Rancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan … Rancangan... · permasalahan baru yang bersifat ... musim kemarau di wilayah Indonesia. ... negara tetangga yang juga terdampak

Rancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Sektor Kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan Laut Tarigan & Yoga Travolindra

2

Rancangan Sistem Komunikasi Terpadu

Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan Pada

Sektor Kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan

Oleh: Laut Tarigan & Yoga Travolindra

Kontributor :

Dinas Kehutanan SUMSEL, Balai PPIKHL SUMSEL, BKSDA

SUMSEL, UPTD KPH,TN Berbak Sembilang, GIZ Bioclime

Palembang, April 2017

3

Kata Pengantar

Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan salah satu masalah kerusakan ekologis yang

sering terulang di beberapa wilayah di Indonesia. Kondisi ini diperburuk oleh anomali

iklim dan cuaca yang dikenal dengan nama El-Nino, periode musim kemarau menjadi

lebih lama dari musim kemarau yang normal. Pada Provinsi Sumatera Selatan musim

kemarau terjadi mulai bulan Juni – Juli dan berakhir di bulan Oktober sampai dengan

November, apabila bertepatan dengan anomali El-Nino maka musim kemarau akan

mulai lebih awal yaitu sekitar bulan April – Mei dan berakhir pada bulan November –

Desember. Seperti diketahui Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami musim

kemarau panjang dan El-Nino beberapa kali dan berakibat tingginya tingkat

kebakaran, kabut asap yang terjadi selama beberapa bulan selama musim kemarau

sangat mengganggu banyak aspek dalam kehidupan sehari – hari. Kualitas udara

yang buruk, jarak pandang yang hanya beberapa meter dan masih banyak lagi

dampak negatif yang timbul dari kebakaran hutan dan lahan.

Provinsi Sumatera Selatan mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup parah

di tahun 2015,menurut data statistik kebakaran hutan dan lahan dari Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2015 luasan kebakaran hutan yang

terjadi di Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 736.552 hektar dan sebanyak 27.043

hotspot yang terpantau di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari

berbagai jenis tutupan lahan dan status lahan yang terbakar. Pada level nasional telah

terbit peraturan dari Kementerian LHK terkait masalah DALKARHUTLAH yang harus

di implementasikan oleh pihak pemerintah daerah. Provinsi Sumatera Selatan sendiri

semenjak tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan pencegahan dan

penanggulangan dengan salah satu cara membentuk satuan tugas khusus yang

terdiri dari beragam elemen yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran

hutan dan lahan dengan nama Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan &

Lahan Provinsi Sumatera Selatan yang diaktifkan sebelum musim kemarau sampai

dengan berakhirnya musim kemarau setiap tahunnya.

Dengan tersedianya semua faktor pendukung untuk kegiatan pencegahan kebakaran

hutan dan lahan baik dari kesiapan kelembagaan, program – program pemerintah

maka diharapkan semua dapat berjalan degan sinergi dan mengarah kepada proses

kerja yang sistematis. Dalam dokumen ini akan disampaikan sebuah sistem

komunikasi terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera

Selatan yang sasaran utamanya adalah mesinergikan langkah & strategi lembaga

sektor kehutanan dalam melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan

mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat tapak dengan melibatkan secara

aktif masyarakat dan elemen lainnya di level desa serta menguatkan peran UPTD

KPH yang akan menjadi salah satu bagian utama dalam sistem ini.

Palembang, April 2017

4

Daftar Isi

Kata Pengantar .......................................................................................................... 3

I. Pendahuluan. ......................................................................................................... 6

1.1. Sejarah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

...................................................................................................................... 7

1.2. Latar belakang perancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan

Kebakaran – Integrated Fires Prevention Communication System (IFPCS). 9

1.3. Dasar hukum dan kebijakan pemerintah. .................................................... 12

1.3.1. Peran elemen pemerintah dalam kegiatan DALKARHUT. ................... 12

1.3.2. Peran elemen pemerintah dalam memfasilitasi kelompok masyarakat

desa peduli api. .................................................................................... 13

II. Tujuan Perancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan KARHUTLAH. .. 14

2.1. Rencana capaian rancangan sistem komunikasi terpadu pencegahan

KARHUTLAH Provinsi Sumatera Selatan. .................................................. 15

2.2. Pihak terkait dalam kegiatan penanggulangan kebakaran di Provinsi

Sumatera Selatan ....................................................................................... 16

2.3. Identifikasi kondisi sistem pencegahan kebakaran yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. ....................................................................................... 17

2.4. Aktor / Pelaku dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam Sistem

Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan. .................. 18

III. Perancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan

Lahan……………………………………………………………………………………..20

3.1. Pembatasan perancangan sistem komunikasi terpadu. .............................. 22

3.2. Konsep Dasar sistem komunikasi terpadu pencegahan kebakaran hutan

dan lahan Provinsi Sumatera Selatan ......................................................... 23

3.3. Komponen & tahapan kegiatan pencegahan Sistem Komunikasi Terpadu

Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan. .................................................... 24

3.3.1. Pembentukan organisasi Pos Kordinasi Provinsi, Pos UPTD

KPH.......................................................................................................24

3.3.2. Penggunaan Satu Peta Kerja Terpadu ................................................ 25

3.4. Komponen peringatan dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan. ........ 27

3.4.1.Pengelolaan data peringatan dini bahaya kebakaran hutan ................. 27

dan lahan ....................................................................................................... 27

3.4.2. Pendistribusian data peringatan dini bahaya kebakaran hutan dan

lahan .................................................................................................... 29

3.4.3. Sosialisasi & Pertemuan Desa Terkait Daerah Rawan Kebakaran. ..... 32

3.5. Komponen monitoring & kesiapsiagaan KARHUTLAH. .............................. 35

3.5.3. Kegiatan pengelolaan dan distribusi data sebaran hotspot. ................. 35

5

3.5.5. Verifikasi Hotspot & Kejadian Kebakaran terpantau. ............................ 41

3.5.6. Kegiatan Pemadaman Dini Kebakaran ................................................ 44

3.5.7. Pemadaman dini kebakaran dan pemadaman lanjutan. ...................... 47

3.8 Format Baku Pelaporan Hasil Kegiatan Lapangan. ..................................... 51

3.9. Ketersediaan Sistem Jaringan Komunikasi................................................. 55

3.10. Kebutuhan saran dan prasarana penerapan Sistem komunikasi terpadu

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan ...... 56

3.10.1. Identifikasi kebutuhan sarana pendukung pelaksanaan Sistem

Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi

Sumatera Selatan. ...................................................................................... 58

IV.Kesimpulan & Saran ..................................................................................... 59

4.1. Kesimpulan. ................................................................................................ 59

4.2. Saran. ......................................................................................................... 59

Daftar Istilah ..................................................................................................... 60

6

I. Pendahuluan. Keanekaragaman hayati merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur dari

kondisi alam dan lingkungan yang terkini, dari kondisi ini dapat dilihat sejauh mana

upaya yang telah di tempuh untuk menjaga, memperbaiki, dan mengawasi

kesinambungan tatanan keanekaragaman hayati pada suatu wilayah. Program

pembangunan yang gencar dilakukan pada semua sektor saat ini menjadi penyebab

utama yang terkait dengan kondisi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati

secara langsung. Berbagai kendala timbul dari dampak proses kemajuan industri

yang berbasiskan lahan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, perambahan, ilegal

loging dan masih banyak lagi mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada sampai

dengan terancamnya spesies flora dan faunan tertentu yang dimana ini merupakan

bentuk degradasi ekosistem yang dapat menjadi pemicu permasalahan –

permasalahan baru yang bersifat bencana maupun berpengaruh ke sektor – sektor

lain seperti menurunya hasil produksi industri itu sendiri maupun berkurangnya

pendapatan masyarakat yang bergantung sumber daya alam sekitar

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang sedang berkembang

pesat, salah satu pengusahaan yang sedang berkembang adalah industri yang

bergerak pada bidang kehutanan dan komoditas perkebunan dan beberapa industri

berkembang lainnya yang berbasiskan lahan sebagai objek utamanya, hal ini selain

membawa hal positif juga membawa dampak negatif apabila tidak memperhatikan

unsur keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan yang berkesinambungan.

Pada tahun 2015 Provinsi Sumatera selatan merupakan salah satu provinsi yang

mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas, Berdasarkan

informasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan estimasi luasan

kebakaran ±736.552 hektar yang terdiri dari beragam jenis tutupan lahan dan fungsi

penggunaan lahan.Penyebab utama dari kejadian ini adalah pengaruh musim

kemarau dan anomali iklim El-Nino yang memperburuk kondisi cuaca menjadi

ekstrim.

Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami beberapa kali musim kemarau ekstrim

yang berdampak terjadi bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan

dan lahan di hampir semua lokasi yang berhubungan dengan pengelolaan lahan.

Kondisi ini di perburuk dengan areal yang menjadi lokasi utama yang sering terbakar

adalah wilayah dengna tipe lahan gambut, baik yang sudah dikelola oleh pihak

swasta melalui izin usaha pemanfaatan lahan untuk sektor usaha industri kehutanan

maupun oleh pihak perusahaan kelapa sawit serta pengelolaan lahan dengan cara

membakar yang masih dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam penyiapan lahan

pertanian.

7

1.1. Sejarah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai wilayah dengan jenis tipologi hutan & lahan yang berbeda yaitu dataran tinggi di wilayah bagian barat didominasi oleh hutan sekunder dan pertanian masyarakat yang berbatasaan dengan 3 provinsi di Sumatera, dan wilayah dengan dataran rendah yang didominasi oleh wilayah yang mempunyai tipe lahan gambut dengan beragam pemanfaatan wilayahnya.

Pada grafik ini dapat dilihat dari tahun 2006 s/d 2016 kejadian kebakaran hutan dan

lahan selalu terjadi pada bulan September – Oktober yang bersamaan degan periode

musim kemarau di wilayah Indonesia. Kondisi ini akan semakin lebih buruk ketika

musim kemarau pada tahun – tahun tertentu bersamaan dengan anomali cuaca yaitu

El-Nino yang hampi dapat dipastikan apabila terjadi bersama akan berdampak buruk

dengan begitu banyak terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan dalam hal ini adalah kabut

asap sangat berpengaruh kepada banyak sektor mulai dari menurunnya kualitas

udara sehingga berdampak ngeatif bagi keseahatan masyarakat luas, terganggunya

sistem transportasi terutama udara dan transportasi laut dan banyak sektor lainnya

yang terimbas dari kejadian ini. Dampak yang menjadi sorotan publik baik pada level

nasional maupun internasional adalah polusi yang dihasilkan dari dampak kebakaran

yaitu kabut asap dinilai sebagai salah satu penyumbang terbesar fenomena gas

rumah kaca dari kandungan karbon yang kemudian terlepas ke udara sehingga

dapat menambah efek dari pemanasan global. Kabut asap juga mendapat kecaman

dari negara – negara tetangga yang juga terdampak secara langsung oleh kabut asap

dari kejadian kebakaran di sebagian besar wilayah gambut di Provinsi Sumatera

Selatan.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kebakaran tahun 2015 adalah salah

satu bencana kebakaran terbesar melebihi kejadian kebakaran pada tahun 2006

yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dan kedua sesudah kejadian kebakaran

206 355 590 584 1.122 3.330 9.362

84.130

210.123

171.847

61.437

833 0

50000

100000

150000

200000

250000

Jan Peb Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des

Jumlah Hotspot

Bulan

8

hutan tahun 1997 yang berdampak sangat luas terhadap berkurangnya luasan

daerah berhutan dan kerusakan ekosistem lainnya karena terbakar.

Pada peta ini dapat dilihat bahwa sebagian besar dari wilayah dataran rendah di

Provinsi Sumatera Selatan di kategorikan sebagai daerah rawan kebakaran hutan

dan lahan.

39424

9595

57014560

832

8661

3367

8120

1826

16763

35412180

6201

787

68428077

1656

7234

27043

959

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tahun

9

1.2. Latar belakang perancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan

Kebakaran – Integrated Fires Prevention Communication System (IFPCS).

Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi yang menempati urutan ke 1 dari

luasan areal yang terbakar pada tahun 2015 dan Provinsi Kalimantan Tengah pada

posis ke 2, hal ini menunjukan bahwa tingkat kebakaran hutan di Provinsi Sumatera

Selatan masih tinggi dan belum tertanggulangi secara maksimal. Setiap tahun

Provinsi Sumatera Selatan membentuk Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan

dan Lahan dengan dasar penunjukan dari SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

dalam komitmen untuk menekan jumlah maupun kejadian kebakaran hutan dan

lahan. Kegiatan ini dikoordinir oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) dengan membentuk Pos Komando dan Kordinasi di kantor BPBD

Palembang, kegiatan pada Posko ini adalah mengorganisir setiap elemen yang

berkepentingan dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan

lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan pada posko ini juga melibatkan semua

unsur baik TNI, POLRI serta SKPD yang menangani dan bergerak pada sektor

landbase. Posko ini menjadi Posko induk level provinsi dimana semua kordinasi dan

keputusan terkait kegiatan di laksanakan di posko ini.

Kegiatan pencegahan kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan juga

mempunyai dasar hukum yang jelas dimana Provinsi Sumatera Selatan juga telah

memiliki Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan

dan / lahan. Hal ini juga kembali menunjukan komitmen pemerintah daerah dalam

upaya untuk mencegah terjadinya kembali bencana kabut asap akibat kebakaran

seperti yang terjadi pada tahun 2015.

Pada level Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi mempunyai Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki unit kerja khusus untuk

pengendalian kebakaran hutan yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan (UPTD PKHL). Unit kerja ini menjadi perpanjangan

tangan Dinas Kehutanan dalam semua bentuk kegiatan mulai dari koordinasi,

pelatihan regu desa, kesiapsiagaan perusahaan sektor kehutanan, pelatihan –

pelatihan teknis dan berbagai bentuk upaya dalam pencegahan kebakaran pada level

provinsi. Pada level provinsi juga terdapat beberapa lembaga kerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang salah satu tugas pokok dan fungsi nya

adalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah

Provinsi Sumatera Selatan. Lembaga tersebut adalah Balai Konservasi Sumber Daya

Alam (BKSDA) Sumatera Selatan yang memiliki wewenang pada kawasan

konservasi di wilayah kerjanya

Elemen pemerintah sebagai faktor utama dalam kegiatan pencegahan dan

penanggulangan kebakaran juga dapat didukung dengan melibatkan secara aktif

kelompok – kelompok masyarakat sekitar kawasan yang sering terbakar atau

mempunyai tingkat kerentanan kebakaran yang tinggi. Sebagai elemen yang paling

dekat dengan lokasi kejadian peran masyarakat harus di tingkatkan melalui wadah

yang sudah diorganisir melalui tahapan pelatihan dan pendidikan mengenai

pencegahan kebakaran. Peran masyarakat sebagai salah satu pihak yang dapat

memberi kontribusi yang penting bagi pihak – pihak yang berwenang untuk

10

melakukan berbagai bentuk upaya pencegahan kebakaran. Peran masyarakat tidak

dapat dipisahkan dari rencana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan

lahan. Beberapa bagian dari perundang-undangan menyebutkan dengan jelas

bahwa masyarakat harus dilibatkan dan berperan aktif bersama lembaga pemerintah

lainnya dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.

Pada tataran provinsi, tahun 2016 melalui Peraturan Menteri P.13 Tahun 2016

dibentuk lembaga baru berupa Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran

Hutan Dan Lahan pada beberapa wilayah di Indonesia dan yang terutama

mempunyai sejarah kebakaran hutan setiap tahunnya.

Salah satu rencana strategis Pemerintah Republik Indonesia melaui dokumen

“Grand Design Pencegahan Kebakaran Hutan,Kebun dan Lahan Tahun 2017 –

2019” yang disusun oleh 3 lembaga kementerian yaitu Kementerian Kordinator

Bidang Perekonimian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka dalam upaya penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan pemerintah akan lebih menguatkan pada proses

pencegahan.

Strategi penguatan diperlukan pada setiap tahap pencegahaan karena berdasarkan

pengalaman pada tahun – tahun sebelumnya kejadian kebakaran hutan dan lahan

sangat sulit diatasi apabila sudah sempat terjadi. Banyak daya & upaya dilakukan

pada proses penanggulangan namun dampak dari usaha yang dilakukan cenderung

masih tidak optimal akibat kondisi kebakaran dan faktor cuaca yang tidak mendukung

dan ditambah lagi dengan faktor faktor lainnya.

Pencegahan Pengendalian/

Penanggulangan

Pemulihan dan Penanganan

Dampak

Kementerian/Lembaga, Pemda, TNI dan Polri

(INPRES No.11/2015)

Dikoordinasikan oleh

Menko Perekonomian

Dikoordinasikan oleh Menko Polhukam

Dikoordinasikan oleh Menko PMK

FOKUS UTAMA

Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan

11

Kesimpulan awal dari langkah dan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan

adalah mensinergiskan semua pihak yang berwenang dari berbagai level untuk dapat

bekerja sama dengan efektif dan efisien dalam mendukung penanggulangan

kebakaran. Sinergitas atar elemen di berbagai tingkatan juga dapat meminimalisir

kemungkinan tumpang tindihnya kegiatan dan progran pencegahan &

penanggulangan juga dapat mengarahkan bentuk – bentuk kegiatan ke lokasi yang

tepat sasaran.

Untuk mewujudkan ini maka Bioclime GIZ Project bekerja sama dengan pihak terkait

mencoba untuk merancang sebuah sistem komunikasi terpadu pencegahan antar

sektor kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Sistem ini dirancang untuk menentukan konsep alur komunikasi yang ringkas dan

cepat dalam penyampaian informasi dan laporan kegiatan dari tingkat provinsi,

kabupaten dan desa. Rancangan sistem ini juga disusun untuk mengidentifikasi

kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan

pencegahan kebakaran hutan lahan secara terpadu.

12

1.3. Dasar hukum dan kebijakan pemerintah.

Kegiatan pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan pada semua level mempunyai beberapa dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan sehingga dapat dipertanggunjawabkan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dengan adanya landasan hukum yang jelas juga membantu setiap pihak dalam berkegiatan sesuai wewenang dan tugas pokok fungsi yang berdasarkan peraturan yang ada. Salah satu perundang-undangan yang menjadi dasar dalam kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah INPRES No 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Pada Dokumen INPRES ini diinstruksikan agar setiap elemen melakukan peningkatan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, selain itu juga dalam dokumen ini disebutkan kerjasama antar semua pihak dan peningkatan peran serta aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan.

1.3.1. Peran elemen pemerintah dalam kegiatan DALKARHUT. Untuk lebih spesifik mengenai perundang-undangan yang mengatur tentang

pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan yang merupakan salah satu turunan dari INPRES No 11 Tahun 2015

adalah PERMEN LHK No.32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

& Lahan,dalam dokumen peraturan ini lebih kepada penjabaran lebih luas tentang

penguatan peran UPTD KPH dengan BRIGDALKARHUTLAH dan pelibatan

kelompok masyarakat dan kolaborasi antar pihak pemegang izin dan pemangku

wilayah. Pada peraturan ini juga di mengatur tentang keberadaan organisasi

DALKARHUTLAH yang harus di bentuk pada level provinsi kabupaten, kecamatan

sampai dengan tingkat desa. Dalam PERMEN No 32 Tahun 2016 juga mengatur

tentang kewajiban pemenuhan kebutuhan SAPRAS oleh masing elemen yang terkait

dengan bidang kehutanan.

Sarpras Pengendalian

Pencegahan

Standar Sarpras

Sarpras Posko Krisis

Ruangan

Komputer

Sarana Komunikasi

Kendaraan

SOP Posko

Internet

Pemadaman Lainnya

penyadartahuan/ kampanye

Keteknikan pencegahan

Pengelolaan kanal Posko krisis Peringatan dini Deteksi dini

Perlengkapan pribadi

Perlengkapan regu

Peralatan regu Kendaraan

khususdalkar Sarpas

pengolahan data dan komunikasi

Transportasi

Alat Berat Helikopter

13

1.3.2. Peran elemen pemerintah dalam memfasilitasi kelompok

masyarakat desa peduli api.

Amanat PERMEN LHK No.32 tentang organisasi penanggulanagan kebakaran hutan

dan lahan menyebutkan bahwa kelompok DALKARHUT masyarakat difasilitasi oleh

elemen DALKARHUT pemerintah, baik dalam pembentukan keorganisasian ataupun

fasilitasi kegiatan berkaitan penanggulangan kebakaran. Hal ini dapat di lihat lebih

jelas pada dokumen PERMENLHK No 32 Tahun 2016 pada bagian Bab 4 Pasal 46

sampai dengan Pasal 64.

PERMEN No.32 juga menjelaskan struktur dan penjelasan posisi

BRIGDALKARHUTLAH pada level Kabupaten dan Kecamatan yang nantinya akan

peran utamanya adalah UPTD KPH selaku pemangku pengelolaan kawasan hutan

pada wilayah kerjanya masing – masing. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

melimpahkan sebagian besar peran pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada

setiap UPTD KPH, pada struktur dinas sendiri bidang yang mengurusi masalah

DALKARHUTLAH akan di laksanakan oleh Bidang Perlindungan Hutan melalui Seksi

DALKARHUTLAH yang akan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi.

Masyarakat

Peduli Api

Wajib Fasilitasi

14

II. Tujuan Perancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan KARHUTLAH.

Kegiatan penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi

agenda penting bagi pemerintah daerah maupun pusat, Provinsi Sumatera Selatan

secara geografis berada di antara Provinsi Riau, Kalimantan Tengah dan Barat.

Provinsi Sumatera Selatan juga mempunyai sejarah panjang kejadian kebakaran

hutan dan lahan situasi akan lebih buruk ketika musim kemarau yang disertai dengan

fenomena alam El-Nino. Pasca kejadian kebakaran tahun 2015 semua pihak

berbenah dan berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan pencegahan dan

penanggulangan kebakaran.Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan telah menyusun rancangan program pencegahan dan

penanggulangan yang akan diteruskan kepada pelaksana di level provinsi. Beberapa

kementerian dan lembaga kementerian koordinator juga telah menyusun tahapan

pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Provinsi Sumatera Selatan sendiri telah menyiapkan serangkaian strategi

pencegahan yang dipersiapkan menghadapi kejadian kebakaran hutan dan lahan

pada saat musim kemarau setiap tahunnya. Seperti yang sudah di bahas pada bagian

indentifikasi para pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penanggulangan di

Provinsi Sumatera Selatan bahwa pada level provinsi telah banyak elemen baik dari

pemerintahan, swasta dan kelompok masyarakat yang melakukan upaya pencegahan

KARHUTLAH. Beberapa poin dari perundang-undangan juga mengarahkan untuk

setiap pihak yang mempunyai kewenangan dan TUPOKSI (Tugas Pokok & Fungsi)

dalam DALKARHUT dapat berinteraksi dan bersinergi bersama untuk mewujudkan

wilayahnya bebas dari KARHUTLAH setiap tahunnya. Salah satu penyebab utama

Provinsi Sumatera Selatan harus berupaya semaksimal mungkin dalam kegiatan

DALKARHULAH adalah akan diadakannya event internasional di Kota Palembang

yaitu Asean Games ke 18 yang akan diadakan pada tahun 2018, untuk ini Provinsi

Sumatera Selatan harus memastikan even ini tidak terkendala oleh permasalah kabut

asap akibat kebakaran.

Secara khusus tujuan dari perancangan sistem ini adalah memberikan sebuah

rancangan komunikasi terpadu yang ringkas dan mempunyai struktur komando yang

jelas terhadap kegiatan pencegahan kebakaran hutan. Mengapa hanya pada tahap

pencegahan?, karena tahapan pencegahan merupakan tahapan yang sangat penting

dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana semua elemen yang

akan terlibat dalam sistem ini dapat saling berinteraksi dengan cepat dan

terpadu,bagaimana semua informasi dan instruksi pencegahan dari level provinsi

dapat di distribusikan dan diterima serta di laksanakan dengan tepat oleh pihak

kecamatan dan desa.

Perancangan ini akan memfokuskan pada instansi sektor kehutanan di Provinsi

Sumatera Selatan yaitu Dinas Kehutanan & Balai PPI & KARHUTLAH, BKSDA

dimana 2 lembaga ini yang mempunyai kewenangan dan TUPOKSI dalam

pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kawasan hutan.

15

2.1. Rencana capaian rancangan sistem komunikasi terpadu pencegahan KARHUTLAH Provinsi Sumatera Selatan.

Proses perancangan ini memiliki target capaian untuk menghasilkan sebuah dokumen

awal yang dapat diakomodir dan dilaksanakan dalam kegiatan pencegahan

kebakaran. Rancangan ini akan memfokuskan kepada institusi yang mempunyai

tugas pokok dan fungsi dalam kegiatan penanggulangan kebakaran yaitu Dinas

Kehutanan Provinsi, Balai PPI & KARHUTLAH, BKSDA, UPTD KPH dan Kelompok

Masyarakat Peduli Api tingkat desa. Pada rancangan ini akan difokuskan bagaimana

2 lembaga sektor kehutanan dapat bersinergi karena 2 lembaga ini mempunyai

komponen kelembagaan yang berfungsi sebagai ekemen BRIGDALKARHUT pada

level kabupaten sampai dengan desa.

Dinas Kehutanan sebagai lembaga SKPD yang telah mempunyai banyak pengalaman

dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain

itu Dinas Kehutanan juga merupakan lembaga pemerintah yang berwenang terhadap

semua bentuk pengelolaan dalam kawasan hutan terutama hutan produksi yang

hampir semua wilayahnya sudah berizin dan memilki penanggung jawab usaha yaitu

pihak swasta. Pada level provinsi, Dinas Kehutanan merupakan bagian dari Satuan

Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang difasilitasi oleh Badan

Nasional Bencana Daerah dimana setiap tahun pada musim kemarau kegiatan Posko

DALKARHUTLAH akan diaktifkan dimana pada Posko ini terdiri dari semua elemen

baik pemerintah atau swasta akan bekerja sama dalam kegiatan penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan diwilayah Provinsi Sumatera Selatan.Tugas utama dari

Dinas Kehutanan dalam Posko Satgas DALKARHUTLAH Provinsi Sumatera Selatan

adalah menyuplai informasi terkait sebaran hotspot yang dipantau setiap hari,

mendukung analisa dan penyediaan informasi terkait daerah rawan kebakaran hutan

dan lahan, mendukung data informasi dan jalur terbang operasi udara dan kordinasi

terhadap pemegang izin usaha kehutanan ketika wilayahnya terpantau kebakaran

atau titik hotspot dari satelit. Setiap elemen yang terlibat didalam Posko Satgas

DALKARHUTLAH memiliki kontribusi yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya

masing - masing.

Pada tahun – tahun sebelumnya Dinas Kehutanan Provinsi akan berkordinasi aktif

dengan pihak Dinas Kehutanan Kabupaten terkait kegiatan DALKARHUTLAH. Dinas

Kabupaten akan mengkordinasikan semua kegiatan DALKARHUT terutama saat

musim kemarau maupun saat terpantau kebakaran diwilayahnya. Dinas Kehutanan

Kabupaten mempunyai wewenang untuk melaksanakan operasi pemadaman, patroli

dan penyuluhan kepada masyarakat di wilyah yang dikategorikan rawan terjadi

kebakaran. Awal bulan Januari 2017 terjadi perubahan peraturan dimana Dinas

Kehutanan Kabupaten melebur ke Dinas Kehutanan Provinsi dan peran Dinas

Kehutanan Kabupaten akan digantikan oleh UPTD KPH/L yang merupakan secara

langsung dapat diterjemahkan sebagai perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi pada

level kabupaten yang sekaligus menggantikan peran dari Dinas Kehutanan

Kabupaten yang telah melebur ke Dinas Kehutanan Provinsi. Berdasarkan kondisi ini

dengan penyusunan rancangan sistem komunikasi terpadu pencegahan

KARHUTLAH diharapkan dapat menjadi acuan dalam membagun sistem informasi

16

kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh mulai dari provinsi, kabupaten sampai

ke desa

2.2. Pihak terkait dalam kegiatan penanggulangan kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan

Pada setiap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di masing – masing daerah akan mempunyai pihak – pihak yang berkepentingan mulai dari level provinsi, kabupaten dan kecamatan. Setiap lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kawasan diharapkan akan berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan kebakaran. Pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa elemen yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Semua pihak tersebut akan berkordinasi bersama yang akan difasilitasi oleh pihak BPBD provinsi.

Beberapa pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan

lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan diantara adalah :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Komando Resort Militer Garuda Dempo

TNI Angkatan Udara Republik Indonesia

Badan Meteorologi dan Geofisika Palembang

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan

Balai PPI dan KARHUTLAH Wilayah Sumatera

Balai Pengelolaan Hutan Produksi

Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI)

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA)

Pada level provinsi SKPD yang mempunyai kewenangan adalah Dinas Kehutanan

dimana Dinas Kehutanan mempunyai bidang kerja pada level kabupaten yang

berwenang dalam pengelolaan sampai tingkat desa yaitu UPTD KPH. Secara

struktural dan kewenangan UPTD KPH berada dibawah Dinas Kehutanan dan

pembiayaan kegiatan dan program juga didukung oleh balai Kementerian

Lingkungnan Hidup dan Kehutanan di provinsi yaitu Balai Pengelolaan Hutan

Produksi (BPHP).

Balai Konservasi

Sumber Daya

Alam Provinsi

Sumatera Selatan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Selatan

Pos Kordinasi

Provinsi

Balai PPI &

KARHUTLAH Wil

Sumatera latan

UPTD KPHP/L

17

2.3. Identifikasi kondisi sistem pencegahan kebakaran yang ada di Provinsi

Sumatera Selatan.

Semua pihak yang yang mempunyai tupoksi terkait penanggulanagan kebakaran

memiliki pasti sebuah sistem penanggulangan yang digunakan dalam pelaksanaan

kegiatan. Masing – masing pihak tentunya memiliki kewenagan tersendiri sesuai

dengan kapasitas lembaga nya.

Ketersediaan banyak pihak yang menangani sebuah masalah akan menimbulan

keuntungan dan juga ketidakmaksimalan dalam pelaksanaan. Apabila di kordinasikan

dengan baik maka berkemungkinan pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan

efisien dan tepat sasaran, namun sebaliknya apabila masing – masing sektor tidak

mempunyai sebuah konsep kordinasi dan komunikasi yang jelas maka akan timbul

banyak tumpang tindih dan perulangan kegiatan di tempat yang sama sedangkan

tempat / lokasi lain memerlukan tindakan segera. Kondisi seperti ini yang harapannya

akan di minimalisir sehingga semua sumber daya pemadaman yang ada dapat di

lakukan dengan tepat dan terkordinir dengan baik.

Dinas

Kehutanan

Provinsi

BALAI

Kementerian di

Provinsi SUMSEL

Lembaga /

Instansi terkait

DALKARHUT

Kebakaran Hutan & Lahan

Sistem

Penanggulanan

KARHUTLAH

Sistem

Penanggulanan

KARHUTLAH

Sistem

Penanggulanan

KARHUTLAH

Penanggulangan KARHUTLAH

Dinas Kehutanan Provinsi SUMSEL

Balai PPI & KARHUTLAH

Lembaga/ Instansi

Terkait

Kebakaran pada

Kawasan Hutan

Kebakaran pada

wilayah APL

Kebakaran pada

wilayah Perkebunan

Kebakaran yang

tidak termonitor

BKSDA

18

2.4. Aktor / Pelaku dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan.

Proses alur komunikasi dalam sistem komunikasi terpadu kebakaran memerlukan

beberapa peran kunci yang akan menjadi pelaku dan penanggungjawab setiap

tahapan kegiatan, setiap posisi dari pemeran ini merupakan personil yang akan

bertugas melaksanakan dan memastikan proses komunikasi yang terjadi dapat

berjalan sesuai tahapan yang sudah ditentukan. Sebagai pemeran utama, aktor dalam

sistem ini dapat menunjuk personil yang akan betugas untuk melaksanakan kegiatan

yang bersifat teknis dan pemeran utama ini dapat menjalankan peran manajerial pada

levelnya masing – masing. Berikut para aktor / pemeran utama yang akan terlibat

dalam pelaksanaan sistem komunikasi terpadu ini.

Level Provinsi.

1. Kepala SATKORLAK DALKARHUTLAH Provinsi Sumatera Selatan.

- Sebagai koordinator utama pada Pos Komando Penanggulangan

Kebakaran Hutan & Lahan di Level Provinsi Sumatera Selatan

2. Kepala Dinas Kehutanan.

- Mempunyai peran sebagai koordinator utama dalam semua kegiatan

dan pengambil keputusan dari hasil yang telah di laksanakan oleh

semua pihak yang terlibat dalam sistem komunikasi terpadu.

3. Kepala Balak Konservasi Sumber Daya Alam

- Gugus tugas Kementerian yang mempunyai tupoksi penanggulangan

kebakaran hutan & lahan pada wilayah/kawasan konservasi

4. Kepala Balai PPI & KARHUTLAH.

- Sebagai koordinator pada bidang yang menjadi perwakilan dari pihak

Kementrian LHK yang bekerjasama dan berkomunikasi langsung

dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

5. Koordinator Utama Pos Koordinasi Provinsi.

- Bertugas sebagai perwakilan yang ditunjuk dan disepakati oleh

beberapa instansi Sektor Kehutanan pada sistem ini (Balai PPI

KARHUTLAH, BKSDA, TN Sembilang & Dinas Kehutanan Provinsi)

untuk mengkoordinir operasional kegiatan di Pos Provinsi

- Peran dari koordinator juga sebagai aktor manajerial dalam

mendistribusikan informasi dan menyusun laporan utama yang akan

disampaikan kepada Instansi yang tergabung dalam Pos Koordinasi

Provinsi dan mengkoordinir pengelolaan semua bentuk informasi yang

keluar masuk dari Pos Provinsi ke Desa dan atau sebaliknya

19

Level Kabupaten/Kecamatan. 6. Kepala UPTD KPH

- Bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Dinas Provinsi

dalam mengkoordinir semua bentuk proses pendistribusian informasi,

operasional kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan

- KAUPTD KPH juga bertindak sebagai Komandan

BRIGDALKARHUTLAH pada level kabupaten/wilayah kerja UPTD KPH

- Posisi ini juga akan berkordinasi dengan elemen – elemen terkait

kegiatan pencegahan kebakran hutan & lahan pada level kabupaten dan

kecamatan

7. Koordinator Pos Kordinasi Kabupaten

- Koordinator ini bertugas untuk mengatur bentuk - bentuk komunikasi

yang terjadi dari level Provinsi – Desa

- Posisi ini dapat di isi oleh Kepala UPTD KPH

8. Koordinator Pos Kecamatan

- Tugas utama posisi ini adalah menjadi koordinator dari beberapa

komponen pencegahan pada mulai dari level kecamatan sampai

dengan desa

- Memastikan distribusi informasi dari provinsi tersampaikan kepada regu

pelaksana lapangan, dan menerima serta mendistribusikan laporan

pelaksanaan kegiatan kembali ke koordinator provinsi.

Level Desa

9. Kepala Desa

- Sebagai perangkat pemerintahan tingkat tapak Kepala Desa akan

mengkoordinir Regu Desa untuk setiap instruksi kegiatan yang diterima

dari provinsi.

- Kepala Desa juga memastikan setiap instruksi dilaksanakan dan

menerima laporan tentang kegiatan yang dilaksanakan dan melaporkan

kembali ke Koordinator Kecamatan.

- Kepala Desa membawahi beberapa Kepala Regu Pencegahan

KARHUTLAH Desa.

10. Kepala Regu Pemadam Desa

- Menerima instruksi dari Kepala Desa sebagai koordinator pada tingkat

desa yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan kebakaran.

- Kepala regu juga bertugas untuk menghimpun laporan ringkas terkait

kegiatan yang diinstruksikan oleh Kepala Desa.

20

III. Perancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Sistem Informasi DALKARHUTLAH sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan

dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, tanpa didukung

oleh sebuah sistem yang baik maka dalam pelaksanaan proses kegiatan yang

dilaksanakan akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Sistem komunikasi terpadu

ini diharapkan dapat memperjelas alur / tahapan komunikasi sesuai dengan jenis

informasi, arah komunikasi dan umpan balik dari penerima dari informasi yang

disampaikan.

Perancangan Sistem komunikasi terpadu Pencegahan KARHUTLAH ini akan fokus

pada proses pengkomunikasian antar tahapan pada pengelolaan KARHUTLAH yaitu

bagian pencegahan. Pemilihan bagian pencegahan karena pada tahap ini dapat

diukur apakah kebakaran masih akan terjadi tanpa dapat di tanggulangi dengan cepat

dan tepat atau kejadian kebakaran akan dapat dicegah sehingga kejadian kebakaran

yang ada dapat segera ditanggulangi

Pencegahan KARHUTLAH

Penanggulangan KARHUTLAH

Penanganan Paskah KARHUTLAH

Sistem Peringatan

Dini

Sistem Monitoring & Kesiapsiagaan

Pemetaan Daerah Rawan

Sosialisasi Desa

Pemantauan Kebakaran

Pemetaan Daerah Bekas Terbakar

Patroli & Groundcheck Daerah

Rawan

Verifikasi Daerah Bekas Terbakar

Kordinasi Pemadaman

Kegiatan Pemadaman

Kordinasi Penanganan Dampak Kejadian KARHUTLAH

Evaluasi

Kordinasi Pencegahan antar Pihak

Pemantauan

Hotspot/Kebakaran

Patroli /Groundcheck

Hotspot Daerah

Rawan

Patroli & Pemadaman

Dini KARHULAH

Pengerahan Tenaga

Pemadaman

21

PERMEN LHK No.32 Tahun 2016 pada Bab 5 Pasal 65 sampai dengan Pasal 90

membahas mengenai perlunya kordinasi kerja antar pihak dalam hal kegiatan

penanggulangan kebakaran, pada pasal – pasal tersebut juga membahas tata

hubungan kerja dan kordinasi antar instansi pengelola mulai dari tataran provinsi

sampai dengan daerah. Berdasarkan ini semua elemen yang menangani masalah

kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih bersinergi dalam

kegiatannya, terutama elemen yang terkait dengan kegiatan penanggulangan

kebakaran pada sektor kehutanan yang leading sector nya adalah Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Selatan dan Balai PPI & KARHUTLAH dan BKSDA untuk

penanganan kebakaran hutan pada wilayah kawasan konservasi.

.

Sistem Terpadu

Pencegahan

KARHUTLAH

Balai Kementerian

di Provinsi

SUMSEL

Dinas Kehutanan

Provinsi SUMSEL Lembaga /

Instansi terkait

DALKARHUT

Kegiatan Pencegahan

Strategi

Pencegahan

Pos Kordinasi

Provinsi

UPTD KPH

Kelompok

Masyarakat

22

3.1. Pembatasan perancangan sistem komunikasi terpadu. Tahapan yang akan menjadi fokus dalam perancangan sistem ini adalah tahapan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tahapan ini akan menentukan dalam penanggulangan, pada tahapan ini akan dimaksimalkan upaya – upaya agar kebakaran jangan sampai terjadi, ataupun ketika terjadi kebakaran yang ada dapat segera tertanggulangi sehingga tidak meluas dan menjadi tidak terkendali. Perancangan ini juga bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia di masing – masing level mulai dari provinsi, kabupaten dan desa. Sistem komunikasi terpadu ini akan bersifat top down dan juga bottom up artinya arus informasi dan instruksi pelaksanaan kegiatan dapat bersumber dari level provinsi – kabupaten – desa ataupun sebaliknya. Penerapan sistem komunikasi terpadu ini akan dirancang sesingkat mungkin untuk menghindari panjangnya tahapan komunikasi yang biasanya berujung pada lambatnya penangan suatu kejadian kebakaran. Sistem komunikasi terpadu yang akan dirancang diharapkan akan lebih ringkas dan

jelas alur dan tahapan dari kegiatannya. Pada sistem ini nantinya akan jelas siapa

yang akan melakukan apa kemudian kemana dan kepada siapa yang bertanggung

jawab dalam setiap tahapan proses akan di jelaskan pada sistem komunikasi terpadu

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Secara umum berdasarkan ilustrasi diatas, sistem komunikasi terpadu akan

digunakan untuk memaksimalkan arus komunikasi, instruksi dan laporan berdasarkan

kejadian kebakaran yang terpantau di lapangan. Pada sistem komunikasi terpadu ini

juga akan di tentukan sumber awal informasi dan arah pelaporan yang kemudian akan

dilanjutkan dengan tindakan yang harus segera diambil dan siapa yang akan

berwenang dalam hal pelaksanaannya. Informasi awal dapat bersumber pantauan

provinsi kemudian diteruskan ke level kabupaten dan ditindaklanjuti oleh tingkat desa,

ataupun informasi awal juga dapat bersumber dari level desa, yang kemdian

diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh pihak kabupaten dan bila diperlukan tindakan dari

tingkat provinsi.

Kelompok

Masyarakt

Peduli Api

POS Kordinasi

Provinsi

UPTD KPH

POS Kordinasi

Provinsi

UPTD KPH

Kelompok

Masyarakt

Peduli Api

Info

Awal

Info

Awal

23

3.2. Konsep Dasar sistem komunikasi terpadu pencegahan kebakaran hutan

dan lahan Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mendukung proses komunikasi antara pihak dibutuhkan sebuah skema alur komunikasi yang jelas dan dapat dipahami oleh setiap pihak yang terlibat, mulai dari wewenang, bentuk komunikasi dan arah komunikasi. Pada tabel ini ditampilkan sebuah struktur komunikasi antara Dinas Kehutanan dan Balai PPI DALKARHUTLAH pada level provinsi yang bersama di dalam semua wadah koordinasi level provinsi yang akan merumuskan bentuk – bentuk instruksi dan informasi yang akan di teruskan ke level kabupaten sampai dengan ke desa

Pos Koordinasi Provinsi

Pos UPTD KPH Pos Koordinasi

Kecamatan

Level

Kabupaten /

Kecamatan

BRIGDALKARHUTLAH

Alur Pelaporan

Alur Instruksi

Alur Koordinasi

Kegiatan Pencegahan

Regu IUP Regu Desa

SATGAS DALKARHUTLAH Provinsi Sumatera

Selatan

Level Provinsi

Level Desa

Dinas Kehutanan Balai PPI

KARHUTLAH

Regu MPA

BKSDA

24

3.3. Komponen & tahapan kegiatan pencegahan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan.

3.3.1. Pembentukan organisasi Pos Kordinasi Provinsi, Pos UPTD KPH.

Pos Kordinasi Provinsi Nama Kegiatan : Penguatan kelembagaan level provinsi

Bentuk kegiatan : Pembentukan Pos Kordinasi Terpadu Pencegahan

KARHUTLAH Provinsi SUMSEL.

Tujuan : Untuk meningkatkan kordinasi dan sinergi kegiatan pencegahan

kebakaran hutan dan lahan antar lembaga terutama Dinas

Kehutanan Provinsi, Balai PPI KARHUTLAH dan BKSDA selaku

Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di

Provinsi Sumatera Selatan

Periode : Mei s/d November

Kelembagaan - SK Pembentukan Satgas

- Struktur Organisasi

- Dokumen Tugas dan Fungsi

- SAPRAS Operasional

- SAPRAS Komunikasi

Tugas Utama - Media Kordinasi antara Dinas Kehutanan,Balai PPI dan BKSDA

serta pihak lain yang terkait dalam penerapan Sistem

komunikasi terpadu

Pencegahan KARHUTLAH Provinsi Sumatera Selatan.

- Pusat Pengelolaan data & kegiatan pencegahan kebakaran

hutan sektor kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Pos UPTD KPH/L

Nama Kegiatan : Penguatan kelembagaan level kabupaten.

Bentuk kegiatan : Pembentukan Satgas Kordinasi Terpadu Pencegahan

KARHUTLAH tingkat wilayah kerja UPTD KPH.

Tujuan : Kordinator dan fasilator proses komunikasi dan tahapan

kegiatan pencegahan kebakaran antar pihak di level kabupaten

& kecamatan maupun Pos Kordinasi Provinsi sampai dengan

pelaksanaan kegiatan di level desa

Periode : Mei s/d November

Kelembagaan - SK Pembentukan Satgas

- Struktur Kelembagaan POSKO

- Dokumen Tugas dan Fungsi

- SAPRAS Operasional

- SAPRAS Komunikasi

Tugas Utama - Media Kordinasi antara Dinas Kehutanan & Balai PPI dan pihak

lain yang terkait dalam kegiatan DALKARHUT

- Kontrol proses Sistem komunikasi terpadu yang ketika sedang

berlangsung

- Pemegang wewenang dari operasional BRIGDALKARHUTLAH

25

3.3.2. Penggunaan Satu Peta Kerja Terpadu Pada kegiatan pencegahan diperlukan suatu bentuk sistem kordinasi dan komunikasi yang efektif dan jelas, dimana dalam berkegiatan dibutuhkan sebuah media yang dapat di terima dan dipahami oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Penggunaan informasi yang seragam dalam kegiatan pencegahan akan berpengaruh dalam proses perencanaan kegiatan dan pelaksanaan dimana dari dua hal tersebut akan mempengaruhi dari hasil kegiatan dan tujuan utama kegiatan pencegahan. Kegiatan pencegahan membutuhkan sebuah rangkaian kegiatan yang merupakan sebuah alur proses yang saling berhubungan, sebagian besar kegiatan pencegahan adalah kegiatan yang berbasiskan keruangan atau membutuhkan informasi yang berbasiskan spasial dalam menunjang kegiatan pencegahan yang akan dilakukan. Berkaitan dengan penggunaan informasi atau data yang seragam maka untuk kegiatan pencegahan ini diperlukan sebuah Peta Kerja Terpadu. Peta Kerja Terpadu adalah sebuah bentuk peta kerja dengan format tertentu yang

dalam penggunaannya akan memudahkan setiap level atau tingkatan otoritas pihak –

pihak terkait dalam menyamakan persepsi dan memperjelas arahan kegiatan di

lapangan. Penggunaan Peta Kerja Terpadu akan menghasilkan sebuah proses

komunikasi yang lancar dalam proses penginstruksian sebuah arahan kegiatan

terhadap berbagai bentuk kegiatan pencegahan.

Sebagai contoh sederhana adalah ketika pihak Pos Kordinasi Provinsi

menginstruksikan kepada pihak Pos UPTD KPH untuk menuju ke lokasi tertentu dan

karena Posko Kordinasi Provinsi serta UPTD KPH menggunakan peta degan format

yang sama maka, pihak Pos UPTD KPH akan langsung memahami dan mempunyai

gambaran ke lokasi mana yang dimaksudkan oleh / arahan dari Pos Kordinasi

Provinsi. Penerapan peta kerja terpadu dapat berupa hardcopy pada masing – masing

lokasi kantor dari Pihak yang berkompeten misalnya di Pos Kordinasi Provinsi, Pos

UPTD KPH, Pos DALKAR Kabupaten/Kecamatan, Kantor Kepala Desa maupun

softcopy berupa file yang dapat digunakan pada aplikasi pada smartphone yang dapat

digunakan dalam kegiatan teknis.Penyiapan dari Peta Informasi Terpadu ini difasilitasi

oleh Pos Kordinasi Provinsi yang juga akan menjadi penyelenggara dan kordinator

dalam pengelolaan data spasial pada implementasi Sistem komunikasi terpadu yang

nantinya akan di terapkan.

26

Contoh Layout Peta Kerja Terpadu

Penerapan Peta Kerja Terpadu di harapkan dapat mempermudah kordinasi dan

penentuan lokasi kegiatan dan dapat mengurangi kesalahpahaman dalam proses

kordinasi dalam berkegiatan. Peta Kerja Terpadu yang digunakan adalah Peta yang

berisikan tematik dasar diantaranya :

- Jaringan jalan

- Jaringan sungai

- Batas administrasi

- Batas Kawasan Hutan terbaru

- Batas wilayah izin usaha

- Titik fasilitas umum

- Titik sumber air

Selain informasi dasar yang ditampilkan, peta ini menggunakan format grid

horizontal adalah huruf dan grid vertikal angka. Pengunaan informasi grid

Geografis dan Proyeksi Mercator juga dapat ditambahkan pada Peta Kerja

Terpadu untuk mempermudah penentuan lokasi yang lebih akurat. Untuk ukuran

skala peta ini menggunakan skala 50000 agar peta kerja yang digunakan dapat

menampilkan informasi yang baik dan relevan

27

3.4. Komponen peringatan dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

3.4.1.Pengelolaan data peringatan dini bahaya kebakaran hutan

dan lahan Komponen ini merupakan bagian dari peringatan dini, pada bagian ini disusun tahapan dari kegiatan pengelolaan data cuaca sebagai informasi dasar yang digunakan dalam memperkirakan kemungkinan terjadinya kebakaran berdasarkan kondisi iklim dan cuaca. Data dasar yang di kumpulkan di dapat dari berbagai sumber informasi yang tersedia baik dari pihak khusus yang menyediakan maupun didapat dari pihak dari sektor kehutanan yang memiliki perangkat pemantauan cuaca dan iklim. Deskripsi Kegiatan Bentuk Kegiatan : Pengolahan Data FWI Parameter : Kondisi Iklim dan Cuaca Lokal/Regional Sumber Data : AWS Lokal, Prediksi BMKG, WLRT SESAME II Periode Pelaksanaan : Januari s/d Desember Kordinator Kegiatan : Pos Koordinasi Provinsi Petugas Pelaksana : Staf Pos Kordinasi Provinsi Kebutuhan Sarana - SAPRAS Internet

- SAPRAS Perangkat Komputer - Dokumen Formulasi Fire Weater Index - Dokumen Prosedur Tetap - Dokumen Petunjuk Pelaksanaan

a. JUKLAK Pengelolaan & Pendistribusian Informasi FWI b. JUKLAK Penyimpanan Dokumen ke Database

Bahan Informasi : Data parameter cuaca dari stasiun pengamatan cuaca Produk Informasi : Nilai parameter kondisi cuaca terbaru

28

Data FWI BMKG

Sumber Lainnya

Analisis Sistem Peringkat Bahaya

Kebakaran

Data FWI LAPAN

Nilai Tingkat Bahaya Kebakaran Provinsi Sumatera Selatan

Skema Pengelolaan Data Pendukung Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Hutan dan

Lahan

No Tahapan Kegiatan Estimasi Alokasi Waktu

Asumsi Proses & Perangkat

yang digunakan

1

Pengumpulan sumber – sumber data terkait parameter cuaca yang akan diolah menjadi nilai peringkat bahaya kebakaran

2 Hari

Perangkat Komputer

Jaringan Internet

Jaringan GSM

2

Dari hasil pengolahan data dari sumber – sumber yang relevan dihasilkan nilai peringkat bahaya kebakaran 1 Hari

Perangkat Komputer

Jaringan Internet

Jaringan GSM

3

Informasi nilai peringkat bahaya kebakaran di distribusikan

2 Jam

Perangkat Komputer

Jaringan Internet

Jaringan GSM

4

Informasi nilai yang dihasilkan disimpan ke dalam basis data Pos Kordinasi Provinsi

2 Jam

Perangkat Komputer

Jaringan Internet

Pos Kordinasi

Provinsi

Basis data

posko

provinsi

1

2

4

Proses Distribusi

Informasi

3

Kabupaten/

kecamatan

29

3.4.2. Pendistribusian data peringatan dini bahaya kebakaran hutan dan

lahan

Tahapan ini adalah tahapan dari proses sebelumnya yaitu pengelolaan data

pendukung peringatan dini bahaya kebakaran, setelah data diolah kemudian segera

di distribusikan kepada pihak yang memerlukan informasi tersebut. Informasi

peringatan dini ini dapat menjadi acuan status kondisi lahan terkait kemudahan

terjadinya kebakaran.

Informasi peringatan dini kebakaran hutan dan lahan ini juga dapat di jadikan dasar

dari beberapa kegiatan lanjutan berupa patroli ke daerah yang masuk ke dalam status

resiko tinggi terjadinya kebakaran. Informasi ini sangat berkaitan dengan kejadian

kebakaran karena data peringatan dini terdiri dari beberapa parameter yang

berhubungan langsung dengan kondisi lahan yang termonitor dari perangkat

pengumpulan informasi iklim dan cuaca yang ada.

Deskripsi Kegiatan

Bentuk Kegiatan : Pendistribusian Status Tingkat Bahaya Kebakaran Parameter : Kondisi Iklim dan Cuaca Lokal/Regi onal Sumber Data : Hasil pengolahan data kondisi cuaca Periode Pelaksanaan : Januari s/d Desember Penanggung Jawab : Kordinator Posko Kordinasi Kehutanan Provinsi Kordinator Kegiatan : Staf Pos Kordinasi Provinsi Petugas Pelaksana : Staf Pos Kordinasi Provinsi Kebutuhan Sarana - SAPRAS Internet

- SAPRAS Perangkat Komputer - Dokumen Formulasi Fire Weater Index - Dokumen Prosedur Tetap - Dokumen Petunjuk Pelaksanaan

a. JUKLAK Pendistribusian Informasi FWI b. JUKLAK Penyimpanan Dokumen ke Database c. Dokumen Pentunjuk Teknis

Bahan Informasi : Nilai parameter cuaca Produk Informasi : Status FWI terkini

30

Skema Alur Pendistribusian Informasi Status Tingkat Bahaya Kebakaran

berdasarkan parameter cuaca / Fire Weather Index (FWI) dari Pos Provinsi ke Regu

Desa

Pos Kordinasi

Provinsi

UPTD KPH

Kepala Desa

Posko

Kecamatan

Update Status Bahaya

Kebakaran di Desa

Update Status Bahaya

Kebakaran Pada Pos

Kecamatan

Proses instruksi

untuk meneruskan

informasi yang

diterima

Bentuk proses

pelaporan terkait

instruksi yang

telah dilaksanakan

Proses koordinasi

terkait informasi yang

diterima

Basis data Pos Kordinasi Provinsi

4

1

5

6

8

10

2

3

9

7

31

No Tahapan Kegiatan Estimasi Alokasi Waktu

Asumsi Proses & perangkat yang

digunakan

1 Kordinator Posko Provinsi menyampaikan status FWI kepada UPTD KPH

15 Menit Perangkat

telekomunikasi

Jaringan GSM

2 Informasi di teruskan ke pada Posko Kecamatan

15 Menit Perangkat

telekomunikasi

Jaringan GSM

3 Posko Kecamatan memerintahkan mengupdate status FDRS pada masing – masing Pos Lapangan

30 Menit Perangkat

telekomunikasi

Jaringan GSM

4 Informasi FDR di teruskan kepada Kepala Desa

15 Menit Perangkat

telekomunikasi

Jaringan GSM

5 Informasi FDR di teruskan kepada Kepala Regu

15 Menit Perangkat

telekomunikasi

Jaringan GSM

6 Kepala Regu mengupdate status FWI pada Papan FWI di Desa

30 Menit Papan Penunjuk

tingkat rawan api

7

Kepala Regu menginformasikan kembali Kepada Kepala Desa bahwa Papan FWI sudah di upate sesuai dengan Instruksi

15 Menit Perangkat

telekomunikasi

Jaringan GSM

8

Kepala Regu menginformasikan kembali Kepada Kepala Desa bahwa Papan FWI sudah di upate sesuai dengan Instruksi

15 Menit Perangkat

telekomunikasi

Jaringan GSM

9

UPTD KPH mengkonfirmasi kembali ke Posko Provinsi Bahwa Papan FWI sudah di update sesuai Instruksi awal

15 Menit Perangkat

telekomunikasi

Jaringan GSM

10

Pihak Posko Provinsi menyimpan proses ini ke dalam bentuk laporan dan kemudian disimpan di Database Posko Provinsi

1 Jam Perangkat

telekomunikasi

Jaringan GSM

32

3.4.3. Sosialisasi & Pertemuan Desa Terkait Daerah Rawan Kebakaran.

Kegiatan sosialisasi dan pertemuan desa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran

sekaligus juga menggali informasi dari masyarakat langsung di lapangan. Dari

kegiatan ini akan terkumpul informasi yang dapat dijadikan salah satu dasar pemilihan

dan penyusunan strategi pencegahan. Dengan dilakukannya sosialisasi dan kordinasi

dengan pihak masyarakat ataupun pihak lain yang berada pada level tapak akan

memudahkan pihak – pihak pengambil keputusan untuk merencanakan berbagai

kegiatan pencegahan yang tepat sasaran. Strategi yang disusun pada level provinsi

terkadang perlu penyesuaian dengan kondisi dilapangan, hal – hal seperti ini yang

akan didapat ketika melakukan sosialisasi dan kordinasi dengan pihak pelaku

pencegahan di tingkat desa.

Deskripsi Kegiatan

Bentuk Kegiatan : Sosialisasi & kordinasi pada tingkat Desa

Parameter : Identifikasi penyebab terjadinya kebakaran Sumber Data : Informasi lapangan tentang potensi rawan kebakaran

wilayah Periode Pelaksanaan : Januari s/d Desember Kordinator Kegiatan : Pos Koordinasi Provinsi Petugas Pelaksana : Kelompok DALKARHUT Masyarakat &

BRIGDALKARHUT KPHP Kebutuhan Sarana - SAPRAS Komunikasi - SAPRAS Komputer - SAPRAS Pertemuan Desa - Dokumen Prosedur Tetap Sosialisasi & Pertemuan - Dokumen Petunjuk Pelaksanaan

a. JUKLAK Identifikasi Potensi Daerah Rawan KARHUTLAH

b. JUKLAK Pengumpulan Informasi Lapangan & Pelaporan

Bahan Informasi : Peta & Dokumen arahan identifikasi daerah - daerah rawan Produk Informasi : Laporan hasil pertemuan identifikasi rawan

33

No Tahapan Kegiatan Sosialisasi &

Kordinasi Daerah Rawan Kebakaran

Estimasi Alokasi Waktu

Asumsi Proses & Perangkat yang digunakan

1

UPTD KPH melakukan pengumpulan data & informasi terkait resiko dan lokasi – lokasi yang sering terjadi kebakaran serta potensi pendukung terjadinya kebakaran

1 Hari

Perangkat Komunikasi

Perangkat Komputer

Jarigan GSM

2 Pihak UPTD KPH melaporkan data dan informasi kepada pihak Pos Kordinasi Provinsi

30 Menit

Perangkat telekomunikasi

Perangkat Komputer

Jaringan GSM

3

Pihak Pos Kordinasi Provinsi melakukan identifikasi dan analisis terhadap data dan informasi yang diterima dari pihak UPTD KPH untuk menghasilkan identifikasi dan informasi mengenai kerentanan dan tingkat bahaya kebakaran

1 Hari


Perangkat Komputer

Jaringan GSM

Peta Kerja Terpadu

4 Informasi hasil analisis di simpan ke dalam basis data Pos Kordinasi Provinsi

1 Jam Perangkat

telekomunikasi

Jaringan GSM

5 Penyampaian materi kepada multipihak yang berkepentingan

1 Jam Perangkat

Komunikasi

Jaringan Internert

6

Pada proses kordinasi dan sosialisasi akan mendapatkan input dan masukan yang lebih luas sehingga informasi identifikasi daerah rawan akan lebih objektif dan lengkap

3 Jam


Perangkat Komputer

7

Berdasarkan hasil proses kordinasi dan sosialiasi didapatkan rumusan dan identifikasi terhadap lokasi daerah rawan kebakaran

1 Jam


Perangkat Komputer

8 Hasil akhir dari identifikasi di simpan ke dalam basis data Pos Kordinasi Provinsi

10 Menit Perangkat

Komunikasi

9

Hasil akhir identifikasi juga di distribusikan kepada semua pihak yang terkait proses sosialiasi dan kordinasi untuk dapat dijadikan bahan dasar dan acuan dalam rencana pencegahan kebakaran hutan pada wilayah yang menjadi tanggung jawab masing – masing pemangku wilayah

1 Jam

Perangkat Komputer

34

Alur Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Data Lokasi Sering

Terbakar

Identifikasi Kegiatan

Pendukung

Terjadinya

Kebakaran

Data Lokasi Potensi

Terbakar

UPTD KPH

Pos Kordinasi

Provinsi

Basis data

Pos Kordinasi

Provinsi

Kegiatan

Sosisaliasi &

Koordinasi UPTD KPH

Komponen

KMPA & Desa

IUP

Pos Kabupaten

& Kecamatan

Pos Kordinasi

Provinsi

Rumusan

Identifikasi Lokasi

Potensi Terjadi

Kebakaran

1

2

3

4

5

7

6

9

8

Analisis Awal Lokasi Rawan

Kebakaran & Strategi

Pencegahan

35

3.5. Komponen monitoring & kesiapsiagaan KARHUTLAH.

3.5.3. Kegiatan pengelolaan dan distribusi data sebaran hotspot.

Pada proses ini dilaksanakan tahapan pengolahan dan pendistribusian informasi

terkait sebaran hotspot yang dipantau oleh pihak Pos Kordinasi Provinsi. Pemantauan

hotspot dilakukan untuk memantau indikasi lokasi yang berkemungkinan terjadi

kebakaran namun secara umum hotspot masih harus di groundcheck / dilakukakn

verifikasi langsung ke lapangan terhadap informasi yang didapat dari pemantauan

satelit.

Pada saat musim kemarau atau tingkat resiko kebakaran berdasarkan info

peringaktan dini kebakaran menunjukan nilai tinggi maka informasi hotspot yang

terpantau harus segera di verifikasi karena berkemungkinan besar di lokasi hotspot

terpantau memang titik api kebakaran.

Deskripsi Kegiatan :

Bentuk Kegiatan : Pembuatan Peta dan Pendistribusian Sebaran Hotspot Parameter : Kondisi sebaran hotspot Sumber Data : Informasi hotspot dari Satelit Terra Aqua MODIS & SNPP

VIIRS Periode Pelaksanaan : Januari s/d Desember Kordinator Kegiatan : Pos Kordinasi Provinsi Petugas Pelaksana : Staf Pos Kordinasi Provinsi Kebutuhan Sarana - SAPRAS Internet

- SAPRAS Perangkat Komputer - Dokumen Prosedur Tetap - Dokumen Petunjuk Pelaksanaan

a. JUKLAK Pengumpulan & Pengelolaan Data Hotspot b. JUKLAK Pendistribusian Informasi Hotspot c. JUKLAK Penyimpanan Informasi ke Database

Bahan Informasi : Data pantauan hotspot harian Produk Informasi : Data sebaran hotspot

36

Data Hotspot Harian dari VIIRS

Pengumpulan Data Hotspot Harian

Pengolahan Data Hotspot Harian

Peta & Informasi Sebaran Hotpsot

Harian

Skema Alur Pendistribusian Informasi kondisi sebaran hotspot terbaru, dari Pos Provinsi ke Regu Desa.

Pos Kordinasi

Provinsi

Basis data

Pos Kordinasi

Provinsi

UPTD

KPH/GALAAG

Kepala Desa

Posko Kecamatan

Regu Desa Menerima

Informasi & Peta

Sebaran Hotspot

Harian

Peta & Informasi

Sebaran Hotspot

Harian di Terima Oleh

Posko Kecamatan

Kepala Regu

1

2

4

5

6 7

8

9

3

10

37

No Tahapan Kegiatan Pengelolaan dan Distribusi Informasi Hotspot



1

Proses pengelolaan data hotspot harian via internet oleh pihak Pos Kordinasi Provinsi dan data hasil pengolahan disimpan ke dalam database Posko Kordinasi Provinsi

1 Jam

Perangkat komputer

Jaringan internet

Jaringan GSM

2 Informasi di teruskan ke pada UPTD KPH 15 Menit Perangkat

telekomunikasi

Jaringan GSM

3 UPTD KPH menyampaikan dan berkordinasi kepada Posko Kabupaten terkait Peta & Informasi Hotpot Harian

15 Menit


Jaringan GSM

Peta Kerja Terpadu

4 Peta & Informasi Hotspot di teruskan kepada Kepala Desa oleh UPTD PKH

1 Jam


Jaringan GSM

Peta Kerja Terpadu

5 Peta & Informasi Hotspot di teruskan kepada Kepala Regu oleh Kepala Desa

15 Menit


Jaringan GSM

Peta Kerja Terpadu

6 Kepala Regu menyampaikan Peta & Informasi Hotspot kepada Regu kemudian berkordinasi lebih lanjut

15 menit Perangkat

telekomunikasi

Jaringan GSM

7

Kepala Regu mengkonfirmasi kepada Kepala Desa bahwa Regu Desa sudah menerima Peta & Informasi Hotspot Harian.

15 Menit


Jaringan GSM

8

Kepala Desa mengkonfirmasi kepada UPTD KPH bahwa Peta & informasi Hotspot Harian sudah disampaikan kepada Kepala Regu

15 Menit


Jaringan GSM

9

UPTD KPH mengkonfirmasi kembali ke Posko Provinsi bahwa Peta & Informasi Hotspot Harian telah disampaikan dan diterima oleh Kepala Regu dan Regu Desa

15 Menit


Jaringan GSM

10 Proses kordinasi di simpan ke database posko provinsi

1 Jam

Perangkat komputer

Jaringan internet

Jaringan GSM

38

3.5.4. Patroli Pencegahan Kebakaran.

Kegiatann patroli dilaksanakan bila beberapa kriteria yang mengindikasikan bahwa kebakaran sudah mulai dengan mudah dapat terjadi akibat kondisi iklim dan cuaca yang mendukung dan jumlah hotspot yang terpantau juga meningkat. Kegiatan patroli yang berdasarkan kondisi iklim dan cuaca akan diarahkan ke lokasi yang masuk ke kategori lokasi yang lahannya mudah terbakar dan sulit dikendalikan bila api sudah menyala. Kegiatan patroli yang berdasarkan informasi sebaran hotspot. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh tim terpadu dari UPTD KPH dan Regu Kelompok Masyarakat atau pihak yang terkait pada level kecamatan dalam hal ini Posko Kecamatan. Deskripsi Kegiatan : Parameter : Kondisi sebaran hotspot & status peringatan dini Sumber Data - Informasi hotspot dari Satelit Terra Aqua MODIS & VIIRS

- Informasi kondisi iklim & cuaca Periode Pelaksanaan : Januari s/d Desember Kordinator Kegiatan : KPHP Petugas Pelaksana - BRIDALKARHUT KPHP - Regu Desa Kebutuhan Sarana - SAPRAS Transportasi - SAPRAS Komunikasi - SAPRAS Perangkat Navigasi - Dokumen Prosedur Tetap - Dokumen Petunjuk Pelaksanaan

a. JUKLAK Patroli b. JUKLAK Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Patroli c. JUKLAK Pengumpulan Informasi Lapangan & Pelaporan

Bahan Informasi : Data indikasi lokasi resiko kebakaran Produk Informasi : Laporan hasil patroli

39

No Tahapan Kegiatan Patroli Pecegahan Estimasi Alokasi Waktu


1

Proses Pengelolaan Data Daerah Rawan Terbakar oleh pihak Pos Kordinasi Provinsi dan data hasil pengolahan disimpan ke dalam database Posko Kordinasi Provinsi

1 Jam

Perangkat komputer

Jaringan internet

Jaringan GSM

2

Instruksi & Informasi Lokasi Patroli Daerah Rawan Kebakaran Berdasarkan Peta Kerja Terpadu di teruskan ke pada Pihak UPTD KPH

15 Menit


Jaringan GSM

3

Pihak UPTD KPH menyampaikan dan berkordinasi kepada Posko Kabupaten terkait Peta & Informasi Daerah Rawan Terbakar

15 Menit


Jaringan GSM

Peta Kerja Terpadu

4 Peta & Informasi Daerah Rawan Terbakar di teruskan kepada Kepala Desa oleh Pihak UPTD PKH

1 Jam


Jaringan GSM

Peta Kerja Terpadu

5 Peta & Informasi Daerah Rawan Terbakar di teruskan kepada Kepala Regu oleh Kepala Desa

15 Menit

Perangkat Navigasi


Peta Kerja Terpadu

6

Kepala Regu menginstruksikan Regu Desa patroli ke lokasi berdasarkan Peta & Informasi Daerah Rawan Terbakar yang diterima

30 Menit

Perangkat Navigasi


Peta Kerja Terpadu

7 Regu melakukan kegiatan patroli ke lokasi dan menghimpun informasi kondisi lokasi dan sekitarnnya

3 Jam

Perangkat Navigasi


Peta Kerja Terpadu

8 Regu Desa menyampaikan informasi hasil patroli kepada Kepala Regu

30 Menit Perangkat

Komunikasi

9 Kepala Regu menyampaikan laporan mengenai hasil patroli

15 Menit Perangkat

Komunikasi

10 Kepala Desa meneruskan Laporan kepada Pihak UPTD KPH

15 Menit Perangkat

Komunikasi

11 Pihak UPTD KPH meneruskan Laporan kepada Pos Kordinasi Provinsi

15 Menit Perangkat

Komunikasi

12 Pos Kordinasi Provinsi menyimpan semua laporan ke dalam database

30 Menit Perangkat Komputer


40

Data lokasi rawan

kebakaran

Proses Analisis Daerah Rawan

Kebakaran

Informasi Daerah Rawan Kebakaran

Hutan & Lahan

Alur Kegiatan Patroli Pencegahan berdasarkan parameter berdasarkan Daerah

Rawan Kebakaran Hutan & Lahan dari Pos Provinsi ke Regu Desa

Basis data

Pos Kordinasi

Povinsi 1

Pos Kordinasi

Provinsi

UPTD KPH

Kepala Desa

Regu Desa

Posko

Kecamatan

2

4

Peta & Informasi

Sebaran Hotspot

Harian di Terima

Oleh Posko

Kecamatan

Patroli Ke Lokasi

Yang Telah

Ditentukan

Kepala Regu

5

6 8

9

10

3

7

11

12

Peta Kerja Terpadu

41

3.5.5. Verifikasi Hotspot & Kejadian Kebakaran terpantau.

Kegiatan ini merupakan tahapan dari informasi hotspot yang diterima oleh UPTD KPH

yang kemudian diteruskan ke kelompok masyarakat desa. Kegiatan ini dilaksanakan

untuk memastikan apakah hotspot yang terpantau di Pos Kordinasi Provinsi adalah

benar kebakaran di lokasi. Informasi yang dikumpulkan oleh Pos Kordinasi Provinsi

adalah informasi dari satelit yang pada dasarnya masih indikasi dan perlu di pastikan

bahwa hotspot tersebut memang kebakaran atau bukan.

Verifikasi sangat penting terutama informasi hotspot yang diterima berada di wilayah

yang memang masuk kategori daerah yang rawan terbakar. Kriteria lain dari hotspot

yang terpantau adalah hotspot terpantau tersebut berada di wilayah gambut dalam

dan kondisi parameter cuaca berada di status tinggi atau sangat tinggi.

Deskripsi Kegiatan. Bentuk Kegiatan : Survei Lapangan Parameter : Kondisi sebaran hotspot Sumber Data - Info hotspot dari Satelit Terra Aqua MODIS & VIIRS - Informasi kondisi cuaca dan iklim Periode Pelaksanaan : Januari s/d Desember Kordinator Kegiatan : Pos Kordinasi Provinsi Petugas Pelaksana - BRIGDALKARHUT KPHP

- Regu Desa

Kebutuhan Sarana - SAPRAS Transportasi - SAPRAS Komunikasi - SAPRAS Perangkat Navigasi - Dokumen Prosedur Tetap - Dokumen Petunjuk Pelaksanaan

a. JUKLAK Patroli b. JUKLAK Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Patroli c. JUKLAK Pengumpulan Informasi Lapangan &

Pelaporan

- Bahan Informasi : Data indikasi titik api, sebaran hotspot terpantau Produk Informasi : Laporan hasil verifikasi

42

No Tahapan Kegiatan Verifikasi Kejadian Kebakaran & Hotspot Terpantau



1

Proses Pengelolaan Data Hotspot oleh pihak Pos Kordinasi Provinsi dan data hasil pengolahan disimpan ke dalam database Posko Kordinasi Provinsi

1 Jam


Jaringan Internet

Jarigan GSM

2

Data Hasil Pengolahan selanjutnya di teruskan kepada UPTD KPH untuk di tindak lanjut

15 Menit


Jaringan GSM

3 Pihak UPTD KPH berkordinasi dengan pihak Pos Kecamatan terkait informasi yang diterima dari Pos Provinsi

15 Menit


Jaringan GSM

Peta Kerja Terpadu

4

UPTD mengerahkan Tim BRIGDALKARHUT untuk langsung melakukan verifikasi Informasi Hotspot bersama dengan perangkat Desa & Komponen Regu Desa

2 Jam


Jaringan GSM

Perangkat Navigasi

Peta Kerja Terpadu

5

Tim BRIGDALKARHUT bersama Komponen Desa menuju lokasi yang sesuai dengan Instruksi dari Pos Kordinator Provinsi

Perangkat Navigasi


Peta Kerja Terpadu 6

Hasil verifikasi dilaporankan kepada Kepala Desa oleh Kordinator Tim BRIGDALKAR

30 Menit

7

Kordinator BRIGDALKARHUT langsung melaporkan status Data yang diverifikasi kepada Pos Kordinasi Provinsi dan juga berkordinasi dengan Pihak UPTD KPH

3 Jam

Perangkat Navigasi


Peta Kerja Terpadu

8 Pihak Pos Kordinasi Provinsi merangkum laporan verifikasi dan menyimpan ke basis data provinsi

30 Menit Perangkat

Komunikasi

43

Alur Kegiatan Patroli Pencegahan & Verifikasi Hotspot dari Pos Provinsi ke Regu Desa.

Posko Kecamatan

1

2

4 7

8

3

Basis data

posko

provinsi

Menuju Ke

Lokasi Yang

Telah Ditentukan

5

6

BRIGDALKARHUT - UPTD KPH

- Regu Desa

UPTD KPH

Kepala Desa

Pos Kordinasi

Provinsi

Pos Kecamatan

akan berkordinasi

dengan pihak UPTD

KPH terkait

Verifikasi Hotspot

yang telah dilakukan

v





Harian

44

3.5.6. Kegiatan Pemadaman Dini Kebakaran

Tahapan kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan patroli dan pemadaman.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan tergantung dari jenis informasi awal yaitu dari Posko

Kordinasi Provinsi maupun dari informasi di lapangan. Pemadaman dini merupakan

salah faktor utama dalam pencegahan kebakaran karena kegiatan pemadaman dini

menjadi penentu apakah kebakaran yang terjadi dapat segera ditanggulangi dan tidak

meluas menjadi tak terkendali atau dapat segera dipadamkan.

Kegiatan ini memerlukan sistem komunikasi yang baik karena berkemungkinan akan

menemukan kondisi dimana harus dilakukannya kegiatan pemadaman dini sekaligus

/ dibutuhkan kegiatan pemadaman dini pada waktu yang bersamaan di lokasi yang

berbeda.Peran UPTD KPH sangat diperlukan kondisi ini, sebagai Koordinator

BRIGDALKARHUTLAH UPTD KPH harus dapat mengkordinir semua elemen

pencegahan kebakaran di wilayahnya dengan sistematis.

Deskripsi Kegiatan. Bentuk Kegiatan : Kegiatan pemadaman langsung ketika kegiatan patroli Parameter : Kondisi sebaran hotspot Sumber Data - Informasi hotspot dari Satelit Terra Aqua MODIS & VIIRS - Informasi Patroli

- Laporan masyarakat Periode Pelaksanaan : Januari s/d Desember Kordinator Kegiatan : Pos Koordinasi Provinsi Petugas Pelaksana - BRIDALKARHUT UPTD KPHP

- Regu Desa Kebutuhan Sarana - SAPRAS Pemadaman Dini

- SAPRAS Transportasi - SAPRAS Komunikasi - SAPRAS Perangkat Navigasi - Dokumen Prosedur Tetap - Dokumen Petunjuk Pelaksanaan

a. JUKLAK Patroli & Pemadaman Dini b. JUKLAK Pengumpulan Informasi Lapangan &

Pelaporan

Bahan Informasi : Data indikasi titik api, sebaran hotspot terpantau Produk Informasi : Laporan hasil pemadaman dini

45

No Tahapan Kegiatan Pemadaman Dini

Kebakaran Hutan



1

Proses Pengolahan Data Hotspot dilakukan oleh Pos Kordinasi Provinsi dan data hasil pengolahan disimpan di basis data provinsi

1 Jam


Jaringan Internet

Jarigan GSM

2 Informasi Hotspot dan indikasi kebakaran diteruskan kepada UPTD KPH

15 Menit


Jaringan GSM

3

Pihak UPTD KPH berkordinasi dengan pihak Posko Kecamatan mengenai informasi yang diterima dari Pos Kordinasi Provinsi

15 Menit


Jaringan GSM

Peta Kerja Terpadu

4 Pihak UPTD KPH berkordinasi dengan Kepala Desa

15 Menit


Jaringan GSM

Perangkat Navigasi

Peta Kerja Terpadu

5

Tim UPTD KPH dan Komponen Desa serta Regu Desa menuju lokasi indikasi kebakaran

1 Jam


Peta Kerja Terpadu

Kendaraan Lapangan

Perangkat Pemadaman

6 BRIGDALKARHUT mengkonfirmas Ke UPTD KPH tentang status kondisi di lokasi

15 menit Perangkat

Komunikasi

7

Apabila Kebakaran tidak dapat / belum dapat di padamkan oleh Tim maka kordinator Tim BRIGDALKARHUT melaporkan langsung ke UPTD KPH dan selanjutnya Pos Kordinasi Provinsi

15 Menit

Perangkat Navigasi


Peta Kerja Terpadu

8 Pihak UPTD KPH mengirim Tim Pemadam Gabungan level Kecamatan

1 Jam


9

Apabila Pemadaman telah berhasil dilakukan Tim BRIGDALKARHUT akan mengkonfirmasikan kepada Pos Terpadu Provinsi dan UPTD KPH

15 Menit


10

Pos Kordinasi Provinsi akan terus memantau kondisi dan status kejadian kebakaran dan proses pemadaman dengan pihak UPTD KPH dan berkordinasi dengan pihak Posko DALKARHUT Provinsi apabila dibutuhkan bantuan pemadaman yang lebih lanjut

2 Jam


Peta Kerja Terpadu

11 Semua laporan dan proses pemadaman dan status kebakaran disimpan di basis data provinsi

30 Menit Perangkat

Komunikasi

Perangkat Komputer

46

Alur Kegiatan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Dini Berdasarkan informasi

pemantauan Satelit

Posko

Kecamatan

1

2

4

11

3

Menuju Ke

Lokasi Yang

Telah Ditentukan

5 6

Basis data

posko

provinsi

Api

Pada

mm

BRIGDALKARHUT - UPTD KPH - Regu Desa

9 Ya

Tidak

7

Kepala Desa

UPTD KPH

8

Posko DALKARHUT

Provinsi 10

Pos Kordinasi

Provinsi

Tim Pemadam BRIDALKARHUT





Harian

47

3.5.7. Pemadaman dini kebakaran dan pemadaman lanjutan.

Kegiatan pemadaman ini adalah tahapan kegiatan dimana kegiatan pemadaman dini

yang sudah dilakukan tidak berhasil dan kondisi kebakaran semakin meluas dan

berkemungkinan tidak terkendali. Tahapan kegiatan ini diasumsikan berawal dari

laporan dari anggota kelompok masyarakat peduli api dan pihak lain di lokasi yang

kemudiand dilaporkan ke pihak UPTD KPH dan dalam proses penceghananya

diperlukan bantuan pemadaman udara ataupun upaya pemadaman yang lebih besar

dan dengan segera karena upaya pemadamanan dini dinilai tidak lagi efektif dan

membutuhkan upaya pemadaman lanjutan

Deskripsi Kegiatan. Bentuk Kegiatan : Kegiatan pemadaman lanjutan dan dukungan POSKO

SATGAS DALKARHUTLAH Provinsi Parameter : Kondisi sebaran hotspot Sumber Data - Informasi Patroli

- Laporan masyarakat Periode Pelaksanaan : Juli s/d November Pelaksana Kegiatan : UPTD KPH Petugas Pelaksana - BRIDALKARHUT KPHP

- Regu Desa

Kebutuhan Sarana - SAPRAS Pemadaman Dini Regu Desa - SAPRAS Transportasi Regu Desa - SAPRAS Komunikasi Regu Desa - SAPRAS Perangkat Navigasi - Dokumen Prosedur Tetap - Dokumen Petunjuk Pelaksanaan

a. JUKLAK Patroli & Pemadaman Dini dan Pemadaman Lanjutan

Bahan Informasi ` : Informasi kondisi kebakaran Produk Informasi : Laporan hasil pemadaman dini dan pemadaman lanjutan

48

No Tahapan Kegiatan Pemadaman Dini

dan Pemadaman Lanjutan Kebakaran Hutan



1 Terpantau lokasi yang sedang terbakar Perangkat

Komunikasi

Jarigan GSM

2 Kejadian Kebakaran langsung di laporkan kepada Kepala Desa dan UPTD KPH

10 Menit Perangkat

telekomunikasi

Jaringan GSM

3

Kepala Desa menginstruksikan kepada Kepala Regu dan Regu Desa untuk segera menuju lokasi dan melakukan pemadaman segera dan Kepala Desa melakukan laporan kepada Pihak UPTD KPH terkait terpantaunya kebakaran.

10 Menit


Jaringan GSM

Peta Kerja Terpadu

Perangkat Pemadam

4 Kepala Regu dan Regu Desa menuju lokasi dan melakukan kegiatan pemadaman

2 Jam


Jaringan GSM

Peta Kerja Terpadu

Perangkat Pemadamam Regu

5 Kepala Regu melaporkan status kegiatan pemadaman

10 Menit Perangkat

Komunikasi

6 Jika kebakaran tidak dapat dipadamkan oleh Regu Desa maka Kepala Desa melaporkan kepada UPTD KPH

10 menit Perangkat

Komunikasi

Jaringan GSM

7

UPTD KPH berkordinasi dengan pihak Pos Kecamatan dan menuju lokasi bersama Tim BRIGDALKARHUTLAH, UPTD KPH juga melaporkan kejadian kebakaran kepaa Pos Kordinasi Provinsi

10 Menit

Perangkat Navigasi


Peta Kerja Terpadu

Perangkat Pemadaman Regu

Kendaraan Lapangan

8

UPTD KPH melaporkan status kegiatan pemadaman dan kondisi terakhir

10 Menit


9 Jika Api padam, Pos Kordinasi Provinsi mendokumentasikan laporan

1 Jam

Perangkat Komputer

10

Jika Kebakaran masih belum dapat dikendalikan Pos Kordinasi Provinsi meminta bantuan pemadaman segera kepada POSKO SATGAS DALKAR Provinsi

2 Jam


Jaringan GSM

Peta Kerja Terpadu

11 POSKO SATGAS DALKAR Provinsi akan mengirim bantuan taktis pemadaman udara

30 Menit


Perangkat Komputer

49

12

Setelah kebakaran dipastikan padam, Pos Kordinasi Provinsi akan membuat laporan dan berkordinasi dengan POSKO DALKAR Provinsi dan semua proses kegiatan akan di dokumentasikan dan disimpan ke basis data provinsi


Perangkat Komputer

50

Alur Kegiatan Pencegahan dan Pemadaman dini dan pemadaman kebakaran

Lanjutan Berdasarkan informasi Regu Desa / Patroli Swadaya,

Kebakaran Terpantau

Kepala

Regu

Regu

Pemadam

Api

Pada

m

Ya Tidak

Kepala Desa

UPTD KPH Pos Kecamatan

Pos Kordinasi

Provinsi

Bantuan Pemadaman BRIGDALKARHUT

Posko SATGAS

DALKAR Provinsi

Status

Kebakar

ann

Api Padam

Basis data

posko

provinsi

Bantuan Water

Bombing/

Pengerahan

Bantuan

tingkat

1

2

3 4

5

6

7

8 9

10 11

12

13

Tidak tertanggulangi

51

3.8 Format Baku Pelaporan Hasil Kegiatan Lapangan.

Kegiatan dalam usaha pencegahan kebakaran hutan dan lahan selain membutuhkan

sebuah alur proses yang jelas dan ringkas juga di perlukan format baku pelaporan

untuk setiap kegiatan yang diistruksikan oleh pihak Pos Kordinasi Provinsi. Format

baku pelaporan ini bertujuan setiap informasi yang dilaporkan dapat diterima dan

dimengerti oleh pihak yang menerima dan dapat di gunakan untuk dasar dari kegiatan

lanjutan. Selain untuk menghimpun informasi dalam proses pencegahan, laporan

yang terkumpul juga dapat dijadikan bahan dasar dan analisis lanjutan terkait kegiatan

pencegahan di masa mendatang.

1. Format Laporan Hasil Patroli

Nama Kegiatan : Patroli Pencegahan Kebakaran

Tanggal dan Waktu : 21 September 2017 – 10:00 – 17:00

Lokasi Peta Kerja : J9,J10,J11

Nama Lokasi : S.Kepahyang

Peserta : Regu MPA Desa Kepahyang & Tim UPTD KPH

Kendaraan : Perahu

Temuan Lapangan : Kondisi sepanjang lokasi patroli tidak terpantau

asap kebakaran, namun ditemui beberapa kanal

yang baru di buat dan tinggi air permukaan air

sungai surut

Informasi Tambahan : Perlu tambahan perangkat komunikasi untuk

mempermudah pengiriman laporan dan kordinasi

2. Format Laporan Verifikasi Hotspot

Form berisi laporan tidak ditemukan kebakaran

Nama Kegiatan : Verifikasi Hotspot

Tanggal & Waktu : 17 Maret 2017 – 10:00 s/d 16:00

Lokasi Peta Kerja : C5

Kordinat : X 9790070 Y 394353 / Lat -1.898853 Long

104.050109

Nama Lokasi : Ulu Medak

Peserta : Tim UPTD KPH & Regu MPA Desa Kepahyang

Kendaraan : Perahu, Motor

Status Terbakar : Tidak terbakar

Lahan Terbakar : Semak belukar rawa

Tipe Tanah : Gambut

Pemilik Lahan : -

Temuan Lapangan : Tidak ditemui kejadian kebakaran, namun ditemui

beberapa beberapa warga yang melakukan

aktivitas mencari ikan

Informasi tambahan : Perlu rekomendasikan agar tim dilengkapi

perangkat Pemadam portable yang dapat

digunakan langsung ketika ditemukan kebakaran

52

Form berisi laporan ditemukan kebakaran pada lokasi

Nama Kegiatan : Verifikasi Hotspot

Tanggal & Waktu : 17 Maret 2017 – 10:00 s/d 16:00

Lokasi Peta Kerja : D3

Kordinat : X 9796491Y 385732 / Lat -1.794516Long 103.918718

Nama Lokasi : Petaling



Status Terbakar : Terbakar dan telah padam


Tipe Tanah : Gambut

Pemilik Lahan : -

Temuan Lapangan : Pada lokasi ditemukan bekas kebakaran,perkiraan

luasan terbakar ± 2 hektar.

Informasi tambahan : lokasi terbakar berkemungkinan persiapan lahan

pertanian.

3. Format Laporan pemadaman dini

Nama Kegiatan : Patroli & Pemadaman Dini

Tanggal & Waktu : 15 Juli 2017 – 10:00 s/d 16:00

Lokasi Peta Kerja : M6

Kordinat : X 9793491 Y 383732 / Lat -1.784576 Long 103.985718

Nama Lokasi : Ulu Kepahyang



Status Terbakar : Terbakar dan telah padam


Tipe Tanah : Gambut

Pemilik Lahan : -

Temuan Lapangan : Kebakaran terjadi dan terpantau pada saat pelaksaan

patroli oleh tim Regu MPA Desa Kepahyang

Informasi Tambahan : Kondisi aliran Sungai Kepahyang sudah mulai surut

dan tidak terjadi hujan dalam 1 minggu terakhir, perlu

diintensifkan patroli dan penyuluhan kepada warga

sekitar wilayah yang sering terjadi kebakaran hutan dan

lahan

53

4. Format Pelaporan Pemadaman Kebakaran

Form Laporan kejadian sedang terjadi kebakaran

Nama Kegiatan : Pemadaman kebakaran

Tanggal & Waktu : 20 Oktober 2017 – 10:00 s/d 21:00

Lokasi Peta Kerja : B1


Nama Lokasi : Muara Medak



Status Terbakar : Terbakar dalam proses pemadaman

Lahan Terbakar : Belukar

Tipe Tanah : Gambut

Pemilik Lahan : -

Temuan Lapangan : Terjadi kebakaran dan dalam proses pemadaman oleh

pihak UPTD KPH, Regu MPA Kepahyang dan pihak

perusahaan PT.X

Informasi tambahan : Lokasi berbatasan dengan PT.X

Form laporan kejadian kebakaran dan diperlukan bantuan waterbombing






Tipe Lahan : Gambut

Temuan Lapangan : Kejadian kebakaran pada lokasi yang sulit ditempuh dan

sumber air untuk pemadaman jauh dari lokasi

kebakaran dan dikawatirkan segera menyebar luas

Informasi tambahan : Perlu bantuan pemadaman udara segera

54

Form Laporan kejadian kebakaran telah padam








Status Terbakar : Kebakaran telah Padam

Lahan Terbakar : Belukar

Tipe Tanah : Gambut

Pemilik Lahan : -

Temuan Lapangan : Kegiatan pemadaman oleh pihak UPTD KPH, Regu

MPA dan pihak PT.X

Informasi tambahan : Kisaran luasan terbakar ± 5 hektar dan lokasi masih

dalam Proses investigasi oleh pihak yang berwajib.

Format laporan ini dapat di cetak di kertas yang kemudia diisi dengan laporan sesuai

dengan kegiatan, hasil pelaporan berupa kertas cetak yang telah diisi informasi

kegiatan selanjutnya di dokumentasikan menggunakan smartphone dan dikirim

kepada pihak UPTD KPH dan pihak Pos Kordinasi Provinsi melalui media internet

dan jaringan GSM. Pelaporan ini sangat berguna untuk kemudian dapat diolah

menjadi laporan hasil kegiatan serta dapat digunakan juga menjadi bahan untuk

menganalisis pola kebakaran yang terjadi dan untuk kajian lainnya yang berkaitan

dengan pencegahan kebakaran.

Tahapan pelaporan merupakan tahapan yang penting untuk memonitor proses

pencegahan yang sudah diinstruksikan dari pihah Pos Kordinasi Provinsi. Proses

pelaporan ini juga dapat menjadi ukuran apakah proses dan tahapan komunikasi yang

diterapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan ataupun memiliki kendala

sehingga harus di evaluasi untuk memastikan proses komunikasi dapat berjalan

dengan baik pada masa mendatang.

55

3.9. Ketersediaan Sistem Jaringan Komunikasi

Pada proses pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan salah satu fungsi utama yang harus dipenuhi adalah ketersediaan media komunikasi yang memadai sehingga setiap bentuk penyampaian informasi dapat dilakukan tepat waktu dan diterima dengan baik sehingga akan menentukan bagaimana hasil akhir dari sebuah rangkaian proses sistem. Dalam hal pencegahan kebabakaran hutan dan lahan sangat dibutuhkan sebuah media dan jaringan komunikasi yang baik untuk dapat mendukung semua bentuk kegiatan pencegahan. Pada Kegiatan pencegahan akan melibatkan beberapa pemeran utama yang akan

terlibat aktif dalam setiap tahapan proes pencegahan kebakaran, pihak – pihak yang

terlibat juga akan berinteraksi menggunakan media komunikasi dan berada pada

posisi dan jarak yang berbeda. Media & jaringan komunikasi yang ada harus dapat

menghubungkan pihak Pos Kordinasi yang berada di provinsi ke pihak UPTD KPH

yang mempunyai otoritas pencegahan kebakan hutan di level kabupaten, media &

jaringan komunikasi yang tersedia juga harus dapat berkomunikasi dengan elemen

paling bawah yaitu warga desa maupun Regu Desa yang akan menjadi ujung tombak

penyedia informasi mengenai kondisi aktual di lapangan.

Gambaran ketersediaan media dan jaringan komunikasi,

1: mengindikasikan ketersediaan jaringan komunikasi

0: mengindikasi tidak tersedianya jaringan komunikasi

Bentuk Komunikasi Pos Kordinasi Provinisi

Pos UPTD KPH

Regu Desa

Email 1 0 0

Sms 1 1 0

Telepon 1 1 1

Radio 0 1 1

Telepon satelit 1 1 1

Kendala lokasi yang jauh dan tidak dapat diakses melalui jalur kendaraan darat

merupakan salah satu persoalan utama dalam kegiatan pencegahan kebakaran.

Bagaimana informasi dari lokasi kejadian dapat langsung ditindaklanjuti dengan cepat

akan terkendala ketika saran komunikasi tidak mendukung, informasi penting dari Pos

Kordinasi Provinsi yang harus diterima oleh kelompok masyarakat akan terkendala

dalam proses penyampaiannya ketika di lokasi tidak tersedia jaringan komunikasi

yang memadai.

Ketersediaan jaringan komunikasi di lokasi atau di desa terkadang dapat di temui

hanya di posisi / lokasi tertentu dan terkadang dengan kualitas tidak baik dan penuh

keterbatasan. Kondisi ini harus menjadi perhatian utama untuk dapat menerapkan

Sistem komunikasi terpadu yang nanti diharapkan dapat mensinergi kan banyak pihak

dala kegiatan pencegahan.

56

3.10. Kebutuhan saran dan prasarana penerapan Sistem komunikasi terpadu

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan

Untuk dapat berjalan dengan baik dan maksimal sistem yang akan diterapkan

membutuhkan sumber daya yang memadai dan sesuai dengan peruntukan dan

kebutuhan dari penerapan sistem yang berjalan. Demikian juga dalam sistem yang

akan di terapkan pada kegiatan pencegahan KARHUTLAH ini, terdapat beberapa

kebutuhan agar bagian dari setiap proses dari sistem dapat dilaksanakan dan tidak

mengganggu proses dari bagian lain dari sistem tersebut. Beberapa faktor sarana

penunjang kegiatan yang diperlukan dapat dipisahkan berdasarkan kebutuhan

diantaranya adalah :

Jaringan Internet

- Sarana yang utama dalam penerapan sistem

- Digunakan untuk pengumpulan informasi dan monitoring hotspot

Perangkat Komputer

- Diperlukan dalam pengolahan data yang akan di distribusikan

- Dapat digunakan juga sebagai perangkat komunikasi

Perangkat Pemadaman Regu

- Perangkat pemadam yang dapat dibawa ketika patroli

- Perangkat pemadam untuk regu patroli dan dapat digunakan dalam

kegiatan pemadaman dini.

- Perangkat yang portable dan dapat di gunakan pada lokasi yang jauh

dari aksesibilitas.

Perangkat Komunikasi Lapangan

- Handy Talkie untuk wilayah yang sama sekali tidak tersedia jaringan

GSM

- Smartphone untuk wilayah yang masih tersedia jaringan komunikasi

- Handphone satelit yang dapat digunakan setiap saat dan di lokasi

manapun

Sarana Transportasi Lapangan

- Kendaraan darat berupa mobil 4x4 untuk mengakses lokasi yang dapat

ditempuh dengan kendaraan roda 4

- Kedaraan bermotor untuk transportasi ke lokasi yang tidak tersedia akses

kendaraan roda 4, kendaraan bermotor juga dapat digunakan sebagai

pilihan apabila dibutuhkan mobiliasi regu segera ke lokasi yang cukup

sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4

- Kendaraan perahu bermotor diperlukan untuk wilayah perairan.

Perahu bermotor juga digunakan untuk mobilisasi regu dan perangkat

pemadaman

- Beberapa lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan perahun

bermotor pada saat patroli

Anggaran/ pendanaan operasional kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli

api

57

Kebutuhan sarana untuk menunjang proses sistem komunikasi terpadu

Kebutuhan Perangkat &

Penggunaan

Pos Kordinasi Provinsi

Pos UPTD KPHP

KADES Kepala Regu MPA

Perangkat Komputer 1 1 0 0

Jaringan Internet 1 1 1 1

Perangkat Pemadam Portable 0 1 0 1

Perangkat Komunikasi lapangan 1 1 1 1

Kendaraan Darat 1 1 1 1

Kendaraan Air 0 1 0 1

1: Kebutuhan Prioritas 0: Kebutuhan Non Prioritas

Pada setiap level ketersediaan perangkat penunjang kegiatan komunikasi harus ada

yang siap setiap saat digunakan, pihak yang akan berkomunikasi pun harus dapat

terhubung dengan baik karena dengan kesiapan semua sarana yang dibutuhkan

komunikasi akan dapat terlaksana dan semua kegiatan dapat dilaksanakan dan

terkordinasi sesuai dengan kapasitas pihak yang terkait

Distribusi informasi Penyampaian laporan Instruksi kegiatan

Desa

Kecamatan

Provinsi

Pos Kordinasi

Provinsi Pos UPTD KPH

Proses

Komunikasi

Kebutuhan Sarana - Perangkat Komunikasi - Jaringan Komunikasi

- Perangkat Komputer

Kecamatan

Kepala

Desa/Regu Proses

Komunikasi

Pos UPTD KPH

Distribusi informasi

Penyampaian laporan

Instruksi kegiatan - Perangkat Komunikasi

- Jaringan Komunikasi

-

- Perangkat Komunikasi

- Jaringan Komunikasi

Kebutuhan Sarana - Perangkat Komunikasi - Jaringan Komunikasi

- Perangkat Komputer

Proses

Komunikasi

Distribusi informasi Penyampaian laporan Instruksi kegiatan

58

3.10.1. Identifikasi kebutuhan sarana pendukung pelaksanaan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran

Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Kegiatan Operasional Sekertariat Kebutuhan Perangkat Operasional

Lapangan

Pos Kordinasi Provinsi

SK Pembentukan Pos Kordinasi Provinsi & dan Susunan Personil

Anggaran Kegiatan

Ruangan Kegiatan

Sarana Komunikasi

Perangkat Komputer

Jarigan Internet

Peta Kerja Terpadu

Kendaraan Lapangan

Peralatan Komunikasi

Pos UPTD KPH

SK Pembentukan Posko & Personil

Anggaran Kegiatan

Ruangan Kegiatan

Sarana Komunikasi

Jaringan Internet

Radio Rig

Kendaraan Operasional Sekertariat

Papan Status Bahaya Kebakaran

Peta Kerja Terpadu

Peralatan Regu Pemadaman - Set Pompa mesin - Set Pompa Portabel

Kendaraan Operasional Lapangan (Mobil & Motor)

Peralatan Komunikasi - Handphone - Handy Talkie

Perangkat Navigasi - GPS Handheld

Kelompok Masyarakat Desa

SK Pembentukan Kelompok Desa & Personil

Anggaran Operasional

Sekertariat Kelompok Masyarakat

Sarana Komunikasi - Handphone - Handy Talkie

Perangkat Navigasi

Papan Status Bahaya Kebakaran

Peta Kerja Terpadu

Sarana Komunikasi - Handy Talkie - Handphone

Peralatan Regu Pemadaman - Set Pompa mesin - Set Pompa Portabel

Perangkat Navigasi - GPS Handheld

Kendaraan Operasional - Perahu Motor - Kendaraan roda 2

Seragam Lapangan Regu

59

IV.Kesimpulan & Saran

Untuk dapat memaksimalkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diperlukan

sebuah rangkaian sistem yang berjalan degan terkordinir dan terarah dengan baik.

Tahapan pencegahan adalah tahapan awal dimana pada tahapan ini apabila

dilaksanakan dengan tepat akan mempengaruhi proses selanjutnya yaitu

peanggulangan. Kegiatan penanggulangan akan membutuhkan banyak upaya dan

terkadang juga tidak dapat lagi mencegah kebakaran yang sudah terlanjur meluas

dan tak terkendali. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penguatan pada

tahapan pencegahan dengan menerapkan sistem yang dapat berjalan sistematis

sehingga kebakaran dapat di cegah sedini mungkin dan kebakaran seperti di tahun

2015 tidak lagi terulang.

4.1. Kesimpulan.

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai banyak sumber daya yang terlibat kepada

upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Untuk dapat berfungsi

dengan maksimal dibutuhkan sebuah keterpaduan kegiatan dan sebuah sistem

yang dapat memaksimalkan semua upaya dan strategi yang akan dijalankan

dalam setiap bentuk kegiatan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan di

Provinsi Sumatera Selatan

4.2. Saran.

Seperti diketahui bahwa kebakaran yang meluas terjadi akibat tidak segeranya

penanganan yang cepat dan terpadu. Salah satu kendala dari lambatnya

penanganan dikarenakan lokasi kebakaran yang berada jauh dari jaringan

aksesibilitas umum. Penyebab utama lambatnya penanganan adalah tidak

tersedianya sistem komunikasi dan struktur komunikasi yang jelas antar pihak

pihak yang terkait kegiatan pencegahan kebakaran. Untuk itu agar

penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan baik terdapat beberapa poin

yang harus menjadi perhatian dan segera di tindaklanjuti yang diantaranya adalah:

Tersedianya struktur komunikasi & pelaporan kejadian kebakaran yang

jelas dari lokasi tempat kejadian kepada pihak yang berkompeten untuk

melakukan tidakan pencegahan dan pemadaman.

Pemilihan bentuk jaringan komunikasi yang sesuai dengan kondisi

lapangan yang dapat digunakan untuk menghubungkan setiap

elemen/pihak terutama pada lokasi yang dikategorikan rawan kebakaran

Pelibatan kelompok – kelompok masyarakat secara aktif dan terorganisir

dengan baik karena masyarakat adalah sumber informasi yang paling dekat

dengan kondisi sebenarnya dilapangan. Konsep pembentukan dan

pembinaan kelompok masyarakat peduli api harus berkelanjutan dan tidak

hanya digunakan ketika saat musim kemarau dan kejadian kebakaran

hutan dan lahan.

Penyiapan sarana dan prasaranan pencegahan kebakaran yang tepat guna

dan sesuai dengan kebutuhan kondisi di lapangan.

60

Daftar Istilah

BRIGDALKARHUTLAH : Brigade Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan

DISHUT : Dinas Kehutanan

BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam

DALKARHUTLAH : Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan

KARHUTLAH : Kebakaran Hutan & Lahan

INPRES : Instruksi Presiden

MPA : Masyarakat Peduli Api

Balai PPI & KARHUTLAH : Pencegahan Perubahan Iklim

PERMEN : Peraturan Menteri

POSKO : Pos Komando

UPTD KPH : Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan

Pengelolaan Hutan

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

SATGAS : Satuan Tugas

TUPOKSI : Tugas Pokok & Fungsi

Documents

Rancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan … Rancangan... · permasalahan baru yang bersifat ... musim kemarau di wilayah Indonesia. ... negara tetangga yang juga terdampak