Internalisasi

Rancangan Peraturan Menteri PAN dan RB

Sekretariat Jenderal DPR RI 15 April 2014

10/22/2013 Karo Analisa APBN 1

Setyanta Nugraha Karo Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN

10/22/2013 Karo Analisa APBN 2

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS APBN DAN ANGKA KREDITNYA

Bab I : KETENTUAN UMUM Bab II : RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Bab III : INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Bab IV : JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG Bab V : UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Bab VI : RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT Bab VII : PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Bab VIII : PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT

YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Bab IX : PENGANGKATAN DALAM JABATAN Bab X : UJI KOMPETENSI Bab XI : FORMASI Bab XII : PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Bab XIII : PENURUNAN JABATAN Bab XIV : PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT Bab XV : KETENTUAN PENUTUP

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan

profesionalisme PNS yang melaksanakan tugas di

bidang analisis APBN, perlu ditetapkan Jabatan

Fungsional Analis APBN dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungional Analis APBN adalah jabatan

fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk

melaksanakan kegiatan analisis APBN dalam lingkungan

Sekretariat Jenderal DPR RI.

Analisis APBN adalah kegiatan analisis terhadap issue

dan masalah APBN yang meliputi perencanaan,

pengganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

APBN.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 3

Jabatan Fungsional Analis APBN termasuk dalam RUMPUN

MANAJEMEN. Kedudukan sebagai pelaksana teknis

fungsional di bidang analisis APBN pada Sekretariat Jenderal

DPR.

Tugas pokok Jabatan Fungsional Analis APBN yakni

melaksanakan analisis APBN.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 4

Instansi Pembina jabatan fungsional Analis APBN Sekretariat Jenderal DPR RI. mempunyai kewajiban antara lain:

1. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Analis APBN;

menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis APBN;

2. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis APBN;

3. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis APBN;

4. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis APBN;

5. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Analis APBN;

6. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis APBN, ketentuan pelaksanaannya, dan

ketentuan teknisnya;

7. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis APBN;

8. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis APBN;

9. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis APBN;

10. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Analis APBN; dan

11. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Analis APBN.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 5

Penata Muda III/a

Penata Muda Tk I III/b

Penata III/c

Penata Tingkat I III/d

Pembina IV/a

Pembina Tingkat I IV/b

Pembina Utama Muda IV/c

Pembina Utama Madya IV/d

Pembina Utama IV/e

10/22/2013 Karo Analisa APBN 6

10/22/2013 Karo Analisa APBN 7

Unsur dan Sub Unsur

Kegiatan

Utama

1. PENDIDIKAN

2. KEGIATAN

ANALISIS APBN

3. PENGEMBANG

AN PROFESI

1. Pendidikan sekolah (ijazah/gelar)

2. Diklat fungsional/teknis (STTP/sertifikat)

3. Diklat Prajabatan

1. Pengumpulan data dan informasi

2. Pelaksanaan analisis

3. Pendampingan

1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah

2. Penerjemahan/penyaduran buku dan

bahan

3. Pembuatan buku pedoman/

Juklak/Juknis

1. Pengajar/pelatih analisis APBN;

2. Peran serta dalam seminar/lokakarya

3. Pemberian konsultasi/bimbingan yang

bersifat konsep;

4. Keanggotaan dalam Tim Penilai;

5. Perolehan penghargaan/tanda jasa;

6. Keanggotaan dalam organisasi profesi

7. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 8

Rincian kegiatan Analis APBN dan angka kreditnya; jenis output dan prosedur

penyusunannya; kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang terlampir

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini. Analis APBN Pertama sampai dengan Analis APBN Utama dapat melaksanakan

seluruh kegiatan pada sub unsur (lampiran I), baik secara individual maupun

dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinn unit kerja yang

bersangkutan.

Ketentuan mengenai kegiatan dalam tim dan angka kreditnya diatur lebih lanjut

oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 9

Pada awal tahun, setiap Analis APBN wajib menyusun SKP berdasarkan tugas

pokok Analis APBN sesuai dengan jenjang jabatannya yang harus disetujui

dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap

PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Analis

APBN tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah 80% berasal dari unsur utama,

tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan paling tinggi 20% berasal dari

unsur penunjang.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 10

Analis APBN yang memiliki angka kredit melebihi yang ditentukan untuk

kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka

kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Analis APBN yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/ataupangkat pada tahun pertama

dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua

diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari

jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau

pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Analis APBN Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap

tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 25 (dua

puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan

profesi.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 11

Analis APBN yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di

bidang analisis APBN, diberikan angka kredit :

a. 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 60% (enam puluh

persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis

pembantu;

b. 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 50% (lima puluh

persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen)

untuk penulis pembantu;

c. 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 40% (empat

puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen)

untuk penulis pembantu.

Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang

10/22/2013 Karo Analisa APBN 12

Setiap Analis APBN wajib mencatat dan

menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan

dan mengusulkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit

(DUPAK) kepada atasannya paling kurang 1 (satu) kali

dalam setahun.

Analis APBN yang dapat dipertimbangkan kenaikan

pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit

dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan

pangkat PNS.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 13

Sekretaris Jenderal DPR RI berwenang menetapkan angka kredit bagi

Analis APBN Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b

sampai dengan Analis APBN Madya, pangkat Pembina Utama,

golongan ruang IV/e. (dibantu Tim Penilai Setjen)

Pejabat eselon II yang membidangi analisa

APBN, bagi Analis APBN Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang III/a sampai

dengan Analis APBN Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IV/a. (dibantu Tim Penilai Unit

Kerja)

10/22/2013 Karo Analisa APBN 14

Susunan keanggotaan Tim Penilai

1. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang

membidangi analisis APBN;

1. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

2. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

3. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.

Sekretaris harus berasal dari unsur kepegawaian dan Anggota paling

sedikit 2 (dua) orang dari Analis APBN.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 15

PNS (CPNS) yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analis

APBN harus memenuhi syarat :

1. berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang Ekonomi;

2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

3. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang analisis APBN; dan

4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

CPNS paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis APBN.

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan teknis diatur lebih lanjut oleh

Sekretariat Jenderal selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis

APBN. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional

Analis APBN dapat dipertimbangkan dengan ketentuan memiliki pengalaman di

bidang analisis APBN paling kurang 2 (dua) tahun dan usia paling tinggi 45 (empat

puluh lima) tahun.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 16

Untuk meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme Analis APBN yang akan naik

jabatan harus mengikuti dan lulus uji

kompetensi.

Uji kompetensi sebagaimana diatur lebih lanjut

oleh Sekretaris Jenderal DPR RI selaku

pimpinan Instansi Pembina Jabatan

Fungsional Analis APBN.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 17

Penetapan Formasi Jabatan Fungsional

Analis APBN didasarkan pada jumlah

AKD yang melaksanakan fungsi

anggaran dan didasarkan analisis

beban kerja.

Paling banyak 40 (empat puluh).

10/22/2013 Karo Analisa APBN 18

Analis APBN Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a

sampai dengan Analis APBN Madya, pangkat Pembina Utama Madya,

golongan IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat tidak dapat memenuhi angka

kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat

setingkat lebih tinggi.

Analis APBN Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) angka

kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan

profesi.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 19

Analis APBN yang dijatuhi hukuman disiplin

tingkat berat berupa pemindahan dalam

rangka penurunan jabatan, melaksanakan

tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang

baru.

Penilaian prestasi kerja dalam masa

hukuman disiplin dinilai sesuai dengan

jabatan yang baru.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 20

Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang

analisis APBN dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional

Analis APBN, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1);

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

3. Nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

4. Pengalaman di bidang analisis APBN minimal selama 1 (satu) tahun;

Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun

setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 21

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur

lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

10/22/2013 Karo Analisa APBN 22