RANCANGAN AKHIR - Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh · 2017. 4. 5. · Tahun 2012–2017, sehingga Renstra Kota Dinas Perhubungan Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan

RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS (TAHUN 2012 – 2017)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2017

1 | 9 3

Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012-2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan

organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh,

Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota

Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota

berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2009

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda

Aceh yang merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan

transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi

kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota

Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan,

pemerintahan, perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan telah

menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari

tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas,

namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber

lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Banda

Aceh Tahun 2012 - 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun guna menyediakan

dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Perhubungan yang akan

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas

Perhubungan (Renja SKPD) yang dalam penyusunannya

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Banda Aceh

Tahun 2012–2017, sehingga Renstra Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM

Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017.

Rencana strategis SKPD disusun untuk menindaklanjuti

program RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima

2 | 9 3


tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD terkait dengan

sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari

sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

adalah dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Perhubungan . Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan

dan prioritas program Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang

dalam RPJMD untuk menjamin terciptanya sinergitas dan

sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun

secara horizontal antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja

merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder

lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam

mengimplementasikan RPJM Daerah Kota Banda Aceh untuk kurun

lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana strategis Dinas Perhubungan mengacu

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum

dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

3 | 9 3


Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 4844 );

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran



10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

4 | 9 3


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 4578);.

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran



16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



5 | 9 3


18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun

2010-2014;

20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan

• Nomor : 28 Tahun 2010

• Nomor : 0199/M PPN/04/2010

• Nomor : PMK 95/PMK 07/2010

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2029;

24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda

Aceh 2007 - 2027.

25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata

Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Tahun 2012 - 2017 ini dimaksudkan untuk memberikan arah

sekaligus menjadi acuan dalam pelasanaan pembangunan bidang

6 | 9 3


Perhubungan dan stakeholders lainnya di dalam pemanfaatan secara

optimal sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan cita-cita

organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati

bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat

bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi

satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak

yang terkoordinasi.

Substansi Renstra ini mencakup indikasi rencana pokok

kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Banda

Aceh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh disusun dengan maksud sebagai

berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD)

sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan

program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber

pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBK.

2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami

arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan

Visi dan Misi Dinas Maupun Pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang

ada pada lingkup Dinas Perhubungan agar mampu menjawab

tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan

dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan

kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan

untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan

kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima

tahunan.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 adalah untuk :

7 | 9 3


1. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat

mencapai visi Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu Terwujudnya

Kota Banda Aceh yang GEMILANG dalam bingkai syariah.

2. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan

yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima

melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder.

3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan

evaluasi kinerja tahunan Dinas Perhubungan

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2012 -

2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran IV Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih

8 | 9 3


3.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kota Banda

Aceh

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.4. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

9 | 9 3


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai tugas

melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan

dengan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan di bidang Perhubungan.

b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan.

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan.

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

a) Urusan Pemerintahan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(LLAJ) yaitu :

1) Penetapan rencana induk jaringan LLAJ;

2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota;

3) Pengelolaan terminal penumpang tipe C;

4) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas

parkir;

5) Pengujian berkala kendaraan bermotor;

6) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk

jaringan jalan kota;

7) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;

8) Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kota;

9) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang

dan/atau barang;

10) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan

perkotaan;

10 | 9 3


11) Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan;

12) Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan;

13) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan

menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah

operasinya berada dalam kota;

14) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam

trayek perdesaan dan perkotaan;

15) Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan

kawasan tertentu yang wilayah operasinya;dan

16) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang

melayani trayek antarkota serta angkutan perkotaan dan

perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.

b) Urusan Pemerintahan Bidang Pelayaran yaitu :

1) Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang

berdomisili dalam kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan

di kota;

2) Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi

orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan

yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kota;

3) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan

danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga

negara Indonesia atau badan usaha;

4) Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan

danau untuk kapal yang melayani trayek dalam kota;

5) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan

penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;

6) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan

pengoperasian kapal dalam kota yang terletak pada jaringan

jalan kota;

7) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan

pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan

dalam kota;

11 | 9 3


8) Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan

perbaikan kapal;

9) Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas

ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas

penyeberangan dalam kota;

10) Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja

(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan

pengumpan lokal;

11) Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan

sungai dan danau;

12) Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;

13) Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan

pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;

14) Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan

pengumpul lokal;

15) Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan

pengumpan lokal;

16) Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam

untuk pelabuhan pengumpan lokal;

17) Penerbitan izin pekerjaanpengerukan di wilayah perairan

pelabuhan pengumpan lokal;

18) Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan

pengumpan lokal;dan

19) Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan

Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan

lokal.

c) Urusan Pemerintahan Bidang Perkeretaapian yaitu :

1) Penetapan rencana induk perkeretaapian;

2) Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi

prasarana perkeretaapian umum;

3) Penetapan jaringan jalur kereta api;

12 | 9 3


4) Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur

kereta api;

5) Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum;

6) Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian;dan

7) Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian

khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, merupakan suatu

lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang

Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh

Nomor: 02 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

2. Seksi Angkutan

3. Seksi Perlengkapan Jalan dan Alur

d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, membawahi:

1. Seksi Rancang Bangun dan Teknologi Sarana dan Prasarana

2. Seksi Pengawasan Keselamatan Pelayaran

3. Seksi Pelabuhan dan Terminal

e. Bidang Perparkiran, membawahi:

1. Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi

2. Seksi Pengutipan dan Penagihan

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir

f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, membawahi:

1. Seksi Audit dan Manajemen Keselamatan

13 | 9 3


2. Seksi Kemitraan dan Promosi Keselamatan

3. Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk Melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh

Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh,

adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

1.

2.

Kepala Dinas Perhubungan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui SEKDA

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan

urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Perhubungan

menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;

Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka

panjang Dinas;

Penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang

Perhubungan;

Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan

umum di bidang Perhubungan;

Pembinaan teknis di bidang Perhubungan;

Pengawasan dan pengendalian di bidang Perhubungan;

Pembuatan rencana teknis bandar udara umum yang mengacu

pada standar yang berlaku;

Perencanaan tata ruang bidang Perhubungan;

Penelitian bidang Perhubungan;

Pelaksanaan kerjasama pembinaan Search And Rescue (SAR);

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

14 | 9 3


l.

m.

n.

h.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait

lainnya di bidang Perhubungan;

Pembinaan UPTD;

Pembinaan kelompok jabatan fungsional;dan

Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

pelayanan administrasi umum, koordinasi penyusunan program,

pembinaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan

keuangan dan aset serta penataan arsip dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j

Pelaksanaan ketatausahaan dinas;

Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di

bidang kesekretariatan;

Pelaksanaan Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

Pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pengelolaan keuangan dan aset dinas;

Penataan arsip, dokumentasi dan kepustakaan;

Pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan rumah tangga

dinas;

Pelaksanaan pengawasan dan di bidang kesekretariatan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan

Pemerintahan Perhubungan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan mempunyai fungsi:

15 | 9 3


a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja

bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan analisis

dampak lalu lintas, pengembangan lalu lintas dan angkutan

orang dan barang, perlengkapan jalan, alur dan perambuan

lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan di Kota;

b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang

manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu

lintas, pengembangan lalu lintas dan angkutan orang dan

barang, perlengkapan jalan, alur dan perambuan lalu lintas

sungai, danau dan penyeberangan di Kota sesuai dengan

lingkup tugasnya;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang manajemen

dan rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas,

pengembangan lalu lintas dan angkutan orang dan barang,

perlengkapan jalan, alur dan perambuan lalu lintas sungai,

danau dan penyeberangan di Kota sesuai dengan lingkup

tugasnya;

d. Pelaksanaan kebijakan bidang manajemen dan rekayasa lalu

lintas, dan analisis dampak lalu lintas, pengembangan lalu

lintas dan angkutan orang dan barang, perlengkapan jalan,

alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan

penyeberangan di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang

manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu

lintas, pengembangan lalu lintas dan angkutan orang dan

barang, perlengkapan jalan, alur dan perambuan lalu lintas

sungai, danau dan penyeberangan di Kota sesuai dengan

lingkup tugasnya;dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

16 | 9 3


Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

mempunyai tugas tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perhubungan dibidang

Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Sarana dan

Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi:


bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian sarana dan

prasarana serta pengujian sarana;


perencanaan, pembangunan, pengoperasian sarana dan

prasarana serta pengujian sarana sesuai dengan lingkup

tugasnya;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan,

pembangunan, pengoperasian sarana dan prasarana serta

pengujian sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan,

pengoperasian sarana dan prasarana serta pengujian sarana

sesuai dengan lingkup tugasnya;


perencanaan, pembangunan, pengoperasian sarana dan

prasarana serta pengujian sarana sesuai dengan lingkup

tugasnya;dan



Bidang Perparkiran

Kepala Bidang Perparkiran mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan

Perhubungan dibidang Perparkiran.

17 | 9 3


Untuk melaksanakan tugas bidang perparkiran Kepala Bidang

Perparkiran menyelenggarakan fungsi:


bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan,

pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian

dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap

potensi parkir;


penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan,

pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian

dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap

potensi parkir sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penetapan

lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas

parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir,

penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir sesuai

dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan kebijakan bidang penetapan lokasi parkir,

pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir,

pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir,

penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir sesuai



penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan,

pengelolaan fasilitas parkir,pembinaan, pengadministrasian dan

penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi

parkir sesuai dengan lingkup tugasnya;dan



18 | 9 3


Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

Bidang Urusan Pemerintahan Perhubungan dibidang Pembinaan dan

Pengawasan Keselamatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan dan

Pengawasan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:


bidang pembinaan manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan

penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan,

pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai

dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi

darat, serta kompetensi sumber daya manusia dibidang audit

dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan

transportasi darat;


pembinaan manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan






transportasi darat sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan

manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan

keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan,





transportasi darat sesuai lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan manajemen

keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan,

kompetensi…..

19 | 9 3


promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan

angkutan umum, angkutan sungai dan penyeberangan,

pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi

sumber daya manusia dibidang audit dan inspeksi keselamatan

dan pengendalian keselamatan transportasi darat sesuai



pembinaan manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan






transportasi darat sesuai dengan lingkup tugasnya;dan



Bagan Sruktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda

Aceh terlampir pada Gambar I berikut ini:

20 | 9 3


GAMBAR I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH

SEKSI PERLENGKAPAN JALAN DAN ALUR

BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

SEKSI ANGKUTAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM,

KEPEGAWAIAN DSAN ASET

BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

SEKSI RANCANG BANGUN DAN TEKNOLOGI SARANA

DAN PRASARANA

SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN SARANA

SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PARKIR

BIDANG PERPARKIRAN

SEKSI PENETAPAN LOKASI DAN POTENSI

SEKSI PENGUTIPAN DAN PENAGIHAN

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN

SEKSI AUDIT DAN MANAJEMEN KESELAMATAN

SEKSI PENGAWASAN OPERASIONAL DAN

PENINDAKAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UPTD TERMINAL UPTD PKB UPTD PELABUHAN

21 | 9 3


2.2. Sumber Daya SKPD

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah

pegawai Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai

berikut :

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan

Pangkat/Golongan

NO Golongan JUMLAH JUMLAH

Ket Laki-laki Perempuan (orang)

PNS

1 IV/c 1 - 1

2 IV/b 2 - 2

3 IV/a 1 1 2

4 III/d 14 2 16

5 III/c 5 2 7

6 III/b 4 3 7

7 III/a 6 2 8

8 II/d 4 - 4

9 II/c 20 3 23

10 II/b 17 3 20

11 II/a 2 - 2

12 I/d - - -

Jumlah PNS 76 16 92

Non PNS

13 Peg. Kontrak 35 2 37

Peg. Honor 2 - 2

Jumlah Non PNS

37 2 39

JML PNS + NON PNS

113 18 131

Sumber : Subbag. Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017

22 | 9 3


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah PNS dan Non PNS

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebanyak 131 orang.

Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan

Jabatan/Eselonering

No. Jabatan Eselonering Jumlah orang

1 Kepala Dinas II. b 1

2 Sekretaris III. a 1

3 Kepala Bidang III. b 4

4 Kasi/Kasubbag IV. a 13

5 Kepala UPTD IV. a 3

6 Kepala Tata Usaha (UPTD) IV. b 3

Jumlah 30


Tabel 2.2.3. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Tingkat

Pendidikan Formal

No. Tingkat Pendidikan Jumlah orang

1 S 2 9

2 S 1 16

3 D IV -

3 D III 5

23 | 9 3


4 SLTA/Sederajat 61

5 SLTP/Sederajat 1

6 SD/Sederajat -

Jumlah 92

Sumber : Subbag. Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh, Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan

jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tingkat

pendidikan S2 sebanyak 9 orang, tingkat S1 sebanyak 16 orang,

tingkat DIII sebanyak 5 orang, tingkat SLTA sebanyak 61 orang,

tingkat SMP sebanyak 1 orang, dan jumlah keseluruhan PNS 131

orang.

