RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA ......RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Bagian ini menguraikan kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2013) dan perkiraan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 56

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Bagian ini menguraikan kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2013) dan perkiraan Tahun berjalan (Tahun 2014), mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2015.

3.1. Kondisi Ekonomi Kota Mataram Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun Berjalan 2014

Gambaran ekonomi Kota Mataram salah satunya dapat dilihat dari Produk

Domestik Bruto (PDRB) mencakup kekuatan ekonomi, sektor yang dominan dan struktur

perekonomian Kota Mataram serta pergerakan ekonomi Kota Mataram melalui indikator

pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Kota Mataram Tahun 2011 s.d 2014

No Indikator Makro

Realisasi

Bertambah/Berkurang

Proyeksi

Tahun (n-3) 2011

Tahun (n-2) 2012

Tahun (n-1) 2013

Tahun 2014

(1) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7) 1. PDRB (Harga Berlaku)

(milyar) (Dengan Sub Sektor Angkutan Udara)

5.507,01

6.221,15

714,14

7.403,17 8.498,84 2. PDRB (Harga Berlaku)

(milyar) (Tanpa Sub Sektor Angkutan Udara

5.306,37 914,78

3. PDRB (Harga Konstan) (milyar)) (Dengan Sub Sektor Angkutan Udara)

2.358,68

2.454,00

95,32

2.647,87 2.867,64 4. PDRB (Harga Konstan)

(milyar)) (Tanpa Sub Sektor Angkutan Udara

2.220,32 233,68

5. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu (%)(Dengan Sub Sektor Angkutan Udara)

14,03 12,97 -1,03

19,00 14,80 6. Tingkat Pertumbuhan

Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu (%)(Tanpa Sub Sektor Angkutan Udara)

15,13 17,24 2,11

BAB 3



No Indikator Makro

Realisasi

Bertambah/Berkurang

Proyeksi

Tahun (n-3) 2011

Tahun (n-2) 2012

Tahun (n-1) 2013

Tahun 2014

(1) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7) 7. Tingkat Pertumbuhan

Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu (%)(Dengan Sub Sektor Angkutan Udara)

7,67 4,04 -3,63

7,90

8,30 8. Tingkat Pertumbuhan

Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu (%)(Tanpa Sub Sektor Angkutan Udara)

9,29 10,52 1,23

9. Tingkat Inflasi (%) 6,38 4,10 -2,28 11,10 6,50

10. Struktur PDRB Pendekatan Produksi (Harga Konstan) (juta) - Pertanian - Pertambangan dan

Penggalian - Industri Pengolahan - Listrik, Gas & Air Bersih - Bangunan - Perdag, Hotel & Restoran - Pengangkutan &

Komunikasi - Keu, Persew & Jasa Perush - Jasa-jasa

92,20 0,24

321,66

20,59 249,77 540,51 492,19

448,17 288,65

99,49 0,27

347,07

22,23 269,50 583,21 531,07

483,57 311,45

107,75 0,29

375,87

24,07 291,87 631,62 575,15

523,71 337,30

11. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 53.736 43.371 10.365 31.221 30.284

12. Tingkat Pengangguran 6,70 (2,26)

Sumber: PDRB Kota Mataram 2013, ICOR Kota Mataram, IPM Kota Mataram, LKPJ Walikota Mataram Tahun 2013

Nilai PDRB yang dicapai Kota Mataram terus mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun baik dinilai berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan dengan tahun dasar

2000. Demikian pula dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terus mengalami

peningkatan. Namun nilai PDRB dan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2012

memperlihatkan kontraksi yang cukup berarti bila dibandingkan dengan tahun 2011,

terjadi pengurangan nilai produksi yang cukup berarti pada Sub Sektor Angkutan Udara

karena pindahnya Bandar Udara dari Bandar Udara Selaparang di Kota Mataram ke

Bandar Udara Internasional (BIL) di Kabupaten Lombok Tengah. Bila memperhitungkan

Sub Sektor Angkutan Udara tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2012 ADHK sebesar

4,04%, menurun dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi ADHK tahun 2011 sebesar

7,67%. Namun bila Sub Sektor Angkutan Udara dikeluarkan dari perhitungan PDRB, maka

tingkat pertumbuhan ekonomi ADHK mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar

9,29% menjadi 10,52% pada tahun 2012. Ini memperlihatkan pesatnya pertumbuhan

perekonomian sektor lain di Kota Mataram. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Mataram

masih jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2011 yang

sebesar 5,2 persen (tidak termasuk sub sektor pertambangan non migas).



PDRB pada tahun 2014 dan 2015 juga diproyeksikan akan terus meningkat seiring

semakin majunya kegiatan perekonomian di Kota Mataram. Pertumbuhan ekonomi secara

sektoral juga memperlihatkan sektor-sektor unggulan yang dilihat dari peranannya yang

dominan pada pembentukan PDRB.

Sumber: PDRB Kota Mataram Tahun 2012, data diolah

Berdasar data PDRB tahun 2012 dapat dilihat tiga sektor yang mempunyai peranan

paling besar adalah sektor Perdagangan (23,27%), sektor Pengangkutan (19,58%), dan

sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan (19,07%). Ketiga sektor ini pula yang

mengalami pertumbuhan paling pesat dibanding sektor lain yaitu diatas 10%. Jika

dibandingkan Tahun sebelumnya, sektor pengangkutan pada tahun 2011 merupakan

sektor yang dominan sedangkan di tahun 2012 terjadi pergeseran sehingga

menempatkan sektor perdagangan menjadi sektor yang paling dominan terhadap

pembentukan PDRB. Hal ini dikarenakan dihentikannya operasional bandara

Selaparangdan digantikan dengan Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok

Tengah. Adapun share PDRB Kota Mataram atas dasar pengeluaran/pendapatan dapat

dilihat pada chart dibawah ini (berdasarkan data PDRB tahun 2012):

Sumber: Data BPS Provinsi NTB, diolah

Pertambangan 0.01

LGA 1.18 Pertanian

3.43

Bangunan 9.72

Industri Pengolahan 10.08

Jasa-Jasa 13.66

Keuangan 19.07

Pengangkutan 19.58

Perdagangan 23.27

Other 61.92

Pertambangan LGA Pertanian

Bangunan Industri Pengolahan Jasa-Jasa

Keuangan Pengangkutan Perdagangan

55%

1%

15%

23%

2% 4%

Gambar 4. Share PDRB menurut Penggunaan (%)

Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Lembaga Nirlaba

Konsumsi Pemerintah

PMTB

Perubahan Stok

Net Ekspor Impor



Terlihat bahwa porsi terbesar masih digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu

sebesar 55%. Konsumsi rumah tangga sering dijadikan barometer kesejahteraan

masyarakat suatu wilayah. Peningkatan konsumsi dan perubahan proporsi pola konsumsi

dari makanan menuju non makanan dijadikan indikator peningkatan pendapatan dan

kemampuan daya beli yang pada akhirnya dianggap sebagai peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Peningkatan permintaan atau konsumsi juga merupakan pangsa pasar yang

dapat menggerakkan sektor usaha untuk memenuhi permintaan tersebut.

Porsi penggunaan yang besar juga terlihat pada PMTB (Pembentukan Modal Tetap

Bruto) yang merupakan investasi dalam konteks PDRB Penggunaan. Terlihat bahwa

kontribusi PMTB dalam PDRB Kota Mataram sebesar 23%. Nilai Kontribusi PMTB yang

cukup besar dari tahun ke tahun memberikan sinyal yang bagus dalam pembangunan di

Kota Mataram. Meningkatnya nilai PMTB sangat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas

pembangunan sarana dan prasarana di Kota Mataram dalam menunjang aktivitas

perekonomian.

Geliat ekonomi selalu diikuti oleh peningkatan harga karena terjadi peningkatan

kebutuhan masyarakat sebagai akibat dari peningkatan daya beli. Sehingga peningkatan

harga merupakan salah satu pemacu dari proses produksi selanjutnya dan akan

meningkatakan perekonomian. Tetapi peningkatan harga yang tidak terkontrol dapat

menurunkan daya beli masyarakat jika pendapatan mereka yang berasal dari balas jasa

produksi lebih rendah dari peningkatan harga yang terjadi, sehingga dapat menurunkan

daya tarik tenaga kerja yang pada akhirnya menurunkan produksi dan penghasilan

pengusaha. Untuk memantau peningkatan harga yang terjadi terdapat indikatornya yaitu

inflasi. Perkembangan inflasi di Kota Mataram secara umum masih dalam tingkat yang

moderat untuk dua tahun terakhir ini. Tahun 2011 inflasi berada pada tingkat 6,38% dan

2012 pada tingkat 4,10%. Ini menandakan tingkat harga di Kota Mataram relatif stabil.

Tingkat efisiensi suatu perekonomian dalam penggunaan modal dapat dilihat dari

indikator yang disebut Incremental Capital Output Rasio (ICOR). Adapun ICOR Kota

Mataram tahun 2010 sebesar 3,58 yang didasarkan oleh rata-rata ICOR tahun 2008

sampai dengan 2009. Artinya Kota Mataram membutuhkan investasi sebesar 3,58 untuk

menghasilkan 1 unit output, sehingga dapat dikatakan bahwa penanaman investasi di

Kota Mataram masih belum menghasilkan output yang optimal atau belum bekerja secara

full capacity.

Dalam kaitannya dengan pemerataan pendapatan dengan didasari kriteria

ketimpangan Oshima, ketimpangan distribusi pendapatan menurut rasio gini tahun 2008-

2010 di Kota Mataram semakin menunjukan perbaikan dengan ditandai oleh pergerakan

dari kategori tinggi (diatas 0,5) menjadi kategori sedang (antara 0,3 sampai dengan 0,5).

Sedangkan dilihat dari distribusi pendapatan dimana 40 persen penduduk berpendapatan

rendah di Kota Mataram pada tahun 2010 menikmati 17,06 persen total pendapatan

penduduk di Kota Mataram menunjukan bahwa ketimpangan distribusi penduduk berada

pada kategori rendah menurut kriteria Bank Dunia.



3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 ”Melanjutkan Reformasi bagi

Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, dengan sasaran yang harus

dicapai pada akhir tahun 2015, antara lain: (i) pencapaian target pertumbuhan ekonomi

sebesar 5,8 sampai dengan 6,3 persen, (ii) laju inflasi 4,5 dan bertambah atau berkurang

1 persen.Sasaran kuantitatif tingkat pengangguran terbukatahun 2015 diperkirakan

sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015 dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar

antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015.

Kebijakan dan arah pembangunan ekonomi nasional ini selanjutnya akan

diterjemahkan oleh daerah dengan menyesuaikan pada kondisi dan kemampuan

daerahnya masing-masing khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, prioritas pembangunan

dibidang kemiskinan (pro-poor) dan angkatan kerja (pro-job) juga menjadi perhatian

pemerintah Kota Mataram melalui peningkatan kualitas angkatan kerja, penataan

pemukiman kumuh dan penyediaan layanan Jamkesda bagi kalangan tidak mampu.

Dalam MP3EI, Kota Mataram berada pada wilayah koridor percepatan Bali-Nusa Tenggara

dengan fokus pada pembangunan pariwisata dan ketahanan pangan. Menangkap peluang

yang terjadi, Kota Mataram harus memperkuat posisinya sebagai wilayah penunjang

pariwisata dengan meningkatkan fasilitas-fasiltas yang ada untuk mendukung

pencapaian pertumbuhan ekonomi yang mapan (pro-growth) dengan tetap

memperhatikan aspek lingkungan (pro-environment).

Terkait dengan RPJPD Kota Mataram tahapan terakhir, difokuskan pada

pembangunan sumber daya manusia yang didukung oleh membaiknya pondasi

makreokonomi. Dalam mewujudkan peningkatan sumber daya manusia pemerintah Kota

Mataram berupaya terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program

pengurangan kemiskinan, serta meningkatkan kesediaan lapangan kerja bagi generasi

muda Kota Mataram.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Mataram, pada hakikatnya, merupakan

sinkronisasi program pembangunan yang saling terkait erat satu sama lainnya demi

pembangunan di Kota Mataram dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan ekonomi.

Perekonomian berbasis kerakyatan yang ditopang dengan peningkatan kualitas sumber

daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan kebijakan

pembangunan yang tak terpisahkan satu sama lainnya.

Kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi pada tahun 2015 diarahkan untuk

dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7 sampai 8% dan sekaligus

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja baru.

Pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai program untuk

mengentaskan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja dengan tetap menyelaraskan

terhadap 4 klaster Program Nasional Pro Rakyat. Melalui pemberdayaan ekonomi rakyat



diupayakan terjadi penciptaan lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran dapat

dikendalikan dan daya beli masyarakat ditingkatkan. Untuk mempertahankan daya saing

KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah)juga telah diupayakan peningkatan

keterampilan SDM usaha kecil dan menengah sehingga mampu menghasilkan produk

yang bersaing. Dengan skema ini diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan

pembangunan yang lebih berkualitas. Dengan demikian pembangunan ekonomi

diarahkan untuk mendukung pemerataan pendapatan masyarakat dan pengembangan

industri dalam negeri.

Program pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui pemberian bantuan

beasiswa dan bimbingan belajar bagi masyarakat tidak mampu, pemberian bantuan

modal usaha dan penataan kembali pemukiman kumuh.Sumber pembiayaan

direncanakan berasal dari swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang

terkait dengan pembangunan Kota Mataram.

Untuk sektor sarana dan prasarana, pemerintah Kota Mataram terus berusaha

meningkatan penyediaan infrastruktur guna mendukung kelancaran pembangunan di

bidang ekonomi, termasuk diantaranya pembangunan sarana dan prasarana jalan, serta

peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan juga mengedepankan desain arsitektur

yang dapat mencerminkan budaya Mataram.

Keberhasilan dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam Pemberdayaan

Ekonomi Rakyat akanmenciptakan ekonomi kerakyatan yang kuat dan kokoh dalam

menopang perkembangan perekonomian regional dan menjaga stabilitas perekonomian

nasional.

3.3. Prospek Ekonomi Tahun 2015

Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram diperkirakan sebesar

14 – 15 % atas harga berlaku dan 7–8 % atas dasar harga konstan.Pada sektor 2012, Sektor

Perdagangan dan Perhotelan adalah sektor yang dominan memberikan sumbangan yang

berarti bagi perekonomian Mataram sebesar 23,27 dengan pertumbuhan riilsebesar 13,73

Persen. Berdasarkan tingkat pertumbuhan tersebut maka angka PDRB atas dasar harga

konstan diperkirakan sebesar 6,177 Triliyun Rupiah. Sementara inflasi diperkirakan

mencapai angka 3,5–5,5 %.

Pada tahun 2015, kondisi ekonomi Kota Mataram, diproyeksikan sebagai berikut;

pertumbuhan ekonomi diatas 7 % atau kurang lebih 7-8 %. Mendasarkan target

pertumbuhan tersebut maka nilai PDRB harga berlaku di proyeksikan sebesar Rp. 8,91

Triliyun, sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 6,17 Triliyun.

Proyeksi ini menitikberatkan metode proyeksi trend pertumbuhan serta memperhatikan

geliat pertumbuhan dan ekspansi swasta pada beberapa tahun terakhir diKota Mataram.

Selanjutnya gambaran demografi pada tahun 2015 di proyeksikan bahwa jumlah

penduduk Kota Mataram sebesar 432.325 jiwa. Angka ini didasarkan pada asumsi bahwa



pertumbuhan penduduk sebesar 1,50%. Berkaitan dengan hal tersebut maka PDRB

perkapita penduduk Kota Mataram tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 20,61 juta

berdasarkan harga berlaku dan sebesar Rp.14,29 juta berdasarkan harga konstan.

Proyeksi ekonomi tahun 2015 tersebut juga mengakibatkan kebutuhan investasi

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara proporsional. Pertumbuhan ekonomi

tahun 2015 yang ditargetkan menjadi 5,25%, maka dibutuhkan nilai tambah bruto

sebesar Rp. 4,010 Triliyun.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diperlukan agar dana pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Dimana Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh

Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan

daerah.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup

kebijakan pengelolaan Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan

daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu

kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi

ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan

kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia

dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD sesuai

dengan maksud yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu disusun

dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input

yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan

proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan

pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi

kewenangan, perkembangan ekonomi makro.

3.4.1. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah

Agar pembangunan ekonomi di daerah dapat berlangsung optimal, dukungan

pembiayaan daerah dan penetapan belanja daerah harus dapat menyediakan masukan

(input) dan keluaran (output) yang terukur dalam mendukung visi dan misi pembangunan

daerah. Untuk itu arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam; arah kebijakan

pendapatan daerah,arah kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta arah

kebijakan belanja daerah.



Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah; dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:

1. Pendapatan pajak daerah;

2. Hasil retribusi daerah;

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

B. Dana Perimbangan, terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

3. Dana Alokasi Umum

4. Dana Alokasi Khusus

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah

2. Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

3.4.2. Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada

Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi uang

diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun

ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan

kemampuan pendapatan daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri

dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Jumlah pendapatan

yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai

untuk setiap sumber pendapatan. Demikian pula dengan pengeluaran, penganggarannya

harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup.

Untuk melihat bagaimana proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah,

dapat kita lihat dari komposisi keuangan yang ada di APBD. Dapat dilihat bahwa tingkat

ketergantungan daerah masih sangat tinggi. Ini ditandai dengan komposisi APBD yang

didominasi Dana Alokasi Umum (DAU), sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terhadap APBD sangat rendah (di bawah 10 %), untuk itu diperlukan upaya-upaya

kreatif dan terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat mengejar

target pada tahun 2015 yaitu kontribusi PAD terhadap APBD diatas 15%.



3.4.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum untuk pendapatan daerah diarahkan melalui peningkatan

pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan,

melalui upaya-upaya:

1. Pemantapan regulasi dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset.

4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya

peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi

daerah.

5. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD pengelola pajak.

6. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB sebagai bentuk kepatuhan

masyarakat dalam membayar pajak.

7. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian

dalam dana perimbangan.

8. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan alokasi dana

perimbangan.

9. Untuk kebijakan dana perimbangan ditambahkan: penggalangan pendanaan

pembangunan yang bersumber dari APBN/ PHLN (khususnya DAK dan Dana

Infrastruktur Sarana dan Prasarana/ DISP).

10. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan

terhadap pendapatan daerah.

Berikut ini disajikan target perubahan pendapatan daerah Tahun 2011, Tahun 2012,

Tahun 2013 dan proyeksi target perubahan pendapatan Tahun 2014 serta proyeksi

pendapatan daerah tahun 2015:

Tabel 3.3 Target Dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Kota Mataram Tahun 2011 s.d 2015 (dalam Milyar)

No. Uraian

APBD-P Tahun

2011

(Milyar)

APBD-P Tahun 2012

(Milyar)

APBD-P Tahun

2013

(Milyar)

Proyeksi APBD-P

Tahun 2014 (Milyar)

Proyeksi Pendapatan Tahun 2015

1 PENDAPATAN 648,862 721,899 864,905 961,096 1.104,04

1.1. Pendapatan Asli Daerah 60,514 78,841 124,957 119,861 190,000

1.1.1 Pajak Daerah 31,358 39,572 71,550 64,330 81,955*

1.1.2 Retribusi Daerah 15,541 15,738 17,824 17,697 20,637*

1.1.3 Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan

3,498 4,640 4,640 4,640 5,054

1.1.4 Lain-Lain PAD yang sah 10,115 18,890 30,943 33,195 82,354*



No. Uraian

APBD-P Tahun

2011

(Milyar)

APBD-P Tahun 2012

(Milyar)

APBD-P Tahun

2013

(Milyar)

Proyeksi APBD-P

Tahun 2014 (Milyar)

Proyeksi Pendapatan Tahun 2015

1.2. Dana Perimbangan 429,934 530,572 580,130 675,026 708,474*

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

37,566 55,241 44,741 58,142 58,142*

1.2.2 Dana Alokasi Umum 366,882 445,894 500,043 564,661 593,931*

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 25,486 29,436 35,346 52,222 56,401

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

158,413 112,484 159,816 166,208 205,567*

1.3.1 Pendapatan Hibah - - - 9,000 3,000*

1.3.2 Dana Darurat - - - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

34,442 32,040 43,617 26,179 60,000*

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

107,438 63,662 98,967 123,497 131,935

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

16,531 16,531 12,231 7,532 10,632

1.3.6 Pendapatan Lainnya - 0,250 - - -

** Data proyeksi berdasarkan peraturan dan kondisi tahun 2014 (BPKAD Kota Mataram)

Pendapatan Daerah pada tahun 2015 diproyeksikan meningkat dari pendapatan

daerah tahun 2014 menjadi Rp. 1.104,040 milyar atau meningkat 14,87 persen dari target

pendapatan daerah pada APBD murni TA. 2014 sebesar Rp. 961,096 Milyar dengan

rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 70,138

Milyar atau meningkat 58,52 persen dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada APBD

murni TA. 2014 sebesar Rp. 119,861 Milyar sehingga target PAD pada Tahun

Anggaran 2015 meningkat menjadi Rp. 190,000 Milyar

2. Dana Perimbangan, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 4.95 persen atau

meningkat Rp. 33.447 Milyar dari target APBD murni tahun 2014.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, diproyeksikan mengalami peningkatan

sebesar 23,68 persen atau Rp. 39,358 Milyar dari target Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah pada APBD murni tahun 2014 menjadi Rp. 205,566 Milyar

Adapun prosentase sumber pendapatan daerah di Kota Mataram tahun 2012, tahun 2013

dan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 3.4 Prosentase Sumber Pendapatan Daerah

Di Kota Mataram

No Uraian

Tahun

(n-3) 2012 (%)

(n-2) 2013 (%)

(n-1) 2014 (%)

(n)**) 2015 (%)

1 PENDAPATAN DAERAH

1.1. Pendapatan Asli Daerah 9.65 11.48 12.47 17.21

1.1.1. Pajak Daerah 52.21 55.85 53.67 43.13

1.1.2. Retribusi Daerah 23.78 18.13 14.76 10.36

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan

5.49 5.13 3.87 2.66

1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah 18.52 20.88 27.69 43.34

1.2. Dana Perimbangan 78.13 76.93 70.24 64.17

1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

10.41 6.90 8.61 8.21

1.2.2. Dana Alokasi Umum 84.04 88.24 83.65 83.83

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 5.55 4.86 7.74 7.96

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 12.22 11.59 17.29 18.62

1.3.1 Hibah - - 5.41 1.46

1.3.2 Dana Darurat - - -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

31.55 28.65 15.75 29.19

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 48.54 69.67 74.30 64.18

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

19.92 1.67 4.53 5.17

Sumber: APBD 2011, 2012 dan 2014 (data diolah)

Kemandirian pembiayaan daerah yang dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terhadap komponen pendapatan daerah secara keseluruhan yang terus

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 dan 2013 kontribusi PAD

terhadap total Pendapatan Daerah 9.65% dan 11.48%. serta tahun 2014 ditargetkan

sebesar Rp. 119,861 Milyar atau sebesar 12,47% dari total pendapatan. Peningkatan ini

menunjukkan semakin besarnya kontribusi Kota Mataram dalam membiayai

pembangunan daerah. Untuk tahun 2015, PAD Kota Mataram diproyeksikan akan terus

meningkat dengan target sebesar Rp. 190,00 Milyar atau 17.21% dari total pendapatan

daerah. PAD ini diharapkan akan tetap meningkat setiap tahun seiring perubahan yang

fluktuatif dari dari pos penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang

sah. Rincian sumber-sumber penerimaan PAD Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel

berikut:



Tabel 3.5 Proyeksi Penerimaan PAD Kota Mataram Tahun Anggaran 2015

No URAIAN ANGGARAN (Rp.)

+/- TA. 2014 TA. 2015

1 2 3 4 5 (4 - 3)

PENDAPATAN ASLI DAERAH .. 119.861.547.000 190.000.000.000 70.138.453.000

A Pajak Daerah 64.330.000.000 81.955.00.000 17.625.000.000

1 Pajak Hotel 7.500.000.000 9.500.000.000 2.000.000.000

2 Pajak Restoran 7.500.000.000 9.500.000.000 2.000.000.000

3 Pajak Hiburan 350.000.000 650.000.000 300.000.000

4 Pajak Reklame 1.900.000.000 1.900.000.000 -

5 Pajak Penerangan Jalan 19.000.000.000 21.000.000.000 2.000.000.000

6 Pajak Parkir 425.000.000 650.000.000 225.000.000

7 Pajak Air Tanah 150.000.000 250.000.000 100.000.000

8 Pajak Sarang Burung Walet 5.000.000 5.000.000 -

9 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

15.000.000.000 20.000.000.000 5.000.000.000

10 PBB Perdesaan dan Perkotaan 12.500.000.000 18.500.000.000 6.000.000.000

B Retribusi Daerah 17.696.547.000 20.636.846.000 2.940.299.000

B.1 Retribusi Jasa Umum 12.815.550.000 14.097.000.000 1.281.45.000

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.500.000.000 4.000.000.000 500.000.000

2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3.568.550.000 4.000.000.000 431.450.000

3 Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Capil

700.000.000 - (700.000.000)

4 Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

1.350.000.000 1.500.000.000 150.000.000

5 Retribusi Pelayanan Pasar 2.850.000.000 3.000.000.000 150.000.000

6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

597.000.000 597.000.000 -

7 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

- - -

8 Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

- - -

9 Retribusi Penggantian Cetak Peta

- - -

10 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

250.000.000 1.000.000.000 750.000.000

B.2 Retribusi Perizinan Tertentu 3.435.346.000 5.085.346.000 1.650.000.000

1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

3.000.000.000 4.500.000.000 1.500.000.000

2 Retribusi Izin Gangguan 350.000.000 500.000.000 150.000.000

3 Retribusi Izin Trayek 60.346.000 60.346.000 -

4 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

25.000.000 25.000.000 -



No URAIAN ANGGARAN (Rp.)

+/- TA. 2014 TA. 2015

B.3 Retribusi Jasa Usaha 1.445.651.000 1.454.500.000 8.849.000

1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

110.000.000 110.000.000 -

2 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

733.151.000 750.000.000 16.849.000

3 Retribusi Tempat Pelelangan - - -

4 Retribusi Terminal 367.500.000 367.500.000 -

5 Retribusi Tempat Khusus Parkir - 42.000.000 42.000.000

6 Retribusi Rumah Potong Hewan 175.000.000 125.000.000 (50.000.000)

7 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

60.000.000 60.000.000 -

C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4.640.000.000 5.054.011.624 414.011.624

1 PT. Bank NTB 2.080.000.000 2.494.011.624 414.011.624

2 PDAM Menang Mataram 2.108.000.000 2.108.000.000 -

3 PT. BPR NTB Mataram 452.000.000 452.000.000 -

D Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

33.195.000.000 82.354.142.376 49.159.142.376

1 Penerimaan Jasa Giro 1.000.000.000 1.000.000.000 -

2 Rekening Deposito Bank 7.000.000.000 7.000.000.000 -

3 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

400.000.000 265.000.000 (135.000.000)

4 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan

- - -

5 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan PPh 21

- - -

6 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

150.000.000 150.000.000 -

Fasilitas Umum (Royalti Mataram Mall)

150.000.000 150.000.000 -

7 Pendapatan dari Dana Kapitasi 1.145.000.000 13.080.424.000 11.935.424.000

Kapitasi BPJS 1.145.000.000 13.080.424.000 11.935.424.000

8 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 500.000.000 500.000.000 -

9 Pendapatan BLUD 23.000.000.000 60.358.718.376 37.358.718.376

Sumber: Dispenda Kota Mataram berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan SKPD Pengelola PAD

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah tahun 2015

diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 70,138 Milyar atau 58.52 persen dengan

rincian sebagai berikut:

Pajak Daerah, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 17,625 Milyar dari

target Pajak Daerah pada APBD murni TA. 2015 menjadi Rp. 81,955 Milyar



Retribusi Daerah, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,940 Milyar dari

target Retribusi Daerah pada APBD murni TA. 2015 menjadi Rp. 20,637 Milyar.

Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, diproyeksikan mengalami peningkatan

sebesar Rp. 414 Juta dengan target Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan pada

APBD murni TA. 2015 menjadi sebesar Rp. 5,054 Milyar.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diproyeksikan mengalami peningkatan

sebesar Rp. 49,159 Milyar dari target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada

APBD murni TA. 2015 menjadi Rp. 82,354 Miyar.

Guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam pendanaan dalam

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas

Pendapatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelolaan pendapatan

daerah, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan

Daerah;

2. Melakukan intensifikasi potensi pendapatan daerah khususnya penerimaan dari

pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan:

a. Sosialisasi baik melalui media cetak dan elektronik;

b. Menjaring wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah baru melalui pendataan

yang dilakukan rutin per triwulan;

c. Merevisi Peraturan Daerah yang menyangkut penambahan obyek pajaknya

daerah/retribusi daerah dan atau kenaikan tarif pajak daerah/retribusi daerah;

d. Melakukan rapat koordinasi dengan instansi pengelola PAD;

e. Uji petik potensi pajak/ retribusi daerah.

3. Melakukan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah yang berkaitan dengan

perluasan obyek pajak daerah/retribusi daerah dengan mengacu pada Undang-

undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai

dengan rincian Tabel 3.5.

4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di Bidang Pendapatan Daerah dengan

Pemerintah Pusat dan Instansi-Instansi yang terkait.

5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.

6. Meningkatkan peran dan fungsi BPMP2T dan SKPD lainnya dalam peningkatan

pelayanan dan pendapatan.

7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

3.4.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah pengelolaan belanja daerah disinkronkan dengan peningkatan akuntabilitas

kinerja masing-masing SKPD. Dengan demikian dapat diciptakan akuntabilitas

penggunaan anggaran yang baik dan bertanggung jawab. Disamping itu, aspek efisiensi

dengan mengendalikan pengeluaran/belanja daerah yang bijak diperlukan untuk dapat



mengatasi pemborosan anggaran untuk belanja yang tidak bersifat penting atau

dibutuhkan dalam menunjang kinerja SKPD.

Kebijakan belanja daerah tahun 2015 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan

yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-

program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi

belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara

tepat waktu pula.

2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang

berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem

pelaporan yang makin akuntabel.

3. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara

terukur dan terarah, yaitu:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor

(biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);

b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan

TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi,

pengendalian dan evaluasi, dan perencanaan;

c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program

pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang

telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Mataram (committed budget), bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja

subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan dengan prinsip proporsional,

pemerataan, dan penyeimbang.

5. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu Common Goals

dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan

belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Kota Mataram, serta anggaran

belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

Agar hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, penetapan skema

kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan aspirasi-

aspirasi masyarakat yang tertuang dalam forum MPBM (Musyawarah Pembangunan

Bermitra Masyarakat) yang terbagi menjadi MPBM Informasi, MPBM Perencanaan, MPBM

Pelaksanaan dan Pengendalian, serta MPBM Evalusi dan Tindak Lanjut.

Realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2012 s.d. 2016 dapat dilihat pada Tabel

berikut:



Tabel 3.6

Realisasi Dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2011 s.d 2016 (Dalam Milyar)

NO Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun

2012

(n-3)

(Milyar)

Realisasi Tahun

2013

(n-2)

(Milyar)

Tahun Berjalan

2014

(n-1)

(Milyar)

Proyeksi/ Target pada

Tahun Rencana

2015 (n)

(Milyar)

Proyeksi/ Target pada Tahun 2016

(n+1)

(Milyar)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2.1 Belanja Tidak Langsung 448,11 526,574 598,979 654,838 649,023*)

2.1.1 Belanja pegawai 401,84 481.,120 534,989 588,435 601.364*)

2.1.4 Belanja hibah 25,98 23,418 36,726 29,929 22.710*)

2.1.5 Belanja bantuan sosial 17,29 20,134 25,762 30,448 23,448*)

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

- - - - -

2.1.8 Belanja tidak terduga 3,00 2,900 1,500 6,025 1,500*)

2.2 Belanja Langsung 313,68 430,942 485,076 474,201 445.410*)

2.2.1 Belanja pegawai 55,65 67,773 67,901 80,238 67,901*)

2.2.2 Belanja barang dan jasa 104,04 126,799 172,786 195,319 133.120*)

2.2.3 Belanja modal 153,99 236,369 244,389 198,643 244,389*)

TOTAL JUMLAH BELANJA 761,79 957,516 1.084,056 1.129,039 1.094,434*)

Sumber: APBD Kota Mataram dan proyeksi berdasarkan prioritas pembangunan

Dapat dilihat bahwa anggaran belanja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,

hal ini dikarenakan adanya penyesuaian pada peningkatan harga dan juga peningkatan

program dan kegiatan pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel diatas, bahwa anggaran

belanja APBD murni 2013 sebesar Rp. 957,516 milyar mengalami kenaikan dari anggaran

murni 2012 sebesar Rp. 761,79 milyar. Pada tahun anggaran 2014 jumlah anggaran

belanja daerah berdasarkan prioritas program pembangunan SKPD meningkat menjadi

sebesar Rp. 1.084,056 milyar atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 126,539 milyar dari

jumlah anggaran belanja daerah pada tahun 2014. Khusus proyeksi tahun 2015 dan

tahun 2016, asumsinya adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung tahun 2015 dan 2016 dengan asumsi

kenaikan gaji pegawai 7% dan 2,5% untuk acrees.

Belanja hibah pada tahun 2015 dan 2016 disesuaikan dengan prioritas kegiatan sesuai

dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.



Belanja Pegawai pada Belanja Langsung disesuaikan dengan prioritas dan

menyesuaikan dengan kenaikan standar satuan harga.

Belanja barang dan jasa pada Belanja Langsung diproyeksikan mengalami kenaikan

disesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan standar satuan harga.

Belanja Modal pada Belanja Langsung diperkirakan mengalami penurunan sebagai

akibat telah selesainya pembangunan infrasruktur yang didanai oleh dana pinjaman

daerah.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2015 tetap diarahkan untuk mencapai target

dan sasaran RPJMD melalui program prioritas dengan program-program sebagai berikut :

1) Program Unggulan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka

Peningkatan Daya Saing :

1. Pengembangan mutu dan layanan pendidikan dasar dan menengah yang

berkualitas.

2. Penambahan jumlah status Puskesmas dari rawat jalan menjadi rawat inap.

3. Optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat.

4. Optimalisasi program strategis penanggulangan kemiskinan dan Anjal berbasis

Pemberdayaan.

2) Program Unggulan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat :

1. Pengembangan Ekonomi Lokal

2. Penciptaan 25.000 Wira Usaha Baru

3. Pengembangan sistem dan sarana pendukung usaha bagi UMKM

4. Pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata

5. Pemberdayaan kesejahteraan petanidan masyarakat pesisir

6. Penataan struktur dan klaster industri

7. Penataan Pedagang Kreatif Lapangan

8. Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah

9. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

10. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

3) Peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat

1. Peningkatan akses antar wilayah dan peningkatan jaringan jalan

2. Pengurangan jumlah titik genangan

3. Peningkatan upaya kesiapsiagaan bencana alam

4. Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman

5. Peningkatan pelayanan kebersihan

6. Penambahan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau

Untuk sasaran, strategi dan program pembangunan Kota Mataram tahun 2015

diuraikan secara detail pada Bab IV, sedangkan rencana program dan kegiatan prioritas

tahun 2015 berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah diuraikan pada Bab V.



3.4.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih

besar daripada penerimaan daerah sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan

pembiayaan mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA),

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan

pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Untuk pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan,

penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian

pinjaman.Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya

strategis, dan membutuhkan penanganan segera guna mencapai target dan sasaran 3

(tiga) Program Unggulan Pembangunan Kota Mataram sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Kota Mataram tahun 2011-2015.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2015, diarahkan dengan strategi sebagai

berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam

bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa

lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.

3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit

APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.



PRIORITAS dan SASARAN PEMBANGUNAN

Bagian ini menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2015 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu (Tahun 2013) dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk tahun 2015.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Visi Pembangunan Nasional tahun 2005–2025 mengarah pada pencapaian tujuan

nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”.

Penjabaran dari Visi adalah:

Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan

bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju berarti Sumber Daya Manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi

dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan

kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik

antarindividu, gender, maupun wilayah.

Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi

sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsabangsa lain.

Dalam mewujudkan Visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8

(delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan

beradab berdasarkan falsafah Pancasila

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hokum

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

BAB 4



RPJMN 2015 – 2019 adalah tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025, dimana

pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di

berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Dalam RPMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tertuang Visi pembangunan Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, adalah: “Mewujudkan Masyarakat Nusa

Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”.

Visi pembangunan tersebut mengandung makna, yakni:

Masyarakat NTB, artinya seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di

wilayah Nusa Tenggara Barat.

Beriman, artinya masyarakat yang taat beragama, berbudipekerti luhur dan saling

menghargai satu sama lain dalam keberagaman sosial budaya.

Berbudaya, artinya masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan

dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Berdayasaing, artinya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif

agar mampu bersaing secara global.

Sejahtera, artinya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara

ekonomi, sosial dan berkeadilan.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 tersebut diwujudkan

melalui 7 Misi pembangunan, yakni:

1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter

2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.

3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum

yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.

4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan

mengembangkan keunggulan daerah

6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah

berbasis tata ruang.

7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015 telah

ditetapkan, sebagai berikut:

Visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 adalah "Terwujudnya Kota

Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya",

Untuk mencapai Visi, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan lima Misi yaitu:



a. Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan

kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama

dan budaya.

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk

mendorong daya saing daerah.

c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan

untuk meningkatkan kemandirian daerah.

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good

Governance).

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Mataram tahun 2011-2015, adalah sebagai

berikut:

a. Misi Pertama: Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” Misi ini

bertujuan untuk : Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis

dan harmonis, dengan sasaran :

1) Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat yang saling berterima.

2) Terselenggaranya pelaksanaan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahan

dengan lancar.

3) Terwujudnya keamanan dan kepastian dalam berinvestasi.

b. Misi Kedua: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal untuk

mendorong daya saing daerah. Misi ini bertujuan Mewujudkan sumberdaya

manusia yang berkualitas. Sedangkan sasaran dari Misi ini adalah :

1) Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek

2) Terciptanya pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha.

3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

4) Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan penciptaan

lapangan usaha.

5) Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

c. Misi Ketiga: Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang

berkelanjutan. Misi ini bertujuan untuk (i), Meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. (ii) Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah, (iii)

Meningkatkan investasi. Sedangkan sasaran dari Misi ini adalah :

1) Terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

2) Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat

3) Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan dalam

mengembangkan potensi sektor unggulan daerah

4) Terwujudnya sistem dan akses permodalan bagi UMKM

5) Terciptanya lapangan kerja yang lebih luas

6) Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil



d. Misi Keempat: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan

yang baik (Good Governance). Misi ini bertujuan untuk (i). Meningkatkan

kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik

dan pemenuhan kebutuhan dasar; (ii) Meningkatkan kualitas pelayanan; (iii)

Memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, Kesehatan, air

bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan

catatan sipil.

Sedangkan sasaran dari Misi ini adalah:

1) Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan.

2) Terwujudnya pelayanan publik yang handal.

3) Tersusunnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pelayanan

Publik (SPP).

4) Terlaksananya penerapan SPM dan SPP dibidang pendidikan, kesehatan,

perijinan, kebersihan, air bersih, kependudukan dan catatan sipil.

5) Terwujudnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan

pendidikan, Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan,

transportasi, kependudukan dan catatan sipil.

e. Misi Kelima: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

perkotaan. Misi ini bertujuan untuk (i) Menurunkan luas wilayah banjir/

genangan dan abrasi di wilayah kota; (ii) Meningkatkan kualitas lingkungan

Padat, Kumuh dan Miskin (PAKUMIS); (iii) Meningkatkan media ekspresi dan

ruang publik; (iv) Merwujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan.

Sedangkan sasaran dari Misi ini adalah:

1) Terbangun dan terpeliharanya saluran drainase perkotaan.

2) Terwujudnya pengembangan kawasan resapan air.

3) Tersedianya media ekspresi dan ruang publik dalam bentuk sarana

olahraga, seni, dan budaya.

4) Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

5) Tertatanya kawasan sempadan sungai dan pantai.

6) Terbentuknya dan berfungsinya kelembagaan penanggulangan bencana

daerah.

7) Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan.

8) Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1



Tabel 4.1

Kaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGUS DAN BERBUDAYA

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

a. Meningkatkan rasa

“AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya

Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya

Meningkatnya

kondusivitas wilayah Kota Mataram

Peningkatan mekanisme

identifikasi dan pemantauan

Menurunkan potensi

terjadinya pelanggaran

Menurunkan gangguan dan potensi terjadinya pelanggaran tramtib

Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan

Peningkatan pemahaman tupoksi dalam

pelaksanaan tugas

Meningkatkan pelatihan peningkatan kompetensi

Peningkatan pencegahan tindakan kriminal

Mengoptimalkan peran dan fungsi pengamanan

Peningkatan kompetensi personil

Menurunkan pelanggaran K3 di tengah masyarakat

Peningkatan pemahaman berpolitik

Meningkatkan peran kelembagaan politik

Peningkatan pengawasan PEMILU/ PILKADA

Menurunkan angka pelanggaran

Peningkatan pencegahan dan penanganan konflik

Mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan &

pencegahan terjadinya konflik

Peningkatan pencegahan dan penanganan tindakan pelanggaran hukum dan

HAM

Mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan, pencegahan pelanggaran hukum dan HAM

Peningkatan pencegahan dan penanganan

pelanggaran Perda

Mengoptimalkan pengawalan Perda




Meningkatnya toleransi masyarakat dalam

kehidupan beragama

Optimliasasi peran forum komunikasi umat

beragama

Memantapkan hasil kesepakatan forum umat

beragama

Peningkatan koordinasi pencegahan dan

penanganan konflik

Optimaliasasi peran lembaga adat keagamaan

Meningkatkan kegiatan keagamaan

Memantapkan partisipasi kegiatan keagamaan

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah

Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas

Meningkatnya kualitas

pendidikan

Peningkatan kualitas/mutu pendidikan

Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan







Optimalisasi pelayanan pendidikan






Peningkatan kualifikasi guru

Meningkatkan akses dan peluang guru untuk memenuhi

kualifikasi

Peningkatan akses perpusatakan bagi

masyarakat

Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran

perpustakaan Peningkatan minat baca

masyarakat Memantapkan peran dan

fungsi perpustakaan Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan

masyarakat

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

Meningkatkan penanganan dan layanan kesehatan ibu

melahirkan




Peningkatan pelayanan kesehatan ibu

Meningkatkan penanganan dan layanan ibu melahirkan

Peningkatan kualitas hidup sehat

Meningkatkan usia harapan hidup penduduk Kota

Mataram

Peningkatan layanan kesehatan anak

Mengoptimalkan upaya kesehatan masyarakat

Peningkatan layanan kesehatan anak

Mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan balita

Peningkatan kompetensi dan jumlah bidan

Mengoptimalkan peran dan fungsi Bidan

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar

Mengoptimalkan peran, fungsi dan layanan Puskesmas


Mengoptimalkan peran dan fungsi layanan Puskesmas

Pembantu

Peningkatan pelayanan RSU Mengoptimalkan pelayanan RSU


Meningkatkan jumlah dan kualitas/kompetensi tenaga

medis

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pendudk penerima JAMKESMAS

Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat

miskin

Meningkatkan pemahaman masyarakat

Optimalisasi sosialisasi

Peningkatan pembinaan dan pengawasan HIV

Mengoptimalkan sosialisasi HIV

Peningkatan pembinaan dan pengawasan AIDS

Mengoptimalkan sosialisasi AIDS

Peningkatan pembinaan dan pengawasan Anti

Narkoba

Mengoptimalkan sosialisasi Gerakan Anti Narkoba/NAPZA




Meningkatnya internalisasi nilai seni

dan budaya yang mencerminkan kearifan

lokal

Optimalisasi penyelenggaraan event

budaya

Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event budaya

Peningkatan eksistensi kebudayaan daerah

Meningkatkan keterbukaan dan akses pembentukan

kelompok adat

Meningkatnya kesetaraan gender

Peningkatan kesetaraan gender

Optimalisasi kesetaraan gender

Peningkatan akses perempuan dalam

pembangunan

Meningkatkan upaya partisipasi perempuan dalam

pendidikan Peningkatan akses perempuan dalam

pembangunan

Meningkatkan upaya partisipasi perempuan dalam

pemerintahan

Peningkatan keterbukaan akses bagi peran

perempuan

Meningkatkan upaya membuka partisipasi perempuan di

sektor swasta

Pemantapan penanganan potensi dan kasus KDRT

Menurunkan jumlah kasus KDRT

Meningkatnya kualitas keluarga

Peningkatan pendampingan, pembinaan dan penyuluhan

kepada keluarga

Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat

Peningkatan pendampingan, pembinaan dan penyuluhan

KB

Meningkatkan sosialisasi guna pemahaman ber-KB

c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya pendapatan per kapita

Peningkatan daya saing ekonomi daerah

Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah

Peningkatan daya saing ekonomi daerah

Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah

Peningkatan program pengentasan kemiskinan

Mengoptimalkan penanganan penduduk miskin




Meningkatnya upaya penanganan masalah

sosial ekonomi masyarakat

Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin

Pemberdayaan Penduduk Rentan Miskin

Peningkatan upaya penanganan PMKS

Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan

Peningkatan kapasitas kelembagaan LPM

Mengoptimalkan keberadaan LPM

Meningkatnya ketersediaan lapangan

kerja

Peningkatan kesempatan kerja

Meningkatkan peluang lapangan kerja

Peningkatan kapasitas penduduk usia produktif

Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka

Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi

daerah

Pengembangan sistem ekonomi daerah

Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah

Pengembangan sistem ekonomi daerah

Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah

Meningkatnya Efektifitas Pemenuhan

Kebutuhan Pangan Daerah

Peningkatan sistem pembinaan dan

penyuluhan

Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan

pangan daerah Peningkatan sistem

pembinaan dan penyuluhan

Meningkatkan dampak penyuluhan terhadap

pemenuhan pangan daerah

Peningkatan cakupan konsumsi ikan

Mengoptimalkan pemahaman manfaat ikan

Peningkatan cakupan konsumsi daging

Mengoptimalkan pemahaman manfaat daging

Meningkatnya efektivitas

pengembangan potensi unggulan daerah

berbasis sumber daya lokal

Peningkatan pengembangan Industri

Mengoptimalkan sektor industri dalam pengembangan

peluang dan pemasaran

Pengembangan klaster unggulan

Meningkatkan daya saing klaster unggulan daerah

Peningkatan pengembangan Industri

Rumah Tangga

Mengoptimalkan peluang dan pemasaran IRT




2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah

3. Meningkatkan

Peningkatan pemahaman tentang kepariwisataan

Mengoptimalkan sosialisasi

Peningkatan promosi kepariwisataan

Mengoptimalkan promosi destinasi pariwisata

Meningkatnya Kemandirian

Pembiayaan Daerah

Peningkatan manajemen keuangan daerah

Optimalisasi manajemen pendapatan daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah


Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah



pengembangan sistem dan akses permodalan

UMKM

Peningkatan intervensi program bagi

pengembangan usaha mikro/kecil

Mengoptimalkan penanganan dan peningkatan pendapatan

usaha mikro/kecil

Peningkatan asset UMKM Mengoptimalkan besaran dan pola distribusi bantuan usaha

mikro/kecil


pengembangan usaha

Peningkatan pemahaman untuk membuka lapangan

usaha baru

Meningkatkan upaya promosi dan peluang usaha

Pemantapan kelembagaan pengrajin

Mengefektifkan peran lembaga UKM

Pemantapan kelembagaan koperasi

Mengoptimalkan manajemen koperasi

Peningkatan kapasitas koperasi

Mengoptimalkan peran koperasi untuk pelayanan

kebutuhan masyarakat




investasi Meningkatnya kepastian berinvestasi

Pengembangan promosi investasi

Meningkatkan intensitas promosi

Pengembangan peluang investasi

Meningkatkan daya saing investasi daerah

Peningkatan potensi/obyek kerjasama

daerah

Memantapkan indentifikasi potensi yang dapat

dikerjasamakan Peningkatan manajemen pelayanan satu atap (one

stop service)

Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

1. Peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

2. Peningkatan

kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Meningkatnya Efektivitas

Penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan Good Governance

Peningkatan akses masyarakat dalam

pembangunan

Mengefektifkan keterbukaan informasi dan partisipasi

stakeholders

Peningkatan sistem perencanaan

pembangunan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004

Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah

Peningkatan sistem perencanaan

pembangunan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004

Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah

Pemantapan pengawasan/ pembinaan SKPD

Memantapkan mekanisme fungsi pengawasan/

pembinaan SKPD

Pemantapan pengawasan/ pembinaan SKPD

Meningkatkan kualitas pengawas


Mengoptimalkan sistem keuangan daerah


Meningkatkan opini WDP menjadi WTP




3. Perluasaan akses

masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan catatan sipil.

Peningkatan Manajemen Aset Daerah

Mengoptimalkansistem pencatatan aset

Pemantapan tata arsip SKPD

Mengoptimalkan peran arsip dalam rangka tertib

administrasi

Peningkatan manajemen pelaporan dan pengendalian pembangunan

Optimalisasi mekanisme pelaporan, pengendalian, pengadaan barang/jasa

Peningkatan manajemen evaluasi

Memantapkan sistem dan mekanisme evaluasi

Optimalisasi koordinasi Meningkatkan koordinasi

Pemantapan pengawasan/ pembinaan PNS

Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan PNS

Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan

Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam

jabatan

Pemantapan keselarasan fungsi kelembagaan dengan kebutuhan

Menyesuaikan kelembagaan SKPD sesuai dengan

kebutuhan dan aturan

Pemantapan antisipasi dampak kebakaran

Memantapkan penanganan bahaya kebakaran

Meningkatnya efektivitas penerapan

SPM dan SOP

Pemenuhan dokumen pelayanan publik yang

berkualitas

Mendorong penyusunan SPM

Pemenuhan dokumen pelayanan publik yang

berkualitas

Mendorong penyusunan SOP

Pemantapan penerapan layanan publik yang

transparan dan berkualitas

Mendorong penerapan SPM oleh SKPD




Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan

publik

Peningkatan pelayanan pendidikan dasar

Meningkatkan sarpras sekolah

Peningkatan pelayanan pendidikan menengah

Meningkatkan sarpras sekolah

Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas

dan jaringannya

Meningkatkan kuantitas sarpras kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan

Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi penduduk

miskin

Peningkatan layanan air bersih untuk masyarakat

Meningkatkan sarpras air bersih

Pemantapan penerapan Sistem Administarsi

Kelurahan

Optimalisasi pelayanan dan administrasi di tingkat

kelurahan

Peningkatan akses layanan transportasi

Meningkatkan infrastruktur transportasi

Peningkatan akses layanan persampahan

Meningkatkan sarpras persampahan

Pemantapan Sistem Administrasi

Kependudukan

Optimalisasi pelayanan dan administrasi kependudukan

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

1. Terwujudnya wilayah yang bebas genangan dan abrasi di wilayah kota.

Meningkatnya fungsi saluran drainase

Pengembangan sistem drainase terpadu dalam mengantisipasi banjir

Meningkatkan kuantitas dan pemeliharaan drainase

perkotaan

Meningkatnya ketersediaan kawasan

resapan air

Peningkatan upaya antisipasi banjir

Meningkatkan jumlah kawasan resapan air




2. Meningkatnya kualitas lingkungan Padat, Kumuh dan Miskin (PAKUMIS),

3. Meningkatkan media ekspresi dan ruang publik

4. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Optimalisasi penataan sempadan sungai dan

pantai

Peningkatan upaya pengawasan pemanfaatan kawasan sempadan pantai

dan sungai

Meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian kawasan sempadan pantai dan

sungai

Meningkatnya penanganan

perumahan tidak layak huni dan kawasan

permukiman kumuh

Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni

Meningkatkan upaya penanganan rumah tidak layak

huni

Peningkatan penanganan kawasan permukiman

kumuh

Meningkatkan upaya penanganan kawasan permukiman kumuh

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat

Meningkatkan sarpras sanitasi

Peningkatan layanan persampahan

Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan TPS

Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang

publik

Pengembangan ruang publik yang memadai

Meningkatkan jumlah ruang publik

Peningkatan ketersediaan fasilitas media ekspresi

Meningkatkan fasilitas media ekspresi


pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup

Peningkatan fungsi RTH Menambah luasan RTH

Peningkatan sarpras dasar masyarakat

Meningkatkan pemeliharaan pemakaman

Pemantapan fungsi tata ruang sesuai

peruntukannya

Mengoptimalkan pengawasan bangunan

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian

Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan

lahan pertanian

Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah

Peningkatan daya dukung penanganan

bencana

Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan



Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN

ketiga yang penetapannya masih menunggu Presiden terpilih dan merupakan transisi

dari RPJMN kedua khususnya RKP 2014. Demi kesinambungan pembangunan substansi

isu strategis yang tertuang dalam RKP 2014 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP

2015.

Sebagai penjabaran Tema RKP 2015, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis

yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang digariskan dalam

RPJPN 2005-2025, yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama

1) Pengendalian Jumlah Penduduk

2) Reformasi Pembangunan Kesehatan

a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)

b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

3) Reformasi Pembangunan Pendidikan

4) Sinergi Percepatan

2. Bidang Ekonomi

5) Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas

6) Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

7) Peningkatan Dayasaing UMKM dan Koperasi

8) Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi

9) Reformasi Keuangan Negara

3. Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

10) Peningkatan Kapasitas Iptek

4. Bidang Sarana Dan Prasarana

11) Peningkatan Ketahanan Air

12) Penguatan Konektivitas Nasional

a. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah

b. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

c. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan

13) Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar

a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional

b. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi

c. Penataan Perumahan/Permukiman

5. Bidang Politik

14) Konsolidasi Demokrasi

6. Bidang Pertahanan Dan Keamanan

15) Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan

Industri Pertahanan

16) Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri

7. Bidang Hukum Dan Aparatur

17) Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik

18) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



8. Bidang Wilayah Dan Tata Ruang

19) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

20) Pengelolaan Risiko Bencana

21) Sinergi Pembangunan Perdesaan

9. Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan

22) Perkuatan Ketahanan Pangan

23) Peningkatan Ketahanan Energi

24) Percepatan Pembangunan Kelautan

25) Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan

Hidup

Dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, maka Isu-

isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2015 yang harus diselaraskan dalam

penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, yaitu sistem jaminan sosial nasional

(demand and supply), penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian jumlah

penduduk, sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan, dan optimalisasi anggaran

pendidikan;

2. Bidang Pembangunan Ekonomi, yaitu transformasi struktur industri dan peningkatan

daya saing tenaga kerja;

3. Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional

melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan

ekonomi, pembangunan trasnportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur

pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses

air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air;

4. Bidang Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu

perkuatan ketahan pangan, peningkatan ketahanan energi, percepatan pembangunan

kelautan, peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan

hidup;

5. Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu perkuatan kapasitas

ilmu pengetahuan dan teknologi;

6. Bidang Pembangunan Politik; yaitu konsolidasi demokrasi;

7. Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan, yaitu percepatan pembangunan

Minimum Essensial Force (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan dan

peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri;

8. Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur, yaitu reformasi birokrasi dan

peningkatan kapasitas kelembagaan publik, serta pencegahan dan pemberantasan

korupsi;

9. Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah tertinggal

dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan.

Sesuai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan serta perumusan permasalahan dan tantangan, maka ditetapkan isu



strategis pembangunan Kota Mataram yang telah dikelompokkan berdasarkan Tiga

Program Unggulan Pembangunan Kota Mataram, yaitu:

1. Isu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan

daya saing daerah.

a. Lemahnya kualitas SDM dalam mendorong daya saing daerah.

b. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat.

c. Terbatasnya media ekspresi dan ruang apresiasi bagi masyarakat.

d. Lemahnya kualitas pelayanan publik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perijinan,

Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Isu Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis Potensi Ekonomi Lokal

a. Tingginya angka kemiskinan.

b. Rendahnya kemampuan daerah dan tingginya ketergantungan pada pemerintah

pusat.

3. Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka Pencapaian

Peningkatan Kualitas SDM dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

a. Lemahnya akses pelayanan publik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perijinan,

Kebersihan, Sanitasi, Air Bersih, Kependudukan dan Catatan Sipil.

b. Tingginya potensi bencana alam banjir/genangan dan abrasi di wilayah kota.

c. Masih tingginya luas kawasan permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (PAKUMIS).

d. Tingginya kemacetan lalu lintas (pada waktu dan lokasi tertentu).

e. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung daya saing daerah.

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dengan tema "Melanjutkan

Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan", yang

mencerminkan:

1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun terakhir RPJMN Kedua

yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN Ketiga.

2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan Tahun 2015 baik

yang bersumber pada eksternal maupun internal sebagaimana diuraikan pada

bagian-bagian terdahulu.

3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan dalam RPJPN 2005-

2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus

meningkat.

Tema RKP 2015 mengandung makna:

1. Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk

menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri

berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan

bahan baku, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan

reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.



2. Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus

meningkat.

3. Berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat

untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan

(inclusiveness).

Sasaran utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2015, antara lain yaitu:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 sampai dengan 6,3 persen,

2. Inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4,5 bertambah atau berkurang 1

persen

Tema dan sasaran utama RKP tahun 2015 disusun berdasarkan beberapa

pertimbangan sebagai berikut:

1. Melanjutkan reformasi pembangunan yang telah berjalan dan diperkuat untuk

menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi

industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang

modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi

birokrasi dan tata kelola pemerintah

2. Meningkatkan daya saing nasional terutama untuk menghadapi dimulainya

pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), meneruskan perbaikan neraca

transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam

Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap)

3. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan

keunggulan kompetitif perekonomian berbasis sumber daya alam yang tersedia

sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, serta

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014

serta tantangan dan target 2015 maka Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2015

adalah “Optimalisasi Percepatan Pembangunan Untuk Terwujudnya Kota Mataram

Yang Maju Religius Dan Berbudaya”. Adapun pertimbangan dalam menentukan tema

tersebut dalam rangka mengoptimalkan pembangunan secara menyeluruh terhadap

pelaksanaan Tiga Program Unggulan Pembangunan Kota Mataram yang menjadi sub tema

pembangunan Kota Mataram tahun 2015, yaitu:

1. Optimalisasi Program Peningkatan Kualitas SDM dalam rangka Meningkatkan Daya

Saing Daerah.

2. Optimalisasi Penguatan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka

Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Daerah.

3. Optimalisasi Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka

Pencapaian Peningkatan Kualitas SDM dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Dalam penyusunan RKPD 2015, prioritas pembangunan daerah harus disinergikan

dengan Prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 dan

Prioritas pembangunan Provinsi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018.



Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 untuk

mensikapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh

bangsa dan Negara, yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

4. Penanggulangan Kemiskinan;

5. Ketahanan Pangan;

6. Infrastruktur;

7. Iklim investasi dan usaha;

8. Energi;

9. Lingkungan hidup dan bencana;

10. Daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pascakonflik;

11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi

Selain itu sebelas prioritas pembangunan diatas ada tiga prioritas pembangunan nasional

lainnya, yaitu:

1. Bidang politik, hukum dan keamanan;

2. Bidang perekonomian;

3. Bidang kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang

dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018, dirumuskan 10 (sepuluh)

prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018, yaitu:

1. Budipekerti luhur;

2. Reformasi Birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan stabilitas

keamanan;

3. Kesehatan;

4. Pendidikan;

5. Kesejahteraan sosial;

6. Agroindustri dan ketahanan pangan;

7. Wirausaha dan iklim investasi;

8. Pariwisata dan ekonomi kreatif;

9. Infrastruktur dan konektivitas wilayah;

10. Lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam.

Prioritas pembangunan Kota Mataram yang dirumuskan oleh Kepala Daerah Kota

Mataram 2010-2015, adalah:

1. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Penataan dan pembinaan kependudukan;

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;

4. Pengembangan wilayah dalam kerangka PER berbasis potensi lokal;

5. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa;

6. Perwujuan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;

7. Pembinaan dan penegakan kesadaran hukum masyarakat;

8. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan;



9. Penataan supra struktur dan infrastuktur pemerintahan;

10. Penataan Kawasan Pemukiman dan pelestarian Lingkungan Hidup;

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan nasional dan provinsi, sebagaimana

Tabel 4.2.



Tabel 4.2.

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Mataram

Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Prioritas Pembangunan Kota Mataram

Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola (1)

Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Budi Pekerti Luhur (1)

Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan (2)

1. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat

6. Perwujuan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik

7. Pembinaan dan penegakan kesadaran hukum masyarakat

Pendidikan (2)

Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi (11) Pendidikan (4) 2. Penataan dan Pembinaan Kependudukan

3. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan (3) Kesehatan (3)

Penanggulangan Kemiskinan (4)

Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Sosial (5) 4. Pengembangan Wilayah dalam kerangka

PER berbasis potensi lokal Ketahanan Pangan (5) Agroindustri dan Ketahanan Pangan (6)

Infrastruktur (6)

Energi (8)

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (10)

Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah (9)

8. Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan

9. Penataan supra struktur dan infrastuktur pemerintahan

Iklim investasi dan usaha (7)

Prioritas Lainnya Bidang Ekonomi

Wirausaha dan Iklim investasi (7)

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (8)

5. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa

Lingkungan Hidup dan pengelolaan bencana (9) Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam (10)

10. Penataan Kawasan Pemukiman dan pelestarian LH



Prioritas pembangunan Kota Mataram untuk tahun 2015 merupakan

tindaklanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang

dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015.

Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang

dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun

2015.

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Mataram

No Program Prioritas Tahun Rencana

(RPJMD)

Prioritas Pembanguan Daerah

(RKPD)

1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Manusia dalam meningkatkan daya

saing daerah:

1. Peningkatan Mutu Pendidikan

Dasar dan Menengah.

2. Optimalisasi Pelayanan Puskesmas

Gratis.

3. Penurunan Angka Kemiskinan 3%

per tahun.

4. Penurunan Prevalensi Gizi Buruk.

5. Penanganan Anjal dan Gepeng.

1. Pengembangan mutu & layanan

pendidikan dasar dan menengah

yang berkualitas.

2. Penambahan jumlah status

Puskesmas dari rawat jalan

menjadi rawat inap.

3. Optimalisasi penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan bagi

masyarakat.

4. Optimalisasi program strategis

penanggulangan kemiskinan dan

Anjal berbasis Pemberdayaan.

2.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

berbasis Potensi Ekonomi Lokal:

1. Pengembangan Ekonomi Lokal

2. Penciptaan 9.000 Wira Usaha Baru

3. Pengembangan sistem dan sarana

pendukung usaha bagi UMKM

4. Pengembangan pemasaran dan

destinasi pariwisata

5. Pemberdayaan kesejahteraan

petanidan masyarakat pesisir

6. Penataan struktur dan klaster

industri

7. Penataan Pedagang Kreatif

Lapangan

8. Pembinaan dan pengembangan

industri kecil dan menengah

9. Peningkatan kualitas kelembagaan

koperasi

10. Peningkatan iklim investasi dan

realisasi investasi

1. Pengembangan Ekonomi lokal

2. Penciptaan 1.700 Wirausaha Baru

3. Pengembangan sistem dan sarana

pendukung usaha bagi UMKM

4. Pengembangan pemasaran dan

destinasi pariwisata

5. Pemberdayaan kesejahteraan

petani dan masyarakat pesisir

6. Pembinaan dan penataan Pedagang

Kreatif Lapangan

7. Peningkatan kualitas kelembagaan

koperasi

8. Peningkatan iklim investasi



No Program Prioritas Tahun Rencana

(RPJMD)

Prioritas Pembanguan Daerah

(RKPD)

3.

Peningkatan Daya Dukung

Infrastruktur Perkotaan dalam rangka

Pencapaian Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia dan

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat:

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dan jembatan

3. Pemeliharaan saluran drainase

4. Pengendalian banjir

5. Pembangunan dan penataan

lingkungan perumahan

6. Pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan

7. Pengelolaan Ruang Terbuka hijau

1. Peningkatan akses antar wilayah

dan peningkatan jaringan jalan

2. Pengurangan jumlah titik

genangan

3. Peningkatan upaya kesiapsiagaan

bencana alam

4. Peningkatan kualitas kawasan

perumahan dan permukiman

5. Peningkatan pelayanan kebersihan

6. Penambahan kuantitas dan

kualitas Ruang Terbuka Hijau

4.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Tahun 2015 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah

dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang mengacu pada:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM),

SPM bidang urusan pemerintahan yang ditetapkan pemerintah yang harus

diperhatikan pemerintah daerah dalam menyusun yang telah ditetapkan daerah

dalam menyusun RKPD tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1) Bidang Pendidikan

2) Bidang Kesehatan

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4) Bidang Perumahan Rakyat

5) Bidang Perhubungan

6) Bidang Lingkungan Hidup

7) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8) Bidang Keluarga Berencana

9) Bidang Sosial

10) Bidang Ketenagakerjaan

11) Bidang Penanaman Modal

12) Bidang Kesenian

13) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

14) Bidang Komunikasi dan Informatika

15) Bidang Ketahanan Pangan



2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek

korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi

pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–

2025.

3. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri,

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di

seluruh tanah air, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013

tentang Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat yang mewajibkan kepada

Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan semua potensi yang ada di daerah,

untuk mencegah dan menangani konflik, sehingga situasi keamanan dalam

negeri dapat tetap terjaga. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam

penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai

berikut:

a. Penuntasan penanganan gangguan keamanan akibat konflik sosial dan

terorisme yang terjadi di beberapa daerah;

b. Perbaikan sistem penanganan gangguan keamanan agar lebih responsif dan

dapat diandalkan;

c. Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar

tidak berkembang menjadi gangguan keamanan; dan

d. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

4. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Untuk meningkatkan koordinasi antar pemerintah, pemerintah daerah dan pihak

terkait lainnya, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD

Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

(Ormas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan;

b. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila

secara rutin kepada:

Unsur-unsur organisasi politik

Organisasi kemasyarakatan

Lembaga nirlaba lainnya

Lembaga pendidikan

c. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas anggota dan kelembagaan Forum

Kerukunan Umat Beragama sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama

dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan

Pendirian Rumah Ibadah dan Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 43 dan 41 Tahun 2009

tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan

Yang Maha Esa.



5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota

dibidang urusan administrasi kependudukan maka perlu memperhatikan antara

lain:

a. Sosialisasi kebijakan tentang perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan

administrasi kependudukan,

b. Penyesuaian Peraturan Daerah yang terkait dengan pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

c. Pencetakan, Penerbitan dan Pendistribusian dokumen kependudukan; dan

d. Penyusunan profil perkembangan kependudukan dengan memanfaatkan

database kependudukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun

2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Sejahtera dan Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

6. Pembinaan perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah,

pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan

pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah, antara lain hal-hal

sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada pada tahun 2014

dan 2015 agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD periode

yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra

SKPD periode berikutnya;

b. Updating data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan

dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan

terintegrasi secara nasional;

c. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD Tahun 2015 dan Perubahan RKPD Tahun 2015)

dan rencana satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD, Renja SKPD

Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015) tepat waktu sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010;

d. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan

daerah dan dokumen rencana SKPD;

e. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan

evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau

bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan

f. Menyelesaikan penyusunan dan/atau menetapkan Peraturan Kepala Daerah

tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010.

7. Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka menjamin dan memastikan serta menilai pencapaian sasaran

pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD,

dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.Oleh karena itu perumusan



kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara

lain hal-hal sebagai berikut:

a. Penugasan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) melakukan

pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi

hasil RKPD Tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-

SKPD) beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. Pengawasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD dan Renja

SKPD Tahun 2015 oleh APFP provinsi mencakup RKPD, Renja SKPD, dan DPA

SKPD provinsi beserta perubahannya dan RKPD kabupaten/kota. Sedangkan

pengawasan yang dilakukan oleh APFP kabupaten/kota mencakup RKPD,

Renja SKPD dan DPA SKPD kabupaten/kota beserta perubahannya; dan

c. Penyusunan laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional

Pemerintah (APFP).

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan hal tersebut,

maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan

antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Peningkatan kemampuan aparat pemerintahan kabupaten/kota untuk

membina aparat pemerintahan desa untuk mengantisipasi pemberlakuan

undang-undang tentang desa yang efektif paling lambat tahun 2016;

b. Peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan desa sesuai dengan

kewenangan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan dokumen-

dokumen perencanaan desa;

b. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di

perdesaan, dengan tetap terpeliharanya hak asal usul dan hak tradisional,

kelestarian adat istiadat, semangat gotong royong, serta nilai-nilai sosial

budaya masyarakat desa;

c. Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan

status desa menjadi kelurahan;

d. Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-

masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan;

e. Dukungan dana urusan bersama untuk Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MP);

f. Penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan dan

pendataan lembaga kemasyarakatan;

g. Pengembangan ada istiadat dan budaya masyarakat desa; dan

h. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.

9. Pengembangan Wilayah

Dalam rangka pengembangan wilayah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD

Tahun 2015 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir

laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut;



b. Pengembangan sektor/komoditas unggulan sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan

Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Daerah;

c. Pembangunan Wilayah Terpadu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah

Terpadu;

d. Peningkatan kemampuan/kapasitas aparatur dalam pengelolaan

pengembangan wilayah, wilayah perbatasan, KSCT, wilayah tertinggal dan

kelautan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun

2008 tentang Pengembangan KSCT di Daerah;

e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penanggulangan

kekurangan gizi mikro pada ibu dan anak, termasuk Gangguan Akibat

Kekurangan Iodium (GAKI) secara cepat dan terpadu sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Deerah;

f. Dukungan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Perlindungan Nelayan, dan Tindak Lanjut Pengelolaan Penyu dan Habitatnya;

dan

g. Penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut yaitu

Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi.

10. Pengembangan Ekonomi Daerah

Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional, maka

perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 memperhatikan antara lain hal-hal

sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait

dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha,

pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional sesuai

dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012

tentang

b. Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

c. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah

dan pemetaan potensi daerah;

d. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang

jenis-jenis investasi daerah;

e. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga

keterjangkauan barang dan jasa di daerah;

f. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui

pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah;

g. Pengembangan kelembagaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED);

h. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modalsesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012;

i. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah

untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil

Menengah dan Koperasi (UMKMK), antara lain melalui Perusahaan Penjamin

Kredit Daerah (PPKD); dan

j. Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.



11. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang, maka

perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 memperhatikan antara lain hal-hal

sebagai berikut:

a. Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif;

b. Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian

ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan

dalam RTRW, optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan

kawasan lindung, serta kegiatan sosialisasi/ penyuluhan pemanfaatan

struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan

ruang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang;

c. Pengembangan potensi ekowisata daerah dalam rangka peningkatan daya

saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

d. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

e. Pengembangan dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah;

f. Pengembangan dan perlindungan hutan mangrove;

g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan

sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi

sesuai dengan kewenangan Pendamping Tenaga Masyarakat (PTM),

penguatan fungsi komisi irigasi;

h. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air; dan

i. Penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Rencana Aksi

Daerah (RAD) Gerakan Rumah Kaca.

12. Penataan Perkotaan

Dalam rangka penataan perkotaan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD

Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dengan cara pendataan

PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL dan

penghapusan lokasi PKL, serta peremajaan lokasi PKL;

b. Pengelolaan sampah dari TPS/TPST/TPS 3R ke TPA;

c. Penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara optimal di kawasan

perkotaan;

d. Pembangunan perkotaan dengan standar pelayanan perkotaan;

e. Penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan

permukiman di daerah;

f. Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman;

g. Peningkatan pengawasan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan; dan

h. Pengembangan kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga dan

kerjasama jaringan lintas perkotaan (sister city dan city sharing).

13. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka

perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain

hal-hal sebagai berikut:

a. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan

memperhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan



RKPD dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung

capaian kinerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan RPJMD;

b. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan

akuntabel;

c. Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual;

d. Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;

e. Upaya peningkatan PAD agar memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas

dalam pencapaian target yang ditetapkan dan berpedoman pada peraturan

perundangan-undangan;

f. Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya-upaya terwujudnya

tertib administrasi barang milik daerah;

g. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memperhatikan

petunjuk teknis kementerian/lembaga;

h. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat

dipertanggung jawabkan terkait kebijakan investasi pemerintah daerah

permanen dan non permanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan

investasi daerah; dan

i. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara.

14. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka Penguatan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan,

telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset

dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36

Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perumusan kegiatan

dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai

berikut:

a. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penyusunan road map SIDa

dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa;

b. Peningkatan jumlah dan kompetensi peneliti melalui sosialisasi jabatan

fungsional peneliti dan pengikutsertaan calon peneliti pada pendidikan dan

pelatihan sertifikasi serta pemberian beasiswa bagi peneliti untuk

melanjutkan pendidikan; dan

c. Penelitian pengkajian terhadap implementasi Standar Pelayanan Minimal

(SPM) di daerah.

15. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintah daerah

yang berbasis kompetensi secara terarah, berdasarkan Undang-undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan

Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2015

memperhatikan ha-lhal sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan

setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;



b. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan

Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub

bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan;

c. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda)

cabang Provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji

kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah;

d. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam

menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi; dan

e. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi

kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan

pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

Selain itu, sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan

Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar

Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan Badan Diklat Provinsi melaksanakan

orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan DPRD

kabupaten/kota.

16. Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah, telah

ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan

Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan

Kapasitas Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam

penyusunan RKPD tahun 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Evaluasi mandiri terhadap LPPD Kabupaten/Kota sebelum Tim Nasional

melakukan validasi;

b. Pemeliharaan dokumen pendukung/dokumen capaian kinerja SKPD;

c. Pemetaan kapasitas daerah dalam segi kebijakan, kelembagaan sumber daya

manusia dan penyusunan rencana tindak hasil pemetaannya;

d. Penyusunan rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan

pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM

kementerian/lembaga yang telah ditetapkan dan rencana capaian SPM untuk

5 (lima) tahun mendatang;

e. Penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah

daerah dan rencana pencapaian SPM di integrasikan dalam dokumen

perencanaan dan penganggaran;

b. Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan

berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan Menteri dan Pimpinan LPNK

dan menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah.

17. Pelaksanaan Otonomi Khusus

18. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif terdiri dari bidang kegiatan meliputi

periklanan,arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion



(mode), film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan,

penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan

televisi, riset dan pengembangan, serta kuliner.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kreatif di daerah, maka



a. Menciptakan payung kebijakan daerah dengan mengangkat identitas

kelokalan dan perlindungan melalui sistem Hak Kekayaan Intektual (HKI)

dengan memberikan fasilitasi bagi pekerja kreatif dalam hal kemudahan,

pemodalan usaha, aksesibilitas pasar, keluar masuk karya kreatif di

pelabuhan laut dan udara serta perijinan usaha bidang ekonomi kreatif;

b. Penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan perlindungan melalui

sistem HKI;

c. Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif)

bagi insan/pekerja/pelaku kreatif; dan

d. Penyediaan fasilitasi tempat/ruang/zona untuk promosi/pameran karya-

karya kreatif.

19. Penanganan Bencana

Dalam rangka antisipasi pra bencana, penanggulangan bencana dan pasca

bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah

menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusan

kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain sebagai

berikut:

a. Antisipasi prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, terdiri dari

kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko

bencana, pencegahan bencana, pemaduan dalam perencanaan pembangunan,

persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana

tata ruang, pendidikan dan

b. pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;

c. Penanggulangan bencana dalam tahapan saat tanggap darurat, mencakup

kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana,

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta

pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan

d. Penanggulangan pascabencana.

20. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka



a. Pengembangan kerjasama antar daerah dan pengembangan kerjasama

daerah dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD, swasta, kementerian/lembaga

dan lembaga berbadan hukum);

b. Penguatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui kegiatan

koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan

pemerintahan di daerah;

c. Penegakan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat;

d. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

e. Pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah; dan



f. Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.

21. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara

22. Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan

dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) melalui

perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah agar

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan

mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor:

270/M.PPN/11/2012, Nomor SE33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor

SE-46/MPPPA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan

Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

(PPRG). Sehubungan dengan hal tersebut perumusan kegiatan dalam RKPD

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG’s terkait

kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria;

b. Pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pencapaian SPM;

c. Analisis gender melalui analisis kesenjangan gender dalam output kegiatan

dengan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) atau analisis lainnya;

dan

d. Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran

Gender (PAG).

23. Pembangunan Gedung Negara

Pembangunan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif,

efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karenaitu,

persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar

jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang

Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

4.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2015

A. Prioritas Pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia

1. Urusan Wajib Pendidikan

Meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan pendidikan yang mudah

diakses, Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya

memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang

sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda

baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan

intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan

kapasitas penduduk Kota Mataram untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam



rangka peningkatan daya saing di era global, serta meningkatkan peringkat indeks

pembangunan manusia (IPM).

Dalam rangka pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, strategi yang

ditempuh antara lain Penambahan lembaga baru PAUD pada 3 Kecamatan (1

kecamatan 1 TK Pembina), Pemberian bantuan pendidikan (beasiswa) bagi siswa

kurang mampu, Meningkatkan kompetensi guru, Penambahan lahan Unit Sekolah

Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), Peningkatan kompetensi guru produktif

disesuaikan dengan perkembangan tehnologi oleh DU/DI terkait dengan program

keahlian serta Peningkatan kemampuan DU/DI kecil disesuaikan dengan

perkembangan teknologi oleh DU/DI besar yang dijembatani SMK.

Beberapa arah kebijakan yang disusun dalam rangka memperluas pemerataan

dan akses pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Memperluas akses bagi anak usia 0–6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan

untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai

potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan

dalam mengikuti pendidikan di SD/MI.

b. Menghapus hambatan biaya (cost barriers) melalui pemberian dana

pendamping bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua siswa pada

pendidikan negeri dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Di

samping itu, dilakukan kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama

bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar

sampai pendidikan menengah.

c. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7–15 tahun, baik laki-laki maupun

perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk

memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal

maupun program pendidikan terpadu/inklusif bagi anak-anak yang

berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia

layanan pendidikan khusus luar biasa. Di samping itu, untuk memperluas

akses bagi penduduk usia 13-15 tahun dikembangkan SMP Terbuka melalui

optimalisasi daya tampung maupun melalui model layanan pendidikan

alternatif yang inovatif.

d. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-

laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan

pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal.

e. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses sekolah

menengah (SM), khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP

cukup besar. Di sisi lain, juga mengembangkan SM terpadu, yaitu pendidikan

yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dalam satu satuan

pendidikan. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dilakukan kebijakan

strategis dalam melaksanakan program pendidikan inklusif.



f. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan

keunggulan lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan

program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan

pasar kerja yang berkembang. Di samping itu, dilakukan upaya penambahan

muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah

lulus.

g. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang

ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup yang

relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan

berkelanjutan. Perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat dapat juga

dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai fasilitas pendidikan formal yang

sudah ada sebagai bagian dari harmonisasi pendidikan formal dan nonformal.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Kesehatan adalah:

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan derajat

kesehatan masyarakat harus dimulai sejak bayi masih dalam kandungan, yaitu

dengan meningkatkan asupan gizi ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu hamil dan

pelayanan persalinan yang berkualitas. Salah satu upaya meningkatkan gizi

anak/balita adalah dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui

pemberdayaan kelompok-kelompok gizi yang ada di masyarakat. Peran

masyarakat antara lain berupa pelaksanaan usaha ekonomi yang dimaksudkan

untuk menunjang kemandirian Posyandu terutama dalam Penyediaan Makanan

Tambahan yang berasal dari bahan pangan lokal.

Dalam rangka peningkatan kesehatan Lingkungan melalui pencapaian kelurahan

ODF dilakukan dengan pelaksanaan Pemicuan (semacam sosialisasi) kepada

masyarakat serta dengan memberikan Reward kepada Kelurahan dan Kecamatan

yang telah berhasil meraih predikat Bebas Buang Air Besar Sembarangan.

Dibidang penanganan penyakit menular, khususnya HIV/AIDS dilakukan dengan

melibatkan berbagai pihak dengan diawali pemberian pemahaman komprehensif

HIV/AIDS. Pihak-pihak lain yang dimaksud antara lain Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata; Badan Pemberdayaan Masyarakat; Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika; Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram serta

pihak lainnya.

3. Urusan Wajib Kependudukan Dan Catatan Sipil

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Kependudukan dan

Catatan Sipil:

a. Peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukan

b. Pengembangan database kependudukan.

c. Sosialisasi kebijakan kependudukan melibatkan aparat kecamatan, kelurahan

dan masyarakat.



d. Melaksanakan Isbad Nikah masal bagi pasangan yang belum memiliki buku

nikah, sehingga anak-anak mereka dapat memenuhi persyaratan untuk

memiliki akta kelahiran.

4. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan

secara khusus, mengingat perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang

wajib mendapatkan perlindungan. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau dalam bentuk lain seperti Pusat

Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah

satu upaya dalam menangani berbagai kasus tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

5. Urusan Wajib Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Keluarga Berencana

adalah:

Meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi

individu dan keluarga untuk meningkatkan status kesehatan perempuan dan

anak dalam mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta

pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi, serta

kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan

berkeluarga yang lebih baik, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi serta

peningkatan status kesejahteraan keluarga.

6. Urusan Wajib Sosial

Strategi dan Arah Kebijakan Umum Urusan Sosial, yaitu:

a. Melakukan pendataan untuk menjamin ketersediaan Basis Data Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) By Name By Address.

b. Meningkatkan koordinasi antar SKPD yang terkait dengan program

Kesejahteraan Sosial (Kemiskinan, anak terlantar dan lain-lain).

c. Meningkatkan pembinaan terhadap anak terlantar, penyandang cacat, lanjut

usia terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

d. Memperkuat jaringan kerja dengan mitra kerja di bidang sosial (PSM, Orsos,

LSM dan stakeholders) dalam upaya memperluas penanganan permasalahan

kesejahteraan sosial dan penanganan bencana.

7. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Strategi dan Arah Kebijakan Umum Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam

Negeri adalah penegakkan supremasi hukum dan pemantapan stabilitas

keamanan dan ketertiban masyarakat, dilakukan melalui:



a. Operasionalisasi penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan terhadap

pelanggaran Perda oleh PPNS.

b. Koordinasi penyelenggaraan trantibum dan penegakan peraturan daerah.

c. Pengadaan alat keamanan.

d. Peningkatan keterampilan dan profesionalitas anggota.

e. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan LINMAS.

f. Penyelenggaraan Bimtek Pamwal dan SAR darat dan laut.

g. Mengaktifkan kembali forum-forum komunikasi di masyarakat.

h. Pelaksanaan Sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan.

8. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

Strategi dan Arah Kebijakan Umum Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu:

a. Mengembangkan Pengetahuan, kemampuan keterampilan aparatur

kelurahan melalui pembinaan seperti Bimtek dan pelatihan.

b. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses

pembangunan.

c. Mengembangkan Kemampuan dan keterampilan, penyuluhan dan bimbingan

bagi kelompok usaha ekonomi masyarakat (sektor informal) dalam bidang

pemasaran, permodalan, dan manajeman agar mampu meningkatkan daya

saing usahanya.

d. Mengembangkan program / kegiatan yang disepakati bersama masyarakat

sebagai titik masuk (entry point), agar tumbuh rasa ingin tahu dan rasa

tanggung jawab yang mengarah pada terwujudnya kemandirian masyarakat.

e. Berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat dan pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat.

9. Urusan Wajib Kearsipan

Strategi dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Kearsipan adalah:

a. Meningkatkan jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

b. Peningkatan kualitas SDM pengelola arsip melalui penyelenggaraan

Bimbingan teknis kearsipan bagi pengelola arsip di masing-masing SKPD.

c. Penyediaan depo penyimpanan arsip yang sesuai standar kelayakan yang

dapat menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintahan Kota Mataram.

10. Urusan Wajib Perpustakaan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Perpustakaan:

a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perpustakan dengan semakin

meningkatnya koleksi bahan bacaan.

b. Meningkatnya stadarisasi pelayanan perpustakaan berbasis e-library dengan

standar Nasional.

c. Meningkatkan minat baca masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi

Taman Bacaan Masyarakat (TBM), perpustakaan di sekolah, dan



meningkatkan pemberdayaan komunitas perpustakaan dalam pengelolaan

perpustakaan.

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perpustakaan melalui

pengadaan jaringan internet (Hot Spot) dan buku digital / e-library.

B. Prioritas Pembangunan Kota Mataram dalam rangka pemberdayaan ekonomi

rakyat berbasis potensi ekonomi lokal

Prioritas Pembangunan Kota Mataram dalam rangka peningkatan daya dukung

infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas sumber

daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat meliputi Urusan Wajib:

koperasi dan usaha kecil menengah, ketenagakerjaan, ketahanan pangan,

otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian. Urusan pilihan kelautan dan perikanan,

pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.

1. Urusan Wajib Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah, yaitu:

a. Mengembangkan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan manajemen

koperasi

b. Mengembangkan peluang usaha baru

c. Mengoptimalkan manajemen koperasi

d. Pengoptimalan pemanfaatan koperasi untuk mendukung permodalan UMKM

e. Pengenalan produk melalui pameran lokal luar daerah dan luar negeri

2. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan,

yaitu:

a. Memberikan bimbingan dan pelatihan bagi pencari kerja

b. Pemanfaatan sarana teknologi bursa kerja online

c. Rekrutmen tenaga pengawas dan mediator dibidang ketenagaakerjan

3. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan,

yaitu:

a. Mengoptimalkan kemandirian pangan masyarakat

b. Mengoptimalkan efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah

c. Mengoptimalkan operasi pasar

d. Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan mengaktifkan BPSK

e. Meningkatkan sosialisasi penganekaragaman pangan

f. Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan terhadap

pelaku utama



4. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian Dan Persandian, yaitu:

a. Penyediaan data Pendapatan Asli Daerah dan Penetapan target PAD yang

akurat dan akuntabel

b. Meningkatkan akurasi dalam penyediaan data dan informasi PAD

c. Koordinasi dengan SKPD/Instansi pengelola PAD baik di daerah, Provinsi

maupun dengan Pusat

d. Menciptakan iklim yang kondusif antara aparatur dengan Wajib Pajak

Daerah/Wajib Pajak Retribusi Daerah

e. Memberikan layanan dan membantu penyelesaian keberatan/restitusi

kepada wajib pajak/retribusi

f. Melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam memenuhi kewajibannya sebagai WPD/WRD

g. Meminimalkan tingkat kebocoran PAD

h. Meningkatkan intensitas dan kualitas pengembangan sumber daya aparatur

i. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi

j. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

PAD sebagai umpan balik dalam penerimaan Pendapatan Daerah

5. Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Kelautan dan

Perikanan, yaitu:

a. Mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya air tawar

b. Mengembangkan kemandirian masyarakat pesisir melalui pelatihan

6. Urusan Pilihan Pertanian

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Pertanian, yaitu:

a. Mengembangkan model pertanian dengan model-model alternatif

(hidroponik dan minapolitan)

b. Mengembangkan kualitas dan kuantitas produk hasil olahan pertanian dan

peternakan

c. Menjamin akses pasar bagi produk hasil pertanian/peternakan dan olahan

d. Mengembangkan zona pertanian terpadu

7. Urusan Pilihan Pariwisata

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Pariwisata, yaitu:

a. Pengembangan kesenian dan budaya melalui kegiatan pembinaan, atraksi

pagelaran, pentas seni dan budaya

b. Mengembangkan destinasi pariwisata melalui penataan obyek-obyek wisata

c. Mengembangkan sumber daya manusia dibidang pariwisata



d. Meningkatkan penataan informasi pembangunan kepariwisataan secara

lengkap

e. Pengembangan periwisata melalui promosi baik didalam maupun diluar

daerah dengan mengikuti pameran yang berorientasi pada efektifitas,

efisiensi dan informasi yang tepat

f. Mengoptimalisasi kepariwisataan dengan baik

8. Urusan Pilihan Industri

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Industri, yaitu:

a. Mengoptimalkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam

memperkuat jaringan klaster industri

b. Mengoptimalkan sektor industri dalam pengembangan peluang dan

pemasaran

c. Mengoptimalkan peluang dan pemasaran Industri Rumah Tangga (IRT)

d. Mengoptimalkan perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing

industri.

9. Urusan Pilihan Perdagangan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Perdagangan, yaitu:

a. Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41

Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 125 Tahun 2012 tentang

Koordinasi, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

b. Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka

c. Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi serta

memantapkan identifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan

d. Meningkatkan iklim usaha perdagangan melalui persaingan usaha yang sehat

dan pengamanan perdagangan

e. Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan mengaktifkan BPSK

C. Prioritas Pembangunan Kota Mataram dalam rangka peningkatan daya dukung

infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas

sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat

Prioritas Pembangunan Kota Mataram dalam rangka peningkatan daya dukung

infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas sumber

daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat meliputi urusan wajib:

pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup

dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

a. Penataan sempadan sungai dilakukan pada sungai-sungai yang kondisi

kawasannya berpotensi menyebabkan banjir pada wilayah sekitarnya



b. Pembangunan bangunan pengaman muara sungai dan pantai untuk

mencegah terjadinya banjir dan mengurangi dampak gelombang pasang air

laut.

c. Meningkatkan konektivitas jaringan drainase perkotaan dan lingkungan.

d. Pembangunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan sanitasi

lingkungan yang didukung oleh seluruh sektor air minum, air limbah,

drainase dan persampahan sekaligus sebagai upaya mengurangi luasan

kawasan kumuh perkotaan

e. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk menunjang

aksesibilitas dan pertumbuhan perekonomian kota.

2. Urusan Wajib Perumahan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Perumahan adalah:

a. Mengembangkan rumah vertikal berupa rumah susun sewa bagi pemenuhan

kebutuhan perumahan

b. Melibatkan seluruh stakeholder dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni

c. Melakukan adaptasi dan kesiapsiagaan terhadap penanganan bencana

3. Urusan Wajib Penataan Ruang

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Penataan Ruang adalah:

a. Menyiapkan peraturan perencanaan penataan ruang yang lebih detail

b. Melakukan sosialisasi penataan ruang kepada seluruh masyarakat

c. Melakukan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang

penataan ruang

d. Melakukan palayanan perijinan sesuai dengan rencana umum dan rencana

rinci tata ruang

e. Melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menghindari pelanggaran

tata ruang

f. Menambah luasan ruang terbuka hijau publik dan privat.

4. Urusan Wajib Perhubungan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Perhubungan

adalah:

a. Penyediaan sarana dan prasarana angkutan publik

b. Penyediaan rambu, marka dan kelengkapan jalan sesuai standar keselamatan

lalu lintas

c. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan yang rawan

macet

d. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui

pembinaan kepada masyarakat.



5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Lingkungan Hidup

adalah:

a. Meningkatkan upaya pengurangan pencemaran air, tanah dan udara

b. Meningkatkan upaya perlindungan mata air

c. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan melibatkan

seluruh pihak

d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dampak pembangunan fisik

perkotaan terhadap lingkungan hidup

e. Meninjau kembali perjanjian kerjasama antara Walikota Mataram dan Bupati

Lombok Barat tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Tempat Pengolahan

Akhir (TPA) Regional Sampah Kebon Kongok

f. Meningkatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam meningkatkan

kualitas RTH.

Documents

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA ......RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Bagian ini menguraikan kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2013) dan perkiraan