 36 156

20

Kasus 1 – STP Belum Ada


(KK) KET.

TPS TPA JMLH 1. SULAWESI UTARA

Kab. Bolaang Mangondow Timur

Matongkat

36 20 56 STP Bupati ada, layak huni sudah,

LP belum rancang kavling, SAB

ada disekitar FU, Lahan belum TTP,

belum penyemprotan.

2. MALUKU UTARA

Halmahera Tengah

Waleh 30 45 75

STP Bupati ada, TPS tidak tersedia

biaya angkutan dan permakanan.

Sula

Mahadopi

50 15 65 STP Bupati ada, TPS kesiapan trans

ada 35 KK diprediksi 15 KK TPS

tidak bisa penempatan karena tidak

ada calon


21

Kasus 2 – STP dari Bupati

LANJUTAN…….

22


(KK) KET.

TPS TPA JMLH 1. PAPUA

Kab. Keerom

Senggi SP.2 100 0 100 RTJK belum fungsional.

2. PAPUA BARAT

Kab. Fak-Fak

Tomage SP.1 200 0 200

Tidak tersedia biaya angkutan dan

permakanan.


Jumlah Kasus 1 120 36 156 Tidak ada STP

Jumlah Kasus 2 116 80 196 STP dari Bupati

Jumlah Kasus 3 300 0 300 Tdk tersedia biaya angkut

JUMLAH TOTAL 536 116 652

Dari jumlah 5.277 KK dari target diprediksi tidak bisa penempatan sejumlah 652 KK (12,35%)

Prediksi Penempatan 87,65 %

Kasus 3 – Tidak tersedia biaya angkutan dan permakanan

LANJUTAN…….

23

NO PROVINSI

TARGET / REALISASI (KK)

PENEMPATAN TRANSMIGEASI (KK)

KOMPOSISI PENEMPATAN TRANSMIGRASI (KK)

TPS TPA

TOTAL TPS TPA JMLH LAMP BANTEN JABAR DKI JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT JMLH

1 SUMATERA BARAT 25 - 25 25 - - - - - - - - - - - 25

2 SUMATERA SELATAN 60 50 110 60 5 - 15 - 10 10 10 - - - 50 110

3 KALIMANTAN BARAT 275 - 275 275 - - - - - - - - - - - 275

4 KALIMANATAN UTARA - 100 100 - - - - - 100 - - - - - 100 100

5 GORONTALO 35 40 75 35 - 10 10 5 5 10 - - - - 40 75

6 SULAWESI SELATAN 15 10 25 15 - - - - - - 10 - - 10 25

7 SULAWESI TENGAH 45 55 100 45 - - 10 - - 15 10 15 5 - 55 100

8 SULAWESI TENGGARA 85 65 150 85 - - 20 5 15 5 15 - 5 - 65 150

9 SULAWESI BARAT 40 35 75 40 - - - - - - 15 20 - - 35 75

10 N T T 100 - 100 100 - - - - - - - - - - - 100

11 MALUKU UTARA 20 15 35 20 5 - - - - - 10 - - - 15 35

12 PAPUA 100 - 100 100 - - - - - - - - - - - 100

13 PAPUA BARAT 100 - 100 100 - - - - - - - - - - - 100

JUMLAH 900 370 1.270 900 10 10 55 10 130 40 70 35 10 - 370 1.270

PROGRAM TERTUNDA 2017


(KK) KET.

TPS TPA JMLH 1. SUMATERA BARAT

Kab. Dharmasraya

Padang Hilalang SP.2 25 0 25

2. KALIMANTAN BARAT

Kab. Bengkayang

Semunying 150 0 150

3. SULAWESI TENGAH

Kab. Tojo Una Una

Uetangko/ Uematopa SP.1 20 30 50

4. SULAWESI TENGGARA

Kab. Muna Barat

Lakabu dan Momuntu 25 25 50

JUMLAH 220 55 275

24

PREDIKSI PROGRAM 2017


(KK) KET.

TPS TPA JMLH 1. Program Tertunda 2017 220 55 275

2. Program Murni 2017 680 315 995

JUMLAH 900 370 1.270

25

1. Seleksi dilakukan mulai dari Bulan Januari. 2. Peralatan, perbekalan dan angkutan transmigran sudah siap pada

Bulan Januari 3. Penempatan yang tertunda dimulai pada Bulan Februari 4. Semua program penempatan tahun 2017 paling lambat Bulan

Oktober 5. Syarat diterbitkannya SPP Dirjen PKP2Trans cukup dengan STP

Bupati/Walikota/Sekda. 6. STP dapat dikeluarkan setelah RTJK fungsional sejumlah 25 Unit

Terima Kasih

27

Documents

RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PKP2Trans … · jumlah 3.712 1.565 5.277 2.029 1.392 3.421 2.029 1.392 3.421 1.045 613 1.658 ... pagu anggaran perbekalan di daerah per provinsi