Tabel 2.2.4. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Jenjang Pendidikan

Struktural

No. Tingkat Jenjang Pendidikan

Struktural Jumlah orang

1 S pamen / PIM - II 1

2 S pama / PIM - III 4

3 Adum / PIM - IV 13

jumlah 18


Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja SKPD adalah

ketersediaan barang-barang inventaris Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran

kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Pengadaan

barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBK, APBA,

24 | 9 3


APBN dan juga bantuan dari pihak lain. Rincian barang-barang

inventaris tersebut dapat dilihat pada daftar tabel berikut:

Tabel 2.2.5.

Rekapitulasi Aset Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

No Uraian Unit 1 Peralatan dan Mesin

a. Alat-alat kantor dan

rumah tangga

23

unit

2 Gedung dan Bangunan

- Bangunan Gedung

2.626

unit

3 Jalan, Irigasi dan

Jaringan

a. Instalasi Listrik

342

Jaringan

Sumber : Subbag. Umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2016

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perhubungan meliputi Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang

Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh, sampai dengan saat ini telah melaksanakan

kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Uji Kelayakan Sarana Kendaraan Bermotor untuk menjamin

Keselamatan Penumpang dan kendaraan pada saat beroperasi

di jalan dengan melakukan KIR pengujian kenderaan bermotor

untuk penertiban operasional kenderaan yang laik jalan.

2. Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di

Lingkungan Terminal dengan melakukan pelayanan publik,

pengawasan dan pemeliharaan terminal Penumpang.

3. Melakukan Pelayanan publik, pengawasan dan pemeliharaan

pada Pelabuhan Penyeberangan.

4. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas melalui penyediaan

sarana dan prasarana rambu lalu lintas untuk mengoptimalkan

fungsi komunikasi lalu lintas.

25 | 9 3


5. Pengadaan Marka Jalan

6. Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir dalam

rangka menjamin keselamatan kerja juru parkir melalui

asuransi kecelakaan juru parkir.

7. Penilaian Lokasi dan Potensi parkir

8. Melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu

Lintas serta mengoptimalkan fungsi traffic light dalam Kota

Banda Aceh.

9. Melakukan kerjasama dengan Instansi terkait dan lintas

sektoral.

26 | 9 3


TABEL 2.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

NO Indikator Kinerja sesuai

Tugas & Fungsi SKPD ***)

Target

SPM Target

IKK Target

Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010 2011 2007 2008

2009

2010

2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

INDIKATOR SPM (Permenkominfo No. 22/2010 dan Permenhub No.81/2011)

A PERHUBUNGAN

1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

1.1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kab/Kota

75% - - - 75 % 75 % - - - 0.01 % 0.01 % - - - 0.013 % 0.013 %

2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

2.1. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100% - - - 100 % 100 % - - - 92.68 % 90.24 % - - - 92.68 % 90.24 %

2.2. Tersedianya terminal

angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

40% - - - 40 % 40 % - - - 100 % 100 % - - - 250 % 250 %

3 Fasilitas Perlengkapan

Jalan 3.1. Tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan (rambu, marka) pada jalan Kab/Kota.

60% - - - 60 % 60 % - - - 56.89 % 143.6 % - - - 95 % 239 %

4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

27 | 9 3


4.1. Tersedianya unit PKB bagi Kab/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kend. wajib uji.

60% - - - 60 % 60 % - - - 100 % 100 % - - - 167 % 167 %

5 Sumber Daya Manusia (SDM)

5.1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

50% - - - 50 % 50 % - - - 88.89 % 66.67 % - - - 178 % 133 %

5.2. Tersedianya Sumber

Daya Manusia (SDM) di bidang PKB pada Kab/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kend. bermotor.

100% - - - 100 % 100 % - - - 90 % 80 % - - - 90 % 80 %

5.3. Tersedianya Sumber

Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

40% - - - 40 % 40 % - - - 0 % 50 % - - - 0 % 125 %

5.4. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

100% - - - 100 % 100 % - - - 0 % 0 % - - - 0 % 0 %

6 Keselamatan 6.1 Terpenuhinya

standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

100% - - - 100 % 100 % - - - 100 % 100 % - - - 100 % 100 %

7 Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan

28 | 9 3


7.1. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.

60% - - - 100 % 100 % - - - 100 % 100 % - - - 100 % 100 %

7.2. Tersedianya kapal

penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.

100% - - - 100 % 100 % - - - 100 % 100 % - - - 100 % 100 %

8 Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan

8.1. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.

60% - - - 60 % 60 % - - - 100 % 100 % - - - 167 % 167 %

9 Jaringan Prasarana Angkutan Laut

11.1. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam

60% - - - 60 % 60 % - - - 100 % 100 % - - - 167 % 167 %

29 | 9 3


Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

10 Keselamatan 12.2. Terpenuhinya

standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kab/Kota.

100% - - - 100 % 100 % - - - 100 % 100 % - - - 100 % 100 %

B KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

1.1 media massa 12kali/thn - - - 12 kali 12 kali - - - 12 kali 12 kl - - - 100 % 100 %

1.2 media online (Website)

setiap hari - - - 360 hari 360 hari - - - 60 hari 76 hr - - - 16.67 % 21.11 %

1.3 media tradisional pertunjukan rakyat

12kali/thn - - - 12 kali 12 kali - - - 1 kali 0 kl - - - 8 % 0 %

1.4

media interpersonal

12kl/ thn/ kec. - - - 12 kali 12 kali - - - 2 kali 2 kl - - - 17 % 17 %

1.5 media luar ruang 12kali/thn - - - 12 kali 12 kali - - - 12 kali 12 kl - - - 100 % 100 %

2 Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

2.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan

50% - - - 50 % 50 % - - - 33 % 33 % - - - 66 % 66 %

INDIKATOR KINERJA (Permendagri No.54/2010)

A PERHUBUNGAN

30 | 9 3


1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2 Rasio izin trayek 700 izin 0.33 % 0.32 % 0.33 % 0.31 % 0.31 % 0.28 % 0.23 % 0.17 % 0.15 % 0.14 % 84 % 71 % 51 % 48 % 46 %

3 Jumlah uji kir angkutan umum 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 87.94 % 96.43 % 88.82 % 88.09 % 99.96 % 93 % 102 % 93 % 93 % 105 %

4 Jumlah Pelabuhan laut/Udara/Terminal

4.1. Jumlah Pelabuhan laut 1 Plbhn 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4.2. Jumlah Terminal 3

Terminal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5 Angkutan Darat 100% - - - - - - - 7.37 % 4.84 % 6.34 % - - - - - 6 Kepemilikan KIR

angkutan umum 5% 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 12 % 3.57 % 11.18 % 11.91 % 0.04 % 241 % 71 % 224 % 238 % 0.86 %

7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum SOP 60 mnt 60 mnt 60 mnt 60 mnt 60 mnt 60 mnt 60 mnt 60 mnt 60 mnt 60 mnt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Qanun No.3/20

04

9 Pemasangan rambu 920 unit 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 94.83 % 95.08 % 95.31 % 91.43 % 93.19 % 94.83 % 95.08 % 95.31 % 91.43 % 93.19 %


1 Jumlah Jaringan Komunikasi 100% - - - - - 32 bts 46 bts 55 bts 67 bts 70 bts - - - - -

2 Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk 60%

2.1 Rasio Warnet - - - - - 0.22 % 0.24 % 0.29 % 0.34 % 0.31 % - - - - - 2.2 Rasio Wartel - - - - - 0.055 % 0.032 % 0.019 % 0.009 % 0 % - - - - - 3 Jumlah Surat Kabar

Nasional/Lokal 100%

3.1 Jumlah Surat Kabar Nasional - - - - - 2 unit 3 unit 5 unit 7 unit 7 unit - - - - -

3.2 Jumlah Surat Kabar Lokal - - - - - 5 unit 5 unit 4 unit 4 unit 3 unit - - - - -

4 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal 100%

4.1 Jumlah penyiaran Radio - - - - - 6 unit 8 unit 12 unit 14 unit 19 unit - - - - -

31 | 9 3


4.2 Jumlah penyiaran Televisi - - - - - 2 unit 2 unit 5 unit 7 unit 8 unit - - - - -

5 Website milik pemerintah daerah 100% 1 web 1 web 1 web - - - - -

6 Pameran/expo - - - - - - - 1 kali - - - - - - - INDIKATOR LAINNYA A PERHUBUNGAN 1 Jumlah potensi parkir 1.1. Jumlah lokasi parkir 150 ttk 150 titik 150 titik 150 titik 150 titik 150 titik 125 titik 150 titik 177 titik 187 titik 212 titik 83.33 % 100 % 118 % 125 % 141 %

1.2. Jumlah penambahan lokasi baru 25 ttk/thn 25 titik 25 titik 25 titik 25 titik 25 titik 50 titik 25 titik 25 titik 12 titik 25 titik 200 % 100 % 100 % 48 % 100 %

Banda Aceh, 02 Maret 2017

Kepala Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh

Drs. Muzakkir, M.Si

Nip. 19620714 198607 1 002

32 | 9 3


Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh seperti pada tabel 2.1 di atas dibagi berdasarkan

3 indikator yaitu: indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM),

indikator Permendagri dan indikator lainnya yang dirasa perlu oleh

Dinas Perhubungan . Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

yang digunakan yaitu indikator SPM yang ditetapkan oleh Menteri

Perhubungan (PM.81 Tahun 2011) dan indikator SPM Menteri

Komunikasi dan Informatika (No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010)

untuk capaian tahun 2012 sampai dengan 2017.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dapat

dijabarkan sebagai berikut :

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota;

Indikator SPM Pelayanan angkutan jalan dihitung

berdasarkan Jumlah jaringan jalan kabupaten/kota yang terlayani

angkutan dibagi dengan Total jaringan jalan kabupaten/kota dikali

dengan 100%. Besar persentasenya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kab/kota

No Uraian Tahun 2015 Tahun 2016 1 Total jaringan jalan Kota 765,66 Km 765,66 Km

2 Jaringan jalan kota yang terlayani angkutan umum 62 Km 62 Km

3 Persentase capaian pelayanan 8.16 % 8.10 %

Sumber : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Masih sangat rendahnya persentase pelayanan dari nilai

SPM yang sudah ditetapkan disebabkan oleh sedikitnya jaringan

jalan kota yang dilayani angkutan umum dibandingkan dengan

total jaringan jalan Nasional/Propinsi/Kota yang ada. Hal ini

disebabkan antara lain oleh keterbatasan armada dan kurangnya

potensi penumpang pada rute tertentu, sehingga mengakibatkan

perusahaan pengelola angkutan umum hanya mengambil rute yang

33 | 9 3


dinilai banyak potensi penumpangnya. Disamping itu, masyarakat

lebih cenderung untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk

berpergian, sehingga pengelola angkutan umum banyak mengalami

kerugian akibat biaya operasional yang tidak sebanding, sehingga

mengurangi/menutup usahanya.

2. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah

dilayani angkutan umum dalam trayek.

Indikator SPM tersedianya halte dihitung berdasarkan

Jumlah halte yang sudah ada yang telah dilayani angkutan umum

dalam trayek dibagi Jumlah kebutuhan halte yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek dikali dengan 100%, sehingga

diperoleh data seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek

No Uraian Tahun 2015 Tahun 2016

1 Jumlah halte yang sudah ada pada Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (Unit).

50 unit 87 unit

2 Jumlah kebutuhan halte pada Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (Unit).

50 unit 87 unit

3 Persentase capaian pelayanan 100% 100%


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat jalur

yang dilayani trayek angkutan umum yang belum tersedia halte,

seperti pada trayek Ulee kareng, Lampeunereut dan Ulee Lheue. Hal

ini antara lain disebabkan karena terjadinya pengurangan halte

akibat pembangunan saluran baru pada badan jalan. Dari nilai

SPM yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100% yang tercapai 100%

pada tahun 2015 dan 100% pada tahun 2016.

34 | 9 3


3. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap

Kab/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

Indikator SPM pelayanan terminal angkutan penumpang

dihitung berdasarkan Jumlah terminal angkutan penumpang yang

sudah ada dibagi dengan Jumlah jaringan pelayanan

AKDP/angkutan kota dikali dengan 100%. Besarnya persentase

capaian dari kinerja pelayanan terminal angkutan penumpang

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.3

Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kab/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek


1 Jumlah terminal angkutan penumpang yang sudah ada pada Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (Unit).

4 terminal 4 terminal

2 Jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota

4 terminal 4 terminal



Jumlah terminal yang berada di Kota Banda Aceh saat ini

telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu sebanyak 4 unit

terminal, yaitu Terminal penumpang AKAP type A yang berada di

Batoh, Terminal penumpang AKDP type B, Terminal Angkutan Kota

type C dan Terminal Mobil Barang (Mobar) di Santan. Capaian ini

melebihi dari target SPM yang telah ditetapkan yaitu sebesar 40%.

4. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) pada

jalan Kab/Kota.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dihitung

berdasarkan Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka)

yang sudah ada dibagi dengan Jumlah kebutuhan fasilitas

perlengkapan jalan (rambu, marka) dikali dengan 100%. Besarnya

35 | 9 3


persentase capaian kinerja pelayanan fasilitas perlengkapan jalan


Tabel 2.1.4 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) pada jalan

Kab/Kota


1 Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (Rambu) yang sudah ada pada jalan Kota Banda Aceh

1.948 unit 2.058 Unit

2 Jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (Rambu) pada jalan Kota B. Aceh

1.948 unit 2.058 Unit

3 Persentase capaian pelayanan fasilitas perlengkapan jalan (Rambu) 100% 100%

4 Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (Marka) yang sudah ada pada jalan Kota Banda Aceh

65.812 m 74.912 m

5 Jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (Marka) pada jalan Kota B. Aceh 65.812 m 74.912 m

6 Persentase capaian pelayanan fasilitas perlengkapan jalan (Marka) 100% 100%

7 Total persentase capaian pelayanan (Rambu, marka) 100% 100%


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas perlengkapan

jalan bertambah dari tahun 2015 ke tahun 2016, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Dalam mempertahankan kondisi ini maka diperlukan

perawatan/pemeliharaan, peremajaan dan pergantian fasilitas

perlengkapan jalan secara berkesinambungan.

5. Tersedianya unit PKB bagi Kab/Kota yang memiliki populasi

kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib

uji.

36 | 9 3


Indikator SPM tersedianya unit PKB bagi Kabupaten/Kota

dihitung berdasarkan Jumlah unit Pengujian Kendaraan Bermotor

yang sudah ada dibagi dengan Jumlah unit Pengujian Kendaraan

Bermotor yang seharusnya ada dikali dengan 100%. Besarnya

persentase capaian kinerja pelayanan fasilitas perlengkapan jalan


Tabel 2.1.5 Tersedianya unit PKB bagi Kab/Kota yang memiliki populasi

kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kend. wajib uji


1 Jumlah Unit Pengujian kendaraan bermotor yang sudah ada

1 unit 1 unit

2 Jumlah Unit Pengujian kendaraan bermotor yang seharusnya ada

1 unit 1 unit


Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Unit Pengujian

Kendaraan Bermotor yang ada pada Kota Banda Aceh sudah sesuai

dengan yang dibutuhkan yaitu sebanyak 1 unit. Saat ini

pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di laksanakan oleh

UPTD Pengujian Kendaraan bermotor yang berada di bawah Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh.

6. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal

pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

Indikator SPM tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di

bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal

dihitung berdasarkan Jumlah SDM di bidang Terminal yang sudah

ada dibagi dengan Jumlah SDM di bidang Terminal yang

seharusnya ada dikali dengan 100%. Besarnya persentase capaian

kinerja pelayanan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal


37 | 9 3


Tabel 2.1.6 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada

Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal


1 Jumlah SDM di bidang Terminal yang sudah ada

19 orang 21 orang

2 Jumlah SDM di bidang Terminal yang seharusnya ada

21 orang 21 orang


Sumber : Subbag. Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh, Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah SDM di bidang

Terminal yang ada pada Kota Banda Aceh telah sesuai dengan yang

seharusnya dibutuhkan, sehingga ke depan diharapkan agar

kinerja pelayanan di Terminal dapat lebih ditingkatkan.

7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang PKB pada

Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala

kendaraan bermotor.


bidang PKB pada Kab/Kota yang telah melakukan pengujian

berkala kendaraan bermotor dihitung berdasarkan Jumlah SDM di

bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dibagi dengan Jumlah SDM

di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang seharusnya ada

dikali dengan 100%. Besarnya persentase capaian kinerja

pelayanan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang PKB dapat

dilihat pada tabel berikut:

38 | 9 3


Tabel 2.1.7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang PKB pada

Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor


1 Jumlah SDM di bidang PKB yang sudah ada 8 orang 8 orang

2 Jumlah SDM di Bidang PKB yang seharusnya ada

8 orang 8 orang


Sumber : Subbag. Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perhubungan Kota Banda

Aceh, Tahun 2017


PKB yang ada pada Kota Banda Aceh telah sesuai dengan yang

seharusnya dibutuhkan. Sehingga ke depan diharapkan agar

kinerja pelayanan di UPTD PKB dapat lebih ditingkatkan.

8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL,

Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.


bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada

Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan Jumlah SDM di bidang

Minimum Route Leg Length (MRLL), Evaluasi Andalalin, Pengelolaan

Parkir yang sudah ada dibagi dengan Jumlah SDM yang

seharusnya ada dikali 100%. Besarnya persentase capaian kinerja

pelayanan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang di bidang MRLL,

Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir dapat dilihat pada tabel

berikut:

39 | 9 3


Tabel 2.1.8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi

Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota


1 Jumlah SDM di Bidang Minimum Route Leg Length (MRLL), Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir yang sudah ada

1 orang 1 orang

2 Jumlah SDM Bidang Minimum Route Leg Length (MRLL), Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir yang seharusnya ada

2 orang 2 orang




MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir yang ada pada Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh sebesar 100%, telah sesuai dengan

yang seharusnya dibutuhkan. Akan tetapi sudah melebihi standar

pelayanan minimal yang telah ditetapkan sebesar 40%. Ke depan

diharapkan agar dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki

kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap

perusahaan angkutan umum.

Indikator SPM tersedianya SDM yang memiliki kompetensi

sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan

angkutan umum dihitung berdasarkan Jumlah SDM yang sudah

ada yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan

kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum dibagi dengan

Jumlah SDM yang seharusnya ada yang memiliki kompetensi


angkutan umum yang ada dikali 100%. Besarnya persentase

capaian kinerja pelayanan SDM yang memiliki kompetensi sebagai

pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan

umum, dapat dilihat pada tabel berikut:

40 | 9 3


Tabel 2.1.9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki

kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum


1 Jumlah SDM yang sudah ada yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum yang ada

0 orang 0 orang

2 Jumlah SDM yang seharusnya ada yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum yang ada

0 orang 0 orang



Dari standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 100%, maka Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh belum

mampu menyediakan tenaga SDM yang memiliki kompetensi


angkutan umum, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang

ada pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk memberikan

pelatihan bagi SDM tersebut.

10. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang

melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

Indikator SPM terpenuhinya standar keselamatan bagi

angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota

dihitung berdasarkan Jumlah angkutan umum yang melayani

trayek di dalam kabupaten/kota yang sudah menerapkan standar

keselamatan dibagi dengan Jumlah angkutan umum yang melayani

trayek di dalam kabupaten/kota yang seharusnya menerapkan

standar keselamatan dikali dengan 100%, dapat dilihat pada tabel

berikut:

41 | 9 3


Tabel 2.1.10 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang

melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota


1 Jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kota Banda Aceh yang sudah menerapkan standar keselamatan

354 unit 243 unit

2 Jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kota Banda Aceh yang seharusnya menerapkan standar keselamatan

354 unit 243 unit



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa standar keselamatan

bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kotpa Banda

Aceh sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu sebesar

100%.

11. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas

dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan

lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.

Indikator SPM Tersedianya kapal penyeberangan yang

beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan

Jumlah kapal penyeberangan yang sudah tersedia yang beroperasi

pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah

ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota dibagi

dengan Jumlah kapal penyeberangan yang seharusnya tersedia

yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah

yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota

dikali dengan 100%.

Besarnya persentase capaian kinerja kapal penyeberangan

yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota dapat dilihat

pada tabel berikut:

42 | 9 3


Tabel 2.1.11 Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas

dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota


1

Jumlah kapal penyeberangan yang sudah tersedia yang beroperasi pada lintas dalam Kota Banda Aceh pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kab/Kota

5 unit 5 unit

2

Jumlah kapal penyeberangan yang seharusnya tersedia yang beroperasi pada lintas dalam Kota Banda Aceh pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kab/Kota

7 unit 7 unit


Sumber : Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan

dari ketersediaan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas

dalam Kota Banda Aceh pada wilayah yang telah ditetapkan lintas

penyeberangan dalam Kabupaten/Kota sebesar 100% sudah sesuai

dan melebihi standar SPM yang telah ditetapkan sebesar 60%.

Sejak tahun 2008–2016, perusahaan-perusahaan yang melayani

penyeberangan di Pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue, yaitu KMP

Tanjung Burang, KMP Simeulue, KMP BRR, KMP Pulo Rondo dan

KMP Bahari Expres.

12. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas

dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah

tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang

pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam

kabupaten/Kota.

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas

dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal

dan terpencil dihitung berdasarkan Jumlah kapal penyeberangan

43 | 9 3


yang sudah tersedia yang beroperasi pada lintas dalam Kab./Kota

untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dibagi

Jumlah kapal penyeberangan yang seharusnya tersedia yang

beroperasi pada lintas dalam Kab/Kota untuk menghubungkan

daerah tertinggal dan terpencil dikali 100%. Besarnya persentase

capaian kinerja tersedianya kapal penyeberangan untuk daerah

tertinggal/terpencil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.12

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal

dan terpencil


1

Jumlah kapal penyeberangan yang sudah tersedia yang beroperasi pada lintas dalam Kota Banda Aceh untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kab/Kota

0 unit 0 unit

2

Jumlah kapal penyeberangan yang seharusnya tersedia yang beroperasi pada lintas dalam Kota Banda Aceh untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kab/Kota

0 unit 0 unit



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan

dari indikator SPM yaitu tersedianya kapal penyeberangan yang

beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk

menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil (pulau Pulo Aceh)

sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

44 | 9 3


13. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota

yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang

beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota

pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.

Indikator SPM Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada

Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan

dihitung berdasarkan Jumlah pelabuhan penyeberangan pada

Kabupaten/Kota yang sudah tersedia dibagi dengan Jumlah

pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang seharusnya

tersedia dikali dengan 100%. Besarnya persentase capaian kinerja

SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.13

Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kab/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kab/ Kota pada wilayah yang memiliki

alur pelayaran


1

Jumlah pelabuhan penyeberangan pada Kota Banda Aceh yang sudah tersedia yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran

1 unit 1 unit

2

Jumlah pelabuhan penyeberangan pada Kota Banda Aceh yang seharusnya tersedia yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran

1 unit 1 unit



Saat ini terdapat 1 (satu) buah pelabuhan penyeberangan

yang melayani penyeberangan di Kota Banda Aceh yaitu Pelabuhan

Ulee Lheue. Dari standar pelayanan minimal yang ditetapkan yaitu

sebesar 60%, Kota Banda Aceh berhasil mendapatkan capaian

kinerja sebesar 100%.

45 | 9 3


14. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam

Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi

pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki

alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

Indikator SPM tersedianya dermaga untuk melayani kapal

laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota dihitung

berdasarkan Jumlah dermaga pada Kabupaten/Kota yang sudah

tersedia dibagi dengan Jumlah dermaga pada Kabupaten/Kota yang

seharusnya tersedia dikali 100%. Besarnya persentase capaian

kinerja SPM tersedianya dermaga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.14

Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kab/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kab/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan

tidak ada alternatif angkutan jalan


1

Jumlah dermaga yang sudah ada pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kota Banda Aceh untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

2 unit 2 unit

2

Jumlah dermaga yang seharusnya ada pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kota Banda Aceh untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

2 unit 2 unit



Saat ini terdapat 1 (satu) buah dermaga yang melayani kapal

laut di Kota Banda Aceh yaitu dermaga yang berada pada

Pelabuhan Ulee Lheue. Dari standar pelayanan minimal yang

ditetapkan yaitu sebesar 60%, Kota Banda Aceh berhasil

mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%.

46 | 9 3


15. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di

bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kab/Kota.

Indikator SPM terpenuhinya standar keselamatan kapal

dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam

Kab/Kota dihitung berdasarkan Jumlah kapal dengan ukuran di

bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota

yang sudah memenuhi Standar Keselamatan dibagi dengan Jumlah

kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas

dalam Kabupaten/Kota yang seharusnya memenuhi Standar

Keselamatan dikali 100%.

Besarnya persentase capaian kinerja pelayanan keselamatan

kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.1.15 Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah

7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kab/Kota


1 Jumlah kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kota Banda Aceh yang sudah memenuhi Standar Keselamatan

5 unit 5 unit

2 Jumlah kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kota Banda Aceh yang seharusnya memenuhi Standar Keselamatan

3 unit 3 unit



Kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada

lintas Kota Banda Aceh bukan kapal penyeberangan yang berfungsi

untuk mengangkut penumpang akan tetapi merupakan kapal

penangkap ikan. Semua kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang

ada telah memenuhi standar keselamatan. Sehingga diperoleh

47 | 9 3


capaian kinerja yang sama dengan nilai SPM yang telah ditetapkan

yaitu sebesar 100%.

16. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum.

Jumlah penumpang angkutan secara umum meningkat dari

tahun 2012 – 2016, peningkatan terjadi karena masih ada kegiatan

rehab rekon yang menjadi daya tarik bagi masyarakat luar untuk

datang ke Banda Aceh terutama para pekerja yang terlibat langsung

dengan proses rehab rekon. Sedangkan tahun 2011 terjadi

penurunan penumpang pada terminal AKAP/AKDP karena

menurunnya aktivitas rehab rekon dan masyarakat sudah banyak

memiliki kendaraan pribadi untuk berpergian. Jumlah arus

penumpang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.22 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

No Uraian Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

1 Jumlah penumpang Bis 1.007.855 799.785 1.125.428 1.190.148

2 Jumlah penumpang Kapal laut/ASDP 407.913 535.565 329.401 363.722

3 Jumlah total penumpang 1.415.768 1.335.350 1.454.829 1.553.870


17. Rasio Izin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil

bus/mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Rasio izin

trayek dihitung berdasarkan jumlah izin trayek yang dikeluarkan

dibagi dengan jumlah penduduk. Trayek yang dilayani angkutan

umum dari tahun 2012-2016 terus mengalami penurunan.

Penurunan ini disebabkan sebahagian masyarakat mulai

menggunakan kendaraan pribadi baik roda 2 (dua) maupun

48 | 9 3


kendaraan roda 4 (empat) untuk beraktivitas, dan juga disebabkan

tidak dilakukan peremajaan angkutan kota, serta tidak semua

trayek menjangkau daerah/kawasan pemukiman. Faktor tersebut

menyebabkan penurunan jumlah angkutan kota disebabkan

pengelola angkutan kota tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan

operasionalnya. Data rasio izin trayek dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.1.23 Rasio Izin Trayek


Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

1 Izin trayek perkotaan 358 358 42 39 41

2 Izin trayek pedesaan - - - - -

3 Jumlah izin trayek 654 114 42 39 41

4 Jumlah penduduk 234.971 234.971 249.499 249.499 249.499

5 Rasio izin trayek 0,15% 0,15% 0,16% 0,15% 0,16%


18. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap

angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di

dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi

persyaratan teknis dan laik jalan. Uji Kir Kelaikan kendaraan

beroperasi dijalan dilakukan secara berkala 6 (enam bulan) sekali.

Jumlah kendaraan angkutan umum yang melakukan uji

berdasarkan taman kendaraan dapat lihat pada tabel berikut:

49 | 9 3


Tabel 2.1.24 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum


19. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini memiliki 1 (satu) unit

Pelabuhan penyeberangan ASDP yang terletak di pantai Ulee Lheue

yang berfungsi melayani transportasi penyeberangan dengan

aktifitas keberangkatan dari Banda Aceh ke Sabang dan Banda

Aceh ke Pulo Aceh.

Sedangkan jumlah terminal angkutan darat, Kota Banda

Aceh memiliki 4 (empat) unit terminal dengan rincian: 1 (satu) unit

terminal penumpang terpadu type A melayani trayek AKAP dan

AKDP jurusan Timur-Barat-Selatan yang dibangun secara bertahap

oleh satker BRR, 1 (satu) unit terminal AKDP jurusan Timur – Utara

dan Tenggara yang terletak di Jalan Tgk. Imum Lueng Bata, 1 (satu)

unit terminal Angkutan Kota yang terletak di Gampong Keudah dan

1 (satu) unit terminal Mobil Barang (Mobar) di Desa Santan.

Untuk melayani warga kota yang menggunakan jasa

terminal tersebut diatas secara optimal maka perlu dilakukan

penambahan sarana dan prasarana penunjang lainnya serta

pemeliharaan secara berkala.

No

Angkutan Umum

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Jmlh Jmlh KIR % Jmlh Jmlh

KIR % Jmlh Jmlh KIR % Jmlh Jmlh

KIR % Jmlh Jmlh KIR %

1 Mobil penumpang umum

572 529 92 545 546 100 123 245 199 114 87 76 127 66 52

2 Mobil bus 1455 1597 110 1991 2045 103 894 1740 195 2276 1651 72 2366 1756 74

3 Mobil barang

5338 5736 107 6781 7587 112 3021 6174 204 7770 5949 76 8508 6370 75

4 Kereta gandengan

- - - - - - - - - - - - - - -

5 Kereta tempelan

- - - - - - - - - - - - - - -

Jumlah 7365 7862 107 9317 10178 109 4038 8159 202 10160 7687 75 11001 8192 74

50 | 9 3


Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis dari tahun 2012

sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.25 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

1 Jumlah Pelabuhan Laut - Pelabuhan

Penyeberangan

1

1

1

1

1

2 Jumlah Pelabuhan Udara - - - - -

3

Jumlah Terminal Bis - Terminal Penumpang

Type A

1

1

1

1

1

- Terminal Penumpang AKDP Type B

1

1

1

1

1

- Terminal Angkutan Type C

1

1

1

1

1

Sumber : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan serta Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017

20. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum dihitung berdasarkan

jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR dibagi dengan

jumlah angkutan umum. Target Dinas Perhubungan Kota Banda

Aceh untuk kenderaan yang tidak memiliki kir sebesar 10 % dari

jumlah taman kendaraan, berdasarkan data bahwa 5% jumlah

kendaraan dari taman kendaraan melakukan numpang uji diluar

daerah dan 5% lagi dari jumlah taman kendaraan kendaraan

tersebut tidak melakukan uji dan kendaraan tersebut telah mutasi

keluar daerah tanpa melapor pada daerah asal. Tabel Kepemilikan

KIR angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.26 Kepemilikan KIR Angkutan Umum


Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

1 Taman kendaraan 7365 9317 4049 10167 11008

2 Kendaraan yang melakukan uji 7862 10178 8171 7691 8197

51 | 9 3


3 Persentase angkutan umum yang memiliki KIR

106,74% 109,24% 201,80% 75,64% 74,46%

4 Kendaraan yang tidak melakukan uji

5 Persentase angkutan umum yang tidak memiliki KIR


21. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh Nomor 640/3529/2009 tanggal 17 September 2009

tentang Penetapan Prosedur Operasional Standar Pelayanan Publik

pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ditetapkan dalam

pelaksanaan Uji Kir kendaraan bermotor selama 60 menit.

22. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Biaya Pengujian Kendaraan bermotor dipungut berdasarkan

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan, Daftar Tarif

Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, terlampir pada tabel

berikut :

52 | 9 3


Tabel.2.1.28

53 | 9 3


23. Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Pemasangan rambu lalu lintas dihitung berdasarkan jumlah

pemasangan rambu-rambu di bagi dengan jumlah rambu yang

seharusnya tersedia. Persentase jumlah pemasangan rambu lalin


Tabel 2.1.29 Pemasangan Rambu Lalu Lintas


Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

1 Jumlah pemasangan rambu-rambu (unit)

1468 1848 1948 2016 2058

2 Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia (unit)

1848 1948 2048 2116 2058

3 Persentase pemasangan rambu-rambu

79,4% 95% 95% 95% 100%


Jumlah rambu lalu lintas setiap tahun terus bertambah

(termasuk yang direhab) guna meningkatkan keselamatan bagi

pengguna jalan dalam berlalu lintas. Untuk itu diperlukan

perawatan, peremajaan dan pergantian secara berkala fasilitas

perlengkapan jalan yang berada di Kota Banda Aceh.

24. Jumlah Potensi Parkir

Jumlah lokasi parkir ditargetkan awal tahun 2007 sebanyak

sebanyak 150 titik dengan penambahan potensi lokasi baru

sebesar 25 titik, realisasi setiap tahunnya terus bertambah dengan

rasio capaian tahun 2010 sebesar 83 % menjadi 125% pada tahun

2014.

Masalah perparkiran terus dibenahi mengingat kondisi yang

tidak berimbang antara jumlah kendaraan dengan fasilitas

perparkiran, karena pada umumnya tempat parkir yang digunakan

54 | 9 3


merupakan badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan pada

arus jalan.

Selain itu, akibat tingginya aktifitas masyarakat yang berasal

dari luar Kota Banda Aceh dan tidak berimbangnya jumlah

kendaraan dengan volume jalan yang tersedia, maka perlu segera

diambil kebijakan lebih lanjut, seperti penertiban perparkiran pada

badan jalan, dibangun lokasi parkir kawasan dan perkantoran

pemerintah/swasta, pusat pembelanjaan, dan tempat-tempat

pelayanan publiknya diwajibkan membangun baseman perparkiran.

Tabel 2.1.36 Kondisi Perparkiran di Kota Banda Aceh Tahun 2012 s/d 2016

No. Kegiatan Satuan Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

1 Penambahan lokasi baru

Titik 37 19 67 13 40

2 Pengendalian parkir Titik 249 268 335 348 388

3 Kontrak juru parkir Orang 249 268 335 348 388

4 Bad nama parkir Bad 275 295 350 370 400

5 Penertiban juru parkir Orang 208 252 200 300 350

6 Surat teguran juru parkir

surat 45 60 63 51 65

Sumber : Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan

pembangunan dibidang Perhubungan diantaranya yaitu:

1) Keterbatasan lahan parkir sehingga belum tertata sepenuhnya

2) Pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi tidak

sebanding dengan pembangunan/perluasan jaringan jalan

sehingga dapat mengakibatkan kepadatan lalu lintas

3) Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang

baik

55 | 9 3


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

SKPD Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi & Anggaran Thn ke- Rata-rata Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PENDAPATAN 4.375.000.000 4.875.000.000 7.125.000.000 8.150.000.000 8.715.000.000 4.774.842.440 5.586.283.710 6.120.451.385 6.863.264.060 7.520.992.790 109 115 86 84 86 19.73% 12.07%

Pendapatan Asli Daerah 4.375.000.000 4.875.000.000 7.125.000.000 8.150.000.000 8.715.000.000 4.774.842.440 5.586.283.710 6.120.451.385 6.863.264.060 7.520.992.790 109 115 86 84 86 19.73% 12.07%

- Pend. Retribusi Daerah 4.375.000.000 4.875.000.000 7.125.000.000 8.150.000.000 8.715.000.000 4.774.842.440 5.586.283.710 6.120.451.385 6.863.264.060 7.520.992.790 109 115 86 84 86 19.73% 12.07%

BELANJA DAERAH 15.403.210.325 17.862.934.675 24.085.676.510 27.330.229.072 33.941.917.920 14.516.616.616 16.818.486.350 23.344.436.417 26.988.102.523 33.534.449.024 94 94 97 99 99 21.12 23.63%

Belanja Tidak Langsung 9.830.174.605 10.021.240.705 10.123.080.797 10.299.736.209 10.172.676.340 9.054.956.318 9.256.657.358 9.882.487.180 10.157.731.354 10.155.297.352 92 92 98 99 100 0.87 2.94%

- Belanja Pegawai 9.830.174.605 10.021.240.705 10.123.080.797 10.299.736.209 10.172.676.340 9.054.956.318 9.256.657.358 9.882.487.180 10.157.731.354 10.155.297.352 92 92 98 99 100 0.87 2.94%

Belanja Langsung 5.573.035.720 7.841.693.970 13.962.595.713 17.030.492.863 23.769.241.580 5.461.660.298 7.561.828.992 13.461.949.237 16.830.371.169 23.379.151.672 98 96 96 99 98 45.08 45.10%

- Belanja Pegawai 1.132.500.000 1.596.650.000 2.552.950.000 2.772.766.000 2.014.655.000 1.115.694.869 1.535.945.714 2.261.908.125 2.724.046.000 1.973.200.000 99 96 89 98 98 20.54 19.45%

- Belanja Barang / Jasa 2.047.359.720 2.184.717.500 2.349.618.700 3.624.498.802 4.834.941.619 1.987.616.929 1.997.515.818 2.184.918.462 3.497.321.669 4.582.608.872 97 91 93 96 95 25.48 25.24%

- Belanja Modal 2.393.176.000 4.060.326.470 9.060.027.013 10.633.228.061 16.919.644.961 2.358.348.500 4.028.367.460 9.015.122.650 10.609.003.500 16.823.342.800 99 99 100 100 99 67.32 67.72%



Kota Banda Aceh

Drs. Muzakkir, M.Si

Nip. 19620714 198607 1 002

56 | 93

Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012 2017

Berdasarkan di atas, penetapan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dari sektor Perhubungan dari tahun pertama RPJM hingga

akhir tahun RPJM terus bertambah, pada tahun 2011 sebesar Rp

4.225.000.000,- dan pada akhir RPJM Tahun 2015 sebesar Rp.

7.125.000.000. Rasio realisasi anggaran pada tahun 2011 sebesar

94%, dan pada tahun 2014 mencapai 100%. Capain tersebut tidak

terlepas dari kerja keras dalam menggali potensi sumber-sumber

PAD dari segala sektor.

Rasio antara realisasi dan anggaran pada belanja tidak

langsung rata-rata mencapai 98 s/d 105 persen. Belanja tidak

langsung hanya membiayai belanja gaji pegawai dan insentif lainya.

Untuk Belanja Langsung rasionya rata-rata mencapai 98.5 s/d 104.75

persen. Belanja langsung teridiri dari Belanja Pegawai untuk

membiayai honorarium PNS dan Non PNS, Belanja Barang dan Jasa,

serta Belanja Modal.

Pertumbuhan anggaran sangat tergantung dengan

ketersedianya alokasi dana. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai

baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat

dikendalikan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan

pelayanan SKPD, adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Pembangunan telah tertapung dalam RPJM dan

dijabarkan dalam Renstra SKPD untuk pembiayaan

pembangunan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan skala

prioritas, dalam tahun berjalan sesuai dengan perkembangan

situasi terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan diluar dari

kegiatan yang telah disusun didalam Dokumen Rentra.

b. Sistem kinerja mengikuti perkembangan teknologi namun SDM

belum mengikuti perkembangan teknologi, maka menyulitkan

penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Pada sisi anggaran, pada umumnya hambatan yang muncul adalah

kurang ketelitian dalam penentuan program dan kegiatan serta administrasi

lainnya.

d. Pada sisi program dan kegiatan masih terbatasnya pendapatan

yang bersumber dari PAD sehingga anggaran yang tersedia

57 | 93


sangat terbatas dimana sebagian besar terserap untuk Belanja

Pegawai dan sangat terbatas untuk dialokasikan belanja

langsung yang memuat belanja barang dan jasa serta belanja

modal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan kondisi existing, maka diperlukan suatu

proyeksi kondisi yang diinginkan pada periode 5 (lima) tahun ke

depan 2012 -2017. Proyeksi tersebut kemudian digunakan sebagai

indikator tujuan dalam merumuskan strategi, program, dan

kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Adapun proyeksi

kondisi 5 tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

2. Peningkatan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan

3. Peningkatan kualitas Pos dan Telekomunikasi

4. Peningkatan kualitas data/informasi

5. Peningkatan kualitas pelayanan perparkiran

6. Peningkatan kerjasama pembangunan

7. Peningkatan kualitas SDM

8. Peningkatan pembangunan ekonomi

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan

bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi

organisasi dan lingkungan sekitarnya diterapkan analisis SWOT.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strength

dan weaknesses) dan kondisi eksternal organisasi (opportunities dan

threats), maka kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang

melekat baik pada pemerintah maupun masyarakat dapat

diidentifikasikan atas keempat aspek positif dan negatif dari

organisasi di dalam menentukan strategi yang tepat dalam

pencapaian visi dan misi organisasi.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan

kelemahan sebagai berikut:

58 | 93


Kekuatan (Strenghs)

1. Tersedianya pegawai

2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas

3. Adanya kerjasama antar staf yang baik

4. Tersedianya sarana kerja yang memadai

5. Adanya komitmen pimpinan

6. Tersedianya dana penunjang

Kelemahan (weaknesses)

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur

2. Rendahnya kemampuan professional aparatur di bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika

3. Tidak meratanya beban kerja

4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan

pengendalian

5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme

koordinasi

6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan

kompetensinya.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai

berikut:

Peluang (Opportunity)

1. Letak geografis yang strategis

2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih

3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake

holder lainnya

5. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan komunikasi

59 | 93


Tantangan (threat)

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi

2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang

baik

3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru

4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika yang berkualitas

5. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan, komunikasi

dan informatika yang belum tergarap secara maksimal

Pencermatan Lingkungan Strategik

Pencermatan Lingkungan Stratejik adalah untuk mencermati

tentang ”kekuatan” dan ”Kelemahan” internal, ” Tantangan dan

Peluang” eksternal Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, masa kini

dan berorientasi yang diperkirakan akan muncul di masa depan .

Pencermatan Lingkungan Stratejik meliputi antara lain situasi

dan kondisi awal Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh (struktur,

penempatan personil, efektifitas, kegiatan), efektifitas komunikasi

antar unit, sumber daya dan pemberdayaannya, serta faktor-faktor

lain yang mendukung terciptanya produk perencanaan yang

berkualitas.

Tabel 2.4.1

Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal

PLI PLE Kekuatan (Strengths)

1. Tersedianya pegawai 2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang

jelas 3. Adanya kerjasama antar staf yang baik 4. Tersedianya sarana kerja yang memadai 5. Adanya komitmen pimpinan 6. Tersedianya dana penunjang

Peluang (Opportunities)

1. Letak geografis yang strategis 2. Adanya dukungan dari walikota dan

wakil walikota terpilih 3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan

pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake holder lainnya


Kelemahan (Weaknesses) Tantangan (Threats)

60 | 93


Tabel 2.4.2 Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

No Faktor-Faktor Internal Stratejik Bobot Rating Score Prioritas

1.

Kekuatan (Strengths) 1. Tersedianya pegawai 2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang

jelas 3. Adanya kerjasama antar staf yang baik 4. Tersedianya sarana kerja yang

memadai 5. Adanya komitmen pimpinan 6. Tersedianya dana penunjang Kelemahan (Weaknesses) 1. Rendahnya motivasi kerja aparatur 2. Rendahnya kemampuan profesional

aparatur di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

3. Tidak meratanya beban kerja 4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem

monitoring dan pengendalian 5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem

dan mekanisme koordinasi 6. Pejabat struktural belum seluruhnya

sesuai dengan kompetensinya.

15 10 5 5 5 10

10 15 5 5

10 5

4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3

60 40

20 15

15 40

30 45

15 10

40

15

I

III

IV V

VI II

III I

IV VI

II

V

2.

JUMLAH 100

Keterangan : R4: Sangat menonjol, R3: Menonjol, R2: kurang menonjol dan R1: tidak menonjol.

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur 2. Rendahnya kemampuan profesional

aparatur di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

3. Tidak meratanya beban kerja 4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem

monitoring dan pengendalian 5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem

dan mekanisme koordinasi 6. Pejabat struktural belum seluruhnya

sesuai dengan kompetensinya.

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi 2. Belum adanya rencana umum transportasi

perkotaan yang baik 3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW

yang terbaru 4. Adanya tuntutan perencanaan bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkualitas

5. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang belum tergarap secara maksimal.

61 | 93


Tabel 2.4.3 Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

No Faktor-Faktor Internal Stratejik Bobot Rating Score Prioritas 1.

2.

Peluang (Opportunities)

1. Letak geografis yang strategis 2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil

walikota terpilih 3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan

pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake holder lainnya


Tantangan (Threats)

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi 2. Belum adanya rencana umum transportasi

perkotaan yang baik 3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang

terbaru 4.Adanya tuntutan perencanaan bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkualitas

5.Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang belum tergarap secara maksimal

5 10

15

10

10 5 10 5

10

15

3 3 4 3 3 4 4 4 4 4

15 30

60

30

30

20 40

20

40

60

IV II I

III

V

IV III

V

II I

JUMLAH 100 Keterangan : R4 : Sangat menonjol, R3 : Menonjol, R2. kurang menonjol dan R1 : tidak menonjol. Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal (KAFI-KAFE)

Dari keenam kekuatan (Strenghtness) dalam analisis

pencermatan internal, maka yang menjadi kesimpulan

prioritas adalah;

1) ketersediaan personil;

2) ketersediaan dana penunjang;

3) Tugas pokok dan fungsi yang jelas,

4) Kerjasama antar staf yang baik

62 | 93


Dari keenam kelemahan (Weaknesses) dalam analisis

pencermatan Eksternal, maka yang menjadi kesimpulan

prioritas adalah;

1) kemampuan profesional aparatur di bidang Perhubungan,

komunikasi dan informatika masih rendah ;

2) Pelaksanaan system dan mekanisme koordinasi belum

efektif;

3) Rendahnya motivasi kerja aparatur;

4) Belum meratanya beban kerja.

Dari kelima Peluang (Opportunities) dalam analisis


prioritas adalah;

1) Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

2) Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota;

3) Adanya dukungan dana/kegiatan dari Provinsi NAD;

4) Adanya donor dan NGO.

Dari kelima Tantangan (Threats) dalam analisis


prioritas adalah;

1). Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika yang belum tergarap secara

maksimal;

2). Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika yang berkualitas;

3). Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang

baik;

4). Tidak konsistensinya penerapan regulasi.

63 | 93


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh memiliki permasalahan antara lain:

1. Pembangunan sarana penunjang dan fasilitas perhubungan

belum memadai.

2. Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ. Dan Rasio panjang

jalan per jumlah kendaraan di Kota Banda Aceh yang terus

menurun.

3. Masih rendahnya Kesadaran Pengguna jalan dalam mematuhi

Peraturan Perundang-undangan Lalu lintas Angkutan Jalan.

4. Keterbatasan ruang parkir dan Pertumbuhan kendaraan

bermotor yang cukup tinggi.

5. Bidang Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik belum

memadai.

6. Kurangnya SDM Bidang Korespodensi (berita) dan TIK.

7. Belum Tersedia sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan

dokumen perencanaan yang representatif.

3.1.1. Pembangunan sarana penunjang dan fasilitas perhubungan

belum memadai.

Kondisi Pembangunan bidang LLAJ pada sarana terminal

AKAP, AKDP dan Angkot sudah memenuhi stadar namun perlu

pembangunan penunjang lainnya pada terminal AKAP dan AKDP

seperti ruang Istirahat para supir dan bangunan perbengkelan.

Kondisi bangunan pelabuhan penyeberangan Ulee lheu sudah sangat

baik namum perlu penambahan fasilitas penunjang lainnya seperti

bagunan perparkiran roda 2 untuk pengantar dan penjemput,

penambahan rambu petunjuk dan penerangan dalam areal terminal

pelabuhan. Bidang Pengujian Kenderaan Bermotor sampai dengan

saat ini belum tersedia Balai pengujian yang representatif dan

64 | 93


peralatan pengujian yang memadai, untuk saat ini masil melakukan

uji laik jalan dengan cara manual.

3.1.2. Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ.

Kondisi arus lalu-lintas dalam Kota Banda Aceh saat ini

sering terjadi kepadatan saat jam-jam sibuk pada titik-titik

tertentu, baik pagi, siang maupun sore hari, disamping itu juga

sering terjadinya crossing pada beberapa titik u-turn dan antrian

panjang pada titik persimpangan traffig light. Sarana pengaturan

dan rambu-rambu lalu lintas yang ada saat ini belum memadai

seperti traffic light, warning light dan fasilitas rambu lalu lintas

serta fasilitas perlengkapan jalan lainnya (termasuk yang dilakukan

pengecatan kembali untuk marka yang telah pudar) yang terdiri

marka putus – putus, Marka lambang, marka utuh, marka

chevpron, marka zebra cross, marka pita penggaduh dan marka

yellow box. Jumlah Traffic Light dari tahun ke tahun tetap, namun

setiap tahun terdapat titik trafic light yang dilakukan pergantian

baru atau rehab. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota

Banda Aceh terus menurun dari tahun ke tahun, hal ini

menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) semakin

meningkat.

3.1.3. Masih rendahnya Kesadaran Pengguna jalan dalam

mematuhi Peraturan Perundang-undangan Lalu lintas Angkutan

Jalan

Kita sadari bahwa kesadaran masyakat dalam budaya antri

masih sangat rendah begitu juga dengan hal dalam mematuhi

Peraturan perundangan Lalu Lintas, hampir setiap saat kita

temukan pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor

melanggar rambu lalu lintas dan parkir kendaraan pada badan jalan

yang bukan diperuntukkan untuk parkir, dengan demikian angka

kecelakaan lalulintas masih sangat tinggi dan kemacetan pada titik-

titk tertentu serta kesemberautan lalu litas yang belum teratasi

secara maksimal.

65 | 93


3.1.4. Keterbatasan ruang parkir dan Pertumbuhan kendaraan


Mengingat Kota Banda Aceh merupakan Ibukota propinsi

yang juga sebagai pusat Pendidikan dan perdagangan, masalah

perparkiran merupakan permasalahan yang sangat kompleks

mengingat kondisi yang tidak berimbang antara pertumbuhan

jumlah kendaraan dengan fasilitas perparkiran yang tersedia serta

masyarakat kota maupun luar kota yang berkatifitas dalam kota

semakin tinggi, maka perlu segera diambil kebijakan tindak lanjut,

seperti penertiban perparkiran pada badan jalan, penataan parkir

kawasan pada ruas jalan tertentu, dibangun lokasi parkir khusus

atau basement pada perkantoran pemerintah/swasta, pusat

pembelanjaan, dan tempat-tempat pelayanan publiknya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Walikota/Wakil Walikota

3.2.1 Telaah Visi

Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2018-2022 yaitu:

Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai

Syariah. Kota Banda Aceh yang Gemilang adalah sebuah kota yang

penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan

kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang

publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi

dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu

bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang

memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga

diri tinggi, berbudaya, dan beradab.

Lebih lanjut, masyarakat madani harus memiliki karakteristik

sebagai berikut:

1 Masyarakat yang beriman dan berakhlaq

2 Persatuan dan kesatuan umat, tidak fanatis terhadap ikatan-

ikatan kesukuan

66 | 93


3 Tegaknya hak-hak asasi manusia dan tidak adanya kesewenang-

wenangan

4 Egaliterisme, anti-feodalistik, anti-otoriterisme, ruang publik

yang luas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

kekuasaan

5 Masyarakat yang memiliki hukum dan taat hukum, tidak

barbarian, dan tegaknya supremasi hukum

6 Masyarakat yang inklusif, toleran dalam perbedaan, dan

kemampuan untuk bekerjasama dalam menggapai tujuan

bersama yang dicita-citakan

7 Keadilan sosial bagi seluruh umat.

Demi terwujudnya sebuah kota yang gemilang perlu didukung

oleh keberadaan dinas/lembaga/badan/kantor pemerintah yang

memahami tugas dan fungsinya. Dinas Perhubungan Kota Banda

Aceh merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan

transportasi serta sarana dan prasarana kepada masyarakat Kota

Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi

sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas

Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi

yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada

sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari

berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat

dilaksanakan untuk mewujudkan visi walikota/Wakil Walikota

Banda Aceh yang akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh

SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Renja SKPD.

3.2.2 Telaah Misi

Telaahan Visi, Misi dan progam Walikota dan Wakil Walikota

terpilih terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh terdapat pada Misi ke-5 dalam RPJM Kota Banda Aceh

yaitu Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang

Islami.

67 | 93


Uraian lebih detil dalam mewujudkan misi ke-5 dapat dilihat

sebagai berikut:

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Melanjutkan infrastruktur pariwisata yang Islami

Tersedianya pembangunan infrastruktur transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan terciptanya keamanan serta kenyaman bagi pengguna jalan/jasa.

- Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

- Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

- Peningkatan PengelolaanTerminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

- Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

- Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

- rehabilatasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu linas

- Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor)

- Pengadaan perlengkapan TIK - Pengadaan Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor - Pembangunan sarana/prasarana

angkutan massal Pembangunan Gedung Media Center dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan

- Pembangunan sarana/prasarana parkir diluar badan jalan

- Kegiatan Uji kelayakan Sarana

Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

- Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

- Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal/pelabuhan

- Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

- Penataan Tempat-tempat Pemberhentian/perparkiran Kenderaan pada Badan Jalan

- Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Peningkatan Pembangunan Insfrastruktur Transportasi dan TIK

Peningkatan sarana dan prasarana Transportasi dan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa.

68 | 93


- Pengadaan Marka Jalan - Pengadaan Pengamanan dan

penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

- Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

- Pengadaan pengamanan dan penertiban juru parkir

- Pembangunan Traffic Light - Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

(Guardril) - Kegiatan Pengumpulan dan

analisis data base pelayanan angkutan

- Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan perparkiran

3.3 Telaah Renstra Dinas Perhubungan dan Renstra Kota Banda Aceh

Keterkaitan Rencana Stratejik Dinas Perhubungan Kota Banda

Aceh dengan dokumen perencanaan lintas instansi lainnya akan

sangat berhubungan mengingat semua aplikasi hasil perencanaan

tersebut akan bersinggungan langsung dengan tugas pokok, peran

dan fungsi perhubungan.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Dalam melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan

kajian lingkungan hidup strategis, maka digunakan strategi yaitu:

a. Mengembangkan jaringan prasarana transportasi ke sub-sub

pusat kota;

b. Mengembangkan jaringan Jalan Arteri Primer dan Jalan Arteri

Sekunder untuk meningkatkan aksesibilitas kota dari kawasan

sekitar;

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka peningkatan pembangunan Insfrastruktur

perhubungan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi,

69 | 93


keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa Dinas

Perhubungan dihadapkan pada beberapa isu strategis sebagai

berikut :

1. Kurangnya jumlah bangunan penunjang terminal angkutan

darat dan pelabuhan penyeberangan Ulee lheue.

2. Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ.

3. Masih rendahnya Kesadaran Pengguna jalan dalam mematuhi

Peraturan Perundang-undangan Lalu lintas Angkutan Jalan.

4. Keterbatasan ruang parkir dan Pertumbuhan kendaraan


70 | 93


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Perumusan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah

adalah merupakan tahap penting dalam penyusunan dokumen

Rentra, visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi

yang akan kita inginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan

bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil

Walikota Banda Aceh dalam mencapai kinerja pembangunan Bidang

Transportasi.

Visi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017

adalah : “MEMBERIKAN LAYANAN TRANSPOSTASI DAN

KOMUNIKASI YANG HANDAL DAN AKURAT BERBASIS INFORMASI

DAN TEKNOLOGI”. Visi tersebut sesuai dengan tupoksi Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan leading sector

penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana

kepada masyarakat Kota Banda Aceh.

Adapun Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang

mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.

2. Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana angkutan darat

dan penyeberangan;

3. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam

Kota Banda Aceh;

4. Meningkatkan pelayanan jasa intra dan/atau antar moda

traspostasi;

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Stratejik merupakan penjabaran atau implementasi

dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan

71 | 93


tujuan strategik ini maka Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam

memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan

kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian

keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang

memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Kota Banda

Aceh adalah:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah dan

profesional

2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan darat

dan pelabuhan penyeberangan

3. Mewujudkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu

lintas dalam Kota Banda Aceh

4. Mewujudkan kapasitas dan jaringan pelayanan angkutan Kota

Banda Aceh

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang

akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan

visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik

2. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi angkutan Darat

dan Pelabuhan penyeberangan

3. Peningkatan ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota

Banda Aceh

4. Peningkatan kelancaran transportasi dalam Kota Banda Aceh

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh pada Tabel 4.1

72 | 93


Lampiran IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang

beriman, amanah dan profesional Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik

Tersedianya Aparatur yang berkualitas dalam pelayanan publik 15% 15% 15% 15% 15%

2 Mewujudkan ketersediaan sarana dan

prasarana angkutan Darat dan Pelabuhan penyeberangan

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi angkutan darat dan Pelabuhan penyeberangan

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi angkutan darat dan Pelabuhan penyeberangan

10% 10% 10% 10% 10%

3 Mewujudkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh

Peningkatan ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh

Meningkatnya kesadaran pengguna jalan yang mematuhi rambu lalu lintas

10% 10% 10% 10% 10% 4 Mewujudkan kapasitas dan jaringan

pelayanan angkutan Kota Banda Aceh Peningkatan kelancaran transportasi dalam Kota Banda Aceh

Terlayaninya masyarakat yang menggunakan jasa trasportasi kota 15% 15% 15% 15% 15%



Kota Banda Aceh

Drs. Muzakkir, M.Si

Nip. 19620714 198607 1 002

73 | 93


4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang

kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi stakeholder

layanan. Adapun strategi yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti diklat Bidang

Perhubungan, diklat kepemimpinan, dan teknis teknis lainnya

2. Membangun sarana dan prasarana transportasi angkutan Darat

dan Pelabuhan penyeberangan.

3. Meningkatan jumlah fasilitas jalan guna ketertiban & kenyaman

berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh.

4. Menertibkan jalur trayek yang dilalui Angkutan kota dan

melakukan pengawasan dan pengedalian guna peningkatan

kelancaran transportasi dalam Kota Banda Aceh.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan

digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih

terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu,

kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi

SKPD. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan sebagi berikut:

1. Mengikutsertakan Aparatur dalam segala bentuk Bimtek teknis

guna meningkatkan SDM dan pelayanan publik

2. Meningkatkan pengelolaan terminal darat dan pelabuhan

penyeberangan.

3. Melaksanakan penataan fasilitas jalan dan rekayasa lalulintas.

4. Meningkatkan pelayanan angkutan, kebijakan bidang

transportasi, pengendalaian dan pengawasan berlalu lintas serta

perparkiran.

74 | 93


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit

kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan

kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam

menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke

depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Dinas

Perhubungan untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap

tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari

pembiayaan APBD, meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional.

1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman

1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.9. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

1.10. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas

2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

75 | 93


2.4. Pengadaan Mebeleur

2.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

2.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

2.7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

2.8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.9. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeluer

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1. Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi

3.2. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.

3.3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

5. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5.1. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

5.2. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

5.3. Peningkatan PengelolaanTerminal Angkutan Sungai Danau

dan Penyeberangan

5.4. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat.

6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

6.1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan

bermotor

6.2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

6.3. Rehabilatasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas.

7. Pelayanan Angkutan

7.1. Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan

Penumpang

76 | 93


7.2. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di

Jalan Raya

7.3. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di

Lingkungan Terminal

7.4. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan

8. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

8.1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

8.2. Pengamanan Marka Jalan

8.3. Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir

9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

9.1. Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)

10. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa

10.1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi

10.2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi

10.3. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

10.4. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

10.5. Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi

dan informatika.

11. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

11.1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

12. Kerjasama Informasi dengan Media Masa

12.1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

12.2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

12.3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat.

77 | 93


Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

terlampir dalam tabel 5.1.

78 | 9 3 Renstra Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2012 2017

TABEL 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dishub

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kin

Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan

(output) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

target Rp target Rp target

-1 -2 -3

-4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

Mewujudkan sumber daya manusia yang

beriman, amanah dan profesional

Meningkatnya Sumber daya Aparatur dan Pelayanan

Publik

Tersedianya Aparatur yang

berkualitas dalam

pelayanan publik

1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 100% 19%

1.738.677.200 20% 2.566.634.200 20% 2.8

1 07 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik

Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA 12 bln 12 bln

442.305.000 12 bln 541.200.000 12 bln

47

1 07 01 06 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional

- - - - - -

1 07 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bln 12 bln

26.819.000 12 bln 18.500.000 12 bln

1 07 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian Alat tulis kantor 12 bln 12 bln

51.823.200 12 bln 52.735.200 12 bln

1 07 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pembayaran barang cetakan dan penggandaan 12 bln 12 bln

55.725.000 12 bln 56.325.000 12 bln

1 07 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bln 12 bln 9.131.000 12 bln 5.000.000 12 bln

1 07 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembelian makan dan minum Pegawai 11 bln 11 bln

295.724.000 11 bln 295.724.000 11 bln

29

1 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah

12 bln 12 bln 175.000.000 12 bln

165.000.000 12 bln 25


1 07 01 19 Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa

6 bln 6 bln 17.350.000 10 bln 14.050.000 10 bln

1 07 01 20 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran

Pembayaran biaya lembur pegawai/Pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

12 bln 12 bln 664.800.000 12 bln

1.418.100.000 12 bln 1.68

101

105 105

1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 100% 0%

537.228.340 54% 3.089.610.700 0% 3

1 07 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Gedung Media Center yang disediakan - - - 3 keg

2.550.000.000 -

1 07 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pembelian kendaraan dinas/operasional - - - - - -

1 07 02 07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pembelian perlengkapan gedung kantor 6 bln -

260.439.540

-

68.300.000

-

8 bh 29 bh - -

2 pkt - - -

7 unit 75 unit 64 unit -

2 set - 2 set -

2 keg 4 keg - 1 keg

1 07 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian peralatan gedung kantor - -

- 28 unit

124.497.700 5 unit

- - 44 bh - -

1 07 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Pembelian Mebeleur kantor - - - 96 unit 72.200.000 -

1 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor - - - - - 2 keg

1 07 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional 12 bln 12 bln

236.738.800

12 bln 246.308.000

12 bln 26

19680 ltr - 27.960 ltr -


- 2 unit 3 unit -

- - - -

- - - -

1 07 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor - -

- 53 unit

14.400.000 25 unit

- - 1 keg -

1 07 02 27 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bln 12 bln

40.050.000

- 13.905.000

-

- 112 unit 70 unit 65 unit

1 07 02 29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Pemeliharaan mebeluer - - - - - -

246

28.336 110

1 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur 100% 19%

129.100.000 17% 223.800.000 30% 1

1 07 03 01 Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Pembelian mesin absensi elektronik - - - - 6 unit

102.000.000 -

1 07 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya

Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan 340 psg PDH

137 psg PDH

54.800.000

134

psg PDH

53.600.000

153

psg PDH

- - - -

204 bh - - 331 bh

1 07 03 03 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah pakaian kerja lapangan pegawai yang disediakan

220 bh (rompi) 230 bh

(rompi)

46.900.000

252

bh (rompi)

68.200.000

270

bh (rompi)

- - 10 psg

(pakaian parkir)

10 psg

(pakaian parkir)

- 31 psg

(pakaian kontrak)

62 psg

(pakaian kontrak)

67 psg

(pakaian kontrak)


- - 4 psg

(pakaian IT)

-

1 07 03 05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu

Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu pegawai yang disediakan

- 137 psg

27.400.000 - - -

535

468 831

Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana

angkutan Darat dan Pelabuhan penyeberangan

Peningkatan sarana dan prasarana

transportasi angkutan darat dan Pelabuhan penyeberangan

Tersedianya sarana dan prasarana

transportasi angkutan darat dan Pelabuhan penyeberangan

1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP

100% 77% 559.020.460 2% 382.652.000 20% 5

1 07 15 01 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- - - 2 keg 90.000.000 7 keg 50

1 07 15 02 Kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Jumlah penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan yang terealisasi

- - - - - -

1 07 15 06 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dipelihara

12 bln 12 bln

559.020.460

12 bln

292.652.000

4 bln

1213 truk - - -

1 keg 12 keg 12 keg 3 keg

- 1.132 ltr -

282 ltr

- - - -

1 7 15 07 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Bertambahnya jumlah prasarana di Terminal - - - - - -

1.156 26

296

1 07 16 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

bertambahnya umur prasarana dan fasilitas LLAJ guna peningkatan keselamatan pengguna jasa/jalan

15% 10% 207.000.000 4% 286.424.000 4% 2


1 07 16 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara

- - - - - -

1 07 16 02 Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang di pelihara

- - - - - -

1 07 16 04 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Jumlah lokasi pada terminal/pelabuhan yang dipelihara

- -

-

-

229.424.000

-

11

- - 6 keg 2 keg

- - - -

- - - -

1 07 16 05 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

Jumlah simpang rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara

- 12 bln

207.000.000

-

57.000.000

-

10

- 20 unit 3 unit -

2 keg 10 keg - 3 keg

- - 8 spg 10 spg

- - - -

42 17 15

Mewujudkan keselamatan,

keamanan dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh

Peningkatan ketertiban & kenyaman

berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh

Meningkatnya kesadaran

pengguna jalan yang

mematuhi rambu lalu

lintas

1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan

50% 9% 973.900.000 9% 1.027.550.000 55% 3.7

1 07 17 04 Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Jumlah plat, STUK dan stiker TUK yang disediakan

12 bln (Honor) 12 bln

(Honor)

472.500.000

4 bln (Honor)

122.650.000

4 bln (Honor)

33

1500 bh (map)

2.500

bh (map)

2.550

bh (map) - bh

(map)

8000 psg (plat uji)

6.650

psg (plat uji)

6.650

psg (plat uji)

7.500

psg (plat uji)


3500 bh (Buku Uji)

3.500

bh (Buku

Uji) -

bh (Buku

Uji)

7.500

bh (Buku

Uji)

200 psg (stiker

samping TUK)

1.000

psg (stiker

samping TUK)

5.200

psg (stiker

samping TUK)

7.500

psg (stiker

samping TUK)

- - - 3 keg

- - - -

- - - -

1 07 17 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Jumlah angkutan umum di jalan raya yang terjaring razia

- -

-

12 bln

523.400.000

12 bln

49

- - 20 unit -

- - - 1 keg

1 07 17 06 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

Jumlah terminal yang dipelihara 12 bln

(honor) 12 bln (honor)

501.400.000

12 bln (honor)

381.500.000

12 bln (honor)

2.76


4 pkt - - -

9 unit - - 1 unit

- 60 bh - -

1 07 17 10 Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

Tersedianya depo angkutan massal - -

-

-

-

-

- - - -

- - - -

1 07 17 11 Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

terlaksananya survey - -

-

-

-

2 bln (Honor)

17

- - - 3894 org

- - - 1176 bh

- - - 3 kali

- - - 40 buku

- - - 10 keping


- - - 54900 lbr

- - - 900 ktk

1 07 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terpenuhinya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada sekolah

- -

-

-

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

1 07 17 15

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Terpilihnya awak kendaraan angkutan umum yang cakap dan handal

- - - - - -

13.741

14.450 83.461

Mewujudkan kapasitas dan

jaringan pelayanan

angkutan Kota Banda Aceh

Peningkatan kelancaran transportasi dalam Kota Banda Aceh

Terlayaninya masyarakat

yang menggunakan jasa trasportasi

kota

1 07 18 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik

0% 0% - 100% 1.554.750.000 0%

1 07 18 01 Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)

Jumlah fasilitas di terminal yang terbangun - -

- 12 bln

(Honor) 1.554.750.000

-

- - 3 keg -

1 07 18 02 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

Jumlah halte bus dan gedug terminal terpenuhi - - - - - -

- 15 -

1 07 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan

70% 23% 1.359.023.000 27% 3.093.329.313 16% 2.3


1 07 19 01 Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Jumlah sarana dan prasarana Rambu-rambu Lalu Lintas yang disediakan

6 bln (Honor) 6 bln (Honor)

1.119.220.970

6 bln (Honor)

1.073.529.313

-

96

4 pkt - - - - -


- 330 unit

322 unit 150 unit

- 14.300

M (marka)

2.200

M (marka) -

- 1 spg 2 spg -

1 07 19 02 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan Panjang Marka Jalan yang disediakan - 12 bln

962.943.000

6 bln

1.782.300.000

-

1.42


10 pkt - - -

6 bh - - -

- 72 unit 90 unit -

- - 14.470

M (marka)

10.000

M (marka)

1 07 19 04 Kegiatan Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir

Jumlah petugas parkir yang disediakan


(Honor)

396.080.000

5 bln (Honor)

237.500.000

-

2 keg 3 keg 1 keg -

220 org 10 org - -

- 2 unit - -

- - 5 M² -

- - - -

14.759

17.140 10.177

Jumlah 5.503.949.000

12.224.750.213 10.3

TABEL 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dishubkominfo Kota Banda Aceh

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

SKPD Lo


Indikator kinerja program

(outcome) dan Kegiatan (output)

pada Tahun Awal

Perencanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Penang-gung-jawab

kasi

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

-1 -2

-3

-4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20

-21

Mewujudkan

sumber daya

manusia yang

beriman,

amanah dan

profesional

Meningkatnya

Sumber daya

Aparatur dan

Pelayanan Publik

Tersedianya

Aparatur yang

berkualitas dalam pelayanan publik

1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran

100% 19% 1.738.677.200 20% 2.566.634.200 20% 2.847.260.602 20% 2.928.036.619 20% 2.603.452.400 100%

12.684.061.021

Dishubkominfo

1 07 01 02

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik

Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA

12 bln 12 bln 442.305.000 12 bln 541.200.000 12 bln 473.004.402 12

bln 573.567.000 12 bln 459.626.000 60 bln

2.489.702.402

1 07 01 06

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional

- - - - - - - - - - - - -

1 07 01 08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran jasa kebersihan kantor

12 bln 12 bln 26.819.000 12 bln 18.500.000 12 bln 19.502.000 12

bln 21.502.000 12 bln 21.500.400 60 bln 107.823.400

1 07 01 10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembelian Alat tulis kantor 12 bln 12 bln 51.823.200 12 bln 52.735.200 12 bln

52.735.200 12 bln 55.364.619 12 bln 50.000.000 60 bln

262.658.219

1 07 01 11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pembayaran barang cetakan dan penggandaan

12 bln 12 bln 55.725.000 12 bln 56.325.000 12 bln 56.325.000 12

bln 56.325.000 12 bln 45.000.000 60 bln 269.700.000

1 07 01 12

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bln 12 bln 9.131.000 12 bln 5.000.000 12 bln 5.020.000 12

bln 5.020.000 12 bln 5.020.000 60 bln 29.191.000

1 07 01 17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembelian makan dan minum Pegawai

11 bln 11 bln 295.724.000 11 bln 295.724.000 11 bln 295.724.000 11

bln 213.408.000 11 bln 207.636.000 55 bln

1.308.216.000

1 07 01 18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah

12 bln 12 bln 175.000.000 12 bln 165.000.000 12 bln 250.000.000 12

bln 265.000.000 12 bln 165.000.000 60 bln

1.020.000.000

1 07 01 19

Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa

6 bln 6 bln 17.350.000 10 bln 14.050.000 10 bln 13.250.000 10

bln 13.250.000 10 bln 13.250.000 46 bln 71.150.000


1 07 01 20

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran

Pembayaran biaya lembur pegawai/Pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

12 bln 12 bln 664.800.000 12 bln 1.418.100.000 12 bln 1.681.700.000 12

bln 1.724.600.000 12 bln 1.636.420.000 60 bln

7.125.620.000

101 105 105 105 105 521

1 07 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100% 0% 537.228.340 54% 3.089.610.700 0% 380.658.400 12% 374.436.000 33% 354.707.600 100%

4.736.641.040

Dishubkominfo

1 07 02 03

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Gedung Media Center yang disediakan

- - - 3 keg 2.550.000.000 - - - - - - 3 keg

2.550.000.000

1 07 02 05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pembelian kendaraan dinas/operasional

- - - - - - - - - - - - -

1 07 02 07

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pembelian perlengkapan gedung kantor

6 bln -

260.439.540

-

68.300.000

-

50.000.000

-

-

-

-

-

378.739.540

8 bh 29 bh - - - - 29 bh

2 pkt - - - - - -

7 unit 75 unit 64 unit - - - 139 unit

2 set - 2 set - - - 2 set

2 keg 4 keg - 1 keg - - 5 keg

1 07 02 09

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian peralatan gedung kantor

- - -

28 unit 124.497.700

5 unit

36.200.000

8

unit 45.100.000

7 unit 50.500.000

48 unit

256.297.700

- - 44 bh - - - - - 44 bh

1 07 02 10

Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Pembelian Mebeleur kantor - - - 96 unit 72.200.000 - - - - - - 96 bln

72.200.000

1 07 02 22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung kantor - - - - - 2 keg

11.300.000 1

keg

30.000.000 2 keg 82.640.000 5 keg 123.940.000

1 07 02 24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional

12 bln 12 bln

236.738.800

12 bln

246.308.000

12 bln

264.618.400

5 bln

285.891.000

12 bln

210.577.600

53 bln

1.244.133.8

00

19680 ltr - 27.960 ltr - 6.318 ltr 17.252 ltr 51.530 ltr

- 2 unit 3 unit - 1

unit

- 6 unit

- - - - 11 kali 11 kali 22 kali

- - - - 1

keg

- 1 keg


1 07 02 26

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

- - -

53 unit 14.400.000

25 unit

6.260.000

32

unit 4.290.000

28 unit 4.290.000

138 unit

29.240.000

- - 1 keg - - - 1 keg

1 07 02 27

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

12 bln 12 bln

40.050.000

-

13.905.000

-

12.280.000

-

9.155.000

-

6.700.000

12 bln

82.090.000

- 112 unit 70 unit 65 unit 45

unit

33 unit 325 unit

1 07 02 29

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

Pemeliharaan mebeluer - - - - - - - - - - - -

-

246 28.336 110 6.422 17.345 52.459

1 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur 100% 19% 129.100.000 17% 223.800.000 30% 150.370.000 14% 140.794.000 20% 104.670.000 100%

748.734.000 Dishubkomi

nfo

1 07 03 01

Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Pembelian mesin absensi elektronik

- - - - 6 unit 102.000.000 - - - - - - 6 unit 102.000.000

1 07 03 02

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya

Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan

340 psg PDH 137 psg PDH

54.800.000

134 psg PDH

53.600.000

153 psg PDH

79.070.000

122

psg

PDH

105.034.000

104 psg PDH

72.270.000

650 psg

364.774.000

- - - - 202

psg sepatu

- 202 psg sepatu

204 bh - - 331 bh - 377 bh 708 bh

1 07 03 03

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah pakaian kerja lapangan pegawai yang disediakan

220 bh (rompi) 230 bh (rompi)

46.900.000

252 bh

(rompi)

68.200.000

270 bh (rompi)

71.300.000

-

35.760.000

-

32.400.000

752 bh (rompi)

254.560.000

- - 10

psg (paka

ian parkir

)

10 psg (pakai

an parkir)

- - 20 psg

(pakaian parkir)

- 31 psg

(pakaian kontrak)

62

psg (paka

ian kontrak)

67

psg (pakai

an kontra

k)

80

psg

(pakaian kontrak)

72 psg

(pakaian kontrak)

312 psg

(pakaian kontrak)

- - 4 psg

(pakaian IT)

- - - 4 psg

(pakaian IT)


1 07 03 05

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu

Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu pegawai yang disediakan

- 137 psg 27.400.000 - - - - - - - - - 137 psg 27.400.000

535 468 831 404 553 2.791

Mewujudkan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

angkutan Darat

dan Pelabuh

an penyeberangan

Peningkatan

sarana dan

prasarana

transportasi

angkutan darat dan Pelabuha

n penyeber

angan

Tersedianya

sarana dan

prasarana

transportasi

angkutan darat

dan Pelabuh

an penyeberangan

1 07 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP

100% 77% 559.020.460 2% 382.652.000 20% 572.686.800 1% 6.346.291.000 0% 200.000.000 100%

8.060.650.260

Dishubkominfo

1 07 15 01

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- - - 2 keg 90.000.000 7 keg 509.532.800 - - 1 keg 50.000.000 10 kali

649.532.800

1 07 15 02

Kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Jumlah penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan yang terealisasi

- - - - - - - - - - - - -

1 07 15 06

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dipelihara

12 bln 12 bln

559.020.460

12 bln

292.652.000

4 bln

63.154.000

10 bln

6.346.291.000

5 bln

150.000.000

43 bln

7.411.117.4

60

1213 truk - - - - - -

1 keg 12 keg 12 keg 3 keg 12

keg

1 keg 40 keg

- 1.132 ltr - 282 ltr - - 1.414 ltr

- - - - - - -

1 7 15 07

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Bertambahnya jumlah prasarana di Terminal

- - - - - - - - - - - - -

1.156 26 296 22 7 1.507

1 07 16

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

bertambahnya umur prasarana dan fasilitas LLAJ guna peningkatan keselamatan pengguna jasa/jalan

15% 10% 207.000.000 4% 286.424.000 4% 215.000.000 76% 262.520.000 6% 342.520.000 100%

1.313.464.000

Dishubkominfo

1 07 16 01

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara

- - - - - - - - - - - - unit alat PKB

-


1 07 16 02

Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang di pelihara

- - - - - - - - - - - - -

1 07 16 04

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Jumlah lokasi pada terminal/pelabuhan yang dipelihara

- -

-

-

229.424.000

-

110.000.000

-

132.520.000

12 bln

132.520.000

12 bln

604.464.000

- - 6 keg 2 keg 2

keg

- 10 keg

- - - - 317 ltr - 317 ltr

- - - - - 3 kali 3 kali

1 07 16 05

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

Jumlah simpang rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara

- 12 bln

207.000.000

-

57.000.000

-

105.000.000

-

130.000.000

-

210.000.000

12 bln

709.000.000

- 20 unit 3 unit - - - 23 unit

2 keg 10 keg - 3 keg 3

keg

2 keg 18 keg

- - 8 spg 10 spg - - 18 spg

- - - - - 10 kali 10 kali

42 17 15 322 27 423

Mewujudkan

keselamatan, keamanan dan kenyam

anan berlalu lintas dalam Kota

Banda Aceh

Peningkatan

ketertiban &

kenyaman berlalu

lintas dalam Kota

Banda Aceh

Meningkatnya

kesadaran

pengguna jalan yang

mematuhi rambu

lalu lintas

1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan

50% 9% 973.900.000 9% 1.027.550.000 55% 3.770.527.000 11% 5.675.900.000 16% 5.751.930.000 100%

17.199.807.000

Dishubkominfo

1 07 17 04

Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Jumlah plat, STUK dan stiker TUK yang disediakan


(Honor)

472.500.000

4 bln (Honor)

122.650.000

4 bln

(Honor)

331.950.000

4

bln (Honor)

284.900.000

4 bln (Honor)

209.830.000

28 bln (Honor)

1.421.830.0

00

1500 bh (map) 2.500 bh (map) 2.550

bh (map

) - bh

(map) - bh (map)

- bh (map) 5.050 bh (map)

8000 psg (plat uji) 6.650 psg (plat

uji) 6.650 psg (plat uji)

7.500 psg (plat uji)

5.500

psg (plat uji)

9.400 psg (plat uji) 35.700 psg (plat

uji)

3500 bh (Buku Uji) 3.500 bh (Buku

Uji) - bh (Buku Uji)

7.500 bh

(Buku Uji)

5.500

bh (Buku

Uji)

3.000 bh (Buku Uji) 19.500 bh (Buku

Uji)


200 psg (stiker

samping TUK)

1.000 psg (stiker

samping TUK)

5.200

psg (stike

r samping

TUK)

7.500

psg (stiker sampi

ng TUK)

5.500

psg

(stiker samping TUK)

5.500 psg (stiker

samping TUK)

24.700 psg (stiker

samping TUK)

- - - 3 keg 2

keg

- 5 keg

- - - - - 1 kali 1 kali

- - - - - 10 unit 10 unit

1 07 17 05

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Jumlah angkutan umum di jalan raya yang terjaring razia

- -

-

12 bln

523.400.000

12 bln

498.300.000

10 bln

411.000.000

10 bln

1.802.000.000

44 bln

3.234.700.000

- - 20 unit - - 17 unit 37 unit

- - - 1 keg - 9 keg 10 keg

1 07 17 06

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

Jumlah terminal yang dipelihara

12 bln (honor) 12 bln (honor)

501.400.000

12 bln

(honor)

381.500.000

12 bln

(honor)

2.761.000.000

12 bln (honor)

180.000.000

12 bln (honor)

203.000.000

60 bln (honor)

4.026.900.0

00

3 keg 7 keg 2 keg 3 keg - - 12 keg

4 pkt - - - - - - pkt

9 unit - - 1 unit - 5 unit 6 unit

- 60 bh - - - - 60 bh

1 07 17 10

Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

Tersedianya depo angkutan massal

- -

-

-

-

-

-

-

4.800.000.000

6 bln (honor)

3.502.100.000

6 bln (honor)

8.302.100.000

- - - - 3

keg

2 keg 5 keg

- - - - -

1 07 17 11

Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

terlaksananya survey - -

-

-

-

2 bln

(Honor)

179.277.000

-

-

-

-

2 bln (Honor)

179.277.000

- - - 3894 org - - 3.894 org

- - - 1176 bh - - 1.176 bh

- - - 3 kali - - 3 kali

- - - 40 buku - - 40 buku

- - - 10 keping - - 10 keping

- - - 54900 lbr - - 54.900 lbr

- - - 900 ktk - - 900 ktk


1 07 17 14

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terpenuhinya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada sekolah

- -

-

-

-

-

-

-

3 bln (Honor)

35.000.000

3 bln (Honor)

35.000.000

- - - - - 130 org 130 org

- - - - - 1 set 1 bh

- - - - - 6.520 lbr 6.520 kali

- - - - - 24 ktk 24 buku

1 07 17 15

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Terpilihnya awak kendaraan angkutan umum yang cakap dan handal

- - - - - - - - - - - - -

13.741 14.450 83.461 16.531 24.654 152.837

Mewujudkan

kapasitas dan

jaringan pelayan

an angkutan Kota Banda Aceh

Peningkatan

kelancaran

transportasi

dalam Kota

Banda Aceh

Terlayaninya

masyarakat yang menggunakan jasa

trasportasi kota

1 07 18

Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik

0% 0% - 100% 1.554.750.000 0% - 0% - 0% - 100%

1.554.750.000

Dishubkominfo

1 07 18 01

Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)

Jumlah fasilitas di terminal yang terbangun

- -

-

12 bln (Honor)

1.554.750.000

-

-

-

-

-

-

12 bln (Honor)

1.554.750.000

- - 3 keg - - - 3 keg

1 07 18 02

Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

Jumlah halte bus dan gedug terminal terpenuhi

- - - - - - - - - - - - -

- 15 - - - 15

1 07 19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan

70% 23% 1.359.023.000 27% 3.093.329.313 16% 2.384.203.861 0% 4.045.723.961 7% 2.833.130.000 72%

13.715.410.135

Dishubkominfo

1 07 19 01

Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Jumlah sarana dan prasarana Rambu-rambu Lalu Lintas yang disediakan

6 bln (Honor) 6 bln (Honor)

1.119.220.970 6

bln (Honor) 1.073.529.313

-

960.353.861

6 bln (honor) 496.315.123

7 bln (honor) 245.114.000

25 bln (Honor)

3.894.533.267

4 pkt - - - - - - - - -



keg

6 keg 39 keg

- 330 unit 322 unit 150 unit 196

unit

282 unit 1.280 unit

- 14.300 M (marka) 2.200

M (mark

a) - - - 16.500 M

(marka)

- 1 spg 2 spg - - - 3 spg

1 07 19 02

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Panjang Marka Jalan yang disediakan

- 12 bln

962.943.000

6 bln

1.782.300.000

-

1.423.850.000

-

3.549.408.838

-

1.530.916.000

18 bln

9.249.417.8

38


keg

13 keg 17.971 keg

10 pkt - - - - - - pkt

6 bh - - - - - - bh

- 72 unit 90 unit - 20

unit

493 unit 675 unit

- - 14.470 M

(marka)

10.000 M

(marka)

12.666 M (marka)

3.337 M (marka) 27.807 M (marka)

1 07 19 04

Kegiatan Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir

Jumlah petugas parkir yang disediakan


(Honor)

396.080.000

5 bln (Honor)

237.500.000

-

-

-

-

6 bln (Honor)

1.057.100.000

16 bln (Honor)

1.690.680.0

00

2 keg 3 keg 1 keg - - 3 keg 7 keg

220 org 10 org - - - - 10 org

- 2 unit - - - - 2 unit

- - 5 M² - - - 5 M²

- - - - - 300 bh 300 bh

14.759 17.140 10.177 270 4.447 64.658

Jumlah 5.503.949.000 12.224.750.213 10.320.706.663 19.773.701.580 12.190.410.000

60.013.517.

456

94 | 9 3


BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RPJM mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi

Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga

Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan,

Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat di

Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Memperhatikan hal tesebut maka dokumen RPJM Kota Banda Aceh

merupakan dokumen yang memiliki hubungan yang kuat dengan

dokumen perencanaan lainnya. Dalam implementasinya, RPJM

menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Strategis SKPD yang

harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian Kinerja

masing-masing SKPD yang berlandaskan kepada anggaran.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Tahun 2012-2017 ini disusun dengan mengacu kepada RPJM Kota

Banda Aceh untuk kurun waktu yang sama berdasarkan tugas

pokok dan fungsi serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang

dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk menghindari

terjadinya tumpang tindih dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan perlu dilakukan kordinasi antar lintas SKPD

dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga

pelaksanaan akan berjalan sesuai rencana dan terukur dan berhasil

guna kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tidak terlepas dari

berkoordinasi dengan Dinas terkait. Pelaksanaan koordinasi ini

dilakukan melalui musrenbang, musrena dan koordinasi dalam

penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). Rincian indikator kinerja

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dengan mengacu pada RPJMD

disajikan pada tabel berikut:

95 | 9 3


Lampiran 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator

Kondisi Kinerja pada awal

Priode RPJM

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja pada akhir Priode

RPJM 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

INDIKATOR SPM (Permenkominfo No. 22/2010 dan Permenhub No.81/2011

A PERHUBUNGAN

1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

1.1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

0,01% 0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1%

1%

2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

2.1. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.2. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

3 Fasilitas Perlengkapan Jalan

3.1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) pada jalan Kabupaten/Kota.

90,73% 92%

94%

96%

98%

100%

100%

4 Pelayanan Pengujian Kendaraan

Bermotor

4.1. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

5 Sumber Daya Manusia (SDM)

5.1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

77,78% 80%

85%

90%

95%

100%

100%

5.2. Tersedianya Sumber Daya 80% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

96 | 9 3


Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

5.3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

6 Keselamatan

6.1 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

7 Jaringan Pelayanan Angkutan

Penyeberangan

7.1. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

8 Jaringan Prasarana Angkutan

Penyeberangan

8.1. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

9 Jaringan Prasarana Angkutan Laut

11.1. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

10 Keselamatan

12.2. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%


1 Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

1.1 media massa 39 kali/th 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 1.2 media online (Website) 80 hari/th setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari

1.3 media tradisional pertunjukan rakyat 1 kali/th 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn

1.4 media interpersonal 2 kali/th 12kl/thn/kec. 12kl/thn/kec. 12kl/thn/kec. 12kl/thn/kec. 12kl/thn/kec. 12kl/thn/kec.

97 | 9 3


1.5 media luar ruang 12 kali/th 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn 12kali/thn

2 Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

2.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan

33% 50%

50%

50%

50%

50%

50%



Kota Banda Aceh

Drs. Muzakkir, M.Si

Nip. 19620714 198607 1 002

Documents

RANCANGAN AKHIR - Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh · 2017. 4. 5. · Tahun 2012–2017, sehingga Renstra Kota Dinas Perhubungan Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan