Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI

DENGAN MENTERI ESDM RI

Tahun Sidang : 2016-2017

Masa Persidangan : IV (empat)

Rapat ke- :

Jenis Rapat : Rapat Kerja

Hari, Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017

Waktu : 11.35 WIB – 17.41 WIB

Tempat : R. Rapat Komisi VII

Ketua Rapat :

H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM., CA. (Ketua

Komisi VII/F-Gerindra)

Sekretaris Rapat :

Dra. Nanik Herry Murti (Kepala Bagian Sekretariat Komisi

VII)

Acara : 1. Perkembangan PT Freeport Indonesia secara

komprehensif, di antaranya masalah pemutusan

hubungan kerja

2. Perkembangan Tata Niaga dan Harga Gas

3. Perkembangan Program Listrik 35.000 MW

4. dan lain-lain

Hadir : .....Anggota

Dengan rincian:

Fraksi PDI-P 5 orang dari 10 Anggota

Fraksi Partai Gerindra 5 orang dari 6 Anggota

Fraksi Partai Golkar 4 orang dari 6 Anggota

Fraksi PAN 4 orang dari 5 Anggota

Fraksi Partai Demokrat 4 orang dari 6 Anggota

Fraksi PKB 1 orang dari 4 Anggota

Fraksi PKS ... orang dari 4 Anggota

Fraksi PPP 3 orang dari 4 Anggota

Fraksi Partai Hanura 1 orang dari 2 Anggota

Fraksi Partai Nasdem 1 orang dari 3 Anggota

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM., CA./F-GERINDRA):

Baik, saya kira bisa kita mulai saja.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang salam sejahtera untuk kita sekalian.

Shalom.

Om swastiastu, nama budhaya.

Yang terhormat teman-teman Pimpinan dan sahabat Anggota Komisi VII DPR

RI.

Yang kami hormati Menteri ESDM, Pak Sekjen, Irjen dan seluruh Dirjen dan

jajaran Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, PLN dan Pertamina.

Kita semua yang hadir yang kami hormati, kami muliakan.

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa

atas perkenan-Nya kita dapat bertemu di pagi menjelang hari ini untuk acara Rapat

Kerja dengan Kementerian ESDM. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima

kasih atas kehadiran Bapak-Ibu Komisi VII serta undangan yang hadir dalam Rapat

Kerja ini. Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat

Komisi VII pada masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017, pada hari ini

Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM beserta

seluruh jajaran.

Berdasarkan data dari Sekretariat Komisi VII yang telah hadir dan

menandatangani daftar hadir adalah 15 Anggota dari 9 Fraksi dan oleh karenanya

sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib rapat ini

telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu dengan mengucapkan

bismillahirrahmanirrahim rapat dibuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.35 WIB)

Sesuai dengan Pasal 246 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa

setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Kami mengusulkan

agar Rapat Kerja Komisi VII pada hari ini kita lakukan secara terbuka dan terbuka

untuk umum. Apakah dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih.

Bapak-ibu yang kami hormati.

Dari bulan Januari, perhatian kita tersedot pada PT Freeport Indonesia yang

begitu reaktif terhadap PP Nomor 1 Tahun 2017, di mana pemerintah bersikukuh

terhadap 3 hal yaitu:

1. Perubahan kontrak karya menjadi izin usaha khusus pertambangan IUPK.

2. Pembangunan smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian mineral

dan

3. Divestasi saham hingga 51%.

Sampai saat ini kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia

hanya sebesar 9,36% dan swasta nasional yaitu PT Indokoper Investama 9,36%

tetapi sahamnya dibeli kembali oleh PT Freeport. Reaksi PT Freeport yang bersifat

menekan adalah akan membawa persoalan ini ke Badan Arbitrase Internasional

karena merasa kontrak karya tahun 1991 masih berlaku. Selain itu, PT Freeport

Indonesia mengirimkan surat ke Kementerian ESDM yang berisikan 5 poin, yaitu:

1. Menolak perubahan kontrak karya menjadi IUPK sebagai syarat

mengekspor konsentrat.

2. Menuntut kontrak karya tetap berlaku meski ini bertentangan dengan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

3. Meminta perpanjangan kontrak hingga 2041 dan menyanggupi

pembangunan smelter, dan

4. Menolak divestasi 51%.

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI pada tanggal 17 Desember 2016 telah

melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan PT Freeport dan menghasilkan

keputusan rapat yaitu: Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian

ESDM RI untuk tidak memberikan rekomendasi ekspor kepada PT Freeport

Indonesia setelah tanggal 12 Januari 2017 apabila PT Freeport Indonesia tidak

melaksanakan komitmen pembangunan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri

sesuai dengan Pasal 170 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menyikapi PP Nomor 1 Tahun 2017, PT Freeport Indonesia melakukan

langkah-langkah penekanan di lapangan, di antaranya adalah: menghentikan semua

aktivitas produksi di tambang emas dan tembaga gress back Papua yang

berdampak sekitar 32 ribu pekerja terancam untuk dirumahkan. Freeport sendiri

menyatakan telah melakukan PHK terhadap sekitar 1.500 karyawan sendiri sebagai

akibat tidak bisa mengekspor konsentrat.

Melihat dampak dari gejolak tersebut pemerintah mengeluarkan rekomendasi

ekspor berdasarkan surat permohonan PT Freeport Indonesia Nomor

571/OPD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017. Sementara rekomendasi ekspor bagi PT

Aman dikeluarkan berdasarkan surat permohonan nomor 251/PD-RM/AMMT/II/2017

tanggal 17 Februari 2017.

Dewasa ini kalangan industri merasakan bahwa ini dari sisi gas, bahwa harga

gas masih tinggi. Oleh karena itu, tata niaga gas perlu diperbaiki. Permen ESDM

Nomor 453k/12/MEM/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang menetapkan harga gas

hulu yang lebih rendah dibandingkan harga sebelumnya sampai saat ini masih

belum berjalan. Harga gas industri yang seharusnya sudah turun menjadi 9,95

perMmbtu saat ini masih bertengger di harga 12,22 per Mmbtu ini di Medan ini Pak.

Dampaknya banyak perusahaan yang menurunkan volume produksi dan

mengurangi tenaga kerja.

Komisi VII dalam memperjuangkan penurunan harga gas industri sudah

cukup serius, sudah 3 kali melakukan kunjungan ke Sumatera Utara untuk

melakukan pengawasan harga gas dan melihat kondisi industri pemakai gas yang

semakin kehilangan daya saing. Tata niaga gas harus dibenahi terutama yang

terkait penetapan harga di hulu, efisiensi biaya pengapalan, penyusutan biaya pipa

yang lebih pendek harus diperpanjang karena umur pipa puluhan tahun, selain itu

juga harus disederhanakan jumlah pemain di bisnis gas ini.

Terkait program 35 ribu mega watt yang dimaksudkan untuk memicu

pertumbuhan ekonomi penting untuk dievaluasi kinerjanya. Dalam 2 tahun terakhir

pertumbuhan ekonomi hanya mencapai kisaran 5% per tahun, ini berdampak pada

tingkat konsumsi listrik. Program kelistrikan 35 ribu mega wat dibuat terkait dengan

asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 7% per tahun dan keinginan untuk

meningkat tingkat elektrifikasi. Saat ini konsumsi listrik di Indonesia masih rendah

dibanding di negara lainnya yaitu hanya 917 Kwh pada 2015, sementara di Vietnam

misalnya sudah 1.715 Kwh, bahkan Singapura sudah 9.146 Kwh. Namun yang lebih

penting lagi adalah selisih setelah listrik dihasilkan harus ada sistem distribusi yang

menjamin bahwa seluruh biaya listrik itu dapat disalurkan. Kenyataannya di

lapangan seperti di Lampung pasokan daya listrik sebenarnya cukup, tetapi karena

jaringan yang tidak mencukupi di mana ada pemilik tanah perkebunan yang tidak

boleh dilewati, jaringan transmisi listrik menjadikan pasokan daya listrik menjadi

masalah. Untuk itu kami ingin mendapatkan 3 soal tadi Freeport, kemudian gas dan

tata niaga gas dan listrik ini dari pertemuan kita di Rapat Kerja ini.

Berikutnya kami persilakan Bapak Menteri untuk paparannya.

Silakan.

MENTERI ESDM RI:

Terima kasih Pak Ketua.

Yang saya hormati Bapak-bapak Pimpinan Komisi VII, Bapak-Ibu Anggota

Komisi VII, serta Rekan-rekan dari Kementerian ESDM dan operator yang

terkait.


Selamat siang dan salam sejahtera.

Yang pertama kami menghaturkan terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak

dan Ibu sekalian untuk memberikan waktu kepada kami dalam presentasikan ada 3

hal yang menurut kami juga sangat-sangat penting pada saat ini. tolong slide-nya.

Yang pertama mengenai PT, perkembangan dengan PT Freeport Indonesia

Pak. Pada intinya PT Freeport Indonesia itu sudah memasuki tahap diskusi final

dengan pemerintah di mana pemerintah membagi diskusi ini di dalam 3 tahap, yang

pertama itu kewajiban PT Freeport Indonesia untuk menerima perubahan dari

kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus dan ini sampai pada saat ini

PT Freeport Indonesia bersedia menerima perubahan dari KK menjadi IUPK.

Sehingga sampai saat ini karena PT Freeport belum melakukan ekspor konsentrat

dan sebagainya yang kita izinkan dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya

PP 1 Tahun 2017 kita akan, mudah-mudahan akan segera PT Freeport itu sepakat

menjadi IUPK Pak. Jadi satu menjadi IUPK karena rekomendasi ekspor tidak bisa

didasarkan atas kontrak karya lagi, jadi harus didasarkan atas IUPK, itu yang

pertama Pak. Kalau bisa selesai mungkin dalam waktu singkat ini, mungkin ini akan

langsung berjalan.

Ada tahap kedua yang paling penting adalah di dalam pemahaman dengan

Freeport Indonesia bahwa mereka meminta bahwa merubah menjadi IUPK ini

adalah suatu kewajiban berdasarkan Undang-undang, namun persyaratan-

persyaratan terutama persyaratan di bidang perpajakan dan retribusi daerah itu

mereka mengusulkan bahwa ini ada diskusi yang panjang, mereka minta 6 bulan

sejak, 6 bulan itu sejak kalau nanti mereka menerima IUPK atau 8 bulan lah sejak

bulan Februari. Ini apa yang diminta itu, jadi mereka meminta itu adanya new down

atau ketetapan yang bisa diatur, ini domainnya di Menteri Keuangan yaitu masalah

perpajakan Pak dan retribusi daerah. Jadi ini mereka minta ada negosiasi, ya kalau

ini waktunya 6 bulan segala macam, ini tergangtung lah. Tapi kalau sepakat IUPK

boleh ekspornya jalan sepanjang mereka memasukkan usulan untuk program

pembangunan smelter dalam waktu 5 tahun. Itu yang pertama Pak.

Terus mengenai negosiasi untuk naildown ini nanti akan menjadi domain ke

Kementerian Keuangan, yang mereka kita juga heran Freeport ini kok kalau

mengikuti peraturan perpajakan yang sekarang, yang existing atau ber-feeling ini

tarif pajaknya lebih rendah dibanding tarif pajak yang ada di dalam kontrak karya.

Jadi ini lebih rendah Pak, mungkin yang dikhawatirkan adalah masalah retribusi

daerah. Jadi misalnya retribusi daerah atas penggunaan air permukaan Pak, air

permukaan itu air sungai. Jadi kalau menggunakan air permukaan ini peraturannya

peraturan gubernur, jadi bisa saja nanti gubernur menetapkan dan macam-macam

dan sebagainya itu yang angkanya mungkin tidak cocok dan sebagainya. Nah ini

yang akan kita ajak pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Timika,

tokoh adat dan sebagainya untuk ikut berunding di dalam proses penetapan syarat-

syarat keuangan ya, syarat-syarat fiskal di IUPK itu. Tapi prinsip mereka mudah-

mudahan tidak berubah itu prinsipnya ini menerima ini menjadi IUPK Pak, termasuk

misalnya penciutan luasan. Penciutan luasan itu menjadi 25 ribu hektar mereka

terima, jadi mereka tidak ada komentar sama sekali saat ini oke. Tapi pertanyaannya

divestasi bagaimana, divetasi 51% itu, itu ada juga tercantum di dalam perjanjian

kontrak karya tahun 1971 dan juga tercantum di dalam perjanjian kontrak karya

tahun 1991 yang amandemen dan sebagainya, ini harsu jalan Pak. Ini harus jalan

51% dan eksekusinya itu juga tergantung dari sesuai PP Nomor 1 dan kesiapan

pemerintah kan sudah ada. Ini akan diverstasi kepada pemerintah pusat, kalau tidak

minat pemerintah daerah, kalau tidak minal BUMN dan BUMD, kalau tidak minat lagi

ke swasta nasional dan kalau tidak minat lagi harus masuk pasar bursa. Jadi harus

mau tidak mau, harus Pak ini yang harus dilakukan.

Ada satu pertanyaan begitu ya, bahwa kenapa ini orang disuruh bangun

smelter tapi harus divestasi. Toh divestasi ini tidak gratis, apa yang sudah

dikeluarkan sebagai investasi itu akan dibayar oleh pemerintah, kalau pemerintah

yang mengambil sesuai dengan harga pasar saja, yang tidak bisa dimasukkan saya

ulangi Pak, mohon izin, yang tidak bisa dimasukkan di dalam penilaian divestasi

adalah semua kandungan yang ada di dalam bumi karena ini sesuai dengan

amanah UUD 1945 Pasal 33 Pak. Jadi apa yang ada di dalam bumi itu tidak bisa

dibikin penilaian untuk divestasi, lah kan kalau nggak lucu. Pemerintah Indonesia

membeli 51% atas kandungan yang ada di dalam bumi di mana itu diberikan izin

kepada orang lain gitu, jadi ini yang tidak bisa. Tapi yang lainnya Pak ya, bentuk

divestasi lainnya peralatan lah, apalah segala macam sistem dan sebagainya itu

bisa dinilai secara komersial atau secara nilai pasar lah, jadi ini fair. Jadi kalau

bangun smelter Indonesia punya 51%, pemerintah Indonesia dinilai harga pasarnya

berapa, tapi tidak termasuk kandungan yang terdapat didalamnya. Kan ini sudah

implementasikan secara praktis Pak, selama belum bayar royalti itu semua hasil

tambang itu tetap menjadi milik negara. Jadi kalau tidak bayar royalti ya tetap

menjadi milik negara, tambang apapun juga di Indonesia dan sebagainya. Jadi ini

makanya tidak dinilai.

Saya lanjutkan mohon izin, Bapak-Ibu sekalian. Itu mengenai PHK, mengenai

PHK ini begini halaman 6. Mengenai PHK begini Pak, karyawan organik Freeport itu

ada 12, sekitar 12 ribu karyawan. Dari 12 ribu itu yang dirumahkan sampai saat ini

Pak ya, jadi belum PHK Pak ya, yang dirumahkan itu 522 atau laporan PT Freeport

Indonesia. Jadi ini kalau di ujung sini ada 522, yang di PHK itu sedikit sekali Pak, 29

orang dan ini biasa lah kalau korporasi bagian dari pada korporasi ada yang

diberhentikan, ada yang di hired dan sebagainya, jadi ini plus-minus lah. Tapi kalau

tadi Bapak katakan dari 12.178 pegawai organik Freeport itu yang dirumahkan 522

dan yang di PHK ini hampir tidak ada ya, ada di sini angkanya sedikit yaitu 29 orang

dari 12 ribu, jadi ini biasa saja sih. Kalau kita lihat dari perincian itu apakah ini suatu

hal yang mengkhawatirkan Pak, jadi kalau nanti mereka jalan segera pasti yang

dirumahkan akan kembali, kalau di PHK besar-besaran ini ya berarti kalau itu

sampai terjadi PT Freeport Indonesia inginnya menyerah. Jadi mungkin

dikembalikan atau dijual 100% kepada pemerintah atau apa karena ini mengenai

pertambangan di bawah tanah Pak, ini adalah keahlian yang tidak banyak orang

yang punya Pak. Jadi kalau ini sapai berhenti mereka pindah ke Antam, mereka

pindah ke pertambangan swasta lain, ini cari orang mendidik lagi Pak untuk ribuan

orang Pak. Saya kira akan makan waktu yang panjang dan akan mengganggu atau

mendistorsi kegiatan-kegiatan mereka selanjutnya. Makanya ini dirumahkan, diberi

gaji dan sebagainya, kalau 29 orang di PHK sekali lagi ya biasa saja dari 12 ribu dan

sebagainya, tapi prinsipnya ini akan jalan.

Kalau misalnya yang diisukan sub kontraktor ini begini Pak, sub kontraktor itu

adalah badan usaha tersendiri mereka juga melayani Freeport, melayani

perusahaan lain dan sebagainya. Nah dari data yang kami dapat itu 19 ribu, ini

bukan pegawai Freeport Pak, sekali lagi dan Ibu tapi ini adalah pegawai perusahaan

lain yang salah satu kegiatan itu untuk menyediakan barang dan atau jasa kepada

PT Freeport. Kalau saya mendapat laporan itu yang mendapatkan pemberhentian

atau PHK itu 2.128 orang nah ini keahlian umum lah, katering lah atau apa,

kendaraan dan sebagainya, ini mereka bisa mencari pekerjaan lain dengan mungkin

lebkih mudah dengan keahlian khusus pertambangan. Itu kira-kira perkembangan

Freeport Pak, jadi kalau saya bisa katakan mudah-mudahan sih nanti dalam waktu

dekat itu Freeport bisa menerima IUPK ini tanpa ada kegaduhan lagi lah ya. Jadi tapi

pemerintah sendiri tetap ...... harus IUPK, tidak bisa tidak. Izin ekspor, maaf

rekomendasi ekspor karena izin ekspor ini di Kementerian Perdagangan.

Rekomendasi ekspor tetap berdasarkan IUPK kita tidak akan ganti dan harus

mengikuti Undang-undang Minerba dan juga mengikuti PP 1 Tahun 2017 Pak, jadi

ini wajib dijalankan. Prosedur kenapa ini saya ingin memberikan komparasi juga

bahwa misalnya PT Newmont Nusa Tenggara itu sekarang mayoritas dimiliki oleh

perusahaan domestik atau lokal atau perusahaan swasta nasional dan ini mereka

juga mengikuti Pak. Jadi luasan dikurangi terima, Freeport juga terima, jadi ini tidak

ada yang tidak, yang kita kecualikan ya. Jadi nggak ada yang istimewa, ini semua

harus ikut dan sebagainya.

Itu yang kira-kira dapat kami laporkan dan nanti di dalam negosiasi jangka

panjang mengenai retribusi daerah, kewajiban Freeport terhadap pengembangan

wilayah dan sebagainya itu tetap akan mengikutkan pemerintah provinsi Papua dan

pemerintah kabupaten Timika serta tokoh-tokoh adat yang terkait Pak di wilayah

pertambangan Freeport dan sekitarnya. Kami sendiri juga sudah berdiskusi dengan

FKPD di Provinsi Papua hampir 3 minggu lalu untuk diskusi memperoleh masukan

dan juga memperoleh pertimbangan dari sisi bisnis dan segi sosial politik dan dari

segi keamanan dan sebagainya Pak, ini mestinya sudah bisa berjalan dengan baik,

mestinya begitu, tinggal tunggu saja. Toh akhirnya kalau bisnis ini kalau sama-sama

nggak mau ngalah pasti yang bisnisnya itu lebih bermasalah pak ya, jadi lebih

terganggu karena mereka yang melakukan kegiatan produksi, pegawainya 12 ribu

dan sebagainya yang harus dijalankan.

Jadi itu yang dapat kami laporkan mengenai Freeport Pak, jadi sekali lagi

kalau tenaga kerja PT Freeport Indonesia tahun 2016 itu yang mengalami PHK dari

12.178 orang itu yang mendapat PHK 29 orang, jadi ini biasa sajalah Pak jumlahnya

tidak besar sekali dibanding 12.178, yang dirumahkan 522, ini 522 itu 4% Pak dari

total pegawai Pak yang dirumahkan. Jadi yang dirumahkan plus yang di PHK itu

sekitar kira-kira 4%, jadi 4-5% lah, nggak sampai 5%, 4% kira-kira. Jadi mestinya sih

tidak terlalu banyak gangguan lah mengenai hal ini, yang sub kontraktor yang agak

serius karena yang diberhentikan kerja dan harus cari pekerjaan lain itu saat ini

sudah ada sekitar 11% jadi sekitar 2 ribu orang, tentunya ini kebanyakan juga bukan

tenaga kerja Indonesia yang tinggal Papua Pak, tapi kebanyakan dari luar Papua.

Mohon izin lanjutkan mengenai tata niaga gas Pak.

WAKIL KETUA RAPAT (Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc./F-PG):

Sebentar saya interupsi sebentar Pak Menteri.

Ada statement bahwa perpanjangan dari pada masa yang 120 hari menjadi 6

bulan, itu sebetulnya posisi pemerintah bagaimana, apakah memang betul mau

diperpanjang hingga 6 bulan waktu berdiskusinya atau kita mau stick yang 120 hari.

Mohon penjelasannya.

Terima kasih.

MENTERI ESDM RI:

Kalau permintaan Freeport itu dibahas 4 bulan Pak, iya 120 hari, tapi terakhir

kayanya Freeport malah kebingungan sendiri ya, karena pemerintah sudah bilang 6

bulan saja kita bahas sejak awal Februari, 6 bulan sejak awal Februari. Jadi mereka

minta boleh nggak 6 bulan sejak, maaf iya 6 bulan, 8 bulan sejak awal Februari. Jadi

kalau mereka sepakat akhir bulan ini atau awal bulan depan terus mulai dibahas 6

bulan gitu. Saya bilang ya, ini kita bahas kalau bisa secepatnya gitu Pak. Jadi kita

nggak ikuti jadwal permintaan mereka Pak, kita tidak mengikuti permintaan mereka,

kita buat sendiri gitu. kami juga ada tim gabungan antara interdepht ya dan juga

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Papau untuk membahas dengan

mereka. Tapi prinsipnya begini Pak, kita tidak perlu membuat perlakuan istimewa

yang sampai bisa melanggar peraturan dan perundangan gitu aja, itu yang penting

Pak.

Mohon izin saya lanjutkan Pak, mengenai harga gas Pak. Ini saya faham Pak

Ketua, Dapilnya Sumatera Utara, jadi concern terus setiap kali ketemu saya juga

menanaykan tentang harga gas di hilir atau di plant field di Sumatera Utara itu

berapa. Kami pemerintah sudah menetapkan peraturan bahwa harga gas itu

kesepakatannya keputusan menteri 9,95 seperti tadi Pak Ketua katakan untuk

Sumatera Utara Pak. Nah faktanya masih 12 dolar lebih per Mmbtu, yang terakhir

pertemuan PGN sudah setuju, Pertamina maupun anak perusahaannya juga sudah

sepakat bahwa ini semua ngalah, jadi menjadi 9,95. Memang ini pasok gas ini untuk

Sumatera Utara menjadi satu tantangan yang besar dan sesuai arahan Pak

Presiden ini sepakat, bahwa kita harus membuat harga gas itu seefisien mungkin

tanpa mengorbankan industri hulunya. Kalau industri hulunya korban ya akhirnya

bubar juga Pak, jadi ini mesti ada keseimbangan Pak. Jadi kita akan usahakan akan

diatur lagi Pak, ini masih dibahas bagaimana pasok gas di pasok dari Sumatera

Utara itu diperoleh dari sumur gas yang paling dekat. Saya beri contoh Pak ya

tentang kelistrikan, kelistrikan itu PLTG Belawan yang besok Bapak janjian sama

saya kan mau lihat sendiri, jadi kita buktikan di lapangan. PLTG Belawan itu begini

Pak, itu gasnya dikirim dari Teluk Bintuni, dari BP Tangguh Pak. Teluk Bintuni dikirim

pakai kapal ke Lhoksemawe di regasifikasi arun itu jauh loh Pak, kalau Bapak

terbang dari Teluk Bintuni ke Lhoksemawe itu kira-kira hampir 7 jam itu, kalau

terbang ini Pak, padahal gasnya di bawa pakai.....

KETUA RAPAT:

Itu lewat dulu Pak dari Medan, dilewatin dulu, naik lagi ke Aceh, proses

regasifikasi baru dialirkan lagi pakai pipa.

MENTERI ESDM RI:

Jadi ini juga saya atur lagi Pak, jadi karena masuknya sudah sampai, saya

masuk juga sudah terjadi begitu Pak. Ini kita akan coba benahi supaya harga gasnya

itu secara keseluruhan bagi industri itu akan kompetitif termasuk harga listrik.

Mengenai prioritas gas bumi ini ada 2 yang besar Pak, satu untuk listrik, dua

itu untuk jaringan gas rumah tangga dan yang ketiga itu baru ditujukan untuk industri

dalam negeri. Kalau yang ekspor sebenarnya kalau tidak dipakai saja di dalam

negeri baru kita melakukan ekspor melalui kargo dan yang keempat kita juga akan

coba ini untuk transportasi. Transportasi begini, ini yang mengenai gas bumi Pak ya,

tata kelolanya. Kalau listrik sekarang lagi dibuat keputusan kesepakatan antara

semua produsen hulu migas yang menghasilkan gas dengan PLN, udah cocokkan

ini, sebentar lagi selesai Pak. Itu produsen gas lokasinya di mana harus memasok

gas kebutuhan PLN di planted yang mana, yang sekarang dan yang akan datang,l

yang ada di RUU PTA supaya harga gas di untuk listrik itu bisa untuk lebih kompetitif

Pak, kalau nggak listriknya naik terus, seperti saya kirimkan surat juga kepada

Bapak barusan saya kira bahwa pemerintah sepakat listrim Januari sampai Maret

kan tidak naik Pak ya, kecuali yang 900 yang sudah disepakati subsidinya dikurangi

bertahap. Ini 1 April sampai 30 Juni kita juga putuskan tidak naik lagi Pak kenapa?

Ini sudah ada perbaikan. Biaya pokok pembangkitan nasional tahun 2015 itu Rp.

998 per Kwh. 2016 itu sudah turun Pak menjadi 983, nah ini tahun ini kita akan coba

push lagi supaya turun lagi Pak. Jadi makin lama listrik ini harus makin terjangkau

oleh masyarakat. Jadi jangan listriknya tambah lama tambah mahal ini, jadi biaya

pokok produksi pembangkitan Pak.

Ini sudah seperti yang tadi sudah saya jelaskan, alokasi dan harga gas ini

Bapak bisa lihat di sini Pak, di petanya. Ini ringkas Pak ya, untuk jaringan gas rumah

tangga dan SPBG sementara 4,72 nanti di kemudian hari akan di link sama seperti

untuk listrik. Industri tertentu pupuk, petrokimia dan baja itu ada indeksasi dengan

harga pupuk, ini sudah selesai Pak. Untuk listrik yang ada di wealth head gas itu

pasok gasnya, harganya 8% ICP, jadi mengikuti Indonesia growth price dan untuk

yang non wealth head itu 11,5% ICP, ini ceiling Pak ya, ini harga ceiling, jadi harga

plafon atas Pak, bukan harga floor-nya Pak. Jadi ini diatur supaya industri hulu

migasnya juga masih bisa jalan dengan baik, tapi pasok listriknya itu seperti

Sumatera Utara juga supaya pakai minyak diesel dan segala macam ini berkurang

seluruh Indonesia dan lebih banyak menggunakan gas.

Ada pembicaraan Bapak-Ibu sekalian, itu mengenai industri lain di luar pupuk

petrokimia dan industri baja. Ini harga gasnya belum diatur tapi kita akan mengatur

yang mix stream Pak ya, jadi supaya yang mix stream ini tarifnya itu seperti yang

dikatakan Bapak ketua tadi, penyusutannya yang wajar. Jadi harga pipanya itu mix

stream regasifikasi segala macam ini juga pengapalan dan sebagainya ini diminta

yang wajar. Ini lagi diatur bertahap memang mohon dukung penuh dari Komisi VII,

ini saya beri contoh begini Pak ya, kalau mengapalkan gas dari Teluk Bintuni ke

Lhoksemawe itu per Mmbtu itu 0,8 US dolar iya shipping-nya, tapi yang dari Bontang

lebih dekat Pak ke pelabuhan Benoa untuk regasifikasi di pelabuhan Benoa dan

masuk PLTG Pesanggarahan di Bali itu itu 1,8 sampai 1,9 dolar. Menurut saya kalau

dari jarak voyage kapal kalau di hitung 03 mile itu dari Teluk Bintuni sampai ke

Lhoksemawe itu sekurangnya 2,5 x dari perjalanan kapal dari Bontang ke Benoa di

Bali Pak. Ini yang akan kita benahi Pak, iya kalau Menteri benahinya dipanggil nggak

mau dibikin penetapan Pak sudah terserah saja, itu nggak mau ikut ya sudah.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Sebentar Pak, saya ingin ngoreksi sebentar, maksudnya bukan ngoreksi. Ini

karena bisnis to bisnis Pak, sehingga yang Benoa, kebetulan kita baru saja Kunker

ke sana itu betul-betul karena bisnis to bisnis, sehingga muncul harga lebih tinggi. Itu

kalau diatur pemerintah. Jadi paling ujung itu seharusnya diatur pemerintah sampai

ke customer. Saya pikir akan.

WAKIL KETUA RAPAT (Ir. H. MULYADI/F-PD):

Interupsi Pimpinan.

Biarkan Pak Menteri menyampaikan baru kita selesai dulu Pimpinan, mohon

izin.


Nggak maksud saya itu dijelaskan juga posisinya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut Pak Menteri.


Tapi bagi saya mau bisnis to bisnis ya masuk akal gitu, mana ada bisnis to

bisnis yang nggak masuk akal juga, gitu aja Pak. Bapak koreksi yang nggak masuk-

masuk akal itu.

KETUA RAPAT:

Itu namanya bisnis to bisnis akal-akalan Pak.

Lanjut Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI:

Terima kasih Pak Nasir.

Ini gini Pak, kalau di industri energi ini mungkin bisnis to bisnis betul Pak ya,

kaya kapal gitu bisnis to bisnis. Ya memang tapi kalau tidak bisa membandingkan

bisnis to bisnis itu semua patokannya begini, kalau menggunakan HSD atau MFO

berapa, nggak bisa, nah sekarang di Bali di untuk pasok gas di Pasanggaran PLTG

Pasanggaran Pak. Kalau ini kita biarkan harga hari ini Pak, itu perhitungan per Kwh-

nya itu bisa lebih mahal dari kalau PLN menggunakan minyak diesel. Ini lebih seru

lagi ini Pak, jadi kami sudah ngambil keputusan ini harus direnego yang baik.

Sebenarnya kalau Bapak tanya gitu, yang charge harga mahal ini siapa, satu kapal.

Yang kedua itu pusat regasifikasinya dan pipa yang Cuma 5 kilo atau 6 kilo betul ya

3,5 kilo ini milik Pelindo III Pak, ya udah ini harus dibenahi Pak, kira-kira begitu,

sama dengan Sumatera Utara Pak nanti kita akan benahi.

Mohon izin topik ketiga Pak, topik ketiga ini mengenai program kelistrikan

nasional yang seperti Bapak ketua katakan. Begini sekarang konsumsi per kapita itu

kira-kira 1000 sudah Pak, nah tantangan kita bersama itu bukan tantangan

pemerintah semata, ini tantangan kita jadi DPR RI, pemerintah dan masyarakat

tantangannya 1 kalau pasok listrik itu makin lama makin banyak itu keterjangkauan

daya beli masyarakat juga harus ada Pak. Coba kita bayangkan suatu desa orang

tumbuh dari lahir sampai umur 18 tahun tidak ada listrik, suatu hari ada kabel listrik

masuk depan rumah, lalu dia tanya ke orang tuanya, Pak ini kenapa kok ada kabel

PLN tapi kita nggak bisa langganan listrik. Kalau itu sampai terjadi, kalau orang

tuanya bilang ini kita tidak mampu beli listrik, nah itu jadi persoalan besar Pak,

karena masih ada 2.500 desa lebih itu yang tidak ada listriknya sama sekali, ada 10

ribu desa lainnya yang kita harus kerjakan sampai 2019, mau tidak mau harus

kerjakan, itu yang listriknya ala kadarnya. Pengertian listrik ala kadarnya itu begini, 1

desa 4 dusun yang ada listriknya cuma 1 dusun. Nah ini yang memang harus, tapi

kalau ada kabel PLN masuk Pak, ini mau off grade, mau on grade, mau apalah

terserah pokoknya ada kelistrikan umum yang masuk di situ mau PLTMG, mau

tenaga surya terpusat dan sebagainya, kalau sampai itu listriknya kabel listriknya

PLN belum masuk Pak, tapi orang yang tinggal di situ dari bayi sampai dia remaja

tidak pernah lihat listrik, ada listrik masuk, tetangga bisa langganan listrik, dia tidak

bisa, nah itu jadi satu persoalan sendiri Pak, pasti perasaannya luar biasa

kecewanya.

