Rapat Koordinasi Serapan Gabah Petani - bkp.pertanian.go.idbkp.pertanian.go.id/storage/app/uploads/public/5ae/139/5ca/5ae1395...4 WRT BP |EDISI 1 2018 S ebanyak 646 balita mengalami

WARTA BKP | EDISI 1 2018 1

WARTA BKP

Rapat KoordinasiSerapan Gabah Petani

B A D A N K E T A H A N A N P A N G A N

EDISI 1 2018

Campak danGizi Burukdi Asmat

Jabar SelatanTiap HariPanen Padi

Peran LUPMperlu ditingkatkandalam DistribusiPangan

WARTA BKP | EDISI 1 20182


DAFTAR ISIEDISI 1 2018

4

6

9

11

12

14

16

17

18

20

21

22

23

24

26

SAMBUTANKEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN

Sesuai slogan yang dikumandangkan Kabinet Jokowi – JK, yaitu “Kerja, Kerja, Kerja”, Kementerian Pertanian dibawah kepemimpinan Amran Sulaiman selalu memotivasi dan memberi contoh kongkrit

kepada jajarannya untuk turun langsung berbaur dengan petani untuk menggali permasalahan

dan memberikan solusi, demi kemajuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Dinamika kerja itupun sangat terasa di Badan Ketahanan Pangan sekarang ini, bahkan hampir setiap Sabtu – Minggu yang merupakan hari libur, namun tetap digunakan untuk bekerja, turun kelokasi objek kegiatan untuk melihat efektifitas dan efisiensi serta dampak dari kegiatan yang dilakukan.

Dinamika kerja yang tinggi itu mungkin tidak diketahui semua pegawai, baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten bahkan sampai kepedesaan. Untuk itu adanya wadah atau media yang mampu mengkomunikasikan apa saja yang dilakukan Kepala Badan Ketahanan Pangan khususnya, dan Badan Ketahanan Pangan umumnya sangat strategis. Untuk itu, saya menyambut baik kehadiran media Warta BKP.

Melalui penerbitan Warta BKP, saya berharap kepada jajaran redaksi mampu menampilkan penerbitan internal ini secara popular, menarik dan tentu saja bisa terbit berkesinambungan setiap bulannya.

Sedangkan kepada semua pegawai BKP, saya berharap melalui Warta BKP tidak hanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan akan diketahui dan diikuti dengan baik, tetapi juga mampu menjadi media komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kinerja Badan Ketahanan Pangan.

Agung Hendriadi

Campak dan Gizi Buruk di Asmat

Rapat Koordinasi (Rakor)Serapan Gabah Petani (Sergap)

Jabar SelatanTiap Hari Panen Padi

Dari Rakor Sergapdi Gorontalo

Serap Gabah untuk Membantu dan Mensejahterakan Petani

Peran Badan Ketahanan Pangan Dalam Pengentasan Kemiskinan

Peran LUPM perlu ditingkatkan dalam Distribusi Pangan

Pemantauan Kualitas Beras di Wilayah Jabodetabek

Stok Berasdi Wilayahnya Aman

Penyusunan Petunjuk Teknis Padat Karya Lingkup Kementerian Pertanian

Wujudkan Pangan Amandan Bermutu

Kementerian PertanianAdakan Bazar Berasdi 4 Provinsi

Rapat Kerja (Raker)Badan Ketahanan PanganTahun Anggaran 2018

Dewan Ketahanan Pangan Diminta Segera Berkreasi

Dalam Menjamin Keamanan dan Mutu Pangan

Hasil Pantauan Badan Ketahanan Pangan

Mayoritas Anggota Komite II DPD RI :

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Peran Pengawas Keamanan Pangan

Peran Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan:

Humas dan Tata Usaha Bagian Umum Gedung E lantai 4 ruang 420 Jl. Harsono RM No. 3 RagunanPasar Minggu Jakarta 12550

Telp. (021) 7805035Fax. (021) 78846536 Email : [email protected] Website : bkp.pertanian.go.id


Sebanyak 646 balita mengalami campak, 66 di antaranya meninggal dunia, sedangkan yang mengalami gizi buruk

sebanyak 144 balita, dan empat di antaranya meninggal dunia. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bagi semua pihak.

Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi KLB ini. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagai institusi pemerintah yang fokus pada pembangunan ketahanan pangan melakukan pemantauan ke Asmat pada tanggal 21-26 Januari 2018.

Hasil pemantauan menunjukkan, terdapat lima aspek yang melatarbelakangi terjadinya KLB di Asmat. Dari aspek sosial budaya, anak-anak tidak mendapat asupan gizi yang cukup. Pola hidup berpindah-pindah dengan membawa anggota keluarga dari satu tempat ke tempat

Campak dan Gizi Burukdi Asmat

Asmat, salah satu kabupaten di Provinsi Papua menjadi wilayah kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk. Berdasarkan data Satgas KLB, campak dan gizi buruk terjadi sejak bulan September 2017 hingga Januari 2018.

Hasil Pantauan Badan Ketahanan Pangan


lain (pada umumnya hutan) dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan. Masyarakat Asmat masih belum terbiasa dengan budidaya tanaman pertanian secara intensif karena terbiasa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Pada saat yang sama, Tim Penggerak PKK dari tingkat distrik/kecamatan hingga kampung/desa tidak berjalan dengan baik, sehingga upaya peningkatan gizi masyarakat juga tidak tertangani dengan baik. Hal ini juga berkaitan erat dengan aspek sarana yang kurang baik, seperti air bersih dan fasilitas kesehatan.

