969
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR … TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2015 GUBERNUR ACEH Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor ... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015, mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang...

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR … TAHUN … · Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Embed Size (px)

Citation preview

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR ACEH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor ... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015, mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang...

-2-

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Pemerintah....

-3-

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011...

-4-

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

35. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23);

36. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 61);

37. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

38. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Darussalam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 2);

39. Qanun...

-5-

39. Qanun Aceh Nomor . Tahun.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2015 (Lembaran Aceh Tahun Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Aceh Rp.b. Dana Perimbangan Rp.c. Rp.

Rp.(2) Belanja Aceh

a. Belanja Tidak Langsung1) Rp.2) Rp.3) Rp.4) Rp.5) Rp.6) Rp.7) Rp.8) Rp.

Rp.

b. Belanja Langsung1) Rp.2) Rp.3) Rp.

Rp.Rp.Rp.

(3) Pembiayaan Aceh :a. Penerimaan Pembiayaan Aceh Rp.b. Pengeluaran Pembiayaan Aceh Rp.

Jumlah Pembiayaan Netto Rp.Rp.

Belanja pegawaiBelanja barang dan jasaBelanja modal

Belanja subsidiBelanja hibahBelanja bantuan sosialBelanja bagi hasilBelanja bantuan keuanganBelanja tidak terduga

744,900,942,084.-153,804,841,916.-898,705,784,000.-

5,765,171,802,439.-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

2,042,891,120,959.-4,460,072,195,704.-

487,508,606,047.-

6,990,471,922,710.-

(744,900,942,084)

1,883,113,759,049.-

12,755,643,725,149.-

0,-

8,468,190,577,916.-1,659,438,446,100.-

12,010,742,783,065.-

1,035,471,398,630.-

25,000,000,000.-3,344,061,217,084.-

460,308,586,725.-

Jumlah BelanjaSurplus/(Defisit)

642,148,800,000.-0.-0.-

Lain-lain Pendapatan Aceh yang SahJumlah Pendapatan

258,181,800,000.-

Belanja pegawaiBelanja bunga

Pasal 2...

-6-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBA yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

BERITA DAERAH ACEH TAHUN ......NOMOR.......

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 2015 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal 2015 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

DAFTAR ISI

PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR TAHUN 2015

Halaman BUKU A LAMPIRAN I RINGKASAN APBA .................................................................. 1 LAMPIRAN II PENJABARAN APBA ................................................................ 12 1 URUSAN WAJIB 1 01 Pendidikan 1 01 01 Dinas Pendidikan .................................................................................... 12 1 01 02 Badan Pendidikan Pembinaan Dayah ..................................................... 101 1 01 03 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah ................................................. 121 1 02 Kesehatan 1 02 01 Dinas Kesehatan ..................................................................................... 136 1 02 02 Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin ................................................ 170 1 02 03 Rumah Sakit Jiwa .................................................................................. 181 1 02 04 Rumah Sakit Ibu dan Anak .................................................................... 186 1 03 Pekerjaan Umum 1 03 01 Dinas Bina Marga ................................................................................... 195 1 03 02 Dinas Pengairan ..................................................................................... 207 1 03 03 Dinas Cipta Karya ................................................................................. 225 1 06 Perencanaan Pembangunan 1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ........................................... 240 1 07 Perhubungan 1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika ............... 270 1 08 Lingkungan Hidup 1 08 01 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ........................................... 291 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1 10 01 Dinas Registrasi Kependuduan Aceh .................................................... 308 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 11 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ................... 320 1 13 Sosial 1 13 01 Dinas Sosial ........................................................................................... 343 1 14 Ketenagakerjaan 1 14 01 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ....................................... 400 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 15 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ......................................... 419 BUKU B 1 16 Penanaman Modal 1 16 01 Badan Investasi dan Promosi ................................................................. 430

i

1 17 Kebudayaan 1 17 01 Dinas Kebudayaan ................................................................................. 439 1 17 02 Sekretariat Majelis Adat Aceh ............................................................... 467 1 17 03 Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh .... 476 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 1 18 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga ............................................................... 492 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ........... 528 1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah ............................... 550 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ........................................................... 565 1 20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ............................................. 566 1 20 03 Sekretariat Daerah ................................................................................. 567 1 20 04 Sekretariat DPRA .................................................................................. 640 1 20 05 Dinas Keuangan Aceh ........................................................................... 649 1 20 06 Inspektorat Aceh .................................................................................... 668 1 20 07 Kantor Penghubung Pemerintah Aceh .................................................. 675 1 20 08 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ................................... 683 1 20 09 Dinas Syariat Islam ................................................................................ 704 1 20 10 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama ........................................ 726 1 20 11 Sekretariat Baitul Maal .......................................................................... 742 BUKU C 1 20 12 Badan Penanggulangan Bencana Aceh ................................................. 749 1 20 13 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ..................................................... 760 1 20 14 Sekretariat DPP KORPRI Aceh ............................................................ 768 1 20 15 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh ................................................. 778 1 21 Ketahanan Pangan 1 21 01 Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ............................................ 793 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat ......................................................... 708 1 24 Kearsipan 1 24 01 Badan Arsip dan Perpustakaan .............................................................. 827 2 URUSAN WAJIB 2 01 Pertanian 2 01 01 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan .................................................. 847 2 01 02 Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan .............................................. 864 2 01 03 Dinas Perkebunan .................................................................................. 882 2 02 Kehutanan 2 02 01 Dinas Kehutanan ................................................................................... 809 2 03 Energi dan Sumber Daya Mineral 2 03 01 Dinas Pertambangan dan Energi ........................................................... 919 2 05 Kelautan dan Perikanan 2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan ............................................................... 931

ii

2 07 Industri 2 07 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan ................................................... 944

iii

:LAMPIRAN I

:

:

TANGGAL

NOMOR

PERATURAN GUBERNUR

PEMERINTAH ACEHRINGKASAN APBA

TAHUN ANGGARAN 2015

JumlahUraianNomor Urut

Halaman : 1

1 2 3

4. 12.010.742.783.065 PENDAPATAN

4.1. 1.883.113.759.049 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4.1.1. 1.147.306.353.447 Pendapatan Pajak Daerah

4.1.1.01. 307.146.000.000 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

4.1.1.01.01. 8.580.966.190 PKB - Mobil Penumpang - Sedan

4.1.1.01.02. 16.492.435.360 PKB - Mobil Penumpang - Jeep

4.1.1.01.03. 92.116.009.290 PKB - Mobil Penumpang - Minibus

4.1.1.01.04. 931.915.462 PKB - Mobil Bus - Microbus

4.1.1.01.05. 813.252.109 PKB - Mobil Bus - Bus

4.1.1.01.06. 29.684.386.753 PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up

4.1.1.01.07. 21.515.278.792 PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck

4.1.1.01.08. 11.999.819.558 PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck

4.1.1.01.09. 124.729.962.085 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2

4.1.1.01.10. 89.464.550 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3

4.1.1.01.12. 70.730.000 Sepeda Motor Becak

4.1.1.01.13. 102.925.283 Alat-Alat Berat dan Besar

4.1.1.01.14. 18.854.568 Kendaraan Khusus

4.1.1.02. 319.056.000.000 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

4.1.1.02.01. 3.373.791.189 BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan

4.1.1.02.02. 9.655.130.478 BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep

4.1.1.02.03. 96.370.425.478 BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus

4.1.1.02.04. 166.394.754 BBNKB -Mobil Bus - Microbus

4.1.1.02.05. 3.057.365.160 BBNKB -Mobil Bus - Bus

4.1.1.02.06. 24.316.609.911 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up

4.1.1.02.07. 27.348.092.053 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck

4.1.1.02.08. 5.574.976.408 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck

4.1.1.02.09. 148.402.122.954 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2

4.1.1.02.10. 209.647.325 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3

4.1.1.02.12. 233.000.000 Sepeda Motor Becak

4.1.1.02.13. 186.444.290 Alat-Alat Berat dan Besar

4.1.1.02.14. 162.000.000 Kendaraan Khusus

4.1.1.03. 287.346.850.000 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4.1.1.03.01. 184.267.308.463 Pajak Bahan Bakar Premium

4.1.1.03.02. 5.102.370.212 Pajak Bahan Bakar Pertamax

4.1.1.03.04. 18.307.118.331 Pajak Bahan Bakar Solar

4.1.1.03.06. 79.581.171.275 Pajak Bahan Bakar Bio Solar

4.1.1.03.07. 87.198.180 Pajak Bahan Bakar Pertamina Dex

4.1.1.03.08. 1.683.539 Pajak Bahan Bakar Pertamax Racing

4.1.1.04. 700.000.000 Pajak Air Permukaan

4.1.1.04.01. 700.000.000 Pajak Air Permukaan

4.1.1.05. 233.057.503.447 Pajak Rokok

4.1.1.05.01. 233.057.503.447 Pajak Rokok

4.1.2. 5.000.000.000 Pendapatan Retribusi Daerah

4.1.2.01. 1.115.000.000 Retribusi Pelayanan Kesehatan

4.1.2.01.06. 1.115.000.000 Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda

4.1.2.11. 35.000.000 Retribusi Pengolahan Limbah Cair

4.1.2.11.03. 35.000.000 Industri

4.1.2.15. 1.701.000.000 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

4.1.2.15.01. 851.000.000 Penyewaan Tanah dan Bangunan

4.1.2.15.04. 850.000.000 Kendaraan Bermotor

4.1.2.17. 795.000.000 Retribusi Tempat Pelelangan

JumlahUraianNomor Urut

Halaman : 2

1 2 3

4.1.2.17.01. 345.000.000 Pelelangan Ikan

4.1.2.17.03. 450.000.000 Pelelangan Hasil Bumi

4.1.2.20. 405.600.000 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

4.1.2.20.01. 405.600.000 Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

4.1.2.21. 98.400.000 Retribusi Rumah Potong Hewan

4.1.2.21.01. 98.400.000 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong

4.1.2.23. 550.000.000 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

4.1.2.23.03. 550.000.000 Pelayanan Tempat Olahraga

4.1.2.25. 150.000.000 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

4.1.2.25.01. 150.000.000 Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

4.1.2.29. 120.000.000 Retribusi Izin Trayek

4.1.2.29.02. 120.000.000 Pemberian Izin Trayek kepada Badan

4.1.2.32. 30.000.000 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

4.1.2.32.01. 30.000.000 Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

4.1.3. 142.500.000.000 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.1.3.01. 142.500.000.000 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD

4.1.3.01.01. 142.500.000.000 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan

Daerah/BUMD ........

4.1.4. 588.307.405.602 Lain-lain PAD Yang Sah

4.1.4.01. 23.074.300.000 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

4.1.4.01.01. 8.000.000.000 Hasil Penjualan Tanah

4.1.4.01.02. 13.231.700.000 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

4.1.4.01.05. 1.842.600.000 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya

4.1.4.03. 55.000.000.000 Penerimaan Jasa Giro

4.1.4.03.01. 55.000.000.000 Jasa Giro Kas Daerah

4.1.4.04. 6.225.000.000 Pendapatan Bunga

4.1.4.04.01. 6.225.000.000 Pendapatan Bunga Deposito...

4.1.4.08. 30.331.631.602 Pendapatan Denda Pajak

4.1.4.08.01. 30.321.611.502 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

4.1.4.08.02. 10.020.100 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4.1.4.15. 170.862.000 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

4.1.4.15.01. 170.862.000 Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III

4.1.4.16. 14.922.550.000 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

4.1.4.16.01. 2.017.000.000 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

4.1.4.16.02. 2.905.550.000 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan

4.1.4.16.03. 10.000.000.000 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah

4.1.4.17. 24.700.000.000 Pendapatan Zakat*

4.1.4.17.01. 24.700.000.000 Pendapatan Zakat* ..........

4.1.4.18. 428.248.566.000 Pendapatan BLUD

4.1.4.18.01. 428.243.566.000 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

4.1.4.18.03. 5.000.000 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD

4.1.4.19. 5.634.496.000 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

4.1.4.19.01. 5.634.496.000 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

4.2. 1.659.438.446.100 DANA PERIMBANGAN

4.2.1. 332.960.890.100 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.1.01. 274.769.551.100 Bagi Hasil Pajak

4.2.1.01.01. 176.158.099.000 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan

4.2.1.01.02. 4.744.720.000 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan

4.2.1.01.03. 7.770.422.000 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan

4.2.1.01.04. 82.194.424.000 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan

PPh Pasal 21

4.2.1.01.05. 3.901.886.100 Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau

4.2.1.02. 58.191.339.000 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

4.2.1.02.02. 56.040.000 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

4.2.1.02.04. 7.001.450.000 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)

4.2.1.02.05. 1.689.600.000 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

4.2.1.02.08. 23.250.798.000 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

JumlahUraianNomor Urut

Halaman : 3

1 2 3

4.2.1.02.09. 26.166.989.000 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

4.2.1.02.10. 26.462.000 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

4.2.2. 1.237.894.986.000 Dana Alokasi Umum (DAU)

4.2.2.01. 1.237.894.986.000 Dana Alokasi Umum

4.2.2.01.01. 1.237.894.986.000 Dana Alokasi Umum

4.2.3. 88.582.570.000 Dana Alokasi Khusus (DAK)

4.2.3.01. 88.582.570.000 Dana Alokasi Khusus

4.2.3.01.01. 39.788.310.000 DAK Bidang Infrastruktur Jalan

4.2.3.01.02. 17.225.330.000 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

4.2.3.01.06. 1.201.500.000 DAK Bidang Kehutanan

4.2.3.01.08. 6.435.050.000 DAK Bidang Kesehatan

4.2.3.01.09. 5.748.700.000 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

4.2.3.01.12. 3.438.450.000 DAK Bidang Perdagangan

4.2.3.01.15. 13.525.400.000 DAK Bidang Pertanian

4.2.3.01.19. 1.219.830.000 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat

4.3. 8.468.190.577.916 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.1. 65.339.581.916 Pendapatan Hibah

4.3.1.01. 63.804.841.916 Pendapatan Hibah dari Pemerintah

4.3.1.01.01. 63.804.841.916 Pendapatan Hibah dari Pemerintah

4.3.1.03. 1.534.740.000 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri

4.3.1.03.01. 1.534.740.000 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri ..........

4.3.4. 8.402.850.996.000 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4.3.4.01. 1.345.094.025.000 Dana Penyesuaian

4.3.4.01.02. 234.000.000 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

4.3.4.01.05. 604.148.800.000 Bantuan Operasional Sekolah ***

4.3.4.01.06. 740.711.225.000 Dana Tambahan DBH-Minyak dan GAS Bumi

4.3.4.02. 7.057.756.971.000 Dana Otonomi Khusus

4.3.4.02.01. 7.057.756.971.000 Dana Otonomi Khusus

12.010.742.783.065 JUMLAH PENDAPATAN

5. 12.755.643.725.149 BELANJA

5.1. 5.765.171.802.439 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1. 1.035.471.398.630 Belanja Pegawai

5.1.1.01. 561.647.143.603 Belanja Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01.01. 407.054.927.156 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

5.1.1.01.02. 40.699.014.499 Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03. 18.034.333.435 Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.04. 11.358.097.554 Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.05. 16.823.591.381 Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06. 27.101.932.264 Tunjangan Beras

5.1.1.01.07. 11.443.126.986 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08. 1.100.041.622 Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09. 11.155.831.210 Iuran Jaminan Kesehatan

5.1.1.01.10. 220.140.000 Uang Paket

5.1.1.01.11. 67.077.000 Tunjangan Badan Musyawarah

5.1.1.01.12. 147.987.000 Tunjangan Komisi

5.1.1.01.13. 67.077.000 Tunjangan Badan Anggaran

5.1.1.01.14. 16.443.000 Tunjangan Badan Kehormatan

5.1.1.01.15. 8.369.244.000 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

5.1.1.01.16. 4.968.000.000 Tunjangan Perumahan

5.1.1.01.17. 2.458.679.496 Uang Duka Wafat/Tewas

5.1.1.01.19. 561.600.000 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

5.1.1.02. 427.982.564.424 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02.01. 28.435.900.000 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.03. 514.800.000 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

5.1.1.02.04. 72.000.000 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

5.1.1.02.05. 295.088.352.424 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

5.1.1.02.06. 97.421.112.000 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

JumlahUraianNomor Urut

Halaman : 4

1 2 3

5.1.1.02.07. 6.450.400.000 Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Pengelola Keuangan/Barang

5.1.1.03. 11.422.500.000 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

5.1.1.03.01. 8.748.000.000 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

5.1.1.03.02. 2.674.500.000 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

5.1.1.05. 34.419.190.603 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

5.1.1.05.01. 9.214.380.000 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor

5.1.1.05.02. 9.571.680.000 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

5.1.1.05.03. 8.620.405.500 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

5.1.1.05.04. 21.000.000 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan

5.1.1.05.05. 6.991.725.103 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok

5.1.4. 642.148.800.000 Belanja Hibah

5.1.4.05. 38.000.000.000 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

5.1.4.05.01. 38.000.000.000 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan ........

5.1.4.06. 604.148.800.000 Belanja Hibah Dana BOS

5.1.4.06.01. 604.148.800.000 Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

5.1.5. 258.181.800.000 Belanja Bantuan Sosial

5.1.5.03. 258.181.800.000 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat

5.1.5.03.01. 258.181.800.000 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat

5.1.6. 460.308.586.725 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

5.1.6.02. 460.308.586.725 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

5.1.6.02.01. 460.308.586.725 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

5.1.7. 3.344.061.217.084 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

5.1.7.02. 3.148.141.217.084 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

5.1.7.02.01. 3.148.141.217.084 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota....

5.1.7.03. 193.920.000.000 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

5.1.7.03.01. 193.920.000.000 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

5.1.7.04. 2.000.000.000 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

5.1.7.04.01. 2.000.000.000 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik....

5.1.8. 25.000.000.000 Belanja Tidak Terduga

5.1.8.01. 25.000.000.000 Belanja Tidak Terduga

5.1.8.01.01. 25.000.000.000 Belanja Tidak Terduga

5.2. 6.990.471.922.710 BELANJA LANGSUNG

5.2.1. 487.508.606.047 Belanja Pegawai

5.2.1.01. 94.039.821.144 Honorarium PNS

5.2.1.01.01. 41.526.787.000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.02. 1.159.700.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.03. 2.654.440.000 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5.2.1.01.04. 10.829.804.000 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

5.2.1.01.05. 2.261.420.000 Honorarium Instruktur

5.2.1.01.06. 34.809.990.144 Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.07. 72.000.000 Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah

5.2.1.01.08. 725.680.000 Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah

5.2.1.02. 362.166.569.500 Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01. 7.864.560.000 Honorarium Instruktur

5.2.1.02.02. 333.605.066.500 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

5.2.1.02.03. 20.379.193.000 Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

5.2.1.02.04. 317.750.000 Honorarium Peneliti

5.2.1.03. 8.677.908.603 Uang Lembur

5.2.1.03.01. 8.660.068.603 Uang Lembur PNS

5.2.1.03.02. 17.840.000 Uang Lembur Non PNS

5.2.1.99. 22.624.306.800 Belanja Pegawai BLUD

5.2.1.99.01. 22.624.306.800 Belanja Pegawai BLUD.

5.2.2. 4.460.072.195.704 Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.01. 36.986.808.693 Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01. 24.061.889.612 Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.02. 61.272.000 Belanja dokumen/administrasi tender

5.2.2.01.03. 3.430.649.755 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

JumlahUraianNomor Urut

Halaman : 5

1 2 3

5.2.2.01.04. 1.055.643.800 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.05. 3.148.172.076 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.06. 4.215.896.200 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.2.2.01.07. 379.775.250 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

5.2.2.01.08. 418.670.000 Belanja pengisian tabung gas

5.2.2.01.09. 214.840.000 Belanja perlengkapan/bahan keperluan pasien

5.2.2.02. 428.191.090.064 Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.01. 21.409.097.000 Belanja bahan baku bangunan

5.2.2.02.02. 127.146.214.354 Belanja bahan/bibit tanaman

5.2.2.02.03. 23.870.100.000 Belanja bibit ternak

5.2.2.02.04. 35.663.933.511 Belanja bahan obat-obatan

5.2.2.02.05. 3.391.214.625 Belanja bahan kimia

5.2.2.02.06. 540.000.000 Belanja Persediaan Makanan Pokok

5.2.2.02.07. 7.081.176.000 Belanja tas kegiatan/perlengkapan peserta

5.2.2.02.08. 11.060.449.715 Belanja bahan logistik rumah tangga

5.2.2.02.09. 3.552.795.000 Belanja cinderamata

5.2.2.02.10. 10.237.340.000 Belanja dekorasi

5.2.2.02.11. 3.866.434.967 Belanja dokumentasi

5.2.2.02.12. 456.850.000 Belanja bahan arsip

5.2.2.02.13. 1.734.415.000 Belanja perlengkapan olah raga

5.2.2.02.14. 152.120.000 Belanja bahan specimen

5.2.2.02.15. 30.000.000 Belanja bahan inseminasi buatan

5.2.2.02.16. 1.183.625.000 Belanja bahan pakan ternak

5.2.2.02.17. 596.950.000 Belanja bahan kompensasi

5.2.2.02.18. 6.670.115.000 Belanja bahan publikasi

5.2.2.02.19. 2.118.556.943 Belanja bahan alat-alat kesehatan

5.2.2.02.20. 27.524.989.500 Belanja bahan percontohan

5.2.2.02.21. 7.012.615.000 Belanja bahan pangan

5.2.2.02.22. 128.319.875.858 Belanja bahan kelengkapan lapangan

5.2.2.02.23. 3.475.820.000 Belanja bahan kelengkapan sarana peribadatan

5.2.2.02.24. 35.450.000 Belanja bahan Klinik

5.2.2.02.25. 1.060.952.591 Belanja bahan Laboratorium

5.2.2.03. 301.308.378.898 Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01. 5.244.999.500 Belanja telepon

5.2.2.03.02. 4.911.400.000 Belanja air

5.2.2.03.03. 42.334.599.083 Belanja listrik

5.2.2.03.05. 1.648.294.000 Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.06. 7.515.160.000 Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.07. 2.126.644.267 Belanja paket/pengiriman

5.2.2.03.08. 4.744.953.225 Belanja Sertifikasi

5.2.2.03.09. 3.438.325.000 Belanja Jasa Transaksi Keuangan

5.2.2.03.12. 33.423.013.713 Belanja jasa publikasi

5.2.2.03.13. 20.414.760.370 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

5.2.2.03.14. 114.522.670.830 Belanja jasa administrasi peserta

5.2.2.03.15. 122.310.000 Belanja jasa otopsi dan pengurusan mayat terlantar

5.2.2.03.16. 23.708.653.410 Belanja jasa cleaning service

5.2.2.03.17. 14.860.100.000 Belanja jasa operasi dan pemeliharaan konstruksi jaringan air

5.2.2.03.18. 12.805.230.500 Belanja jasa pengolahan lahan dan tanaman

5.2.2.03.19. 60.000.000 Belanja jasa operasi dan pemeliharaan konstruksi jaringan jalan

5.2.2.03.20. 446.759.000 Belanja Administrasi/Pendaftaran

5.2.2.03.21. 8.980.506.000 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (EO)

5.2.2.04. 461.989.487.072 Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04.01. 460.696.037.072 Belanja Premi Asuransi Kesehatan

5.2.2.04.02. 1.293.450.000 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

5.2.2.05. 37.047.819.144 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.01. 12.842.923.998 Belanja Jasa Service

5.2.2.05.02. 4.332.875.130 Belanja Penggantian Suku Cadang

JumlahUraianNomor Urut

Halaman : 6

1 2 3

5.2.2.05.03. 17.381.473.750 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.04. 85.434.000 Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05. 2.249.112.266 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.06. 156.000.000 Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

5.2.2.06. 39.449.172.893 Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01. 27.288.910.984 Belanja cetak

5.2.2.06.02. 11.960.397.909 Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03. 199.864.000 Belanja Penjilidan

5.2.2.07. 66.140.682.032 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07.01. 401.600.000 Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas

5.2.2.07.02. 58.860.734.032 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

5.2.2.07.03. 6.095.428.000 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

5.2.2.07.04. 746.420.000 Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas

5.2.2.07.05. 36.500.000 Sewa Tanah

5.2.2.08. 14.468.864.981 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01. 10.838.115.000 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.02. 145.000.000 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air

5.2.2.08.03. 3.485.749.981 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara

5.2.2.10. 6.160.305.000 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01. 2.376.460.000 Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.02. 249.600.000 Belanja sewa komputer dan printer

5.2.2.10.03. 33.600.000 Belanja sewa proyektor

5.2.2.10.04. 90.000.000 Belanja sewa generator

5.2.2.10.05. 1.904.475.000 Belanja sewa tenda

5.2.2.10.06. 131.500.000 Belanja sewa pakaian adat/tradisional

5.2.2.10.07. 1.374.670.000 Belanja sewa sound system dan alat elektronik lainnya

5.2.2.11. 115.595.977.276 Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.01. 15.793.485.000 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.02. 22.326.898.926 Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.03. 9.864.587.600 Belanja makanan dan minuman tamu

5.2.2.11.04. 46.451.480.750 Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan

5.2.2.11.05. 10.499.775.000 Belanja Makanan dan Minuman Pasien

5.2.2.11.06. 10.659.750.000 Belanja Makanan dan Minuman Klien

5.2.2.12. 8.813.544.400 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12.01. 390.000.000 Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH

5.2.2.12.02. 1.206.050.000 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

5.2.2.12.03. 641.300.000 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

5.2.2.12.04. 5.687.434.400 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.2.12.05. 255.000.000 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

5.2.2.12.06. 633.760.000 Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas

5.2.2.13. 2.186.837.000 Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01. 2.109.952.000 Belanja pakaian kerja lapangan

5.2.2.13.02. 76.885.000 Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja

5.2.2.14. 8.891.060.300 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5.2.2.14.02. 2.149.587.000 Belanja pakaian adat daerah

5.2.2.14.03. 2.363.840.000 Belanja pakaian batik tradisional

5.2.2.14.04. 3.481.988.300 Belanja pakaian olahraga

5.2.2.14.05. 895.645.000 Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus

5.2.2.15. 323.716.018.447 Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01. 193.225.890.000 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.02. 113.512.320.000 Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.03. 16.977.808.447 Belanja perjalanan dinas luar negeri

5.2.2.18. 168.073.561.169 Belanja Pemeliharaan

5.2.2.18.01. 427.000.000 Belanja Pemeliharan Tanah

5.2.2.18.02. 7.826.394.500 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

5.2.2.18.03. 20.505.947.750 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

5.2.2.18.04. 139.047.154.119 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

JumlahUraianNomor Urut

Halaman : 7

1 2 3

5.2.2.18.05. 10.000.000 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

5.2.2.18.06. 257.064.800 Belanja Pemeriharaan Peralatan Gedung Kantor

5.2.2.19. 137.342.066.453 Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.19.01. 11.340.096.097 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

5.2.2.19.02. 52.514.312.097 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5.2.2.19.03. 73.487.658.259 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

5.2.2.21. 1.581.981.047.931 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.21.01. 1.198.081.654.800 Belanja Hibah Barang Atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.21.02. 73.109.850.000 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.21.03. 310.789.543.131 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota (Yang Pendanaannya

Bersumber Dari Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Dan Dana Otonomi Khusus)

5.2.2.23. 605.000.000 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

5.2.2.23.03. 550.000.000 Belanja beasiswa tugas belajar S2

5.2.2.23.04. 55.000.000 Belanja beasiswa tugas belajar S3

5.2.2.24. 107.153.300.554 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

5.2.2.24.01. 94.171.560.554 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

5.2.2.24.02. 8.864.560.000 Belanja sosialisasi

5.2.2.24.03. 4.117.180.000 Belanja bimbingan teknis

5.2.2.25. 24.700.000.000 Belanja Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq

5.2.2.25.01. 24.700.000.000 Belanja zakat uang yang akan diserahkan kepada mustahiq

5.2.2.26. 15.000.000 Belanja Infaq dan Shadaqah

5.2.2.26.01. 10.000.000 Belanja infaq dan shadaqah uang

5.2.2.26.02. 5.000.000 Belanja infaq dan shadaqah barang

5.2.2.27. 116.237.222.000 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (Hanya diperuntukan untuk pemberian hadiah

penghargaan suatu prestasi)

5.2.2.27.01. 15.835.138.500 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.

5.2.2.27.02. 100.402.083.500 Uang untuk diberikan kepada masyarakat.

5.2.2.28. 78.149.786.800 Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti

5.2.2.28.01. 78.149.786.800 Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti.

5.2.2.99. 394.869.164.597 Belanja Barang dan Jasa BLUD

5.2.2.99.01. 394.869.164.597 Belanja Barang dan Jasa BLUD.

5.2.3. 2.042.891.120.959 BELANJA MODAL

5.2.3.07. 40.000.000.000 Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa

5.2.3.07.02. 40.000.000.000 Belanja modal Pengadaan tanah Danau

5.2.3.08. 200.000.000 Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak

5.2.3.08.02. 200.000.000 Belanja modal Pengadaan Tanah Rusak

5.2.3.10. 1.903.870.000 Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain

5.2.3.10.01. 1.903.870.000 Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain...

5.2.3.11. 80.901.000.000 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

5.2.3.11.01. 5.400.000.000 Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal

5.2.3.11.04. 62.901.000.000 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa

5.2.3.11.05. 5.050.000.000 Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong

5.2.3.11.06. 7.550.000.000 Belanja modal Pengadaan Tanah Peternakan

5.2.3.13. 20.952.000.000 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

5.2.3.13.06. 17.800.000.000 Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang

5.2.3.13.07. 3.120.000.000 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan

5.2.3.13.13. 32.000.000 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah

5.2.3.14. 3.990.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

5.2.3.14.03. 3.600.000.000 Belanja modal Pengadaan Excavator

5.2.3.14.10. 390.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat

5.2.3.16. 14.194.819.322 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu

5.2.3.16.04. 12.647.247.500 Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set

5.2.3.16.05. 1.365.571.822 Belanja modal Pengadaan Pompa

5.2.3.16.07. 182.000.000 Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan

5.2.3.17. 59.143.724.975 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.17.01. 21.360.341.900 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

5.2.3.17.02. 10.788.357.000 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang

5.2.3.17.03. 12.552.950.000 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

JumlahUraianNomor Urut

Halaman : 8

1 2 3

5.2.3.17.04. 9.694.556.075 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

5.2.3.17.05. 4.747.520.000 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

5.2.3.18. 2.050.000 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

5.2.3.18.01. 2.050.000 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

5.2.3.22. 115.972.000 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

5.2.3.22.03. 18.972.000 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik

5.2.3.22.05. 92.000.000 Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin

5.2.3.22.06. 5.000.000 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu

5.2.3.23. 2.141.500.000 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

5.2.3.23.04. 6.000.000 Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat

5.2.3.23.05. 4.500.000 Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)

5.2.3.23.06. 1.051.000.000 Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)

5.2.3.23.07. 1.080.000.000 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja

5.2.3.24. 4.261.900.000 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur

5.2.3.24.05. 480.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat Calibrasi

5.2.3.24.09. 3.728.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya

5.2.3.24.10. 53.900.000 Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora

5.2.3.25. 11.488.165.000 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan

5.2.3.25.01. 4.996.840.000 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

5.2.3.25.02. 6.006.325.000 Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan

5.2.3.25.03. 135.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan

5.2.3.25.05. 350.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian

5.2.3.26. 1.545.484.000 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

5.2.3.26.01. 1.198.500.000 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman

5.2.3.26.04. 346.984.000 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium

5.2.3.27. 11.053.828.500 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

5.2.3.27.01. 99.400.000 Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik

5.2.3.27.02. 293.970.000 Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah

5.2.3.27.03. 450.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)

5.2.3.27.04. 2.277.500.000 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5.2.3.27.05. 7.932.958.500 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

5.2.3.28. 32.422.953.033 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

5.2.3.28.01. 15.648.662.470 Belanja modal Pengadaan Meubelair

5.2.3.28.02. 52.123.200 Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu

5.2.3.28.03. 720.396.000 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih

5.2.3.28.04. 5.400.455.138 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

5.2.3.28.05. 1.152.498.000 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur

5.2.3.28.06. 9.374.637.000 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5.2.3.28.07. 74.181.225 Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

5.2.3.29. 36.102.171.939 Belanja modal Pengadaan Komputer

5.2.3.29.01. 16.234.559.228 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

5.2.3.29.02. 3.495.773.264 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe

5.2.3.29.03. 456.300.000 Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer

5.2.3.29.04. 5.757.716.500 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

5.2.3.29.05. 798.032.500 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan

5.2.3.29.06. 3.606.508.960 Belanja modal Pengadaan printer

5.2.3.29.07. 652.950.000 Belanja modal Pengadaan scaner

5.2.3.29.08. 2.493.528.887 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

5.2.3.29.09. 2.606.802.600 Belanja Modal pengadaan Software/program

5.2.3.30. 10.268.957.000 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

5.2.3.30.01. 3.536.152.000 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat

5.2.3.30.02. 420.000.000 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat

5.2.3.30.03. 2.033.174.000 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

5.2.3.30.04. 366.500.000 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat

5.2.3.30.05. 273.200.000 Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

5.2.3.30.06. 829.775.000 Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

5.2.3.30.07. 2.810.156.000 Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

JumlahUraianNomor Urut

Halaman : 9

1 2 3

5.2.3.31. 6.625.030.895 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

5.2.3.31.01. 6.349.760.895 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual

5.2.3.31.02. 163.500.000 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

5.2.3.31.04. 25.920.000 Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak

5.2.3.31.06. 85.850.000 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur

5.2.3.32. 1.938.360.147 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

5.2.3.32.01. 61.460.000 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

5.2.3.32.02. 45.500.000 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB

5.2.3.32.03. 339.800.147 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM

5.2.3.32.04. 1.117.500.000 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF

5.2.3.32.06. 270.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

5.2.3.32.07. 104.100.000 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi

5.2.3.34. 9.507.497.803 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

5.2.3.34.01. 4.950.447.903 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum

5.2.3.34.06. 278.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat Rotgen

5.2.3.34.07. 1.096.922.900 Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi

5.2.3.34.08. 176.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah

5.2.3.34.09. 151.500.000 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

5.2.3.34.12. 1.612.677.000 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak

5.2.3.34.18. 500.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi

5.2.3.34.20. 290.450.000 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat

5.2.3.34.22. 451.500.000 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan

5.2.3.35. 2.411.766.500 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan

5.2.3.35.01. 48.450.000 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

5.2.3.35.02. 2.223.316.500 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

5.2.3.35.06. 140.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga

5.2.3.36. 13.063.372.721 Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

5.2.3.36.12. 4.670.898.217 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum

5.2.3.36.16. 696.606.204 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia

5.2.3.36.46. 2.080.200.000 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian

5.2.3.36.53. 85.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan

5.2.3.36.55. 1.067.552.000 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi

5.2.3.36.64. 4.463.116.300 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya

5.2.3.37. 491.525.000 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

5.2.3.37.02. 30.000.000 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika

5.2.3.37.08. 20.000.000 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam

5.2.3.37.09. 29.000.000 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan

5.2.3.37.13. 412.525.000 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain

5.2.3.39. 30.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika

5.2.3.39.04. 30.000.000 Belanja modal Pengadaan Recorder Display

5.2.3.42. 199.975.000 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

5.2.3.42.04. 199.975.000 Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan

5.2.3.48. 1.466.550.000 Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

5.2.3.48.01. 385.500.000 Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan

5.2.3.48.02. 281.050.000 Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan

5.2.3.48.03. 800.000.000 Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air

5.2.3.49. 627.847.749.850 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

5.2.3.49.01. 195.013.796.868 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

5.2.3.49.02. 4.760.860.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang

5.2.3.49.03. 2.545.617.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel

5.2.3.49.04. 200.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi

5.2.3.49.05. 4.691.256.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium

5.2.3.49.06. 62.957.913.632 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan

5.2.3.49.08. 5.076.587.341 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah

5.2.3.49.09. 3.213.605.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

5.2.3.49.10. 201.392.387.896 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

5.2.3.49.11. 3.711.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga

JumlahUraianNomor Urut

Halaman : 10

1 2 3

5.2.3.49.12. 104.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

5.2.3.49.13. 352.323.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga

5.2.3.49.14. 29.700.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool

5.2.3.49.17. 950.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus

5.2.3.49.18. 325.900.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak

5.2.3.49.21. 45.978.524.590 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar

5.2.3.49.22. 1.000.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan

5.2.3.49.27. 95.544.278.523 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

5.2.3.50. 14.721.187.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

5.2.3.50.01. 918.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I

5.2.3.50.02. 40.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II

5.2.3.50.04. 2.856.580.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

5.2.3.50.05. 10.906.607.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama

5.2.3.51. 1.011.180.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara

5.2.3.51.03. 1.011.180.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi

5.2.3.52. 50.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah

5.2.3.52.04. 50.000.000 Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah

5.2.3.53. 561.663.488 Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan

5.2.3.53.02. 561.663.488 Belanja modal Pengadaan Tugu Pembangunan

5.2.3.55. 1.785.359.400 Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah

5.2.3.55.01. 1.785.359.400 Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya

5.2.3.58. 42.921.813.000 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu

5.2.3.58.01. 31.800.000.000 Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat

5.2.3.58.02. 10.506.813.000 Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar

5.2.3.58.03. 615.000.000 Belanja modal Pengadaan Rambu Informasi/Billboard

5.2.3.60. 255.702.187.000 Belanja modal Pengadaan Jalan

5.2.3.60.02. 253.790.000.000 Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi

5.2.3.60.05. 1.912.187.000 Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus

5.2.3.61. 145.288.525.000 Belanja modal Pengadaan Jembatan

5.2.3.61.05. 168.525.000 Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus

5.2.3.61.09. 145.120.000.000 Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan

5.2.3.62. 178.108.860.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

5.2.3.62.02. 51.850.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi

5.2.3.62.03. 101.612.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

5.2.3.62.04. 24.646.860.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi

5.2.3.63. 98.223.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut

5.2.3.63.01. 98.223.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk

5.2.3.65. 132.509.327.783 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam

5.2.3.65.05. 131.614.327.783 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai

5.2.3.65.06. 895.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai

5.2.3.66. 426.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

5.2.3.66.05. 426.000.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air

5.2.3.67. 298.085.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

5.2.3.67.03. 10.500.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih

5.2.3.67.05. 287.585.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

5.2.3.69. 128.562.400.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air

5.2.3.69.01. 128.362.200.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut

5.2.3.69.02. 200.200.000 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar

5.2.3.70. 255.291.000 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih

5.2.3.70.05. 255.291.000 Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya

5.2.3.71. 150.000.000 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

5.2.3.71.01. 150.000.000 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

5.2.3.74. 1.161.600.000 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik

5.2.3.74.02. 1.161.600.000 Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

5.2.3.78. 40.000.000 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman

5.2.3.78.01. 40.000.000 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir

5.2.3.79. 117.000.000 Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum

JumlahUraianNomor Urut

Halaman : 11

1 2 3

5.2.3.79.03. 90.000.000 Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi

5.2.3.79.04. 27.000.000 Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah

5.2.3.80. 387.000.000 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik

5.2.3.80.01. 150.000.000 Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi

5.2.3.80.02. 237.000.000 Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi

5.2.3.81. 900.000 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon

5.2.3.81.01. 900.000 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah

5.2.3.83. 34.148.890.000 Belanja modal Pengadaan Buku

5.2.3.83.01. 593.894.000 Belanja modal Pengadaan Umum

5.2.3.83.03. 32.122.000.000 Belanja modal Pengadaan Agama

5.2.3.83.04. 203.996.000 Belanja modal Pengadaan Ilmu Sosial

5.2.3.83.05. 200.000.000 Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa

5.2.3.83.06. 200.000.000 Belanja modal Pengadaan Matematika & Pengetahuan alam

5.2.3.83.07. 286.000.000 Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis

5.2.3.83.08. 200.000.000 Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah raga

5.2.3.83.09. 343.000.000 Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah

5.2.3.85. 308.450.000 Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan

5.2.3.85.01. 6.450.000 Belanja modal Pengadaan Peta

5.2.3.85.07. 2.000.000 Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara

5.2.3.85.09. 300.000.000 Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video

5.2.3.86. 723.750.000 Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

5.2.3.86.02. 4.500.000 Belanja modal Pengadaan Lukisan

5.2.3.86.03. 447.500.000 Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian

5.2.3.86.04. 16.775.000 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga

5.2.3.86.05. 200.000.000 Belanja modal Pengadaan Tanda Penghargaan

5.2.3.86.06. 50.000.000 Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen

5.2.3.86.08. 4.975.000 Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan

5.2.3.87. 199.500.000 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

5.2.3.87.04. 199.500.000 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

5.2.3.89. 35.600.000 Belanja modal Pengadaan Tanaman

5.2.3.89.04. 35.600.000 Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias

5.2.3.99. 10.923.328.603 Belanja Modal BLUD

5.2.3.99.01. 10.923.328.603 Belanja Modal BLUD.

12.755.643.725.149 JUMLAH BELANJA

(744.900.942.084)SURPLUS/(DEFISIT)

6. 744.900.942.084 PEMBIAYAAN

6.1. 898.705.784.000 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.1.1. 898.705.784.000 Penggunaan SiLPA

6.1.1.01. 898.705.784.000 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya

6.1.1.01.01. 898.705.784.000 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya

898.705.784.000 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.2. 153.804.841.916 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

6.2.2. 153.804.841.916 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

6.2.2.02. 153.804.841.916 Penyertaan Modal pada BUMD

6.2.2.02.01. 153.804.841.916 Penyertaan Modal pada BUMD

153.804.841.916 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

744.900.942.084 PEMBIAYAAN NETO

0 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

:

:

:

TANGGAL

NOMOR

PERATURAN GUBERNURLAMPIRAN II

PEMERINTAH ACEH

PENJABARAN APBA

TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman : 12

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.01. - PENDIDIKAN

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.00.00.4. 55.000.000,00 PENDAPATAN

1.01.1.01.01.00.00.4.1. 55.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.01.1.01.01.00.00.4.1.2. 55.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah

1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.15. 55.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.15.01. 55.000.000,00 Penyewaan Tanah dan Bangunan Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014, Retribusi Jasa Usaha

55.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

1.01.1.01.01.00.00.5. 679.561.092.006,00 BELANJA

1.01.1.01.01.00.00.5.1. 44.138.868.176,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. 44.138.868.176,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01. 26.120.028.176,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01. 20.046.408.700,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02. 2.089.009.190,00 Tunjangan Keluarga

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03. 513.413.000,00 Tunjangan Jabatan

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04. 692.924.600,00 Tunjangan Fungsional

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05. 674.578.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06. 1.172.416.250,00 Tunjangan Beras

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07. 930.777.800,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08. 500.636,00 Pembulatan Gaji

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02. 18.018.840.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01. 729.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05. 13.254.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06. 4.035.840.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

1.01.1.01.01.00.00.5.2. 635.422.223.830,00 BELANJA LANGSUNG

1.01.1.01.01.01. 7.440.543.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.01.1.01.01.01.01. 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Lokasi: Banda Aceh Sumber :DAU,

Halaman : 13

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.03. 20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.03.07. 20.000.000,00 Belanja paket/pengiriman

1.01.1.01.01.01.02. 1.630.300.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Lokasi: Banda Aceh Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. 1.630.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03. 1.630.300.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01. 62.700.000,00 Belanja telepon

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02. 24.000.000,00 Belanja air

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03. 1.363.600.000,00 Belanja listrik

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.06. 180.000.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet

1.01.1.01.01.01.10. 511.776.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Lokasi: Banda Aceh Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. 511.776.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01. 511.776.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01. 511.776.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.01.01.11. 336.840.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Lokasi: Banda Aceh Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2. 336.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.02. 200.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.02.09. 200.000.000,00 Belanja cinderamata

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06. 136.840.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01. 106.840.000,00 Belanja cetak

1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.02. 30.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.01.12. 65.487.500,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Lokasi: Banda Aceh Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2. 65.487.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01. 65.487.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.03. 29.487.500,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.06. 36.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.01.1.01.01.01.13. 2.672.200.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Lokasi: Banda Aceh Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.01.13.5.2.2. 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.21. 30.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.21.01. 30.000.000,00 Belanja Hibah Barang Atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3. 2.642.200.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.16. 600.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.16.04. 600.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set

Halaman : 14

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.27. 180.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.27.03. 180.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.28. 970.260.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.28.01. 588.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.28.04. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.28.06. 181.860.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.29. 759.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.29.01. 384.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.29.06. 25.500.000,00 Belanja modal Pengadaan printer

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.29.07. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan scaner

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.29.09. 150.000.000,00 Belanja Modal pengadaan Software/program

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.31. 132.440.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.31.01. 132.440.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual

1.01.1.01.01.01.14. 235.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Lokasi: - Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.01.14.5.2.3. 235.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.01.01.14.5.2.3.28. 235.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.01.1.01.01.01.14.5.2.3.28.06. 235.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

1.01.1.01.01.01.15. 133.820.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lokasi: Banda Aceh Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.01.15.5.2.2. 83.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03. 83.820.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.05. 83.820.000,00 Belanja surat kabar/majalah

1.01.1.01.01.01.15.5.2.3. 50.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.01.01.15.5.2.3.83. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku

1.01.1.01.01.01.15.5.2.3.83.01. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Umum

1.01.1.01.01.01.17. 177.600.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Lokasi: Banda Aceh Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. 177.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11. 177.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.01. 57.600.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.02. 120.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.01.18. 852.820.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Lokasi: Kabupaten/Kota Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. 852.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15. 852.820.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.01. 443.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Halaman : 15

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02. 409.320.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.01.01.22. 804.700.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Lokasi: Banda Aceh Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.01.22.5.2.1. 170.300.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.01.22.5.2.1.01. 63.800.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.01.01.22.5.2.1.01.06. 63.800.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.01.1.01.01.01.22.5.2.1.02. 106.500.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.1.01.01.01.22.5.2.1.02.02. 25.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.01.1.01.01.01.22.5.2.1.02.03. 81.300.000,00 Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

1.01.1.01.01.01.22.5.2.2. 634.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.01.22.5.2.2.01. 120.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.01.22.5.2.2.01.05. 120.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.01.1.01.01.01.22.5.2.2.02. 15.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.1.01.01.01.22.5.2.2.02.12. 15.000.000,00 Belanja bahan arsip

1.01.1.01.01.01.22.5.2.2.03. 499.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.01.01.22.5.2.2.03.16. 499.400.000,00 Belanja jasa cleaning service

1.01.1.01.01.02. 13.392.377.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.01.1.01.01.02.23. 276.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN Lokasi: Banda Aceh Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.02.23.5.2.2. 276.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.02.23.5.2.2.05. 276.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.01.02.23.5.2.2.05.01. 112.000.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.1.01.01.02.23.5.2.2.05.02. 28.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.1.01.01.02.23.5.2.2.05.03. 136.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.1.01.01.02.24. 7.162.990.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Lokasi: Banda Aceh Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. 220.740.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05. 220.740.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.01. 45.600.000,00 Belanja Jasa Service

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.02. 90.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.03. 85.140.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.01.1.01.01.02.24.5.2.3. 6.942.250.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.01.02.24.5.2.3.17. 6.942.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.01.1.01.01.02.24.5.2.3.17.03. 6.942.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

1.01.1.01.01.02.28. 171.750.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR Lokasi: - Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.02.28.5.2.2. 171.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

Halaman : 16

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.02.28.5.2.2.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.02.28.5.2.2.01.07. 3.000.000,00 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

1.01.1.01.01.02.28.5.2.2.03. 168.750.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.01.02.28.5.2.2.03.13. 168.750.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

1.01.1.01.01.02.42. 5.780.837.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR Lokasi: Banda Aceh Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.02.42.5.2.2. 344.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.02.42.5.2.2.19. 74.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.01.1.01.01.02.42.5.2.2.19.02. 74.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.01.1.01.01.02.42.5.2.2.21. 270.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.01.1.01.01.02.42.5.2.2.21.01. 270.000.000,00 Belanja Hibah Barang Atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

1.01.1.01.01.02.42.5.2.3. 5.436.837.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.49. 5.436.837.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.49.01. 4.213.867.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.49.10. 1.222.970.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

1.01.1.01.01.03. 346.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.01.1.01.01.03.02. 346.700.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA Lokasi: - Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2. 346.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.13. 66.700.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.13.01. 66.700.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.21. 280.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.21.01. 280.000.000,00 Belanja Hibah Barang Atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

1.01.1.01.01.05. 11.747.029.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.01.1.01.01.05.04. 621.600.000,00 PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR Lokasi: Banda Aceh Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1. 521.600.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.02. 521.600.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.02.01. 53.600.000,00 Honorarium Instruktur

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.02.02. 468.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.01.1.01.01.05.04.5.2.2. 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.05.04.5.2.2.24. 100.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

1.01.1.01.01.05.04.5.2.2.24.03. 100.000.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.01.1.01.01.05.10. 11.125.429.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Lokasi: Provinsi Sumber :DAU,

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1. 1.769.800.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.01. 922.000.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 17

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.01.01. 93.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.01.03. 352.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.01.04. 477.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.02. 772.800.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.02.02. 643.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.02.03. 129.600.000,00 Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.03. 75.000.000,00 Uang Lembur

1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.03.01. 75.000.000,00 Uang Lembur PNS

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2. 9.355.629.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.01. 8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.01.01. 8.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.02. 605.600.000,00 Belanja Bahan/Material

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.02.04. 107.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.02.07. 90.000.000,00 Belanja tas kegiatan/perlengkapan peserta

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.02.09. 183.000.000,00 Belanja cinderamata

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.02.10. 124.000.000,00 Belanja dekorasi

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.02.11. 6.000.000,00 Belanja dokumentasi

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.02.13. 70.000.000,00 Belanja perlengkapan olah raga

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.02.18. 6.600.000,00 Belanja bahan publikasi

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.02.22. 19.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan lapangan

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.03. 922.750.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.03.07. 1.000.000,00 Belanja paket/pengiriman

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.03.12. 726.750.000,00 Belanja jasa publikasi

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.03.13. 20.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.03.14. 142.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.03.16. 22.500.000,00 Belanja jasa cleaning service

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.03.20. 10.000.000,00 Belanja Administrasi/Pendaftaran

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.06. 282.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.06.01. 280.950.000,00 Belanja cetak

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.07. 19.800.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.07.02. 19.800.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.08. 20.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Halaman : 18

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.08.01. 20.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.10. 196.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.10.04. 21.000.000,00 Belanja sewa generator

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.10.05. 85.000.000,00 Belanja sewa tenda

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.10.06. 30.000.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.10.07. 60.000.000,00 Belanja sewa sound system dan alat elektronik lainnya

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.11. 204.725.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.11.02. 14.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.11.04. 190.125.000,00 Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.14. 104.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.14.03. 9.000.000,00 Belanja pakaian batik tradisional

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.14.04. 95.000.000,00 Belanja pakaian olahraga

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.15. 1.680.004.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.15.01. 631.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.15.02. 1.049.004.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.24. 3.335.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.24.01. 2.360.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.24.03. 975.000.000,00 Belanja bimbingan teknis

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.27. 1.500.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (Hanya diperuntukan untuk pemberian

hadiah penghargaan suatu prestasi)

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.27.01. 1.500.000.000,00 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.28. 477.300.000,00 Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti

1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.28.01. 477.300.000,00 Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti.

1.01.1.01.01.15. 22.578.834.600,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.01.1.01.01.15.01. 1.829.360.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH Lokasi: Kabupaten/Kota Sumber :OTSUS ACEH,MIGAS KAB / KOTA,

1.01.1.01.01.15.01.5.2.2. 1.724.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.19. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.19.02. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.21. 1.674.360.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.21.01. 1.225.500.000,00 Belanja Hibah Barang Atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.21.03. 448.860.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota (Yang

Pendanaannya Bersumber Dari Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Dan Dana Otonomi Khusus)

1.01.1.01.01.15.01.5.2.3. 105.000.000,00 BELANJA MODAL

1.01.1.01.01.15.01.5.2.3.49. 105.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

1.01.1.01.01.15.01.5.2.3.49.10. 105.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

Halaman : 19

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.15.03. 2.383.693.800,00 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH Lokasi: Kabupaten/Kota Sumber :OTSUS ACEH,MIGAS KAB / KOTA,

1.01.1.01.01.15.03.5.2.2. 2.383.693.800,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.21. 2.383.693.800,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.21.01. 816.307.000,00 Belanja Hibah Barang Atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.21.03. 1.567.386.800,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota (Yang

Pendanaannya Bersumber Dari Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Dan Dana Otonomi Khusus)

1.01.1.01.01.15.09. 1.100.000.000,00 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR Lokasi: - Sumber :MIGAS ACEH,

1.01.1.01.01.15.09.5.2.2. 1.100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.15.09.5.2.2.21. 1.100.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.01.1.01.01.15.09.5.2.2.21.01. 1.100.000.000,00 Belanja Hibah Barang Atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

1.01.1.01.01.15.14. 395.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI Lokasi: - Sumber :OTSUS ACEH,MIGAS KAB / KOTA,

1.01.1.01.01.15.14.5.2.2. 395.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.15.14.5.2.2.21. 395.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.01.1.01.01.15.14.5.2.2.21.03. 395.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota (Yang

Pendanaannya Bersumber Dari Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Dan Dana Otonomi Khusus)

1.01.1.01.01.15.15. 100.000.000,00 PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SIWA Lokasi: Kabupaten/Kota Sumber :OTSUS ACEH,

1.01.1.01.01.15.15.5.2.2. 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.15.15.5.2.2.21. 100.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.01.1.01.01.15.15.5.2.2.21.01. 100.000.000,00 Belanja Hibah Barang Atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

1.01.1.01.01.15.18. 4.206.200.000,00 PENGADAAN ALAT PRAKTIK SERAGAM SISWA Lokasi: Kabupaten/Kota Sumber :OTSUS ACEH,MIGAS ACEH,MIGAS KAB / KOTA,

1.01.1.01.01.15.18.5.2.1. 46.200.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01. 22.800.000,00 Honorarium PNS

1.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01.04. 22.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1.01.1.01.01.15.18.5.2.1.02. 23.400.000,00 Honorarium Non PNS

1.01.1.01.01.15.18.5.2.1.02.02. 23.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.01.1.01.01.15.18.5.2.2. 4.160.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.21. 4.160.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.21.01. 2.840.000.000,00 Belanja Hibah Barang Atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.21.03. 1.320.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang