Upload
others
View
17
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1
1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perkembangan ekonomi global berpengaruh pada perekonomian Indonesia
dimana pertumbuhan ekonomi nasional masih mengalami kendala dalam hal
pemerataan kemakmuran. Angka kemiskinan versi BPS dalam laporan profil
kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 menunjukkan masih terdapat 28,01
juta penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan
versi BPS, yakni rata-rata sebesar 354.386 rupiah per kapita per bulan. Masalah
kemiskinan ini sebenarnya bisa dibantu dengan zakat dimana sebagai contoh di
negara Arab Saudi dan Sudan, zakat sudah diatur resmi dan diwajibkan pada
penduduk muslim sehingga penduduk miskin mendapatkan subsidi bulanan
sehingga kesenjangan sosial dan angka kriminalitas cenderung rendah di kedua
negara tersebut (BAZNAS 2016).
Potensi zakat di Indonesia sebenarnya besar, namun pada kenyataannya
hanya terkumpul sedikit dibandingkan dengan potensi zakat yang ada.
Berdasarkan data forum zakat, dana zakat terkumpul melalui lembaga sebesar Rp
2 Triliun pada tahun 2012, Rp 3 Triliun pada tahun 2013, sedangkan pada tahun
2014 sebesar Rp 3,2 Triliun. Terjadi peningkatan zakat selama tiga tahun terakhir
bila dibandingkan dari potensi zakat di Indonesia yang diteliti oleh IDB ditahun
2013 mencapai 217 Triliun (Yuningsih dan Abdillah 2015). Pada tanggal 27
Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-
Undang nomer 38 tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU nomer 23
than 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1)
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2)
meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan. UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat
harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat,
baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.
Pemerintah telah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
dengan Tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu,
(1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
(2) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik
melalui pendayagunaan zakat
(3) Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan,
peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
(4) Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” dikalangan
mustahik.
(5) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam
mengelola zakat
(6) Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya
(7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.
Kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan
menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama
(Shalihati 2010). Sistem pelaporan zakat nasional dapat dilihat pada Gambar 1.
Baznas sebagai pengelola zakat nasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan
2
zakat secara rutin 6 bulan dan akhir tahun kepada menteri agama. BAZNAS
propinsi melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat propinsi kepada
BAZNAS dan gubernur setiap 6 bulan dan akhir tahun. Tingkat kabupaten/kota
melaporkan pada BAZNAS propinsi dan bupati/walikota setiap 6 bulan dan akhir
tahun.
Sumber : BAZNAS (2016)
Gambar 1 Sistem pelaporan zakat nasional
Banyak kemungkinan yang menjadi faktor penyebab tidak optimalnya
pengelolaan zakat ini. Hafidhudin (2008) mengidentifikasikannya menjadi empat
faktor yaitu; (1) ketidakefektifan organisasi pengumpul zakat, (2) biaya
administrasi yang tinggi untuk mengelola zakat, (3) informasi tentang pentingnya
membayar zakat yang tidak efektifd an (4) ketidakpercayaan para muzakki
(pembayar zakat) terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). BAZNAS harus
terus menerus menjaga kepercayaan muzakki (pembayaran zakat).
Secara keseluruhan persepsi dan sikap muzzaki lembaga dan muzzaki non
lembaga dapat dikatakan baik. Rata-rata penilaian keyakinan muzzaki lembaga
lebih tinggi dibandingkan dengan muzzaki non lembaga, secara keseluruhan
muzaki lembaga lebih menyukai lembaga BAZNAS untuk meyalurkan zakatnya
dibandingkan muzzaki non-lembaga. Rata-rata muzzaki lembaga memiliki skor
aware zakat, aware BAZNAS, sikap, produk, usia dan jenis kelamin lebih tinggi
daripada muzzaki non lembaga (Shalihati 2010).
Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa secara simultan
(bersama-sama) kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
pegawai (Emmyah 2009). Peningkatan penerimaan dan pengelolaan zakat maka
dirasa perlu ada yang memonitor, mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi
3
amil semaksimal mungkin, sehingga BAZNAS dapat menempatkan SDM dengan
kompetensi yang tepat, sesuai dengan bagian terkait dalam lembaga zakat dengan
harapan meningkatkan hasil penerimaan dan pengelolaan zakat.
Salah satu isu strategis BAZNAS adalah kompetensi dan peningkatan
kapasitas amil dimana untuk menjalankan visi dan misi kebangkitan zakat,
diperlukan sumberdaya amil yang memiliki kompetensi dan kapasitas. Seiring
dengan tuntutan dan tantangan yang harus dihadapi saat ini dan dimasa datang,
maka BAZNAS perlu mendesain standar kompetensi amil serta program
peningkatan kapasitas amil secara nasional (BAZNAS 2016). Selain itu penerapan
teknologi informasi dalam pengelolaan zakat juga merupakan rencana strategis
BAZNAS (BAZNAS 2016)
Hasil penelitian Chasalow (2009) mengidentifikasi kompetensi organisasi
adalah salah satu cara untuk mengevaluasi karakteristik individu dan organisasi
untuk mendapatkan pencapaian tujuan perusahaan. Kompetensi bisa
dikembangkan dengan melibatkan aktivitas pengusaha dan team yang kreatif
(Baggen 2017). Identifikasi dari 85 departemen di Florida, sumber daya manusia
kompetensi penting harus dipakai di 5 sampai 10 tahun kedepan. Kompetensi
dapat ditingkatkan dengan cara memberikan evaluasi dan pelatihan sehingga ada
pengembangan dari karyawan (Jones 2011).
Seiring dengan tuntutan dan tantangan saat ini dan dimasa datang, maka
BAZNAS perlu mendesain standar kompetensi amil secara nasional dan dapat
dilakukan monitoring dan evaluasi kompetensinya menggunakan teknologi
informasi berbasis online/internet baik secara individual oleh amil ataupun secara
kelembagaan oleh BAZNAS. .
Perumusan Masalah
Selama ini sudah ada beberapa pengukuran kompetensi BAZNAS akan
tetapi belum berbasis IT dan tersistem secara online sehingga berpotensi
memunculkan subyektifitas dalam proses pengukuran kompetensi untuk seluruh
amil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Peneliti merasa perlunya
pengukuran kompetensi yang yang dijadikan pertimbangan untuk proses seleksi
evaluasi dan penempatan karyawan sehingga dapat dilakukan dengan obyektif,
sistematik dan terukur dengan memanfaatkan data dan informasi yang relevan
dalam proses tersebut.Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan/acuan bagi
BAZNAS untuk pelaksanaan isu strategis di pusat maupun daerah untuk
meningkatkan kompetensi seleksi, mutasi, promosi dan penempatan amil.
Pertanyaan Penelitian
Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan sebagai
pertimbangan rancang bangun penempatan kapasitas amil di BAZNAS?
2. Apa saja parameter, faktor dan indikator yang diperlukan dalam membuat
aplikasi DSS (Decision Support System) sehingga bisa menjadi prototipe yang
bisa dipakai oleh BAZNAS?
4
Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :
1. Menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan
BAZNAS terkait rancang bangun DSS untuk mengukur kompetensi amil
sebagai pertimbangan dalam seleksi, promosi, mutasi, penempatan di
BAZNAS.
2. Membuat prototipe rancang bangun DSS untuk kompetensi amil BAZNAS.
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:
1. Internal BAZNAS sebagai bahan evaluasi meningkatkan seleksi dan
penempatan karyawan berdasarkan kompetensi.
2. Amil BAZNAS sebagai pelaksanaan isu strategis dalam hal peningkatan
kompetensi amil dan peningkatan pengelolaan zakat menggunakan teknologi
informasi.
3. Tingkat kepercayaan masyarakat ke BAZNAS meningkat sehingga
pembayaran zakat di Indonesia dapat tumbuh lebih cepat.
4. Penulis mendapat banyak pengetahuan tentang BAZNAS dan kompetensi.
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada permasalahan yang ada pada
lembaga BAZNAS dan mengakomodir Sistem Organisasi yang ada di Baznas
Pusat. Pendekatan sikap karyawan pada lembaga dengan melihat kebutuhan
kompetensi dari data-data yang valid dari kegiatan proses yang berlaku di
lembaga BAZNAS. Adapun 3 bagian kompetensi didalam lembaga zakat
BAZNAS adalah:
1.Pengumpulan dana zakat
2.Pengelolaan dana zakat
3.Penyaluran/Pendistribusian dana zakat
Ruang lingkup lainnya adalah :
1. Pada Pembobotan di Aplikasi DSS Amil yang dibuat, menggunakan hasil
pengolahan AHP pada Expert Choice dari luar prototipe aplikasi yang dibuat.
2. Sistem AHP tidak langsung dikerjakan dalam prototipe aplikasi DSS Amil.
DSS dilakukan dengan menggunakan metode AHP tapi AHP bisa dihitung diluar
sistem software expert choice.
2 TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang mendukung sebagai alat
bantu teoritis untuk rancang bangun DSS untuk pengukuran kompetensi amil
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Teori yang disampaikan di tinjauan
pustaka ini adalah teori DSS, kompetensi, evaluasi penilaian umpan balik 360o,
BAZNAS, kinerja dan teori keputusan AHP.
Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB