RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG …bpkad.magelangkota.go.id/wp-content/.../2018/03/2018_RAPBD_Raperda.pdf · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Kota Magelang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah

wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik




Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000


Nomor 4028);

3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran



4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran



5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah



5155);


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik




Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor 4585);


Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah



4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik sebagaiman telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran



4972);

4

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);


Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);


Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);


Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang

Tahun 2010 Nomor 10);


tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);

5


tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor

17);


tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor

18);


tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan

Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011

Nomor 19);


tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 967.721.182.000,-

2. Belanja Daerah Rp. 1.042.536.408.000,-(-)

Surplus/(Defisit) Rp. (74.815.226.000,-)

6

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

Pembiayaan

Daerah

Rp. 98.878.000.000,-

b. Pengeluaran

Pembiayaan

Daerah

Rp. 24.062.774.000,-(-)

Pembiayaan Netto Rp. 74.815.226.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.217.902.544.000,-

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.623.965.398.000,-

c.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.125.853.240.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp.30.096.800.000,-

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.4.859.353.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah

Rp.7.458.617.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah

Rp.175.487.774.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.26.600.427.000,-

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.447.909.575.000,-

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.149.455.396.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp.16.768.200.000,-

b. Dana Darurat sejumlah Rp.0,- c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

sejumlah Rp.47.110.557.000,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.28.519.733.000,- e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

sejumlah Rp.33.454.750.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.353.004.089.000,-

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.689.532.319.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.328.007.091.000,-

b. Belanja Bunga sejumlah Rp.0,-

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,-

d. Belanja Hibah sejumlah Rp.9.181.194.000,-

7

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.3.556.255.000,-

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.0,-

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.560.703.000,-

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.11.698.846.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.59.130.047.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.361.919.293.000,-

c. Belanja Modal sejumlah Rp.268.482.979.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp.98.878.000.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp.24.062.774.000,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

Rp.95.000.000.000,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp.0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-

e. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah sejumlah

Rp.150.000.000,-

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,-

g. Penerimaan Hasil Penarikan Rp.3.728.000.000,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.3.000.000.000,-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

Rp.21.062.774.000,-

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-

e. Pemberian Dana bergulir Rp.0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

8

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lainnya; 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.

(2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan

pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk

belanja untuk keperluan mendesak.

(3) Keadaan darurat paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan

darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Walikota.

9

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal Oktober 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang

pada tanggal Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR

linan sesuai dengan aslinya

KEPA BAGIAN HUK, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH : ( /2017)

RANCANGAN LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN I

RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1 - 2

KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN II

RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 1 - 7

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

LAMPIRAN III

RINCIAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1 01 PENDIDIKAN

1 01 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 - 27

1 02 KESEHATAN

1 02 01 DINAS KESEHATAN 28 - 38

1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR MAGELANG 39 - 39

1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 40 - 46

1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1 04 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 47 - 55

1 05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 56 - 60

1 05 02 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 61 - 65

1 06 SOSIAL

1 06 01 DINAS SOSIAL 66 - 71

KODE URAIAN HALAMAN

PETUNJUK HALAMAN

RANCANGAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2017T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KODE URAIAN HALAMAN

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2 01 TENAGA KERJA

2 01 01 DINAS TENAGA KERJA 72 - 77

2 05 LINGKUNGAN HIDUP

2 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 78 - 87

2 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 88 - 91

2 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2 07 01 DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 92 - 98

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2 09 PERHUBUNGAN

2 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 99 - 104

2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 105 - 109

2 12 PENANAMAN MODAL

2 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 110 - 114

2 13 PEMUDA DAN OLAH RAGA

2 13 01 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 115 - 122

2 17 PERPUSTAKAAN

2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 123 - 128

3 URUSAN PILIHAN

3 03 PERTANIAN

3 01 01 DINAS PERTANIAN, DAN PANGAN 129 - 137

3 07 PERINDUSTRIAN

3 07 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 138 - 148

4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

4 01 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 149 - 149

4 01 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 150 - 150

KODE URAIAN HALAMAN

4 01 03 SEKRETARIAT DAERAH 151 - 163

4 01 04 SEKRETARIAT DPRD 164 - 167

4 01 05 KECAMATAN MAGELANG SELATAN 168 - 180

4 01 06 KECAMATAN MAGELANG TENGAH 181 - 190

4 01 07 KECAMATAN MAGELANG UTARA 191 - 201

4 02 PENGAWASAN

4 02 01 INSPEKTORAT 202 - 206

4 03 PERENCANAAN

4 03 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 207 - 212

4 04 KEUANGAN

4 04 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 213 - 224

4 05 KEPEGAWAIAN

4 05 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 225 - 230

4 07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4 07 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 231 - 235