Ini yang menjadi tantangan kenapa pemerintah mati-matian memohon

dukungan Bapak-Ibu sekalian, untuk berusaha supaya biaya pokok pembangkitan,

biaya pokok produksi pembangkitan dan biaya pokok pengoperasian transmisi itu

harus makin lama makin efisien Pak, saya nggak bilang makin murah Pak ya, tapi ini

harus makin lama makin efisien. Sekali lagi 2015 WPP pembangkitan itu Rp. 998

pwer Kwh, 2016 sadah turun Pak, terima kasih kepada Bapak-bapak. Saya 2016

kan baru bergabung sebentar, saya kira ini peranan Bapak-bapak di sini yang sudah

sejak akhir 2014, itu sudah 983. Nah targetnya tahun ini ya Insya Allah paling kurang

ya 970 lah atau ya antara lah 970, 965, walaupun ini kurs dolarnya itu naik terus Pak

sedikit-sedikit Pak dan sebagainya. Nah itu kalau bisa ini harganya bisa makin lama

makin terjangkau, supaya yang diharapkan tadi Bapak Ketua bilang Vietnam sudah

1.700 Kwh, loh betul. Itukan cara ngitungnya kan begini Pak, total kapasitas

terpasang dibagi jumlah penduduk. Tapi realita di lapangan kan tidak bisa hanya itu

Pak, nanti kalau 35 ribu mega watt plus FPP 1, FPP 2 yang di carry over sejak tahun

2004, 2009, 2010 itu jadi ya naik kita, mungkin 1.500 per GDP atau per kapita, tapi

kalau orang nggak mampu beli listrik apa gunanya ini listrik barang ini ada dan

sebagainya, kan kita tidak bisa hanya mengutamakan efisiensi industri.


Interupsi Pimpinan.

Ini sedikit saja Pimpinan, sedikit, bukan bertanya, sebentar bukan bertanya,

Cuma yang disampaikan Pak Menteri tadi masalah 2004 ke 2009 kalau ini berfungsi,

ini tolong datanya tadi Pak. Data-datanya yang menggunakan dana APBN itu nanti

tolong dilengkapi karena pertanyaan ini yang nanti saya mau tanya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Teruskan dulu, ini yang nanti dia mau tanya maksudnya dia nggak ada lagi

tuh karena sudah disampaikan kan gitu. lanjut dulu ya.

Pak Menteri lanjut Pak.

MENTERI ESDM RI:

Mohon izin Pak.

Posisinya sekarang bagaimana, situasinya gitu. Jadi ini yang bisa saya

laporkan Pak, yang program 353 watt atau 35 ribu mega watt itu yang PLN yang

sudah kontrak itu sekitar 4.500 mega watt yang di atas Pak, yang sudah COD itu

600 mega watt, jadi total kira-kira 5 ribu. Sekarang ini posisinya per hari ini lah itu

kira-kira 56-57 ribu mega watt COD udah jalan Pak, 56-57 ribu. Minimal kalau

pertumbuhan ekonomi itu sekitar 6% maksud 6% atau kurang itu harus, tahun 2019

harus terpasang kapasitasnya itu 70 ribu, minimal itu Pak, termasuk yang cadangan

konsensus nasional adalah termasuk cadangan 30%. Jadi ini yang harus tercapai itu

70 ribu. Bisa nggak, pertanyaannya bisa nggak kalau PLN yakin bisa 78 -79 ribu,

tapi kita bilang minimal 70 ribu harus, ini yang kontrak dan sedang dibangun, kalau

yang atas plus yang sudah COD 4.500 Pak. Jadi kalau ditambah 56-57 ribu ya

sudah 61 ribu, terus yang bawah bagaimana. Kalau yang IPP itu yang sudah PPA

13.708 kalau ini ditambah sudah pasti lebih Pak. Jadi kalau ini ditambah ya sudah

74-75 ribu dan sebagainya.

Tantangannya adalah di kolom yang hijau ini yang di bawah, apakah yang 38

ribu mega watt yang sudah ditandatangani tapi baru akan mulai konstruksi itu bisa

selesai di 2019 atau tidak. Ini suatu tantangan yang besar dan juga kalau Bapak

tanya saya ini memperhitungkan harga listriknya nggak nanti, iya Pak. Jadi pasti

memperhitungkan harga listrik termasuk EPT dan kita ke depan itu hanya

mendorong kalau penggunaan energi primernya itu dari energi fosil ya sebisa

mungkin satu itu BBM akan kurang hampir tidak ada, yang kedua itu kalau batubara

harus di mulut tambang kecuali memang lokasinya tidak ada atau kalau gas harus di

wealth head, kecuali memang tidak ada, ya nggak bisa apa-apa, tapi juga jangan

begini-begini ya, ini mohon maaf ini. Ada pembangunan PLTU 2 x 6 mega watt di

Jayapura Pak, ini bukan soal kecil, kalau 2 x 1000 mungkin masuk akal, saya bisa

ngerti, tapi kalau 2 x 6 mega watt di Jayapura itu kirim batubaranya dari mana

karena PLTU loh. Kalau dikirim pakai tongkang kecil atau pakai ...... dari Kalimantan

masuk ke Jayapura saya kira tongkanganya tidak bisa survive Pak karena yang di

timur itu lautnya luar biasa Pak, ombaknya dan sebagainya, nggak bisa, akhirnya

harus pakai kapal besar. Kalau pakai kapal besar ngirimnya mungkin sekali 40 ribu

ton, 100 ribu ton, kalau 100 ribu ton ya pakainya setahun atau 1,5 tahun. Jadi bikin

hanggar besar PLTU-nya itu kecil seperti ini, hanggarnya mungkin 1 gedung ini Pak

karena 2 x 6. Saya tanya PLN kenapa kok ini dulu dibangun di sini, nggak dijawab.

Dulu pasok gasnya susah, cari gasnya. Nah makanya, sekarang kita alokasi gas

yang masuk akal. Papua tidak boleh bangun PLTU lagi karena sumber pasok

batubara-nya sudah susah sekali Pak, sudah jauh sekali, nanti harganya listrik

nggak turun-turun. Lebih baik di situ pakai gas di cost area, di pesisir Papua ada

teluk ada BP Tangguh ya sudah pakai gas saja, Kepulauan Maluku, Maluku Utara

dan sebagainya. Maluku bikin PLTU 2 x 15 mega watt ini harus dibenahi, ke depan

tidak boleh lagi kalau yang sudah hampir selesai ya sudah selesaikan saja dan

sebagainya, nanti datanya kami kirim setelah Rapat Kerja ke Pak Nasir yang FTP 1

dan FTP 2 Pak.

Saya mohon izin saya lanjutkan Pak, ada rekan PLN di sini, oh terima kasih

Pak Sofyan, nanti Bapak Sofyan akan melanjutkan yang detailnya kalau ada

pertanyaan mengenai gardu induk dan juga mengenai transmisi. Ini sebagai,

halaman 35 tolong, iya Pak, yang lainnya nanti rekan yang lain pak, mohon izin Pak.

Kalau menteri ini penghasilannya paling kecil diantara yang depan ini, jadi kita

jelasin yang pokok-pokok saja Pak. Nanti yang penghasilannya lebih besar itu

menjelaskan lebih detil Pak.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, ini nyindir kayanya Pak Menteri ini.

MENTERI ESDM RI:

Ini fakta, betul Pak, setengah keluh kesah ini Pak Ramson, setengah.

Jadi ini Pak, mengenai acuan RU PTL 2016 dan 2017 ini target kapasitas

PLN dan IPP itu sebelumnya dibuat 90,5 kita sudah koreksi, ini maksimal 79,2 ya.

Jadi ini PLN harus berjuang mati-matian, minimal itu 70 harus bisa. Jadi kita tidak

mendorong sampai 3, pertanyaannya 353 watt ini akan jalan terus nggak, akan jalan

terus, tapi tidak mungkin akan selesai seluruhnya di 2019, toh yang beli juga nggak

ada Pak. Di 2025 itu dikoreksi menjadi 125 kalau can atau di ruwen juga yang

ditandatangani presiden itu minimal 115 jadi ini kita coba. Untuk energi mix, itu

energi baru terbarukan naik Pak, jadi dari targetnya yaitu 19,7 itu sudah 22,6 ini

target nasional 23% Pak ya. Jadi kita banyak menolong energi baru terbarukan,

solar PV, geothermal, lalu win power dan juga hydro, bio massa, sampah, batubara-

nya kurang lebih sama Pak, gasnya agak turun sedikit tapi mudah-mudahan ini bisa

naik menggantikan batu bara mulai tahun depan, BBM juga menurun, ini mudah-

mudahan juga bisa turun, kita akan fokus juga ke sini Pak. Ini program yang akan

coba kita capai.

Demikian dari laporan kami Pak, mohon masukan serta arahan kan ini rekan-

rekan juga lengkap di sini dan kami juga mohon izin Pak, kalau jam 13.30 WIB kami

ada rapat anggaran dengan presiden, nanti akan diteruskan Bapak Wakil Menteri

bila diperkenankan.

Demikian laporan dari kami, lebih kurangnya mohon maaf.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Interupsi Pimpinan, sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Nasir.


Mungkin yang disampaikan Pak Menteri terakhir masalah pembangkit ini.

Kita ingin data-datanya diminta kalau bisa dilengkapi Pak Menteri, untuk program 35

ribu tadi yang termasuk di dalam RUPTL tadi sampai 2019 saja Pak Menteri, yang

90,5 tadi, nah itu targetnya di mana, apa-apa saja atau yang dari 2014 ke 2019 gitu.

Nah kita tahu perkembangan 35 ribu ini apa saja gitu karena kan kita datanya

enggak ada ini dan kita mau tahu di mana saja dan menggunakannya pakai

anggaran apa saja. Mungkin itu segera dilengkapi sebelum ini karena ini yang mau

kita tanya, supaya kita juga kalau bisa dibagikan data-data ini untuk menjadi fungsi

pengawasan kita.

Mungkin itu, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Nasir.

Di meja pimpinan sudah ada berapa ini, teman-teman yang ingin melakukan

pendalaman. Kami persilakan yang pertama Pak Tonny Wardoyo.

Silakan Pak.

F-PDIP (TONY WARDOYO):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri, Pak Wakil Menteri dan Pak Sekjen beserta Bapak-bapak Dirjen

dan Direktur Pertamina dan Bapak-Ibu dari Kementerian ESDM.

Juga yang yang terhormat kepada Pimpinan Komisi VII, Bapak-Ibu Rekan

Anggota Komisi VII yang kami hormati dan kami cintai.

Saya mengapresiasi sekali apa yang Pak Menteri telah paparkan tadi

sehubungan dengan PT Freeport Indonesia perkembangannya, tapi saya coba

masuk dulu ke kelistrikan Pak, kebetulan ini yang terakhir Bapak paparkan yang

menarik untuk daerah kami, daerah saya yang ada di Papua kebetulan daerah yang

di pedalaman. Saya juga mengapresiasi kepada Pak Dirjen EBT Pak Rida yang juga

sudah melakukan beberapa titik penerangan khususnya PJU tenaga surya, tapi

masih sedikit Pak, jatah kami di Papua khususnya di pedalaman. Contoh di satu

kabupaten puncak baru dapat 250 titik buat penerangan dari bandara sampai ke

tengah kota kabupaten dan beberapa kabupaten lain. Dan ini yang sangat kita

harapkan kita soroti untuk segera diberikan suatu alokasi ke depan yang

perencanaan yang besar Pak, yang cukup karena selama ini sebenarnya desa-desa

yang tadi Pak Menteri jelaskan itu adanya di daerah-daerah kami Pak, di pedalaman

Papua yang belum tersentuh .....dalam arti kata kabel listriknya pun nggak ada. Jadi

ada penyaluran yang sangat sistematis yang kami harapkan juga di sini dari Pak

Dirut Pertamina, Dirut PLN juga ikut melihat ke depan. Terus juga tadi ada paparan

sedikit dari Pak Menteri mengenai PLTU yang sebenarnya tidak visible, tidak efisien

untuk ada 2 x 6 mega watt ada di Jayapura yang dipaparkan tadi mengenai sumber

bahan bakunya seperti batu bara bagaimana caranya ke sana dengan kondisi yang

seperti ini, enggak mungkin bisa bertahan saya rasa dan ini perlu dibangun paling

tidak PLTG, paling tidak ada saluran gas ke sana, entah pipa atau ada angkutan

khusus dari kapal gas atau tanker gas.

Hal-hal seperti ini yang saya rasa perlu diperhatikan khusus dari Kementerian

ESDM untuk segi penerangan, segi energi kelistrikan yang ada di Papua. Jadi

program penerangan jalan umum tenaga surya yang ada di pedalaman Papua itu

sangat luar biasa Pak, diantusias oleh warga. Jadi terlihat di sana dari masyarakat

benar-benar seperti kaya ada agak terbelakang, mereka melihat malam-malam yang

tadinya gelap gulita, sekarang terang dengan adanya lampu tenaga surya, mereka

malam-malam itu Pak banyak berdiam di dekat-dekat lampu kumpul-kumpul Pak

masyarakat itu. Jadi begitu ironisnya sebenarnya kejadian ini yang tadi Pak Menteri

sudah paparkan. Jadi saya sangat mengapresiasi dan saya harapkan ada

pengalokasian khusus untuk daerah ini, untuk supaya ada 5 kabupaten yang ada di

gunung Pak. Satu kabupaten Puncak, kabupaten Intan Jaya, kabupaten Paniai,

kabupaten Duga dan kabupaten Dogiay.

Terus Pak, kami masuk sekarang ke sesi yang sehubungan dengan PT

Freeport Indonesia. Saya mengapresiasi Pak Menteri mengeluarkan suatu PP baru

PP Nomor 1 Tahun 2013 yang merupakan adanya perubahan Pasal 97 mengenai

kewajiban DP saham 51%. Dalam hal ini sehubungan dengan kami pada saat

Kunker dari tokoh masyarakat, pemerintah provinsi dan kabupaten terkait tambang

mengharapkan sehubungan dengan PP ini mereka memang mendapat ruang untuk

mendapat saham setidak-tidaknya 10% Pak, karena provinsi mengharapkan mereka

juga bisa membagi ke beberapa kabupaten terkait tambang. Dalam hal ini ada 3

sebenarnya Pak, yang ada di sana bukan hanya kabupaten Timika saja, ada

kabupaten Paniai dan kabupaten Puncak yang mereka bersentuhan juga dengan

areal tambang tersebut dan juga yang masuk dalam cakupan areal tambang PT

Freeport Indonesia.

Terus berikutnya Pak, hilirisasi. Nah kita pernah melakukan kunjungan

bersama dengan Pak Dirjen, Pak Gatot Pak Dirjen Minerba bagaimana langkah

yang telah dibuat oleh PT Freeport Indonesia tentang smelter yang telah dijanjikan

mereka ingin bangun dari sekian lama. Kita kebetulan sama-sama waktu itu dengan

Pak Dirjen, dengan Bu Eni juga dari Golkar, ternyata belum ada apa-apanya Pak

yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia ini Pak di sana. Jadi semangat untuk

membangun smelter di Gresik saya lihat nggak ada gerakan sama sekali, dengan

Petrokimia Gresik sendiri sudah menanamkan investasi yang besar. Dalam hal ini

kita kembalikan saja lagi Pak ke dalam undang-undang biar adanya hilirisasi smelter

di muara tambang. Jadi biar smelter ke depan Freeport harus membangun di Papua

sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dari Minerba.

Terus berikutnya Pak, mengenai pajak. Memang dalam beberapa waktu

yang lalu pemerintah provinsi Papua telah memenangkan gugatan dalam pengadilan

yang sudah melalui beberapa tahap, sudah 3 tahun lebih itu mengenai pajak

permukaan air Pak yang selama ini PT Freeport belum bayar-bayar. Dalam ...... pun

pemerintah provinsi Papua telah memenangkan setelah dinyatakan sudah inkra

Undang-undang ini Freeport harus membayar 3,5 triliun Pak, dari tuntutan tersebut

dan ini juga menjadi pekerjaan rumah juga yang saya anggap Pak Menteri juga bisa

bantu kawal supaya dalam proses negosiasi dengan PT Freeport inipun juga harus

diselesaikan dengan baik karena ini adalah PAD penghasilan ahli daerah provinsi

Papua yang harus dibagi kepada daerah-daerah lain. Jadi harapan mereka selama

ini kan dengan PAD yang tidak, yang terbatas dengan provinsi yang begitu luas

juga ini menjadi bagian yang memang mereka harapkan sebagai penghasilan

daerah.

Berikutnya Pak, yang sangat penting juga adalah ini mengenai penggantian

hak tanah adat dari suku Amume dan Kongoro yang ada di muara tambang, di Kuari

tambang dan sepanjang pesisir dari aliran sungai sampai ke pantai yang ada di

Papua. Jadi hal ini juga perlu perhatian dari Pak Menteri, dari tim terkait dengan

negosiasi ini untuk menjadi bagian yang juga menjadi satuan yang harus mereka

lewati tahapan-tahapan ini Pak, biar jangan persoalan daerah menjadi bom waktu.

Kita kan tidak mau adanya lagi yang namanya kondisi yang tidak kondusif dalam

negosiasi ini, yang kita harapkan juga dari pemerintah sendiri ya tetap tegas, tetap

berpacu kepada undang-undang, tetap berpacu kepada landasan hukum yang

berlaku.

Nah terus harapan kami Pak yang terakhir adalah hal-hal yang sehubungan

dan menjadi perhatian nasional harus ditaatinya ketentuan dalam peraturan dan

perundang-undangan untuk pemerintah, baik investor sendiri, PT Freeport, baik

pemerintah pusat maupun daerah, ini kita harus mengacu kepada ini Pak. Kedua

adalah kepentingan nasional terlindungi, jadi hak Negara Kesatuan Republik

Indonesia, hak daerah terlindungi. Ketiga biarlah PT Freeport tetap bisa beroperasi

dan berjalan sebagaimana biasanya, supaya angka PHL atau angka pengangguran

yang akan nanti timbul dari sana juga jangan lagi terjadi. Itu yang harapan kami yang

paling besar, harapan dari rakyat Papua, masyarakat Papua dan provinsi Papua

seutuhnya Pak.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Baik, kita lanjut di sini Pak Nasir, saya kira Bapak sudah kesempatan tadi ya,

oh masih mau juga, masih ya nanti setelahnya Pak Mukhtar Tompo. Pak Mukhtar

Tompo acara belum dimulai sudah daftar.

F-NASDEM (dr. ARI YUSNITA):

Pimpinan, daftar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sudah dicatat Ibu dokter sama Ibu Katerin, Ibu Eni, nanti setelah ini kami

catat, nanti kami urutkan lagi. Pak Nasir kalau mau ambil lagi kesempatan Pak, 1

menit lagi Bapak punya.


Saya berharap Pimpinan, bisa mengatur Sidang ini dengan baik, terima kasih.

Izin Pimpinan Sidang dan teman-teman Komisi VII.

Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajarannya.

Mungkin menanggapi penyampaian yang disampaikan Pak Menteri tadi, ada

sedikit masalah gas Pak Menteri, mungkin yang masalah Sumut karena saya juga

lahirnya di Sumut karena rasa terpanggil saja. Jadi menurut saya gas itu kan

jaringannya sudah sampai Riau Pak, di Chevron. Nah jaringan kereta itu kan sudah

sampai Rantau Prapat, nah dari dulu rancangan itu kan sudah dibangun sampai

Dumai Pak. Kalau itu dibangun sebenarnya itulah jauh lebih ringan biayanya

dibanding mendatangkan gas dari mana tadi Bapak sampaikan tadi. Mungkin izin

Pimpinan, dari Lhokseumawe atau yang lainnya itu. Nah ini jauh lebih ringan saya

rasa Pak biayanya dan sekarang kan Bapak perintahkan Pertamina dan PGN itu

untuk membangun ke Dumai. Saya rasa tinggal sedikit Pak, ini bisa membangun

jaringan gas dan mungkin Komisi VII bisa mendorong potensi ini supaya menjadi,

mendorong jaringan ini supaya dianggarkan untuk menjadi potensi, mendorong ke

Sumut tadi. Penelitian itu yang perlu segera dilakukan waktu bapak juga masih

Menteri Perhubungan saya rasa sudah ada rancangan itu di jalur kereta Pak,

menurut saya karena kereta itu harusnya sudah sampai ke Dumai. Kalau

disambungkan lagi ke Duri mungkin sampai Chevron mungkin itu jauh lebih baik

gitu. Mungkin itu pak masukan dari saya masalah penanganan gas supaya lebih

cepat, efektif.

Terus yang kedua, mungkin tadi pak menanggapi yang masalah Freeport.

Kalau Freeport ini terlalu banyak tingkahnya, putuskan saja pak. Jadi saya

tersinggung juga dengan bahasa Pak Menteri tadi menganggap Indonesia ini belum

mampu. Sebenarnya perusahaan-perusahaan tambang kita ini sudah cukup mampu

untuk membuat tambang bawah tanah atau pun proses penambangan. Jadi langkah

itu harus cepat pak jangan diberikan suatu pertimbangan yang tidak masuk akal tapi

pertimbangan yang jelas-jelas saja karena rakyat menunggu kepastian ini, ambil alih

atau teruskan. Nah ini juga nanti termasuk Chevron pak yang di Riau ini juga enggak

ada kontribusinya. Jadi mohon Bapak sebagai Menteri ESDM bisa mengambil

kebijakan untuk menguntungkan bangsa ini karena ini dicatat dalam catatan sejarah

nanti kan gitu bahwa menteri satu-satunya yang berani mengambil keputusan ini

Pak Jonan gitu. Itu mungkin masalah yang Freeport Pak.

Tadi saya sudah sampaikan sebelum bapak mengakhiri penyampaian bapak

masalah pembangkit. Di sini ada disampaikan mungkin jaman permintaan Pak Joko

ini punya program untuk mencapai 35 ribu tadi. RUPTL-nya tolong pak dibagikan

karena tadi saya minta supaya segera kita tahu di mana lokasi pembangunan-

pembangunan sampai 2019, bahan bakunya apa, lokasinya di mana, siapa yang

berinvestasi, menggunakan anggaran apa. Nah ini perlu pak, ini sangat-sangat perlu

nah kalau enggak ada datanya, tolong disiapkan karena kita sekarang membahas

itu. Jadi saya ingin mendalami permasalahan RUPTL ini. Yang lain pak, ini mungkin

nanti akan saya tanya lagi di sesi berikutnya karena kalau yang mau saya tanya itu

karena saya ingin mendalami data-data tersebut.

Yang kedua, pernah kita pertanyakan di sini berulang kali masalah anggaran

2016, yang masalah pembangkit ini. Nah di sini ada beberapa kegiatan yang

dilakukan ini mengganti bola lampu Pak. Nah bola lampu ini sekarang sudah berapa-

berapa biji putus atau belum sudah banyak yang putus, nah siapa yang bertanggung

jawab tentang bola lampu tersebut dan siapa yang membuat program ini karena ini

pakai anggaran APBN, kenapa tidak dilakukan pembangunan jaringan desa saja.

Nah ini bermasalah sekarang, termasuk solar cell-solar sel yang dibangun sangat-

sangat bermasalah sekarang di lapangan. Saya minta ini datanya mana pak, data

yang hampir menelan anggaran 4 trilyun itu. Nah ini datanya mana, ini sudah bolak-

balik kita minta datanya dan sekarang bola lampu itu, saya enggak ngerti juga apa

kebijakan mengambil kesimpulan mengganti bola lampu, sementara bola lampunya

sudah ada. Sekarang banyak desa-desa yang belum terpasang listriknya karena

jaringannya tidak ada, kenapa tidak dilakukan program ini aja dan saya minta

anggaran 2013 itu diganti menjadi anggaran listrik desa saja pak. Ini jauh lebih

bermanfaat dan anggaran ini digunakan anggaran APBN. Dan APBN kita ini hutang

pak kapan akan kembali uang ini kalau dengan proses yang mengganti bola lampu

dan bola lampunya sekarang putus. Siapa yang bertanggung jawab di sini, saya

minta anggaran 2016 itu datanya dilengkapin sekarang pak. Saya minta ini siapa,

siapa yang menangani proses itu dan itu dilakukan dengan proses PL lagi saya

dengar. Jadi sekarang bermasalah itu sekarang bola-bola lampu itu sekarang putus,

siapa yang bertanggung jawab, solar cell itu bermasalah semua.

Saya minta Sekjen juga kalau enggak bisa nggak usah di ruangan ini suruh

keluar dulu ngelengkapi data itu. Jadi jelas program ini, jadi bahannya mana, saya

tanya bahannya dari kemarin ini, dari rapat-rapat sebelumnya sampai sekarang

belum dikasih. Saya minta Pak Menteri, izin Pimpinan interaktif ini.

Mana datanya Pak, ini data kita tanya ini dari setiap rapat kita tanya ini mana

datanya. Saya sudah tanya ini dari kemarin-kemarin mana datanya, ini bola lampu

pak, bola lampu di katanya begini, begini, sekarang putus siapa yang bertanggung

jawab tentang dan panggil ini pak yang laksanakan ini, kita mau dalam panja nanti

kita tanya ini pak. Siapa melaksanakan ini, barang dari mana ini, siapa bertanggung

jawab tentang ini dan ini akan kita laporkan Kabareskrim, ke KPK. Saya minta

datanya ini pak, berapa lama bapak siapkan data ini.

Mohon izin pimpinan interaktif.

KETUA RAPAT:

Ini jangan anu ya, artinya programnya sih kita dukung ya, cuma pertanggung

jawaban ini Pak. Ini karena program untuk rakyat, untuk rakyat kita di Dapil ini

programnya setuju kan ya karena memang sudah diprogramkan. Cuma mungkin

soal kualitas tadi Pak Nasir ini. Saya kira datanya dipersiapkan saja Pak.


Kualitasnya apa ini katanya bolanya lebih bagus, bola ini hidup sendiri, mati

sendiri, sekarang bola ini putus semua, siapa yang bertanggung jawab bola ini dan

siapa yang merumuskan program ini. Saya juga nggak ngerti, ini pakai anggaran

APBN, siapa yang bertanggung jawab tentang anggaran APBN ini. APBN itu

digunakan ada azaz manfaatnya, ada feedback-nya, PNBP-nya masuk lagi kembali

ke negara melalui PLN. Dan masih banyak tadi Pak Menteri sampaikan masih 2500

sekian desa yang belum ada listriknya, kenapa tidak dibuat program itu saja. Dan

saya minta Pak Menteri anggaran 2017 tidak ada penggantian bola, tidak ada solar

cell itu hanya bisa dipakai bagian Timur saja yang memang tidak tersentuh

jaringannya karena kondisi alamnya. Tapi kalau dengan kondisi daerah yang sudah

bisa masuk jaringan, jaringannya ditambah.

Saya minta diubah pak, jadi enggak benar ini kalau begini programnya. Ini

bukan uang dilempar ke laut gitu, ini uang yang akan dipergunakan untuk rakyat

yang azaz manfaatnya bisa feedback-nya balik ke negara PNBP-nya masuk. Kalau

kita swasta Pak, dikasih 1 trilyun tahun depan bisa 5 triliun, kalau dikasih 4 triliun

habis besok minta lagi 4 triliun, hancur negara ini. Saya minta berapa lama Bapak

siapkan data ini, berapa lama Pak.

KETUA RAPAT:

Begini, saya kira kan ini program yang sudah disetujui semua melalui

persetujuan kita ya. Nah ini persoalannya Pak Nasir menemukan soal kualitas.


Izi Pimpinan, ini hak politik saya, biarkan saya menanya, nanti kalau Pimpinan

punya hak sendiri silakan. Saya harap Pimpinan bisa mengatur sidang ini dengan

baik.

KETUA RAPAT:

Ini sudah mengatur kita.


Iya makanya saya tadi minta data ini belum pernah, udah saya minta berulang

kali tidak diberikan. Saya minta data ini lagi, kalau nggak untuk apa kita bolak-balik

rapat.

KETUA RAPAT:

Enggak kita harus lihat dulu jadwal rapat kita ini agendanya sudah tadi ya

bahwa ada permintaan, kita minta waktu nanti berapa lama bisa disampaikan Komisi

VII nggak apa-apa bagus juga.


Bukan saya minta rapat ini sudah berulang kali Pak Pimpinan dan kita sudah

minta bolak-balik data ini. Sekarang data ini kita minta, apakah sebentar lagi atau

sore atau besok silakan. Sampaikan jangan dihalangi hak saya, saya punya hak

bertanya.

KETUA RAPAT:

Tidak menghalangi, tetapi permintaannya supaya pimpinan mengatur rapat

tertib, nah ini kita atur nih sekarang bahwa agenda rapat kita hari ini adalah bicara

tentang Freeport, gas dan kemudian ada 35 mega watt. Lalu bahwa ada fungsi

pengawasan yang dijalankan temuan sampaikan silakan. Tapi kan tentu harus kita

beri waktu berapa lama bisa dijawab gitu loh.


Pimpinan kita ini mempertanggung jawabkan tentara anggaran APBN yang

dilaksanakan oleh kementerian, wajar saya mempernyatakan hal itu.

KETUA RAPAT:

Boleh, boleh.


Iya yang saya tanya sekarang datanya belum diserahkan, tinggal di jawab

kapan diserahkan.

F-HANURA (MUKHTAR TOMPO, S.Psi):

Pimpinan, saya kira diberikan saja kesempatan kepada Pak Menteri atau

jajarannya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu.

KETUA RAPAT:

Itu dia, itu yang saya suka ini.


Silakan Pak Menteri kapan diserahkan.

KETUA RAPAT:

Kan persiapan data butuh waktu, silakan Pak berapa lama.

MENTERI ESDM RI:

3 April hari Senin Pak.

KETUA RAPAT:

Cepet.


Cukup Pimpinan, terima kasih.


KETUA RAPAT:

Saya kira kita tertib ya tadi saya diingatkan ini, kalau kita ada, ini kan

agendanya sudah jelas tapi tentu tidak mengurangi juga hak kita semua untuk

mempernyatakan, tapi kalau ada suatu hal di luar ini yang ditanya kita beri waktu

kapan, kemudian bisa diberikan. Saya kira clear 3 April ya Pak.

Baik saya kira di sini berikutnya Pak Ramson ini, Pak Mochtar Tompo nomor

9 di catatan ini, kalau izin Pak Ramson.

Silakan.




Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua dan Rekan-rekan Anggota yang terhormat.

Pak Menteri, Pak Wamen dan semua jajarannya, termasuk Dirut PLN yang saya

hormati.

Tadi sudah disampaikan hal-hal yang strategis, memang agenda rapat kita

juga ada lain-lain. Jadi mungkin fungsi pengawasan bisa masuk kadang-kadang di

sini. Di sini pertama tadi saya mereferensi penjelasannya Pak Menteri mengenai

Freeport Indonesia, di sini bahwa ada PP 1 Tahun 2014, PP 1 Tahun 2017. Bahwa

di PP Nomor 1 Tahun 14 dengan syarat bayar BK, bangun smelter, jaminan

kesungguhan. PP Nomor 1/2017 ekspor 5 tahun dengan syarat menjadi IUPK,

membangun smelter, bayar BK. Sebenarnya kalau ruhnya undang-undang ini,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pak Menteri tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara. Saya dulu sekitar 75% masih ikut memproses sebelum saya pindah

ke komisi keuangan dari komisi energi ini periode 2004-2009 ruhnya itu hilirisasi.

Memang saya lihat di sini yang ditonjolkan adalah yang Pasal 169, 107 bahwa di situ

disebut pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang

sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

103 selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Jadi sebenarnya bukan hanya pemegang kontrak karya karena Pasal 103

pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan

pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Jadi kalau di sebut di Pasal 170 ini

mereferensi Pasal 103, jadi ruhnya Pasal 103 itu juga ada batas waktunya 5 tahun,

jadi bukan hanya kontrak karya. Ini sebenarnya menjadi persoalan makanya sejak

Januari 2015 kepada Menteri ESDM yang lama Pak Sudirman, saya sudah

kemukakan rapat pertama, kalau dilihat bahwa Komisi VII DPR RI kemungkinan

agak lama untuk merevisi undang-undang ini, ada hak konstitusi yang diberikan oleh

konstitusi kepada Presiden untuk membuat Perpu pengganti undang-undang ini

yang lebih detil, lebih implementatif, tetapi tidak dilakukan. Sewaktu Pak Jonan

menjadi menteri saya juga sampaikan seperti itu, tetapi tiba-tiba muncul PP Nomor

1/2017 yang saya melihat bukan sebagai solusi yang tepat karena sesudah itu Pak

Menteri yang sekarang Pak Jonan berteriak mengenai divestasi. Padahal di dalam

karena di undang-undang ini juga belum lengkap bahwa yang divestasi itu adalah

pemegang IUP dan IUPK, tidak disebutkan di undang-undang ini bahwa pemegang

kontrak karya harus melakukan divestasi. Padahal bagaimana Pak Menteri

memaksa Freeport untuk melakukan divestasi kalau mereferensi undang-undang ini.

