1 1

transparansi

1. pengertian, landasan hukum, ruang lingkup 2. persyaratan & prosedur izin prinsip penggabungan penanaman modal

3. penilaian permohonan & penerbitan izin prinsip penggabungan penanaman modal

2

izin prinsip yang wajib dimiliki oleh perusahaan hasil penggabungan, untuk

melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan

pengertian

3

izin prinsip penggabungan penanaman modal

4

landasan hukum

uu no. 25/2007 tentang penanaman modal

uu no. 40/2007 tentang perseroan terbatas

perpres no. 76/2007 jo. no. 36/2010 tentang bidang usaha tertutup & terbuka dengan persyaratan di

bidang penanaman modal

perpres no. 27 /2009 tentang ptsp

perka bkpm no. 5 /2013 tentang pedoman & tata cara permohonan penanaman modal

5

penggabungan antara 2 atau lebih perusahaan ke dalam

1 perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan

perusahaan yang akan bergabung

izin prinsip penggabungan

5

ruang lingkup

izin pelaksanaan pusat & daerah

izin usaha penggabungan

6

penanam modal

izin usaha, izin prinsip &

izin prinsip perluasan

izin prinsip penggabungan

perubahan & pengesahan akta penggabungan

perusahaan

ekonomis

efisiensi bahan baku efisiensi produksi peningkatan standarisasi kualitas

teknis

menguasai pemasaran efisiensi penggunaan dana

7

alasan penggabungan antara lain :

administrasi memudahkan pengawasan manajemen lebih sederhana

prosedur permohonan

hal-hal yg perlu diperhatikan

hal-hal yg perlu Diperhatikan (1)

11

Perusahaan-perusahaan yg akan melakukan penggabungan harus telah memiliki Izin Usaha (atas sebagian atau seluruh IP/Surat Persetujuannya)

Dalam hal perusahaan yang akan melakukan penggabungan masih memiliki IP/IP Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, maka perusahaan yg meneruskan kegiatan dapat mengajukan permohonan IP/IP Perluasan atas proyek tsb.

Dalam perusahaan yg meneruskan kegiatan masih memiliki IP/IP Perluasan yg belum memiliki IU, dapat langsung ditampung dlm IP Penggabungan Perusahaan

Perusahaan yg akan melakukan penggabungan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

hal-hal yg perlu Diperhatikan (2)

12

IP Penggabungan Perusahaan harus ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Penggabungan beserta Pengesahan dari

Kementerian Kum HAM paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya IP Penggabungan.

Dengan adanya penggabungan perusahaan, maka semua perizinan, hak dan kewajiban yg telah diperoleh perusahaan yg akan menggabung akan diteruskan oleh perusahaan penerus

Perusahaan penerus, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha dalam rangka penggabungan perusahaan kepada PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.

13

PT. CAHAYA

MENTARI

PT.

BOTAK

SENG

PT.

REZEKI

LANCAR

IU

IP W

IP PERLUASAN 1

IU

IP X

IP PERLUASAN 2

IP Y

IP Z

PERUSAHAAN PENERUS

(SURVIVING COMPANY)

MERGING

COMPANY

IP PENGGABUNGAN IU + IP W + IP PERLUASAN 1

SELANJUTNYA DIAJUKAN IP PERLUASAN IP X + IP PERLUASAN 2

TIDAK MEMENUHI

SYARAT MERGER

14

Penjelasan

Permohonan Izin Prinsip

Penggabungan diselesaikan dalam

10 hari kerja

penilaian permohonan

15

penilaian 1. aspek hukum bidang usaha 2. aspek teknis produksi 3. aspek ekonomi permodalan perusahaan 4. aspek administrasi kelengkapan

dokumen yang wajib dilampirkan pada waktu menyampaikan dokumen permohonan

meneliti : 1. kebenaran pengisian formulir permohonan 2. kelengkapan persyaratannya

bidang usaha

16

ketentuan

permohonan izin prinsip penggunaan disesuaikan berdasarkan Perpres nomor 36/2010 & ketentuan sektoral

bidang usaha penanaman

modal

tertutup

bidang usaha tertutup & terbuka dengan persyaratan

(perpres nomor 36/2010)

terbuka dengan

persyaratan

1. dicadangkan untuk umkmk 2. kemitraan 3. kepemilikan modal asing 4. lokasi tertentu 5. perizinan khusus 6. modal dalam negeri 100 % 7. kepemilikan modal asing serta lokasi 8. perizinan khusus & kepemilikan modal asing 9. modal dalam negeri 100% & perizinan khusus 10. persyaratan kepemilikan modal asing

dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara asean 17

20 bu

274 bu

sumber pembiayaan

berasal dari modal sendiri atau pinjaman dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri

perbandingan modal sendiri & pinjaman harus diperhatikan

(Lihat di RUPS penggabungan)

19

untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri diberikan

kebebasan mengadakan perubahan kepemilikan saham

penyertaan dalam modal

perseroan

20

21

Jika tidak dilaksanakan IP Penggabungan batal demi hukum

jadwal waktu penyelesaian

proyek penggabungan (1 tahun

sejak IP Penggabungan terbit)

22

data pendukung

izin prinsip penggabungan NO. DARI KELENGKAPAN DATA

1. Masing-masing perusahaan

1. IP, IU & perubahannya 2. Akta Pendirian & perubahannya 3. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham

/RUPS Diketahui Notaris 4. Tanda Terima LKPM Periode Terakhir 5. Rekapitulasi Data Proyek

2. Perusahaan-perusahaan yang Bergabung

1. Kesepakatan Penggabungan 2. Rekapitulasi Data Proyek Sesudah Menggabung

3. Perusahaan Penerus Direksi/Pimpinan perusahaan menandatangani permohonan di atas materai & stempel atau Surat Kuasa asli bermaterai

hasil penilaian permohonan :

1. aspek administrasi 2. aspek hukum

memberikan rekomendasi kepada pimpinan ptsp bahwa terhadap proyek penanaman

modal tersebut layak diberikan izin prinsip penggabungan penanaman modal

menyampaikan naskah

penetapan/surat keputusan izin prinsip penggabungan penanaman

modal (sesuai format pada lampiran V B perka bkpm nomor 5/2013 )

untuk ditandatangani

membuat nota dinas

kepada pimpinan

ptsp

23

dibuat sesuai dengan pedoman yaitu : no. urut surat / kode wilayah ptsp penerbit/

izin prinsip penggabungan/ status/ tahun

( 3324 =Kabupaten Kendal)

23/3324/IP-PP/PMDN/2013

contoh

24

Contoh penomoran izin prinsip penggabungan

25

sekian