5
1 RANGKUMAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL REGIONAL TIMUR TAHUN 2014 Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Regional Timur yang dilaksanakan di Manado pada 23-26 Maret 2014, bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Peserta Rakerkesnas ini terdiri dari: para Eselon I, Eselon II serta Kepala UPT di lingkungan Kemenkes, Kepala BPOM, Perwakilan Kemen PPN/Bappenas, Perwakilan BPJS Kesehatan, Perwakilan BKKBN, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota dari 10 Provinsi di Regional Timur, serta Perwakilan BPJS Regional Timur. Rakerkesnas Regional Timur menghasilkan rangkuman dengan mengacu pada: a) Arahan Menteri Kesehatan dalam strategi percepatan sasaran pembangunan kesehatan nasional yang memberikan penekanan pada peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif, efisien dan bermutu serta interkonektivitas sarana pelayanan kesehatan, b) Arahan Gubernur Sulawesi Utara yang menawarkan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah gugus pulau, c) Paparan Best Practices upaya-upaya pembangunan kesehatan, d) Rekomendasi Rakerkesnas 2013 dan Pra-Rakerkesnas 2014, serta e) Hasil Sidang Komisi (uraian rinci dilampirkan dalam Rangkuman dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan). Seluruh Peserta Rakerkesnas Regional Timur menyepakati rangkuman, sebagai berikut: 1. Pelaksanaan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (MDG 1, 4 dan 5) yang diupayakan melalui:

Rangkuman Rakerkesnas Regional Timur-Manado

Embed Size (px)

Citation preview

  • 1

    RANGKUMAN

    RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL

    REGIONAL TIMUR TAHUN 2014

    Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Regional Timur yang

    dilaksanakan di Manado pada 23-26 Maret 2014, bertujuan untuk meningkatkan

    koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah dalam rangka percepatan

    pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Peserta Rakerkesnas ini

    terdiri dari: para Eselon I, Eselon II serta Kepala UPT di lingkungan Kemenkes,

    Kepala BPOM, Perwakilan Kemen PPN/Bappenas, Perwakilan BPJS Kesehatan,

    Perwakilan BKKBN, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit

    Provinsi/Kabupaten/Kota dari 10 Provinsi di Regional Timur, serta Perwakilan BPJS

    Regional Timur.

    Rakerkesnas Regional Timur menghasilkan rangkuman dengan mengacu pada:

    a) Arahan Menteri Kesehatan dalam strategi percepatan sasaran pembangunan

    kesehatan nasional yang memberikan penekanan pada peningkatan akses

    masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif, efisien dan bermutu

    serta interkonektivitas sarana pelayanan kesehatan, b) Arahan Gubernur Sulawesi

    Utara yang menawarkan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan di

    wilayah gugus pulau, c) Paparan Best Practices upaya-upaya pembangunan

    kesehatan, d) Rekomendasi Rakerkesnas 2013 dan Pra-Rakerkesnas 2014, serta e)

    Hasil Sidang Komisi (uraian rinci dilampirkan dalam Rangkuman dan merupakan

    bagian yang tidak terpisahkan).

    Seluruh Peserta Rakerkesnas Regional Timur menyepakati rangkuman, sebagai

    berikut:

    1. Pelaksanaan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka

    Kematian Bayi (MDG 1, 4 dan 5) yang diupayakan melalui:

  • 2

    a. Peningkatan peran kader dengan melakukan pendampingan minum tablet

    Fe untuk ibu hamil.

    b. Penguatan penanggulangan gizi buruk dan mengintegrasikannya dengan

    peningkatan ekonomi keluarga dan ketahanan pangan.

    c. Pemberian akte kelahiran gratis bagi anak yang dilahirkan di fasyankes

    difasilitasi oleh forum masyarakat desa.

    d. Penguatan kerjasama Dinas Kesehatan dengan Fakultas Kedokteran dan

    Akademi Kebidanan dalam program 1000 hari kehidupan, utamanya

    pendampingan ibu hamil.

    e. Pemantapan sistem rujukan untuk menjamin interkonektivitas Puskesmas

    PONED dan Rumah Sakit PONEK.

    2. Pelaksanaan percepatan pencapaian sasaran MDG 6, 7 dan Pengendalian

    Penyakit Tidak Menular, yang diupayakan melalui:

    a. Peningkatan pengetahuan komprehensif dengan meningkatkan keterlibatan

    populasi kunci dan masyarakat serta peningkatan cakupan layanan

    pengendalian HIV-AIDS

    b. Peningkatan pengendalian penyakit malaria di wilayah dengan endemisitas

    tinggi, intensifikasi pengendalian di daerah fokus, dan sertifikasi eliminasi bagi

    kabupaten/kota yang mencapai eliminasi.

    c. Penguatan program pengendalian penyakit TB yang terintegrasi dengan

    pengendalian HIV-AIDS.

    d. Tercapainya segera cakupan air minum yang berkualitas dan sanitasi yang

    layak melalui ketersediaan peralatan sanitasi yang terjangkau dan penguatan

    kerjasama lintas sektor terkait yang didukung dengan regulasi daerah.

    e. Integrasi Posbindu dengan UKBM aktif untuk mendukung deteksi dini,

    pengendalian faktor-faktor risiko, dan kegiatan KIE penyakit tidak menular.

  • 3

    3. Langkah-langkah pada butir 1 - 2 perlu diperkuat dengan upaya sebagai berikut:

    a. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang

    komprehensif dan bermutu, melalui:

    1) Penetapan kriteria RS Rujukan Regional yang didasarkan pada

    pertimbangan geografis dan kebutuhan pasien untuk mendukung

    pelaksanaan Regionalisasi Sistem Rujukan.

    2) Sosialisasi Permenkes No 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktek

    Klinis bagi dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

    3) Segera ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan JKN dan didalamnya

    memuat Juknis INA-CBG.

    b. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, melalui upaya-upaya :

    1) Penguatan pelaksanaan regulasi/kebijakan termasuk penerapan sanksi

    2) Penguatan koordinasi lintas kementerian dan daerah dalam distribusi

    dan retensi tenaga kesehatan.

    3) Advokasi penyusunan dan implementasi Regulasi Daerah untuk

    sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta antar daerah.

    4) Penyusunan dan penetapan rancangan standarisasi/regionalisasi

    insentif bagi tenaga kesehatan.

    5) Penguatan Bapelkesda/Bapelkes di bidang diklat untuk mendukung

    pengembangan pola karier dan peningkatan kemampuan teknis.

    c. Penguatan pelayanan kesehatan di DTPK khususnya di gugus pulau

    1) Penyusunan NSPK fasilitas kesehatan gugus pulau dan mandiri,

    terutama standar pelayanan kesehatan, tenaga, sarana dan prasarana

    untuk segera ditetapkan.

    2) Pengadaan sarana prasarana kesehatan dan penyediaan SDM

    kesehatan di gugus pulau sesuai standar.

  • 4

    3) Memasukkan kriteria luas dan jarak wilayah yang berbentuk pulau

    dalam penetapan besaran alokasi anggaran kesehatan.

    4. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Promotif-preventif dan

    Pemberdayaan Masyarakat, melalui:

    a. Penguatan UKM melalui pengembangan inovasi UKBM, dengan

    penekanan pada intervensi di setiap tahapan kehidupan termasuk

    kesehatan ibu dan anak di Puskesmas.

    b. Penguatan UKM dalam pelaksanaan JKN, dengan penekanan pada

    intervensi di setiap tahapan kehidupan termasuk kesehatan ibu dan anak

    di Puskesmas.

    c. Penguatan kemitraan dengan langkah-langkah:

    Peningkatan kemampuan Puskesmas dalam melakukan identifikasi

    dan mobilisasi pontensi kemitraan di masyarakat.

    Pemanfaatan fasilitas umum untuk fasyankes promotif dan preventif.

    Pengembangan SDM kesehatan sebagai role model PHBS.

    Sosialisasi dan advokasi oleh jajaran Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

    untuk pengembangan kemitraan dengan Puskesmas

    5. Pemantapan penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Kemenkes

    2015-2019, dengan memperhatikan isu-isu strategis, sebagai berikut:

    a. Peningkatan status kesehatan masyarakat.

    b. Peningkatan status gizi masyarakat.

    c. Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular (PTM) & Penyehatan

    lingkungan.

    d. Penguatan implementasi Sistem Kesehatan.

    e. Peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.

    ichsanHighlight

    ichsanHighlight

    ichsanHighlight

  • 5

    6. Reformasi Birokrasi

    Implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan melalui:

    a. Penguatan komitmen-integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana

    kegiatan

    b. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

    c. Penguatan perencanaan dan penganggaran

    d. Peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan kualitas proses

    pengadaan barang/jasa

    e. Pembenahan penatausahaan barang milik negara

    f. Penguatan monitoring-evaluasi, peningkatan kualitas pengawasan dan review

    laporan keuangan

    g. Percepatan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP).

    Demikian hasil Rakerkesnas Regional Timur di Manado, dan dengan ini kami

    mohon Ibu Menteri Kesehatan berkenan mempertimbangkan hasil ini untuk menjadi

    bagian Rangkuman dan Rekomendasi dari Rakerkesnas 2014.

    Manado, 25 Maret 2014

    Atas Nama Peserta Rakerkesnas 2014

    Regional Timur

    dr. L. Grace Punuh, M.Kes