Nah itulah sebabnya waktu itu kalau saya berpikir strategis Pak Menteri, jadi saya itu

objektif saja bahwa ada persoalan bangsa, ada solusinya dan itu memang ada

diperintahkan oleh konstitusi. Tetapi waktu itu waktu di rapat sebelumnya ini malah

mau diagendakan pendalaman PP, waktu itu Pak Menteri malah ngotot-ngotot

pendalaman implementasi. Kalau pendalaman implementasi berarti otomatis PP ini

sudah, artinya sudah bagus jalannya, hanya implementasi. Padahal maksud saya

PP ini bisa didalami kalau memang artinya sangat diperlukan, bisa

direkomendasikan supaya Pemerintah mengeluarkan Perpu karena oleh DPR RI

Komisi VII untuk memproses revisi undang-undang ini memerlukan waktu yang

lama, tetapi malah reaksi dari Pak Menteri sangat saya sesalkan, rada emosional

malah nelpon-nelpon Wakil Ketua Umum saya. Iya ada, jadi lain kali saya ingatkan

jangan begitu Pak Menteri ya.

Jadi kita bukan menghalang-halangi kebijakan Pak Menteri, jadi kalau zaman

saya dulu tahun ’78-‘80 aktivis sampai lama itu namanya struktur approach, itu dulu

namanya gaya Gemsos begitu saya marhaenis Pak, saya nggak peduli saya, bukan

jabatan buat saya yang penting, siapapun siapa Bapak, nggak peduli saya,

sepanjang saya dalam rule. Saya dalam rule tanya itu Pramono Anung lah, dulu Pak

Purnomo di sini saya kritisi berbulan-bulan, suatu saat dia baru datang ke ketua

umum yang lama, Pak Pramono Anung itu telepon saya, cukup dulu ya, hanya itu

cukup dulu ya, hanya itu saja. Jadi Saudara Menteri jangan mengadu-adu orang

begitu di dalam partai ya. Saya ingatkan ini terakhir, terakhir, baru sekali juga, jadi

saya orangnya begitu, saya tegas saya. Saya jabatan nomor 5 buat saya Pak

Menteri, nah saya juga masuk DPR RI ini karena saya mau mengabdi untuk rakyat,

bukan untuk saya sok-sokan atau fasilitas dan memang saya diperlukan, saya

berjuang. Jadi jangan dipikir saya ini, saya jam 9 saya sudah di sini Pak, Pak SBY

menterinya di situ, hormat juga sebelum rapat salam dulu di sini, boleh ditanya Pak

Mulyadi, Pak SBY kalau saya bohong jangan percaya sama saya. Menteri

Pertambangan saat itu di sini, saya sudah berapa menteri pertambangan saya, Ibe

Sudjana dulu pun saya Pak, satu kuliah saya program MBA, Ibe Sudjana Letnan

Jenderal itu saya juga cost recovery saya Pak. Jadi maksud saya sudah banyak

Menteri ESDM dan pertambangan di sini, iya dong harus bhineka. Jadi kalau di

sinikan kita kan Trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Legislatif DPR RI hak

konstitusionalnya, fungsi pengawasan ada, legislasi ada, budget ada. Jadi jangan

main-main ini politicking, saya nggak suka itu, saya nggak perduli saya betul ini.

saya klarifikasi ke number one saya jalankan terus kritik yang salah katanya demi

untuk rakyat itu hebatnya Pak Prabowo Subianto yang akan presiden yang akan

presiden pada 2019, 2019 karena berani tegas. Saya langsung lapor, apakah saya

ada diingatkan, tidak, kalau ada saya akan panggil langsung karena memang

komitmen begitu. Saya bilang kalau saya ada salah saya dipanggil.

KETUA RAPAT:

Pak Ramson, langsung ke poin Pak. Tadi bapak udah tutup di.


Udah poin saya, saya klarifikasi.

KETUA RAPAT:

Yang terakhir sudah bagus Pak, Pak Prabowo presiden sampai di situ saja.

Masuk ke poin saja.


Itu jelas republik memerlukan yang tegas.

KETUA RAPAT:

Langsung ke poinnya Pak ya.


Dan merakyat, Pak Prabowo Subianto konsisten juga dengan ajaran Bung

Karno untuk kepentingan kaum Marhaen, rakyat kecil. Saya kalau diskusi sama

Beliau jadi memang pantas Beliau 2019 jadi Presiden RI. Bukan saya

mengklarifikasi, jangan dipikir Pak Menteri itu gampang dimain-mainkan, tidak, tegas

Beliau cocok jadi Presiden RI 2019, bukan sekarang ya, ntar sekarang dibilang

makar lagi. Bukan ini memang back to the point jadi itu Pak Menteri, saya ingatkan

itu baru back to the point.

Tadi kembali soal ini, di sini tidak ada diatur divestasi itu sebabnya saya

usulkan waktu itu Perpu Pak. Perpu kalau sudah kuat dasar hukumnya mau diambil

100% tidak ada masalah, tapi kalau tidak kuat, mereka masuk ke mana pakai

referensi hukum kita saja, udah lemah. Padahal Pak Menteri hanya ngomong bahwa

sapi gue pikir gajah, padahal sapi, mereka juga tersinggung saya denger-denger

Pak. Padahal yang perlu solusi yang substantif, kalau saya di situ saya lebih bagus

saya bikin Pak, kalau saya di meja itu Pak. Kalau saya di kursi itu lebih bagus saya

bikin, saya jamin itu. Jadi kita juga punya kapasitas, kalau udah DPR RI, udah punya

kapasitas menjadi menteri, kalau di Amerika jadi Presiden. Obama baru 1 periode

jadi anggota kongres langsung dari Presiden iya nggak Pak Kurtubi melalui Pak

Ketum Pak. Jadi ini saya ngomong apa adanya Pak, cuma kan kita the right acting to

the right job. Bapak Menteri saya DPR, saya acting sebagai DPR bukannya kita

tidak punya kapasitas di situ.

KETUA RAPAT:

Pak Ramson ke poinnya Pak, supaya ada daftar penanya rame sekali, kita

harus tertib. Mungkin maksimum 3 menit itu harus kita sepakati.


Jangan terus dulu dibela Pak Menteri, sekali-kali dilepas dulu.

Baru yang kedua, tidak dilihat mata dilihat hati katanya. Yang kedua, yang

kedua tadi sudah jelas ya, tata niaga gas. Ini kalau ini soft-soft saja ini, kemarin

datang Pemda dari Penajam Paser Utara beserta DPRD dan masyarakatnya.

Menginginkan agar blok Migas yang sudah habis kontraknya direalisasikan, dikelola

oleh BUMD-nya karena BUMD-nya sudah punya expert 10 tahun. Jadi bisa dilihat itu

analoginya setara K3S professional. Ini untuk referensi bagi Pak Menteri dan Pak

Wakil Menteri yang mendalami di sektor hulu, ini Pak Wakil menteri yang mendalami

sektor hulu langsung kasih masukan saya lihat ke Pak Menteri. Jadi itu tolong

catatan Pak Ketua, nanti Pak Ketua Rapat melalui TA hasil kesimpulan kemarin

diserahkan kepada Pak Menteri, bahwa sudah datang ke sini penuh kursi, malah

kurang kursinya begitu aspirasi rakyatnya, tetapi kita juga harus melihat secara

proporsional bahwa BUMD-nya sudah pengalaman 10 tahun mengelola 1 blok

Migas. Itu supaya menjadi referensi dari Pak Menteri ya.

Terus yang ketiga tadi di sini soal listrik, ini memang saya harus saya hargai

bahwa ada penurunan BPP listrik. Tentu ini juga kerjaannya Dirut PLN juga, jadi

memang kalau cutting cost seperti yang kata Pak Menteri waktu di gedung

Pertamina, HUT Pertamina. Memang Pak Menteri itu mesti ada variabel-variabel dari

internal dan variabel-variabel dari eksternal. Variabel-variabel dari eksternal adalah

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik kebijakan fiskal maupun

kebijakan non fiskal. Kebijakan moneter memang rada susah untuk menurunkan

bunga bank. Variabel internal itulah kerjanya pak dirut sudah kelihatan bisa turun

BPP, ini sangat baik karena ini dampaknya bisa menurunkan harga listrik ke

konsumen atau paling tidak menurunkan biaya atau belanja subsidi di APBN, jadi itu

Pak Menteri. Jadi tidak bisa juga hanya kita membebankan ke korporat, ke internal

karena variabel-variabel untuk meng-cut cost itu memang tidak bisa hanya internal

karena faktor-faktor luar, karena BUMN artinya eksternal lah tadi seperti yang saya

sampaikan. Jadi ini sudah suatu praktek yang bagus bahwa bisa menurunkan BPP

berarti ada kerja sama antara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

dengan upaya internal, itu kalau teorinya Bung Karno namanya kondisi subjektif

dengan situasi objektif. Ini Saudara Dian harus tahu itu, jadi saya objektif saja Pak

Menteri, kalau bagus saya katakan bagus, kalau memang agak berbahaya saya

katakan berbahaya.

Terus yang berikutnya yang terakhir tadi, saya pikir sementara itu aja dulu

nanti kita ini karena sudah mulai dilihat-lihat ketua rapat ke sini, yang juga ketua

Komisi VII DPR RI.

Demikian terima kasih.


KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ramson.

Saya perlu ingatkan ada 15 daftar penanya ya, mungkin masih ada belum

catat di sini, waktu kita kan terbatas juga, oh tambah lagi menjadi 16 Pak, daftar

penanya. Tentu mohon perhatian kita.

F-PPP (Dr. ANDI JAMARO DULUNG, M.Si.):

Interupsi Pak Ketua, tadi saya dengar Pak Menteri akan meninggalkan tempat

ini.......jadi kalau memang ada yang urgent, yang harus dijawab oleh Beliau mungkin

bagusnya kita beri kesempatan dulu kepada Beliau, baru kita lanjutkan ke yang lain.

KETUA RAPAT:

Iya karena memang 13.30 WIB nanti kita juga break untuk makan siang dan

sholat dan nanti akan dilanjut oleh Pak Wamen.

Saya kira kalau ada hal yang direspon.

F-PG (H. DITO GANINDUTO., M.BA):

Lanjut saja pertanyaan dulu Pimpinan.


Sedikit ini, interupsi sedikit.

Tadikan saya sedikit meluruskan Pak. Saya menangkap apa yang sampaikan

Pak Muhammad Nasir tadi sebetulnya bukan program Pak karena kalau program

kan itu sudah melalui pembahasan panjang dan sudah diketok dan kebetulan saya

sendiri yang memimpin. Dan saya yakin Pak Nasir tidak akan mempersoalkan

program yang sudah dibahas bersama. Yang dipersoalkan mungkin kualitas dan

kedua pada saat 2016 kan banyak hampir seluruh anggota memberikan masukan.

Cuma dalam prakteknya maka itu harus bupati walikota yang mengusulkan, banyak

terjadi begini, Anggota memberikan masukan di sini yang perlu dibantu, oh PJU

Bupati mengusulkan tempat lain karena sama-sama punya kepentingan politik. Itu

yang dari awal saya sampaikan Pak Rida, kalau bapak menerapkan itu, itu enggak

akan pernah bisa sama maunya. Bupati atau walikota pasti mengusulkan di tempat

yang dia menang Pak. Memang sama-sama gelap, sama-sama memerlukan listrik,

kan 1 kabupaten nggak mungkin Bapak penuhi seluruhnya. Itulah fungsi dari DPR

dia harusnya yang didahulukan yang diusulkan oleh DPR dulu pak. Mungkin kalau

bupati walikotanya itu masih teman kita, Kader kita itu enggak ada masalah, tapi

kalau itu berbeda kepentingan politik, Anggota DPR mengusulkan titiknya di jalan A,

gelap juga, masyarakatnya banyak, perlu penerangan, bupati mengusulkan bawa ke

jalan B, yang dipasang di jalan B, apa nggak marah Anggota DPR RI-nya Pak.

Itu dari awal saya sudah pengalaman di Komisi V Pak, dengan Pak Jonan,

dengan Menteri PU, Beliau itu bisa mengatasi persoalan-persoalan itu karena kalau

Bapak harus mensyaratkan harus walikota bupati yang ngusulin kalau enggak ada

usulan bupati walikota, usulan DPR tidak berlaku, kita tidak bisa masuk ke DPR

tidak bisa, itu yang jadi persoalan tersendiri pak, ini belum masuk kualitas pak, ini

baru masalah pola perencanaannya pak. Saya rasa juga di Riau mungkin pasti

mungkin terjadi hal begitu ya, saya tidak tahu persis. Yang kedua memang kalau

ada yang mati atau kualitasnya tidak baik itu harusnya minimal 3 bulan Pak, 3 bulan

pertama operasional itu harus dijamin dulu Pak. Ini karena disampaikan tadi saya

ingin meluruskan itu, saya kalau program ini adalah kebutuhan kita. Saya itu jalan ke

mesjid Pak tahun 2016 dipasang itu, tiap hari sekarang ibu-ibu yang selama ini gelap

ke Masjid tiap hari berdoa, di doakan terus. Pak Mul saya doakan Bapak terus

selama ini kami gelap ke mesjid Pak, sekarang sudah terang-benderang. Nah ini

dari sisi program Pak, mungkin yang dikritik itu sisi lain. Ini saya perlu luruskan

karena tadi juga saya coba tanya ke Pak Nasir, memang itu yang perlu dikritisi Pak.

Terima kasih.


Izin Pimpinan, sedikit saling meluruskan.

F-GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO):

Pimpinan, banyak yang masih antri mungkin dikasih kesempatan teman-

teman kita yang lain.

Terima kasih Pimpinan, Pimpinan meluruskan bisa nanti, teman-teman yang

lain banyak punya hak politik juga Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tadi saya kira saya sudah jelaskan, ini saya kira dijawab saja Pak, udah ada

kok waktu tadi 3 April. Saya pikir jangan udah lurus, diluruskan nanti fatal Pak.

Pak Dito sekarang, Pak Dito biasanya akan memanfaatkan waktu lebih

singkat dari pada alokasinya 3 menit.



Bismillahirrahmanirrahim.


Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wamen dan seluruh Ditjen.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Sesuai dengan jadwal acara untuk Freeport Pak, apa yang sudah

disampaikan oleh bapak saya kira kami mendukung sepenuhnya selama masih

dalam koridor peraturan yang berlaku. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan

terjadi suatu win-win solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, baik

pemerintah Indonesia maupun Freeport maupun keberlangsungan daripada

karyawan yang ada di Freeport sana, Papua khususnya.

Kemudian mengenai tata niaga dan harga gas pak, ini sudah menjadi

persoalannya cukup lama. Dulu pernah ada konsep dari Departemen ESDM untuk

membuat badan penyangga gas atau Agrigator gas yang tujuannya adalah untuk

mengumpulkan gas-gas yang mahal, yang murah dijadikan satu, kemudian bisa

diatur harganya oleh pemerintah, sehingga harganya bisa rendah. Nah ini mungkin

sekarang atau apakah ini tetap akan dijalankan atau tidak, tapi dulu kita sempat

bahas dengan Kementerian ESDM yang lalu dan karena kami ini karena institusi

saya nggak tahu apakah ini akan diteruskan atau tidak.

Kemudian yang penting lagi pak untuk gas ini adalah untuk bisa rendah itu

open akses pak. Nah sekarang itu belum semua open akses tapi kalau kami pada

waktu itu Sidang dengan PGN, PGN itu selalu ngakunya sudah open akses, tetapi

dia open akses yang pendek-pendek saja, distribusi saja, sedangkan transmisi

belum ada open access. Padahal itu sudah ada Pak Undang-undang harus itu, saya

nggak tahu PPH ii kerjanya apa kok menghandel PGN untuk open akses saja nggak

pernah berhasil sampai hari ini Pak. Nah kemudian sekaligus sekalian mumpung di

sini ada Pak Dirjen Migas, ada komisaris Pertamina, ada PLN. Masalah PLN

Tarakan pak, PLN Tarakan itu 40 megawatt itu adalah PLTG Pak, gas. Sekarang itu

di Tarakan itu sering mati pak, sering didemo oleh LSM karena sering mati karena

kekurangan gas. Dia mendapat gas dari Pertamina, jadi dari Bunyu, Bunyu Nimbung

itu adalah 4 mm tapi itu adalah associate gas Pak. Di dekan situ 40 kilometer dari

situ itu ada KSO namanya lapangannya bangkubelis Pak sudah discover gas itu

2014, 2015 itu sudah sertifikasi bulan Juni, tapi Pertamina EP baru mengajukan

POFG ke SKK Migas Agustus 2016. Bayangkan pak, 1 tahun sudah sertifikasi untuk

mengajukan POFG ke SKK Migas, bagaimana cara kerja Pertamina seperti ini. ini

kemarin sudah saya sampaikan dengan Direktur Utama, dengan direksi yang baru

pak, tapi ini karena ini ada lintas, ada dirjen segala macam perlu saya sampaikan

lagi Pak. Sebenarnya enggak perlu POFG Pak, karena itu lapangan produksi bukan

eksplor saja perlu POFG saya nggak ngerti ini Pertamina ini memang suka ada

kerajaan kecil sih Pak, terus terang saja Pak, kan rugi sendiri Pertamina KSO pak.

Sementara sekarang PLN itu pake diesel tanya Pak Sofyan, pake diesel Pak. Ini ada

gas dia nggak ambil, gasnya udah di, sesuai spesifikasinya, saya ada minutes off

meeting-nya antara PLN dan Pertamina dengan KSO tersebut, speknya semua

sudah sama semua Pak tinggal dan ini sudah di approval SKK Migas Januari 2016

untuk statik modelnya Pak, kan tinggal dijual saja, kenapa sih, barangnya ada,

butuhnya gas, kok malah PLN pakai diesel, Pertaminanya nggak mau jual.

Ini yang kemarin juga sudah saya sampaikan, ini mumpung ada Pak

Komisaris tanya saja, saya sudah bicara juga dengan Direktur EP Syamsu Alam

periode yang lalu, dia iya-iya aja, saya enggak ngerti ada apa gitu loh, aneh ini Pak.

Begitu lama approval-nya kemudian barangnya, ini salah satu contoh saja Pak

Menteri. Pertamina ini akan kita besarkan dengan Undang-undang Migas kita akan

kasih leverage dan terus terang aja Pertamina EP ini kan dengan mudahnya

sekarang dapat blok-blok, 8 blok dikasih semua lah agak terlena mungkin pak. Jadi

mereka tuh bekerja ......saja udah pasti berhasil lah, kira-kira kan gitu, tidak ada

terobosan, tidak ada lebih semangat lagi gitu. nah tapi kalau nanti kita besarkan

seperti ini, kemudian agak case-case kayak gini, ini kan baru satu blok Pak, belum

blok-blok lain, Pak Dirjen mestinya tahu nih. Saya udah bicara sama dia juga kan

waktu itu Bapak sampai Bapak ketarakan.

Bu Ari, Bu Ari kan Dapilnya juga biar ......lampu listriknya itu, ini salah satu

contoh pak. Bapak sementara saya baca saya tahu di rezimnya Bapak ada efisiensi

sangat, kami sangat setuju pak, bapak bilang gross split, segala efisiensi. Ini di

mana letak efisiensinya, ini salah satu blok saja Pak. Ini hanya salah satu contoh

yang mungkin di sini mumpung ada komisaris Pertamina, oke revitalisasi lah sudah

enggak ada lagi lah jamannya kerajaan-kerajaan kecil lagi sekarang di Pertamina.

Saya kira cukup itu saja Pimpinan, terima kasih.


KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dito.

Saya kira kita lanjut dulu ya, ada urutannya di sini.


Interupsi Pimpinan, tadi Pak Dito sedikit saja 1 detik.


Sedikit menambahkan Pak Dito, yang disampaikan Pak Dito itu betul karena

itu Dapil saya di tarakan Pak dan setiap mati lampu yang diobrak-abrik itu selalu

saya. Jadi bagaimana solusinya ke depan karena selama ini menggunakan diesel,

ini untung saja baru datang mesin dieselnya. Kemarin ini 3 bulan itu orang itu teriak-

teriak dan yang di telepon saya. Jadi saya minta tolong penanganan serius itu saja,

1 detik Pak.

Terima kasih.


Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Doni, nanti setelahnya Pak Harry.


Sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terlalu banyak waktu saya kira ke Bapak, silakan di cukupkan. Sekarang ke

Pak Harry, eh Pak Dony.

Silakan Pak.


Sebentar saya mau klarifikasi yang disampaikan Pak Mul tadi, saya minta Pak

Mul nggak usah mencampuri hak politik saya, ini saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya baik, terima kasih.

Saya kira intinya program yang sudah disetujui tentunya jalan, kita awasi gitu

ya. Terima kasih Pak Nasir, itu saja.

Silakan Pak Dony.

F-PDIP (DONY MARYADI OEKON):


Yang terhormat Pimpinan Komisi VII dan Rekan-rekan.

Pak Menteri dan jajarannya.

Terima kasih.

Saya nggak banyak sedikit saja, saya ingin mempernyatakan dari hasil

pertemuan kita. Kita beberapa minggu lalu kita melakukan pertemuan dengan

sempat dengan Primer Oil Pak, untuk masalah gas. Dalam pertemuan itu Primer Oil

menjelaskan mengenai apa yang sudah mereka lakukan saat ini, existing sejak

tahun 2000, sorry dari tahun ’79 mereka itu ada waktu masih blok A, kemudian ada

Tuna blok, semua PSI Pak. Nah ini yang blok A sejak ‘79 dan diperpanjang sampai

tahun semenjak tahun 2009 diperpanjang sampai tahun 2029. Kemudian untuk ke

depannya mereka akan melakukan pengeboran lagi di Tuna field yang akan gas in

kurang lebih kalau saya tidak salah tahun 2023 pak ya. Nah dari semua yang

mereka paparkan dengan pipa, pipanya mereka sudah bangun, tapi kalau kita

melihat dari apa yang mereka lakukan, ini mereka sama sekali tidak ada domestik

market obligation-nya yang di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 itu

disampaikan mereka kewajiban untuk 25%. Nah kalau saya lihat dari sambungan

yang pipa yang mereka paparkan dengan kita, itu tidak ada sama sekali yang masuk

ke dalam domestic market. Apakah ini, izin Pimpinan saya mau agak sedikit

interaktif, apakah ini apa memang begitu, cuma cukup lama sejak tahun ‘79 sampe

sekarang ini.

MENTERI ESDM RI:

Pipa yang ada dibuat HTP yang baru Pak, untuk masuk ke Batam Pak.


DMO kan Pak ya.

MENTERI ESDM RI:

Iya untuk DMO.


Memang saya juga heran pak gitu kenapa ini enggak dibikin dari dulu. Iya

terima kasih, jadi makanya saya berpikir ini cukup lama mereka, kewajiban mereka

saya sempat tanya mereka katakan kebutuhan lokalnya tidak, belum ada. Padahal

saya lihat di sini ada beberapa PLTMG yang salah satu contohnya ada di PLTG

energi listrik Batam juga membutuhkan. Kemudian Tanjung Uncang juga

membutuhkan betul kan Pak ya. Kemudian ….. dan Panaran nah ini mereka

membutuhkan kok dia bilang enggak, belum ada. Ini coba saya bertanya ini masalah

itu, jadi kalau memang akan dibangun saya pikir untuk kelancaran DMO ini Pak,

supaya DMO ini benar-benar terealisasi karena cukup lama dari tahun ’79 dan saya

dengar sempat ada flop dari pipa ……., itu yang dari Conoco Philips kalau nggak

salah dari Gresik ya. Nah ini bagaimana dan saya dengar berakhir flop ini di 2016

Desember sampai sekarang mereka juga tidak ada DMO pak. Jadi mohon ini

diperhatikan dengan serius Pak.

Itu aja dari kami Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Doni.

Pak Harry berikut dan nanti Ibu Andi.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):


F-NASDEM (Dr. KURTUBI, SE., M.Sp., M.Si):

Pak Ketua, saya nomor 7 kayaknya kok belum juga.

KETUA RAPAT:

Bapak nomornya Mesi Pak di sini, 10.


Tadi di bilang nomor 7.

KETUA RAPAT:

Pak Harry silakan Pak.



Saya berupaya singkat saja walaupun banyak item, tapi mungkin sangat

teknikal ya tapi perlu. Utamanya saya akan mengulang beberapa atau banyak hal

yang saya singgung di dalam setiap rapat Komisi VII dengan jajaran ESDM. Yang

pertama mengenai pemanfaatan Inspektorat ESDM untuk pengawasan di SKK

MIgas pada waktu itu saya singgung. Kita tahu bahwa SKK Migas itu komite

pengawasan tetapi working group-nya tidak ada. Saya waktu itu heran menanyakan

ternyata saya baru paham Inspektorat ESDM itu tidak menjangkau ke SKK Migas.

Pada waktu itu saya sarankan manfaatkan saja itu, katanya SKK Migas ini suatu

lembaga yang mengelola kekayaan atau aset begitu besar tapi tidak ada audit

internnya. Interaksi seizin pimpinan apakah ini sudah diwujudan atau menteri

membentuk unit pengawas lain.

MENTERI ESDM RI:

Sudah Pak, sudah sejak saya masuk sudah dijalankan, setiap pembahasan di

….juga.


Terima kasih.

Yang lanjut, mohon maaf kalau saya harus melompat-lompat. Tadi saya

sepintas mengikuti paparan menteri masalah listrik desa, saya mengalami contoh

yang riil dan pada waktu itu saya sempat komunikasi dengan menteri langsung

disarankan untuk mengajukan suatu usulan yang keringanan biaya pemasangan.

Jadi masalah listrik desa ini bukan hanya masalah mahalnya biaya langganan, tetapi

kendala di desa-desa, kebetulan saya mengambil contoh di Dapil saya itu

masyarakat umumnya tidak mampu membayar biaya pemasangan untuk mereka-

mereka yang statusnya masuk kategori subsidi. Nah saya usul sebaiknya ini bisa di

look out secepat mungkin, paling tidak ada keringanan lah. Sekarang ini daya 450

biaya pemasangannya kalau nggak salah 4 ribu, itu mereka keberatan. Mohon Pak

Menteri ini bisa dikonkritkan upaya keringanan ini.

Kemudian juga mohon maaf kalau ini sangat, artinya kepentingan Dapil saya.

Saya sudah banyak membantu masyarakat memasang listrik untuk kategori subsidi

ini, tetapi ternyata wilayah Jawa Tengah ini belum memiliki distribusi yang cukup,

sudah 1 bulan ini belum bisa masang karena logistiknya dari wilayah Jawa Tengah

belum mengirim kabel ke wilayah Magelang, Temanggung, mohon bisa ini

direalisasikan karena kita sudah bayar. Biaya penasangan sudah dilunasi tetapi

sudah 1 bulan tidak kunjung terpasang.

Kemudian saya ingin bicara masalah distribusi gas LPG 3 kilo, beberapa kali

kami kunjungan ke daerah ada fenomena yang harus diwaspadai, semakin hari

volume penjualan atau omzet LPG 3 kilo ini semakin meningkat tajam, sementara

yang konsumsi 12 kilo yang non subsidi menurun. Ini tolong diwaspadai, saya

berulang kali di dalam rapat dengan menteri masalah LPG ini bom waktu, sooner or

later akan meledak. Dulu konversi minyak tanah ke elpiji maksudnya untuk efisiensi,

tetapi ternyata di elpiji 3 kilo ini mungkin harapan efisiensi itu mungkin sudah tidak

bisa lagi terwujud, yang ada pemborosan karena di Sulawesi yang saya amati

kemarin ternyata mekanisme distribusinya ada 2 kali transitment. Ini sangat tidak

efisien, oleh karena itu saya mintakan ke pemerintah jangan terlalu ambisius

melakukan perluasan wilayah konversi kalau infrastrukturnya belum siap karena very

costly ini dan sulit. Tolong ini segera diselesaikan dan ironinya saya melihat adanya

pengalihan anggaran dari ESDM ke temennya BUMN, di mana approval-nya ada di

Komisi VII, saya tidak tahu kenapa sih dibatalkan, dialihkan ke BUMN untuk

membangun infrastruktur elpiji maupun BBM.

Saya mohon penjelasan dalam forum ini seizin Pimpinan, apa alasannya kok

ada penganggaran dipindahkan ke BUMN. Kalau memang tidak dibutuhkan ya

sudah di delete saja atau dialokasikan ke Pertamina melalui penyertaan modal.

Mohon Menteri bisa menjawab hal ini, seizing Pimpinan, kenapa kok dialihkan

BUMN, siapa yang mau melaksanakan di kementerian itu, apa yang

melatarbelakangi pemindahan anggaran ini.

Oke, kalau memang belum bisa terjawab, ini mohon dijadikan.

KETUA RAPAT:

Biar Pak Harry, inikan penting.

Silakan Pak.

MENTERI ESDM RI:

Kalau tambah teknis saya nggak bisa Pak, iya Pak Harry itu pengalihan

anggaran itu nggak ada. jadi yang ada itu keputusan saya sebagai menteri untuk

kalau yang bisa dikerjakan operator, biar dikerjakan operator. Jadi supaya tidak

menggunakan APBN, uangnya masih di, APBN-nya masih ada di Kementerian

ESDM Pak, nanti digunakan untuk yang lain. Misalnya apa, misalnya jaringan gas

perkotaan, misalnya lagi converter kit untuk nelayan iya Pak. Jadi tidak dialihkan.


Oke, baik Pak Menteri saya bisa memahami ini. Kalau alasannya begitu saya

sepakat, tolong disajikan copy surat yang saya serahkan ke sekretariat waktu, yang

tanda tangan memang bukan menteri, bukan dirjen, salah satu staf menteri saya

nggak tahu, nomor berapa waktu itu kita masukkan ke kesimpulan tapi dibatalkan.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Interupsi Pimpinan, ini masih ada 7 penanya lagi. Jadi menurut saya tidak

perlu kemudian semuanya interaktif, biarkan saja dulu dikumpulkan semua

pertanyaan karena waktu Pak Menteri hanya sampai 13.30 WIB, di pertemuan

selanjutnya atau melalui tertulis jawab semua pertanyaan itu. Paling tidak maaf

Pimpinan, 7 hak politik Anggota lainnya juga harus kita hargai dan harus kita jaga

dalam forum ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, setuju. Karena menteri akan berangkat ke Ratas ini penting untuk

dijawab, tapi saya kira nanti saja Pak.

Silakan.


Tetapi redaksi surat yang ada itu pengalihan ke Kementerian BUMN, buan

pembatalan. Kalau gagasan menteri saya sangat sefaham, dari awal saya pun

berpendapat demikian, buat pemerintah pusat ngurusin seperti ini, biasanya

operator. Baik, ini tolong dijadikan catatan.

Kemudian masalah tadi Pak Ramson yang saya hormati kolega saya bicara

masalah PP 1/2017 versus Undang-undang MInerba. Kemarin saya mengikuti

media, di dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu Beliau

mengamanatkan agar supaya Undang-undang Minerba ini dilaksanakan secara

konsisten dan saya tetap punya pendapat terbitnya PP 1/2017 inikan mengingkari

spirit hilirisasi. Saya mengharapkan penjelasan dari Menteri, kira-kira arahnya ke

mana setelah adanya PP ini versus keputusan arahan presiden yang menyatakan

semangat hilirisas tidak boleh diingkari karena saya tetap berpandangan PP 2017

Nomor 1 ini membuat kelonggaran, termasuk juga memberikan relaksasi pada

pelaku penambang nikel dengan kadar di bawah 1,7%. Apapun itu adalah

mengingkari spirit hilirisasi, yang saya pertanyakan setelah adanya rapat terbatas

cabinet ini ke depan bagaimana, apakah ada rencana koreksi PP 1/2017 lagi.

Kemudian yang lebih lanjut kemarin saya mengikuti diskusi yang kebetulan

Pak Satya ikut, ada terminologi muncul dari Kepala SKK Migas masalah kontraktor

duafa. Saya harapkan jangan hanya mengeluh Kepala SKK Migas ini, tapi action.

Kalau kita menghadapi kontraktor yang tidak perform terminasi segera, jadi jangan

hanya mengeluh menghadapi masalah seperti ini. Tidak perlu lah kita menyalahkan

juga masa lalu juga nggak ada gunanya buat apa, tapi kita harus action. Kalaupun

memang itu dianggap tidak mampu terminate, kalau perlu di tender lagi, kalau tidak

mampu lagi serahkan ke Pertamina sudah. Soal nanti Pertamina sanggup atau tidak

nomor 2, tapi kan Pertamina kan bisa kerja sama B to B dengan pihak lain, nggak

ada masalah. Bahkan kalaupun nanti tidak ada investor main di Indonesia, buat saya

moratorium eksploitasi sumber daya alam saya sangat setuju, dari jamannya Menteri

Sudirman Said saya sudah bicara, kalau perlu kita moratorium saja karena lebih

efisien import. Kemarin kalau tidak salah Pak Menteri di Jakarta Post bicara juga itu,

saya setuju itu. Kalau memang lebih efisien import kenapa kita mesti mengorbankan

kekayaan kita, biar untuk anak-cucu kita itu.

Kemudian masalah gross split dan cost recovery biar saja itu yang menilai,

apakah mana yang lebih efisien. Kalau nanti dia ada yang berminat dengan gross

split, nggak jadi masalah, Pertamina bisa mengerjakan. Kalau Pertamina tidak

sanggup ya sudah moratorium kita import saja sudah karena faktanya sampai hari ini

dan saya perkirakan ke depan tetap akan lebih efisien kalau kita import karena kita

tidak kurang kekayaan kita, dari pada kita mengumbar insentif at the end benefit

yang kita dapatkan itu tidak lagi ekonomik secara nasional karena terlalu besar

insentif dari pada revenue, nett revenue yang kita terima.

Kemudian yan terakhir, saya ingin menyampaikan messege saja untuk SKK

Migas. Sebelum nanti kita bicara rapat anggaran, untuk bicara besaran lifting,

disajikan bukan lifting. Kita sekarang paradigmanya bukan maximize production,

tetapi optimize revenue. Buat apa kalau produksinya maksimal tetapi cost recovery-

nya naik at the end revenue kita tidak optimal. Ini sebelum rapat kita pada waktu

terakhir kita ketemu di mana, di konsinyer di Intercontinental kalau tidak salah.

Tolong ini menjadi perhatian jadi paradigm kita harus berubah, optimize revenue,

government revenue, bukan maximize production.

Terima kasih.


KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Harry.

Kita masih ada tapi tinggal 3 menit ini waktunya ya, saya kira bisa, kita

cukupkan dulu supaya Pak Menteri saya kira bisa, kalau ada hal yang masih Bapak

ingin langsung respon.


Interupsi Pimpinan, saya minta juga dong pertanyaan, bilang nomor 7 kok

jatuh nomor 10 bagaimana.

KETUA RAPAT:

Masih ada sesi berikut, kita break dulu makan dan sholat nanti kita akan

kembali lagi jam, cukup 30 menit barangkali atau.

Silakan Pak Menteri, kalau ada yang mau respon Pak, 3 menit ada waktu.

MENTERI ESDM RI:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ini kalau yang Pak Harry sih saya sepakat 100% semua yang untuk Pak

Ketua Harry ya. Jadi yang elpiji ini kami sudah mengusulkan di rapat terbatas

dengan Pak Presiden bahwa sebaiknya secepat mungkin apakah tahun ini atau

tahun depan itu subsidinya dimasukkan ke yang disebut kartu keluarga sejahtera

Pak. Jadi nanti kalau itu bisa masuk elpiji 3 kilo itu dijual di harga ke-ekonomian.

Sehingga tidak bisa atau mengurangi distordi bocr itu Pak, seperti yang disinyalir

Pak Harry itu betul Pak, itu lapangan itu. Memang kalau ini dibiarkan itu tidak akan

bisa ada kembali subsidi elpiji yang 3 kilo Pak, sekarang ini kita khawatir, kita

sepakat dianggarkan 20 trilyun tahun ini nanti bisa-bisa jadi naik 30 atau 35 trilyun.

jadi nanti Pak presiden akan menginstruksikan ini harus subsidinya itu diberikan

melalui kartu keluarga sejahtera. Jadi yang memang berhak subsidi, ya dia dapat di

situ uangnya untuk beli elpiji karena ini elpijinya yang 3 kilo itu per kilo itu Rp. 7.500

jadi bisa dapat 22 tinggal dikali saja rata-rata 1 keluarga itu mungkin 3 atau 4 tabung

elpiji yang 3 kilo.

Kalau yang listrik nanti saya kira Pak Sofyan yang akan jawab, tapi soal iuran

Pak, maaf soal biaya sambung itu PLN juga sepakat kalau yang tipe 450 Va atau di

bawah itu bisa diangsur Pak 12 kali dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya nggak

besar bisa 3 tahun juga biaya tarif apapun nanti yang dicarikan caranya Pak.

Mengenai maximize revenue kita dukung Pak, jadi ini saya terima kasih sekali

ini. Jadi paradigma pemahaman pengelolaan hulu migas kita itu tidak boleh

berdasarkan output lifting atau output produksi semata, tapi harus berdasarkan

revenue-nya itu kita pemerintah dapatnya berapa. Kalau ini naik tapi cost recovery-

nya naiknya luar biasa ya sia-sia saja. Jadi ini yang kita coba kendalikan dan terima

kasih ada dukungan dari Komisi VII untuk supaya membuat efisiensi dari

pengelolaan hulu migas kita.

Kalau mengenai Pak Dito tadi, kita follow Pak ya, mengenai open akses itu

pelan-pelan nanti kita akan bicara dengan PGN. Kalau yang Tarakan ini saya kira, ini

begini Pak, sekarang ini secara nasional kita lagi susun sebentar lagi selesai,

draftnya sudah hampir ke saya bahwa setiap produsen migas. Jadi maaf produsen

gas ya, jadi K3S yang menghasilkan gas itu sekarang wealth head-nya di data Pak

dan plan kitt-nya Pak PLN yang menggunakan gas juga di data, nanti dicari match-

nya yang paling dekat, yang paling gampang bagaimana caranya, sehingga tidak

ada lagi kekosongan seperti ini dan seperti tadi Pak Dony ya, Pak Dito ya dan Pak

Dony juga mengatakan ini ….’79 tidak dikerjakan. Memang ini lama-lama PLN ini, eh

maaf Pertamina ini tetap akan berusaha menjadi EMP Pak, jadi bukan perusahaan

distributor migas saja atau BBM, jadi ini kita akan push Pak memang untuk

semaksimal mungkin dan juga seperti yang Bapak katakan tadi dan Ibu ya yang

Tarakan ya, mestinya ini sebentar lagi tidak terjadi Pak, karena presiden sudah

instruksi alokasi gas untuk kelistrikan itu prioritas yang paling penting supaya tidak

menggunakan ASD dan sebagainya. Pak Sofyan sendiri juga tidak terlalu senang itu

menggunakan ASD atau MFO.


Interupsi Pimpinan.

Yang menjadi pertanyaan saya di jawab, saya pendalaman saja sedikit saja.

Jadi Tarakan itu butuhnya 12 Mm, sekarang di supply oleh Pertamina …..itu 4 Mm

tapi itu associate gas Pak, di mana kadang-kadang PLN butuhnya banyak dia cuma

sedikit, jadi nggak pasti Pak. Sedangkan di situ KSO itu ada udah siap 4 Mm Pak,

jadi bisa segera itu Pak, kalau nggak kan PLN ini pakai diesel. Saat ini kerugian dari

negara sendiri di hitung saja misalnya 4 dolar kali sekian itu adalah saya tulis 100

milyar lebih itu. Bisa segera saja Pak, jadi nggak usah nunggu nasional itu.

Terima kasih Pak.

MENTERI ESDM RI:

Ini sebentar kok, paling Senin sudah selesai.


Sekalian maksud ini Pak, inikan ada Pak Komisaris, ini Pertamina kejadian

kaya gini nggak bener Pak, sampai terjadi sampai lama sekali mengurus ……dan

nggak perlu ….. saya kira Pak Wamen ngerti lah kalau lapangan produksi Pertamina

kan nggak perlu POFD, ngapain pakai POFD ini dipersulit terus Pak, padahal KSO-

nya Pertamina itu.

Terima kasih.

MENTERI ESDM RI:

Dari saya tanggapannya itu, yang lain nanti secara tertulis.

Terima kasih Bapak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri.

Sekarang kita akan break ya.


Pimpinan, saya tidak akan bertanya Pimpinan.

Saya hanya menyampaikan 2 poin saja sebelum Pak Menteri meninggalkan

tempat, sebelum kita.

KETUA RAPAT:

Singkat saja.


Yang pertama saya mengingatkan kepada staf ya jangan mempermainkan

yang administrasi tadi, kalau saya yang pertama yang pertama, tapi saya maafkan,

saya ini pemaaf Pak. Salah satunya yang saya belum bisa maafkan sampai

sekarang adalah satu orang Pak, namanya Chepy Hakim.

Pak Menteri yang saya hormati.

Saya baru-baru saja pulang kampung Pak di Dapil saya dan bupati saya di

kabupaten Jeneponto, Pak Wamen yang saya hormati. Pak Bupati Jeneponto ini,

Jeneponto adalah salah satunya daerah tertinggal di Sulawesi Selatan Pak. Beliau

meminta salam tolong sampaikan ke Pak Menteri, tidak apa-apa mati lampu saja

kalau malam karena sudah efek program penerangan lampu jalan Pak yang PLTS.

Dia malah menantang Pak, nggak apa-apa kalau malam mati lampu. Dan saya

diberikan amanat Pak untuk menyampaikan ini saya teruskan kepada Bapak dan

dengan ini saya serahkan Pak, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kan kemarin Pak, kita menerima aspirasi dari bupati Penajam dan lengkap ya

unsur Pimpinan daerahnya. Saya kira ini juga kita serahkan saja lah Pak Satya Yuda

kemarin yang langsung menerima. Pak Satya bisa serahkan Pak, aspirasi juga untuk

masukan barangkali, sama yang punya Dapil


Pimpinan, kami juga mau menyampaikan aspirasi, sedikit saja, cuma aspirasi

saja.

MENTERI ESDM RI:

Pimpinan, saya mohon izin pamit dulu diteruskan oleh Wamen Pak karena

jamnya nanti saya terlambat ini Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, ini break Pak.

Ini karena tadi Bapak-bapak semua, silakan 2 Ibu-ibu ada aspirasi juga, ini

aspirasi perempuan ini Pak, setelah ini kita break. Tapi sambil itu Pak Menteri, soal

BBM penyimpanan itu Pak, mungkin apa yang Bapak sampaikan dengan bunyi surat

kelihatannya agak beda nanti Bapak dalami Pak ya.

Baik, terima kasih.

Kita break ya karena waktu sekarang sudah jam 13.40 WIB, 14.30 WIB nggak

terlalu lama ya, ini Pak Satya 14.15 ya saya kira sholat dan makan siang. Rapat kita

skors dan kembali lagi nanti jam 14.15 WIB.

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.40 WIB)

Rapat kita mulai lagi dengan skors dicabut dan rapat kita lanjutkan.

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 14.30 WIB)

Bapak-Ibu yang terhormat.

Bahwa tadi di sesi pertama kita sudah selesaikan pendalaman melalui teman-

teman. Berikutnya adalah di daftar penanya di meja Pimpinan ini Bu Andi Paris,

terima kasih Ibu Andi tadi bisa hadir untuk bersabar untuk masuk di termin kedua

dan nanti setelahnya sesungguhnya Pak Bara Hasibuan tapi Beliau, iya ternyata apa

yang ingin Beliau sampaikan sudah disampaikan oleh teman sebelumnya.

Baik silakan Ibu Andi.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):


Yang saya hormati Pak Wakil Menteri ESDM, Pak Sekjen ESDM, Pak Dirjen di

sini hadir Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Minerba.

Beberapa pertanyaan saya tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman, hanya

yang ingin saya tanyakan di sini ada PLN belum datang ya. Di halaman 15

presentasi Pak Menteri tadi, ini punya arti banyak sekali kalau kita lihat satu lembar

ini tentang proyek pembangkit 35 ribu mega watt ini. Nah ini data detilnya ada tidak

Pak Sekjen atau Pak Dirjen ya, ada Pak ya. Jadi gini Pak, saya di sini

menyampaikan aspirasi juga dari teman-teman. Beberapa paparan Pak Menteri tadi

itukan banyak general policy secara umum, kita ingin secara detilnya dalam rangka

fungsi pengawasan juga sebagai mitra kerja, misalnya untuk di sini kan untuk

kontrak ini ada 43%, yang belum kontrak 75%. Kemudian klasifikasinya ada

perencanaan, pengadaan sampai dengan FSO ini ada klasifikasinya, bisa kah kami

diberikan datanya ya untuk yang sudah kontrak, tahap perencanaan misalnya 34%

itu kapan akan selesainya dan di mana saja, begitu pun untuk kuning, hijau sampai

yang biru. Kemudian untuk IPP, nah ini ada pertanyaan biasanya kan Pak, ada

permintaan untuk surat jaminan sebesar masih 10% Pak kebijakannya, 10%.

Apakah 10% itu tidak memberatkan bagi IPP yang local ataukah memang ada niat

untuk menurunkan dari 10%, landasan 10%-nya apa Pak, dasar hukumnya

misalnya. Kemudian begitu pula untuk yang IPP di sinikan ada juga daya gramnya,

kami ingin datanya misalnya di mana dan pada tahap ini kapan selesainya supaya

kita tahu kapan sih sebenarnya listrik akan tersedia pada daerah-daerah tertentu. Ini

untuk mendapatkan gambaran.

Untuk Pak Dirjen Migas sebenarnya sudah beberapa dipertanyakan tapi ini

pertanyaan teman-teman waktu di Yogya tentang converter gas. Itukan dari premium

Pak ya ke gas, ada pertanyaan waktu itu berkembang kalau yang tadinya memakai

solar ke gas itu seperti apa nantinya Pak, apakah sudah siap atau ada teknologi

yang sudah siap.

Kemudian untuk Freeport ini ada daerah-daerah yang dilepaskan, wilayah

yang dikurangi. Tentunya ini kan akan menjadi milik negara kembali atau

bagaimana, kemudian siapa yang bertanggung jawab ketika sudah dilepaskan oleh

Freeport ataupun misalnya kalau kasus di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara

dilepas oleh valet misalnya, itu siapa yang memperbaiki kalau misalnya ada

kerusakan lingkungan. Ini siapa yang bertanggung jawab. Kira-kira ini pertanyaan

yang sempet saya catat karena beberapa tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman,

tapi untuk halaman 15 saya ingin dieksplor baik diberkan data tertulis ataupun

dijelaskan saat ini.

Begitu Pak kira-kira pertanyaan saya, ringkas Pak ya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Andi.

Ringkas, padat, tegas, jadi menusuk saya kira nanti penjelasannya juga akan

rinci.

Berikutnya Pak Mukhtar Tompo, saya kira tadi Beliau sudah sampaikan

aspirasi dan setelah ini Pak Kurtubi Pak.

Silakan Pak Kurtubi.



Yang terhormat Bapak Wakil Menteri ESDM, Bapak-bapak Dirjen di lingkungan

Kementerian ESDM.

Rekan sejawat Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Ada beberapa pertanyaan pertama dulu tentang Freeport ya, saya mewakili

Fraksi Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah mendukung kebijakan

pemerintah dalam kaitannya penetapan apa namanya proses perundingan dengan

pihak Freeport untuk menghindari sejauh mungkin penyelesaian lewat arbitrase.

Tetapi dengan catatan apapun keputusannya berunding dengan pihak Freeport

untuk ke depan tetap saja memegang prinsip tata kelola sektor minerba kita ini

hilirisasi itu adalah wajib, apapun bentuk kontraknya, bentuk perizinannya. Nomor

dua, Freeport sampai sekarang masih berstatus sebagai kontraktor kontrak karya

yang memang dilindungi Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 masih

diakui, tetapi ke depan sistem kontrak karya ini tidak boleh ada lagi di Republik

Indonesia, hingga dia hanya punya payung hukum ini sampai 2021, setelah itu

nggak ada lagi paying hukumnya. Maksud saya tuntutan Freeport apapun versinya

yang mengacu kepada sistem kontrak karya sudah nggak punya tempat lagi di

Indonesia, nggak ada payung hukum lah. Demikian juga di dalam susunan revisi

Undang-undang Minerba seyogyanya ini juga ditangani oleh Komisi VII, kita akan

hilangkan sistem kontrak karya di dalam undang-undang. Bahkan izin yang sekarang

sebagai alternatif di UPK ini, ini bisa kita fikirkan bersama nanti dalam penyusunan

revisi Undang-undang Minerba. Kalau kami melihat apa yang sudah dicapai dalam

rangka revisi Undang-undang Migas poin-poin pokok yang kami telah sepakati,

walaupun masih dalam proses bahwa pengelola migas itu nanti badan usaha khusus

migas maka seyogyanya ke depan juga untuk bidang minerba kira-kira mirip seperti

itu, di mana tidak lagi menggunakan kontrak karya karena kontrak karya yang

berkontrak adalah pemerintah, nggak boleh, IUP yang berlaku sekarang ini sudah

jauh lebih bagus dari kontrak karya. Tapi menurut pendapat saya lebih bagus pake

kontrak tetapi yang berkontrak tidak lagi pemerintah gitu loh, yang berkontrak adalah

perusahaan negara di bidang tambang, sama juga di migas yang berkontrak itu

perusahaan negara di bidang migas yang berkontrak dengan investor. Ke depan

mari kita fikir bersama, ada kelemahan pada sistem izin usaha penambangan tapi

jauh lebih bagus dari kontrak karya. Alternatifnya adalah tetap kontrak dengan pihak

kontraktor pertambangan, tetapi tidak dia berkontrak dengan pemerintah atau G to G

tapi sebaiknya seharusnya agar tidak melanggar konstitusi Pasal 33 yang berkontrak

itu adalah perusahaan negara di bidang tambang jadi B to B, itu satu.

Kedua, terkait dengan kelistrikan nasional. Kami juga mendukung kebijakan

dan upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan harga listrik yang semakin

terjangkau oleh rakyat. Ini merupakan tantangan juga bagi sektor produsen listrik

untuk bisa seefisien mungkin, untuk bisa terus menurunkan biaya pokok produksi ya

nah seperti itu. Nah terkait dengan ini maka PLTG-PLTG yang ada di banyak daerah

terutama Dapil saya di provinsi Nusa Tenggara Barat, boleh di bilang di sana 90%

listrik itu dari PLTB. Ini ngak boleh lagi ada izin-izin baru untuk membangun PLTB,

yang PLTB yang lama ini sebaiknya diganti dengan pembangkit-pembangkit listrik

yang lebih efisien.

Tiga, kami juga mendorong untuk pembangkit listrik tenaga tenaga

terbarukan. Energy terbarukan khususnya PLT apa PLT Bayu kalau memungkinkan,

PLT Surya kalau memungkinkan. Nah ini terkait dengan PLTS, di dalam data yang

diberikan di sini listrik tenaga EBT dalam RUPTL 2017-2026 ini 22,6 ya padahal

sebelumnya target 23% ya Pak Dirjen, ini kok kurangnya sedikit banget 0,4 kenapa

nggak cari-cari, didorong EBT itu untuk bisa genepan 23%. Nah saya rasa begini

ada kaitannya, kira-kira seminggu yang lalu saya di telepon ole duta besar kita di

Abu Dhabi. Beliau akan membawa investor dari Abu Dhabi, investor di bidang

energy khususnya pembangkit listrik tenaga surya. Dia bilang investor Abu Dhabi ini

sudah punya PLTS di Eropa sudah banyak tapi sudah terbukti. Beliau minta ketemu

pemerintah dengan Dirut PLN untuk menjajaki kemungkinan untuk mereka mau

investasi untuk tenaga surya. Saya lansung saja mengarahkan mendorong kalau

bisa di Nusa Tenggara Barat, diarahkan investor ini kalau memungkinkan secara

teknis tenaga suryanya dan dia berjanji biaya pokoknya akan jauh lebih rendah

seperti itu. Jadi kalau ini konkrit ada, sasaran 23 itu mungkin akan bisa direvisi, tidak

22,6 kok tanggung bener nggak sampai 23 seperti saran sebelumnya, kalau bener

ya. Ini ada peluang untuk PLTS itu costnya bisa dikurangi dengan investor dari luar

kira-kira seperti itu. Jadi mohon nanti Pak Dirut PLN B to B itu akan …..ke Pak

Dirjen sekarang, tanggal 10 mereka janji karena saya kebetulan Dapil Nusa

Tenggara Barat, Pak Dubes ini dari Ampenan dari NTB. Itu kedua.

Ketiga, di sini saya tidak melihat ada penekanan terhadap program kritikan

nasional di dalam jangka panjang. Pertama tadi saya mendukung kalau biaya pokok

listrik itu seharusnya diarahkan untuk bisa lebih turun, lebih turun kebijakan.

Berikutnya menyangkut emisi CO2, padahal kita sudah meratifikasi Paris

Aggreement itu penghasil emisi CO2 terbesar itu antara lain PLTU dari batubara,

tetapi kita maklum kita penghasil batu bara, PLTU listriknya jauh lebih murah, kita

dapat memahami itu. Tetapi untuk jauh ke depan kita nggak boleh terlalu dominan

kelistrikan kita tergantung pada batu bara. Maka energy mix yang ada itu mungkin

perlu di revisi ke depan tetap kita dorong batu bara tetapi mungkin kenaikannya tidak

perlu maksimal, dalam arti batu bara kita habiskan secepat mungkin, bangun PLTU

sebesar-besarnya, mungkin paradigmanya tidak begitu lagi. Kita berfikir jangka

panjang udara jangan sampai tercemar dengan PLTU-PLTU yang banyak. Untuk

gambaran sekarang Cina itu batu bara itu dibikin ekstrim turun itu penggunaan batu

bara, listrik di Cina itu. Gantinya apa, batu bara menghasilkan listrik kapasitas yang

besar iya, tapi kalau itu mau kita kurangi, bukan menghilangkan, mengurangi

gantinya apa, PLTA kita nggak punya sungai kaya amazon di sini, ada sungai di

Kapuas landai-landai saja itu, sehingga nggak bisa PLTA di Kalbar……. apa ke

depan ya mohon maaf kembali nuklir jawabannya ya, nuklir jawabannya jangka

panjang untuk kepentingan nasional. Kita membangun pembangkit itu untuk 50

tahun paling nggak berpikir, kalau dengan PLTN kita bisa bangun paling kecil itu 500

mega, 1000 mw, 2 x 2 x 1000 mega watt misalnya seperti itu, kalau LPLTU mungkin

seuprit-uprit. Jadi di Papua cuma 6 mega pakai batu-batu bara ngangkutnya kayak

apa. Jadi mari kita pikirkan ada hal-hal yang harus kita revisi, kita akui nggak boleh

dianggap sebagai kitab suci yang nggak boleh diubah-ubah gitu.

Jadi yang ingin saya katakan, kalau berpegang kepada KEN yang ada

sekarang memang nuklir itu opsi terakhir, jangan kita berhenti sampai di situ gitu loh.

Kita berpikir untuk kepentingan bangsa jangka panjang, kebutuhan listrik bangsa ini

akan begitu meningkat kalau GDP kita sekarang 5%, mungkin tahun depan 5,5,

maksimal yang bisa dicapai saya prediksi 6%. Tolnya pol GDB Indonesia hanya

tumbuh 6,5% itu mentok 6,5%, kalau kondisi listrik seperti ini, 6,5% ini jawaban

mengapa republik ini kemakmuran kita itu tertinggal jauh dengan negara lagi. Cina

itu bisa melonjak luar biasa sekali, kalau Bapak-bapak ke Shanghai, ke Guangzhou

itu melebihi New York kota-kotanya itu sekarang. Mereka bisa begitu karena double

digit, GDP growth-nya dalam 15 tahun kalau nggal salah itu, dalam belasan tahun

China itu berkembang double digit GDP-nya. Kita punya P6 aja susah yang luar

biasa. Saya mengatakan maksimal 6,5% negeri ini bisa GDP-nya berkembang. Mau

bermimpi menyamai Malaysia saja mustahil ini, kalau energi kita seperti saat

sekarang ini. Pembangunan pembangkit ini dituangkan dalam RUPTL, kalau RUPTL

juga tidak mampu berpikir melihat konsumsi listrik kita akan bergerak secara

eksponensial, bukan dari sinier. Ini saya jelaskan secara sedikit secara ilmiah,

pendekatan ekonometri, jika melihat energi ini terkait dengan GDP. Jadi GDP turun-

naiknya tergantung konsumsi energi. Konsumsi ini naik GDP naik tetapi dalam kasus

energi dia hubungan fungsionalnya tidak satu arah, diadua arah ini energy sama

GDP, 2 arah bukan hanya konsumsi energi mempengaruhi GDP. Tetapi GDP juga

mempengaruhi energy dalam ekonomi fungsional 2 arah. Once GDP itu belum tentu

tercapai, akibatnya apa? konsumsi energi akan bergerak tidak ada linier,

eksponensial dia mendaki. Ini yang katakan kalau GDP kita mampu saja 6,5%, saya

yakin demand akan listrik jauh lebih tinggi dari pada yang diperkirakan sekarang,

camkan itu, bisa Bapak-bapak atur pembangkit tetap landai-landai saja akibatnya

kesempatan kerja tidak tercipta banyak. Jadi untuk bangsa ini maju energy kuncinya

tidak hanya pertanian, energy kuncinya untuk bisa negara maju, pertanian butuh

kita, tetapi tidak bisa mendorong bangsa ini menjadi negara maju hanya dengan

pertanian. Energi menciptakan industri, industri bisa mengubah ekonomi itu bergerak

cepat, menciptakan lapangan kerja lebih bagus, hanya energi yang mampu

menjawab dan itu listrik. Maka saya tetap berharap RUPTL harus disempurnakan

dengan memasukkan nuklir, lebih-lebih secara perundang-undangan nuklir itu sudah

amat sangat legal standing hukumnya, legal standingnya sangat kuat PLTN di

Indonesia, ada Undang-undang Pembangunan Jangka Panjang ada nuklirnya.

Bahkan di Undang-undang Energi ada nuklirnya, halo-halo, ini ujug-ujug PP, PP ’79

menempatkan nuklir opsi terakhir, tinggi mana Undang-undang sama PP. PP

katanya disahkan di ruangan ini di Komisi VII, nggak ada tuh. PP ya PP, menang

Undang-undang-undang. Kami akan desak Menteri Bappenas jadi untuk

melaksanakan Undang-undang Pembangunan Nasional di situ ada nuklirnya.

Enggak boleh bangsa ini di kunci mati kemajuannya hanya oleh beberapa orang,

nggak boleh, saya enggak terima itu.

Nasdem nggak mau terima kalau kebijakan energi nasional dikunci mati yang

menyebabkan bangsa ini terhambat kemajuan ekonominya. Mustahil menjadi negara

maju kalau listriknya enggak cukup, usahain. Ini orang habis-habisan batubara ingat

ada CO2 pengganti, bisa kita berdayakan pembangkit batu bara semua bisa, bisa

banget kalau kita penghasil batubara. Tapi ingat juga reserve-nya hanya untuk

untuk 40 tahun, untuk 30 tahun. Harus kita bisa, sekarang siapkan pembangkit listrik

yang bisa sustainable.

KETUA RAPAT:

Pak Kurtubi nanti kan DEN sudah menghasilkan Ruen rencana umum energy

nasional. Saya kira nanti kita akan agendakan mengundang mereka seperti apa

roadmap pengembangan energi nasional nanti ke depan, nanti kita akan agendakan

itu Pak. Jadi begini, ada yang baru Pak, sudah mereka baru selesaikan Ruen

katanya.


Jadi saya ulang kembali, tolong Bapak-bapak kami dijelaskan kalau ada data

sekarang tolong disampaikan, kalau nggak ada kapan-kapan tertulis boleh yaitu

peran energi EBT 22,6% ini lokasinya di mana, berapa yang PLT Bayu, PLT Surya,

mikro hidro, petanya kaya apa. Saran saya yang tinggal secuil untuk bisa menjadi 23

ini tinggal 0,4 untuk 23 ini, tolong PLTS, mudah-mudahan betul ini Pak Dirut PLN

dari Dubes Abu Dhabi kita itu katanya beliau membawa investor dari Abu Dhabi

khusus PLTS tenaga surya. Mudah-mudahan terealisir dengan cost yang lebih

rendah tentunya nanti mudah-mudahan, sehingga paling nggak sasaran 23 tetap

utuh seperti semula enggak dirubah-rubah gitu.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kurtubi.

Nanti sama-sama kita ya dengan DEN. Pak Mukhtar Tompo tadi sudah ya,

kemudian Ibu Katherin seteah nanti baru Ibu dr. ari.

Silakan Ibu.

F-GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):

Pimpinan, tadi saya sudah menyerahkan proposal. Saya rasa sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Ibu Katherine.

Sudah ada dalam proposal tadi, Ibu Ari.


Sedikit saja mungkin Pimpinan.

Untuk Pak Wamen asal tahu kita di daerah perbatasan di Sebatik mungkin

selama ini pemerintah pusat tahunya cuma Sebatik aja gitu, padahal kita perbatasan

itu masih ada Lumis Ogong dan yang lain-lain. Cuma kalau di daerah Sebatik ini

elpiji yang non subsidi itu kan elpiji 3 kilogram yah, yang nonsubsidi itu karena tidak

memenuhi kuota Sebatik mereka biasanya mengambil asupannya itu dari Malaysia

Pak yang menggunakan 12 kilogram. Nah yang menjadi permasalahan masa kita

selama ini tergantung sama Malaysia terus. Dan menurut Pak Wamen apa solusi

untuk di daerah seperti kami di perbatasan, solusinya aja.

Itu aja mungkin, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Ibu dokter Ari.

Di sini masih ada Ibu Eni sama Ibu Peggi ya mungkin sedang keluar, mungkin

masih ada teman-teman sebelum di meja pimpinan.

Pak Sayed dulu Pak ya.

F-PD (SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF):

Terima kasih.


Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Komisi VII, Pak Menteri dan rekan-rekan

sekalian.

Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja tentang listrik di daerah saya di

provinsi Riau pak. Jadi sampai hari ini di kota Pekanbaru khususnya itu listrik sampai

hari ini masih tetap mati. Dulu kalau kita tanya kenapa listrik itu mati pasti alasannya

karena kekurangan daya. Tapi beberapa saat yang lalu Pak Presiden sudah

meresmikan juga PLTU yang ada di Tenayan itu 2 x 10 mega watt dan ada juga

pembangkit listrik yang di MPP mobil power plant di balai Pungut Riau itu 3 x 25 itu

sangat besar. Tapi kenyataannya setelah ada power plant tersebut tetap juga mati,

bahkan hari ini masih mati juga listrik. Jadi sebetulnya apa permasalahannya

kemarin saya coba cari informasi apa penyebab listrik ini bisa mati, ternyata

sekarang masalahnya jaringan lagi pak. Jadi walhasil enggak akan pernah masalah

listrik ini selesai. Setelah power dapat, jaringan setelah jaringan, power akhirnya

nanti nggak akan pernah selesai. Bahkan di salah satu desa, ada lebih kurang 100

desa di kecamatan Rohul itu tempatnya tidak jauh dari PLTA Koto Panjang sampai

sekarang jaringan di sana enggak masuk.

Jadi saya enggak paham dibangun PLTA di sana, tapi ini masyarakat yang

berdekatan dengan situ lebih kurang 100 desa tidak ada dapat listrik. Nah

sebetulnya apa permasalahannya, minta nanti Pak Menteri atau Pak Wamen untuk

menjelaskan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sayed.

Ibu Peggi sudah hadir Pak, nanti setelahnya Pak Harry lagi gitu ya.

Silakan Ibu.

F-PKB (PEGGI PATRICIA PATTIPI):


Yang terhormat Wakil Menteri, para Dirjen, Kepala BPH Migas, Direktur PLN.

Saya ingin luruskan di sini sesuai yang tadi disampaikan dari Pak Menteri,

bahwa retribusi daerah itu akan dibicarakan dengan Pemerintah daerah, pemangku

adat, dan tokoh masyarakat yang ada di daerah. Saya cuma perlu perkuat di sini

kepada pemerintah bahwa mau meluruskan kepada pemerintah bahwa itu satu

kewajiban dari pemerintah pusat untuk membicarakan itu dengan pemerintah daerah

dan pemangku adat, karena daerah lain tidak mempunyai otonomi khusus. Cuma

ada 3 otonomi khusus, 4 otonomi khusus di Republik Indonesia ini, Papua, Papua

Barat, Aceh, DIY, DKI Jakarta dan itu tertuang di dalam Undang-undang otonomi

khusus. Tadi Pak Menteri tidak menyampaikan bahwa perintah Undang-undang

otonomi khusus harus melibatkan pemerintah daerah dan tokoh adat.

Di sini saya mau katakan bahwa perintah Undang-undang Otonomi Khusus

itu harus dibicarakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu

tertuang di dalam Undang-undang Otonomi Khusus bahwa pembagian hasil

tambang ada dibagi semua ada tertulis di dalam Undang-undang ini. Oleh karena itu

pemerintah tidak boleh dan pemerintah harus serius mengurus Papua dengan

tambang ini karena akibat dari pada dikeluarkannya IUPK ini oleh pemerintah

akibatnya pemerintah sudah membuat terkotak-kotaknya dan membuat kaum radikal

yang selama ini tertidur, mereka terbangun, mereka terusik dengan IUPK dan

mereka semua dan beberapa waktu lalu datang ke sini demo dan ada beberapa

kaum radikal itu minta merdeka. Jangan salahkan kami orang Papua, tetapi itu

kembali kepada pemerintah yang harus serius menangani Papua dan mengurus

Papua itu dengan baik. Sejak Freeport ada di Papua terhitung 50 tahun, baru 20

tahun kami menikmati hasil tambang itu, kenapa harus 20 tahun? karena begitu

terjadi tahun ‘94 itu ada penyanderaan di …….waktu itu Pak Prabowo masih ada dia

yang mengurusi sampai 1996 dana 1% itu baru bisa diberikan kepada dua suku ini

yang ada di kabupaten Mimika. 2001 dana otonomi khusus itu baru ada, jadi jangan

bilang bahwa sejak 50, sudah 50 tahun Freeport ada di Papua, Orang Papua masih

miskin. Kami baru menikmati itu 20 tahun Pak, sejak ada ’94, ‘96 ada dana 1% dan

2001 ada dana, Undang-undang Otonomi Khusus ini, hasilnya dikeluarkan oleh DPR

RI dan ini dirancang di gedung yang terhormat ini.

Oleh karena itu pemerintah pusat harus menghargai hak-hak dasar dari pada

kami orang Papua yang ada tertuang di dalam Undang-undang Otonomi Khusus ini.

Saya melihat selama ini dengan dikeluarkannya IUPK ini, tadi Pak Menteri

mengatakan hanya 29 orang dan itu tidak ada tidak terjadi gejolak dan itu biasa-

biasa saja. Pak saya mau katakan pemerintahan sekarang ini pemerintahan

blusukan, saya mengundang Pak Menteri dengan jajarannya datang blusukan ke

Timika, jangan datang cuma blusukan ke pasar-pasar. Kami di Papua harga cabe

mau naik, harga beras mau naik kami tidak demo dan kami tidak berteriak-berteriak

itu, tetapi bapak datang ke sana dan melihat perekonomian Timika lumpuh 50%

diakibatkan karena dikeluarkannya IUPK ini. Bapak bisa, Pak Menteri bisa

mengatakan bahwa itu biasa-biasa saja, iya Bapak biasa-biasa saja karena Bapak

mengeluarkan Undang-undang itu, Bapak bisa ketawa, Bapak bisa tidur enak di sini,

tetapi perekonomian Timika lumpuh 50%. Saya mengundang bapak ke sana dan

bapak melihat keadaan yang sebenarnya terjadi di sana. Jangan bicara saja di sini

tapi datang dan lihat di sana dan apa yang terjadi di sana seperti itu dan saya

berharap penuh kepada bapak-bapak di kementerian agar pembicaraan dengan

pemerintah daerah dan pemangku jabatan di sana dan pemangku adat di sana

harus dilibatkan karena harus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus,

jangan melihat kami bangsa orang Papua sebagai bangsa kelas dua di republik ini,

tetapi libatkan kami. Tahun ‘91 kontrak karya kedua belum lahir Undang-undang

Otonomi Khusus, tetapi setelah sekarang ini bapak harus memakai Undang-undang

Otonomi Khusus, supaya undang-undang ini tidak ompong. Kami orang Papua

dihargai dengan undang-undang ini karena ini buatan pemerintah dan di buat di

gedung yang terhormat ini seperti itu.

Itu saja penyampaian saya, terima kasih.


KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Peggi.

Ibu Eni sudah ada juga Pak Harry, nanti setelah ini baru Pak Harry ya Ibu Eni

sudah datang.

Silakan Bu.

F-PG (ENI MAULANI SARAGIH):




Teman-teman Anggota Komisi VII, Bapak Wamen, Bapak Direksi PLN dan

semua jajarannya.

Saya hanya ingin menyampaikan yang pertama adalah soal smelter, Freeport

karena kebetulan ini Dapil saya Pak. Pak Wamen ini Dapil saya, jadi kita tidak mau

ada lagi kebohongan. Selama ini Freeport selalu menyebutkan bahwa mereka sudah

membangun di Gresik, tapi pada kenyataannya sama sekali enggak. Freeport sudah

bikin MoU dan sebagainya dan sebagainya, tapi kenyataannya juga enggak ada,

yang saya tahu MoU tidak pernah diperbaharui lagi dengan Petrokimia Gresik. Jadi

kalau selama ini Freeport tidak mau pembangunan di Papua dengan berbagai

alasan dan akhirnya membangun di Gresik karena semua prasarana untuk

membangun tersedia, tapi kenyataannya untuk menentukan tempatnya saja belum.

Apakah di Petrokimia atau ada di tempat lain di Gresik itu saja belum, apalagi yang

lain-lain. Jadi mungkin kalau saya senang walaupun tadi saya tidak mengikuti

paparan dari Pak Menteri Pak Jonan bahwa kemungkinan bahwa Freeport memang

mau mengikuti pemerintah dengan IUPK gitu, tapi saya mohon, iya kan membangun

smelter ya kita pastikan memang Freeport membangun smelter.

Yang kedua soal tata niaga gas bahwa memang pada kesempatan ini saya

ingin memberitahukan bahwa ada satu yang sudah dikeluarkan Permen Nomor 40

bahwa harga gas itu paling tinggi di hulu itu sekitar 6 dolar per Mmbtu, tapi

kenyataannya di Gresik ada BUMD Gresik Migas namanya dan kebetulan itu Dapil

saya. Harga gas di PHE di hulu Pak ya, harga gas dari PHE itu masih per akhir

Desember kemarin masih 7,78 mmbtu. Padahal waktu tahun sebelumnya itu masih

6,5 dolar per mmbtu. Kalaupun ada eskalasi sesuai dengan apa namanya kontrak

yang memang sudah ada dari BUMD Gresik Migas dengan PHE itu eskalasi

kenaikan 3%. Saya tidak paham kebetulan ini ada Pak Wirat Komisaris PGN kita

apakah benar karena PGN mengambil harga yang paling mahal dari PHE itu

sebesar, senilai, seharga 8,2 dolar mmbtu, itu paling mahal, mungkin paling mahal di

Indonesia ngambil gas di hulu PGN jadi. Oke kalau trader swasta mau dirapikan

nggak ada masalah, tapi kalau BUMG itu kan satu keharusan, mereka punya hak

10% untuk mendapatkan haknya, tapi kalau seperti ini saya pikir ini tidak adil. Jadi

Gresik Migas yang awalnya dapat gas seniai, seharga 6,5 dolar per mmbtu kenaikan

17,8 jadi kalaupun turun cuma berapa sen aja yang sudah diturunkan.

Jadi Pak Wamen ini jadi perhatian saya sudah berapa kali bicara di sini dan

memang sampai hari ini enggak ada sama sekali dan walaupun Permen sudah

keluar bahwa harga paling besar di hulu 6 dolar, tapi sampai hari ini untuk Gresik

Migas BUMD ini lho ya, BUMD masih 7,7 dolar per mmbtu. Jadi kalau bisa supaya

aturan itu tidak mengatur hanya di hulu Pak, tadi saya dengar dari Pak Satya juga

sudah sampaikan kalau bisa pemerintah mengatur harga gas juga di hilir sampai di

dilir, sampai di end user. Kalau misalnya apa namanya bensin, minyak dan

sebagainya itu bisa diatur sampai di end user dengan harga yang sama kenapa

dengan gas tidak ini, ini yang menjadi harga gas misalnya seperti misalnya seperti

mungkin sama dengan Pak Pimpinan, Pak Gus itu di Sumatera Utara udah mahal

juga gitu ya, tinggi banget lah, paling tinggi malah di Indonesia, paling tinggi. Jadi ini

semua saya tahu bahwa ini memang ada trader yang berlapis-lapis, saya setuju gitu.

Tapi PGN itu di Sumatera cuma sendiri Pak, monopoli. Jadi karena monopoli juga

harga gas jadi, di tingkat end user jadi tinggi. Jadi kami mohon sama pemerintah ya

kalau bisa jangan hanya di hulu yang ditetapkan harga, tapi sampai di end user itu

harga harus bisa diatur juga, supaya jangan sampai di sini ada yang 7, di Jawa

Timur ada yang, di Jawa Timur saja itu bisa bervariasi harganya ada yang jual 8,5

ada yang 9 sampai di end user saja bukan hanya di Sumatera sampai 11, 12 masih

ada.

Nah ini yang perlu Pak Wamen menjadi perhatian, khusus untuk BUMD

Gresik Migas karena itu juga punya hak mereka dan BUMD Gresik Migas juga punya

fasilitas jadi enggak ada yang memang disanksikan lagi, dimohonkan kalaupun ada

kenaikan dari awal 6,5 terus ada eskalasi yang memang sesuai aturan eskalasi lebih

dari 3% atau setiap tahunnya 3%. Jadi jangan sampai dari 6,5 dolar per mmbtu terus

sampai ke angka 7,8 jadi ini memang sangat-sangat keterlaluan menurut saya.

Terima kasih.


KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Eni.

Sekedar info Pak, bahwa semangat itu sudah kita akomodir di draft RUU

Migas bahwa tidak hanya minyak BBM yang satu harga yang sama di seluruh

Indonesia, tetapi juga terkait dengan gas Pak. Saya kira memang tata niaga gas ini

yang sebelum pun undang-undang memang perlu dibenahi Pak Menteri. Kita tahu

betul bahwa ada apa ya, iya ada hal-hal yang tidak masuk akal. Saya tetap saja B to

B bisnis to bisnis masih tetap yang rasional juga pastinya gitu.

Pak Harry tadi Pak ada tambahan sebelum ke.



Saya hanya ingin mengulang saja apa yang saya sampaikan tadi kan ada

koreksi, seizin pimpinan saya langsung saja komunikasi dengan Direktur Utama

PLN. Pernyataan saya tadi saya tarik Pak Dirut PLN karena ternyata orang saya di

lapangan melaporkan kabel sudah sampai di lokasi, terima kasih atas upaya kerja

sama dan sangat responsif ini.

Kedua kali terkait dengan keringanan biaya pemasangan karena masalah

listrik desa itu sebagai bukan tidak mampu masyarakat membayar uang pelanggan,

tetapi mereka tidak mampu membayar biaya pemasangan. Kami mohonkan ada

keringanan tetapi tadi dari penjelasan Dirjen Ketenagalistrikan hal itu tidak

dimungkinkan, kecuali dengan mekanisme angsuran. Kalaupun dengan angsuran

mohon Direksi PLN memberikan instruksi ke lapangan sehingga mekanismenya ini

bisa dilaksanakan, ya kami bisa saja, syukur-syukur kalau memang PLN bisa

mempertimbangkan biaya pemasangan ini dikompensasi, mohon maaf ya dengan

program CSR misalnya karena kan faktanya ya jangankan kita bicara di daerah

terpencil di Jawa Tengah saja yang notabene relatif paling maju dibandingkan

dengan wilayah lain, itu secara rata-rata di setiap desa itu ada saja rumah yang

seperti tadi menteri paparan ya 20 tahun, 30 tahun yang lalu sampai sekarang tidak

mengenal listrik karena memang sangat tidak mampu mereka ya, tetapi kerjasama

dengan PLN sudah banyak merasakan masalah hanya keringanan biaya

pemasangan. Ini kami mohon bisa diadakan solusi kalaupun tidak bisa zero ya entah

dengan angsuran atau mungkin dikompensasi dengan program CSR dari Pertamina,

maaf dari PLN karena program yang kurang lebih sama oleh PGN juga dilakukan

untuk CSR ini ke daerah-daerah pemilihan para anggota.

Kemudian saya ingin komentar mengenai lembaran yang disampaikan pada

kami, dari RUPTL 2016-2025 kemudian versus RUPTL 2017-2026, saya komentar

saja kelihatannya kita tidak bekerja dalam kontes mengurangi emisi karena EBT-nya

peningkatannya tidak signifikan. Oleh karena itu kalaupun ini belum disahkan

hendaknya rancangan ini dikaji ulang, khususnya untuk Dirjen Kelistrikan, apa EBT

KE. Saya pikir EBT persentase hanya 3% ini kelihatan kita tidak serius, tetapi saya

tidak tahu apakah ini ngikutin policy yang baru dari Presiden Amerika Donald Trump

karena mereka tidak lagi mengikuti program pengurangan emisi yang terakhir di apa

dluncurkan oleh Amerika.

Itu saja dari saya dan terima kasih atas kerja sama responsif, yang sangat

responsive dari PLN.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira dari teman-teman sudah cukup, mungkin dari meja Pimpinan.


Pimpinan, sedikit 2 detik saja Pimpinan. Saya mau menanyakan sedikit

kepada Pak Dirjen Migas, Pak.


Pak Dirjen di Paser itukan penghasil gas, nah kemarin waktu kita kunjungan

kerja ke Paser mereka menyatakan bahwa belum ada Jargas, mereka mengusulkan

untuk adanya Jargas, 1.

Terus yang kedua kepada Dirut PLN, saya mau menanyakan pak tentang

PLTA Sungai Kayan yang sebelumnya berdasarkan info bahwa PLTS Sungai Kayan

ini mempunyai daya sebesar daya sebesar 900 mega watt Pak. Nah itu kan

merupakan nanti menjadi PLTA yang terbesar di Indonesia, bagaimana progressnya.

Terus yang ketiga, tadi juga sudah saya sampaikan juga aspirasi pak kepada

Pak Menteri bahwa di Nunukan juga tentang penambahan kuota Pak dari 35 ribu

dari kabupaten Nunukan untuk ditambah menjadi 72 ribu. Mungkin itu saja yang

ingin saya sampaikan.

Terima kasih.



Izin Pimpinan, setengah menit.

KETUA RAPAT:

Ini setengah menit, kalau tadi 2 detik Tarakan gitu.


Ini saya Pak Wamen, mungkin Pak Dirjen saya ingin menyampaikan bahwa

penambahan Jargas di Wajo. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan ada

permasalahannya sedikit. Nah kira-kira solusinya gimana pak ini kan masyarakat

yang membutuhkan untuk tanya saya soal penambahan Jargas di Kabupaten Wajo.

Terus kemudian saya nggak tahu Pak Wakil Menteri, ada nggak program energi

terbarukan melalui penggunaan air danau karena seperti di Dapil saya kan

kabupaten Soppeng itu ada danau, tetapi masyarakat yang di atas gunung itu

enggak punya listrik. Waktu itu saya komunikasikan sama Pak Jonan, mungkin ini

aja Bu diusulkan ….. tenaga surya. Tetapi apa memang itu saja atau ada alternatif

lain, itu saja pertanyaan saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, mungkin dari meja Pimpinan Pak Mul dulu.


Saya sedikit, terima kasih.


Yang pertama mungkin ini terkait dengan masalah pengalihan anggaran, Pak

Wamen mungkin khususnya di Dirjen Migas saya melihat ada surat ini mungkin agak

kurang pas ini Pak, bahwa dari Sekretaris Direktorat Jenderal selaku kuasa

pengguna anggaran Dirjen Migas Pak. Apalagi di sini disebutkan dipindahkan

kegiatannya ke Kementerian BUMN, enggak ada kaitannya dengan kita Pak. Jadi

mohon Pak, biasanya kalau sesuatu yang sudah kita ketok di APBN 2017, apabila

itu ada pemindahan program, pemindahan misalnya dari tangki atau berpindah

kemana, diusulkan kembali oleh kementerian ke Komisi VII. Nanti Komisi VII akan

membahas, menanggapi dan diketok lagi pak. Jadi tidak serta-merta kecuali kalau

kegiatan kecil Pak, ini kan kegiatan besar apa program Tangki sebesar 368 miliar di

beberapa lokasi atau di 10 lokasi, kecuali kalau kegiatan misalnya tadi misalnya

pemasangan JPU kabupaten ini di lokasi ini pindah ke lokasi ini, itukan kegiatan

kecil-kecil itu enggak perlu pak karena kegiatan yang sangat detil yang kecil, kaau

inikan sudah program gelondongan besar ini pak. Nanti kalau memang dibatalkan

kita batalkan, nanti kita mau arahkan ke mana kita bahas bersama, mana yang

paling bermanfaat menurut kita bersama Pak, oleh pemerintah tentu yang

mengusulkan, bukan DPR, DPR memberikan masukan-masukan pak. Kalau

misalnya tadi di katakan oleh Pak Menteri menambah converter kit enggak ada

masalah, apakah semuanya 368 itu di sana 380 ya, 4 milyar itu masuk sana atau

sebagian. Ini harus menjadi pembahasan bersama Pak, karena pada saat waktu kita

menetapkan kan bersama-sama dengan DPR.

Itu yang pertama saya komentari supaya segera saja pak dibuat surat

diajukan nanti akan kita bahas terpisah untuk mendukung program yang dirasakan

diperlukan oleh kementerian, sementara bagaimana programnya tangki itu harusnya

dibangun, tangki apa, pembangunan tangki penyimpanan BBM dan elpiji itu, apakah

betul sudah komit Pertamina. Kami kemarin waktu ketemu di Jogja ya saya

kebetulan, Panja Migas ya saya tanyakan ada Pak Ali Nurdin hadir mewakili Pak

Dirjen, mereka bilang belum ini katanyaa, belum, belum menyatakan sanggup dan

lain sebagainya. Ini kan kalau ada memang pengalihan dan kesediaan itupun

melalui rapat diketok Pak, sehingga itu mengikat pak. Mengikat ke Pertaminanya,

mengikat ke Dirjen Migasnya pada saat seperti waktu kita membatalkan yang 48

Pak, dengan Pak Bambang. Pak Bambang komit waktu itu mewakili Dirut dan

dialihkan ke EBTKA kan itu diubah di melalui mekanisme rapat resmi dan itu

mempunyai kekuatan hukum. Ini yang perlu digarisbawahi dan segera diusulkan ke

DPR pak kalau ada perubahan.


Pimpinan, mohon maaf boleh interupsi Pak.

Begini Pak Mulyadi, saya kurang sependapat kalau ini dibatalkan karena ini

program yang sangat strategis, yang notabene presiden sendiri menghendaki policy

satu harga policy satu harga se-Indonesia padahal tangki-tangki ini tujuannya itu ya.

Jadi apa yang sudah disetujui di Komisi VII ini pasti sesuatu yang penting, tidak bisa

pemerintah sepihak membatalkan begitu saja, tetapi tadi menteri kan nadanya

bukan membatalkan proyek ini, tetapi proyek-proyek seperti ini seyogyanya cukup

dilakukan oleh operator. Menteri harus mencari solusi, kami tidak mau dibatalkan ini.

Ini sangat strategis ya, itu saja melengkapi pendapat pimpinan tadi.

Terima kasih.


Jadi sebetulnya yang saya sampaikan tadi pada prinsipnya bukan dibatalkan

pak. Pertamina bersedia membangun dengan uang Pertamina, itu yang saya minta

komitmennya itu harus resmi Pak, bukan hanya sekedar ngomong-ngomong itu,

ketemu menteri ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi kalau memang Pertamina punya

komitmen untuk membangun sendiri diketok melalui rapat dan itu mengikat Pak,

kalau dia tidak laksanakan dia salah dan berarti ada uang di Dirjen Migas

Kementerian ESDM yang harus kita bicarakan dengan DPR, itu intinya Pak. Tapi

kalau Pertamina enggak mau, enggak mau enggak mau seperti kata Pak Harry

harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang sudah diterapkan dan dibahas

berbulan-bulan di DPR dengan pemerintah Pak, karena pengawasan sesuatu itu

bukan satu hari ketok, diusulkan oleh pemerintah, dirapatkan dengan DPR, diraatkan

lagi, diusulkan lagi. Jadi melalui proses yang panjang Pak, jadi nggak bisa proses

yang panjang artinya dibatalkan dalam waktu 1 menit kalau ada wacana-wacana

atau pendapat-pendapat, masukan-masukan yang sifatnya sangat tiba-tiba itu

pendapat saya dan itu memang sesuai dengan apa mekanisme pembahasan

anggaran yang ada di DPR RI.

Kemudian kedua untuk 2017 mohon kiranya LO-nya khususnya yang terkait

dengan program pemberdaya masyarakat yang terkait kepentingan masyarakat pak

Dapil ya. Tadi kan mungkin tadi Pak Nasir kan menyampaikan kritiknya, saya

enggak tahu apakah yang diusulkan itu sudah sesuai dengan yang saya lihat di sini

ada datanya di Riau 200 PGU, apa itu sudah sesuai atau belum gitu. Jangan sampai

nanti itu diusulkan yang diusulin apa yang keluar belum, ini yang mohon, untuk yang

2017 ini LO-nya Pak, begitu juga dengan Pak Dirjen Migas Pak, kemarin saya kasih

ulang ke Pak Ali NUrdin tolong koordinasi dengan LO-LO kita di lapangan

kabupaten-kabupaten yang kita tunjuk karena dari awal sudah kita sampaikan

seperti coverter kit itu kan seperti Dapil saya sudah 2 tahun tahun lewat Pak, jadi

tahun sekarang jangan sampai terlewat lagi dan koordinasi untuk 3 kabupaten.

Begitu juga Pak Rida dan program-program yang lainnya mohon Pak, karena ini

sifatnya adalah program untuk kepentingan rakyat langsung Pak, beda dengan

program-program besar ya, kalau kita dulu saya di Komisi V dulu ada program

rumah tidak layak huni sampai 10 ribu pak kita bantu memperbaiki rumah tidak layak

huni. Ada program PPIP infrastruktur perdesaan, yang begini-begini sangat

dirasakan kalau di sini mungkin listrik desa, PJU, petrofi, terus converter kit, sumur

bor yang lain-lain itu yang saya sebut tadi itu sangat bermanfaat Pak, karena itulah

yang bisa kita perjuangkan karena masyarakat bertanya, Pak Bapak Anggota DPR,

iya, apa yang bisa Bapak bantu untuk rakyat. Itu yang ditanya itu, di rakyat itu nggak

ada cerita ICP, nggak ada cerita lifting Pak, itu kita-kita saja saja itu Pak, kalau

urusan lifting dan urusan yang lain-lainnya itu karena mereka apa yang bisa Pak,

dibantu di sini masih gelap, di sini sulit air tolong dibantu sumur bor itu kan ……

Ini ada 2 pendekatan Pak, yang program-program yang terkait dengan

kepentingan masyarakat kecil ini mohon kiranya betul-betul diseriusi Pak, oleh

terutama oleh bawahannya Pak Dirjen ini Pak, jangan sampai miskomunikasi yang

menyebabkan timbulnya persepsi yang salah di antara kita Pak, karena kepentingan

kita hanya satu yaitu bagaimana masyarakat merasa dibantu oleh wakilnya karena

kita ini wakil rakyat, bertanggung jawabnya ke rakyat Pak dan pada saat kita

disumpah, ucapan pertama yang kita sebutkan waktu disumpah jadi anggota DPR RI

saya bersumpah untuk memperjuangkan daerah pemilihan saya Pak, ini bersumpah

Pak, berjanji ke Tuhan Pak, nggak main-main pak itu ucapan seorang anggota DPR

RI pada saat dia dilantik pak. Saya bersumpah untuk memperjuangkan daerah

pemilihan saya. Jadi ini mohon kiranya yang terkait dengan masalah Dapil ini betul-

betul jangan sampai miskomunikasi dengan apa yang diinginkan atau yang

diperjuangkan oleh rakyat, oleh masyarakat kepada wakilnya.

Kemudian kalau masalah ini kemarin saya kebetulan nggak hadir Pak

Bambang, tapi kemarin saya dengar rapat ini cukup lama. Mohon kiranya ini kok

sampai sekarang DPR RI belem menerima Pak, surat pengajuan status yang PKP2P

yang sudah di terminate gitu Pak. Saya sudah mungkin beberapa bulan yang lalu ke

Jambi, ada tambang PKP2B yang sudah di tutup, tapi katanya di tambang

……..pemasukannya sifatnya pribadi, negara tidak dapat apa-apa, dibiarkan status

quo. Ceritanya mereka mengatakan kita provinsi sudah ngirim Pak, pusat saja yang

tidak proses-proses. Makanya dari itu kata Pak Bambang harus dikirim DPR RI, jadi

mungkin udah 6 bulan kali Pak ya sampai sekarang nggak dikirim juga DPR RI,

jangan kami punya persepsi Pak, mohon maaf Pak, ada yang ketika pihak yang

mengambil keuntungan dalam kondisi status quo ini pak karena di sana duit semua

Pak. Kita bisa perjelas Pak, mungkin kata mereka ada setor sini, setor sana, sana-

sini nanti menjadi persepsi kita menjadi tidak positif nanti Pak, kalau bapak

membiarkan terlama khususnya Pak Bambang, berkali-kali, berapa kali saya

nelepon gitu Pak karena kalau sudah diproses dilegalkan yang untung negara,

negara dapat pajak, negara dapat royalti, masyarakat di sana bekerja dengan legal,

bisa bertumbuh kembang, dimanfaatkan semuanya, kalau sekarang kan serba

enggak jelas. Waktu kita ke Jambi muncullah LSM, datang ke kita menyampaikan

begini pak ada permainan begini-begini. Mohon kiranya di melakukan legalisasi Pak,

sekarang kemarin saya diundang mewakili Komisi VII terkait dengan legalisasi aset

dan pelepasan wilayah hutan untuk rakyat. Ini saja sudah mau dilakukan pak.

Saya sampaikan sekalian yang hal-hal yang terkait dengan masalah

pertambangan, juga Pak Wamen, kepada Dirjen juga Pak, mumpung sekarang

pemerintahan Presiden Jokowi-JK sedang mencanangkan 9,1 juta hektar legalisasi

dan retribusi tanah pak. Kebetulan saya kemarin rapat dengan pimpinan DPR,

kemarin hadir dari Menteri Pertanahan, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Pertanian

lengkap semua jajaran pemerintah, ini karena program prioritas RKP 2017 dari

pemerintah Presiden Jokowi-JK. Saya menyampaikan supaya sekaligus kita bersifat

komprehensif maksud saya dengan persoalan-persoalan tanah-tanah, ini tambang,

hutan lindung karena hutan-hutan juga mau ada yang di lepas ada beberapa, yang

misalnya selama ini bermasalah yang terkait dengan energy, migas saya sampaikan

kemarin pada rapat koordinasi dengan pemerintah melalui rapat dengan Pimpinan

DPR Pak. Jadi tolong mumpung ini momentumnya pas Pak, tolong disampaikan pak

sekaligus karena ini sudah menjadi prioritasnya pemerintah pak 9,1 juta hektar

retribusi aset pelepasan dan di dalamnya ada 4,1 miliar hutan pelepasan wilayah

hutan. Ini perlu juga pengawasan dari DPR, perlu masukan juga mungkin yang di

hutan itu ada yang tambang, ada yang apa, migas dan lain sebagainya buat rakyat

saja di lepas Pak, ini tujuan akhirnya untuk kepentingan ekonomi pak disampaikan

oleh pemerintah kepentingan ekonomi. Artinya sekaligus juga Kementerian ESDM

bisa mengusulkan Pak, yang terkait hambatan-hambatan dari misalnya Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena ini bisa ikut sertakan dalam program yang

dicanangkan oleh Presiden Jokowi-JK ini.

Saya rasa itu Pak, saya nggak terlalu banyak, yang umum-umum saja karena

kita Raker ya, kalau yang detil nanti pada saat kita kalau ada RDP dan lain

sebagainya baru kita sampaikan secara lebih ini. Jadi itu Pak Gatot Pak, sedikit

supaya lebih ini komprehensif kenapa pak sampai sekarang belum dikirim juga Pak,

sudah 6 bulan pak.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM:

Izin Pak Wamen.

Itu kemarin sudah kita kirim pak tapi karena klasifikasi cadangannya belum

ada kemudian dikembalikan lagi, nanti akan kita kirim lagi. Kita teliti cadangannya itu

yang belum ada sampai sekarang, kita belum, datanya itu belum lengkap.


Saya khawatir Pak, jangan-jangan semuanya enggak ada yang cadangan pak

data itu pak. Jadi kalau Bapak menunggu cadangan nggak akan pernah dikirim. Jadi

bagaimana Pak, gini pak kita kan harus mencari terobosan Pak Gatot melalui Pak

Wamen ya Pak. Kalau kita terjebak dengan suatu persoalan yang sampai tahunan,

sampai 5 tahun ke depan juga itu persoalannya itu, ini kan enggak diproses.

Sementara proses ilegal kalau berjalan terus, keluarlah uang pendapatan ratusan

miliar yang tidak tahu pihak mana yang menikmati. Ini sudah disampaikan sana Pak,

banyak pihak yang menikmati, ada backing ini, backing ini macam-macamlah

sampai Pemdanya pun takut ngomong Pak, kepala dinas saja nggak berani

ngomong Pak, saya takut Pak, Anggota DPR aja jadi tahu sendiri Pak, pasti tahu

katanya.

Jadi jangan permasalahan yang status quo ini yang dinikmati oleh, negara

tidak dapat apa, pemerintah nggak dapat apa-apa, hanya oknum. Ini harus cari

terobosan pak karena kita tanya Pak, sanggup nggak pusat mengawasi, pusat bilang

ke daerah, daerah bilang itu pusat. Jadi seakan-akan memang dibiarin aja. Waktu itu

yang mewakilin kan Pak Agung ya, itu Pak Mul itu daerah yang ngawasi kita nggak

sanggup, daerah bilang kita enggak sanggup, pusat saja itu berjalan terus. Carilah

terobosan nggak mungkin kita terjebak atau disandera hanya oleh persoalan itu,

kirim ke DPR, kita proses, kita bagaimana cara melegalkan. Saya rasa bukan satu

ini saja Pak, kita sudah dengar Pak, banyak sekali tambang-tambang yang, artinya

itu yang bermasalah. Bahkan saya dengar itu Ketua KPK bilang ada lagi nih

permasalahan pertambangan lebih yang permasalahannya, korupsinya lebih besar

dari KTP katanya, bentar lagi tunggu saya akan sampai sekarang kita nggak tahu

apa. Saya baca di media online sama hal. Jadi saya melihat praktek-praktek yang

seperti ini bukan hanya di satu tempat pak. Ini yang menurut hemat kami tolong Pak,

jangan dibiarkan status quo ini karena yang menikmati pasti oknum Pak, negara

nggak dapat apa-apa, enggak mungkin kita bilang karena masalah ini kita nggak

urus-urus, berarti negara dirugikan terus pak kalau cuma alasan itu pak.

Ya Pak Wamen, Pak Gatot tolong lah Pak, karena kalau ini sudah diformalkan

dengan proses apapun ya bapak kan pemerintah, bisalah membuat melegalisasi

tanah 9,1 juta hektar saja bisa Pak, masa masalah ini nggak bisa. Yang penting

pemerintah diuntungkan, rakyat juga diuntungkan tidak terjadi lagi praktek-praktek

yang selama ini ya sudah menjadi rahasia umum Pak, rahasia tapi umum tahu Pak.

Rahasia umum kan dia rahasia tapi umum sudah tahu. Jadi mohon kiranya ini

segera ditindaklanjuti pak.

Saya rasa itu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mul.

Pak Satya.


Terima kasih Saudara Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Wamen ESDM beserta jajarannya.


Saya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama mengenai Freeport

pak. Freeport ini sudah menjadi tontonan nasional yang kita harus sama-sama

mempunyai value yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Freeport sendiri.

Pada waktu ada pers conference yang dilakukan oleh Freeport di hotel Vermont. Itu

jelas dia mempertimbangkan hampir 100% isi dari pada press conference-nya itu

dengan asumsi stakeholders karena pertanggungjawaban publik dia, sebagai CEO

dia mengatakan bahwa dia tidak akan bergeming dari posisi mematuhi kontrak

karya, karena pasti ada suatu implikasi apabila dia mengatakan lebih dari pada itu

akibat dari pada penolakan-penolakan daripada stakeholders dan mempengaruhi

saham dari pada perusahaan itu sendiri. Tetapi di sisi yang lain kita sebagai bangsa

Indonesia juga kita harus mempunyai pijakan yang jelas pak. Pijakan yang jelas kita

adalah perundang-undangan yang dikeluarkan oleh sebuah negara berdaulat. Ya ini

tentunya harus tetap dijaga, saya khawatir sekali apabila apa pembicaraan, bukan

negosiasi tapi pembicaraan selama ini dilakukan oleh pemerintah kepada Freeport

mengorbankan value yang kita miliki yang sekarang ditonton oleh masyarakat

Indonesia secara keseluruhan.

Jadi saya tetap berharap supaya tetap akan ada suatu jalan keluar, jadi ada

win-win tanpa harus mengorbankan kedaulatan negara pak. Caranya adalah saya

tetap berpikir esensi orang berusaha di Indonesia itu adalah dia akan untung. Nah

kalau sekarang untungnya kita jamin, kita batasi nilai untungnya saya rasa mereka

sudah tidak lagi mempermasalahkan dia harus patuh atau tidak patuh dengan

sebuah hukum yang diterapkan setelah kontrak itu ditandatangani. Saya punya

keyakinan ke sana, memang dia tidak akan bisa mendapatkan windfall. Kalau

sekarang ini kan dia bisa mendapatkan windfall karena kita tidak membatasi dari

aspek sejauh mana, seberapa besar untung yang akan dia peroleh. Nah ini yang

menurut-menurut saya di dalam kontrak kita ya, di dalam kontrak kita baik di sektor

Migas atau pun juga pertambangan, kita tidak pernah mengacu kepada hal yang

sifatnya membatasi komersial tadi. Tetapi kita lebih memberikan satu kisi-kisi ya,

mereka bisa mengusahakan kalau dia bisa efisien, dia bisa mempunyai apa harga

komoditas yang naik, dia bisa mendapatkan windfall dengan begitu saja. Tetapi

kalau kita bisa membatasi keuntungannya dengan format atau dengan formula yang

ada, tetapi dia disuruh tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang ada,

saya pikir itu cukup fair Pak, sehingga kedaulatan kita tidak terganggu tetapi di sisi

yang lain dia berusaha di sini tidak untuk bangkrut, dia berusaha di sini untuk

mendapatkan keuntungan.

Nah ini yang dari dua sisi yang saya harapkan nanti pemerintah di dalam

negosiasi bisa masuk, tadi saya terima kasih sekali kalau PP 1/2017 masih menjadi

rujukan dan tidak dirubah untuk memenuhi keinginan dari pada mereka. Saya pikir

harus kita pertahankan karena disitulah letak kedaulatan kita gitu, hanya kita harus

tahu apakah pada gilirannya nanti dia akan mendapatkan ketidakberuntungan dalam

berusaha di Indonesia. Itu kan tentunya juga menjadi satu hal yang kita

pertimbangkan, maka masuk apa, factor di mana kita batasi bagaimana dia

memperoleh keuntungan di kita.

Yang lain di dalam hal Freeport yang saya juga ingin sampaikan tadi Pak

Menteri kan mengatakan bahwa yang tidak bisa dihitung pada proses divestasi itu

adalah cadangan karena itu dimiliki oleh kita. Saya sepakat sekali karena sebetulnya

apa yang dilakukan itu adalah bagaimana nilai usaha dari cadangan yang dimiliki,

berupa aset, teknologi dan lain sebagainya. Sehingga acuan dari pada proses

divestasi cara perhitungannya tentunya harus ke replacement cost dari apa yang

dihasilkan walaupun ya, walaupun ada satu faktor yang mungkin hilang di sini adalah

pada waktu dia menemukan dengan teknologi yang dia miliki, itu bagaimana kita

mau value itu semua. Itu yang mungkin tidak bisa secara matematik kita masukkan

dan kita hitung apabila kita tidak mempunyai cara perhitungan yang cermat.

Cadangannya boleh, tidak boleh dihitung karena itu kita yang memiliki, nilai usaha

dari pada cadangan harus dijadikan faktor, lantas teknologi di saat dia menemukan.

Itu kan harus kita faktor kan juga karena tanpa ada itu ya cadangan tetap tinggal

cadangan yang ada di bawah.

Nah ini tentunya ya satu harus dipertimbangkan, tetapi saya sangat tidak

sepakat apabila perhitungan dia menggunakan outgoing concern dengan asumsi

bahwa akan ada perpanjangan. Sehingga nilai divestasi yang dihitung sekarang ini

mempertimbangkan dari pada perpanjangan dari pada nilai kontrak, itu sangat tidak

fair kalau itu dijalankan oleh pemerintah dan saya yakin pemerintah pasti tidak akan

menyepakati juga tapi karena itu sudah menjadi public domain saya sampaikan di

sini gitu kita tetap tidak boleh, tetapi untuk menghargai teknologi yang dia pakai

hingga dia bisa mendapatkan atau mengeksploitasi itu perlu menjadi faktor, supaya

kita fair saja menghitung, kita ngitung replacement cost tetapi dengan adanya faktor

penemuan dari pada teknologi itu, itu tentunya masih bisa kita bisa menerima itu.

Lantas yang hal yang lain yang ingin saya sampaikan menyangkut mengenai

Ruwen Pak, walaupun itu tidak masuk di dalam agenda ini. Kita perlu

mengagendakan karena Ruwen itu Tupoksi pengerjaannya kan kementerian. Coba

betul atau tidak Pak, kementerian kan jadi bukan DEN. DEN menghasilkan camp ya

tetapi ada waktu dia menerjemahkan kebijakan energi nasional menjadi Ruwe dan

nantinya menjadi Ruwet itu kan ada di Kementerian ESDM. Nah kita perlu untuk

mendapatkan penjelasan Pak, jadi nanti di dalam forum terpisah kita khusus

membahas mengenai Ruwen karena itu perlu sosialisasi yang mana kita harus

menjawab. Kalau itu nanti kita berada di daerah kita masing-masing turunannya kan

turunan dari Ruwen. Jadi apa dilakukan seperti saya di provinsi Jawa Timur gitu ya

atau mungkin di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan kan tentu kita harus bisa

melihat, apakah ini nanti satu jalan dengan apa yang di kita gariskan pada waktu kita

memutuskan kebijakan energi nasional atau Cam tersebut.

Yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu menyangkut mengenai harga

gas pak. Harga gas yang dari impor, di sini kan sudah jelas bahwa landing price

FOB itu dihargai 11% 11,5% dari pada ICP. Saya ingin mendapatkan pak dari

Kementerian ESDM peta nya. Jadi peta kemungkinan kan SKK Migas, kementerian

kan sudah mempunyai satu apa perencanaan jangka panjang, lapangan mana yang

akan dikembangkan di kemudian hari, lantas berapa sebetulnya dari POD yang

sudah disepakati, pada kisi-kisi harga berapa, lantas kebutuhan dari pada

kemungkinan adanya LNG import disaat beberapa lapangan itu belum beroperasi.

Itukan pasti ada satu gap di sini, nah kita ingin mendapatkan satu pemetaan

sehingga kita tahu berapa saving yang bisa kita dapatkan disaat gap itu bisa kita

penuhi melalui LNG impor Pak. Kalau memang itu nanti ada bisa, lebih kecil atau

sama dengan 11% 11,5% dari pada ICP karena saya juga tidak yakin ada apa, LNG

yang bisa dengan harga segitu ya, maksudnya perlu dibuktikan dalam perjalanannya

nanti memang betul ada atau tidak, di wealth head-nya sana berapa ditambah

dengan shipping cost dan regasifikasi dan sebagainya. Nah itu kan kita supaya

dapat gambaran saja Pak, supaya kebijakan 11,5% ICP itu riil. Itu bisa dan Bapak

bisa menyampaikan kepada kita, ini men-save pengeluaran dari pada pemerintah

karena kemarin pada waktu pemerintah melakukan apa ceremony dari kapal listrik

yang saya lihat ternyata itu diesel, walaupun katanya bisa di convert menjadi apa

dengan gas. Tapi kan pemenuhan gasnya tidak ada sehingga sebetulnya itu diesel,

sehingnga sebenarnya itu diesel jalan itu Pak, diesel kapal besar yang jalan yang

menurut saya pemborosan juga sebetulnya, kalau kita mau jujur ya.

Hal yang demikian yang dalam konsep itu adalah mobile, sehingga dia bisa

memenuhi kebutuhan di mana lokasi-lokasi yang diperlukan, kita padukan dengan

pembangunan dari pada mini FSU ataupun PSU yang dipenuhi oleh gas-gas impor.

Jadi bapak juga membandingkan antara kapal yang menggunakan diesel dengan

lokasi yang dibangun dengan MSU dengan apa dengan gas impor tadi, dengan di

sini pasti akan ada delta ya itulah sebetulnya negara menghemat. Nah ini ya kita

enggak punya pak Komisi VII kita tidak punya petanya, kita hanya mengetahui

parsial saja, kita tahu ada development upstream, kita tahu ada kebijakan mau

impor, kita tidak tahu bagaimana apa projek-projek miniatur PSR atau apa yang

sekarang apa lagi jalan ya, terus kapan mereka kan bisa fit in dan seberapa jumlah

penghematan yang akan bisa dilakukan. Nah kalau itu bisa di quantity gitu saya

yakin ini menjadi apa performance dari pada Kementerian ESDM di mata dari pada

Kementerian Keuangan gitu bahwa dengan ide-ide kita akan menyumbang

sebetulnya apa keuntungan devisa yang harusnya kita keluarkan hanya karena

pemenuhannya menggunakan BBM impor.

Nah hal yang demikian menurut saya patut di inisiasi dan disampaikan secara

jelas di Komisi VII ini supaya kita bisa mendapatkan gambaran pasti akan

mendapatkan dukungan Pak. Jadi yang kita terkaget-kaget itu kalau ternyata nanti

semua hybrid, tetapi hybrid-nya ke diesel. Jadi kita misalnya ada PLTS, kelihatannya

oke gitu ternyata mataharinya kurang ini di hybrid juga sama diesel atau mungkin

menggunakan angin, di hybrid juga sama diesel. Artinya yang dijalankan juga bukan

menggunakan energi baru terbarukan, nah ini yang sebetulnya kita hindari Pak,

supaya hal-hal demikian tidak kelihatan packaging-nya bagus tetapi sejatinya itu

pemborosan juga gitu.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.


KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Satya.

Pak Mukhtar Tompo masih ada.


Iya, mohon maaf tadi ada yang terlewatkan Pak.

Jadi, yang pertama dikasih butut. Saya singkat saja Pak, kepada Pak Wamen.

Kemarin kita sudah banyak mendapatkan penjelasan dari Dirjen Minerba terkait

surat permohonan perpanjangan ekspor dari PT Freeport Pak, tadi Pak Menteri

Jonan juga sudah menyampaikan. Cuma ini ada 2 pernyataan yang saya anggap

ada sisi kesamaan juga dan kontra pak. Kemudian saya umumkan dari sisi

pemberitaan, kemudian pengamatan saya juga lewat sosmed, juga informasi dari

LSM-LSM. Saya mengusulkan pak lewat rapat ini untuk kebaikan bersama agar

tidak ada persoalan di kemudian hari. Ini kita sudah tahu bersama bahwa di awal

Februari sudah ada ribu-ribut antara Freeport dengan pemerintah pak. Versi

pemerintah pada saat keluar SK itu, maka otomatis Freeport sudah berubah dari KK

ke IUPK. Ternyata kan tidak, dia tidak terima pak dengan berat beberapa

persyaratan disyaratkan oleh pemerintah. Artinya apa? tidak jelas sampai sekarang

posisi Freeport ini apakah KK, IUPK. Kemudian ada pembatas 120 hari, apakah

akan melanjutkan …..atau tidak, sekarang tinggal 40 hari lebih pak.

Ini ada surat yang mereka mohonkan tanggal 16, kemudian langsung dijawab

tanggal 17. Keluarlah surat rekomendasi perpanjangan izin ekspor dari Kementerian

ESDM lewat Dirjen Minerba. Karena tidak jelas statusnya, maka saya pikir Pak,

mending surat ini dicabut aja dulu karena dia juga mungkin tidak bisa gunakan. Ini

dari surat ini Pak, kan bisa multitafsir bisa menimbulkan persoalan di masa yang

akan datang karena saya mendapatkan informasi dari LSM-LSM di sana mereka

pernah mengalami 2 bulan terakhir sebelum izinnya berakhir itu Pak, mereka over

produksi, gara-gara itulah seluruh gudang-gudang itu penuh. Kita khawatir dalam

bernegosiasi ini mereka lakukan enak eksplorasi aja terus tanpa sepengetahuan

pemerintah. Ini yang kita khawatir, walaupun dikatakan sudah tidak mungkin tapi kan

ini bisa debatable. Makanya Pak, niat baik pemerintah dalam merespons kurang dari

1 hari ini saya pikir Pak Wamen dan Pak Menteri bisa dengan bijak untuk menarik

aja dulu ini Pak yang rekomendasi …… ekspor untuk Freeport Indonesia.

Saya kira itu pak untuk kebaikan bersama dan surat ini bisa multitafsir dan

bisa menjadi persoalan di masa akan datang.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Mukhtar Tompo.

Saya kita itu dari kita ya, sekarang saatnya pak untuk merespon beberapa

yang disampaikan oleh teman-teman.

Silakan Pak Wamen.

WAKIL MENTERI ESDM RI:


Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII, Bapak-bapak, ibu-ibu Anggota Komisi

VII.


Dari apa yang dibicarakan tadi beberapa hal kami catat di sini, ada beberapa

kesepahaman kita tentang apa yang menjadi concern dari Bapak-Ibu menyangkut

masalah Freeport, tata niaga gas dan listrik. Tentu tidak semua bisa kami jawab hari

ini, yang bisa kami jawab mungkin ada beberapa hal terutama, pertama adalah

masalah tata niaga gas. Kita juga punya concern yang sama mengenai harga yang

di hulu di transmisi maupun yang distribusi. Apa-apa yang bapak sampaikan tadi

kami sudah memahami dan mencermati dan juga berusaha untuk mengatasinya.

Tapi ada beberapa hal yang dalam hal ini sudah merupakan kontraktual yang

apakah mungkin kita merubah bentuk kontrak tersebut atau yang sudah berkontrak

tersebut. Misalnya adalah dalam hal di hulu, harga gas yang dulu, harga mereka

sudah tetapkan lewat POD dan sekarang prosesnya sudah cost recovery sedang

berjalan. Dan harga yang ditetapkan waktu harga jualnya gas itu juga sudah

disepakati dengan pembeli waktu itu. Apakah mungkin ini kita ubah dan inikan

menjadi concern kita bersama.

Yang kedua harga di hulu juga ada komponen memakan komponen PNBP

dan komponen PNBP ini ada beberapa lapangan di mana komponen cukup besar,

ada yang di atas 30%. Nah di dalam Perpres 40 seperti yang sudah sama-sama kita

ketahui bahwa di sana dikatakan bahwa harga gas dibawah 6 dolar, tapi untuk

industri tertentu, tidak semua harga di bawah 6 dolar untuk semua industri. Yang

sudah kita putuskan untuk menjadikan di bawah 6 dolar adalah industri

Petrochemical, pupuk dan baja. Industri-industri lain sedang dalam tahap

pembicaraan untuk dicarikan solusi apakah perlu dan harus kita turunkan harga juga

di bawah 6 dolar. Dan ini masih dalam tahap pembicaraan dan kita juga intens

membicarakannya bagaimana cara menurunkannya, kenapa? kita lihat dulu multiflier

efek dari selain ketiga industri tersebut. Misalnya kita evaluasi harga gas untuk

makanan, untuk sarung tangan dan keramik. Kita di kementerian melihat metodologi

apa yang kita lakukan, yang kita sepakati untuk mengevaluasi industri mana dulu

yang akan kita kasih prioritas untuk diturunkan harganya. Misalnya untuk industri

makanan ya, kita lihat berapa kontribusi in terms of GDP dari industri makanan.

Kemudian kita lihat berapa persen porsi gas dari DGP tersebut, misalnya industri

makanan 100 dolar misalnya. Porsi gasnya adalah 50 dolar, dari 50 dolar misalnya

dia menggunakan gas 25 mm, berarti 1 mm menghasilkan 2 dolar. Kemudian kita

lihat industri keramik sama berapa kontribusinya kepada GDP dan kita hitung seperti

tadi lagi untuk 1 mm dia menghasilkan berapa dollar. Ternyata dari 3 industri yang

sudah kita evaluasi keramik, sarung tangan dan makanan angka yang terbesar

adalah pada makanan. Makanan tersebut setiap 1 mm dia menghasilkan lebih besar

dollarnya daripada industri keramik dan industri sarung tangan. Dan ini yang sedang

kita lakukan untuk melihat metodologi apa untuk mengevaluasi industri mana yang

akan kita kasih prioritas untuk diturunkan harganya, jangan sampai jangan sampai

kita coba turunkan harganya iya di end user ternyata hulunya menjadi mati. Dan kita

tidak inginkan itu hulu menjadi mati karena kita menginginkan harga di end user

lebih rendah dan ini adalah PR kita juga untuk menentukan mau seperti apa kita,

apakah ya apakah kita turunkan untuk industri lain lewat PNBP misalnya. Dan ini

tentu lintas kementerian ya.

Kemudian kita juga menyadari disisi distribusi ya, didistribusi, apa yang

dinamakan dengan trader bertingkat dan lain-lain itu juga kita temukan. Tapi kita

juga harus menyadari distribusi ini kan juga sesuatu yang kontraktual juga dulunya

membangun pipa dengan daya meter berapa. Ternyata gasnya enggak sebesar itu

yang dialirkan, sehingga per Mmbtu-nya menjadi lebih mahal. Dan ini juga kita

temukan untuk beberapa ruas transmisi yang ada, baik di Sumatera maupun di

Jawa. Kemudian kita juga menyadari bahwa ada juga transmisi ini menjadi mahal

karena apa? karena end user-nya itu hanya membutuhkan kecil sekali volume

gasnya. Misalnya hanya butuh 2 atau 3 mm, tidak 100 mm, jadinya harga di end

user tersebut menjadi mahal. Bagaimana dengan distribusi? juga distribusi juga

seperti itu, yang menjadi pertanyaan dan concern kita selama ini adalah apakah

dengan tata kelola gas sekarang kita mampu membangun infrastructure gas.

Jawabannya adalah kalau kita lihat data 2-3 tahun belakangan, infrastructure gas

kita itu tidak terbangun seperti yang direncanakan. Nah ini adalah PR dan kita

semua ya, kemudian ada wacana juga untuk agar harga gas bisa turun, agar

kompetitif. Kita buka keran impor misalnya, kita sudah mempunyai apa yang

dinamakan neraca gas, seperti bapak pimpinan tadi mengatakan bagaimana

hubungan tahun berapa nanti kita akan ekspor, di mana kebutuhan kita gas tersebut,

berapa nanti yang on stream di hulunya itu sedang kita kerjakan dan kita

sinkronisasikan dengan apa yang dinamakan neraca gas.


Interupsi Pimpinan, terima kasih Pimpinan.

Pak Wamen begini, kan disampaikan pak pimpinan tadi bagaimana

menurunkan harga gas di Sumatera Utara. Ini kita enggak butuh materi Pak Wamen,

kita sekarang hanya memutuskan yang bisa memutuskan hargagas ini, satu

bagaimana membangun jaringan untuk supaya harga gas tadi turun, berapa

anggaran yang diperlukan. Itu bapak sampaikan di sini. Nah kita akan berjuang ke

Badan Anggaran untuk memberikan biaya untuk pembangunan jaringan itu. Nah

terus siapa yang memutuskan ini? berapa menteri? kita panggil di sini untuk

menurunkan harga gas ini. Kita enggak butuh ini Pak, kita, bapak cuma

menyampaikan ke kita berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun

jaringan ke Sumatera Utara itu, mana paling dekat station yang bisa membangun ke

sana, berapa anggarannya. Ini Pak Wamen yang perlu sampaikan ya, jadi kita bukan

membahas seperti ini. Kita butuh untuk menurunkan harga gas di Sumatera Utara

ini, berapa anggaran yang diperlukan, bapak sampaikan di forum ini. Nah ini ada

Anggota Badan Anggaran Pak, Anggota Badan Anggaran ini yang memperjuangkan

nanti di sana untuk anggaran yang Bapak perlukan dari optimalisasi yang ada,

begitu Pak Wamen.

Jadi kita, siapa nanti yang memutuskan supaya harga gas ini turun, menteri

yang bersangkutan akan kita undang di sini, menteri terkait. Nah itu Pak, itu yang

bapak jelaskan tata niaga harga gas tadi supaya bagaimana turun jaringannya,

berapa yang diperlukan anggaran untuk membangun jaringan supaya harga gas itu

bisa sama dengan daerah lain, jaringan Pak yang dibutuhkan. Terus apa kendala-

kendalanya, Permen kah yang diperlukan, Perpu kah yang diperlukan itu kita bahas

di sini. Kebijakan politik inilah yang akan menjalankan ini.



Boleh saya jawab Pak.

KETUA RAPAT:

Saya kira tadi ini kan bicara total tata niaga secara luas, kalau Sumut

memang ada alternatif ya, saya kira saya pernah jelaskan itu akan membangun pipa

dari Dumai sana yang sebetulnya sudah sampai di sana tinggal tarik masuk Labuan

Batu, terus ke Belawan, tapi pak kalau untuk yang di Medan SK-nya menteri mohon

maaf, tidak laku gitu lho pak. SK ya Pak, surat keputusan menteri ya.


Kepmen.

KETUA RAPAT:

Kepmen itu belum di implementasi di lapangan. Itu dulu yang kita putus

sekarang, tapi bapak kan bicara bagus tadi katanya ada yang kita tuntut, memang

perlu kita itu impoten terbaru enggak laku enggak ya belum terlaksana gitu tapi

memang secara umum kami tadi pasti ingin mendengar lebih, iya belum terlaksana

gitu. Tapi meman secara umum kami tadi masih ingin mendengar lebih lanjut soal

tata niaga gas itu secara ……tapi kalau soal Permen itu mohon dikawal lah Pak,

untuk dilaksanakan.

Silakan Pak.


Terima kasih Pak.

Saya mencoba menjelaskan strategi kita ke depan Pak, untuk bisa kita

berkesepahaman bahwa masalah tata biaga gas, iya kita punya masalah di

infrastruktur, tapi masalah infrastruktur berapa persen Pak. Kita juga bermasalah di

hulu dan kita juga punya masalah di distribusi. Tadi baru saya menyangkut masalah

di hulu saya terangkan. Kemudian masalah distribusi case by case, kita banyak

case-nya Pak, termasuk yang di Sumatera Utara ya, kalau dikatakan Kepmen-nya

itu belum berjalan dengan semestinya. Saya barusan mendapat laporan bahwa yang

untuk Sumut sudah turun Pak, benar Pak Dirjen.


Belum Pak, apanya yang turun Pak, belum.


Coba silakan Pak Dirjen.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI:

Mohon izin Pak Wamen, Pak Pimpinan.

Memang Kepmen untuk Sumut inikan sudah diterbitkan Februari Pak, untuk

prosesnya tentu perlu amandemen PJTG di hulu, di ….dan di hilir. Har ini sudah

ditetapkan diedarkan ke 45 perusahaan yang mendapat penurunan harga gas ke

9,95. Hari ini Pak, dari PGN nanti bisa di cek dan itu akan berlaku mulai 1 Februari

sesuai dengan Kepmen.

KETUA RAPAT:

Berlaku surut Pak ya, 1 Februari sesuai dengan Permen.

Sudah Pak Nasir, terima kasih juga.


Nggak Pimpinan, tapi harusnya ada PGN di sini, supaya clear juga yang

dijawab sampai, yang di jawab Dirjen ini karena Dirjen ini juga enggak jelas ini, nanti

tahu-tahu oh ya belum, panggil lagi, nggak baik juga gitu. Jadi saya minta pak Dirjen

yang di samping keputusan tadi ini, bapak hitung berapa bangun infrastruktur ke

sana, supaya ini harga gasnya murah karena Medan ini yang paling mahal pak. Nah

itu, jadi pak Dirjen jangan senyum-senyum aja. Tapi bapak komisaris PGN harusnya

lebih giat untuk menjual gas ini supaya lebih bagus PGN itu.


KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak, nanti saya akan cek kalau ada. kita percaya dululah, kita

pegang dulu bahwa sudah gitu ya, tapi nanti kami akan cek lagi Pak.

Lanjut Pak.


Terima kasih Pak.

Saya kawal ini, saya akan cek statusnya mulai hari ini.


Saya interupsi sedikit saja Pak Wamen.

Mungkin messege yang disampaikan tadi Pak, supaya Eselon I-nya sering-

sering ke lapangan Pak, mungkin itu Pak, jangan hanya percayakan di bawah saja,

mungkin. Saya juga menemui beberapa hal pada tataran Eselon I semuanya beres

gitu, tapi dilapangkan nggak beres Pak karena lain ngomong dirjen, lain direktur, lain

Kasubdit, saya khawatirnya itu Pak dan itu pernah saa temukan. Ini sebagai auto

kritik buat kementerian, mohon kiranya saya dari dulu Pak, saya sampaikan bahwa

leadership Pak. Saya katakan Pak, leadership Eselon I itu perlu ditingkatkan pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, saya kira itu makanya kalau ada Kunker Pak, Kunker itu sebetulnya RDP

di tempat tujuan kita. Makanya minimal Eselon I lah damping kita Kunker minimal,

supaya informasi itu langsung bisa kemudian dan tindak lanjutnya tadi tidak ada

informasi yang nanti tidak utuh gitu. Kalau Kunker itu tolong minimal saya kira dirjen

Pak, biar langsung kita. Inikan dari 3 kali Kunker Pak, ini Pak, untuk harga gas

Sumut 3 kali Kunker Komisi VII bicara harga gas saja, sudah setahun Pak Wamen.

Tapi terima kasih sudah di respon, cuma tolong pastikan bahwa itu sudah bisa jalan

dan berlaku sejak Permen-nya terbit gitu pak.

Lanjut Pak Wamen.



Ini akan menjadi catatan kita, terutama saya sendiri saya akan Insya Allah

turun melihat, memperhatikan, kalau apa yang dijanjikan tadi tidak berjalan

sebagaimana mestinya, kita janji Pak.

Kemudian menyangkut dari sedikit Pak, saya menjawab kalau diizinkan dari

Pak Kurtubi masalah nuklir pak. Kebetulan banyak sekali email, saran kepada saya

masalah nuklir ini Pak, nanti saya mohon izin kiranya kita berdiskusi bisa lebih detil

lagi karena BPPT dan BATAN sudah berdiskusi sangat intens dengan kami

mengenai masalah nuklir ini, nanti saya mohon waktu untuk kita bisa berdiskusi apa

masalah nuklir ini di Indonesia dan apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong

kalau ini akan menjadi kebijakan kita secara nasional karena di Ruwen, seperti yang

di can seperti yang bapak sebutkan tadi bahwa ini menjadi prioritas terakhir. Tapi

tentu ini kita lihat lagi lebih dalam lagi seperti apa nuklir ini baik di Indonesia maupun

di dunia. Saya nanti mohon untuk bisa berdiskusi dengan bapak.


Siap Pak Wamen, secepatnya kalau bisa.


Interupsi Pimpinan.

Pak mengenai tata niaga gas tadi itu mengenai rencana pemerintah untuk

aggregator atau penyangga gas itu seperti apa. Kemudian yang kedua mengenai

open access itu Pak, untuk PGN itu.

Terima kasih.


Mohon izin Pimpinan, untuk menjawab.

Itu masih dalam tahap kita membahas, merampungkan kalau bisa Pak, kalau

bisa itu adalah bagian dari sebuah solusi nantinya di, kita mohon dirancangan

Undang-undang Migasnya Pak, karena permasalahan ini kita sudah tahu

permasalahannya di mana dan perlu solusi yang komprehensif Pak, kalau

seandainya kita mengambil kebijakan sekarang dan itu nantinya kalau, agak sedikit

berbeda atau berbeda dengan rancangan undang-undang mungkin ini nanti juga,

sebaiknya kita tunggu dari rancangan undang-undang Pak, gitu aja Pak.

Kemudian menyangkut yang.


Saya interupsi yang mengenai nuklir tadi Pak.

Mohon dari pemerintah jangan banyak statement tentang posisi dulu Pak

karena menurut saya seperti tadi Pak Wamen sampaikan berbicara dengan kita dulu

sampai nanti akan ada sary, kira-kira mau ke mana karena kalau nanti statementnya

sudah keluar dari pemerintah, bapak datang ke sini pasti mempertahankan posisi itu

dan itu posisi sama saja no discussion. Kira-kira begitu, jadi lebih bagus tadi saya

senang sekali kalau itu diwadahi, kita di apa, kita bicara karena can itu kebetulan

saya terlibat penuh Pak dan saat itu hanya karena ketakutan dari pada pemerintah

untuk memutuskan dia menjadi viable option dan deadlock di Komisi VII ini, sampai

kita minta waktu itu Pak Jero Wacik untuk konsultasi pada Presiden dan kembali

mengatakan bahwa beliau tidak berani. Jadi posisi waktu saya menjadi posisi

pemerintah tetapi dijanjikan bahwa nanti di Ruwen-nya kita buka dan saya tidak

yakin di Ruwen akan bisa dibuka karena mereka me-rever kepada camp kan. Saya

katakan lagi waktu itu bahwa can itu dokumen yang bisa kita ubah karena dia bukan

undang-undang hanya kebetulan peraturan pemerintah yang diputuskan bersama

dengan DPR, memang agak unik ini PP Can itu. Nah makanya saya pikir itu, PP Pak

Ken-nya itu dengan DPR RI dan khusus perintah dari pada Undang-undang Energi.

Nah nantinya pak pada waktu kita sudah mencapai kira-kira kesepakatan ya

dengan mempertimbangkan aspek regional, aspek keselamatan, aspek teknologi,

sehingga posisi itu kita juga akan minta kepada pemerintah untuk memperjuangkan

di tingkat regional. Jadi kalau posisi Indonesia no misalkan ya, ya kita minta kalau

bisa Indonesia bicara sama Vietnam, sama Malaysia, sama Singapur untuk juga dia

tidak membangun PLTN. Jadi itu menjadi sikap kita, kalau memang sampai pada

gilirannya adalah ke sana. Jadi sehingga kita keputusannya adalah

mempertimbangkan, kira-kira aspek itu. Jadi saya mohon supaya nanti diskusi itu

dijalankan ya Insya Allah supaya kita bisa menemukan format yang baik untuk

keputusan bersama.

Terima kasih.



Menyangkut tata niaga seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa

pemerintah berusaha ya untuk mempersingkat rantai mulai dari hulu sampai ke end

user dan itu sedang kita usahakan Pak. Dan ini tentu butuh dukungan semua pihak

ya agar usaha ini bisa terlaksana secara efisien dan efektif.

Sedikit tanggapan tadi sudah diberikan oleh Pak Menteri mengenai PT

Freeport. Semua masukan setelah tadi sudah kami catat, kami akan menjawab

secara tertulis apa-apa yang menjadi concern dari Bapak-Ibu sekalian. Tapi kita

punya keyakinan bahwa persoalan ini harus kita selesaikan dengan tidak

mengorbankan kedaulatan kita sebagai bangsa Indonesia. Jalan-jalan, cara-cara

yang damai ya, yang tentunya kita harapkan hasilnya adalah win-win sedang kita

usahakan. Kita mohon kiranya siapa pun, kita dalam ruang ini bersabar untuk

menunggu tim kita bernegosiasi untuk mencari kesepakatan yang semua pihak bisa

menerimanya. Yang lain kita akan jawab secara tertulis, semoga tim kami dari

kementerian bisa menjawab dengan lebih lugas, singkat dan bisa menjawab apa

adanya concern darai Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Terima kasih.



Pimpinan, boleh interupsi sebentar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Harry, silakan Pak.


Mohon kiranya Wamen bisa menjelaskan pertanyaan tadi karena waktu Pak

Menteri masih ada belum sempet di jawab. Yang saya ikuti dari pemberitaan media

tadi saya sampaikan pertanyaan, Rapat Terbatas Kabinet itu Presiden instruksinya

semangat hilirisasi tidak boleh dipungkiri. Sementara yang kita tahu terbitnya PP

1/2017 dan juga turunannya Permen itu membuka peluang relaksasi. Nah ini

bagaimana, yang saya pertanyakan, apakah ini akan berubah lagi, apa konsisten

dengan Permen yang sudah ada karena kalau Permen ini dilakukan berarti

menyimpang dari Keputusan Rapat Kabinet, khususnya adanya pasal yang

membolehkan relaksasi untuk kandungan di bawah 1,7%.

Ini tadi saya pertanyakan Pak Menteri, tapi Pak Menteri mungkin overload ya,

tidak sempet menjawab. Kalau belum bisa dijawab sekarang, mohon ini juga jangan

dilupakan. Ini dari kami sangat strategis karena bagaimana pun tadi teman-teman

yang terhormat juga sudah mengutarakan, PP 1/2017 dengan turunan-turunannya

Kepmen atau Permen itu. Itu memang secara pada hakekatnya mengingkari spirit

Undang-undang Minerba itu, apapun alasannya ini perlu klarifikasi, supaya para

investor juga yakin karena sekarang ini para investor bersiap-siap untuk

mengimplementasi Permen itu, tetapi jangan sampai nanti di tengah jalan ada

keputusan yang berubah lagi karena jelas sekali di media presiden tidak setuju

dengan relaksasi karena itu menyimpang dari prinsip atau spirit hilirisasi. Ini mohon

dijadikan perhatian yang khusus karena ini sangat strategis.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

]

Silakan Pak, masih ma uterus Pak.


Menanggapi sedikit Pak Pimpinan.

Izinkan kami menjawab secara tertulis nantinya Pak, alasan kenapa, apakah

benar Permen yang kita terbitkan itu tidak sejalan dengan semangat hilirisasi, nanti

kita akan samaikan secara tertulis Pak.

Terima kasih.


Interupsi sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Nasir silakan.


Sekalian data yang di Dirjen Minerba mungkin yang sudah diberikan kurang

lengkap untuk data-data yang bermasalah, seperti yang disampaikan Pak Mul tadi

masalah Jambi, itu juga sensi, itu mungkin dilengkapi lagi karena tadi kita sudah

baca sebagian belum selengkap seperti yang kita Tanya kemarin. Mungkin itu

Pimpinan biar lebih jelas kita menjelaskannya.

KETUA RAPAT:

Baik.

Pak Nasir data yang kesimpulan rapat kemarin belum, sudah ada yang masuk

sih tapi belum lengkap, minta dilengkapi lagi Pak Dirjen.

Pak Mul silakan.


Saya memperjelas sedikit Pak Wamen, yang saya maksud tadi leadership itu

bukan, selain dirjen lihat di lapangan. Yang diperlukan adalah pada saat sudah ada

keputusan rapat DPR RI dengan menteri itu namanya raker atau rapat DPR RI

dengan dirjen itu namanya Rapat Dengar Pendapat. Pada saat itu pelaksanaan

implementasi di lapangan jangan sekali-kali Eselon II, Eselon III mempertanyakan

lagi, oh soalnya begini, soalnya begini. Saya nggak mau dengar lagi misalnya pada

saat, apalagi yang terkait dengan program aspirasi sampai bertanya oh ini soalnya

begini, soalnya begini, saya nggak mau dengar lagi Pak soal itu. Itu keputusan politik

yang sudah diambil karena yag mewakili pemerintah itu hanya boleh 2 Pak, menteri

bisa mewakilkan menteri dan dirjen, itu namanya raker, kalau dengan dirjen

namanya Rapat Dengar Pendapat. Kalau sekarang saya nggak tahu ini, masih raker

atau Rapat Dengar Pendapat. Jadi itu adalah keputusan yang diatur dalam Undang-

undang-undang, jadi seennggaknya Eselon II ke bawah itu hanya pelaksana Pak.

Jadi itu yang kadang-kadang miskomunikasi itu jangan sampai terjadi lagi Pak.

Jangan sampai terjadi dan itu akan menghilangkan wibawanya dirjennya, kalau

sampai anak buahnya mempertanyakan keputusan yang sudah diambil dengan DPR

RI. Saya sering itu Pak, anda kan nggak tahu rapatnya, apalagi Eselon III kan nggak

ikut rapat kok malah bertanya keputusan rapat. Pak kayanya bukan begitu Pak,

begini ya, ini jangan sampai terjadi Pak. Ini yang maksud saya leadership-nya Pak,

yang begitu bisa ditegor dirjennya kalau perlu dipindahkan Pak.

Ini yang maksud saya agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan

implementasi di lapangan. Selain juga melihat masalah di lapangan itu tentu

disesuaikan waktu Eselon I untuk bisa datang ke daerah-daerah untuk disesuaikan

lah. Bagi saya yang paling penting itu Pak, hierarkinya itu. Hierarki hukum,

keputusan rapat yang sudah dibuat di lembaga DPR RI bersama pemerintah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang terakhir ini jadi catatan Pak Wamen dan para Bapak Dirjen ya, supaya

tidak ada selisih faham gitu Pak.

Baik, saya kira kalau tidak ada yang, maaf Ihwan Datu.

F-PD (H. IHWAN DATU ADAM, SE.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, teman-teman kolega Komisi VII.

Bapak Wamen, Pak Dirjen, Pak Sekjen yang saya hormati.

Para Direktur Dirut PLN yang saya hormati.

Memang yang menjadi kendala ini di kami selalu, tadi sudah disampaikan

oleh Pak Mul tadi bahwa sumpah jabatan Anggota DPR RI ini selalu dituntut oleh

Dapil Pak. Tadi kebetulan Dapil kami ini Kaltim sama Kaltara, mohon ada perhatian

lah karena kami ini penghasil migas dan penyumbang devisa ke negara cukup

besar, 429 trilyun. tapi memang kembalinya tidak seberapa sehingga setiap kami

Kundapil, pulang ke Dapil kami, kami selalu didatangi oleh masyarakat yang

mengatasnamakan daerah-daerah. jadi mungkin Pak Wamen dengan hormat, tolong

diperhatikanlah untuk daerah kami, daerah Dapil kami Kaltim dan Kaltara, sehingga

kami selalu di bilang ayam mati di lumbung padi. Punya sumber daya alam, tapi

listriknya pun kadang-kadang mati-hidup juga. Sehingga ini yang dimintakan oleh

masyarakat infrastruktur kami jauh tertinggal dengan Kalimantan yang lain, seperti

Kalbar, Kalteng, Kalsel. Jadi Kaltim ini mohon ada perhatian pada Pak Wamen dan

jajarannya.

Terima kasih.



Pak Ketua, terkait dengan pernyataan Pak Datu, 1 menit.

KETUA RAPAT:

Bukan nuklir kan Pak, nuklir nanti akan ada diskusi lagi, oh bukan.

Baik Pak.


Jadi begini 1 menit saja, jadi Kaltim kekurangan listrik Pak ya, ini catatan.

Studi-studi sudah menunjukkan Kaltim itu wajar dapet PLTN sama dengan Kalbar.

Jadi studi tampak yang lebih detil harus ada, jadi ke depan Kaltim harus punya

PLTN demikian juga Kalbar.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya udah tahu pasti ujung-ujungnya nuklir Pak, ini tolong Pak kami titip

pesan sama Ketua DEN Pak supaya masukkan nuklir itu, siapa ketua DEN-nya,

presiden ya. Ini presiden kita Pak, Bapak dari partainya SBY bujuk Pak, melalui

ketua umum barangkali ke presiden gitu sama ketua hariannya Pak Menteri ya,

Menteri ESDM. Tapi yang terakhir ini Pak, memang saya nggak tahu bocor dari

mana Pak Ihwan Datu, masyarakat Kaltim tahu kalau kita bersumpah akan

memperjuangkan Dapil itu siap yang bocorin ini, jadi mereka datang ke kita selalu

gitu kan, ditagih sumpah kita takut juga ke makan sumpah kan begitu Pak Menteri

kan begitu.

Baik, masih ada Pak, saya rasa cukup ya. Pak Dirut PLN ada yang mau

disampaikan Pak, melalui Pak Wamen barangkali.

DIRUT PT PLN:

Bapak Ketua, Bapak-bapak Anggota yang kami hormati.

Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Sekjen.

Memang kami baru mendapat informasi terakhir Pak, ini mungkin untuk kaitan

Pak Kurtubi. Jadi pada Sidang DEN tadi pagi berdasarkan rencana pengembangan

disampaikan bahwa PLT Torium akan dimasukkan dalam Ruwen dan akan dibuat

roadmap untuk implementasinya Pak, Torium, baru tadi pagi Pak.


Sebentar Pak, Torium itu belum diakui sebagai PLTN Pak. Jadi dia

disebutkan PLTP Pak, bukan PLTN, ini masih hutang Pak.

DIRUT PT PLN:

Karena baru tadi Pak, DEN, Rapat DEN.

KETUA RAPAT:

Tapi sudah hal yang maju sekali itu Pak, walaupun masih Torium iya kan.

Sebelum ada penghapusan kalimat PLTN sebagai opsi terakhir, kita harus hilangkan

anak kalimat itu.

Baik, saya kira kalau sudah tidak ada kita sampai ke draft kesimpulan mohon

ditampilkan.

Terima kasih informasinya Pak Dirut, tadi paling tidak ada lebih maju lah Pak,

iya kan, tadi pagi Pak ya, tapi kan Torium itu masih saudaranya si nuklir itu ya Pak,

paling tidak ada progress lah gitu.

Baik Pak, kita sampai pada draft kesimpulan mohon kita cermati sama-sama

dan masukan. Draft kesimpulan Raker dengan Menteri ESDM, Kamis 30 Maret

2017:

1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi langkah-langkah Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral RI dalam menangani persoalan yang terkait dengan

perubahan kontrak karya menjadi IUPK, ekspor konsentrat, divestasi

saham dan ketenagakerjaan di PT Freeport Indonesia serta mendukung

penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setuju ini ya Pak Wamen, iya Bu.


Ketua, itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jangan

lupa juga ada Otonomi Khusus yang mengatur.

KETUA RAPAT:

Iya termasuk itu semua lah ya.


Pak Ketua, interupsi.

Belum ada hasil udah terus menghargai.


Karena kalau tidak tertulis itu nanti pemerintah lupa karena Undang-undang

Otonomi Khusus itukan dibuat di DPR RI ini.

KETUA RAPAT:

Spesifik disebutkan ya.


Iya, spesifik termasuk dan Undang-undang Otonomi Khusus.


Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Siap Pak Ramson, silakan, udah.


Ditambahkan Pak, termasuk Undang-undang Otonomi Khusus.

KETUA RAPAT:

Beliau ingin ditambahkan spesifik Pak, ada Undang-undang Otsus gitu.


Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.


Kalau saya sih kurang sependapat langsung mengapresiasi, belum ada hasil.

Ini jangan dikit-dikit apresiasi, apresiasi itu tinggi menghargai ada sertifikat itu kalau

ada apresiasi.

KETUA RAPAT:

Ada prestasi dong, makannya yang di apresiasi langkah-langkahnya.


Komisi VII DPR RI mendesak agar Menteri melakukan solusi yang tepat

terhadap masalah Freeport, mesti begitu dong, secepat mungkin dan tetap menjaga

kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi Provinsi Papua, gitu

dong. Kita kan DPR RI loh setara presiden yang datang itu pembantu presiden Pak

Ketua. Jadi tolong Pak TA di ini, saya pikir teman-teman juga setuju, ini marwahnya

DPR RI Komisi VII ini kalau dulu 9 menteri di sini di jejerin Pak, sampai jam 02.00

pagi apalagi soal BBM, sampai Menteri Luar Negeri pun di situ, Menteri Keuangan,

Bappenas, semua Menteri ESDM, Perindustrian, Perdagangan. Jadi ada solusi

terkenal Komisi VII selalu membuat keputusan solusi terhadap persoalan bangsa.

Jadi kita mendesak Menteri ESDM agar segera membuat keputusan yang tepat

terhadap masalah Freeport dengan tetap menjaga kepentingan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan kepentingan masyarakat Papua di Provinsi Papua, dibuat

yang agak bagus Pak TA, melakui Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira ini soal kesepakatan kita saja, intinya memang sebetulnya kan

waktu Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat waktu itu Pak Dirjen di situ kita sudah

mendesak untuk kemudian perundingan yang berjalan menemukan solusi terbaik

gitu ya. Inikan kita tahu ini sudah ada berbagai hal yang dilakukan paling tidak sikap-

sikap tegas dari pemerintah melalui Menteri ESEM saya kira itu yang diapresiasi,

tapi nggak apa-apa bahasanya terserah saja. Kita ingin memang ada solusi terbaik

yang tadi untuk tetap menjaga kedaulatan negara dan memperhatikan tentu Papua

dan masyarakat Papua di mana tambang itu berada, intinya sih seperti itu, terserah

saja kalimatnya seperti apa lah.


Melalui Pak Ketua, Pak TA yang sigkat saja masalah Freeport gitu saja nggak

usah yang lain-lain, soal konsentrat ekspor semua biarin tugas pemerintah membuat

keputudan yang tepat.

KETUA RAPAT:

Kalau gitu Menteri ESDM agar menemukan solusi terbaik.


Menemukan solusi yang tepat terhadap masalah PT Freeport dengan tetap

menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat Papua.

Itu singkat saja, jadi karena belum ada solusi Pak, masih kongkow-kongkow Pak,

kalau bahasa inikan, dia pun disebut negosiasi, negosiasi itukan kongkow-kongkow,

belum ada MoU pun belum ada, jadi jangan terus apresiasi, pas berhasil nanti

apalagi dia kash apresiasi.

KETUA RAPAT:

Penghargaan yang tinggi.


Apresiasi itu a real appreciate itu udah yang tertinggi.

KETUA RAPAT:

Dan Papuanya harus masuk.


Dan Undang-undang Otonomi Khusus harus masuk.


Pak Ketua, saya pikir cukup sampai itu karena Undang-undang apapu yang

akan digunakan pemerintah silakan, tetapi harus tepat gitu.

KETUA RAPAT:

Saya kira pastilah semua Undang-undang harus jadi rujukan.

Ibu Peggi.


Permintaan saya tetap masukkan Undang-undang Otonomi Khusus karena

pembahasan ini kontrak karya yang kedua itu tidak ada Undang-undang Otonomi

Khusus, setelah itu ada otonomi khusus dan itu harus dimasukkan di dalam

perundingan ini.


Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Harry, silakan.


Kata-kata termasuk itu saya kurang setuju, sepertinya kok appendiks saja

pelengkap, Papua itu, kalau boleh diganti terutama.

KETUA RAPAT:

Dan saja.


Dan khususnya rakyat Papua atau gimana.

KETUA RAPAT:

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk

Undang-undang Otonomi Khusus, itu Bu Peggi ya.


Iya, begitu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya baca ulang ya.

Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI agar

melakukan solusi, solusi itu bukan dilakukan, ditemukan solusinya.


Kalimat Pak Ramson tadi mengambil langkah-langkah.

KETUA RAPAT:

Guna menemukan solusi gitu ya.


Langkah-langkah yang tepat Pak.

KETUA RAPAT:

Iya baik.

Pak Wamen silakan Pak.

WAMEN ESDM RI:

Mengambil mungkin langkah-langkah atau upaya, mengambil upaya yang

tepat terkait. Yang kedua kalau boleh saran Pak Pimpinan, kalimat mendesak apa

boleh diganti dengan meminta Pak.

KETUA RAPAT:

Karena ini sudah dalam berjalan Pak, sudah berjalan. Jadi memang kalau

sekedar meminta memang sudah jalan, ini perlu percepatan maka mendesak gitu

Pak, ini bahasa standar juga Pak Wamen.


Itu kalau upaya itu jangan mengambil Pak, melakukan.

KETUA RAPAT:

Mengambil langkah-langkah tadi sudah pas itu, saya kira.


Kalau nggak mengambil langkah-langkah, kalau upaya melakukan upaya,

kalau nggak mengambil langkah-langkah.


Pimpinan.

Upaya ini bisa gagal, sekedar upaya, tapi harus mendapatkan hasil outcome.

Upaya itu bisa gagal Pak, belum tentu berhasil maksud saya. Jadi menteri kita

tugaskan, kita wajibkan harus mendapatkan hasil yang terbaik, yang tepat, kalau

upaya bisa gagal, udah baik upayanya tapi hasilnya gagal bisa Pak, ini nggak boleh

gagal.

Terima kasih.


Ketua, seperempat detik.

Mendesak itu concern Komisi VII DPR RI Pak Wamen, begitu concern-nya

Komisi VII DPR RI terhadap persoalan strategis itu, baru kalau lebih bagus saya pikir

bukan mengambil langkah-langkah, membuat kebijakan yang tepat, jangan langkah-

langkah lagi karena ini ...kebijakan. jadi Menteri ESDM dengan segala perangkatnya

yangn didukung presiden harus bisa membuat kebijakan yang tepat dan

implementatif atau imperatif gitu, jadi langsung saja, membuat kebijakan yang tepat,

jangan mengambil lagi membuat.

KETUA RAPAT:

Kebijakannya sudah tapi belum terlaksana gitu loh Pak, belum bersepakat ini

....


Belum.

KETUA RAPAT:

Kebijakannya sudah, bahwa sudah diterbitkan IUPK dengan perpanjangan

izin ekspor tetapi pihak Freeport belum menerima.


Ini belum tepat Pak Ketua, belum bisa implementatif. Jadi yang implementatif

yang bisa dilaksanakan bukan hanya teori, bukan kebijakan untuk kebijakan, tapi

kebijakan untuk dilaksanakan.

KETUA RAPAT:

Kondisinya yang sekarang kan kebijakan pemerintah ada, kita tahu ada

kontrak karya yang menjadi pegangannya Freeport, nah ini yang belum ketemu

dengan kebijakan Anggota diambil oleh pemerintah. Tentu berikutnya adalah kan

ada perundingan nih gitu ya, lalu kita desak pemerintah menemukan solusi terbaik

daloam waktu yang cepat, dalam waktu yang tidak lama.


Sudah cukup lah, yang penting ada mendesak lah.

KETUA RAPAT:

Oke, saya kira, Pak Wamen, baik satu setuju ya.

Pak Adian.


Nggak setuju, kenapa kita selalu menempatkan Papua seolah-olah bukan

bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selalu menambahkan kata-

kata Papua, bagi saya ini prinsip-prinsip kita terhadap Negara Kesatuan Republik

Indonesia itu sendiri. kalau kita bilang bahwa untuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia jangan ada lagi tambahan terutama Papua, untuk Papua dan sebagainya.

Kalau kita bilang berdasarkan Undang-undang, jangan ada lagi khusus termasuk

otonomi khusus. Seolah-olah Undang-undang Otonomi Khusus itu terpisah dari

Undang-undang kita sendiri, seolah-olah Papua itu terpisah dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia kadangkala ambiguisme parlemen ya seperti ini gitu loh. Kita

bilang kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi sikapnya kaya begini,

kenyataannya membedakan Papua bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Kalau di parlemen saja tidak pernah memahami sikap-sikap

kenegarawan seperti ini bagaimana. Mneurut saya kata-kata Papua ini dihapuskan,

nkrio sudah cukup, Undang-undang Otonomi Khusus dihapuskan, Undang-undang

sudah cukup, terkecuali kita bilang ada Undang-undang di atas Undang-undang,

otonomi khusus itu di atas Undang-undang kan dia begitu secara strata Undang-

undang dia sejajar kok kenapa dibedakan. Bukan maksudnya begini loh, ini harus

mau melihat kacamata negara sebagai negara kacamata ketatanegaraan ya sebagai

ketatanegaraan, tidak kemudian ada keistimewaan satu Undang-undang terhadap

Undang-undang yang lain, tidak ada keistimewaan satu etnis, satu wilayah terhadap

wilayah yang lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia titik Negara Kesatuan

Republik Indonesia, di situ ada Papua, di aitu ada Aceh, di situ ada Bandung, di situ

ada Bogor, ada Kalimantan dan segala macam.



Pak Ketua, jadi untuk apa Undang-undang Otonomi Khusus ini dibuat di

parlemen ini kalau kita nggak memakai ini karena kontrak karya yang kedua tidak

ada otonomi khusus. Itu belum lahir Undang-undang Otonomi Khusus, setelah

kontrak karya ini berlaku ini mencantumkan ada tertulis di sini bahwa pemerintah

harus membicarakan ini dengan pemerintah daerah dan yang mempunyai hak ulayat

atas tambang ini. jadi saya meminta ini untuk dimasukkan itu karena ini dibuat oleh

DPR RI dan disahkan di gedung ini dan itu berkaitan dengan ada Undang-undang itu

ada cantolannya dengan Undang-undang Otonomi Khusus ini ada cantolannya

daripada Undang-undang yang sementara ......

KETUA RAPAT:

Begini, maksud Ibu Peggi kita faham untuk memberikan posisi yang bagus

dapat perhatian, tapi memang Pak Adian mengingatkan, mendegradasi juga seolah-

olah kalau tu secara spesifik padahal itu sudah bagian integral dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia, kita harus hati-hati. Saya kira bukan maksudnya tidak setuju itu

masuk, nggak usah disebut pun itu sudah masuk. Maksud kita untuk memberi

perhatian besar malah terkesan mendegradasi juga ada benarnya juga gitu Ibu Pegi

sebenarnya.


Iya, jadi begini Pak Ketua, kenapa saya harus masukkan ini. kami untuk

mendapatkan Undang-undang Otonomi Khusus ini kami harus berkorban dan kami

harus berdarah-darah dan nyawa kami pun dipertaruhkan untuk otonomi khusus ini,

untuk Undang-undang ini. jadi apa salahnya tulisan itu dimasukkan ke dalam ini.

kami untuk, untuk apa Pak Ketua saya minta ini karena sekarang ini kepercayaan

orang Papua unbangsa ini sudah tidak ada. Jadi saya meminta supaya ini

dimasukkan ke dalam poin pertama.


Sebentar Pak Ketua, saya bisa memahami 2 pemikiran ya. Saya pikir untuk

yang nomor 1 yang usulannya Bu Peggi itu kita pisah saja, ada satu item tersendiri

itukan sebetulnya kegalauan bahwa di dalam kontrak karya yang sudah berjalan

tidak mencantumkan Undang-undang Otonomi Khusus kan begitu kan Bu, iya kan.

Sekarang minta, makanya kita minta kepada pemerintah segalan macam bentuk

perjanjian ataupun apa terhadap Freeport Indonesia harap memperhatikan atau

memasukkan Undang-undang Otonomi Khusus. Jadi sipaya difahami bahwa ini ada

kontrak berjalan yang tidak memasukkan Undang-undang.


Pimpinan, maaf Pimpinan, jangan kita sebagai parlemen membuat kesalahan

fatal seperti ini. jangan ada kita mengistilahkan satu Undang-undang lain di atas

Undang-undang yang lain, jangan kita mengistimewakan satu etnis atau satu

wilayah di atas wilayah yang lain. Cukup kalau kita bilang Negara Kesatuan Republik

Indonesia ya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada perdebatan, kalau kita

bicara Undang-undang ya Undang-undang, tidak ada yang termasuk ini, termasuk

ini. semua Undang-undang yang terkait dengan persoalan ini ya Undang-undang itu,

tidak bisa dong kemudian kita mengistimewakan maupun menganaktirikan satu dan

yang lain. Kita berbangsa loh, kita bernegara ini, bukan main-main, kalau ini jadi

kesimpulan dan dibaca anak cucu kita memalukan ini, seolah-olah memang sejak

awal di parlemen sudah menyetujui bahwa Papua berbeda denga Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Papua bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,

sehingga dituliskan terpisah.

Perubahan kontrak karya tahun ’91 memang belum ada otonomi khusus,

karena Otsus itu 2001 tapi tidak karena itu menjadi justifikasi untuk terpisah seperti

ini, seolah-olah ada Undang-undang yang lebih tinggi di atas Undang-undang yang

lain. Coba kita buka saja tentang hierarki perundang-undangan, Undang-undang ya

Undang-undang, semua yang terkait dengan pembahasan ini harus dipakai, harus

digunakan, dipertimbangkan dan bagian dari keputusan yang akan diputuskan, tidak

ada perbedaan di Indonesia.



Pak Ketua, jadi tidak ada spesialis untuk Papua, tetapi untuk apa ada tim

pemantau Otsus Papua di DPR RI yang diparipurnakan dan disahkan oleh Undang-

undang, bukan kaukus Papua tapi ada tim pemantau otonomi khusus di DPR RI

yang ketuanya Pak Fadli Zon, Anggotanya seluruh Fraksi yang ada di DPR RI

karena ada apa, karena ada Undang-undang Otonomi Khusus untuk 5 daerah di

Republik ini, makanya saya meminta untuk dimasukkan itu karena cantolan Undang-

undang dari otonomi khusus. Otonomi khusus itu cantolannya adalah Undang-

undang di Republik ini, saya tidak merasa bahwa itu dipisahkan antara Undang-

undang dengan Undang-undang Otonomi Khusus itu beda dan akmi orang Papua itu

dipisahkan atau dianaktirikan atau di apa, tidak saya tidak menganggap itu, tapi ini

sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Republik ini karena ini disahkan oleh

gedung DPR RI yang terhormat ini 2001.

Kalau kontrak karya kedua itu tidak ada otonomi khusus, kontrak karya yang

sekarang harus melibatkan dimasukkan Undang-undang Otonomi Khusus dan orang

Papua diberikan hak untuk berbicara.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira sebetulnya maknanya sama Cuma mau ada stressing, inikan

persoalan penulisan saya kira.


Pimpinan, jangan kemudian membuat situasi menjadi kacau lagi, jangan

disederhanakan bahwa ini persoalan penulisan tok, ini prinsip.

KETUA RAPAT:

Kan fakta juga namanya pun otonomi khusus, memang ada kekhususan juga

di Papua gitu loh Pak.


Ada kekhususan di Papua tetapi dalam konteks yang berbeda dengan

Undang-undang, tidak dong. Ada Undang-undang Minerba itu juga kekhususan

sebenarnya, ada Undang-undang itu juga kekhususan gitu loh. Itukan tujuan

Undang-undangnya, objek Undang-undangnya, bukan kemudian kita perlakukan dia

secara khusus di tempat ini. nggak maksudnya Pimpinan juga jangan kemudian

merancukan persoalan bahasa seolah-olah menjadi sederhana, bagi saya semuka

sudah terakomodir Pimpinan. Kalau kita bilang Undang-undang, semua Undang-

undang terkait, Undang-undang Otonomi Daerah masuk dalam pertimbangan ini,

Undang-undang Minerba masuk dalam pertimbangan ini, Undang-undang Otonomi

Khusus masuk dalam Undang-undang ini, kenapa harus kita beda-bedakan, nggak

bisa dong. Sekali kita memaklumi pembedaan itu terus akan terulang.

KETUA RAPAT:

Saya minta masukan, inikan gini loh, nah itu tadi ini persoalan sumpah juga

ini, sumpah jabatan ini, Ibu Peggi kita, saya kira kan pantas kita akomodir juga

bahwa ada perjuangan Beliau untuk Dapilnya. Cuma soal bahasanya seperti apa,

penulisannya seperti apa mari kita rumuskan bersama gitu loh, iya kan, supaya ada

semacam kita akomodir lah teman-teman yang punya Dapil itu.


Pimpinan, ditambah saja di poin lain untuk membunyikan otonomi khusus itu.

Tapi poin pertama ini sesuai dengan Undang-undang saja gitu.


Pak Ketua, tadi saya sudah sampaikan sama Pak Menteri. saya meminta

kepada Pak Menteri, saya memperjelas apa yang disampaikan Pak Menteri. tadi

Pak Menteri menyampaikan bahwa akan melibatkan pemerintah daerah dan tokoh

adat. Pak Menteri harus tahu bahwa itu perintah Undang-undang Otsus bahwa

membicarakan kontrak karya itu harus melibatkan pemerintah daerah dan

pemerintah provinsi karena yang mempunyai daerah tambang. Oleh karena itu

dipertajam lagi di poin pertama, kita memasukkan lagi di poin ke berapa Pak di sini.

Sudah jelas sekali di poin pertama itu melibatkan Undang-undang, memasukkan,

termasuk Undang-undang Otonomi Khusus.

KETUA RAPAT:

Atau saya kira gini lah, di sinikan kita bicara soal umum ya, bahwa ada,

memang betul tadi ada pernyataan Pak Menteri bahwa kebijakan ke depan itu akan

selalu melibatkan masyarakat adat yang itu adalah perintah dari Undang-undang

Otonomi Khusus, boleh saya kira. Saya minta kita sepakat di nomor 1, kita tampung

secara khusus di nomor 2 ini Ibu Peggi begitu, supaya tidak redundem di atas, kita

tegas di atas yang tadi konsep pertama itu sampai di Negara Kesatuan Republik

Indonesia saja iya kan. Kemudian kita coba akomodir yang punya Dapil gitu atau

umum saja Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM di dalam setiap mengambil

kebijakan terkait dengan PT Freeport Indonesia melibatkan masyarakat adat Papua

sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus gitu.

Pak Adian.


Tetap bahasa ini tidak tepat Pimpinan, kita mau membuat semua orang di

republik ini sama, setara tanpa perbedaan. Kita mau membuat semua Undang-

undang itu setara, sejajar tanpa perbedaan juga, tapi dalam resume kita, kesimpulan

kita buat pembedaan-pembedaan, apakah ini bukan melegitimasi kemudian

terjadinya perbedaan itu semacam meruncing, kok kemudian parlemennya

melegitimasi perbedaan dengan rumusan sepeti ini, jangan ambigo dong Pimpinan

kita, DPR RI ini harus tegas dong kalau bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia,

bicara Indonesia ketatanegaraan tegas nggak bisa main-main. Tidak kemudian atas

nama ingin mengakomodir kepentingan daerah lalu Negara Kesatuan Republik

Indonesia menjadi nomor 2, nggak bisa Pimpinan. Di sini banyak wartawan, ini

akanm dicatat oleh sejarah, begitu dia keluar, legal, resmi atas nama parlemen dan

kita akan mempertanggungjawabkan ini sebagai sejarah di kemudian hari dan saya

tidak mau salah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira kita semua di ruanga ini adalah tetap menempatkan Negara

Kesatuan Republik Indonesia itu di hati kita itu yang paling dalam adalah nomor 1

iya kan, pasti, tetapi di dalam rangka itu loh ya kan boleh semacam stressing bahwa

ada nih kita mengingatkan ada Undang-undang Otonomi Khusus yang

mengamanahkan untuk setiap kebijakan di daerah otonomi khusus libatkan

masyarakat adat. Saya kira nggak sesuatu yang mendegradasi soal Negara

Kesatuan Republik Indonesia gitu Pak. Saya kira kita masa kesimpulan begini kita

harus berlama-lama.


Nggak begitu dong Pimpinan bahasanya, tidak dong, justru kita bertarung di

kesimpulan ini bukan dengan perdebatan tadi. Perdebatan tadi proses ini hasilnya,

disinilah kita bertarung, iya dong. Tidak bisa kita kemudian berfikir seperti yang

Pimpinan sampaikan, ini bukan masalah sederhana Pimpinan, ini masalah

bagiamana kita menghormati bangsa ini, menghormati kesatuan negara kita, jangan

Pimpinan bilang di hati kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, di kesimpulan

tidak Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa.


Pak Ketua, ini harus dimasukkan.


Pak Ketua, gini aja.

KETUA RAPAT:

Udah kita kasih pandangan lah ya, saya khawatir nanti seolah-olah bukan

Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia Raya saya Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Silakan.


Saya kira gini aja, kita drop untuk masuk di nomor 2 aja, sudah saya kira

nggak ada masalah.


Sudah masuk di nomor 2, pertama itu Undang-undang yang kedua itu

otonomi khusus, itu sudah pas masuk itu Pak Ketua.


Bu Peggi ini nanti yakini dengan masyarakatnya.


Tim pemantau otonomi khusus Papua, Papua Barat, DIY, Aceh itu dibuat

berdasarkan Undang-undang ini Pak dan diparipurnakan.

KETUA RAPAT:

Adian pun sepakat Cuma Beliau jangan sampai ada mendegradasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia.


Betul Pimpinan, tidak ada relevansinya antara tim pemantau Papua dengan

persoalan ini. ini persoalan penempatan Undang-undangnya saja dan kalau kita mau

berlaku sama, semua Undang-undang terkait tulis, Undang-undang Minerba,

Undang-undang Otonomi Daerah, Undang-undang apalagi, tulis semua di situ. Tidak

ada pendegradasian, pemaknaan itu tidak turun.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Harry dulu ya, nanti Pak Nasir.

Silakan Pak Harry.


Pimpinan, terima kasih.

Saya hanya ingin menjembatani saja, ini yang jadi heboh inikan kata-kata

Undang-undang Otonomi Khusus. Saya tawarkan kalau butir 2 itu kalimatnya cukup

sampai melibatkan masyarakat Papua sesuai dan seterusnya itu hilang saja karena

kalau melibatkian masyarakat Papua itu otomatis akan mendasarkan diri pada

Undang-undang Otonomi Khusus. Yang disebut oleh yang terhormat Pak Adian tadi

kan masalah ada Undang-undang lain yang dilibatkan. Jadi didelete saja sesuai

dengan Undang-undang Otonomi Khusus itu ditiadakan karena melibatkan

masyarakat Papua itu berarti kita sudah peduli, memang ada kekhususan di situ,

hanya kita meniadakan kata-kata Undang-undang. Otomatis kalau melibatkan

masyarakat Papua ya berarti masyarakat Papua akan membawa semua

pembicaraan mengacu pada Undang-undangnya, Undang-undang Otonomi Khusus

itu, itu saja.


Itu betul Pak, itu betul, tetapi Undang-undang itu lebih mengikat. Kita

melibatkan masyarakat tetapi kalau tidak tertulis tidak mengikat, jadi di sini harus

ditulis Pak, harus tertulis karena tercantum di dalam Undang-undang Otonomi

Khusus.

KETUA RAPAT:

Pikiran saya tadi di atas, di atas itu sesuai dengan Undang-undang yang

berlaku, masih ada sambungan ya, di atas ya. Baru yang di poin 2 kita merujuk

Undang-undang Otonomi Khusus gitu, di atas ada Undang-undang dulu dong. Coba

pindah ke atas, di atas.


Interupsi Pimpinan.

Menurut saya gini Pimpinan, karena kita kan membahas di sini masalah PT

Freeport saja tapi kan karena di sana berdirinya di negeri Papua, oh Provinsi Papua

maka kita libatkan masyarakat Papua di situ, cukup di situ saja menurut saya karena

kepentingan Chevron kan juga pernah kita bahas di sini, kita kan hanya

mementingkan kepentingan daerah. Sebenarnya poin itu sudah cukup kan nggak

ada perbedaan antara Freeport dengan Chevron sebenarnya karena menurut saya

sih yang penting melibatkan kalau memang bahasa Papuanya mau dimasukkan ya

melibatkan Papuanya dimasukkan, tapi kalau menurut saya sih lebih bagus

mementingkan kepentingan daerah. Jadi daeah yang bersangkutan karena

produksinya di sana maka harus melibatkan kepentingan daerah atau

mementingkan kepentingan daerah gitu di poin 2.

Di poin 1 cukup, poinnya sudah bagus itu menurut saya tapi poin 2-nya

karena permintaan karena ada yang membawa Dapil. Menurut saya karena saya

juga punya penghasil ya kita melibatkan dan mengikutsertakan daerah dan

mengutamakan kepentingan daerah, menurut saya itu.



Pak Ketua, betul Chevron punya perusahaan tidak ada tetapi Chevron bukan

bagian dari pada daeah otonomi khusus.


Sempet masuk.


Iya, dulu sempet masuk tapi sekarang tidak. Kami punya Undang-undang dan

Undang-undang itu juga berbicara mengenai sumber daya alam kami yang kita

bercantolan kepada Undang-undang Minerba itu. Maka saya meminta untuk itu

dimasukkan di dalam Undang-undang, tidak bisa kita menulis bahwa melibatkan

masyarakat Papua, itu tidak kuat Pak. Kalau kita mencantumkan Undang-undang

Otonomi Khusus semua ada tertulis di dalam sini dan memgikuti itu,

mempertimbangkan dan membicarakan itu bersama-sama dengan.


Saya ada usul sedikit di sini, supaya ada ikatan antara masyarakat Papua

dengan Undang-undang Otonomi Khusus. Jadi sebutkan saja Bu di sini, Indonesia

melibatkan masyarakat Papua sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus gitu

karena di Undang-undang Otonomi Khusus yang lain kan nggak urusin Papua, di

Undang-undang lain kan nggak tidak ngurusin Papua. Iya kalau Undang-undang

Otonomi Khusus itu kebetulan stresnya itu ada di aspek Papuanya gitu loh Pak. Jadi

kalau saya sih usul supaya tidak menafikkan bahwa seakan-akan Undang-undang

yang lain lebih tinggi ataupun apa, atau Undang-undang Otonomi Khusus itu lebih

tinggi atau apa, kita sebutkan saja Freeport Indonesia melibatkan masyarakat Papua

sesuai di situ disebutkan Undang-undang Otonomi Khusus. Udah saya pikir sudah

cukup.

KETUA RAPAT:

Ke pemerintah barangkali, Pak Wamen, poin 2 itu Pak. Di atas kita bicara

yang umum, di 2 itu bicara khusus, ada stressing di situ.


Tadi Pak Menteri juga sudah mengatakan akan membicarakan ini dengan

pemerintah daerah seperti itu.

KETUA RAPAT:

Baik, setuju ya, oke.

(RAPAT:SETUJU)


Pimpinan, saya tetap tidak setuju. Bukan tidak menghormati yang lain tapi

maaf persoalan ini bagi saya prinsip, sekali kita tuliskan dia menjadi sejarah dan kita

akan menangggung itu semua di kemudian hari. Bagaimanapun juga kalau saya

katakan tetap Undang-undang adalah Undang-undang, tetap Negara Kesatuan

Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan berarti saya

tidak menghormati rakyat Papua, bukan berarti saya tidak memikirkan mereka, tapi

bagaimanapun juga kalau bicara kesatuan dan persatuan kita tidak bisa membeda-

bedakan satu diantara kita untuk alasan dan kepentingan apapun. Kalau misalnya

harus kita tuliskan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah berhenti Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undangnya berhenti dengan Undang-undang,

jangan kemudian kita bermain-main dengan kalimat.

Saya pikir Pimpinan, jangan lah kita tergesa-gesa untuk memutuskan sesuatu

terkait dengan hal seperti ini, tidak bisa gitu loh, saya tetap tidak setuju.

KETUA RAPAT:

Saya kira kan memang berbeda juga nggak apa-apa, itukan diatur juga. Saya

ingin menanya yang lain, yang nomor 2 ini setuju ya, kita bikin second opinion ada

dari Pak Adian nggak apa-apa.

F-GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):

Setuju Pimpinan.


Saya setuju Pimpinan, saya setuju sama Bu Peggi.

KETUA RAPAT:

Iya setuju ya. Saya kira kita di second opinion bioleh kan nggak apa-apa.


Pimpinan begini, ini bukan soal setuju tidak setuju tetapi kita kan daerah

penghasil juga, apakah karyo bisa minta hal seperti ini.

KETUA RAPAT:

Itu tetap bicara tentang...


Ini bibit federasi Pimpinan, hati-hati, jangan cukma kencang kita nyanyi

Indonesia Raya, tapi bibit federasi bisa muncul dengan cara seperti ini, hati-hati.

KETUA RAPAT:

Bapak-Ibu yang terhormat.

Sekali lagi kita punya hak masing-masing, silakan mengutarakan

pendapatnya tapi kan kita harus ada keputusan kesimpulan gitu loh, kita hormati

semuanya. Makanya saya mau tanya, ini kita sudah sepakat, Pak Adian tidak

bersepakat, Pak Nasir tidak bersepakat, boleh juga Pak, kita desending opinion saja,

apa namanya minderhecht nota ya. Saya kira jangan kita mentok, semua ada

aturannya.


Sebenarnya titik temunya sudah ada Pimpinan, Negara Kesatuan Republik

Indonesia ya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang ya Undang-

undang. Itu sudah titik temu yang kita sepakati sejak negara ini kita merdeka, tidak

ada bahasa lain, tidak ada bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia tapi ada

Papua, bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia tapi, itu bibit federasi Pimpinan,

tidak bisa. Kalau kita bicara Undang-undang ya seluruh Undang-undang yang terkait

masuk didalamnya, mau Undang-undang Minerba, Undang-undang Otonomi

Daerah, Undang-undang Otsus dan sebagainya masuk, tidak ada yang dilebihkan ini

prinsip bernegara Pimpinan, nggak bisa loh kita mau cepat-cepat selesai rapat, cape

berapat-rapat, setuju. Nggak bisa dong, kita hargai ya harus kita hargai. Kita datang

ke mari karena kita berangkat dari rakyat Pimpinan, jangan lalu kemudian kita

bedakan seperti ini kalimatnya. Melibatkan masyarakat Papua sesuai dengan

Undang-undang Otonomi Khusus, memangnya perwakilan Papua di sini bukan

bagian pelibatan, kan pelibatan juga jangan didegradasi mana itu dengan

menuliskan kalimat seperti ini. cukup, kenapa? Karena dalam penyelesaian konflik

perbedaan di sebuah wilayah rakyat setempat pasti dilibatkan, paling tidak dalam

Undang-undang dan peraturan tentang masyarakat adat nasional itu sudah diatur

kok, ada puluhan peraturan dan perundang-undangan yang berhak dengan

partisipasi wilayah lokal itu, tidak perlu kita bikin seperti ini Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya kira semua yang ada di sini pun Tupoksi, kita minta ESDM menemukan

langkah-langkah yang tepat, ngapain di minta-minta emang Tupoksi kami begitu kan

kurang lebih gitu. ini ada stressing terkait karena ini PT Freeport ini ada di Papua

Pak Adian, saya kira nggak mendegradasi. Papua kebetulan ada Undang-undang

Otonomi Khusus ya kita stressing di sana. Di atas kita sudah memberikan tepat

tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Dalam strata perundang-undangan Pimpinan, maaf kita badan legislasi. Kalau

kita mengaku sebagai DPR RI badan legislasi kita bicara tentang strata perundang-

undangan. Ada tidak kedudukan yang berbeda antara satu dengan Undang-undang

yang lain, kalau tidak ada sejajarkan.

KETUA RAPAT:

Nggak ini stressing, stressing saja bukan.


Bisa pakai bahasa stressing Pimpinan, semua Undang-undang ya Undang-

undang bagaimana.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira sekali lagi.


Pak Ketua, dari pada kita berlama-lama kita votting saja sudah.


Pak Ketua, tadi Pak Menteri mengatakan bahwa retribusi daerah itu akan

melibatkan masyarakat adat dan pemerintah daerah. Itu tertuang semua di dalam

Undang-undang Otonomi Khusus Pak, semua ada tertulis di sini gitu dan akmi pun

mau mengambil itu saham dan ada tertulis di sini, apa susahnya sih dimasukkan di

sini dan kita mengambil saham itu dari pada Undang-undang IUPK yang sementara

ini lagi dibuat. Di situ kita mengakomodir kepentingan daeah yang ada di sini.

KETUA RAPAT:

Pak Sayed tadi dari tadi mik-nya hidup Pak.

F-PD (SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF):

Kalau menurut saya saya setuju dengan Bu Peggi, masukkan saja karena

memang Undang-undangnya memang ada Undang-undang Otonomi Khusus itu.

Jadi artinya boleh saja dimasukkan asal dibedakan poinnya, poin 1 dan 2.

Terima kasih.


Yang paling tinggi inikan Undang-undang, Undang-undang Otonomi Khusus

itu dibawahnya Undang-undang.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira tadi jalannya kita kasih minderhecht nota bagi yang tidak

setuju ya.

Baik, saya kira kita ketiga ya.


Mohon izin Pak Ketua, apakah memungkinkan untuk dihilangkan kata

setiapnya. Jadi Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM ini dalam pengambilan

kebijakan terkait PT Freeport.

Terima kasih.


Saya minta decending opinion saya dituliskan di sini Pimpinan, bagian

inherent dari persoalan ini. Jadi kalau kemudian di kemudian hari muncul bibit

seperti ini lagi, kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa kita setia pada Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk alasan

apapun.

KETUA RAPAT:

Iya hormati itu dan tolong dibikin ya, saya kira dibentuk catatan nanti di

footnote di bawah Pak Adian ya. Apa kalimatnya keberatan atau tidak setuju,

keberatan dan tidak setuju ya lebih jelas. Saya kira rapat kita pun direkam ini saya

kira.


Tidak setuju pada poin 2-nya kalimat dalam poin itu yang saya tidak setujui,

bukan soal tulisnya, ngapain kita punya staf sekian banyak kalau harus saya sendiri

yang harus tulis.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak, mungkin penekanan Bapak apa sekarang ini, kita menulisnya

tidak setujui dengan poin 2.


Saya tidak setuju dengan poin 2 dong, saya tidak setuju kemudian dipisahkan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Papua. Itu pemisahan Pimpinan, Undang-

undang dan Undang-undang Otonomi Khusus, itu pemisahan. Agi saya Negara

Kesatuan Republik Indonesia ya Negara Kesatuan Republik Indonesia titik,

didalamnya ada Papua, di dalamnya ada segala macam etnis suku dan wilayah.

Bagi saya kemudian Undang-undang ya Undang-undang, kalau kita bicara tentang

Freeport, kita bicara tentang sumber daya mineral dan batu bara, semua yang terkait

dengan kepentingan itu masuk dalam Undang-undang itu tanpa kita bedakan lagi,

yang saya tolak adalah pembedaan-pembedaan.

KETUA RAPAT:

Saya kira gini saja, bikin penjelasan kita tidak membedakan Negara Kesatuan

Republik Indonesia juga nggak ada dalam, nggak ada yang memisahkan gitu.


Kalau begitu kenapa tidak kita tuliskan saja Negara Kesatuan Republik

Indonesia berhenti titik.


Ketua, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harga mati untuk kita, nggak

akan mungkin kita mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kan

perbedaan pendapat itukan biasa.


Ini bukan beda pendapat.


Iya nggak apa-apa, lanjut saja Ketua.


Negara Kesatuan Republik Indonesia titik, Undang-undang titik, segala

Undang-undang yang terkait dengan hal ini titik, tidak ada pembedaan lagi. Negara

Kesatuan Republik Indonesia titik, jagan kita tambah lagi termasuk, dan Papua dan

sebagainya.

KETUA RAPAT:

Kita ingin ada stressing di sana tapi sekali lagi kita hormati semua

pandangan, decending opinion dicatatkan di catatan di bawah gitu ya.

Kita lanjut ke nomor 3, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk

meningkatkan efisiensi tata kelola gas sampai ke konsumen akhir agar terjadi

penurunan harga gas secara signifikan sehingga disparitas harga menjadi semakin

kecil.

Saya kira tadi sudah ada kebijakannya Pak ya, setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

4, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk mempercepat

pelaksanaan pembangunan proyek pembangkit pada program 35 ribu mega watt

yang PPA-nya sudah ditandatangani agar target yang telah ditetapkan dapat

dicapai.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

Silakan.


Izin Pimpinan.

Data-data yang kita minta untuk 35 ribu itu masukkan nanti di situ, kan ada

data-data yang kita minta tadi. Kan dari 2014 ke 2019 ini ada tadi.

KETUA RAPAT:

Diutamakan data-datanya ya, saya kira ada poin itu meminta.


Nggak masukkan saja nanti lupa.

KETUA RAPAT:

Oh inikan nomor 5 ini, Pak Nasir tadi saya baru nomor 4. Nomor 5 coba

dengar ya, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan

laporan kemajuan program pembangkit listrik 35 ribu mega watt secara berkala

disertai data pendukungnya kepada Komisi VII DPR RI.


Pisah saja mungkin yang minerba sendiri, yang pembangkit 35 ribu dari 2014

ke 2019.

KETUA RAPAT:

Ini program 35 ribu mega watt kan.


Nggak, yang saya minta tadi kan data yang sudah dikerjakan dari 2014

program Jokowi sampai 2019 yang sudah masuk RUPTL, nah itukan tidak ada

terlampir sampai sekarang.


Yang saya ingat Pimpinan, pembicaraan tadi itu ada 2 hal. Pertama terkait

dengan pembangkit listrik 35 ribu mega watt itu, dia minta diuraikan wilayah ini,

mana ini, seperti ini. target kapasitas PLN dan IPP 2019 90 giga watt. Itu di mana

saja titiknya, energi yang digunakan apa saja, kan kita menjadi lembaga yang

mengawasi. Apa yang mau kita awasi kalau ini nggak tahu.

Yang kedua apa yang disampaikan Pak Nasir tadi terkait dengan

permintaannya kemarin soal perusahaan-perusahaan yang CNC yang mana yang di

tutup, mana yang tidak, seharusnya kan hari ini di bawa oleh ditjennya gitu loh.


Sedikit saya tambahkan yang Pak Adian ini Pak, kemarin kan di undangan

kita itu, di rapat kita itu Pak Gatot itukan lengkap. Cuma sampai hari ini yang di kirim

ke kita itu saya lihat yang determinasi sama yang dicabut, Cuma itu saja. Iya sudah

saya lihat Pak, itu yang Bapak kasih Cuma yang, nggak di tabel kemarin kan agenda

rapatnya saya menyiapkan itu Pak, jadi saya hafal. Itu termasuk yang PKB2B yang

bermasalah, wilayah kerjanya berapa, terus berakhirnya kontrak karyanya kapan,

itukan legkap semua itu Pak. Itu nggak ada datanya, dari kemarin kan.


Pak Gatot itu yang Bapak kasih belum lengkap, seperti Jambi itu beberapa

hal yang dipertanyakan, itu belum lengkap. Jadi itu yang kita sampaikan tadi,

termasuk tadi yang RUPTL pembangkit tadi. Nah dari 2014-2019 yang

direncanakan, yang sudah dikerjakan pakai anggaran mana atau investornya yang

mengerjakan, nah kita perlu tahu yang kita awasin seperti apa. Inikan nggak ada

datanya sama kita sekarang.


Pak Dirjen saya itu melihat, saya nggak ikut rapat kemarin tetapi saya dengar

cukup ramai rapatnya sampai sore, memang datanya yang dimintakan itu belum

ada, seperti PKP2P itu berapa, yang wilayahnya berapa, terus rencana

penciutannya seberapa besar, lokasinya di mana, mana yang bermasalah, terus

baik permasalahan lingkungan maupun permasalahan royalti, kapan berakhir

kontrak karya. Itu belum ada Pak, saya punya presentasi Bapak yang Cuma berapa

lembar itu kemarin. Saya sengaja membikin di undangan itu sejelas mungkin Pak,

nama perusahaan apa, supaya tidak terjadi mispersepsi. Tapi kenapa yang

disampaikan kok Cuma seperti itu, apa memang belum ada data atau sengaja

datanya belum dikirim-kirim gitu. padahal teorinya Pak, padahal itu 2 hari sebelum

rapat itu haus dikirim data itu Pak.

Permasalahan miskomunikasi kita Pak Wamen selalu data Pak, Bapak

pernah mengikuti waktu kita rapat dengan SKK juga data. Jadi persoalan kita di DPR

RI Pak, saya sebelumnya juga Pimpinan Komisi, paling sering terjadi, sering

mensepelekan data yang diminta oleh DPR RI Pak. Ini mohon maaf Pak, saya

menyampaikan apa adanya. Mitra kerja itu sering kadang-kadang rapat sering

mensepelekan apa nyang diminta oleh DPR RI. Oleh karena itulah saya kalau saya

memimpin rapat atau saya yang mimpin rapat internaln kalau ada Anggota usul apa

yang mau diminta, saya minta sedetil mungkin, jangan sampai nanti pada saat rapat

karena terallu umum tidak bisa disajikan. Maka dengan kemarin rapat denganh

Minerba kita minta data yang lengkap, nah itu nggak keluar kemarin, nggak keluar

yang kemarin Pak, nggak Bapak sampaikan, padahal di undangannya sudah sangat

jelas Pak detilnya. Sekarang pun yang disampaikan saya sudah lihat, hanya yang

dicabut sama yang diterminasi Pak, PKP2B saya nggak lihat Pak. Saya heran Pak,

PKP2B ini yang paling saya cari sekali datanya, paling sulit sekali saya nyarinya,

luas wilayahnya, masalahnya, berakhirnjya kontrak karya, kontrak karya, persoalan

lingkungan, persoalan royalti dan segala macam yang katanya banyak juga yang

nunggak. Ini mohon kita DPR RI ini diberi data yang selengkapnya Pak, kita bahas

bersama, kita cari solusi bersama. Kalau Bapak tidak berikan kami data yang

lengkap, informasi yang akurat, kami akan menerka-nerka Pak itu prinsipnya, teori

yang sederhana. Kalau tidak diberi data yang lengkap akan masing-masing Anggota

ini akan punya persepsi yang berbeda-beda Pak, apa yang ada di kepalanya itu

akan muncul sendiri-sendiri, tapi kalau Bapak sajikan data yang lengkap, tinggal kita

hanya membahas bagaimana menyelesaian masalah gitu.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ini jangan panjang-panjang lagi, masukan saja, kesimpulan apa yang kita

butuhkan di sini.


Mohon izin Pimpinan, apakah diizinkan kami untuk sholat ashar dulu

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya boleh minta waktu kan sedikit lagi nih, kita sudah nyampe di poin ini.

sholat ashar? Boleh, baik, nggak sudah terlambat dari tadi tapi jangan sampai

terlambat lagi kaya tadi ya.

Saya kira break ini jam saya 17.03 mungkin sholat ashar 10 menit cukup ya

Pak, Bapak pakai ayat apa biar tahu saya panjangnya itu Pak, cukuplah ya atau 12

menit kita kembali lagi 17.15 WIB ya.

Rapat diskors dan kembali lagi nanti 17.15 WIB.

(RAPAT DISKORS PUKUL 17.06 WIB)

Baik, Bapak-Ibu skors dicabut dan rapat kita lanjutkan.

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 17.25 WIB)

Tadi kita sudah pada kesimpulan nomor 5 kalau nggak salah ya, 5 tadi kita

sudah sepakat ya. Poin 5 tadi kita sudah sepakat, Komisi VII DPR RI meminta

Menteri ESDM untuk menyampaikan laporan kemajuan program pembangkit listrik

35 ribu mega watt secara berkala disertai data pendukungya kepada Komisi VII.

Sudah tadi ya di poin 5.


Saya mungkin usul sedikit Pimpinan, maksud saya kalau inikan maksudnya

RUPTL, kan lokasinya segala macam, tentu difinalkan dulu di pemerintah Pak,

tolong difinalkan di pemerintah, jangan dikirim di kita masih datanya, masih data

yang belum jadi, nanti kita salah lagi. Jadi tolong kalau sudah final di pemerintah

oleh PLN dengan menteri, tolong dikasih ke kita sehingga kita tahu dimana

lokasinya, apa sumber energinya dan lain-lain sebagainya gitu ya Pak, supaya kita

bisa melakukan pengawasan gitu, tapi kalau belum jelas barangnya ini kita juga

nggak mau juga dikasih sesuatu yang belum jelas gitu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dengan kesimpulan begini sudah terakomodir begitu maksudnya, sudah kan

ya. Saya kira pasti sudah lah orang namanya kan dilaporkan gitu ya, setuju ya. Oke

ya kita tadi 5 sudah.

Ini ke nomor 6, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk

menyampaikan laporan kegiatan Kementerian ESDM RI tahun 2016 disertai data-

data kegiatan tersebut secara terperinci. Ini pelaksanaan program ini Pak yang

tahun 2016.

Oke, setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

7, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menangani tambang

yang PKP2B sudah diterminasi seperti yang ditemui pada saat kunjungan Komisi VII

DPR RI.


Pimpinan, saya sedikit menambahnya yang 6 ini, disertai kendala-kendala

yang ditemui di lapangan. Kita ingin tahu juga Pak, kita kan DPR RI ini juga ingin jadi

problem solver juga Pak, jadi kita ingin tahu apa kendala-kendala yang ditemui di

lapangan Pak, selain terperinci juga disampaikan apa. Coba tambah yang nomor 6

itu.


Saya rasa bahasa terperinci itu Pak Mul, sudah mencakup itu nanti.


Termasuk ya, tolong di.......terperinci itu bukan hanya perinci program

termasuk juga permasalahannya. Kalau itu bisa ditangkap saya nggak ada masalah

termasuk permasalahannya.

KETUA RAPAT:

Iya Pak, dicatat saja di sana bahwa termasuk permasalahan yang dihadapi

lah.

Baik kita ke nomor 7, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk

menangani tambang yang PKP2B sudah diterminasi disertai kendala-kendala, wah

ini dimasukkan di sini soal kendala-kendala ini, tadi di atas yang ditambahkan di

nomor 6 ya.

Saya ulang nomor 7, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk

menangani tambang yang PKP2B sudah diterminasi seperti yang ditemui saat

kunjungan Komisi VII DPR RI di Provinsi Jambi agar diproses secara administrasi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi wilayah

tambang yang legal.

Saya kira secara spesifik menjadi wilayah tambang ya, barangkali memang

nggak menjadi wilayah tambang lagi gitu. nggak sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku saja di situ, sampai di situ. Kalau ada yang memang

dilegalisasi, dilegalisasi kan ada saja mungkin kondisi tertentu yang tidak lagi

kemudian layak untuk ditambang kan.

Setuju ya, kawan-kawan setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)


Karena yang di Jambi itukan sekarang ilegal, kita ingin tahu juga secara

terperinci permasalahannya, apa nanti diuraikan dalam poin di atas tadi.

KETUA RAPAT:

Iya terperinci dong.

Baik, kita ke 8 ya, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk

menyiapkan tata kelola/neraca gas, kok pakai garis miring ya, ini tata kelola ini

sesuatu yang berbeda. Menyiapkan tata kelola dan niaga gas kalau itu sesuatu yang

berbeda untuk kebutuhan nasional, baik yang dipenuhi oleh pengembangan

lapangan domestik ataupun melalui mekanisme impor.

Pak Wamen silakan.


Boleh ditambah sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.


Seperti yang kita tadi bicarakan mengenai tata kelola itu bagian nanti dari

rancangan Undang-undang, itu yang bisa kita sampaikan mungkin neraca gasnya,

menyampaikan neraca gas.

KETUA RAPAT:

Tadi saya kira tadi dari penjelasan kelihatannya tata kelola dengan Undang-

undang sekarang pun kan ada perbaikan-perbaikan juga di saya kira di sektor gas

ini Pak, meskipun mungkin memang nanti ditelnya di Undang-undang ya.


Jadi rencana kita di pemerintahan bagaimana tata kelola gas ini untuk ke

depan gitu Pak ya, baik Pak.

KETUA RAPAT:

Kan ada termasuk gitu Pak karena mahalnya gas di Medan itu waktu itu saya

minta untuk minta struktur cost-nya gitu iya kan. Saya ketemu di situ Pak, pipa itu

disusutkan ada yang 5 tahun, 10 tahun gitu. makanya tidak heran PLN mau bangun

pipa sendiri karena dia harus bayar lebih mahal masa sih 5 tahun, penyusutan Pak

dibebankan ke cost gitu, padahal sebetulnya kalau disebut penyusutan ya nilai

ekonomis pipa itu dan sudah ada saya dengar Permen yang mengatur itu kalau

nggak salah, jadi 20 tahun Pak ya.


Iya.

KETUA RAPAT:

PLN nggak usah bikin pipa lagi udah 20 tahun bisa lah Pak Sofyan Basir.

Itukan sudah mulai Pak sebetulnya tanpa, masih Undang-undang sekarang pun

kami lihat kementerian juga terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola yang ada

kan. Iya Pak, di situ maksudnya tapi memang kita bersepakat dalam nanti kami

dikasih masukan yang banyak Pak untuk tata kelola yang kita atur di Undang-

undang gitu, boleh Pak ya.

Setuju ya, tata kelola dan neraca gas untuk kebutuhan nasional baik yang

dipenuhi oleh pengembangan lapangan domestik ataupun melalui mekanisme

impor, setuju ya.


Pimpinan sebentar.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.


Menurut saya cukup bnerhenti sampai kebutuhan nasional titik, tidak perlu

baik yang dipenuhi oleh pengembangan lapangan domestik ataupun melalui

mekanisme impor. Menurut saya tidak perlu kita membuka peluang atas nama

parlemen untuk impor.

KETUA RAPAT:

Baik, tegas ya, boleh. Saya kira bagus ya, artinya dari mana pun itu silakan.

Saya kira nggak apa-apa Pak, sebetulnya kan harapan kita, sebetulnya jangan

impor-impor lah kan begitu, tapi faktanya yang ada sekarang kan masih impor juga.

Saya nggak memahami yang disampaikan Pak Adian itu, pokoknya kebutuhan

nasional, sumbernya tentu kewenangan di pemerintah gitu ya, sepakat ya.

(RAPAT:SETUJU)

9, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk memberikan penjelasan

tentang rencana umum energi nasional sesuai kebijakan energi nasional karena

merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian ESDM RI. Bukannya nanti kita

jadwalkan undang DEN, perlu kita ini.


Kalimatnya diubah bukan menterinya, tapi kementeriannya. Kalau kita tulis

menterinya, harus menterinya yang wajib menjelaskan. Sementara kalau ini Cuma

berupa penjelasan ya siapapun sebenarnya yang punya kompetensi dalam

kementerian bisa.

KETUA RAPAT:

Ini konteksnya DEN sebetulnya, saya kira kita nggak usah dimasukkan di sini,

kita sudah mau jadwalkan kita akan undang DEN, pasti isinya itu adalah

Kementerian ESDM dan lintas kementerian itu kan Pak Menteri.


Iya setuju.

KETUA RAPAT:

Saya kira jadwal saja kami sudah minta untuk kita jadwalkan Pak. Saya kira di

sini kita drop sajalah. Kalau di drop berarti kita sudah selesai, kita sudah 9

kesimpulan.

Cukup ya, sudah saya kira cukup, baik kawan-kawan, oh catatan. Untuk

kesimpulan nomor 2 Saudara Adian Yunus Yusak Napitupulu dari Fraksi PDI

Perjuangan menyatakan tidak setuju terhadap pembedaan makna dan kedudukan

antara Undang-undang dan Undang-undang Otonomi Khusus terus bagi Adian

Napitupulu Undang-undang Otonomi Khusus posisinya tidak lebih tinggi. Menurut

Saudara Adian Yunus Yusak Napitupulu Undang-undang Otonomi Khusus posisinya

tidak lebih tinggi dari Undang-undang lain yang terkait Freeport seperti Undang-

undang Minerba dan Undang-undang Otonomi Daerah.

Dengan demikian karena kesejajaran Undang-undang maka dianggap tidak

perlu dianggap poin khusus yaitu poin nomor 2. Penambahan poin 2 tersebut bisa

bermakna mendegradasi hierarki tata perundang-undangan dan bisa bermakna ada

Undang-undang lain yang lebih tinggi. Iya sampai di situ saja saya kira, oh dari

Undang-undang lainnya lebih jauh lagi hal itu bisa berpotensi mendegradasi makna

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Padahal saya menurut Saudara Adian itu saya pun sependapat, nggak ada

Undang-undang yang lebih tinggi dari yang lain tentu hierarki perundang-undangan

sudah jelas tegas sebetulnya gitu, tapi ini pandangannya Beliau lah saya kira nggak

apa-apa di catatan saja.


Setelah berkoordinasi dengan Kapoksi nama Adian Napitupulu ini dihapus

tapi atas nama Fraksi.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Kapoksi Pak, ini Kapoksi turun langsung ini.

F-PDIP (Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO):

Iya saya kira setuju dari Fraksi PDI Perjuangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Semua tidak menyebut nama tapi Fraksi PDI Perjuangan.

Baik, saya kira itu Pak Adian, Pak Kapoksi, Pak Daryatmo cukup ya Pak.

Penulisannya terlalu nggak bagus ya tolong yang 2 baris bawah dinaikkan ke atas

supaya utuh, bisa, supaya di stel supaya tidak ada 2 baris saja di belakang.

Baik, dan rapat ini juga tentu direkam dan pandangan kita juga semua bisa

direkam. Saya kira cukup ya, Pak Wamen mungkin ada kata penutup Pak.

Kami persilakan.



Sekali lagi kami atas nama Kementerian ESDM mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Komisi VII, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII.

Kami berharap akan melaksanakan hasil-hasil yang telah ditetapkan pada hari ini

dan juga berjanji akan menyiapkan data yang diperlukan sesuai dengan tenggat

waktu yang sudah disediakan.

Terima kasih juga kepada tim dari Kementerian ESDM yang sudah membantu

dalam menjawab semua pertanyaan, baik itu nantinya yang tertulis maupun lisan

yang sudah kami berikan tadi.




Pimpinan, mohon interupsi sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.


Pak Wamen kemarin kami rapat dengan Dirjen Minerba itu ada masalah yang

masih belum terselesaikan dengan Kementerian Dalam Negeri yaitu masalah

penugasan inspektur tambang, masalah penganggaran, masalah status

kepegawaiannya terkait dengan pemberlakuan Undang-undang baru. Ini mohon bisa

diselesaikan antar kementerian agar supaya masalah Minerba ini tidak semakin

amburadul karena fungsi pegnawasannya sekarang ini banci, tidak di pusat, tidak di

daerah. Jadi supaya bisa berjalan efektif masalah status kepegawaian,

penganggaran untuk biaya kerja mereka ini juga diharmonisasikan dengan

Kementerian Dalam Negeri. Itu saja lebih cepat lebih baik masalah itu diselesaikan

karena menurut Dirjen Minerba sampai hari ini belum terselesaikan dengan

kementerian, kalau perlu diangkat di rapat kabinet.

Terima kasih.


Sedikit saya tambahkan Pak Wamen, Pak Dirjen Minerba kapan data itu

disampaikan, kalau yang tadi juga kan baru satu buku Pak. Jadi belum dapat semua

yang data yang data pencabutan sama data apa tadi Pak Yudha, yang dicabut sama

yang diterminasi sama PKP2B, itu kapan Pak diserahkan Pak, nggak yang Bapak

kirim itu juga baru satu buku yang diterima saat, yang dikirim, jangan itunya Pak

hardcopy-nya kan itu Cuma segini aja Pak, Cuma dikasih semua Anggota dan

Anggota menanyakan Pak kok Pimpinannya dikasih. Saya bilang Pimpinan juga

Cuma satu, tolong dong Pak, soal data ini kok kelihatannya saya nggak ngerti Pak,

soal nge-print nge-print aja kok kelihatannya sulit banget, apa memang lagi

melakukan efisiensi besar-besaran Pak, kementerian Pak kalau soal Cuma buku,

Cuma buku segini aja Pak, ini satu komisi Cuma dikasih satu, kita disalahin terus

sama Anggota Pak, ini kan berkali-kali Pak kejadian ini Pak, Cuma buku segini aja

Pak, dikasih Cuma satu, Pimpinan aja nggak dapat, Pimpinan itu ada 5.

Ini tolong Pak, dikirim sesuai jumlah Anggota terus yang kedua lengkapi

dengan PKP2B kapan itu Pak, Senin ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, tolong Pak Dirjen nanti Senin kita catat di luar kesimpulan ini kita

tunggu.

Baik, saya kira Bapak-bapak, teman-teman sekalian. Terima kasih kepada

teman Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat atas pastisipasi kita. Terima

kasih Pak Wamen dan seluruh jajaran Kementerian ESDM, terima kasih Pak Dirut

dan Direksi PLN, Kepala BPH Migas dan seluruh jajaran. Terima kasih kepada kita

semua dan disana-sini ada yang kurang kami sebagai Pimpinan rapat mohon maaf

dan ........maka rapat ditutup.


(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.41 WIB)

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT

Dra. Nanik Herry Murti NIP. 19650506199403200

Documents

Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI