Baleg, 29 November 2010

Proses Penyusunan

Bahwa berdasarkan Prolegnas 2010, diamanatkan untuk disusun Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen. Untuk itu Komisi I berinisiatif untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara, sebagaimana yang akan kita bahas saat ini.

Mengadakan RDPU dengan para pakar, praktisi, dan narasumber terkait untuk mendapat masukan.

Pandangan dan masukan dari masing-masing Fraksi.

Rapat-rapat internal penyusunan.

Tantangan Intelijen Negara

Demokratisasi dan perlindungan HAM.Supremasi Hukum dan Akuntabilitas.Adanya lembaga-lembaga Negara yang

menyelenggarakan fungsi Intelijen.

Diperlukan suatu payung hukum

Landasan Filosofis dan Sosiologis RUU Intelijen Negara

Perkembangan situasi dan berbagai bentuk ancaman terhadap negara yang berspektrum luas.

Diperlukannya adanya suatu mekanisme deteksi dini untuk mengantisipasi ancaman dengan tetap mengedepankan supremasi hukum dan hak asasi manusia

Sistematika RUU Intelijen Negara

BAB I: Ketentuan UmumTerdiri atas 2 Pasal : Pasal 1 : Ketentuan UmumPasal 2 : Asas-asas Intelijen Negara

BAB II : Hakikat, Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup Intelijen

Negara

Terdiri atas 4 Bagian yang dirinci kedalam 4 Pasal, yaitu mulai Pasal 3 – Pasal 6

Fungsi yang ada di dalam Intelijen Negara dalam bab ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan beserta dengan ruang lingkupnya.

BAB IIIKerahasiaan Informasi Intelijen

Terdiri atas 3 Pasal, mulai Pasal 7–Pasal 9

Mengatur tentang Informasi Intelijen yang bersifat rahasia.

Masa Retensi Informasi IntelijenInformasi Intelijen yang dapat

diakses publik.

BAB IVLembaga Koordinasi Intelijen Negara

(LKIN)

Terdiri atas 6 bagian, mulai Pasal 10-Pasal 17

Mengatur tentang adanya LKIN, termasuk tugas dan wewenang.

Adanya wewenang khusus untuk melakukan intersepsi komunikasi.

BAB VPenyelenggaraan Intelijen NegaraTerdiri dari 6 bagian dan 9 Pasal, mulai Pasal 18-

Pasal 26Membagi menjadi :

1. Penyelenggara Intelijen Negara : Intelijen TNI, Intelijen Polri, Intelijen Kejaksaan.

2. Intelijen pada Kementerian, Lembaga Kementerian dan Non Kementerian, serta Pemerintah Daerah.

Pihak No. 1 menyelenggarkan fungsi Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan.

Pihak No.2 menyelenggarakan fungsi Penyelidikan.

Kedua belah pihak wajib koordinasi dengan LKIN.

BAB VI: Personil Intelijen Negara

BAB VII: Pembiayaan

Terdiri dari 5 bagian dan 8 Pasal, mulai Pasal 27-Pasal 34.

Mengatur tentang : Hak dan kewajiban

Personil Intelijen Negara.Sumpah atau Janji.Adanya Kode Etik.Adanya Dewan

Kehormatan.Perlindungan Personil

Intelijen Negara Rekrutmen dan

pengembangan profesi.

Terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 35.

Pembiayaan oleh APBN.

BAB VIII: Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Terdiri atas 2 bagian dan 2 Pasal yaitu Pasal 36 dan Pasal 37.

Pertanggungjawaban Intelijen Negara terhadap Presiden melalui LKIN.

Pengawasan DPR terhadap kebijakan, kegiatan, dan penggunaan anggaran Intelijen Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX: Ketentuan Pidana

BAB X: Ketentuan Penutup

Pemidanaan bagi :Setiap orang yang karena

kesengajaan, dan setiap orang yang kelalaiannya mengakibatkan bocornya informasi Intelijen.

Setiap Personil Intelijen Negara yang melakukan intersepsi komunikasi di luar fungsinya.

Pemberatan hukuman 1/3 dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya bagi Personil Intelijen yang membocorkan kerahasiaan Informasi Intelijen pada saat perang.

Terdiri atas 5 Pasal, mulai Pasal 42-Pasal 46.

\