Masyarakat Asmat bergantung pada air hujan dan air sungai sebagai sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Fasilitas kesehatan juga belum merata di seluruh distrik. Hanya terdapat satu

rumah sakit di Kota Agats (ibukota Kabupaten Asmat).

Dari aspek pendidikan dan sumber daya manusia, penduduk Asmat masih rendah kualitas pendidikannya, khususnya ibu-ibu masih belum memiliki pengetahuan, keterampilan dan pemahaman tentang gizi dan hidup sehat yang memadai. Dari aspek konsumsi dan daya beli, sebagian masyarakat Asmat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu mengakses pangan dengan baik. Kebutuhan pangan biasanya dipenuhi dari alam seadanya.

Selain itu, tidak tersedia pasar yang menjual kebutuhan pokok di kampung-kampung, sehingga tidak saja kesulitan dalam mengakses pangan, tetapi juga memengaruhi laju roda perekonomian. Dari aspek transportasi, rendahnya pelayanan terhadap masyarakat karena minimnya sarana dan tingginya biaya transportasi.

Sarana transportasi yang digunakan masyarakat adalah angkutan air (speed boat, long boat, ketingting, dll). Transportasi ini memerlukan biaya tinggi sebab menggunakan bahan bakar

solar dengan harga Rp. 20.000,- per liter untuk di distrik, dan Rp. 25.000,- per liter di perkampungan (pedalaman). Waktu tempuh tercepat menggunakan speed boat 85 pk dari Ibukota Agats ke distrik lainnya adalah 1 - 7 jam.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, perlu adanya penanganan yang maksimal dan terkoordinasi antar instansi dan lembaga terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi di Kabupaten Asmat.

Dari sektor pertanian dan ketahanan pangan, perlu pengawalan dan pendampingan dalam penerapan inovasi teknologi pertanian. Juga dibutuhkan sarana media penyuluhan yang efektif tentang peningkatan kualitas gizi keluarga dengan memerhatikan kearifan lokal.

Selain itu, penting untuk membentuk dan mengalokasikan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta cadangan pangan masyarakat untuk ketahanan pangan di Asmat. Tidak hanya dalam bentuk beras, tetapi juga pangan lainnya yang banyak dikonsumsi masyarakat setempat seperti ubi jalar, singkong, dan sagu. (MK)

Kondisi ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Asmat


Dalam rangka peningkatan kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan petani, pemerintah melakukan upaya

peningkatan produksi pangan dalam negeri untuk percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah telah melakukan perluasan areal tanam baru (PATB) sebanyak 1 juta hektar, pemberian berbagai macam bantuan kepada petani baik dalam bentuk sarana dan prasarana maupun pendampingan di lapangan.

Memasuki masa panen raya padi, Menteri Pertanian Andi Amran

Sulaiman, sejak tahun 2016 telah membentuk Tim Serapan Gabah Petani (Sergap) yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan TNI-AD. Tim Sergap memiliki tugas dan fungsi menyerap gabah/beras hasil panen untuk mengantisipasi jatuhnya harga gabah di tingkat petani. Pada tahun ini Tim Sergap akan lebih dioptimalkan lagi sehingga mampu memenuhi kebutuhan beras pemerintah.

“Kami telah menyiapkan empat senjata bagi Bulog untuk menyerap gabah/beras petani,” Ujar Amran.

Sesuai hasil Rapat Terbatas di Kementerian koordinator Perekonomian tanggal 15 Februari 2018, telah ditetapkan target serapan beras Perum Bulog hingga bulan Juni 2018 sebesar 2,2 juta (2.200.000) ton beras. Dari 2,2 juta ton beras tersebut akan digunakan sebagai public service operation (PSO) dalam bentuk Rastra (beras untuk kesejahteraan) sebanyak 1.000.000 ton dan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1.200.000 ton.

Untuk mencapai target tersebut pemerintah telah menyiapkan 4 skema pengadaan bagi Bulog yaitu HPP (Harga

Rapat Koordinasi (Rakor)Serapan Gabah Petani (Sergap)


dan Bank BRI. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian juga telah menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Pertani (Persero) dan Bank BRI terkait perihal tersebut.

Dalam perkembangannya telah disusun mekanisme pelaksanaan Sergap yaitu, Kepala Dinas/Instansi yang melaksanakan urusan di bidang

Pembelian Pemerintah), Fleksibilitas 20% dari HPP, GLK (Gabah Di Luar Kualitas), dan Komersial.

Berdasarkan Rakor Sergap di Semarang – Jawa Tengah telah ditetapkan target sasaran serapan gabah/ beras per hari di 8 wilayah sentra dapat dilihat pada tabel 1.

Disamping itu, Menteri Pertanian juga sudah menyepakati Nota Kesepahaman tentang Serap Gabah Petani bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT Bank BRI (Persero) Tbk. dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Menindaklanjuti hal tersebut, telah dibentuk Perjanjian Kerja Sama antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, TNI-AD, Perum Bulog,

TABEL 1. TARGET HARIAN 8 PROVINSI SENTRA

No. Provinsi Kesanggupan (Ton/Hari) No. Provinsi Kesanggupan

(Ton/Hari)

1. Jawa Tengah 5.000 5. Jawa Barat 5.000

2. Sulawesi Selatan 7.500 6. Banten 2.000

3. Jawa Timur 10.000 7. Lampung 3.000

4. Sumatera Selatan 7.500 8. D.I. Yogyakarta 1.000

pangan bersama Penyuluh akan menginformasikan lokasi dan jumlah panen petani kepada Babinsa, kemudian Babinsa melalui Koperasi akan mengadakan perjanjian kepada Sub Divre Bulog atau Petani. Selanjutnya Sub Divre Bulog/Petani akan menerbitkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB), kemudian diajukan kepada Bank BRI. BRI akan memberikan pinjaman


kepada Koperasi untuk membeli gabah/beras. Koperasi akan membeli gabah/beras kepada petani atau penggiling, kemudian dijual kepada Sub Divre Bulog.

Tidak hanya itu, Kementerian Pertanian juga akan menggerakan Brigade Panen untuk mengerahkan Alsintan bantuan

pemerintah, demi memaksimalkan panen padi petani dengan menggunakan mesin combine harvester. Dengan mekanisme ini, akan dihasilkan gabah petani yang berkualitas.

Rapat Koordinasi (Rakor) Sergap juga telah dilaksanakan di beberapa daerah antara lain yaitu: Banten, Jawa Barat,

Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, dan beberapa daerah lainnya. Tim akan terus bergerak melaksanakan serapan gabah/beras petani sebanyak 2,2 juta ton hingga bulan Juni 2018, sedangkan hingga akhir Desember 2018 total yang harus diserap yaitu sebanyak 3,7 juta ton. (CHS)


Stok Berasdi Wilayahnya Aman

Mayoritas Anggota Komite II DPD RI :

Untuk mengetahui lebih jauh masalah perberasan, khususnya terkait kebijakan impor beras yang rencananya

akan dilaksanakan akhir Januari 2018 sebesar 500 ribu ton, di Ruang Rapat Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPDRI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan mengundang pihak pemerintah. (17/1)

Rapat Dengar Pendapat dipimpin Aji M. Mirza Wardana, ST, selaku Wakil Ketua Komite II DPD RI, dan dihadiri 18 Agggota, sedangkan dari pemerintah diwakili Kementerian Pertanian, yaitu Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi, dan Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang diwakili

Direktur Impor, Indrasari Wisnu Wardhana.

Dalam RDP ini, mayoritas anggota Komite II DPD RI menyampaikan bahwa stok beras di wilayahnya cukup dan aman, sehingga tidak diperlukan impor beras.

“Kami telah melakukan survei di wilayah masing-masing pada saat reses, dan diketahui bahwa stok dan ketersediaan beras cukup, bahkan aman sampai masuk panen raya pada awal Februari 2018,” kata beberapa anggota DPD.

Dalam kesempatan tersebut para anggota DPD juga menyuarakan bahwa kebijakan impor beras, meskipun hanya

500 ribu ton akan berdampak negatif ke petani yang sebentar lagi akan memasuki masa panen raya.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah terkait kebijakan impor antara lain, pelaksana impor awalnya oleh PT. Perusahaaan Perdagangan Indonesia (PPI), kemudian akhirnya berubah ke Perum BULOG.

“Beberapa daerah wilayah timur Indonesia mayoritas masyarakat menyukai beras lokal, sehingga kebijakan impor beras medium yang akan digunakan untuk menstabilkan harga beras dipandang kurang pas,” ujar beberapa anggota DPD dari Indonesia Timur.


Point penting yang mengemukakan dalam RDP adalah, terkait cadangan beras pemerintah (CBP) yang harus diperkuat.

Mengingat CBP saat ini berkisar 240 ribu ton per tahun, dipandang tidak memadai untuk stabilisasi harga dan pasokan beras, khususnya pada saat harga beras naik seperti akhir-akhir ini.

Sementara itu, Agung Hendriadi mengatakan bahwa, stok beras dikatakan aman apabila Pemerintah memiliki CBP sekitar 1 juta ton pada akhir tahun.

“Oleh karena itu pada tahun 2018 Perum BULOG harus didorong untuk

melakukan peningkatan serapan gabah/beras, khususnya mengoptimalkan serapan pada saat panen raya Februari-Mei 2018,” tambah Agung.

Secara rinci; dalam RDP terkait kebijakan impor beras, telah dihasilkan 4 butir pernyataan sikap anggota Komite II DPD RI, yaitu: 1. menolak kebijakan impor beras, 2. meminta pertanggungjawaban Kementerian Perdagangan dan BULOG tentang impor, 3. Mengembalikan fungsi BULOG sebagai stabilisator harga pangan pokok, menyerap gabah petani dan pendistribusian beras, dan 4. meminta pemerintah menguatkan aturan agar BULOG dapat menyerap beras petani sesuai dengan target.

Kami telah melakukan survei di wilayah masing-masing pada saat reses, dan diketahui bahwa stok dan ketersediaan beras cukup, bahkan aman sampai masuk panen raya pada awal Februari 2018

“


Tasikmalaya (6/11) - Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah selatan Jawa Barat, memiliki potensi panen luar

biasa, luas panen sampai Maret 2018 diperkirakan mencapai 39.200 Ha. Meskipun di dukung irigasi non teknis, namun produktivitasnya tidak kurang dari 6,9 Ton/hektar gabah kering panen (GKP).

Hal tersebut dibuktikan saat panen bersama oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi pada hamparan seluas 25 hektar sabtu (6/01). Varietas yang umum digunakan adalah Ciherang dan Mekongga dengan produktivitas sekitar 7,1 ton/hektar gkp.

“Kita bersama-sama menyaksikan disini, sepanjang Jawa Barat selatan bahwa padi melimpah karena panen berlangsung sepanjang tahun “ ujar Agung.

Ketua Poktan Cikole Desa Linggasirna, Oman Abdurrahman mengungkapkan, seperti tahun tahun sebelumnya di Kecamatan Sariwangi ini tidak ada paceklik, karena selalu ada panen setiap hari. “Panen akan terus berlangsung sampai akhir Januari 2018 pada areal 250 hektar” jelas Oman.

Dalam kesempatan ini Kasubdivre Bulog Ciamis, Zulais juga mengakui bahwa stok aman, sehingga tidak ada alasan untuk resah. “Saat ini gudang Bulog Subdivre Ciamis dipenuhi stok beras sebanyak 9.200 ton’ ujarnya.

Selain di Tasikmalaya, panen juga tengah berlangsung di Desa Kopo, Kec. Kutawaringin, Kabupaten Bandung pada areal 209 hektar. Ketua Gapoktan Lestari, H. Dadan, mengungkapkan bahwa di daerah nya tidak mengenal panen raya, tetapi setiap hari panen dengan indeks pertanaman mencapai 2,5 dan produktivitas tak kurang dari 6,5 -7 Ton/

hektar. Varietas yang umum digunakan adalah Ciherang dan Inpari 30.

Kepala Dinas Pangan dan Peternakan Jawa Barat, Dewi Sartika mengatakan, adanya panen setiap hari, merupakan jaminan ketersediaan beras bagi masyarakat.

Turut hadir dalam panen bersama ini Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan BKP, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bulog, dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Kabupaten Tasikmalaya, bersama dengan masyarakat. (dwu)

Jabar SelatanTiap Hari Panen Padi

Sepanjang Jawa Barat Selatan, padi melimpah karena panen sepanjang tahun

“


Implementasinya di lapangan, ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 31 tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras dan

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Untuk itu, pada minggu pertama Januari 2018, Badan Ketahanan Pangan selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) melaksanakan pengawasan mutu beras di peredaran.

Pengawasan beras di peredaran bertujuan untuk mengukur sejauh

Pemantauan Kualitas Berasdi Wilayah Jabodetabek

Beras merupakan komoditas pangan utama bagi masyarakat, karena itu harus dijamin ketersediaan dan dapat diakses oleh masyarakat. Disisi lain, kualitas beras yang beredar juga penting untuk dilihat untuk menjamin keamanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.


mana pemenuhan persyaratan mutunya terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Lokasi pemantauan beras tersebar di beberapa wilayah, yaitu di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi.Pemantauan dilakukan baik di pasar

tradisional maupun pasar modern. Dari hasil pemantauan, diperoleh 35 sampel. 18 sampel diambil dari pasar tradisional dan 17 sampel dari pasar modern. Sampel beras tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Pengujian Mutu Beras Karawang, Badan Litbang Pertanian untuk diketahui nilai parameter

mutunya sesuai regulasi kelas mutu beras. Hasil pengujian di laboratorium menunjukkan bahwa 2,86% sampel beras termasuk kelas premium, 82,86% termasuk kelas medium, dan 14,29% tidak masuk ke dalam kelas premium maupun medium.

(MK)


Sebagai upaya menjamin keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat, serta meningkatkan daya

saing ekspor komoditas pertanian, perlu diterapkan sistem keamanan pangan terpadu yang didukung oleh sarana dan prasarana serta SDM yang kompeten. Untuk itu, tenaga fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) yang kompeten dan profesional

sangat dibutuhkan dalam mendukung terjaminnya keamanan dan mutu pangan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi pada saat membuka acara Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi (inpassing) Jabatan Fungsional PMHP di Bogor (21/2).

“Saya harap kegiatan ini mampu menambah jumlah tenaga fungsional PMHP yang kompeten dan profesional dalam menangani kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian” ujar Agung. Ia pun berharap agar jumlah PMHP meningkat 2 kali lipat menjadi 1000 orang agar dapat memenuhi target di setiap kabupaten. Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa keberadaan PMHP penting sekali sebagai instrumen

Dalam Menjamin Keamanandan Mutu Pangan

Peran Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)


pengendali peraturan-peraturan terkait mutu dan keamanan pangan.

“Salah satu nya adalah peraturan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang didalamnya terdapat aturan terkait mutu pangan” tegas Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tri Agustin Satriani memaparkan bahwa, saat ini pangan aman menjadi tuntutan konsumen yang bahan bakunya kita dapatkan dari produsen. Hal ini diatur dan diawasi oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pangan harus aman pada rantai produksi pangan dari hulu ke hilir.

“Pengawasan di lapangan harus dilakukan secara cepat dan tanggap terhadap isu terkait keamanan pangan segar” tegasnya. Untuk itu, menurut Tri, para petugas PMHP harus meningkatkan kompetensi nya melalui berbagai pelatihan dan seminar.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan petugas sesuai target yang telah ditetapkan” ujar Tri.

Menurut nya di satu kabupaten idealnya paling tidak terdapat dua pejabat fungsional PMHP yang kompeten.

Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti oleh pegawai yang menangani kegiatan pangan dan pertanian di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kementerian

Pertanian sebanyak 94 pegawai yang berasal dari 16 provinsi dengan rincian Jenjang Pertama 39 orang, Jenjang Muda 34 orang, Jenjang Madya 14 pegawai serta Jenjang Terampil 7 orang. (dwu)


Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi dalam rapat Koordinasi

Pangan berharap target serapan beras dan jagung di Gorontalo yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian bisa terpenuhi.

“Kita sudah petakan untuk Provinsi Gorontalo. Sergap tidak hanya beras, tapi empat komoditas strategis lainya, termasuk jagung,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi Tim Serap Gabah Petani (Sergap) di kantor gubernur Gorontalo, Selasa (13/2).Agung yang hadir mewakili Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan, untuk dapat mencapai

target yang telah ditetapkan, Ia meminta kepada pihak terkait seperti Perum Bulog, pemerintah daerah, TNI dan BRI untuk dapat menyerap hasil pertanian lokal, khususnya beras.

Produksi jagung di Provinsi Gorontalo, ditargetkan menyerap 120 ton per hari tahun ini. Sementara dari target produksi jagung secara nasional sekitar 23 juta ton di tahun 2018.

Dari target tersebut diharapkan pemerintah mempunyai cadangan jagung nasional. “Cadangan jagung pemerintah baik pusat maupun daerah totalnya 8 persen. Minimal 8 persen, bisa 10 persen. Sisanya ekspor dong, jangan di dalamnya kurang terus kita ekspor-

Dari Rakor Sergapdi Gorontalo

kan gak mungkin,” tambah Agung.Dalam kesempatan itu juga, mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad juga secara tegas menolak rencana impor jagung.

“Kami di sini mau ekspor, kok di sana ada yang ingin impor. Saya mendukung kerja keras Mentan Amran Sulaiman, yang tidak lelah turun ke lapangan. Tolak impor, kita tidak butuh impor,” tegas Fadel.

Dalam Rakor tersebut, turut hadir perwakilan Kodam XIII/Merdeka, Polda Gorontalo, Perum Bulog, BRI, mantan gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dan pejabat Dinasi Pertanian tingkat kabupaten dan provinsi.


Tujuan kegiatan serap gabah petani adalah untuk membantu dan mensejahterakan petani. Kasihan petani yang sudah

bekerja keras kalau sampai merugi. Untuk itulah pemerintah turun tangan membeli gabah petani, agar petani mendapat keuntungan dari usaha tani nya,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Serap gabah petani (sergab) di Sumatera Selatan (12/2).

Selain itu, menurut Agung, kegiatan sergab juga bertujuan untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah, yang dilakukan melalui penugasan kepada Bulog.“Karena itu, Bulog harus segera melakukan penyerapan gabah petani, sehingga diharapkan sampai Juni 2018 nanti target sebesar 2,2 juta ton bisa tercapai sebagaimana hasil rakortas

Kemenko Perekonomian 15 Januari 2018” jelas Agung.

Upaya pemerintah melakukan kegiatan sergab dengan menggandeng TNI dan BRI, menurut Agung sangat penting dilakukan, karena memasuki awal masa panen raya ini di sebagian besar wilayah ada kecenderungan harga gabah anjlok, dan jika tidak segera dilakukan penyerapan oleh Bulog dapat dipastikan akan merugikan petani.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Taufik Gunawan mengatakan bahwa adanya sergab akan sangat membantu petani.

“Kegiatan sergab ini sangat penting, apalagi di beberapa daerah harga gabah di tingkat petani mulai mengalami penurunan, bahkan ada yang sudah mencapai Rp.4.200,-/kg gkp,” tuturnya.Dalam kesempatan yang sama

Wakil Aster Kasad, Brigjen Dudung Abdurachman menegaskan kepada jajarannya, agar apa yang ditugaskan harus segera dilaksanakan, apalagi menjelang panen raya pada Februari hingga April mendatang.

“Saat ini Dandim harus mengetahui dan dapat memetakan daerah-daerah mana saja petani yang akan panen dan berapa jumlahnya. Semua harus siap” tegas Dudung.

Target harian Sergab di Sumatera Selatan mencapai 7.500 ton per hari yg tersebar di 17 kabupaten/ kota.Rakor Sergab se Sumatera Selatan ini selain di hadiri oleh Kementerian Pertanian, juga dari TNI AD, BRI dan Divre Bulog yang semuanya bersepakat meningkatkan sergap. Apalagi Sumatera Selatan surplus beras sangat tinggi, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil panen Februari ini.

Serap Gabah untuk Membantu dan Mensejahterakan Petani


“Kita akan fokus dan berkontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mengentaskan kemiskinan,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi saat memberikan sambutan dan arahan pada “Sinkronisasi Program dan Kegiatan BKP Tahun 2018” Minggu malam (12/1) di Solo Jawa Tengah.

“Pengentasan kemiskinan dengan pola padat karya dilakukan di 1.000 desa di 100 kabupaten/kota” tambah Agung, dihadapan para Kepala Dinas/Badan

yang menangani ketahanan pangan wilayah Barat.

Ditekankan oleh Agung, pengentasan daerah rawan pangan sebagai bagian dari penurunan angka kemiskinan dilakukan dengan cara penurunan angka stunting, dan optimalisasi kegiatan padat karya untuk menyerap tenaga kerja melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari, Kawasan Mandiri Pangan dan lainnya.

Untuk mensukseskan kegiatan tersebut, Agung meminta agar dinas ketahanan pangan daerah fokus pada tugas, fungsi dan perannya, melalui program/

Peran Badan Ketahanan Pangan Dalam Pengentasan Kemiskinan

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian pada tahun 2018 akan memfokuskan kegiatan pada upaya pengentasan kemiskinan melalui padat karya.


1. Pertemuan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2017, serta menyamakan persepsi, menyempurnakan strategi, implementasi dan antisipasi kegiatan ketahanan pangan tahun 2018 melalui pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;

2. Fokus Kegiatan BKP Tahun 2018 mencakup: a. Pengentasan Wilayah Rentan Rawan Pangan dengan

intervensi : y Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (KMP)

sebanyak 20 kawasan (1 kawasan terdiri dari 1 desa) pada 20 kabupaten di 17 provinsi;

y Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebanyak 2.300 kelompok di 33 provinsi dengan kegiatan pengembangan lahan pekarangan, demplot sebagai laboratorium lapangan, pengembangan kebun sekolah, serta pengembangan kebun bibit desa yang melibatkan kerja sama dengan BPTP/Balit/Penangkar/Lainnya;

y Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat (dalam bentuk pembinaan);

b. Gerakan Diversifikasi Pangan (B2SA, pangan lokal yang menggunakan pendekatan hilir ke hulu);

c. Distribusi dan Pengendalian Harga dan Mutu/Keamanan Pangan (monitoring harga, pasokan dan cadangan pangan serta Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia–PUPM/TTI) sebanyak 1.156 LUPM (tahap penumbuhan, pengembangan dan pembinaan) dalam bentuk Bantuan Pemerintah (Banper) serta 3.000 TTI yang tersebar di Jabodetabek dan 22 provinsi yakni di ibukota provinsi dan kota

lain yang menghadapi ketidakstabilan harga pangan. LUPM Tahap Penumbuhan mendapatkan dana modal dan operasional; sementara LUPM Tahap Pengembangan dan Pembinaan mendapatkan dana operasional. Pada tahun 2018, dana operasional ini mencakup cadangan kompensasi kenaikan harga gabah (untuk menjaga keberlanjutan modal).

d. Analisis, Kajian, dan Kebijakan (HET, HPP, HAP, PPH, FSVA, NBM, dll).

3. Kesepakatan pelaksanaan kegiatan 2018:a. Pencairan Banper dilakukan paling lambat pada

Akhir Maret 2018. Untuk Daerah yang belum/tidak mencairkan Banper pada batas waktu tersebut, maka akan direlokasi ke Daerah lain.

b. Target pencairan kegiatan TA 2018 adalah sebesar 98%. Untuk mendorong kinerja pencairan anggaran kegiatan, mulai tahun 2018 diterapkan reward and punishment yakni dilakukannya pengurangan alokasi anggaran kegiatan untuk Daerah yang menunjukkan kinerja rendah.

c. Mulai tahun 2019 bagi daerah yang menununjukkan kinerja rendah, maka pada tahun berikutnya tidak lagi mendapat alokasi anggaran.

d. Terdapat ketentuan bahwa harga jual beras di TTI adalah maksimal 10% di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) daerah setempat.

e. Masing-masing daerah sudah membuat target realisasi per bulan dan akan merealisasikannya.

f. Khusus untuk kegiatan KRPL dan KMP lokasi kegiatan telah disesuaikan dengan lokasi kegiatan penurunan kemiskinan dan stunting melalui padat karya yakni di 1.000 desa pada 100 kabupaten.

RUMUSANPADA PERTEMUAN

SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KETAHANAN PANGANTK. PROV. DAN KAB/KOTA WILAYAH BARAT TAHUN 2018

Solo - Jawa Tengah, 11 – 13 Februari 2018

kegiatan yang sudah direncanakan. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan diantaranya stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta Penguatan cadangan pangan daerah.

Agung juga memaparkan bahwa, BKP melaksanakan beberapa kegiatan,

seperti penyediaan informasi harga pangan dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, pelaksanaan serap gabah petani (Sergab) bersama TNI dan Bulog di tingkat kabupaten sampai tingkat lapangan khususnya di 17 provinsi sentra produksi padi.

Untuk mensukseskan kegiatan tersebut, Agung menekankan, agar Dinas dan instansi yang menangani urusan pangan melakukan upaya ekstra untuk mensukseskan pencapaian swasembada pangan.


Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi melakukan peninjauan

lapangan ke Desa Pamong, Kec. Ciruas, dan desa Teritih, Kec. Walantaka, Kab. Serang, Provinsi Banten pasca melaksanakan rapat koordinasi serapan gabah petani (Sergab) di kantor Bupati Pandeglang, Banten.

Pada kesempatan tersebut Ketua Gapoktan Karya Bakti, Madasraf melaporkan bahwa dari 25 Ha lahan yang dikelolanya dapat menghasilkan 3 bulan stok gabah kedepan.

“Disini produktivitasnya 6 ton/Ha dengan rendemen 50-51%, sehingga

dapat menjamin stok selama tiga bulan kedepan” ujar nya.

Gapoktan Karya Bakti sebagai lembaga usaha pangan masyarakat (LUPM) sejak tahun 2017 telah bermitra dengan empat Toko Tani Indonesia (TTI), yaitu dua di Serang dan dua di Tangerang.

Dalam kunjungannya ke Gapoktan tersebut Kepala BKP menyampaikan bahwa peran LUPM perlu ditingkatkan lagi sehingga semakin efektif dalam memangkas rantai distribusi pangan. “Jika kerja sama kemitraan seperti ini terus dikembangkan, maka petani, pedagang, dan konsumen akan mendapatkan untung yang seimbang” kata nya.

Di sisi lain, dari data yang dihimpun oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, sepanjang bulan Januari harga gabah cukup baik, berkisar antara Rp5.000 - 5.300,-/Kg. Diharapkan dengan adanya kerja sama dengan TNI dan Bulog menjelang panen raya semester ini, harga tingkat petani tidak anjlok. **

Jika kerja sama kemitraan seperti ini terus dikembangkan, maka petani, pedagang, dan konsumen akan mendapatkan untung yang seimbang

“

Peran LUPM perlu ditingkatkan dalam Distribusi Pangan

Agung Hendriadi :


Pengentasan kemiskinan dan stunting melalui padat karya merupakan arahan Presiden yang harus ditindaklanjuti oleh

semua Kementerian/Lembaga sebagai fokus kegiatan di tahun 2018 ini. Sebagai tindak lanjut hal tersebut Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi selaku koordinator pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Lingkup Kementerian Pertanian melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Petunjuk Teknis Padat Karya Lingkup Kementerian Pertanian di Bogor tanggal 25 – 26 Januari 2018.

Sedangkan koordinator kegiatan padat karya pada tingkat nasional adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Untuk

tahap awal (Minggu III Januari 2018), kegiatan dilaksanakan di 100 desa pada 10 kabupaten. Direncanakan Presiden akan melaksanakan kunjungan lapang ke salah satu dari 100 desa pelaksanaan tahap awal Kegiatan Padat Karya.

Pada tahun 2018 ditargetkan kegiatan di 1.000 desa pada 100 kabupaten. 1.000 desa ini setelah di-overlay-kan dengan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), termasuk dalam wilayah rentan rawan pangan.

Padat karya tunai didefinisikan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi

Penyusunan Petunjuk Teknis Padat Karya Lingkup Kementerian Pertanian

kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Untuk melihat apakah suatu kegiatan termasuk dalam Padat Karya Tunai, adalah dengan melihat manfaat dan dampaknya.

Sementara itu, alokasi kegiatan Kementerian Pertanianan untuk penurunan kemiskinan melalui Kegiatan Padat Karya sebesar 3,19 triliun dari total anggaran Kementerian Pertanian sebesar 9,49 triliun.

Turut hadir adalah Sekretaris BKP, Kepala Bagian Perencanaan lingkup Kementerian Pertanian, Kasubbag Hukum BKP, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, dan Biro Hukum Kementerian Pertanian. (dwu)

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)


Merespon kecenderungan meningkatnya harga beras akhir-akhir ini, dan untuk memberikan kesempatan

kepada masyarakat memenuhi kebutuhan pangan berkualitas dengan harga terjangkau, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) bekerjasama dengan pemerintah daerah di 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta mengadakan bazar beras pada hari Jumat dan Sabtu (12-13/1/2017).

“Bazar pangan ini kita lakukan serentak di 4 provinsi dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat membeli beras dan komoditi lain dengan harga terjangkau,” kata Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi.

Khusus harga beras yang dijual adalah beras medium dengan harga Rp.8.800/kg yang dijual oleh Toko Tani Indonesia (TTI) di 4 provinsi tersebut.

Komoditi lain yang dijual Bawang Merah Rp. 18.000,- Minyak Goreng 11.000,- Gula Pasir Rp. 12.000,-/kg.

Untuk provinsi DKI Jakarta, bazar Pangan akan dilakukan menggunakan Mobil TTI di 11 titik penjualan, yaitu : 1. Pasar Pondok Labu; 2. Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC); 3. Kelurahan Balekambang; 4. Kecamatan Mampang; 5. Pasar Warung Buncit; 6. Pasar Cipinang Melayu; 7. Kelurahan Cilandak Timur; 8. Kelurahan Ragunan; 9. Pasar Cijantung; 10. Pasar Kramat Jati; 11. Kecamatan Tebet.

Bagi warga DKI Jakarta yang akan belanja dapat mengunjungi salah satu dari 11 lokasi, yang serentak akan dibuka mulai jam 08.00,-.

Kementerian PertanianAdakan Bazar Beras di 4 Provinsi


Sebagai upaya menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2018, Kepala Badan Ketahanan

Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi memimpin Rapat Kerja (Raker) BKP Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan di Jakarta (16/2). Melalui pertemuan ini diharapkan daerah dapat memberikan masukan mengenai dinamika yang terjadi di lapangan serta mendiskusikan hal hal yang perlu ditindaklanjuti.

Rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi se-Indonesia ini membahas materi terkait evaluasi kegiatan tahun 2017, persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2018, penjelasan calon penerima calon lokasi (CP/CL) serta pencairan dana bantuan pemerintah (Banper) serta Pemantauan

Distribusi dan Pengendalian Harga dan Mutu Pangan

Dalam arahannya Agung Hendriadi menyampaikan 4 kegiatan yang menjadi fokus BKP yaitu Pengentasan Wilayah Rentan Rawan Pangan, Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Penyusunan Analisis Kebijakan Pangan.

Lebih lanjut Agung menyampaikan bahwa dalam rangka pengendalian harga pangan, pada tahun 2018 ini akan dibangun Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) di 20 provinsi yang berperan sebagai Distribution Center/DC yang menghubungkan TTI dan Gapoktan. Menurut nya, untuk keberlanjutan kegiatan PUPM/TTI, diperlukan pendampingan terhadap pemanfaatan modal dan memperluas komoditas yang dijual tidak hanya beras.

Selain itu Agung juga mengungkapkan langkah strategis yang akan dilakukan dalam mengembangkan diversifikasi pangan, yang pertama dimulai dari pengembangan hilir melalui teknologi pengolahan dan kemudian pengembangan budidaya dengan menciptakan sentra produksi.

Sedangkan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan BKP TA. 2018, telah diterbitkan peraturan dan pedoman yang mendukung pelaksanaan kegiatan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Banper lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018 dan Pedoman Teknis Kegiatan Banper (PUPM/TTI, KRPL, KMP, Pangan Lokal). (dwu)

Rapat Kerja (Raker)Badan Ketahanan Pangan

Tahun Anggaran 2018


“Semua anggota Dewan Ketahanan Pangan perlu punya binaan sesuai potensi di daerah dan keahliannya masing-masing.

Jadi, semua harus berkreasi. Dengan demikian, akan mendapatkan hasil nyata yang membanggakan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, saat memberi pengarahan dalam Rapat Konsolidasi DKP di Jakarta, Jumat (23/2).

Amran Sulaiman juga berharap, agar para anggota DKP dapat memberikan pemikiran-pemikiran dan ide-ide menarik tentang bagaimana menyediakan pangan bagi rakyat.

“Saya sangat senang dan menghargai pemikiran dan ide-ide yang disampaikan, agar pangan kita selalu tersedia dan tidak ada penduduk yang kelaparan,” jelas Amran dihadapan para anggota Pokja Ahli dan Pokja Pemberdayaan DKP.

Untuk menggapai Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia, para anggota Dewan Ketahanan Pangan (DKP) diminta segera berkreasi.

Dewan KetahananPangan DimintaSegera Berkreasi


Menteri Pertanian yang juga Ketua Harian DKP itu, memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Diantaranya, penyempurnaan regulasi, refokusing anggaran pada sektor-sektor produktif, modernisasi pertanian dan sebagainya.

“Dengan modernisasi alat-alat pertanian, saat ini ada 250 ribu anak muda yang berminat dan terjun menjadi petani. Jumlah ini akan terus meningkat, dan diharapkan mencapai satu juta orang pada tahun 2019 nanti,” kata Amran.

Hal ini menurut Amran, karena pertanian semakin menarik anak-anak muda dan harga komoditi pertanian semakin menguntungkan.

Dalam Laporannya, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi yang juga

Sekretaris DKP mengatakan, Rapat Konsolidasi DKP bertujuan merumuskan rencana kerja dalam setahun kedepan.

“Anggota DKP sekarang ini 60 persen wajah-wajah baru, dan 40 persen diisi

anggota yang sudah eksis selama ini,” ujar Agung.

Menurut Agung, dilakukannya pembaruan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) DKP untuk memperkuat DKP dalam mendukung Pemerintah dan Presiden selaku Ketua DKP, melalui pengayaan substansi dalam perumusan kebijakan.

“Kami yakin tim Pokja yang baru dengan pengalaman dan keahliannya dapat berkontribusi nyata untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional, mengevaluasi kebijakan/program yang dilaksanakan Pemerintah, dan memberikan masukan implementatif dan solutif,” ujar Agung.

“Dengan demikian, dapat mempercepat tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden, khususnya di bidang pangan,” tambah Agung.

Dengan modernisasi alat-alat pertanian, saat ini ada 250 ribu anak muda yang berminat dan terjun menjadi petani. Jumlah ini akan terus meningkat, dan diharapkan mencapai satu juta orang pada tahun 2019 nanti.

“


Dalam upaya membangun sistem pengawasan keamanan pangan segar diperlukan tenaga pengawas keamanan

pangan yang terlatih dan kompeten yang menjadi ujung tombak pengawasan keamanan pangan segar di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini diutarakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi pada saat memberi arahan kepada peserta Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar pada hari Rabu (14/3) di Bogor.

Menurut nya, kegiatan ini sangat strategis dalam upaya meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan sebagai amanat dari Undang-undang Pangan No 18 tahun 2012 agar ada jaminan masyarakat memperoleh

pangan yang aman dan bermutu. “Keberadaan bapak ibu sekalian sebagai pengawas keamanan pangan segar sangat penting dalam mewujudkan pangan aman dan bermutu” tegas nya

Selain itu, lanjut Agung, kemampuan teknis dalam pengawasan keamanan pangan juga harus ditingkatkan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan, yang saat ini standar kompetensinya mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 45 Tahun 2013. “Saya harap kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan kemampuan petugas untuk menghadapi kondisi terkini keamanan pangan” jelas Agung.

Kegiatan bimbingan teknis pengawas keamanan yang diikuti oleh 41 petugas pengawas dari Dinas pangan/ketahanan pangan Provinsi ini, kemudian dilanjutkan dengan uji kompetensi oleh Lembaga sertifikasi profesi pertanian, kementerian pertanian. *(dwu)

Peran Pengawas Keamanan Pangan

Wujudkan Pangan Aman dan Bermutu



Documents

Rapat Koordinasi Serapan Gabah Petani - bkp.pertanian.go.idbkp.pertanian.go.id/storage/app/uploads/public/5ae/139/5ca/5ae1395...4 WRT BP |EDISI 1 2018 S ebanyak 646 balita mengalami