BAB I

BAB IPENDAHULUANGaris Besar Isi BukuBuku ini disusun oleh Prof. Drs. H.A.W. Widjaja dan diterbitkan oleh PT RINEKA CIPTA, Jakarta Anggota IKAPI. Cetakan pertama, Maret 2004. Tebal buku 108 halaman dengan judul buku Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia

Isi buku ini mengandung banyak sekali ajaran-ajaran yang bermanfaat bagi kita selaku mahasiswa bila membaca dan mempelajarinya. Dalam buku ini dibahas :

Bab 1 peranan nilai-nilai pancasila: mencakup Nilai-Nilai Pancasila, Memahami dan Menghayati Nilai-Nilai Pancasila, Pengamalan Pancasila, Penerapan Nilai-nilai Pancasila, Penerapan Sila-sila Pancasila. Bab 2 Pendidikan Pancasila: mencakup Hakikat Pendidikan, Dasar Pemikiran, Kompetensi. Bab 3 Pembangunan Nasional : mencakup Makna Pembangunan Nasional, Hakikat Pembangunan Nasional, Asas Pembangunan Nasional, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Aspirasi Manusia, Sumber Daya Manusia, Kemandirian, Kinerja. Bab 4 Wacana Kata, Bab 5 Kerangka Pikir Pancasila yang berisi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, Bab 6 Bidang Tatar P-4 : mencakup Pengantar Umum, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Latar Belakang Perlunya P-4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Pola Pelaksanaan P-4. Bab 7 Masalah Hak Asasi bagi Bangsa Indonesia : mencakup Hak Asasi Manusia (Umum), Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Hak Asasi Warga Negara, Kebebasan Beragama Hak Asasi paling Mendasar. Bab 8 Hak-Hak Asasi Manusia dalam Pancasila : mencakup Indonesia Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Warga Negara, Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam Pancasila, Beberapa Pandangan tentang Hak Asasi Manusia, Perbedaan Regional dan Nasional, Kerjasama Internasional. Bab 9 Masalah Hak Asasi Manusia bagi Bangsa Indonesia : mencakup Hak Asasi Manusia, Masalah Hak Asasi Manusia di Indonesia, Struktur Kekuasaan: Martabat Manusia dan Kesamaan, Manusia dan Masyarakat, Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia.

B. Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar negara yang dirumuskan olehthe founding fathers. Pada dasarnya Pancasila digunakan sebagai landasan dari segala aktivitas baik dalam kenegaraan maupun dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sila-sila yang dicantumkan dalam Pancasila ini dianggap sebagai nilai-nilai yang digali dari masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga diharapkan nilai-nilai tersebut akan cocok jika diterapkan dan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para perumusnya. Jika dilihat sekilas, Pancasila memang bisa dikatakan sudah sempurna karena relevan dengan kondisi Indonesia. Namun sebenarnya sila-sila dalam dasar negara tersebut masih perlu dikembangkan dan diperjelas lagi, karena selain maknanya masih terlalu luas juga karena dalam prakteknya banyak yang tidak sesuai.

Implementasi nilai Pancasila ini sebenarnya tidak benar-benar berjalan, karena dalam prakteknya banyak penyimpangan nilai-nilai tersebut baik yang dilakukan oleh penguasa maupun masyarakat sendiri. Misalnya pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam prakteknya berubah menjadi Keuangan yang maha kuasa. Hal ini dapat kita lihat pada pilkada atau pemilu lainnya di beberapa daerah, dari beberapa orang yang mencalonkan diri kebanyakan dari mereka mendapat kemenangan yang memilik modal besar atau memiliki uang banyak. Khusus pada sila Ketuhanan, tidak perlu dikembangkan lagi karena akan mengubah makna Ketuhanan yang dimaksud. Yang dipentingkan dalam sila ini yakni bahwa dalam melaksanakan segala sesuatu hendaknya merujuk pada keyakinan yang dimilikinya, sehingga akan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Hal ini karena adanya keyakinan bahwa segala sesuatu yang dilakukannya di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, sehingga akan membuat manusia lebih berhati-hati dalam bertindak.

Kemudian pada sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, juga belum terlaksana sepenuhnya meskipun negara sudah mengaturnya (dalam hal ini HAM). Kelakuan manusia-manusianya sudah tidak menggambarkan sifat kemanusiaannya, bisa kita lihat pada kasus-kasus yang terjadi di sekitar masyarakat kita misalnya saja kasus mengenai siswi SMA yang diperkosa oleh beberapa orang yang kemudian dibunuh dan dibakar tubuhnya. Ini jelas jika mereka sudah tidak lagi memiliki sifat kemanusiaan.

Pada sila keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini dijelaskan bahwa dalam pengambilan suatu keputusan itumelalui perwakilan dan musyawarah mufakat. Dilihat dari kata musyawarah mufakat ini, menunjukkan bahwa jika dalam mengambil suatu keputusan melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat atau bisa dikatakan semua anggota yang terlibat dalam musyawarah itu seharusnya menyatakan setuju. Namun dalam kenyataannya tidak demikian seperti halnya yang dijelaskan dalam sila tersebut, melainkan menggunakan menggunakan vooting. Memang Indonesia menganut sistem demokrasi yang memiliki ciri khas menggunakan sistem vooting dalam pengambilan suatu keputusan, dan keputusan yang diambil berdasar suara terbanyak. Dari adanya pengambilan keputusan yang demikian dan adanya HAM ini menandakan Indonesia menganut liberal, jadi bisa dikatakan jika Indonesia merupakan negara Kesatuan dengan cita rasa federalisme.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan nilai-nilai pancasila?

2. Bagaimana hakikat pendidikan, dasar pemikiran dan kompetensi dalam pendidikan pancasila?3. Bagaimana pembangunan nasional di Indonesia?

4. Bagaimana penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan nasional?

5. Bagaimana kerangka berfikir pancasila?

6. Bagaimana bidang tatar P4 (Pedomanan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)?

7. Bagaimana permasalahan HAM secara umum?8. Bagaimana implementasi HAM dalam pancasila?

9. Bagaimana permasalahan HAM di Indonesia dan bagaimana penyelesaiannya?

D.Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui peranan nilai-nilai pancasila.2. Untuk mengetahui hakikat pendidikan, dasar pemikiran dan kompetensi dalam pendidikan pancasila.3. Untuk mengetahui pembangunan nasional di Indonesia.4. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan nasional.5. Untuk mengetahui kerangka berfikir pancasila.6. Untuk mengetahui bidang tatar P4 (Pedomanan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).7. Untuk mengetahui permasalahn HAM secara umum.8. Untuk mengetahui implementasi HAM dalam pancasila.9. Untuk mengetahui permasalahan HAM di Indonesia dan penyelesaiannya.E. Manfaat Penulisan

Dengan dibuatnya rangkuman buku ini, diharapkan para pembaca khusunya para mahasiswa dapat memahami bagaimana peranan pancasila terhadap HAM di Indonesia sehingga para pembaca dapat menilai kesesuaian antara pancasila dengan HAM di Indonesia sesuai dengan isi dari pancasila itu sendiri. Juga diharapkan dengan adanya rangkuman ini lebih menambah wawasan para pembaca agar lebih mengetahui kondisi HAM dan penerapan pancasila di Indonesia.

BAB IIINTISARI ISI BUKU

Dalam Bab Intisari Isi Buku ini akan memaparkan secara garis besar tiap bab-bab yang ada didalam buku ini.A. BAB 1

PERANAN NILAI-NILAI PANCASILA1. Nilai-Nilai PancasilaPancasila di dalamnya mengandung nilai-nilai universal (umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia-manusia sesuai dengan kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial.

Bahwa disadari, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai universal, pada bangsa lain tidak dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh sebagaimana bangsa Indonesia. Di sinilah letak perbedaan antara bangsa Indonesia dan bangsa lain. Dengan demikian perbedaannya bukan terletak pada sikap ramah tamah, gotong-royong dan lain-lain, tetapi terletak pada pengamalan/penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Maka itu penerapannya ditumbuhkan dan dikembangkan tanpa paksaan melainkan atas kesadaran diri, merupakan panggilan hati nurani (ditimbulkan dari dalam).

Pancasila membangkitkan kesadaran akan dirinya atas pengembangan tanggung jawab pribadi terhadap kehidupan masyarakat dan sebaliknya, serta menimbulkan kesadaran dan kemauan untuk senantiasa dapat mengendalikan diri dan kepentingan, agar tercipta keseimbangan, keselarasan dan keserasian kehidupan masyarakat atas dasar kesadaran hukum yang berlaku. Hukum, perilaku manusia, dan masyarakat haruslah ditujukan atau terpusat pada perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga baik manusia maupun masyarakat sikap dan perilaku timbul atas dorongan sebagai kesadaran hokum untuk mewujudkan kehidupan sejahtera dan bahagia dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dari segala implikasinya.

2.Memahami dan Menghayati Nilai-Nilai PancasilaPandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan kesediaan untuk mewujudkan di dalam tindakan, sikap, perilaku hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia tidak dapat tidak kristalisasi nilai-nilai tersebut adalah yang terdapat di dalam Pancasila, di mana sila pertama Ketuhanan YME merupakan nilai inti dan nilai sumber, masing-masing saling menjiwai dan meliputi.

Nilai ketuhanan yang merupakan nilai inti dan nilai sumber sebagai kriteria dapat memberikan upaya dan usaha manusia dalam:

a.Investasi nilai.

b.Filter tindakan manusia.

c.Memberikan kendali kepada manusia.

d.Sebagai pengarah (orientasi) pada manusia.

e.Sebagai pendorong (motivasi) bagi manusia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai:

a.Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.

b.Nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis dan nilai positif.

c.Nilai etis, nilai estetis, nilai logis, nilai sosial dan nilai religius.

Nilai-nilai universal (umum) berlaku bagi semua manusia dan bangsa (negara) tanpa ada batas-batas tertentu, sebaliknya nilai-nilai khusus berlaku hanya untuk bangsa Indonesia (nasional). Tidak pungkiri lagi setiap manusia dan bangsa (negara) di dunia ini memiliki nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Perbedaannya hanya terletak, bagi bangsa Indonesia nilai-nilai tersebut berlaku utuh, menyeluruh, senafas, sejiwa dan totalitas, sedangkan bagi bangsa (negara) lain tidak demikian halnya.

3.Pengamalan Pancasilaa.Perjuangan Kemerdekaan

Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sama tuanya dengan penjajahan itu sendiri. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulmunasi dari perjuangan itu sendiri, di mana kita dapat mengambil nasib di tangan sendiri. Kemerdekaan adalah jembatan emas, dan di seberang jembatan tersebut kita mengisi kemerdekaan dengan jalan pembangunan nasional. Selama kurang lebih dua dasa warsa (1945-1965) penerapan nilai-nilai Pancasila tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pada masa itu timbul revolusi fisik, timbul berbagai gejolak daerah, pemberontakan, masuknya liberalisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Akibat liberalisme, menimbulkan partai-partai yang lebih mengandalkan ideologi partai daripada kehidupan nasional. Pemerintahan tidak stabil, pemerintahan menjadi lemah (prematur), sehingga pembangunan tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Masa itu kita kenal dengan masa Orde Lama.

b.Nilai Laten

Apabila kita kaji sebenarnya nilai-nilai Pancasila tidak terbatas, dan apabila belum terungkap dalam permukaan, dalam kehidupan secara nasional, maka kewajiban kita semua untuk mengungkapkannya dalam permukaan, sehingga nilai-nilai tersebut tidak laten sifatnya. Nilai-nilai Pancasila yang belum terungkap jumlahnya tidak terbatas.

Memang di dalam penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disebutkan sebanyak 36 butir (4, 8, 5, 7, 12). Lebih lanjut petunjuk nyata dan jelas kelima sila itu tertuang pada naskah P-4 sebagai lampiran Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978, dengan rumusan 45 butir (7, 10, 7, 10, 11) yang disarikan isi dari naskah tersebut.

4.Penerapan Nilai-nilai PancasilaBila dikaitkan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai konsekuensi logis dari kesadaran kehendak, yang berawal dari dalam diri atau pengekangan dari dalam, maka akan menimbulkan:

a.Rasa Keimanan

Kesadaran kehendak tentang rasa keimanan kepada Tuhan YME, bahwa ada sesuatu di luar manusia, yang menciptakan manusia dan segala isi alam semesta dan sekaligus memelhara dan mengataur ciptaan-Nya.

b.Rasa Kemanusiaan

Kesadaran akan kehendak tentang kemanusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa manusia itu ingin selalu berhubungan. Manusia yang satu memerlukan manusia lainnya dan sebaliknya, maka manusia harus bermasyarakat (hidup bermasyarakat).

c.Rasa Berbangsa/Kebangsaan

Bangsa Indonesia perlu hidup sejajar dan sederajat, dan berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa lain.

d.Rasa Demokrasi

Bahwa pada dasarnya manusia secara sadar ingin diperhatikan dan ingin berperan dalam kelompok dan lingkungannya. Perasaan ingin memiliki dan berperan serta ini tercermin dalam rasa demokrasi.

e.Rasa Keadilan

Rasa keadilan adalah bila dirasakan bahwa sesuatu yang menjadi milik orang lain diberikan kepada yang memang memilikinya, sebaliknya sesuatu yang menjadi milik kita pribadi diberikan kepada dirinya sendiri.

5.Penerapan Sila-sila Pancasilaa.Sila Pertama:Ketuhanan Yang Maha EsaBahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan YME, negara Indonesia berdasarkan pada Tuhan YME, maka dengan demikian Pancasila memuliakan agama. Segala perbuatan tanpa kehendak Tuhan YME tidak akan berhasil. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan.

b.Sila Kedua:Kemanusiaan yang Adil dan BeradabSila ini menunjukkan pengakuan, yaitu menempatkan manusia pada harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat ini yang berkaitan erat dengan hak-hak asasi manusia sekaligus dengan kewajiban-kewajiban asasi manusia.

c.Sila Ketiga:Persatuan IndonesiaFungsi dan peranan Pancasila tampak jelas dalam mempersatukan bangsa yang beraneja ragam (Bhinneka Tunggal Ika) yang perwujudannya adalah Bhinneka dalam gatra, Tunggal dalam karsa dan Ika dalam citra. Pernyataan nasionalisme dinyatakan dengan persatuan Indonesia.

d.Sila Keempat:Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan/PerwakilanDemokrasi yang sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu musyawarah dan mufakat yang bersumber pada kekeluargaan dan gotong-royong, kebersamaan dan kemitraan. Bahwa hakikat musyawarah dan mufakat terdapat dalam perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat diakui dan dihargai, tetapi tidak perlu dipertentangkan.

e.Sila Kelima:Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat IndonesiaKeadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam hubungan manusia dalam masyarakat. Adil apabila memberikan hak kepada orang lain yang memiliki hak itu, dan sebaliknya memberikan hak kepada dirinya sendiri yang memiliki haknya, utuh tanpa cela.

B. BAB 2PENDIDIKAN PANCASILA1.Hakikat PendidikanPada hakikatnya pendidikan adalah upaya masyarakat dan pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup warganya dan generasi penerusnya, secara bermakna dan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa terkait dengan konteks budaya, bangsa, negara dan hubungan internasionalnya.

Dari bangsa Indonesia, warga negara kesatuan Republik Indonesia, diharapkan dalam berilmu pengetahuan menguasai teknologi dan atau kesenian hendaklah juga beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerja luhur, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap, mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakat dan kebangsaan.

2.Dasar PemikiranDasar ketetapan MPR No. II/MPR/1993 dirumuskan: Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos-kerja professional, bertanggung jawab dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi masa depan.

3.KompetensiApabila kita artikan kompetensi sebagai pengikat tindakan intelejen, penuh tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang, sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang okupasi tertentu, maka kompetensi seseorang dengan wawasan Pancasila adalah seperangkat tindakan intelejen, penuh tanggung jawab seorang warga negara dalam memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pemikiran berlandaskan Pancasila.

C. BAB 3PEMBANGUNAN NASIONAL1.Makna Pembangunan NasionalPembangunan nasional merupakan rangkaianupaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat,bangsa dan negara untuk melaksanakantugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalampembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darahIndonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosisal.2.Hakikat Pembangunan NasionalHakikat pembangunannasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu terarah dan terlanjut untuk meningkatkankemampuan nasional, agarsejajar dengan bangsa-bangsa lain.3.Asas Pembangunan NasionalAsas pembangunannasional adalah keimanan dan ketakwaan kepada TuhanYME, demokrasiPancasila, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan, hukum, kemandirian, kejujuran, ilmu pengetahuan dan teknologi.Semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi : bidang ideologi, politik, ekonomi, sosisal budaya dan hankam, sehingga melahirkan ketangguhan bangsa dan negara yang utuh menyeluruh, kukuh dan kuat.4.Wawasan NusantaraWawasan dalam penyelengaraan nasional adalah wawasan antaramencapai tujuan pembangunan nasionaldan bersumber padaPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan pengutamaan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.5.Ketahanan NasionalKetahanan nasional adalah kondisi yang dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi yang dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara.Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankamnas. 6.Aspirasi ManusiaAspirasi manusia, biasanya berpangkalan dari pengalaman pahit yang dialaminya pada masa lampau, dan harapan-harapan yang diinginkan pada masa depan. Indonesia menjadipelopormelepaskan diri dari penjajahan terutama bagi negara-negaradiAsia dan Afrika dan kemudianpelopordari gerakan Non Blokbagi negara berkembanglainnya.Dengankeberhasilan atau berhasilnya bangsa Indonesia melepas diri dari belenggu penjajahan, tidaklah berarti semua akibat negatif dari peninggalan penjajahan dapat diatasi, disanasini masih terasa akibatnya bagi bangsa Indonesia. Dalam hidup bemasyarakat yang adil dan makmur, aman, tertib dan sejahtera lahir dan batin.Dari keadaan-keadaan yang demikianitulah timbulaspirasi manusia Indonesia dalam hidup bermasyarakat,bernegara dan berbangsa yagn secara prinsip dituangkan didalam Pembukaan Undang-Undang 1945 pada alenia keempat dan dijabarkan secara operasional dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 didalam batang tubuhnya.7.Sumber Daya ManusiaSumber daya manusia yang merupakan pelaku subyek dan objek pembangunan nasional yang bertanggung jawab memperhatikan dan mengupayakan keserasian, keseimbangan dankeselarasan dalam upaya mewujudkan kondisi manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia yang semakin maju dan berkembang, tentram dan sejahtera semakin dituntut kualitasnya. Keseimbangan,keserasian, keseimbangan dan keserasian yang mengandung pengertian bahwa masyarakat Indonesia tidak saja sebagai pelaku subjek dan objek pembangunan nasional sekaligus sebagai penikmat dengan hasil-hasilnya. 8.KemandirianPeranan nilai-nilai Pancasila dalamsegala aspek kehidupan bangsa dapat diuraikan sebagai berikut :a.Aspek ideologi. Nilai-nilai Pancasila berperan menangkal pengaruh-pengaruh negatif, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

b.Aspek politik. Nilai-nilai Pancasila berperan mendukung usaha-usaha pembangunan secara konstruktif.

c.Aspek ekonomi, Nilai-nilai Pancasila berperan mendukung pembangunan nasional terutama atas kekuatan sendiri (mandiri).

d.Aspek sosial budaya. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai nilai-nilai yang mendukung pembangunan nasional atas kekuatan sendiri.

e.Aspek hankam. Nilai-nilai Pancarsila berperanmengamankan setiap usaha pembangunan maupun hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan itu sendiri.

9.KinerjaTuntunan ini sejalan dengan undang-undang nopmot 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikanNasional dan peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi.

Proses mengajar tergantung pula pada raw input, material input, fasilitas berupa sarana prasarana dan wahana. Kualitas dan peningkatan kualitas itu yang kita perlukan bukan memasalahkan kuantitas. Berbicara mengenai peningkatan kualitas dari sumber daya manusia itu, adalah kualifikasi dan nilai tambah, dengan perkataan lain kinerja atau perfoormance-nya, agar penuh penampilan dan bertanggung jawab.D. BAB 4WACANA KATAPenerapan nilai-nilai Pancasila padakehidupan nasional adalah:1.Penerapan Pancasila dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.Penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila.

3.Penerapan Pancasila sebagai ideologi negara, dalam usaha untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, sehingga disadari bahwa Pancasila adalah ideologi yang paling tepat pada bangsa Indonesia.

4.Disadari bahwa masih banyak nilai-nilai Pancasila yang belum terungkap dipermukaan, masih bersifat laten, sehingga memerlukan pengkajian yang lebih mendasar.

5.Pada dasarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional adalah bermuara pada peradaban Pancasila yang disebut Sosio-reformasi moral.

E. BAB 5KERANGKA PIKIR PANCASILA1.Pancasila sebagai Ideologi TerbukaNilai yang terkandung dalam ideologi terbuka terdiri dari dua jenis, yaitu nilai-nilai dasar yakni tentang cita-cita, tujuan serta lembaga-lembaga penyelenggaraan negara utama, termasuk tata hubungan antar lembaga serta tugas dan wewenang yang bersifat tetap sepanjang zaman, dan nilai-nilai instrumental yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya, yang dapat disesuikan dengan perubahan zaman. a.Negara Kesatuan Republik IndonesiaDalam kaitannya dengan ideologi terbuka, nilai-nilai dasar instrumental dan praksis dapat dikelompokkan dalam :1)Dasar Negara : Nilai dasar, Pancasila, Nilai instrumental, Undang-Undang Dasar 1945, Nilai praksis, Garis-garis Besar Haluan Negara.

2)Undang-Undang Dasar Negara: Nilai dasar, Pola Dasar Pembangunan Undanguundang Dasar 1945, Nilaiinstrumental, Batang TubuhUndang-undang Dasar 1945, Nilaipraksis, pasal demi pasal.

3)Pembangunan Nasional (GBHN): Nilai dasar, pola dasar pembangunan nasional, tentang dasar-dasar, tujuan dan nilai-nilai dasar, Nilai instrumental, pola umum Pembangunan Jangka Panjang, tentang arah, strategi dan sasaran, Nilai praksis, pembangunan lima tahun, tentang bidang, sektor dan anggaran, Nilai-nilai dasar, instrumental dan praksis.

b.Nilai-Nilai Dasar, Instrumental dan Praksis

1)Nilai Dasar adalah tentang cita-cita, ide-ide, konsep-konsep, gagasan-gagasan dantujuan.

2) Nilai Instrumental tentang arahan, kebijakan, strategi, sasaran dan program lembaga pelaksanaan disesuaikan.

3)Nilai Praksis, tentang operasional, realisasi, konkrit, nyata, wujud. Dilaksanakan dalam program bidang, sektor dan proyek serta anggaran.

c.Kerangka Pikir

1.Pancasila : Filsafat Pancasila adalah usaha manusia melalui akal dan pengalamannya secara kritis, mendasar, integral dan radikal untuk menacari dan menemukan hakikat kebenaran atau kenyataan.

2.Perilaku Manusia: Sebagai pandangan hidup bangsa kita, kita berbicara tentang nilai moral, sikap perilaku dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berbangsa. Dikaitkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan dan cita-cita moral.

3.Kesadaran Hidup Berbangsa: Dalam rangka persatuan dan kesatuan mengingat bangsa Indonesia adalah majemuk yang bersifat bhineka tunggal ika, maka diperlukan kesadaran dan kemampuan hidup berbangsa.4.Kesadaran Mencapai Kesejahteraan: Tentu saja dalam cita-cita bangsa dan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan nasional yang hendak dicapai adalah kesejahteraan sosial termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa, keamanan dan persahabatan dalam kemampuan mencapai kesejahteraan tersebut.

5.Integritas Kedudukan Manusia: Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menciptakan alam dan segala isinya Tuhana tidak sekedar menciptakan begitu saja, akan tetapi terus memeliharanya ke arah yang dikehendaki-Nya.

6.Sistem Nilai: Sistem dapat diartikan sebagai kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut suatu tata tertib pengaturan, guna mencapai maksud atau menunaikan suatu perenan tertentu.

7.Operasional Pancasila: Operasional Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara dan ideologi nasional memberikan konsep dasar atau nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.F. BAB 6BIDANG TATAR P 4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)1.Pengantar UmumManusia dan pandanganhidupnya :1.Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

2.Nilai-nilai luhur sebagai pandangan hidup dan sebagai kerangka acuan manusia.

3.Terbentuknya berbagai lembaga.

4.Fungsi lembaga sebagai instrumen, wahana, sarana.

5.Sebagai proses pandangan hidup bangsa.

2.Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa1.Bangsa adalah rakyat yang mempunyai tekat untuk membangun masa depan dengan mendirikan negara yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil.

2.Hubungan antara pandangan hidup masyarakat,bangsa, dan negara .

3.Latar Belakang Perlunya P-41.Pengamalan Sejarah Masa LampauBerbagai ideologi golongan sebelum orde baru menimbulkan perpecahan karena tidak sesuai dengan ideologi pancasila dan perlu dihindari. Kita harus menghindari diri dari pengaruh lebiralisme, sosialisme, komunisme, akstremisme, dan sekularisme serta materalisme.Oleh sebab itulah Pancasila bagi bangsa Indonesia tetap dilestarikan dan dapat mempersatukan bangsa Indonesia, lebih-lebih menghadapi masa depan yang tidak menentu, tidak dapat diramalkan.2.Tantangan Masa DepanDalam menghadapi masa depan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :a.Generasi baru bangsa sebagai generasi penerus bangsadi masa depan.b.Modernisasi, khusus pengaruh dari luar.c.Semangat persatuan dan kesatuan dipulihkan dan dipikul agar tidak menjadi longgar.d.Mewaspadai bahaya disintegrasi atau perpecahan.e.Pemerataan pembangunan lebih ditingkatkan agar tidak adanya kesenjanga sosial.f.Perlu adanya pendidkan politik bagi masyarakat agar mempunyai kesadaran politikyang tinggi.4.Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila1.Kunci Pokok Memahami Sikap, Perbuatan dan Tingkah Laku.

2.Eka Prasetia PancakarsaPengamalan Pancasila perlu memperhatikan tuntunan dan pedoman P-4 ini, agar pelaksanaannya benar-benat berhasil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.5.Pola Pelaksanaan P-4a.Jalur dipergunakan adala jalur pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat.

b.Jalur media masa, baik tradisional maupun modern.

c.Jalur organisasi sosial dan politik.

d.Penciptaan suasana yang menunjang peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah.

e.Pimpinan masyarakat adalah seluruh strata dalam masyarakat.

G. BAB 7MASALAH HAK ASASI MANUSIA BAGI BANGSA INDONESIA1.Hak Asasi Manusia (Umum)Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati, yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Dalam pengkajian tentang hak-hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia dimulai di Inggris dengan lahirnyaMagna Charta(1215), yaitu perlindungan tentang kaum bangsawan dan gereja. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa dan Amerika Serikat tidak dapat terlepas dari perkembangan pemikiran, terutama pada abad ke-17 dan 18, antara lain pemilihan John Locke, Lafayette, Montesquieu, Jean jaeques Rosseu, dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat.

2.Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Hak Asasi Warga NegaraPancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara kesatuan republik Indonesia, di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang fundamental bagi hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan dan Pancasila (sumber dari segala sumber hukum) sebagai dasar negara, memuat ajaran tentang hak-hak asasi manusia. Kalau kita menyimak pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:

a.Alinea pertama: mengandung pengakuan adanya hak asasi di samping kewajiban asasi. Hak asasi manusia baik perseorangan maupun sebagai bangsa berdasarkan martabat kemanusiaan dan keadilan.

b.Alinea kedua: Perwujudan dan keinginan ini terkandung di dalamnya hak-hak asasi baik dalam bidang politik, ekonomi, dan bidang politik.

c.Alinea ketiga: mengandung adanya pengakuan terkandung di dalamnya hak-hak asas beragama dan hak-hak asasi di bidang sosial dan bidang politik.

d.Alinea keempat: pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban warga negara, yaitu bersama-sama berkewajiban mewujudkan tujuan nasional dalam segala bidangbaik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam.

3.Kebebasan Beragama Hak Asasi paling MendasarPaham kekeluargaan tidak membolehkan diskriminasi dalam bentuk apa pun dan tas dasar apapun. Kita tidak mempertentangkan antara mayoritas dan minoritas. Yang kita dambakan adalah adalah kerukunan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Memang dalam suatu masyarakat akan dapat terjadi benturan dalam kehidupan yang berkembang dan dinamis, namun kita tidak dapat membiarkan konflik itu timbul dan berkembang tanpa kendali. Kita usahakan penyelesaiannya dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan semua pihak. Penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak, tanpa ada yang merasa menang atau merasa kalah, dan tidak ada yang merasa dimenangkan atau merasa dikalahkan.

H. BAB 8HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA

1.Indonesia Menjunjung tinggi Hak Asasi ManusiaHak asasi manusia bagi bangsa Indonesia selalu didasarkan kepada keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang dilandaskan pada persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka stabilitas nasional dan ketahanan nasional. Kita menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tolak ukur kita sendiri Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara-negara lain pun memiliki tolak ukur sesuai dengan kondisinya pula (relativisme cultural).2.Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi ManusiaPengertian dan persepsi hak asasi manusia harus memiliki keseimbangan. Artinya tidak hanya pengertian hak asasi manusia secara individu dan masyarakat dalam kehidupan sosial, melainkan harus pula melibatkan sector kehidupan politik, sosial dan ekonomi, demikian menurut Wirjono Sastrohandoyo (kompas23 Januari 1993).3.Pelaksanaan Hak Asasi ManusiaPelaksanaan hak-hak asasi manusia tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak karena penuntutan secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama dari orang lain.4.Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Warga NegaraDi Indonesia sebenarnya pernyataan asasi manusia ini telah mendahului piagam umum pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut di atas. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada taanggal 17 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia mencantumkan dengan tegas tentang hak asasi manusia ini, baik dalamPembukaanmaupunBatang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.5.Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam PancasilaPelaksanaan hak asasi manusia dalam pancasila sebagaimana tersebut di atas yaitu dalamPembukaandanBatang TubuhUndang-Undang Dasar 1945.1.Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

2.Pasal 27 ayat 1: segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan pada ayat 2: tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3.Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapakan dengan undang-undang.

4.Pasal 29 ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

5.Pasal 30 ayat 1: tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

Hak asasi manusia tidak dapat dihapuskan karena hak asasi manusia itu karunia Tuhan Yang Maha Esa bukan anugerah penguasa. Hanya saja pemerintah/Negara berkewajiban mengatur, maka dengan demikian:1.Kebebasan menyatakan pendapat, adalah pendapat yang bertanggung jawab.

2.Hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.

3.Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

4.Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan berarti harus memenuhi persyaratan dan kemampuan untuk ini.

5.Hak untuk memilih pendidikan berarti juga ada kewajiban untuk melaksanakan pendidikan.

6.Beberapa Pandangan tentang Hak Asasi ManusiaBerikut ini pendapat Satjipto Rahardjo (Undip) dengan sisi pandang yang lain menyatakan untuk menuju dunia yang lebih damai dan bahagia, maka dalam permasalahan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebaiknya bangsa-bangsa di dunia bekerja sama, saling belajar dan tolong menolong.Selanjutnya Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa yang menganggap Indonesia dan Negara-negara dunia ketiga (sedang beerkembang) memiliki persepsi lain atau yang berbeda tentang hak asasi manusia adalah keliru.7.Perbedaan Regional dan NasionalSeluruh bangsa dan Negara di dunia sekarang ini menjunjung tinggi cita-cita luhur tentang hak-hak asasi manusia. Akan tetapi jelas akan terdapat perbedaan regional dan nasional dalam pemahaman, perkembangan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia itu. Deklarasi regional dan nasional itu memberikan akar nasional yang kukuh terhadap asas-asas yang bersifat universal itu; bahkan dalam wawasan yang sama terdapat perbedaan antara Negara atau dengan Negara yang lain.8.Kerjasama InternasionalMeskipun prinsip-prinsip hak asasi manusia bersifat universal, dan standar-standarnya telah dirundingkan dan diterima pada level internasional, tetapi pertanggungjawaban dari implementasi dari norma-normahak asasi manusia terutama diserahkan padanegara. Meskipun harus diakui bahwa prosedur dan mekanisme pelaksanaannya akan berbeda-beda.Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pernyataan hak asasi manusia internasional yang pertama. Sangat menarik untuk dicatatbahwa hak asasi manusia di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di bawah Bab"Kerjasama Internasional", itu berarti peningkatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia harus dilakukan dengan semangat kerjasama dan saling menghormati serta dengan cara yang tidak konfrontatif (harianKompastanggal 29 Januari 1993).BAB 9

MASALAH HAK ASASI MANUSIA BAGI BANGSAINDONESIA

1.Hak Asasi ManusiaMasyarakat Barat sangat mengagungkan individualisme berhadapan dengan masyarakat Timur yang lebih menjunjung tinggi kolektivisme (kebersamaan). Perbedaan inilah yang menimbulkan persoalan atau masalah bagi hubungan antar bangsa atau negara. Hak asasi manusia itu pun perlu dilihat dalam konteks kebudayaan masing-masing baik menyangkut kelompok, etnis, rasa, agama, dan lain-lain.

2.Masalah Hak Asasi Manusia di IndonesiaMasalah-masalah hak asasi pada waktu penyusunan Undang-Undang negara Indonesia pada dasarnya ada pertentangan dan pendapat dan prinsip pada waktu itu antara Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno berpendapat bahwa pemikiran tentang hak asasi manusia merupakan sumber individualisme dan liberalisme, karena sangat menekankan kepada kebebasan manusia sebagai individu. Sebaliknya Bung Hatta menganggap walaupun yang hendak kita bentuk adalah negara kekeluargaan, tetapi perlu juga ditetapkan beberapa hak warga negara supaya tidak sampai menimbulkan negara kekuasaan.

Masalah-masalah yang dihadapi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas politik yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan ekonomi kadang-kadang mengenyampingkan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak kebebasan politik, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta mengeluarkan pendapat. Bentuk ketidakadilan struktural lain adalah penindasan politik. Penindasan ini di dorong oleh adanya kepentingan-kepentingan dominasi dari penguasa dan penindasan ini akan semakin terasa bila reaksi-reaksi sosial politik dipandang akan menembus tembok-tembok kekuasaan. Isu yang berkembang dan marak misalnya masalah Kopri, SARA, LSM, demokrasi, perizinan pertemuan, jujur dan adil, kampanye, cegah dan tangkal, pelecehan, penghujatan agama, penghinaan dijadikan sebagai alat untuk melegalkan tindakan.

3.Struktur Kekuasaan: Martabat Manusia dan KesamaanSituasi ekonomi, politik, dan sosial budaya di dalam negara seyogyanya tidak dijadikan alasan untuk menindak martabat dan kesamaan manusia tersebut melalui berbagai cara untuk pembenaran.

Masalah hak-hak asasi manusia, tampaknya kita dapat melepaskan diri dari pandangan negara-negara Barat mengenai demokrasi (individualisme dan liberalisme). Salah satu contoh adalah kasus IGGI yang terpaksa kita tolak kelanjutan bantuannya.

4.Manusia dan MasyarakatManusia berperan sebagai individu dan warga negara. Dikaitkan dengan individu maka manusia lebih mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya dikaitkan dengan warga negara lebih mengutamakan kepentingan bersama.

Dalam kehidupan bermasyarakat maka adanya pengekangan dari luar dan pengekangan dari dalam diri. Pengekangan dari luar berupa ketentuan-ketentuan (norma-norma) masyarakat dan sebalikya pengekangan dari dalam diri berasal dari adat atau kebiasaan berupa moral atau etik (nilai-nilai).

5.Komisi Nasional Hak-Hak Asasi ManusiaDiatas telah diungkapkan bahwa pemerintah tidak akan berdiam diri saja dalam masalah hak-hak asasi manusia ini. Segala langkah dan upaya mengadakan perbaikan-perbaikan mengenai hal itu telah diambil walaupun dalam batas-batas tertentu, misalnya dengan adanya Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (Komnas Ham).

Memang komisi ini bukan alat pemerintah akan tetapi sebagai komisi menghimpun data dan peristiwa seperti Peristiwa 27 Juli 1996 yang lalu di Jakarta. Penyelesaian terakhir pada dasarnya pemerintahan sendiri. Pemerintah dapat meminta bukti-bukti temuan Komnas Ham akan tetapi tidak ikut campur tangan. Pemerintah tidak ikut campur terhadap Komnas Ham, Lembaga ini adalah lembaga yang mandiri, bukan lembaga pemerintah.

Widjaja, H.A.H. 2004.Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.BAB III

KOMENTAR BUKUBuku ini mengandung banyak manfaat bagi pembaca karena dalam sub babnya banyak mengandung pelajaran dan manfaat sehingga dapat menambah pengetahuan tentang penerapan HAM di Indonesia serta pembaca dapat mengertahui peranan-peranan pancasila itu sendiri terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia ini. Pembaca dapat menilai bagaimana sistem HAM dan penerapan pancasila secara sudut pandang penulis buku ini. Dan juga buku ini membuat kita lebih peka dan membuka mata terhadap berbagai permasalahan di Indonesia terutama dalam permasalahan HAM dan penerapan nilai-nilai pancasila. Kita sebagai generasi penerus harus bisa merubah keadaan HAM di Indonesia dengan pelaksanaan HAM yang sesuai pada nilai-nilai pancasila sehingga pelaksanaan HAM di Indonesia dapat tertib dan semua khalayak di muka bumi ini benar-benar melaksanakan akan HAM yang dimiliki oleh pribadinya masing-masing.Yang kedua bahasa dalam buku ini sederhana dan tidak sulit untuk dimengerti sehingga sebagian besar orang dapat memahami dengan cepat maksud dari setiap sub babnya dan mempermudah para pembaca dalam menyimpulkan isi dari buku tersebut.Kelemahannya, menurut penulis covernya flat sehingga kurang menarik minat orang-orang untuk membaca buku ini. Karena salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menarik minat orang dalam membaca adalah tampilan cover yang harus menarik sehingga orang merasa tertarik dan penasaran terhadap buku tersebut.

BAB IVPENUTUP

A. Simpulan

Pancasila di dalamnya mengandung nilai-nilai universal (umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia-manusia sesuai dengan kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial.

Bahwa disadari, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai universal, pada bangsa lain tidak dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh sebagaimana bangsa Indonesia. Di sinilah letak perbedaan antara bangsa Indonesia dan bangsa lain. Dengan demikian perbedaannya bukan terletak pada sikap ramah tamah, gotong-royong dan lain-lain, tetapi terletak pada pengamalan/penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Peranan nilai-nilai Pancasila dalamsegala aspek kehidupan bangsa tercantum pada aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek hankam. Serta dalam pelaksanaan HAM sudah tentu harus berkaitan dengan nilai-nilai pancasila itu sendiri sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta pasal-pasal di Indonesia. Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila.B. Saran

Pemerintah seharusnya lebih menjungjung tinggi nilai pancasila dan menerapkannya agar tercapainya kestabilan politik, kehidupan bangsa dan negara yang makmur, teraturnya sistem pemerintahan di Indonesia dan makin berkurangnya permasalahan-permasalahan di Indonesia termasuk permasalahan HAM yang banyak dijumpai ditiap penjuru kota. Pemerintah juga secara yuridis formal telah mencantumkan hak asasi manusia dalam UUD 1945, jadi pemerintah harus bisa menjalankan pelaksanan hak-hak tersebut agar HAM dimiliki oleh seluruh warga negara secara merata. Selanjutnya diperlukan penjabaran rinci pula dalam suatu perundangan agar rakyat dapat memiliki hak-haknya. Kemauan politik pemerintah dan dukungan kekuatan-kekuatan/kelompok-kelompok sosial politik yang ada akan memudahkan rakyat memiliki hak-haknya.

Page | 5