Upload
hoangnhu
View
238
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RANCANGAN
RENCANA KERJABADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BONTANG
TAHUN 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya
penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kota Bontang dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik.
Penyusunan disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi SKPD dengan mempertimbangkan
isu strategis dan pencapaian visi misi Walikota Bontang. Diharapkan rencana kerja ini dapat
dijadikan pedoman penganggaran Tahun 2017 sehingga mewujudkan pelayanan yang lebih
terarah dan lebih baik kepada masyarakat, khususnya Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 ini mungkin masih terdapat kesalahan
dan ketidaksempurnaan untuk itu kami mohon maaf yang sebesar besarnya dan semoga Allah
SWT selalu melimpahkan barokah dan hidayahNya kepada kita semua. Aamiin.
Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu dan Penanaman Modal
Kota Bontang,
Rachman, SE.NIP. 195704111985031010
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
I.1. LATAR BELAKANG
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun
rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20
Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan
perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.
Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, program dan kegiatan dijabarkan dalam
Rencana Kerja (Renja), yang menjadi dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka
rencana pendanaan BPPM Kota Bontang Tahun berikutnya.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal telah menyusun Renja
BPPM yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan masukan kebutuhan bidang-
bidang namun dirasionalkan kembali dengan Pagu penetapan RKPD sehingga menjadi
Akhir Renja BPPM Tahun 2017.
Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perancanaan lainnya, maka sub
bagian perencanaan program dan keuangan beserta bidang-bidang yang ada di BPPM Kota
Bontang melakukan pembahasan yang mencakup:
Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi BPPM Kota Bontang;
Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kota Bontang dalam rangka sinergi
pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi BPPM
Kota Bontang;
Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut,
menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota
Bontang untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(RPPAS).
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
I.1. LATAR BELAKANG
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun
rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20
Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan
perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.
Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, program dan kegiatan dijabarkan dalam
Rencana Kerja (Renja), yang menjadi dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka
rencana pendanaan BPPM Kota Bontang Tahun berikutnya.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal telah menyusun Renja
BPPM yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan masukan kebutuhan bidang-
bidang namun dirasionalkan kembali dengan Pagu penetapan RKPD sehingga menjadi
Akhir Renja BPPM Tahun 2017.
Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perancanaan lainnya, maka sub
bagian perencanaan program dan keuangan beserta bidang-bidang yang ada di BPPM Kota
Bontang melakukan pembahasan yang mencakup:
Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi BPPM Kota Bontang;
Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kota Bontang dalam rangka sinergi
pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi BPPM
Kota Bontang;
Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut,
menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota
Bontang untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(RPPAS).
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
I.1. LATAR BELAKANG
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun
rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20
Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan
perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.
Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, program dan kegiatan dijabarkan dalam
Rencana Kerja (Renja), yang menjadi dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka
rencana pendanaan BPPM Kota Bontang Tahun berikutnya.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal telah menyusun Renja
BPPM yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan masukan kebutuhan bidang-
bidang namun dirasionalkan kembali dengan Pagu penetapan RKPD sehingga menjadi
Akhir Renja BPPM Tahun 2017.
Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perancanaan lainnya, maka sub
bagian perencanaan program dan keuangan beserta bidang-bidang yang ada di BPPM Kota
Bontang melakukan pembahasan yang mencakup:
Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi BPPM Kota Bontang;
Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kota Bontang dalam rangka sinergi
pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi BPPM
Kota Bontang;
Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut,
menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota
Bontang untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(RPPAS).
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
I.1. LATAR BELAKANG
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun
rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20
Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan
perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.
Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, program dan kegiatan dijabarkan dalam
Rencana Kerja (Renja), yang menjadi dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka
rencana pendanaan BPPM Kota Bontang Tahun berikutnya.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal telah menyusun Renja
BPPM yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan masukan kebutuhan bidang-
bidang namun dirasionalkan kembali dengan Pagu penetapan RKPD sehingga menjadi
Akhir Renja BPPM Tahun 2017.
Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perancanaan lainnya, maka sub
bagian perencanaan program dan keuangan beserta bidang-bidang yang ada di BPPM Kota
Bontang melakukan pembahasan yang mencakup:
Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi BPPM Kota Bontang;
Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kota Bontang dalam rangka sinergi
pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi BPPM
Kota Bontang;
Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut,
menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota
Bontang untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(RPPAS).
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
2
I.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Bontang Tahun 2017 adalah :
a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara
tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3962);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
j. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2012 - 2016;
k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Lembaga
Teknis Daerah.
l. Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
2
I.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Bontang Tahun 2017 adalah :
a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara
tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3962);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
j. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2012 - 2016;
k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Lembaga
Teknis Daerah.
l. Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
2
I.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Bontang Tahun 2017 adalah :
a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara
tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3962);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
j. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2012 - 2016;
k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Lembaga
Teknis Daerah.
l. Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
2
I.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Bontang Tahun 2017 adalah :
a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara
tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3962);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
j. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2012 - 2016;
k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Lembaga
Teknis Daerah.
l. Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
3
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja BPPM Kota Bontang tahun 2017 dimaksudkan menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok
ukur penilaian kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.
Sedangkan tujuan :
1. Acuan BPPM dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2017 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah
Kota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kota Bontang selama tahun 2017.
Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
I.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA
BPPM yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPM TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RENJA BPPM tahun lalu Tahun 2015 dan perkiraan capaian
tahun berjalan Tahun 2016 mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan RENJA SKPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA SKPD tahun-tahun
sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing
SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
3
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja BPPM Kota Bontang tahun 2017 dimaksudkan menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok
ukur penilaian kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.
Sedangkan tujuan :
1. Acuan BPPM dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2017 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah
Kota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kota Bontang selama tahun 2017.
Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
I.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA
BPPM yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPM TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RENJA BPPM tahun lalu Tahun 2015 dan perkiraan capaian
tahun berjalan Tahun 2016 mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan RENJA SKPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA SKPD tahun-tahun
sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing
SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
3
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja BPPM Kota Bontang tahun 2017 dimaksudkan menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok
ukur penilaian kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.
Sedangkan tujuan :
1. Acuan BPPM dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2017 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah
Kota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kota Bontang selama tahun 2017.
Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
I.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA
BPPM yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPM TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RENJA BPPM tahun lalu Tahun 2015 dan perkiraan capaian
tahun berjalan Tahun 2016 mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan RENJA SKPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA SKPD tahun-tahun
sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing
SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
3
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja BPPM Kota Bontang tahun 2017 dimaksudkan menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok
ukur penilaian kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.
Sedangkan tujuan :
1. Acuan BPPM dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2017 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah
Kota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kota Bontang selama tahun 2017.
Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
I.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA
BPPM yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPM TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RENJA BPPM tahun lalu Tahun 2015 dan perkiraan capaian
tahun berjalan Tahun 2016 mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan RENJA SKPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA SKPD tahun-tahun
sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing
SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
4
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan
uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan
yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,
2.4. Review terhadap Awal
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian
ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada
SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan
nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD, perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor
yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program
dan kegiatan tidak sesuai dengan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,
pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
BAB IV PENUTUP
menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
4
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan
uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan
yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,
2.4. Review terhadap Awal
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian
ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada
SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan
nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD, perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor
yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program
dan kegiatan tidak sesuai dengan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,
pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
BAB IV PENUTUP
menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
4
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan
uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan
yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,
2.4. Review terhadap Awal
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian
ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada
SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan
nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD, perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor
yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program
dan kegiatan tidak sesuai dengan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,
pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
BAB IV PENUTUP
menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
4
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan
uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan
yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,
2.4. Review terhadap Awal
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian
ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada
SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan
nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD, perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor
yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program
dan kegiatan tidak sesuai dengan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,
pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
BAB IV PENUTUP
menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPM TAHUN LALU
II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPM TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA BPPM
Secara umum, tugas pokok dan fungsi BPPM Kota Bontang adalah melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan dan penanaman
modal. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPPM Tahun 2016 dan
proyeksi tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Selama tahun 2015 jumlah perijinan yang dilayani sebanyak 36 jenis perizinan.
2. Target investasi senilai Target investasi Rp. 886.110.456.135,- untuk PMDN dan US$
323.748.714,- untuk PMA, sedangkan nilai realisasi investasi sesuai data LKPM senilai
Rp.12.650.034.652.976,- untuk PMDN dan US$ 466.715.176.921,86 untuk PMA.
3. Tidak Terdapat pengaduan atas pelayanan yang diberikan BPPM selama tahun 2015.
terjadi penurunan aduan masyarakat dari tahun sebelumnya.
4. Hasil survey IKM menunjukkan angka 94,3% sehingga nampak peningkatan atas kepuasan
masyarakat atas pelayanan di BPPM.
5. Pendapatan Asli daerah dari Hasil retribusi IMB, SITU/HO, Ijin Trayek dan Ijin Minuman
Beralkohol, target di tahun 2015 sebesar Rp.2.007.000.000,00 dapat terlampaui dengan
total penerimaan dari retribusi perijinan sebesar Rp.3.811.634.920,14, atau 189,92 % dari
target yang ditetapkan.
PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
1. Realisasi promosi investasi dalam dan luar Provinsi tahun 2015 sebanyak 7 event.
2. Penyusunan draf dan naskah Praperda Penanaman Modal Kota Bontang.
3. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang Investasi.
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD terkait dengan hal-hal apa saja yang
telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program
kerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang
dan Visi, Misi Kepala Daerah terpilih.
Untuk tahun 2016, BPPM Kota Bontang akan melaksanakan 11 program dan 37
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.422.252.350,-. Diproyeksikan bahwa semua
program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100%
terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah
ditetapkan dapat dicapai semuanya.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPM TAHUN LALU
II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPM TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA BPPM
Secara umum, tugas pokok dan fungsi BPPM Kota Bontang adalah melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan dan penanaman
modal. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPPM Tahun 2016 dan
proyeksi tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Selama tahun 2015 jumlah perijinan yang dilayani sebanyak 36 jenis perizinan.
2. Target investasi senilai Target investasi Rp. 886.110.456.135,- untuk PMDN dan US$
323.748.714,- untuk PMA, sedangkan nilai realisasi investasi sesuai data LKPM senilai
Rp.12.650.034.652.976,- untuk PMDN dan US$ 466.715.176.921,86 untuk PMA.
3. Tidak Terdapat pengaduan atas pelayanan yang diberikan BPPM selama tahun 2015.
terjadi penurunan aduan masyarakat dari tahun sebelumnya.
4. Hasil survey IKM menunjukkan angka 94,3% sehingga nampak peningkatan atas kepuasan
masyarakat atas pelayanan di BPPM.
5. Pendapatan Asli daerah dari Hasil retribusi IMB, SITU/HO, Ijin Trayek dan Ijin Minuman
Beralkohol, target di tahun 2015 sebesar Rp.2.007.000.000,00 dapat terlampaui dengan
total penerimaan dari retribusi perijinan sebesar Rp.3.811.634.920,14, atau 189,92 % dari
target yang ditetapkan.
PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
1. Realisasi promosi investasi dalam dan luar Provinsi tahun 2015 sebanyak 7 event.
2. Penyusunan draf dan naskah Praperda Penanaman Modal Kota Bontang.
3. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang Investasi.
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD terkait dengan hal-hal apa saja yang
telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program
kerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang
dan Visi, Misi Kepala Daerah terpilih.
Untuk tahun 2016, BPPM Kota Bontang akan melaksanakan 11 program dan 37
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.422.252.350,-. Diproyeksikan bahwa semua
program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100%
terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah
ditetapkan dapat dicapai semuanya.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPM TAHUN LALU
II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPM TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA BPPM
Secara umum, tugas pokok dan fungsi BPPM Kota Bontang adalah melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan dan penanaman
modal. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPPM Tahun 2016 dan
proyeksi tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Selama tahun 2015 jumlah perijinan yang dilayani sebanyak 36 jenis perizinan.
2. Target investasi senilai Target investasi Rp. 886.110.456.135,- untuk PMDN dan US$
323.748.714,- untuk PMA, sedangkan nilai realisasi investasi sesuai data LKPM senilai
Rp.12.650.034.652.976,- untuk PMDN dan US$ 466.715.176.921,86 untuk PMA.
3. Tidak Terdapat pengaduan atas pelayanan yang diberikan BPPM selama tahun 2015.
terjadi penurunan aduan masyarakat dari tahun sebelumnya.
4. Hasil survey IKM menunjukkan angka 94,3% sehingga nampak peningkatan atas kepuasan
masyarakat atas pelayanan di BPPM.
5. Pendapatan Asli daerah dari Hasil retribusi IMB, SITU/HO, Ijin Trayek dan Ijin Minuman
Beralkohol, target di tahun 2015 sebesar Rp.2.007.000.000,00 dapat terlampaui dengan
total penerimaan dari retribusi perijinan sebesar Rp.3.811.634.920,14, atau 189,92 % dari
target yang ditetapkan.
PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
1. Realisasi promosi investasi dalam dan luar Provinsi tahun 2015 sebanyak 7 event.
2. Penyusunan draf dan naskah Praperda Penanaman Modal Kota Bontang.
3. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang Investasi.
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD terkait dengan hal-hal apa saja yang
telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program
kerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang
dan Visi, Misi Kepala Daerah terpilih.
Untuk tahun 2016, BPPM Kota Bontang akan melaksanakan 11 program dan 37
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.422.252.350,-. Diproyeksikan bahwa semua
program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100%
terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah
ditetapkan dapat dicapai semuanya.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPM TAHUN LALU
II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPM TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA BPPM
Secara umum, tugas pokok dan fungsi BPPM Kota Bontang adalah melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan dan penanaman
modal. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPPM Tahun 2016 dan
proyeksi tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Selama tahun 2015 jumlah perijinan yang dilayani sebanyak 36 jenis perizinan.
2. Target investasi senilai Target investasi Rp. 886.110.456.135,- untuk PMDN dan US$
323.748.714,- untuk PMA, sedangkan nilai realisasi investasi sesuai data LKPM senilai
Rp.12.650.034.652.976,- untuk PMDN dan US$ 466.715.176.921,86 untuk PMA.
3. Tidak Terdapat pengaduan atas pelayanan yang diberikan BPPM selama tahun 2015.
terjadi penurunan aduan masyarakat dari tahun sebelumnya.
4. Hasil survey IKM menunjukkan angka 94,3% sehingga nampak peningkatan atas kepuasan
masyarakat atas pelayanan di BPPM.
5. Pendapatan Asli daerah dari Hasil retribusi IMB, SITU/HO, Ijin Trayek dan Ijin Minuman
Beralkohol, target di tahun 2015 sebesar Rp.2.007.000.000,00 dapat terlampaui dengan
total penerimaan dari retribusi perijinan sebesar Rp.3.811.634.920,14, atau 189,92 % dari
target yang ditetapkan.
PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
1. Realisasi promosi investasi dalam dan luar Provinsi tahun 2015 sebanyak 7 event.
2. Penyusunan draf dan naskah Praperda Penanaman Modal Kota Bontang.
3. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang Investasi.
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD terkait dengan hal-hal apa saja yang
telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program
kerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang
dan Visi, Misi Kepala Daerah terpilih.
Untuk tahun 2016, BPPM Kota Bontang akan melaksanakan 11 program dan 37
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.422.252.350,-. Diproyeksikan bahwa semua
program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100%
terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah
ditetapkan dapat dicapai semuanya.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
6
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program
maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian
program dan kegiatan tahun 2016, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa
permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPPM sebagai berikut :
1. Kemampuan Sumber Daya Aparatur yang masih terbatas;
2. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Walikota No.3 Tahun 2013 tentang PTSP.
3. Terbatasnya anggaran yang dikelola di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPPM dalam
pelaksanaan urusan penanaman modal, maka peningkatan kinerja organisasi melalui
kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara
sistematis dan terstruktur.
Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat
terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik
sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut
menjadi modal penting BPPM Kota Bontang dalam menghadapi tugas-tugas berat dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian
kinerja pelayanan BPPM dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah
ditetapkan.
Untuk menganalisis kinerja pelayanan BPPM Kota Bontang digunakan Standar
Pelayanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Adapun analisis
kinerja pelayanan BPPM Kota Bontang sesuai aturan tersebut di atas dapat disampaikan
melalui tabel sebagai berikut :
Tabel Perbandingan capaian tahunan dengan target akhir periode Renstra
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
6
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program
maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian
program dan kegiatan tahun 2016, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa
permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPPM sebagai berikut :
1. Kemampuan Sumber Daya Aparatur yang masih terbatas;
2. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Walikota No.3 Tahun 2013 tentang PTSP.
3. Terbatasnya anggaran yang dikelola di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPPM dalam
pelaksanaan urusan penanaman modal, maka peningkatan kinerja organisasi melalui
kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara
sistematis dan terstruktur.
Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat
terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik
sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut
menjadi modal penting BPPM Kota Bontang dalam menghadapi tugas-tugas berat dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian
kinerja pelayanan BPPM dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah
ditetapkan.
Untuk menganalisis kinerja pelayanan BPPM Kota Bontang digunakan Standar
Pelayanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Adapun analisis
kinerja pelayanan BPPM Kota Bontang sesuai aturan tersebut di atas dapat disampaikan
melalui tabel sebagai berikut :
Tabel Perbandingan capaian tahunan dengan target akhir periode Renstra
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
6
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program
maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian
program dan kegiatan tahun 2016, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa
permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPPM sebagai berikut :
1. Kemampuan Sumber Daya Aparatur yang masih terbatas;
2. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Walikota No.3 Tahun 2013 tentang PTSP.
3. Terbatasnya anggaran yang dikelola di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPPM dalam
pelaksanaan urusan penanaman modal, maka peningkatan kinerja organisasi melalui
kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara
sistematis dan terstruktur.
Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat
terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik
sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut
menjadi modal penting BPPM Kota Bontang dalam menghadapi tugas-tugas berat dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian
kinerja pelayanan BPPM dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah
ditetapkan.
Untuk menganalisis kinerja pelayanan BPPM Kota Bontang digunakan Standar
Pelayanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Adapun analisis
kinerja pelayanan BPPM Kota Bontang sesuai aturan tersebut di atas dapat disampaikan
melalui tabel sebagai berikut :
Tabel Perbandingan capaian tahunan dengan target akhir periode Renstra
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
6
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program
maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian
program dan kegiatan tahun 2016, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa
permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPPM sebagai berikut :
1. Kemampuan Sumber Daya Aparatur yang masih terbatas;
2. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Walikota No.3 Tahun 2013 tentang PTSP.
3. Terbatasnya anggaran yang dikelola di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPPM dalam
pelaksanaan urusan penanaman modal, maka peningkatan kinerja organisasi melalui
kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara
sistematis dan terstruktur.
Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat
terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik
sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut
menjadi modal penting BPPM Kota Bontang dalam menghadapi tugas-tugas berat dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian
kinerja pelayanan BPPM dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah
ditetapkan.
Untuk menganalisis kinerja pelayanan BPPM Kota Bontang digunakan Standar
Pelayanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Adapun analisis
kinerja pelayanan BPPM Kota Bontang sesuai aturan tersebut di atas dapat disampaikan
melalui tabel sebagai berikut :
Tabel Perbandingan capaian tahunan dengan target akhir periode Renstra
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
7
II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPPM
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mengadakan perubahan bentuk layanan kepada
masyarakat dengan diterapkannya layanan perijinan satu atap dan terus dilakukan
perbaikan pelayanan menjadi pelaksanaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) serta
peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
Fokus Pembangunan RPJPD Kota Bontang Periode ketiga ( 2015 – 2020 ) yaitu :
1. Memperkuat pertumbuhan sektor Industri non – migas dan sektor maritim.
2. Menciptakan iklim Investasi yang kondusif dan peningkatan daya dukung infrastruktur
dan suprastruktur penghubung,
3. Mendorong pelaku sektor industri migas untuk tetap mempertahankan kapasitas
produksinya,
4. Meningkatkan peran industri Strategis Nasional yang beroperasi di Bontang,
Dari empat fokus pembangunan tersebut Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Bontang berupaya menindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan
program-program kegiatan yang mengarah khususnya menciptakan iklim investasi yang
kondusif sesuai tugas dan fungsi melalui program-program diantaranya sebagai berikut :
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Badan Pelayanan Perijinan terus meningkatkan promosi potensi daerah guna
meningkatkan jumlah investasi di Kota Bontang dan memperkenalkan potensi Usaha
Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) sehingga produk Bontang dapat lebih dikenal secara
nasional.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan dan mendorong berkembangnya
aspirasi masyarakat maka dihimpun usulan-usulan kerja dalam bentuk kegiatan-kegiatan
yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan
dalam hal ini BPPM Kota Bontang yang membantu Walikota Bontang dalam Pelayanan
Publik dan Investasi, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu
kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good
governance.
Pada umumnya kualitas pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di
BPPM Kota Bontang cukup baik, hal ini dapat terlihat pada indikator berikut :
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
7
II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPPM
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mengadakan perubahan bentuk layanan kepada
masyarakat dengan diterapkannya layanan perijinan satu atap dan terus dilakukan
perbaikan pelayanan menjadi pelaksanaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) serta
peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
Fokus Pembangunan RPJPD Kota Bontang Periode ketiga ( 2015 – 2020 ) yaitu :
1. Memperkuat pertumbuhan sektor Industri non – migas dan sektor maritim.
2. Menciptakan iklim Investasi yang kondusif dan peningkatan daya dukung infrastruktur
dan suprastruktur penghubung,
3. Mendorong pelaku sektor industri migas untuk tetap mempertahankan kapasitas
produksinya,
4. Meningkatkan peran industri Strategis Nasional yang beroperasi di Bontang,
Dari empat fokus pembangunan tersebut Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Bontang berupaya menindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan
program-program kegiatan yang mengarah khususnya menciptakan iklim investasi yang
kondusif sesuai tugas dan fungsi melalui program-program diantaranya sebagai berikut :
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Badan Pelayanan Perijinan terus meningkatkan promosi potensi daerah guna
meningkatkan jumlah investasi di Kota Bontang dan memperkenalkan potensi Usaha
Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) sehingga produk Bontang dapat lebih dikenal secara
nasional.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan dan mendorong berkembangnya
aspirasi masyarakat maka dihimpun usulan-usulan kerja dalam bentuk kegiatan-kegiatan
yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan
dalam hal ini BPPM Kota Bontang yang membantu Walikota Bontang dalam Pelayanan
Publik dan Investasi, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu
kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good
governance.
Pada umumnya kualitas pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di
BPPM Kota Bontang cukup baik, hal ini dapat terlihat pada indikator berikut :
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
7
II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPPM
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mengadakan perubahan bentuk layanan kepada
masyarakat dengan diterapkannya layanan perijinan satu atap dan terus dilakukan
perbaikan pelayanan menjadi pelaksanaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) serta
peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
Fokus Pembangunan RPJPD Kota Bontang Periode ketiga ( 2015 – 2020 ) yaitu :
1. Memperkuat pertumbuhan sektor Industri non – migas dan sektor maritim.
2. Menciptakan iklim Investasi yang kondusif dan peningkatan daya dukung infrastruktur
dan suprastruktur penghubung,
3. Mendorong pelaku sektor industri migas untuk tetap mempertahankan kapasitas
produksinya,
4. Meningkatkan peran industri Strategis Nasional yang beroperasi di Bontang,
Dari empat fokus pembangunan tersebut Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Bontang berupaya menindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan
program-program kegiatan yang mengarah khususnya menciptakan iklim investasi yang
kondusif sesuai tugas dan fungsi melalui program-program diantaranya sebagai berikut :
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Badan Pelayanan Perijinan terus meningkatkan promosi potensi daerah guna
meningkatkan jumlah investasi di Kota Bontang dan memperkenalkan potensi Usaha
Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) sehingga produk Bontang dapat lebih dikenal secara
nasional.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan dan mendorong berkembangnya
aspirasi masyarakat maka dihimpun usulan-usulan kerja dalam bentuk kegiatan-kegiatan
yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan
dalam hal ini BPPM Kota Bontang yang membantu Walikota Bontang dalam Pelayanan
Publik dan Investasi, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu
kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good
governance.
Pada umumnya kualitas pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di
BPPM Kota Bontang cukup baik, hal ini dapat terlihat pada indikator berikut :
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
7
II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPPM
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mengadakan perubahan bentuk layanan kepada
masyarakat dengan diterapkannya layanan perijinan satu atap dan terus dilakukan
perbaikan pelayanan menjadi pelaksanaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) serta
peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
Fokus Pembangunan RPJPD Kota Bontang Periode ketiga ( 2015 – 2020 ) yaitu :
1. Memperkuat pertumbuhan sektor Industri non – migas dan sektor maritim.
2. Menciptakan iklim Investasi yang kondusif dan peningkatan daya dukung infrastruktur
dan suprastruktur penghubung,
3. Mendorong pelaku sektor industri migas untuk tetap mempertahankan kapasitas
produksinya,
4. Meningkatkan peran industri Strategis Nasional yang beroperasi di Bontang,
Dari empat fokus pembangunan tersebut Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Bontang berupaya menindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan
program-program kegiatan yang mengarah khususnya menciptakan iklim investasi yang
kondusif sesuai tugas dan fungsi melalui program-program diantaranya sebagai berikut :
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Badan Pelayanan Perijinan terus meningkatkan promosi potensi daerah guna
meningkatkan jumlah investasi di Kota Bontang dan memperkenalkan potensi Usaha
Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) sehingga produk Bontang dapat lebih dikenal secara
nasional.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan dan mendorong berkembangnya
aspirasi masyarakat maka dihimpun usulan-usulan kerja dalam bentuk kegiatan-kegiatan
yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan
dalam hal ini BPPM Kota Bontang yang membantu Walikota Bontang dalam Pelayanan
Publik dan Investasi, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu
kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good
governance.
Pada umumnya kualitas pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di
BPPM Kota Bontang cukup baik, hal ini dapat terlihat pada indikator berikut :
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
8
1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas BPPM Kota Bontang,
2. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat di atas 80%,
3. Adanya pengembangan teknologi dan system informasi yang mendukung dalam
pengelolaan data, informasi dan pelayanan,
Beberapa permasalahan yang dihadapi BPPM Kota Bontang dalam melaksanakan
Tupoksinya adalah sebagai berikut :
1. Optimalnya pelayanan publik masih terhambat dengan jumlah dan kemampuan
aparatur yang masih terbatas.
2. Penyelenggaraan PTSP belum dilaksanakan optimal karena SKPD terkait perijinan
belum menyerahkan proses pengurusan ijin sepenuhnya ke BPPM seperti diatur dalam
Perwali No. 3 tahun 2013.
3. Terbatasnya anggaran yang dikelola BPPM.
II.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Badan Pelayanan Periijnan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang akan
menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik
dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun dari LSM dan
asosiasi-asosiasi yang ditujukan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
Modal melalui Musrenbang, lokakarya maupun langsung pada sub bidang pengaduan
masyarakat di evaluasi dan dipertimbangkan sebagai program/kegiatan.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
8
1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas BPPM Kota Bontang,
2. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat di atas 80%,
3. Adanya pengembangan teknologi dan system informasi yang mendukung dalam
pengelolaan data, informasi dan pelayanan,
Beberapa permasalahan yang dihadapi BPPM Kota Bontang dalam melaksanakan
Tupoksinya adalah sebagai berikut :
1. Optimalnya pelayanan publik masih terhambat dengan jumlah dan kemampuan
aparatur yang masih terbatas.
2. Penyelenggaraan PTSP belum dilaksanakan optimal karena SKPD terkait perijinan
belum menyerahkan proses pengurusan ijin sepenuhnya ke BPPM seperti diatur dalam
Perwali No. 3 tahun 2013.
3. Terbatasnya anggaran yang dikelola BPPM.
II.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Badan Pelayanan Periijnan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang akan
menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik
dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun dari LSM dan
asosiasi-asosiasi yang ditujukan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
Modal melalui Musrenbang, lokakarya maupun langsung pada sub bidang pengaduan
masyarakat di evaluasi dan dipertimbangkan sebagai program/kegiatan.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
8
1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas BPPM Kota Bontang,
2. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat di atas 80%,
3. Adanya pengembangan teknologi dan system informasi yang mendukung dalam
pengelolaan data, informasi dan pelayanan,
Beberapa permasalahan yang dihadapi BPPM Kota Bontang dalam melaksanakan
Tupoksinya adalah sebagai berikut :
1. Optimalnya pelayanan publik masih terhambat dengan jumlah dan kemampuan
aparatur yang masih terbatas.
2. Penyelenggaraan PTSP belum dilaksanakan optimal karena SKPD terkait perijinan
belum menyerahkan proses pengurusan ijin sepenuhnya ke BPPM seperti diatur dalam
Perwali No. 3 tahun 2013.
3. Terbatasnya anggaran yang dikelola BPPM.
II.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Badan Pelayanan Periijnan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang akan
menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik
dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun dari LSM dan
asosiasi-asosiasi yang ditujukan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
Modal melalui Musrenbang, lokakarya maupun langsung pada sub bidang pengaduan
masyarakat di evaluasi dan dipertimbangkan sebagai program/kegiatan.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
8
1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas BPPM Kota Bontang,
2. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat di atas 80%,
3. Adanya pengembangan teknologi dan system informasi yang mendukung dalam
pengelolaan data, informasi dan pelayanan,
Beberapa permasalahan yang dihadapi BPPM Kota Bontang dalam melaksanakan
Tupoksinya adalah sebagai berikut :
1. Optimalnya pelayanan publik masih terhambat dengan jumlah dan kemampuan
aparatur yang masih terbatas.
2. Penyelenggaraan PTSP belum dilaksanakan optimal karena SKPD terkait perijinan
belum menyerahkan proses pengurusan ijin sepenuhnya ke BPPM seperti diatur dalam
Perwali No. 3 tahun 2013.
3. Terbatasnya anggaran yang dikelola BPPM.
II.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Badan Pelayanan Periijnan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang akan
menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik
dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun dari LSM dan
asosiasi-asosiasi yang ditujukan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
Modal melalui Musrenbang, lokakarya maupun langsung pada sub bidang pengaduan
masyarakat di evaluasi dan dipertimbangkan sebagai program/kegiatan.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
9
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun
2015 dalam Buku I dijelaskan bahwa dalam Bidang Penanaman Modal arah kebijakan
yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan
daerah yang lebih berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan
usaha di Indonesia pada sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal.
Dengan didukung strategi yang tepat diantaranya penyederhanaan prosedur perijinan
investasi dan usaha di pusat maupun daerah serta pengembangan layanan investasi yang
memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan
pengusaha, ditambah adanya pemberian insentif dan fasilitasi investasi baik fiskal maupun
non fiskal, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah-
daerah.
Peningkatan dalam penanaman modal di daerah dapat terwujud bila strategi-strategi
tersebut dapat direalisasikan secara nasional sampai daerah-daerah utamanya
pengembangan di luar jawa.
III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan
hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,
terinci, terukur dan dapat dicapai.
BPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan
perijinan dan penanaman modal. Untuk itu, disusun visi dan misi BPPM yang akan dicapai
melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA BPPM Kota Bontang
Tahun 2016, untuk program dan kegiatan di tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui koordinasi yang terintegrasi dan
peningkatan sumber daya aparatur, Sarana dan Prasarana.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
9
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun
2015 dalam Buku I dijelaskan bahwa dalam Bidang Penanaman Modal arah kebijakan
yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan
daerah yang lebih berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan
usaha di Indonesia pada sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal.
Dengan didukung strategi yang tepat diantaranya penyederhanaan prosedur perijinan
investasi dan usaha di pusat maupun daerah serta pengembangan layanan investasi yang
memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan
pengusaha, ditambah adanya pemberian insentif dan fasilitasi investasi baik fiskal maupun
non fiskal, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah-
daerah.
Peningkatan dalam penanaman modal di daerah dapat terwujud bila strategi-strategi
tersebut dapat direalisasikan secara nasional sampai daerah-daerah utamanya
pengembangan di luar jawa.
III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan
hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,
terinci, terukur dan dapat dicapai.
BPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan
perijinan dan penanaman modal. Untuk itu, disusun visi dan misi BPPM yang akan dicapai
melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA BPPM Kota Bontang
Tahun 2016, untuk program dan kegiatan di tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui koordinasi yang terintegrasi dan
peningkatan sumber daya aparatur, Sarana dan Prasarana.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
9
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun
2015 dalam Buku I dijelaskan bahwa dalam Bidang Penanaman Modal arah kebijakan
yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan
daerah yang lebih berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan
usaha di Indonesia pada sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal.
Dengan didukung strategi yang tepat diantaranya penyederhanaan prosedur perijinan
investasi dan usaha di pusat maupun daerah serta pengembangan layanan investasi yang
memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan
pengusaha, ditambah adanya pemberian insentif dan fasilitasi investasi baik fiskal maupun
non fiskal, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah-
daerah.
Peningkatan dalam penanaman modal di daerah dapat terwujud bila strategi-strategi
tersebut dapat direalisasikan secara nasional sampai daerah-daerah utamanya
pengembangan di luar jawa.
III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan
hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,
terinci, terukur dan dapat dicapai.
BPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan
perijinan dan penanaman modal. Untuk itu, disusun visi dan misi BPPM yang akan dicapai
melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA BPPM Kota Bontang
Tahun 2016, untuk program dan kegiatan di tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui koordinasi yang terintegrasi dan
peningkatan sumber daya aparatur, Sarana dan Prasarana.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
9
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun
2015 dalam Buku I dijelaskan bahwa dalam Bidang Penanaman Modal arah kebijakan
yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan
daerah yang lebih berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan
usaha di Indonesia pada sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal.
Dengan didukung strategi yang tepat diantaranya penyederhanaan prosedur perijinan
investasi dan usaha di pusat maupun daerah serta pengembangan layanan investasi yang
memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan
pengusaha, ditambah adanya pemberian insentif dan fasilitasi investasi baik fiskal maupun
non fiskal, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah-
daerah.
Peningkatan dalam penanaman modal di daerah dapat terwujud bila strategi-strategi
tersebut dapat direalisasikan secara nasional sampai daerah-daerah utamanya
pengembangan di luar jawa.
III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan
hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,
terinci, terukur dan dapat dicapai.
BPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan
perijinan dan penanaman modal. Untuk itu, disusun visi dan misi BPPM yang akan dicapai
melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA BPPM Kota Bontang
Tahun 2016, untuk program dan kegiatan di tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui koordinasi yang terintegrasi dan
peningkatan sumber daya aparatur, Sarana dan Prasarana.
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
10
Tujuan :
Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan perijinan dan penanaman modal.
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan public
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur
2. Meningkatkan perekonomian dengan menarik minat investor untuk menanamkan
modalnya di Kota Bontang.
Tujuan :
Meningkatkan investasi di Kota Bontang.
Sasaran :
Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Bontang
3. Meningkatkan permantauan, pengawasan dan pengendalian investasi di Kota Bontang.
Tujuan :
Mewujudkan pengawasan, pengendalian perijinan dan investasi.
Sasaran :
Meningkatnya pengawasan investasi
III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
BPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah
yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan
perijinan dan penanaman modal dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mempromosikan keunggulan
daerah sehingga menarik investor menanamkan modalnya di Kota Bontang.
Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Bontang, pada dasarnya
kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang adalah
sebagai ”Media” untuk mewujudkan Bontang Maju dan Sejahtera sesuai Visi Kota
Bontang.
Sejalan dengan Visi Kota Bontang tahun 2016 – 2021 yaitu “ Menguatkan
Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas
sumberdaya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat “, maka
program dan kegiatan yang dirancang BPPM Kota Bontang tahun 2017 terdiri dari :
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
10
Tujuan :
Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan perijinan dan penanaman modal.
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan public
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur
2. Meningkatkan perekonomian dengan menarik minat investor untuk menanamkan
modalnya di Kota Bontang.
Tujuan :
Meningkatkan investasi di Kota Bontang.
Sasaran :
Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Bontang
3. Meningkatkan permantauan, pengawasan dan pengendalian investasi di Kota Bontang.
Tujuan :
Mewujudkan pengawasan, pengendalian perijinan dan investasi.
Sasaran :
Meningkatnya pengawasan investasi
III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
BPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah
yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan
perijinan dan penanaman modal dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mempromosikan keunggulan
daerah sehingga menarik investor menanamkan modalnya di Kota Bontang.
Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Bontang, pada dasarnya
kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang adalah
sebagai ”Media” untuk mewujudkan Bontang Maju dan Sejahtera sesuai Visi Kota
Bontang.
Sejalan dengan Visi Kota Bontang tahun 2016 – 2021 yaitu “ Menguatkan
Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas
sumberdaya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat “, maka
program dan kegiatan yang dirancang BPPM Kota Bontang tahun 2017 terdiri dari :
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
10
Tujuan :
Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan perijinan dan penanaman modal.
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan public
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur
2. Meningkatkan perekonomian dengan menarik minat investor untuk menanamkan
modalnya di Kota Bontang.
Tujuan :
Meningkatkan investasi di Kota Bontang.
Sasaran :
Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Bontang
3. Meningkatkan permantauan, pengawasan dan pengendalian investasi di Kota Bontang.
Tujuan :
Mewujudkan pengawasan, pengendalian perijinan dan investasi.
Sasaran :
Meningkatnya pengawasan investasi
III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
BPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah
yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan
perijinan dan penanaman modal dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mempromosikan keunggulan
daerah sehingga menarik investor menanamkan modalnya di Kota Bontang.
Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Bontang, pada dasarnya
kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang adalah
sebagai ”Media” untuk mewujudkan Bontang Maju dan Sejahtera sesuai Visi Kota
Bontang.
Sejalan dengan Visi Kota Bontang tahun 2016 – 2021 yaitu “ Menguatkan
Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas
sumberdaya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat “, maka
program dan kegiatan yang dirancang BPPM Kota Bontang tahun 2017 terdiri dari :
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
10
Tujuan :
Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan perijinan dan penanaman modal.
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan public
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur
2. Meningkatkan perekonomian dengan menarik minat investor untuk menanamkan
modalnya di Kota Bontang.
Tujuan :
Meningkatkan investasi di Kota Bontang.
Sasaran :
Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Bontang
3. Meningkatkan permantauan, pengawasan dan pengendalian investasi di Kota Bontang.
Tujuan :
Mewujudkan pengawasan, pengendalian perijinan dan investasi.
Sasaran :
Meningkatnya pengawasan investasi
III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
BPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah
yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan
perijinan dan penanaman modal dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mempromosikan keunggulan
daerah sehingga menarik investor menanamkan modalnya di Kota Bontang.
Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Bontang, pada dasarnya
kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang adalah
sebagai ”Media” untuk mewujudkan Bontang Maju dan Sejahtera sesuai Visi Kota
Bontang.
Sejalan dengan Visi Kota Bontang tahun 2016 – 2021 yaitu “ Menguatkan
Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas
sumberdaya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat “, maka
program dan kegiatan yang dirancang BPPM Kota Bontang tahun 2017 terdiri dari :
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
11
Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi
kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan
kegiatan antara lain :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
j. Penyediaan Makanan dan Minuman
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
l. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara
lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain:
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mubeleur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Untuk mendukung peralatan maupun atribut aparatur sesuai dengan kebutuhan
peningkatan disiplin aparat, dengan kegiatan berupa:
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan
sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan
kegiatan berupa:
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
11
Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi
kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan
kegiatan antara lain :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
j. Penyediaan Makanan dan Minuman
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
l. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara
lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain:
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mubeleur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Untuk mendukung peralatan maupun atribut aparatur sesuai dengan kebutuhan
peningkatan disiplin aparat, dengan kegiatan berupa:
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan
sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan
kegiatan berupa:
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
11
Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi
kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan
kegiatan antara lain :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
j. Penyediaan Makanan dan Minuman
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
l. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara
lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain:
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mubeleur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Untuk mendukung peralatan maupun atribut aparatur sesuai dengan kebutuhan
peningkatan disiplin aparat, dengan kegiatan berupa:
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan
sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan
kegiatan berupa:
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
11
Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi
kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan
kegiatan antara lain :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
j. Penyediaan Makanan dan Minuman
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
l. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara
lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain:
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mubeleur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Untuk mendukung peralatan maupun atribut aparatur sesuai dengan kebutuhan
peningkatan disiplin aparat, dengan kegiatan berupa:
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan
sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan
kegiatan berupa:
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
12
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan
pembangunan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan
antara lain:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD
e. Penyusunan Renja SKPD
Program Wajib
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dimaksudkan sebagai sarana
dalam menyediakan media mempromosikan keunggulan daerah sehingga dapat
menarik minat investor menanamkan modal di
a. Penyelenggaraan Promosi Investasi
b. Penyusunan Perwali Green Investment
c. Penyusunan Master Plan Promosi Investasi
d. Gelar Potensi Investasi
e. Penyusunan Perwali Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program ini dimaksudkan mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi investor
meningkatkan nilai dan realisasi investasinya di Kota Bontang, diimplementasikan
melalui kegiatan:
a. Monitoring dan Pengendalian Investasi
b. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
c. Pembuatan Profil Potensi dan Peluang Investasi
3. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Program ini dimaksudkan untuk menyebarkan informasi Pembangunan Kota Bontang
diakomodasi melalui kegiatan :
a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan,
b. Bontang City Carnival.
4. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada proses perijinan,
dengan kegiatan berupa:
a. Penyusunan Booklet Pelayanan Perijinan,
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
12
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan
pembangunan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan
antara lain:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD
e. Penyusunan Renja SKPD
Program Wajib
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dimaksudkan sebagai sarana
dalam menyediakan media mempromosikan keunggulan daerah sehingga dapat
menarik minat investor menanamkan modal di
a. Penyelenggaraan Promosi Investasi
b. Penyusunan Perwali Green Investment
c. Penyusunan Master Plan Promosi Investasi
d. Gelar Potensi Investasi
e. Penyusunan Perwali Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program ini dimaksudkan mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi investor
meningkatkan nilai dan realisasi investasinya di Kota Bontang, diimplementasikan
melalui kegiatan:
a. Monitoring dan Pengendalian Investasi
b. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
c. Pembuatan Profil Potensi dan Peluang Investasi
3. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Program ini dimaksudkan untuk menyebarkan informasi Pembangunan Kota Bontang
diakomodasi melalui kegiatan :
a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan,
b. Bontang City Carnival.
4. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada proses perijinan,
dengan kegiatan berupa:
a. Penyusunan Booklet Pelayanan Perijinan,
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
12
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan
pembangunan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan
antara lain:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD
e. Penyusunan Renja SKPD
Program Wajib
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dimaksudkan sebagai sarana
dalam menyediakan media mempromosikan keunggulan daerah sehingga dapat
menarik minat investor menanamkan modal di
a. Penyelenggaraan Promosi Investasi
b. Penyusunan Perwali Green Investment
c. Penyusunan Master Plan Promosi Investasi
d. Gelar Potensi Investasi
e. Penyusunan Perwali Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program ini dimaksudkan mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi investor
meningkatkan nilai dan realisasi investasinya di Kota Bontang, diimplementasikan
melalui kegiatan:
a. Monitoring dan Pengendalian Investasi
b. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
c. Pembuatan Profil Potensi dan Peluang Investasi
3. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Program ini dimaksudkan untuk menyebarkan informasi Pembangunan Kota Bontang
diakomodasi melalui kegiatan :
a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan,
b. Bontang City Carnival.
4. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada proses perijinan,
dengan kegiatan berupa:
a. Penyusunan Booklet Pelayanan Perijinan,
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
12
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan
pembangunan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan
antara lain:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD
e. Penyusunan Renja SKPD
Program Wajib
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dimaksudkan sebagai sarana
dalam menyediakan media mempromosikan keunggulan daerah sehingga dapat
menarik minat investor menanamkan modal di
a. Penyelenggaraan Promosi Investasi
b. Penyusunan Perwali Green Investment
c. Penyusunan Master Plan Promosi Investasi
d. Gelar Potensi Investasi
e. Penyusunan Perwali Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program ini dimaksudkan mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi investor
meningkatkan nilai dan realisasi investasinya di Kota Bontang, diimplementasikan
melalui kegiatan:
a. Monitoring dan Pengendalian Investasi
b. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
c. Pembuatan Profil Potensi dan Peluang Investasi
3. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Program ini dimaksudkan untuk menyebarkan informasi Pembangunan Kota Bontang
diakomodasi melalui kegiatan :
a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan,
b. Bontang City Carnival.
4. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada proses perijinan,
dengan kegiatan berupa:
a. Penyusunan Booklet Pelayanan Perijinan,
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
13
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program ini di maksudkan untuk memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk
mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut, antara lain:
a. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelayanan Perijinan,
b. Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Perijinan,
c. Pengembangan Aplikasi Penunjang PTSP (e-Filling).
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program ini di maksudkan meningkatkan kualitas indeks kepuasan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut, antara lain :
a. Sosialisasi Pelayanan dan Perijinan,
b. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
c. Monitoring dan Pengawasan Perizinan
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
13
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program ini di maksudkan untuk memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk
mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut, antara lain:
a. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelayanan Perijinan,
b. Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Perijinan,
c. Pengembangan Aplikasi Penunjang PTSP (e-Filling).
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program ini di maksudkan meningkatkan kualitas indeks kepuasan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut, antara lain :
a. Sosialisasi Pelayanan dan Perijinan,
b. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
c. Monitoring dan Pengawasan Perizinan
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
13
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program ini di maksudkan untuk memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk
mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut, antara lain:
a. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelayanan Perijinan,
b. Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Perijinan,
c. Pengembangan Aplikasi Penunjang PTSP (e-Filling).
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program ini di maksudkan meningkatkan kualitas indeks kepuasan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut, antara lain :
a. Sosialisasi Pelayanan dan Perijinan,
b. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
c. Monitoring dan Pengawasan Perizinan
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
13
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program ini di maksudkan untuk memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk
mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut, antara lain:
a. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelayanan Perijinan,
b. Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Perijinan,
c. Pengembangan Aplikasi Penunjang PTSP (e-Filling).
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program ini di maksudkan meningkatkan kualitas indeks kepuasan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut, antara lain :
a. Sosialisasi Pelayanan dan Perijinan,
b. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
c. Monitoring dan Pengawasan Perizinan
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
14
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengakomodasi
penyelesaian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan perijinan dan penanaman
modal daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai
kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan pelayanan publik.
Output Rencana Kerja adalah Program Tahunan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang.
RENJA menjadi panduan dan pedoman tahap perencanaan kegiatan berikutnya yang
sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh
para pimpinan manajemen dan seluruh staf BPPM Kota Bontang sehingga akan diperoleh
peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Bontang, April 2016
Kepala
Rachman, SE.Pembina Utama Muda
NIP. 19570411 198503 1010
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
14
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengakomodasi
penyelesaian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan perijinan dan penanaman
modal daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai
kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan pelayanan publik.
Output Rencana Kerja adalah Program Tahunan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang.
RENJA menjadi panduan dan pedoman tahap perencanaan kegiatan berikutnya yang
sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh
para pimpinan manajemen dan seluruh staf BPPM Kota Bontang sehingga akan diperoleh
peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Bontang, April 2016
Kepala
Rachman, SE.Pembina Utama Muda
NIP. 19570411 198503 1010
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
14
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengakomodasi
penyelesaian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan perijinan dan penanaman
modal daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai
kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan pelayanan publik.
Output Rencana Kerja adalah Program Tahunan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang.
RENJA menjadi panduan dan pedoman tahap perencanaan kegiatan berikutnya yang
sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh
para pimpinan manajemen dan seluruh staf BPPM Kota Bontang sehingga akan diperoleh
peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Bontang, April 2016
Kepala
Rachman, SE.Pembina Utama Muda
NIP. 19570411 198503 1010
Rencana KerjaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2017
14
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengakomodasi
penyelesaian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan perijinan dan penanaman
modal daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai
kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan pelayanan publik.
Output Rencana Kerja adalah Program Tahunan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang.
RENJA menjadi panduan dan pedoman tahap perencanaan kegiatan berikutnya yang
sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh
para pimpinan manajemen dan seluruh staf BPPM Kota Bontang sehingga akan diperoleh
peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Bontang, April 2016
Kepala
Rachman, SE.Pembina Utama Muda
NIP. 19570411 198503 1010
KOTANOMORTANGGAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 5.588.681.8000 0 5.588.681.8000 0 1 Kualitas dan Relevansi
PendidikanPeningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Lancarnya pelayananadministrasi perkantoran
100% 295.465.000
0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Jumlah materai danpengiriman
6.400.000 APBD KotaBontang
0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Jumlah rekening jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik
Terbayarnya rekeningjasa komunikasi,sumber daya air danlistrik
73.500.000 APBD KotaBontang
0 0 1 6 Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Pembayaran STNK Terselenggaranyapembayaran STNK danplat nomor kendaraan
10.350.000 APBD KotaBontang
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
: BONTANG: --: 20 / 04 / 2016
1
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BONTANG
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja Pagu Anggaran
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanJumlah Sumber Dana
NON URUSANURUSAN NON BIDANG
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
0 0 1 6 Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Pembayaran STNK Terselenggaranyapembayaran STNK danplat nomor kendaraan
10.350.000 APBD KotaBontang
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya alat tuliskantor
1 Tahun 39.815.000 APBD KotaBontang
0 0 1 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Jumlah peralatan danperlengkapan yang dibeli
Tersedianyaperlengkapan kantor
165.400.000 APBD KotaBontang
0 0 1 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Lancarnya pelayananadministrasi perkantoran
terlaksana 100% 121.297.100
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Jumlah barang cetakan danpenggadan
121.297.100 APBD KotaBontang
0 0 1 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Presentasi terpenuhinyakebutuhan tenaga Non PNS
100% 2.204.837.200
0 0 1 19 Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Jumlah tenaga Non PNS 15 Orang Meningkatnyapelayanan kepadamasyarakat
Meningkatnyapelayanankepadamasyarakat
2.204.837.200 APBD KotaBontang
0 0 1 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Prosentase rapat-rapatkoordinasi dan konsultasikeluar daerah yang dihadiri
100% 655.942.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
0 0 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiKe Luar Daerah
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Pelaksanaan konsultasi danrapat koordinasi ke luardaerah
Pelaksanaankonsultasi danrapat koordinasi keluar daerah
Meningkatnyapengetahuan danpemahaman aparatdalam pelayanan publik,teknologi informasi daninfestasi
Meningkatnyapengetahuan danpemahaman aparatdalampelayananpublik,teknologiinformasidaninfestasi
655.942.000 APBD KotaBontang
0 0 1 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Tersedianya bahan bacaan 100% 67.000.000
0 0 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Bahan bacaan (koran) yangdibeli selama 1 tahun
Tersedianya bahanbacaan dan informasi
67.000.000 APBD KotaBontang
0 0 1 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Tersedianya logistik kantor 100% 32.813.500
0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Logistik kantor Tersedianya logistikkantor
32.813.500 APBD KotaBontang
0 0 1 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Terwujudnya kebersihankantor
100% 136.570.900
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Jasa kebersihan danperlengkapan
Pemeliharaankebersihan gedungkantor
136.570.900 APBD KotaBontang
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Jasa kebersihan danperlengkapan
Pemeliharaankebersihan gedungkantor
136.570.900 APBD KotaBontang
0 0 1 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Tesedianya makanan danminuman untuk pesertarapat dan survey
100% 120.460.000
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Makanan dan minuman Terpenuhinyakebutuhan konsumsirapat dan survey
120.460.000 APBD KotaBontang
0 0 2 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Gedung kantor terpelihara 100% 163.909.000
0 0 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Perbaikan gedung kantor Perbaikan gedungkantor
Gedung kantorterpelihara
Gedungkantorterpelihara
163.909.000 APBD KotaBontang
0 0 2 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Prosentase jumlahpemeliharaan mubeleur
2.000.000
0 0 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mubeleur Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Pemeliharaan mubeleur Tersedianya mebeleuryang siap pakai
2.000.000 APBD KotaBontang
0 0 2 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Prosentase jumlahpemeliharaan peralatankantor yang diperbaiki
100% 181.727.100
0 0 2 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Pemeliharaan peralatankantor
Peralatan kantorterpelihara dan siappakai
181.727.100 APBD KotaBontang
0 0 2 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Prosentase jumlahpemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
100% 624.840.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
0 0 2 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Prosentase jumlahpemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
100% 624.840.000PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
0 0 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Pemeliharaan kendaraandinas/operasional
Terpeliharanyakendaraandinas/operasional
624.840.000 APBD KotaBontang
0 0 2 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Prosentase jumlahperlengkapan yangterpelihara
100% 17.000.000
0 0 2 25 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Pemeliharaan perlengkapangedung kantor
29 unitperlengkapan
Perlengkapan kantoryang terpelihara
Perlengkapan kantoryangterpelihara
17.000.000 APBD KotaBontang
0 0 3 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Keseragaman aparaturBPPM
100% 91.200.000
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Tersedianya pakaian linmasdan waskat pegawai
Tersedianya pakaianlinmas dan waskatpegawai
91.200.000 APBD KotaBontang
0 0 5 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Meningkatnya pengetahuanaparatur
15 peserta diklat 187.410.000
0 0 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Terlaksananya diklataparatur
Meningkatnyakompetensi aparaturBPPM
187.410.000 APBD KotaBontang
0 0 6 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Terealisasinya laporankeuangan akhir tahun
100% 750.000
0 0 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Laporan Keuanganakhirtahun
1 Laporan Tersedianya laporankeuangan akhir tahun
750.000 APBD KotaBontang
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0 0 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Laporan Keuanganakhirtahun
1 Laporan Tersedianya laporankeuangan akhir tahun
750.000 APBD KotaBontang
0 0 6 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Tersedianya dokumenRencana kerja
100% 20.250.000
0 0 6 10 Penyusunan Renja SKPD Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Dokumen rencana kerja Tersedianya dokumenRencana kerja
250.000 APBD KotaBontang
0 0 6 13 Penyusunan Renstra SKPD Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Dokumen rencana kerja Tersedianya dokumenRencana kerja
20.000.000 APBD KotaBontang
0 0 6 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Tersedianya laporanakuntabilitas
350.000
0 0 6 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Laporan akuntabilitas Terlaksananyapenyusunan laporanakuntabilitas
350.000 APBD KotaBontang
0 0 6 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Tersedianya laporan capaiandan ikhtisar realisasi kinerjasesuai peraturan
100% 250.000
0 0 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Tersusunnya LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja sesuaiperaturan
Tersusunnya LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerjasesuai peraturan
250.000 APBD KotaBontang
0 0 6 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Tersedianya laporanprognosis keuangan
100% 350.000
0 0 6 2 Penyusunan Laporan KeuanganSemesteran dan Prognosis RealisasiAnggaran
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Tersusunnya laporanprognosis keuangan
7 buku Tersedianya laporanprognosis Keuangan
TersedianyalaporanprognosisKeuangan
350.000 APBD KotaBontang
PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0 0 6 2 Penyusunan Laporan KeuanganSemesteran dan Prognosis RealisasiAnggaran
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Tersusunnya laporanprognosis keuangan
7 buku Tersedianya laporanprognosis Keuangan
TersedianyalaporanprognosisKeuangan
350.000 APBD KotaBontang
0 0 9 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Kegiatan monitoring danpengawasan perijinan
Terlaksana 100% 112.900.000
0 0 9 16 Monitoring dan Pengawasan Perizinan Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Laporan monitoringperijinan
1 laporan Kesadaran masyarakatakan pentingnyapengurusan ijin
1 laporan 112.900.000 APBD KotaBontang
0 0 9 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Terlaksananya Penyampaianinformasi tentang prosespelayanan dan perijinankepada masyrakat umum
112.118.000
0 0 9 4 Sosialisasi Pelayanan dan Perijinan Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Dokumen hasil sosialisasipelayanan dan perijinan
TerlaksananyaPenyampaian informasitentang prosespelayanan dan perijinankepada masyrakatumum
112.118.000 APBD KotaBontang
0 0 9 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Terlaksananya penyusunanIndeks Kepuasan Masyarakat
100% 25.572.000
0 0 9 11 Penyusunan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Tersusunnya laporan IndeksKepuasan Masyarakat
1 Laporan Informasi Mengenaiindeks KepuasanMasyarakat pelayananperijinan
1 Laporan 25.572.000 APBD KotaBontang
0 0 10 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Partisipasi Bontang CityCarnival
100% 51.680.000
0 0 10 4 Bontang City Carnival (BCC) Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Mengikuti Bontang CityCarnival
Mengikuti Bontang CityCarnival
51.680.000 APBD KotaBontang
PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN PUBLIK
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASIPEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASIPEMBANGUNAN DAERAH
0 0 10 4 Bontang City Carnival (BCC) Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Mengikuti Bontang CityCarnival
Mengikuti Bontang CityCarnival
51.680.000 APBD KotaBontang
0 0 10 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Partisipasi pada pamerandalam rangka HUT KotaBontang
100 % 97.140.000
0 0 10 1 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Pameran Bontang Expo 1 pameran Terlaksananya pameranBontang expo
97.140.000 APBD KotaBontang
0 0 11 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
TerlaksananyaPengembangan AplikasiPenunjang PTSP (E-Filling)
108.280.000
0 0 11 95 Pengembangan Aplikasi PenunjangPTSP (e-Filling)
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Pengembangan AplikasiPenunjang PTSP
Pengembangan AplikasiPenunjang PTSP
108.280.000 APBD KotaBontang
0 0 11 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
TerlaksananyaPengembangan SMSGateway
100% 56.570.000
0 0 11 3 Peningkatan Pemanfaatan TeknologiInformasi Pelayanan Perizinan
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Pengembangan Aplikasi SMSGateway Perijinan
Peningkatan PelayananPerijinan
56.570.000 APBD KotaBontang
0 0 11 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Terpeliharanya aplikasipelayanan dan perijinan
100% 100.000.000
0 0 11 12 Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan danPerijinan
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Terpeliharanya aplikasipelayanan dan perijinan
1 tahun Terpeliharanya aplikasipelayanan dan perijinan
1 tahun 100.000.000 APBD KotaBontang
1 2.287.895.6841 20 61.300.0001 20 38 Kualitas dan Relevansi
PendidikanPeningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Meningkatnya pemahamanmasyarakat tentangpersyaratan perijinan
100% 61.300.000
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASIPEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATANTEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATANTEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATANTEKNOLOGI INFORMASI
URUSAN WAJIBURUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANPERIZINAN
1 20 38 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Meningkatnya pemahamanmasyarakat tentangpersyaratan perijinan
100% 61.300.000PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANPERIZINAN
1 20 38 9 Penyusunan Booklet PelayananPerijinan
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Booklet dan leafletpelayanan perizinan
Booklet 100lembar, leaflet 250lembar
Tersusunnya bookletpelayanan perizinan
61.300.000 APBD KotaBontang
1 16 2.226.595.6841 16 15 Kualitas dan Relevansi
PendidikanPeningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Penyusunan pemberianinsentif dan kemudahanpenanaman modal KotaBontang
100% 233.754.000
1 16 15 22 Penyusunan Perwali Pemberian Insentifdan Kemudahan Penanaman ModalKota Bontang
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Perwali pemberian insentifdan kemudahan penanamanmodal kota bontang
1 dokumen 233.754.000 APBD KotaBontang
1 16 15 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Terlaksananya diskusi bisnisbisnis terkait investasi diinvestasi
100% 417.590.000
1 16 15 21 Gelar Potensi Investasi Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Terlaksananya diskusi bisnisterkait investasi
Peningkatan investasi diKota Bontang
417.590.000 APBD KotaBontang
1 16 15 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Terlaksananya PeningkatanPromosi dan KerjasamaInvestasi
238.404.000
1 16 15 20 Penyusunan Master Plan PromosiInvestasi
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Tersusunnya MasterplanPromosi Daerah
100% Dokumen MasterplanPromosi InvestasiDaerah
238.404.000 APBD KotaBontang
1 16 15 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Terlaksananya promosiberupa pameran investasi
5 event 855.515.000
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DANKERJASAMA INVESTASI
URUSAN PENANAMAN MODALPROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DANKERJASAMA INVESTASI
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DANKERJASAMA INVESTASI
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DANKERJASAMA INVESTASI
1 16 15 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Terlaksananya promosiberupa pameran investasi
5 event 855.515.000
1 16 15 10 Penyelenggaraan Promosi Investasi Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Terlaksananya promosi skaladaerah, nasional, daninternasional
Terlaksananya kegiatanpameran di 5 event
5 event 855.515.000 APBD KotaBontang
1 16 15 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Tersusunnya Perwali GreenInvestment
241.779.684
1 16 15 19 Penyusunan Perwali Green Investment Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Perwali Greenn Investment1 100% Tersusunnya PerwaliGreen Investment
241.779.684 APBD KotaBontang
1 16 16 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Terlaksananya kegiatanmonitoring danpengendalian investas
Terlaksana 100% 93.475.000
1 16 16 14 Monitoring dan Pengendalian Investasi Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Pelaksanaan monitoring danpengendalian investasi
1 dokumen Laporan data investordan nilai investasi KotaBontang
1 dokumen 93.475.000 APBD KotaBontang
1 16 16 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
Terlaksananya PeningkatanIklim Investasi dan RealisasiInvestasi
122.540.000
1 16 16 21 Pembuatan Profil Potensi dan PeluangInvestasi Kota Bontang
Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Profil Potensi dan PeluangInvestasi Kota Bontang
Tersedianya InformasiPotensi dan PeluangInvestasi Kota Bontang
122.540.000 APBD KotaBontang
1 16 16 Kualitas dan RelevansiPendidikan
Peningkatan daya saing danprestasi siswa pada semuajenjang pendidikan
TerlaksananyaPenyelenggaraan LKPMAward
100% 23.538.000
1 16 16 22 Penyelenggaraan LKPM Award Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Terlaksananya PenyerahanPenghargaan LKPM
MeningkatnyaKesadaran Investoruntuk MelaporkanLKPM dengan tertib danTepat Waktu
LaporanLKPM
23.538.000 APBD KotaBontang
TOTAL PAGU Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah KOTA BONTANG
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DANKERJASAMA INVESTASI
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DANKERJASAMA INVESTASI
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASIDAN REALISASI INVESTASI
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASIDAN REALISASI INVESTASI
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASIDAN REALISASI INVESTASI
1 16 16 22 Penyelenggaraan LKPM Award Badan PelayananPerizinan Terpadudan PenanamanModal Daerah
Terlaksananya PenyerahanPenghargaan LKPM
MeningkatnyaKesadaran Investoruntuk MelaporkanLKPM dengan tertib danTepat Waktu
LaporanLKPM
23.538.000 APBD KotaBontang
7.876.577.484TOTAL PAGU Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah KOTA BONTANG
KOTANOMORTANGGAL
Pagu Anggaran Pagu Anggaran
0 5.588.681.800 4.519.775.0000 0 5.588.681.800 4.519.775.0000 0 1 3.634.385.700 3.467.985.700
0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.400.000 5.750.000 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik73.500.000 73.500.000 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional10.350.000 10.000.000 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 39.815.000 39.815.000 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor165.400.000 0 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan121.297.100 121.297.100 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman
setelahpenyesuaian
NON URUSANURUSAN NON BIDANG
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Usulan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BONTANG
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
SKPD
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
121.297.100 121.297.100 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran2.204.837.200 2.204.837.200 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman0 0 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah655.942.000 655.942.000 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman0 0 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan67.000.000 67.000.000 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.813.500 32.813.500 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 136.570.900 136.570.900 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 120.460.000 120.460.000 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 2 989.476.100 697.567.100
0 0 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
163.909.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mubeleur 2.000.000 2.000.000 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 2 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor181.727.100 173.727.100 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman0 0 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional624.840.000 504.840.000 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman0 0 2 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor17.000.000 17.000.000 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman0 0 3 278.610.000 187.410.000
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu
91.200.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu
91.200.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 187.410.000 187.410.000 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 6 21.950.000 1.950.000
0 0 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun
750.000 750.000 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 6 10 Penyusunan Renja SKPD 250.000 250.000 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 6 13 Penyusunan Renstra SKPD 20.000.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 6 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas 350.000 350.000 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman
PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Pagu Anggaran Pagu Anggaransetelah
penyesuaianUsulanKode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanSKPD
0 0 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
250.000 250.000 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis RealisasiAnggaran
350.000 350.000 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 9 250.590.000 25.572.000
0 0 9 16 Monitoring dan Pengawasan Perizinan 112.900.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 9 4 Sosialisasi Pelayanan dan Perijinan 112.118.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 9 11 Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)25.572.000 25.572.000 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman0 0 10 148.820.000 0
0 0 10 4 Bontang City Carnival (BCC) 51.680.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 10 1 Pelaksanaan Pameran Pembangunan 97.140.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 11 264.850.000 77.990.200
0 0 11 95 Pengembangan Aplikasi Penunjang PTSP(e-Filling)
108.280.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 11 3 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi
Informasi Pelayanan Perizinan56.570.000 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASIPEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATANTEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN PUBLIK
0 0 11 3 Peningkatan Pemanfaatan TeknologiInformasi Pelayanan Perizinan
56.570.000 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman0 0 11 12 Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan
Perijinan100.000.000 77.990.200 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman1 2.287.895.684 61.300.000
1 20 61.300.000 61.300.000
1 20 38 61.300.000 61.300.000
1 20 38 9 Penyusunan Booklet PelayananPerijinan
61.300.000 61.300.000 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman1 16 2.226.595.684 0
1 16 15 1.987.042.684 0
1 16 15 22 Penyusunan Perwali Pemberian Insentifdan Kemudahan Penanaman ModalKota Bontang
233.754.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman1 16 15 21 Gelar Potensi Investasi 417.590.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman1 16 15 20 Penyusunan Master Plan Promosi
Investasi238.404.000 0 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman1 16 15 10 Penyelenggaraan Promosi Investasi 855.515.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman1 16 15 19 Penyusunan Perwali Green Investment 241.779.684 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman1 16 16 239.553.000 0
1 16 16 14 Monitoring dan Pengendalian Investasi 93.475.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASIDAN REALISASI INVESTASI
URUSAN WAJIB
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHANUMUM, ADM. KEU. DAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PERIZINAN
URUSAN PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DANKERJASAMA INVESTASI
1 16 16 14 Monitoring dan Pengendalian Investasi 93.475.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman1 16 16 21 Pembuatan Profil Potensi dan Peluang
Investasi Kota Bontang122.540.000 0 Badan Pelayanan
Perijinan Terpadudan Penanaman1 16 16 22 Penyelenggaraan LKPM Award 23.538.000 0 Badan PelayananPerijinan Terpadudan Penanaman
7.876.577.484 4.581.075.000TOTAL PAGU Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal Daerah KOTA BONTANG