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, 1 - 88

ORGANISASI , PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN V

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN 1 - 3

KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018

LAMPIRAN VI

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2018 1 - 1

LAMPIRAN VII

DAFTAR PIUTANG DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018 1 - 1

LAMPIRAN VIII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018 1 - 1

LAMPIRAN IX

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018 1 - 1

KODE URAIAN HALAMAN

LAMPIRAN X

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP LAINNYA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018 1 - 1

LAMPIRAN XI

DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM 1 - 1

DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN XII

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018 1 - 1

LAMPIRAN XIII

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH 1 - 1

RANCANGAN

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2017

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


RANCANGAN PERATURAN DAERAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018TENTANGNOMOR

LAMPIRAN I

RINGKASAN RANCANGAN APBDTAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NOMORURUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 967.721.182.000,00

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 217.902.544.000,00

1 . 1 . 1 30.096.800.000,00Pendapatan Pajak Daerah1 . 1 . 2 4.859.353.000,00Hasil Retribusi Daerah1 . 1 . 3 7.458.617.000,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan1 . 1 . 4 175.487.774.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 623.965.398.000,00

1 . 2 . 1 26.600.427.000,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak1 . 2 . 2 447.909.575.000,00Dana Alokasi Umum1 . 2 . 3 149.455.396.000,00Dana Alokasi Khusus

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 125.853.240.000,00

1 . 3 . 1 16.768.200.000,00Pendapatan Hibah1 . 3 . 3 47.110.557.000,00Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya1 . 3 . 4 28.519.733.000,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1 . 3 . 5 33.454.750.000,00Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

2 BELANJA 1.042.536.408.000,00

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 353.004.089.000,00

2 . 1 . 1 328.007.091.000,00Belanja Pegawai2 . 1 . 4 9.181.194.000,00Belanja Hibah2 . 1 . 5 3.556.255.000,00Belanja Bantuan Sosial2 . 1 . 7 560.703.000,00Belanja Bantuan Keuangan2 . 1 . 8 11.698.846.000,00Belanja Tidak Terduga

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 689.532.319.000,00

2 . 2 . 1 59.130.047.000,00Belanja Pegawai

Halaman 1RINGKASAN RANCANGAN APBD

NOMORURUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

2 . 2 . 2 361.919.293.000,00Belanja Barang dan Jasa2 . 2 . 3 268.482.979.000,00Belanja Modal

SURPLUS / (DEFISIT) (74.815.226.000,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 98.878.000.000,00

3 . 1 . 1 95.000.000.000,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya3 . 1 . 7 150.000.000,00Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah3 . 1 . 8 3.728.000.000,00Penerimaan Hasil Penarikan

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 24.062.774.000,00

3 . 2 . 1 3.000.000.000,00Pembentukan Dana Cadangan3 . 2 . 2 21.062.774.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO 74.815.226.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

SIGIT WIDYONINDITO

WALIKOTA MAGELANG,

Halaman 2RINGKASAN RANCANGAN APBD

MAGELANG, Oktober 2017{Tgl_Peraturan}1Januari2018

RANCANGAN LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2017

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI SKPD KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMORRANCANGAN PERATURAN DAERAHLAMPIRAN II

TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2018

TAHUN ANGGARAN 2018

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASIPEMERINTAH KOTA MAGELANG

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 168.509.739.000,00 683.316.149.000,00481.554.373.000,00201.761.776.000,001

Pendidikan 0,00 183.546.299.000,0049.857.662.000,00133.688.637.000,001.01

182.859.194.000,0049.170.557.000,00133.688.637.000,000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan1.01 . 1.01.01437.981.000,00437.981.000,000,000,00Sekretariat Daerah1.01 . 4.01.0386.255.000,0086.255.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan1.01 . 4.01.0584.094.000,0084.094.000,000,000,00Kecamatan Magelang Tengah1.01 . 4.01.0678.775.000,0078.775.000,000,000,00Kecamatan Magelang Utara1.01 . 4.01.07

Kesehatan 167.038.539.000,00 344.837.335.000,00293.792.749.000,0051.044.586.000,001.02

65.232.997.000,0041.385.406.000,0023.847.591.000,007.038.539.000,00Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01278.455.330.000,00251.258.335.000,0027.196.995.000,00160.000.000.000,00Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang1.02 . 1.02.02

214.446.000,00214.446.000,000,000,00Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana

1.02 . 2.07.01

26.104.000,0026.104.000,000,000,00Sekretariat Daerah1.02 . 4.01.03286.687.000,00286.687.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan1.02 . 4.01.05374.137.000,00374.137.000,000,000,00Kecamatan Magelang Tengah1.02 . 4.01.06247.634.000,00247.634.000,000,000,00Kecamatan Magelang Utara1.02 . 4.01.07

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.160.100.000,00 111.983.043.000,00107.740.635.000,004.242.408.000,001.03

94.782.013.000,0090.539.605.000,004.242.408.000,001.160.100.000,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1.03 . 1.03.0113.724.614.000,0013.724.614.000,000,000,00Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman1.03 . 1.04.011.188.434.000,001.188.434.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan1.03 . 4.01.05

766.227.000,00766.227.000,000,000,00Kecamatan Magelang Tengah1.03 . 4.01.061.521.755.000,001.521.755.000,000,000,00Kecamatan Magelang Utara1.03 . 4.01.07

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 303.600.000,00 17.601.203.000,0014.844.993.000,002.756.210.000,001.04

15.955.801.000,0013.199.591.000,002.756.210.000,00303.600.000,00Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman1.04 . 1.04.011.045.467.000,001.045.467.000,000,000,00Satuan Polisi Pamong Praja1.04 . 1.05.01

593.685.000,00593.685.000,000,000,00Dinas Lingkungan Hidup1.04 . 2.05.01

Halaman 1RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI



1 2 3 4 5 6

6.250.000,006.250.000,000,000,00Kecamatan Magelang Tengah1.04 . 4.01.06

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 7.500.000,00 20.091.585.000,0012.281.392.000,007.810.193.000,001.05

10.649.418.000,005.525.071.000,005.124.347.000,007.500.000,00Satuan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.014.935.707.000,002.249.861.000,002.685.846.000,000,00Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat1.05 . 1.05.02

21.602.000,0021.602.000,000,000,00Dinas Sosial1.05 . 1.06.011.422.124.000,001.422.124.000,000,000,00Sekretariat Daerah1.05 . 4.01.031.091.085.000,001.091.085.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan1.05 . 4.01.051.025.634.000,001.025.634.000,000,000,00Kecamatan Magelang Tengah1.05 . 4.01.06

946.015.000,00946.015.000,000,000,00Kecamatan Magelang Utara1.05 . 4.01.07

Sosial 0,00 5.256.684.000,003.036.942.000,002.219.742.000,001.06

4.793.275.000,002.573.533.000,002.219.742.000,000,00Dinas Sosial1.06 . 1.06.0188.683.000,0088.683.000,000,000,00Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana1.06 . 2.07.01

374.726.000,00374.726.000,000,000,00Sekretariat Daerah1.06 . 4.01.03

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1.396.974.000,00 122.840.648.000,0090.176.290.000,0032.664.358.000,002

Tenaga Kerja 0,00 6.701.917.000,004.067.039.000,002.634.878.000,002.01

6.701.917.000,004.067.039.000,002.634.878.000,000,00Dinas Tenaga Kerja2.01 . 2.01.01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 1.222.421.000,001.222.421.000,000,002.02


2.02 . 2.07.01

90.272.000,0090.272.000,000,000,00Sekretariat Daerah2.02 . 4.01.0377.505.000,0077.505.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan2.02 . 4.01.05

186.110.000,00186.110.000,000,000,00Kecamatan Magelang Tengah2.02 . 4.01.06129.176.000,00129.176.000,000,000,00Kecamatan Magelang Utara2.02 . 4.01.07

Pangan 0,00 290.966.000,00290.966.000,000,002.03

290.966.000,00290.966.000,000,000,00Dinas Pertanian dan Pangan2.03 . 3.03.01

Pertanahan 0,00 1.550.551.000,001.550.551.000,000,002.04

1.550.551.000,001.550.551.000,000,000,00Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman2.04 . 1.04.01

Lingkungan Hidup 162.000.000,00 40.360.515.000,0031.497.626.000,008.862.889.000,002.05

37.385.843.000,0028.522.954.000,008.862.889.000,00162.000.000,00Dinas Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01876.302.000,00876.302.000,000,000,00Dinas Pertanian dan Pangan2.05 . 3.03.01375.761.000,00375.761.000,000,000,00Sekretariat Daerah2.05 . 4.01.03508.088.000,00508.088.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan2.05 . 4.01.05667.929.000,00667.929.000,000,000,00Kecamatan Magelang Tengah2.05 . 4.01.06546.592.000,00546.592.000,000,000,00Kecamatan Magelang Utara2.05 . 4.01.07

Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 5.883.689.000,003.184.009.000,002.699.680.000,002.06




1 2 3 4 5 6

5.425.813.000,002.726.133.000,002.699.680.000,000,00Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2.06 . 2.06.01321.106.000,00321.106.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan2.06 . 4.01.05113.119.000,00113.119.000,000,000,00Kecamatan Magelang Tengah2.06 . 4.01.0623.651.000,0023.651.000,000,000,00Kecamatan Magelang Utara2.06 . 4.01.07

Pemberdayaan Masyarakat Desa 16.500.000,00 7.662.828.000,004.340.012.000,003.322.816.000,002.07

7.036.162.000,003.713.346.000,003.322.816.000,0016.500.000,00Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana

2.07 . 2.07.01

232.745.000,00232.745.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan2.07 . 4.01.05142.184.000,00142.184.000,000,000,00Kecamatan Magelang Tengah2.07 . 4.01.06251.737.000,00251.737.000,000,000,00Kecamatan Magelang Utara2.07 . 4.01.07

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 715.996.000,00715.996.000,000,002.08


2.08 . 2.07.01

9.652.000,009.652.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan2.08 . 4.01.0531.888.000,0031.888.000,000,000,00Kecamatan Magelang Utara2.08 . 4.01.07

Perhubungan 1.143.474.000,00 13.201.121.000,009.865.393.000,003.335.728.000,002.09

13.201.121.000,009.865.393.000,003.335.728.000,001.143.474.000,00Dinas Perhubungan2.09 . 2.09.01

Komunikasi dan Informatika 0,00 14.797.139.000,0011.736.781.000,003.060.358.000,002.10

11.254.000,0011.254.000,000,000,00Dinas Kesehatan2.10 . 1.02.017.544.000,007.544.000,000,000,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang2.10 . 1.03.017.346.000,007.346.000,000,000,00Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman2.10 . 1.04.01

14.200.000,0014.200.000,000,000,00Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat2.10 . 1.05.0232.900.000,0032.900.000,000,000,00Dinas Lingkungan Hidup2.10 . 2.05.01

11.359.801.000,008.299.443.000,003.060.358.000,000,00Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik2.10 . 2.10.0112.071.000,0012.071.000,000,000,00Dinas Perpustakaan dan Kearsipan2.10 . 2.17.019.400.000,009.400.000,000,000,00Dinas Pertanian dan Pangan2.10 . 3.03.01

3.011.095.000,003.011.095.000,000,000,00Sekretariat Daerah2.10 . 4.01.03284.356.000,00284.356.000,000,000,00Sekretariat DPRD2.10 . 4.01.0412.410.000,0012.410.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan2.10 . 4.01.0517.262.000,0017.262.000,000,000,00Kecamatan Magelang Tengah2.10 . 4.01.065.000.000,005.000.000,000,000,00Inspektorat2.10 . 4.02.01

12.500.000,0012.500.000,000,000,00Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan2.10 . 4.05.01

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 1.071.391.000,001.071.391.000,000,002.11

921.028.000,00921.028.000,000,000,00Dinas Perindustrian dan Perdagangan2.11 . 3.07.01107.171.000,00107.171.000,000,000,00Sekretariat Daerah2.11 . 4.01.0343.192.000,0043.192.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan2.11 . 4.01.05

Penanaman Modal 0,00 4.425.032.000,001.760.554.000,002.664.478.000,002.12




1 2 3 4 5 6

4.425.032.000,001.760.554.000,002.664.478.000,000,00Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu2.12 . 2.12.01

Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 11.021.575.000,007.932.178.000,003.089.397.000,002.13

738.884.000,00738.884.000,000,000,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang2.13 . 1.03.019.538.619.000,006.449.222.000,003.089.397.000,000,00Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata2.13 . 2.13.01

185.000.000,00185.000.000,000,000,00Sekretariat Daerah2.13 . 4.01.03222.101.000,00222.101.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan2.13 . 4.01.05163.689.000,00163.689.000,000,000,00Kecamatan Magelang Tengah2.13 . 4.01.06173.282.000,00173.282.000,000,000,00Kecamatan Magelang Utara2.13 . 4.01.07

Statistik 0,00 486.855.000,00486.855.000,000,002.14

382.600.000,00382.600.000,000,000,00Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik2.14 . 2.10.0197.927.000,0097.927.000,000,000,00Sekretariat Daerah2.14 . 4.01.036.328.000,006.328.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan2.14 . 4.01.05

Persandian 0,00 158.414.000,00158.414.000,000,002.15

158.414.000,00158.414.000,000,000,00Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik2.15 . 2.10.01

Kebudayaan 0,00 3.696.392.000,003.696.392.000,000,002.16

3.121.008.000,003.121.008.000,000,000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan2.16 . 1.01.01123.296.000,00123.296.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan2.16 . 4.01.05350.283.000,00350.283.000,000,000,00Kecamatan Magelang Tengah2.16 . 4.01.06101.805.000,00101.805.000,000,000,00Kecamatan Magelang Utara2.16 . 4.01.07

Perpustakaan 75.000.000,00 7.928.213.000,004.934.079.000,002.994.134.000,002.17

68.116.000,0068.116.000,000,000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan2.17 . 1.01.017.613.313.000,004.619.179.000,002.994.134.000,0075.000.000,00Dinas Perpustakaan dan Kearsipan2.17 . 2.17.01


Kearsipan 0,00 1.665.633.000,001.665.633.000,000,002.18

43.740.000,0043.740.000,000,000,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang2.18 . 1.03.016.900.000,006.900.000,000,000,00Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman2.18 . 1.04.01

10.375.000,0010.375.000,000,000,00Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat2.18 . 1.05.0212.536.000,0012.536.000,000,000,00Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu2.18 . 2.12.01

867.392.000,00867.392.000,000,000,00Dinas Perpustakaan dan Kearsipan2.18 . 2.17.0134.611.000,0034.611.000,000,000,00Dinas Pertanian dan Pangan2.18 . 3.03.0123.384.000,0023.384.000,000,000,00Dinas Perindustrian dan Perdagangan2.18 . 3.07.01

154.462.000,00154.462.000,000,000,00Sekretariat Daerah2.18 . 4.01.0351.582.000,0051.582.000,000,000,00Sekretariat DPRD2.18 . 4.01.0493.388.000,0093.388.000,000,000,00Kecamatan Magelang Selatan2.18 . 4.01.05




1 2 3 4 5 6

137.588.000,00137.588.000,000,000,00Kecamatan Magelang Tengah2.18 . 4.01.0654.459.000,0054.459.000,000,000,00Kecamatan Magelang Utara2.18 . 4.01.0712.264.000,0012.264.000,000,000,00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah2.18 . 4.03.01

124.850.000,00124.850.000,000,000,00Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah2.18 . 4.04.0126.102.000,0026.102.000,000,000,00Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan2.18 . 4.05.0112.000.000,0012.000.000,000,000,00Badan Penelitian dan Pengembangan2.18 . 4.07.01

Urusan Pilihan 1.956.968.000,00 50.640.552.000,0035.221.125.000,0015.419.427.000,003

Kelautan dan Perikanan 0,00 769.714.000,00769.714.000,000,003.01

769.714.000,00769.714.000,000,000,00Dinas Pertanian dan Pangan3.01 . 3.03.01

Pariwisata 0,00 12.272.196.000,0012.272.196.000,000,003.02

12.272.196.000,0012.272.196.000,000,000,00Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata3.02 . 2.13.01

Pertanian 169.325.000,00 9.036.000.000,003.988.517.000,005.047.483.000,003.03

9.036.000.000,003.988.517.000,005.047.483.000,00169.325.000,00Dinas Pertanian dan Pangan3.03 . 3.03.01

Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 7.492.805.000,007.492.805.000,000,003.05

7.492.805.000,007.492.805.000,000,000,00Dinas Lingkungan Hidup3.05 . 2.05.01

Perdagangan 0,00 6.812.027.000,006.812.027.000,000,003.06

6.787.552.000,006.787.552.000,000,000,00Dinas Perindustrian dan Perdagangan3.06 . 3.07.0124.475.000,0024.475.000,000,000,00Sekretariat Daerah3.06 . 4.01.03

Perindustrian 1.787.643.000,00 14.044.276.000,003.672.332.000,0010.371.944.000,003.07

13.744.284.000,003.372.340.000,0010.371.944.000,001.787.643.000,00Dinas Perindustrian dan Perdagangan3.07 . 3.07.01299.992.000,00299.992.000,000,000,00Sekretariat Daerah3.07 . 4.01.03

Transmigrasi 0,00 213.534.000,00213.534.000,000,003.08

213.534.000,00213.534.000,000,000,00Dinas Tenaga Kerja3.08 . 2.01.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 795.857.501.000,00 185.739.059.000,0082.580.531.000,00103.158.528.000,004

Administrasi Pemerintahan 327.374.000,00 94.835.561.000,0045.929.763.000,0048.905.798.000,004.01

44.296.000,0044.296.000,000,000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan4.01 . 1.01.0190.321.000,0090.321.000,000,000,00Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik4.01 . 2.10.01

501.891.000,00501.891.000,000,000,00Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu4.01 . 2.12.01147.321.000,00147.321.000,000,000,00Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata4.01 . 2.13.01

10.797.873.000,000,0010.797.873.000,000,00DPRD4.01 . 4.01.01799.820.000,000,00799.820.000,000,00Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.02

30.425.912.000,0016.381.650.000,0014.044.262.000,000,00Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.0323.683.628.000,0021.051.630.000,002.631.998.000,000,00Sekretariat DPRD4.01 . 4.01.049.479.071.000,002.490.766.000,006.988.305.000,00101.090.000,00Kecamatan Magelang Selatan4.01 . 4.01.059.816.875.000,002.456.771.000,007.360.104.000,00147.284.000,00Kecamatan Magelang Tengah4.01 . 4.01.06




1 2 3 4 5 6

9.048.553.000,002.765.117.000,006.283.436.000,0079.000.000,00Kecamatan Magelang Utara4.01 . 4.01.07

Pengawasan 0,00 6.102.603.000,002.798.090.000,003.304.513.000,004.02

626.799.000,00626.799.000,000,000,00Sekretariat Daerah4.02 . 4.01.035.475.804.000,002.171.291.000,003.304.513.000,000,00Inspektorat4.02 . 4.02.01

Perencanaan 0,00 11.246.645.000,007.957.156.000,003.289.489.000,004.03

1.267.327.000,001.267.327.000,000,000,00Sekretariat Daerah4.03 . 4.01.0340.436.000,0040.436.000,000,000,00Sekretariat DPRD4.03 . 4.01.04


9.460.998.000,006.171.509.000,003.289.489.000,000,00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01

Keuangan 795.530.127.000,00 50.763.492.000,0017.733.334.000,0033.030.158.000,004.04

113.288.000,00113.288.000,000,000,00Dinas Pendidikan dan Kebudayaan4.04 . 1.01.0116.070.000,0016.070.000,000,000,00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang4.04 . 1.03.01


4.04 . 2.07.01


50.254.103.000,0017.223.945.000,0033.030.158.000,00795.530.127.000,00Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah4.04 . 4.04.01

Kepegawaian 0,00 16.638.105.000,004.256.334.000,0012.381.771.000,004.05

339.007.000,00339.007.000,000,000,00Sekretariat Daerah4.05 . 4.01.0316.299.098.000,003.917.327.000,0012.381.771.000,000,00Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan4.05 . 4.05.01

Pendidikan dan Pelatihan 0,00 1.706.884.000,001.706.884.000,000,004.06

147.932.000,00147.932.000,000,000,00Sekretariat Daerah4.06 . 4.01.031.558.952.000,001.558.952.000,000,000,00Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan4.06 . 4.05.01

Penelitian dan Pengembangan 0,00 4.445.769.000,002.198.970.000,002.246.799.000,004.07

4.445.769.000,002.198.970.000,002.246.799.000,000,00Badan Penelitian dan Pengembangan4.07 . 4.07.01

967.721.182.000,00 353.004.089.000,00 689.532.319.000,00 1.042.536.408.000,00JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (74.815.226.000,00)


KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHPEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTOSILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 98.878.000.000,00 74.815.226.000,0024.062.774.000,004

Keuangan 98.878.000.000,00 74.815.226.000,0024.062.774.000,004.04

74.815.226.000,0024.062.774.000,0098.878.000.000,00Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah4.04 . 4.04.01

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

SIGIT WIDYONINDITO

WALIKOTA MAGELANG,


MAGELANG, Oktober 2017No vember 20151 Januari 2018

RANCANGAN LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2017

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar PendidikanOrganisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 186.205.902.000,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 133.688.637.000,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 133.688.637.000,00

BELANJA LANGSUNG 52.517.265.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.317.166.000,001.01 . 1.01.01 . 01

504.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 504.000,00

224.980.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.980.000,00

24.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06


849.181.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 821.400.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.781.000,00

179.484.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08


80.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10


68.450.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11


9.622.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12


5.970.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14


17.168.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15


1.920.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 16

Halaman 1RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

LAMPIRAN IIIRANCANGAN PERATURAN DAERAH

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


129.480.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17


407.220.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18


297.912.000,00Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap1.01 . 1.01.01 . 01 . 19


21.275.000,00Pengelolaan administrasi kepegawaian1.01 . 1.01.01 . 01 . 26


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 814.049.000,001.01 . 1.01.01 . 02

18.050.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00

146.950.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 146.950.000,00

14.135.000,00Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.135.000,00

51.050.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 20


521.349.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 22


43.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 24


18.815.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

123.387.000,001.01 . 1.01.01 . 06

12.030.000,00Penyusunan laporan keuangan semesteran1.01 . 1.01.01 . 06 . 02


5.467.000,00Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.01 . 1.01.01 . 06 . 03


KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


18.042.000,00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 06 . 04


18.876.000,00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 06


54.272.000,00Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 08


14.700.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 27


Program Pendidikan Anak Usia Dini 590.209.000,001.01 . 1.01.01 . 15

95.000.000,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 15 . 57


32.393.000,00Pengembangan pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58


24.832.000,00Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59


12.500.000,00Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 62


25.640.000,00Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 63


13.000.000,00Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 65


72.356.000,00Lomba Semarak Anak1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00


KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


26.305.000,00Lomba bercerita/mendongeng guru TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 71


18.000.000,00Pelatihan tenaga kependidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 73


39.723.000,00Pelatihan pembuatan AP PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 80


66.955.000,00Penyelenggaraan Gebyar PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 83


148.000.000,00Penguatan Organisasi Mitra PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 87


15.505.000,00Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 89


Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 68.116.000,002.17 . 1.01.01 . 15

30.000.000,00Grand event desa buku2.17 . 1.01.01 . 15 . 25


27.366.000,00Peningkatan pelayanan desa buku2.17 . 1.01.01 . 15 . 26


10.750.000,00Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah2.17 . 1.01.01 . 15 . 45

2.17 . 1.01.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.750.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya 775.835.000,002.16 . 1.01.01 . 15

252.975.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 15 . 01


385.000.000,00Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya2.16 . 1.01.01 . 15 . 05

2.16 . 1.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.050.000,00


KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


137.860.000,00Lomba Kesenian dan Kebudayaan2.16 . 1.01.01 . 15 . 06


Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 113.288.000,004.04 . 1.01.01 . 15

79.288.000,00Peningkatan manajemen aset/ barang daerah4.04 . 1.01.01 . 15 . 16


34.000.000,00Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah4.04 . 1.01.01 . 15 . 73


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.396.104.000,002.16 . 1.01.01 . 16

133.160.000,00Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya2.16 . 1.01.01 . 16 . 01


52.314.000,00Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air

2.16 . 1.01.01 . 16 . 05


134.636.000,00Pengembangan kebudayaan dan pariwisata2.16 . 1.01.01 . 16 . 06


12.260.000,00Pengembangan nilai dan geografi sejarah2.16 . 1.01.01 . 16 . 07


98.367.000,00Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka2.16 . 1.01.01 . 16 . 08


21.404.000,00Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah2.16 . 1.01.01 . 16 . 11


34.483.000,00Pengelolaan karya cetak dan karya rekam2.16 . 1.01.01 . 16 . 12


92.980.000,00Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala2.16 . 1.01.01 . 16 . 13


KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,002.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.430.000,002.16 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.750.000,00

816.500.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya2.16 . 1.01.01 . 16 . 15

2.16 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 816.500.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21.567.529.000,001.01 . 1.01.01 . 16

433.200.000,00Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 433.200.000,00

373.500.000,00Pembangunan sarana air bersih dan sanitary1.01 . 1.01.01 . 16 . 14

1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 373.500.000,00

2.025.880.000,00Pengadaan pakaian seragam sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 16

1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.014.480.000,00

1.449.000.000,00Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.449.000.000,00

681.500.000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 681.500.000,00

215.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary1.01 . 1.01.01 . 16 . 56


46.900.000,00Pelatihan penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59


109.448.000,00Penyelenggaraan paket A setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67


205.250.000,00Penyelenggaraan paket B setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68


51.345.000,00Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 73


147.619.000,00Tes pengendali mutu SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 88



KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

189.000.000,00Tes pengendali mutu SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 89


121.152.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 11.01 . 1.01.01 . 16 . 97










98.148.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 11.01 . 1.01.01 . 16 . 102










60.358.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 11.01 . 1.01.01 . 16 . 107



1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.230.000,00


KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4






128.636.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 11.01 . 1.01.01 . 16 . 111










154.512.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 11.01 . 1.01.01 . 16 . 119










94.656.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 11.01 . 1.01.01 . 16 . 124



KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4











248.844.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 11.01 . 1.01.01 . 16 . 130


272.140.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 31.01 . 1.01.01 . 16 . 131


246.802.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/71.01 . 1.01.01 . 16 . 132


133.796.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 31.01 . 1.01.01 . 16 . 133








104.223.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 11.01 . 1.01.01 . 16 . 137



1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.202.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.048.000,00



KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4







1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 720.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.924.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.620.000,00

132.374.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 11.01 . 1.01.01 . 16 . 151








93.620.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 11.01 . 1.01.01 . 16 . 155






139.985.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 11.01 . 1.01.01 . 16 . 158







KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4





122.054.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 11.01 . 1.01.01 . 16 . 163












679.019.000,00Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang1.01 . 1.01.01 . 16 . 172












KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4
















Program Pengelolaan Keragaman Budaya 608.403.000,002.16 . 1.01.01 . 17

154.000.000,00Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah2.16 . 1.01.01 . 17 . 01


40.377.000,00Penyelenggaraan dialog kebudayaan2.16 . 1.01.01 . 17 . 03


70.000.000,00Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 17 . 04


119.183.000,00Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 17 . 05


KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


224.843.000,00Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval2.16 . 1.01.01 . 17 . 09


Program Pendidikan Non Formal 829.780.000,001.01 . 1.01.01 . 18

143.165.000,00Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03


90.916.000,00Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04


72.053.000,00Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05


23.025.000,00Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM1.01 . 1.01.01 . 18 . 20


22.500.000,00Pelaksanaan Pra UN Paket C1.01 . 1.01.01 . 18 . 21


82.348.000,00Pelaksanaan UN Paket B dan C1.01 . 1.01.01 . 18 . 22


23.260.000,00Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD1.01 . 1.01.01 . 18 . 29


14.500.000,00Pelaksanaan Pra UNPK1.01 . 1.01.01 . 18 . 31


60.169.000,00Replikasi Kelurahan Vokasi1.01 . 1.01.01 . 18 . 32


37.577.000,00Pelatihan Kursus1.01 . 1.01.01 . 18 . 33


KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


260.267.000,00Penyelenggaraan Paket C1.01 . 1.01.01 . 18 . 41


Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 340.666.000,002.16 . 1.01.01 . 18

340.666.000,00Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah2.16 . 1.01.01 . 18 . 03


Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 44.296.000,004.01 . 1.01.01 . 19

44.296.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota4.01 . 1.01.01 . 19 . 59


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.820.515.000,001.01 . 1.01.01 . 20

43.615.000,00Pelaksanaan sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01


120.860.000,00Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)1.01 . 1.01.01 . 20 . 04


312.132.000,00Pembinaan MGMP SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 14


22.474.000,00Pembinaan KKPS1.01 . 1.01.01 . 20 . 17


94.600.000,00Pembinaan KKKS SD1.01 . 1.01.01 . 20 . 18


42.270.000,00Pembinaan MKKS SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 19


55.600.000,00Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah1.01 . 1.01.01 . 20 . 36

1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00


KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4


110.144.000,00Workshop manajemen perencanaan terpadu1.01 . 1.01.01 . 20 . 52


58.050.000,00Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 20 . 57


191.780.000,00Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 58


100.150.000,00Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal1.01 . 1.01.01 . 20 . 59


44.740.000,00Pendataan dan Entry Nilai Pe

Documents

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG …bpkad.magelangkota.go.id/wp-content/.../2018/03/2018_RAPBD_Raperda.pdf · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah