Upload
icha-anandisa
View
287
Download
23
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Putusan MA Kasus Pertamina vs KBC
Citation preview
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
P U T U S A N
Nmor 444 PK/Pdt/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara :
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
NEGARA (PERTAMINA), berkedudukan di Jalan Medan
Merdeka Timur Nomor 1, Jakarta 10110, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Patuan Sinaga, SH. MH. dkk., Advokat, berkantor
di Gedung Wisma Dharmala Sakti lantai 5, Jalan Jenderal
Sudirman, Kavling 76-78, Jakarta Pusat 10220 ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu selaku Terbanding /
Penggugat ;
M E L A W A N
1. KARAHA BODAS COMPANY L.L.C., beralamat di jalan T.B.
Simatupang Kav. 10, Jakarta 12310, sekarang memiliki
kantor di c/o Java Geothermal, L.L.C, 565 Fifth Avenue 29th
Floor, New York 10017, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
Rambun Tjajo, SH., Sarah Natalia, SH., dan Perry Cornelius,
SH., Advokat, berkantor di Graha Niaga, Lantai 2, Jalan
Jenderal Sudirman, Kaveling 58, Jakarta 12190 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu selaku
Pembanding / Tergugat ;
DAN
2. PT. PLN (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 ;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu selaku Turut
Terbanding / Turut Tergugat ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.
01/Banding/Wasit-Int/2002 tanggal 08 Maret 2004 yang telah berkekuatan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Pembanding/Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut ;
bahwa Tergugat sedang berusaha melaksanakan Putusan Arbitrase
Internasional yang telah di putus di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000,
berdasarkan ketentuan arbitrase Uncitral, yang telah menghukum Penggugat
untuk membayar kepada Tergugat ganti rugi sejumlah US$ 266.166.654 berikut
4% setahun, Bukti P-1, antara lain dengan memblokir aset-aset yang menurut
Tergugat menjadi milik dari Penggugat yang terletak dalam wilayah Amerika
Serikat ;
bahwa terhadap tindakan Tergugat berupa pemblokiran rekening-
rekening di Amerika Serikat tersebut, Penggugat sangat keberatan oleh karena
Putusan Arbitrase tersebut melanggar ketentuan Konvensi New York dan
Undang-Undang Arbitrase Indonesia Tahun 1999 No. 30, maka melalui gugatan
ini, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan Arbitrase
Internasional bersangkutan ;
bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan terhadap Putusan
Arbitrase asing tersebut di atas, Penggugat sesuai dengan Pasal 67 (1) UU RI
No. 30/1999 telah menyerahkan dan mendaftarkan asli Putusan Arbitrase
tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2002,
sehingga gugatan pembatalan ini telah diajukan masih dalam batas waktu 30
hari setelah penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase tersebut
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 71 UU No. 30/1999 ;
bahwa adapun Putusan Arbitrase Jenewa ini timbul dari sengketa yang
muncul dari penangguhan pelaksanaan dua kontrak/perjanjian yang dibuat
pada tanggal 28 November 1994 :
Bukti P-2 : Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation Contract) antara
Penggugat dengan Tergugat juga disebut JOC yang menentukan bahwa
Penggugat bertanggung jawab untuk pengurusan operasi di bidang geothermal
dan bahwa Tergugat akan bertindak sebagai Kontraktor, dimana Tergugat
diwajibkan untuk mengembangkan energi geothermal dan untuk membangun
dan menjalankan fasilitas generating (pembangkitan) tenaga listrik. Kemudian
Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian P-2 telah sepakat mengenai pilihan
forum dan pilihan hukum dalam Pasal 13 bahwa dalam hal timbul sengketa
antara para pihak maka akan diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan
ketentuan Uncitral dan dalam Pasal 20, bahwa terhadap Kontrak P-2 ini akan
berlaku hukum Indonesia ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Bukti P-3 : Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract), juga disebut
ESC antara Penggugat, Turut Tergugat, dengan Tergugat berdasarkan mana
Turut Tergugat setuju untuk membeli dari Penggugat tenaga listrik yang
dihasilkan oleh fasilitas pembangkit listrik yang telah dibangun oleh Tergugat,
dan dimana Tergugat sebagai Kontraktor dari Penggugat sesuai dengan Bukti
P-2 berhak untuk menjual kepada Turut Tergugat untuk dan atas nama
Penggugat, tenaga listrik sampai sejumlah 400 MV ;
Kemudian Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat dalam Kontrak, Bukti P-3 :
mengenai pilihan forum dan pilihan hukum telah sepakat dalam Pasal 8 (2)
bahwa dalam hal timbul sengketa antara para pihak tersebut di atas, maka akan
diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan arbitrase Uncitral; dan
Pasal 12 : bahwa terhadap Kontrak P-2 ini akan berlaku hukum Indonesia ;
Bahwa setelah dibuatnya kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 pada tanggal
28 November 1994, maka kurang lebih tiga tahun kemudian sesudah dibuatnya
kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 tersebut oleh Pemerintah RI diterbitkan :
Bukti P-4 : Keputusan Presiden No. 39/1997 tanggal 20 September 1997
yang antara lain menentukan harus ditangguhkan Proyek PLTP Karaha Bodas,
demi untuk menanggulangi gejolak moneter ;
Bahwa kemudian Proyek ini dengan Keputusan Presiden No. 47/1997
tanggal 1 November 1997 (Bukti P-5) dinyatakan dapat diteruskan ;
Bahwa akan tetapi, kemudian dengan Keputusan Presiden No. 5/1998
Proyek bersangkutan ditangguhkan kembali (Bukti P-6) ;
Bahwa dengan adanya Keputusan Presiden No. 5/1998 tanggal 10
Januari 1998 (Bukti P-6) dan Keputusan Presiden No. 39/1997 tanggal 20
September 1997 (Bukti P-4) maka secara tegas Pemerintah RI telah
menangguhkan untuk diteruskan kontrak-kontrak : Joint Operation Contract
(JOC) (Bukti P-2) dan Energy Sales Contract (ESC) (Bukti P-3) ;
Bahwa dengan diterbitkannya oleh Pemerintah RI Keputusan Presiden
P-6 jo P-4 maka Kontrak (Perjanjian) Bukti P-2 dan Bukti P-3 tidak dapat
dilanjutkan karena jika tetap diteruskan akan melanggar Keputusan Presiden
No. 39/1997 tanggal 20 September 1997 (Bukti P-4) dan Keputusan Presiden
No. 5/1998 tanggal 10 Januari 1998 (Bukti P-6) yang telah mencabut kembali
Bukti P-5 yaitu Keputusan Presiden No. 47/1997 tanggal 1 November 1997 dan
menguatkan berlakunya kembali Bukti P-4 ;
Bahwa meskipun Tergugat sudah mengetahui adanya larangan dari
Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
P-6 untuk meneruskan pelaksanaan Joint Operation Contract (JOC) dan Energy
Sales Contract (ESC), akan tetapi ternyata Tergugat tidak menghiraukannya ;
Bahwa sebaliknya Tergugat tetap, secara terus menerus tanpa henti-
hentinya melakukan tindakan-tindakan terhadap Penggugat agar supaya
Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 tetap dilaksanakan, pada Perjanjian Bukti P-2
dan Bukti P-3 karena adanya Keputusan Presiden (Bukti P-4 dan Bukti P-6),
telah dilarang untuk diteruskan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan telah
ditangguhkan untuk mengatasi kemelut (krisis) ekonomi menyeluruh yang
sedang melanda Negara Republik Indonesia ;
Adapun alasan-alasan untuk meminta pembatalan Putusan Arbitrase luar negeri
a quo adalah karena melanggar ketentuan-ketentuan Konvensi New York
(Keppres Tahun 1991 No. 34) maupun ketentuan Undang-Undang Arbitrase
Tahun 1999 No. 30 serta klausula arbitrase yang menjadi sumber utama
wewenang Team Arbitrase bersangkutan antara lain karena :
I. Majelis Arbitrase dalam Bukti P-1 telah melampaui wewenangnya karena tidak
mempergunakan Hukum Indonesia. Padahal Hukum Indonesia adalah yang
harus dipergunakan ;
Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam hal timbul sengketa
antara Penggugat dengan Tergugat, Bukti P-2, Pasal 132 menentukan bahwa
penyelesaiannya akan ditempuh dengan arbitrase berdasarkan ketentuan
arbitrase (Uncitral Arbitration Rules). Ketentuan yang sama juga berlaku bagi
Bukti P-3, Pasal 8.2 a dan hukum yang telah dipilih oleh Penggugat, Tergugat
dan Turut Tergugat adalah Hukum Indonesia secara berturut dalam Bukti P-2,
Pasal 20 dan dalam Bukti P-3, Pasal 12 ;
Bahwa Majelis Arbitrase, berdasarkan Uncitral Arbitration Rules Pasal 33
(1) seharusnya mempergunakan hukum yang telah dipilih oleh Penggugat,
Tergugat dan Turut Tergugat, yang adalah Hukum Indonesia ;
Bahwa namun ternyata Majelis Arbitrase di Jenewa, dalam pertimbangan
Bukti P-1 tidak menghiraukan telah mengenyampingkan dan telah melanggar
ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia yang seharusnya diperlakukan ;
Bahwa adapun ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia yang telah
dilanggar oleh Majelis Arbitrase dalam Bukti P-1 adalah sebagai berikut :
II. Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 tidak mengindahkan /
secara keliru menafsirkan ketentuan tentang force majeure menurut Hukum
Indonesia ;
Bahwa Putusan Arbitrase tertanggal 18 Desember 2000 (Bukti P-1)
secara keliru mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 15.2 (e) JOC (Bukti P-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
1) dan Pasal 9.2 (e) ESC (Bukti P-2) maka suatu peristiwa yang berhubungan
dengan Pemerintah (Government Related Even) dianggap sebagai suatu
peristiwa force majeure (keadaan kahar) yang hanya berlaku terhadap Tergugat
dan tidak berlaku bagi Penggugat dan Turut Tergugat ;
Bahwa para Arbiter dalam memberikan pertimbangannya yang
berpendapat bahwa dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 5/1998
dianggap sebagai suatu keadaan force majeure hanya bagi Tergugat, sehingga
Tergugat dibenarkan untuk tidak melakukan dan memenuhi kewajiban-
kewajibannya dari JOC dan ESC, sedangkan bagi Penggugat dan Turut
Tergugat, Keputusan Presiden No. 5/1998 tidak dapat dijadikan alasan force
majeure sehingga tetap harus melaksanakan segala kewajibannya dalam JOC
dan ESC. Dalam hal ini tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban Penggugat dan
Turut Tergugat tersebut maka Penggugat dan Turut Tergugat dianggap telah
melakukan wanprestasi dan karenanya dihukum untuk membayar kerugian
kepada Tergugat kurang lebih sebesar US$.270.000.000,- (dua ratus tujuh
puluh juta dollar Amerika Serikat) ;
Bahwa pertimbangan Putusan Arbitrase tersebut adalah keliru karena
ada keharusan untuk menangguhkan Proyek PLTP Karaha (PLN Tahap I)
sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti P-6
adalah bukan karena kesalahan Penggugat atau Turut Tergugat tetapi adalah
suatu tindakan kebijaksanaan Pemerintah untuk mengatasi gejolak krisis
moneter yang dihadapi oleh Indonesia yang berada di luar kemampuan
Penggugat untuk dapat merubahnya ;
Bahwa jelas perintah penangguhan yang dikeluarkan oleh Keputusan
Presiden Bukti P-4 dan Bukti P-6 tersebut bersifat memaksa dan merupakan
suatu peristiwa force majeure yang berlaku baik bagi Penggugat, Tergugat
maupun Turut Tergugat ;
Bahwa walaupun ketentuan dalam Bukti P-2 dan Bukti P-3 ESC
menyatakan bahwa suatu peristiwa yang berhubungan dengan Pemerintah
dianggap sebagai suatu peristiwa force majeure (keadaan kahar) berkenaan
dengan Tergugat tetap pada kenyataannya Penggugat dan Turut Tergugat
sebagai BUMN harus tunduk dan mematuhi keputusan Presiden sehingga force
majeure berlaku juga bagi Penggugat dan Tergugat ;
Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata maka suatu persetujuan
tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya,
melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut
berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Bahwa menurut rasa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
keadilan dan kebiasaan dan undang-undang maka suatu peristiwa force
majeure terutama atau kebijaksanaan Pemerintah berlaku terhadap semua
pihak termasuk Penggugat dan Turut Tergugat ;
Bahwa adanya peristiwa force majeure menurut Hukum Indonesia
membebaskan Penggugat dari kewajiban untuk membayar penggantian biaya,
kerugian atau bunga ;
Bahwa oleh karena Keputusan Presiden No. 5/1998 tersebut merupakan
suatu peristiwa force majeure maka berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdata tidak
seharusnya Putusan Arbitrase menghukum Penggugat dan Turut Tergugat
untuk membayar kerugian sebesar kurang lebih US$ 270.000.000,- (dua ratus
tujuh puluh juta dollar Amerika Serikat) ;
Bahwa putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000, Bukti P-1
pelaksanaannya harus ditolak karena bertentangan dengan ketertiban umum
RI;
Bahwa Pasal 1337 menentukan bahwa suatu causa adalah terlarang
apabila hal tersebut dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan
ketertiban umum ;
Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas maka Joint Operation
Contract / JOC Bukti P-2 dan Energy Sales Contract / ESC Bukti P-3 tidak dapat
diteruskan pelaksanaannya karena telah ditangguhkan oleh Keputusan
Presiden RI (Bukti P-4 dan Bukti P-6) ;
Bahwa sebagaimana dapat dibaca dari pertimbangan yang diberikan
dalam Bukti P-6 Keputusan Presiden No. 5/1998 tersebut maka dalam rangka
upaya mengatasi gejolak moneter yang dihadapi oleh negara Indonesia yang
timbul sejak tahun 1997 dan demi untuk penghematan di semua bidang maka
Pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk menangguhkan proyek-proyek
yang membutuhkan dana yang besar antara lain proyek PLTP Karaha (Tahap I
PLN) yang diadakan berdasarkan perjanjian (Bukti P-2 dan Bukti P-3) ;
Bahwa dengan demikian maka Keputusan Presiden RI No. 5/1998 (Bukti
P-6) tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah RI demi kepentingan penyelamatan
negara dan rakyat Indonesia yang sedang menghadapi krisis ekonomi
khususnya yang diakibatkan antara lain oleh depresiasi mata uang rupiah
terhadap nilai tukar US dollar yang pada saat itu mencapai lebih dari 300%
sehingga apabila proyek PLTP tersebut diteruskan pasti akan menimbulkan
beban keuangan yang sangat berat bagi negara dan rakyat Indonesia. Oleh
karenanya demi untuk menjaga ketertiban umum maka Pemerintah Indonesia
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
memandang perlu untuk menangguhkan proyek PLTP Karaha (Tahap I PLN)
tersebut ;
Bahwa oleh karenanya Putusan Arbitrase Internasional tanggal 18
Desember 2000 Bukti P-1 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan
dengan ketertiban umum Republik Indonesia ;
Bahwa alasan ketertiban umum juga ditentukan dalam Pasal 66 UU
Arbitrase No. 30/1999 sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Putusan
Arbitrase Internasional untuk dapat dilaksanakan ;
Bahwa Bukti P-2 dan Bukti P-3 merupakan perjanjian yang tidak
mempunyai kekuatan hukum karena pelaksanaannya mengandung suatu causa
yang terlarang ;
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bukti P-2 dan Bukti P-3, yang tetap
dilakukan Tergugat meskipun sudah diterbitkannya Bukti P-4 dan Bukti P-6 oleh
Pemerintah Republik Indonesia yang secara tegas telah menangguhkan
pelaksanaan kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3, Tergugat ternyata telah berhasil
memperoleh :
Bukti P-1 : Putusan Arbitrase Internasional terhadap Penggugat dan Turut
Tergugat sebagaimana diuraikan di atas dan kini Tergugat sedang berusaha
untuk melakukan sita eksekusi terhadap asset-asset yang menurut perkiraan
Tergugat menjadi milik Penggugat, asset mana berupa rekening-rekening di
Bank yang berada dalam wilayah Amerika Serikat, sedangkan Bukti P-2 dan
Bukti P-3, merupakan kontrak-kontrak yang notabene tidak mempunyai
kekuatan hukum karena adanya larangan dari Pemerintah Republik Indonesia
untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 melalui
Keputusan Presiden (Bukti P-4 dan Bukti P-6) ;
Bahwa sebagaimana ditentukan :
- Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi
antara lain syarat adanya suatu sebab yang halal, sedangkan menurut :
- Pasal 1337 KUHPerdata suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang
Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan
ketertiban umum, sedangkan ;
- Pasal 1335 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian dengan sebab
yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Bukti P-2 dan
Bukti P-3 termasuk Bukti P-1 karena tidak mempunyai kekuatan hukum
dapat dimintakan pembatalannya ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Bahwa Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000, Bukti P-1
Pelaksanaannya harus ditolak, karena sesuai dengan Bukti P-2 dan P-3 ikut
tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat dimintakan pembatalannya ;
Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, Bukti P-1 Putusan
Arbitrase Internasional Jenewa tanggal 18 Desember 2000 yang didasarkan
pada Bukti P-2 Kontrak Joint Operation dan Bukti P-3 Energy Sales Contract,
juga tidak dapat dilanjutkan ;
Bahwa Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000
seharusnya ditolak pelaksanaannya karena sesuai Pasal V (1) (B) Konvensi
New York (1958) Penggugat sebagai Termohon Eksekusi tidak diberitahukan
secara layak tentang pengangkatan Arbiter dan sesuai dengan Pasal V (1) (D)
Susunan Team Arbitrase tidak sesuai dengan Bukti P-2 dan Bukti P-3 ;
Bahwa selanjutnya Putusan Arbitrase luar negeri ini Bukti P-1 tidak dapat
dijalankan, karena Penggugat sebagai Termohon Eksekusi, tidak diberikan
pemberitahuan yang pantas (proper notice) tentang arbitrase ini dan karena itu
Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri, karena Penggugat kini
Termohon Eksekusi, tidak diberikan kesempatan untuk mengangkat Arbiter
yang dipilihnya sesuai dengan perjanjian-perjanjian Bukti P-2 JOC dan Bukti P-
3 ESC, padahal sesuai dengan ketentuan tentang arbitrase dan perjanjian-
perjanjian tersebut, Penggugat seharusnya diberi kesempatan mengajukan
Arbiter yang dikehendakinya hal mana tidak terjadi dalam hal ini ;
Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Konvensi New York
(1958) Pasal V (1) (d), susunan dari pada para Arbiter ini harus menurut
prosedur yang telah disetujui oleh para pihak dalam clausula arbitrase mereka,
sedangkan dalam perkara arbitrase a quo para Arbiter telah dipilih tanpa
adanya persetujuan atau pilihan dari Penggugat sebagai pihak dalam prosedur
arbitrase ini sehingga Susunan Team Arbitrase dalam perkara arbitrase a quo
bertentangan adanya dengan Pasal V (1) (d) : "The composition of the arbitral
authority of the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of
the parties" ;
Bahwa Klausula Arbitrase tidak dapat dijalankan (inoperative) dan tidak
dapat dilaksanakan (incapable of being performed) sesuai Pasal II (3) Konvensi
New York (1958), Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 ;
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal II (3) Konvensi New York 1958
yang melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 telah menjadi hukum
positif bagi RI, maka perjanjian-perjanjian Bukti P-2 JOC dan Bukti P-3 ESC
tidak dapat dilaksanakan karena tidak diperintahkan untuk dihentikan oleh
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Pemerintah RI, dengan Keppres Bukti P-4 dan Bukti P-6. Dengan demikian
perjanjian ini menurut Hukum Indonesia menjadi null and void, inoperative or
incapable of being performed, sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam
Pasal II Konvensi New York (1958) tentang Pengakuan dan Pelaksanaan
Putusan Arbitrase Luar Negeri ;
Bahwa clausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 13 dari perjanjian
Bukti P-2 JOC dan Pasal 8 dari Bukti P-3 ESC menjadi inoperative dan
incapable of being performed, sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia
karena perjanjian Bukti P-2 dalam Pasal 20 dan Bukti P-3 dalam Pasal 12 telah
menentukan berlakunya Hukum Indonesia baik bagi Bukti P-2 maupun bagi
Bukti P-3. Tidak ada jalan lain, karena Keppres Pemerintah Bukti P-4 dan Bukti
P-6 telah memerintahkan penghentian seluruh proses pelaksanaan Bukti P-2
dan P-3, termasuk juga clausula arbitrase yang menjadi inoperative dan
incapable of being performed (tidak dapat dijalankan dan tidak dapat
dilaksanakan) ;
Bahwa oleh karenanya wewenang para Arbiter yang didasarkan atas
clausula arbitrase sebagaimana diuraikan di atas, yang menurut hukum
Indonesia, menjadi inoperative tidak dapat dijalankan, seharusnya tidak dapat
dilanjutkan dengan menghasilkan Putusan Arbitrase a quo, yang kini ditentang
pelaksanaannya dan dimintakan pembatalan ;
Bahwa menurut Pasal V (1) (A) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Jenewa
tanggal 18 Desember 2000 seharusnya ditolak atas permintaan Termohon apa
bila para pihak tidak memiliki capacity berdasarkan hukum yang berlaku bagi
mereka dalam hal ini Hukum Indonesia ;
Bahwa menurut Pasal V (1) (a) Konvensi New York (1958) Pengakuan
dan Pelaksanaan terhadap Putusan Arbitrase luar negeri Bukti P-1 dapat
ditolak, atas permohonan Termohon Eksekusi hanya apabila yang
bersangkutan dapat menyerahkan kepada Pengadilan Pelaksana, bukti bahwa
para pihak dalam perjanjian Bukti P-2 dan Bukti P-3 berada dalam incapacity
berdasarkan Hukum Indonesia yang telah dipilih para pihak untuk berlaku bagi
Bukti P-2 dan Bukti P-3 ;
Bahwa Putusan Arbitrase diputus berdasarkan tipu muslihat Tergugat
dan tidak mengindahkan Hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku bagi
Bukti P-2 JOC dan Bukti P-3 ESC khususnya mengenai kerugian dan
kehilangan keuntungan yang menurut Majelis Arbitrase telah diderita oleh
Tergugat ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Bahwa berdasarkan Pasal 11.4 e JOC (Bukti P-2) Tergugat berkewajiban
untuk menyediakan semua dana yang dibutuhkan bagi Operasi Geothermal dan
resiko Operasi Geotermal, dengan ketentuan bahwa kewajiban Tergugat
menyangkut juga dana yang diperlukan untuk membangun Fasilitas Lapangan
dan Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik dan harus selalu memberikan laporan
kepada Penggugat mengenai pendanaan tersebut ;
Bahwa namun demikian selama persidangan arbitrase berlangsung
Tergugat tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang sah bahwa
Tergugat telah siap dan sanggup untuk melaksanakan kontrak-kontrak ESC dan
JOC dengan menyediakan dana yang nyata dari sumber-sumber pembiayaan
yang bonafide, sebagaimana disyaratkan untuk pelaksanaan proyek tersebut ;
Bahwa lagi pula Proyek Geothermal yang harus dibangun berdasarkan
kontrak JOC untuk menjual tenaga listrik kepada Turut Tergugat sebagaimana
diatur dalam kontrak JOC (Bukti P-2) dan kontrak (Bukti P-3) baru mencapai
tahap eksplorasi sehingga fasilitas-fasilitas tenaga pembangkit listrik dalam
proyek tersebut belum berdiri dan sama sekali belum menghasilkan produksi
tenaga listrik dan oleh karenanya Tergugat belum dapat dikatakan telah
memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam JOC dan ESC ;
Bahwa kemampuan Tergugat untuk menghasilkan kapasitas tenaga
listrik sebagaimana disyaratkan oleh JOC dan ESC belum teruji dan belum
terpenuhi ;
Bahwa oleh karenanya besarnya biaya, ganti rugi, kehilangan
keuntungan dan bunga sebesar kurang lebih US$ 270 juta yang harus dibayar
oleh Penggugat berdasarkan Putusan Arbitrase adalah tidak benar dan bersifat
spekulatif dan fiktif tanpa disertai bukti-bukti yang nyata tentang kerugian
sebenarnya yang diderita oleh Tergugat ;
Bahwa menurut Hukum Indonesia, suatu pembayaran ganti rugi harus
didasarkan atas bukti-bukti kerugian yang nyata, maka Team Arbitrase dalam
membuat putusan a quo telah tidak memakai Hukum Indonesia karena itu telah
melampaui wewenangnya (exeeds its powers) karenanya sesuai ketentuan
New York Convention batal adanya, atau harus dibatalkan ;
Bahwa Penggugat sejak semula telah berusaha memohon Pemerintah
RI untuk mencabut kembali perintah penangguhan Bukti P-2 dan P-3, namun
pada akhirnya tanpa hasil ;
Bahwa adapun usaha Penggugat tersebut pada mulanya telah berhasil
dengan dikeluarkannya Bukti P-5 yang menyatakan proyek PLTP Karaha Bodas
dapat diteruskan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Namun usaha Penggugat ini kemudian gagal lagi dengan dikeluarkannya
Bukti P-6, yang memerintahkan penangguhan ulang terhadap proyek yang
sama, namun kegagalan ini tidak berarti bahwa Penggugat tidak sudah
berusaha secara maksimal akan tetapi dalam instansi terkait semua juga tetap
berada di luar kewenangannya ;
Bahwa dalam keadaan demikian sangat tidak adil Majelis Arbitrase yang
kini dimohonkan pembatalan keputusannya untuk hanya memperlakukan
ketentuan-ketentuan force majeure terhadap Tergugat tanpa memperhatikan
segala upaya Penggugat yang telah maksimal sebagaimana diuraikan di atas,
Hukum Indonesia yang selalu mengedepankan keseimbangan antara para
pihak telah diabaikan untuk diperlakukan sehingga putusannya perlu dibatalkan;
Bahwa tinjauan lanjutan Putusan Arbitrase melampaui batas wewenang
para Arbiter ;
Bahwa menurut hukum Indonesia, seperti juga dengan lain-lain sistem
hukum, Pengadilan tetap mengawasi Putusan Arbitrase yang dibuat sesuai
dengan Hukum Indonesia ;
Bahwa banding tidak diperbolehkan, tetapi perlu diawasi integritas
fundamental dari proses arbitrase itu sendiri ;
Maka harus dilakukan pembatalan dari suatu Putusan Arbitrase, jika
dilampaui batas-batas wewenang yang telah disetujui para pihak dalam
perjanjian arbitrase. Jika para Arbiter telah melampaui batas-batas wewenang
(exess of powers) yang telah diberikan oleh para pihak, atau telah terjadi “berat
sebelah” para Arbiter, atau tidak dipenuhinya suatu asas berperkara yang
prinsipil, seperti harus memperlakukan para pihak secara sama dan tidak boleh
berat sebelah seperti ditentukan Pasal 15 Uncitral Arbitration ;
Putusan arbitrase a quo didasarkan atas dua perjanjian :
1. Joint Operation Contract (JOC) antara Pertamina dan Tergugat ;
2. Energy Sales Contract (ESC) antara Pertamina, Tergugat dan PLN
(Perusahaan Listrik Negara) ;
Bahwa Tergugat belum memulai konstruksi dari pada fasilitas
pembangkit listrik, tetapi Team Arbitrase telah memberikan mereka ganti rugi
US$ 111,1 juta untuk kerugian pembiayaan, US$ 150 juta untuk kerugian
keuntungan (lost profit), bunga 4% setahun mulai 1 Januari 2001 sampai
dibayar lunas dan US$ 687.737,48 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh
ratus tiga puluh tujuh dollar Amerika Serikat empat puluh delapan sen) untuk
biaya arbitrase ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Bahwa Putusan Arbitrase ini melampaui batas wewenang para Arbiter
(exceeded the power) yang diberikan kepada mereka menurut clausula
arbitrase para pihak ;
Bahwa Team Arbitrase tidak memakai Hukum Indonesia dalam
menafsirkan “force majeure” menurut ketentuan dalam kedua kontrak (JOC dan
ESC) dan menentukan tanggung jawab Penggugat untuk kehilangan
keuntungan (lost profit), secara spekulatif (tidak berdasar) ;
Bahwa hal ini melanggar baik klausula arbitrase yang ditandatangani
para pihak, maupun Uncitral Arbitration Rules, secara merugikan Penggugat ;
Bahwa walaupun telah diperjanjikan dua proses arbitrase tersendiri, satu
di bawah JOC dan yang kedua menurut ESC, tetapi Team Arbitrase telah
menggabungkan kedua proses arbitrase dalam satu proses arbitrase ;
Bahwa secara tegas para pihak telah mufakat dalam ESC, bahwa
Penggugat dan Tergugat bersama-sama harus memilih satu arbitrator menurut
ESC, tetapi Dewan Arbitrase mengenyampingkannya dan memaksa Penggugat
untuk “memakai” arbitrator bersama dengan PLN dan Pemerintah padahal
kewajiban Penggugat dan PLN berbeda Arbiter yang sama telah dipilih oleh
Team Arbitrase untuk Pemerintah RI. (yang kemudian telah dikesampingkan
oleh Team Arbitrase ini sebagai pihak) ;
Bahwa dengan demikian Team Arbitrase telah melanggar prosedur yang
secara tegas telah dimufakati oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase mereka
dengan merugikan Penggugat dan PLN ;
Bahwa jelas para pihak telah tidak diperlakukan secara sama, karena
suatu lembaga (ICSID, International Centre for the Settlement of Investment
Disputes) yang diminta memilih untuk tiga pihak, padahal Tergugat menurut
perjanjian arbitrase harus diperbolehkan memilih sendiri Arbiternya. Hal ini juga
melanggar Hukum Indonesia ;
Bahwa Putusan Arbitrase ini juga melanggar ketentuan umum dari
Republik Indonesia, karena menghukum Penggugat dan PLN sebagai yang
bertanggung jawab untuk kepatuhan mereka terhadap Hukum Indonesia dan
para Arbiter dengan demikian melanggar tata cara berperkara yang layak (due
process rights) ;
Bahwa sesungguhnya Tergugat telah membuat dua perjanjian terpisah,
yakni (1) JOC antara Tergugat dan Penggugat secara ESC antara Tergugat,
Penggugat dan PLN ;
Bahwa kontrak-kontrak ini mengatur eksplorasi (geothermal) untuk
pembangkit tenaga listrik di area concessie “Karaha” dan “Telaga Bodas” ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Bahwa kedua kontrak ini, sekalipun ada hubungannya, tetapi jelas
mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang
berbeda ;
Bahwa kedua kontrak ini, akan tetapi menunjuk Tergugat yang harus
menanggung resiko dan pembiayaan eksplorasi dan pembangunan pabrik
pembangkit tenaga listrik ini. Dan baru jika kemudian ternyata bahwa Tergugat
telah berhasil membangun sumber-sumber itu dan telah berhasil dengan
membangun fasilitas yang mampu membangkit listrik sesuai ketentuan kontrak,
resiko biaya pengeluaran akan berpindah dari Tergugat ke PLN. Hal ini tidak
pernah terjadi ;
Bahwa JOC tidak pernah meletakkan kewajiban kepada Penggugat
untuk membeli listrik dari Tergugat, melainkan sebaliknya menyatakan bahwa
listrik yang diproduksi oleh operasi pembangkitan bersangkutan akan dijual
kepada pembeli PLN sesuai dengan ESC. Peranan Penggugat hanya sebagai
agen penyaluran untuk pembayaran antara PLN dan Tergugat, terhadap JOC
ini dipakai Hukum Indonesia ;
Bahwa menurut ESC, PLN menyetujui untuk membeli dari Penggugat
sesuai ketentuan dan syarat dalam ESC ini semua tenaga listrik yang akan
dihasilkan oleh Tergugat. Juga disini peranan Penggugat hanya sebagai agen
perantara untuk pembayaran yang akan dilakukan oleh PLN. Jadi jelas
Penggugat tidak ada kewajiban untuk membeli tenaga listrik menurut kontrak
ESC dan Penggugat juga bukan penjamin untuk kewajiban-kewajiban PLN ;
Kewajiban PLN baru mulai setelah ada hasil tenaga listrik yang dihasilkan oleh
pembangkit listrik Tergugat ;
Bahwa dalam hal terjadi sengketa disetujui penyelesaian melalui
arbitrase, dan PLN di satu pihak dan Tergugat serta Penggugat di pihak lain,
akan masing-masing mengangkat satu Arbiter, yang kemudian bersama-sama
akan mengangkat Arbiter ketiga untuk bertindak sebagai Ketua Team Arbitrase
ini ;
Bahwa sebagai akibat dari krisis ekonomi yang dialami Pemerintah
Indonesia sejak tahun 1997, maka IMF (International Monetary Fund) telah
memaksa Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali secara menyeluruh
semua proyek-proyek yang didasarkan pada kewajiban membayar dalam US
Dollar. Maka oleh Pemerintah diterbitkan Keppres No. 39/1997 yang mengatur
proyek mana dapat diteruskan, ditinjau kembali atau ditangguhkan, Proyek
Karaha Bodas ditangguhkan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Bahwa setelah ditandatangani perjanjian-perjanjian di tahun 1994,
hingga ditangguhkan proyek ini, Tergugat hanya telah melakukan eksplorasi
dan pada saat ditangguhkan proyek bersangkutan, Tergugat masih harus
menambahkan US.$ 500 juta (5 x lebih banyak dari pada apa yang sudah
dikeluarkannya) sebelum ada kemungkinan menghasilkan tenaga listrik yang
diharapkan ;
Bahwa pada 10 Februari 1998 Tergugat menyatakan “force majeure” dan
menghentikan kelanjutan kontrak-kontrak dan pada tanggal 30 April 1998
Tergugat mengajukan gugatan arbitrase terhadap Penggugat dan PLN dengan
“Notice of Claim” dalam satu arbitrase berdasarkan dua kontrak JOC dan ESC ;
TUNTUTAN PROVISI
Bahwa ada kekhawatiran Tergugat dalam waktu dekat ini akan
melakukan tindakan pelaksanaan berupa sita eksekusi terhadap Putusan
Arbitrase yang telah ditetapkan di Jenewa, Swiss, pada tanggal 18 Desember
2000, yang bersumber pada perjanjian P-2 dan P-3, yang telah batal demi
hukum, dapat diminta pembatalannya, tidak mempunyai kekuatan hukum,
karena adanya larangan dari Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden P-4
dan P-6, maka Penggugat bersama ini mengajukan permohonan provisi kiranya
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menjatuhkan putusan provisi
terlebih dahulu sebelum meneruskan pemeriksaan perkara ini yang
memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari
padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan
eksekusi terhadap :
- Putusan Arbitrase tanggal 18 Desember 2000 yang bersumber pada
Perjanjian P-2 dan P-3 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa
sejumlah US$ 1.000.000,00 (satu juta US Dollar) setiap harinya jumlah
mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat setiap kali
larangan tersebut dilanggar oleh Tergugat ;
Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah maka
berdasarkan Pasal 180 HIR, kiranya Pengadilan berkenan menjatuhkan
putusannya yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun banding, verzet
atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
Bahwa berhubung Tergugat tidak lagi beralamat di Jalan T.B.
Simatupang Kav. 10, Jakarta 12310 dan kini tidak lagi diketahui alamatnya baik
di dalam maupun di luar negeri, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan
berkenan menyampaikan panggilan terhadap Tergugat melalui panggilan
umum;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan yang dapat
dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :
DALAM PROVISI
Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat hak dari
padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan
terhadap :
Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa Swiss tanggal 18 Desember 2000
(P-1), yang bersumber pada :
- P-2 : Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation Contract) JOC dan
- P-3 : Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract) ESC,
Dua-duanya tanggal 28 November 1994 dengan ketentuan Tergugat dikenakan
uang paksa US$ 1.000.000,00 (satu juta US Dollar) setiap harinya perintah ini
dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada
Penggugat ;
DALAM POKOK PERKARA
1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari
padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan
eksekusi terhadap :
Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember
2000 (P-1), yang bersumber pada Kontrak P-2 : Kontrak Perjanjian Kerja
Sama (Joint Operation Contract) JOC, dan P-3 : Kontrak, Perjanjian Jual Beli
Energi (Energy Sales Contract) ESC, dua-duanya tanggal 28 November
1994 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa US$ 1.000.000,-
(satu juta US Dollar) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus
dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;
2. Membatalkan, menyatakan batal, menyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum, dengan segala akibat hukumnya ;
Putusan arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember
2000 berikut Putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa,
tanggal 30 September 1999 ;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada
putusan tersebut di atas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
5. Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun banding, verzet atau kasasi ;
6. Atau suatu putusan ex aequo et bono ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
I. Gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh
Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk dapat diajukan
(exeptio onrechmatige of ongegrond) ;
Bahwa putusan Arbitrase Internasional yang telah diputuskan di
Jenewa, Swiss, pada tanggal 18 Desember 2000 (Putusan Arbitrase
Internasional) sama sekali tidak memiliki alasan-alasan serta dasar hukum
untuk dapat diajukan dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat.
Adapun berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang-Undang
Arbitrase”) ditentukan :
“terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :
a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,
yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa” ;
Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas dinyatakan bahwa permohonan
pembatalan putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dikabulkan apabila
putusan Arbitrase Internasional yang telah diputuskan tersebut nyata-nyata
telah memenuhi salah satu dari ketiga unsur atau alasan sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Penggugat dalam
dalil-dalil gugatannya sama sekali tidak dapat menguraikan bahwa putusan
Arbitrase Internasional tersebut telah memenuhi salah satu dari ketiga unsur
yang disyaratkan oleh Undang-Undang Arbitrase agar suatu Putusan
Arbitrase dapat dimohonkan untuk dibatalkan. Bahwa Penggugat dengan
sengaja menguraikan dalil-dalil yang bukan merupakan alasan-alasan untuk
mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Hal ini jelas
dimaksudkan oleh Penggugat, demi keuntungannya sendiri, untuk
mengaburkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, yang mengatur
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
tentang syarat-syarat pengajuan permohonan pembatalan Putusan
Arbitrase;
Bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan
Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, jelas gugatan
yang diajukan oleh Penggugat yaitu untuk mengajukan permohonan
pembatalan putusan Arbitrase Internasional, sama sekali tidak memiliki
dasar hukum untuk dilakukan. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis
Hakim yang terhormat, untuk menolak gugatan yang diajukan oleh
Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard) ;
II. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat premature ( exeptio prematuur) ;
Bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase secara tegas dinyatakan :
“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap Putusan Arbitrase
yang sudah didaftarkan di Pengadilan, alasan-alasan permohonan
pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan
Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut
terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan
sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak
permohonan” ;
Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas ditentukan bahwa suatu Putusan
Arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila sudah didaftarkan di pengadilan
dalam perkara a quo, Tergugat sama sekali tidak menemukan adanya dalil-
dalil dari Penggugat ataupun fakta-fakta hukum yang ada, yang dapat
membuktikan bahwa putusan Arbitrase Internasional sudah didaftarkan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
Bahwa di dalam UU Arbitrase, Pasal 70 merupakan satu-satunya
pasal yang mengatur mengenai pendaftaran Putusan Arbitrase
Internasional, sedangkan terhadap pendaftaran Putusan Arbitrase nasional
diatur dalam Pasal 59 UU Arbitrase. Oleh karena itu, prosedur pendaftaran
putusan Arbitrase Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU
Arbitrase, juga berlaku dalam hal pendaftaran putusan Arbitrase
Internasional yang akan diajukan oleh Penggugat untuk dimohonkan
pembatalannya ;
Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase, secara tegas
dinyatakan bahwa pendaftaran putusan Arbitrase Internasional hanya dapat
dilakukan oleh Arbiter atau kuasanya. Dalil-dalil gugatan yang dikemukakan
oleh Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak menguraikan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
masalah apakah Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan oleh
Penggugat untuk dibatalkan, telah didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya.
Penggugat jelas bukan merupakan Arbiter yang memutuskan Putusan
Arbitrase Internasional. Timbul pertanyaan, apakah Penggugat merupakan
kuasa dari Arbiter ? Jika ditinjau dalil gugatan butir 3, halaman 2, jelas
Penggugat telah mencoba mengaburkan ketentuan Pasal 67 UU Arbitrase ;
Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sangat jelas
bahwa Penggugat bukanlah Arbiter atau kuasa Arbiter, dengan mana
Penggugat memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran berdasarkan
Pasal 67 (1) UU Arbitrase. Meskipun demikian, apabila Tergugat bersikeras
dengan dalilnya tersebut, maka Tergugat mohon akta kepada Penggugat
yang dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan Arbiter atau kuasa
dari Arbiter yang menetapkan putusan Arbitrase Internasional ;
Bahwa disamping itu, syarat lain yang harus terpenuhi agar
Penggugat dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan
Arbitrase Internasional adalah syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 67
ayat (2) UU Arbitrase, Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak
dapat mengemukakan bukti-bukti bahwa putusan Arbitrase Internasional
yang dimohonkan untuk dibatalkan tersebut telah memenuhi persyaratan
pendaftaran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) UU
Arbitrase, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam butir 4 di
atas ;
III. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (exeptio
obscurum libellum).
Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar membatalkan,
menyatakan batal, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan
segala akibat hukumnya putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa,
Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela (Prelimitary Award)
yang ditetapkan di Jenewa, tanggal 30 September 1999. Namun demikian,
Penggugat dalam pokok perkara (posita) gugatannya, khususnya dalil-dalil
dalam bagian V, butir 29 dan 30 halaman 6 dan 7 serta bagian VIII butir 34,
halaman 8, justru mengemukakan dalil-dalil yang menyatakan bahwa
Perjanjian Kerja Sama, Joint Operation Contract (JOC) dan Perjanjian
Kontrak Jual Beli Energi, Energy Sales Contract (ESC) adalah batal demi
hukum (null an void) ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Bahwa walaupun dalam petitum gugatannya Penggugat mohon untuk
dibatalkannya putusan Arbitrase Internasional, namum Penggugat dalam
dalil-dalil gugatannya (posita) sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan
yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan agar Putusan
Arbitrase Internasional dapat dibatalkan, bahkan Penggugat dalam posita
gugatannya justru lebih banyak menguraikan dalil-dalil yang bertujuan untuk
menyatakan serta memohonkan agar JOC dan ESC dinyatakan batal demi
hukum (null and void). Akibatnya maksud dan tujuan dari gugatan yang
diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas, apakah
Penggugat menginginkan untuk membatalkan JOC dan ESC ;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa petitum yang diminta
Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak didukung oleh posita yang
jelas, tepat, akurat dan benar, telah mengakibatkan gugatan yang diajukan
oleh Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscurum libellum). Dengan
demikian gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis
Hakim yang terhormat, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard) ;
IV. Penggugat dengan mengajukan gugatannya telah melakukan perbuatan licik
(exeptio doli praestintis) ;
Bahwa Penggugat dengan mengajukan gugatannya telah melakukan
perbuatan licik terhadap Tergugat, dengan maksud agar pokok sengketa
yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diperiksa dan diadili
kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal
berdasarkan ketentuan Pasal 13.2 JOC dan Pasal 8.2 ESC Penggugat telah
menyepakati untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui arbitrase
dan tempat arbitrase tersebut adalah di Jenewa, Swiss artinya bahwa
Penggugat dan Tergugat telah menyepakati untuk menyelesaikan
persengketaan yang terjadi melalui Badan Arbitrase dan bukan melalui
Badan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), sebagaimana diatur dalam
Pasal 11 UU Arbitrase, secara jelas menyatakan bahwa apabila para pihak
telah menyepakati penyelesaian sengketa dilakukan melalui forum arbitrase;
Bahwa jika Pengguat berniat untuk mengajukan permohonan
pembatalan putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, apalagi dengan mendasarkan permohonannya tersebut dengan
menggunakan UU Arbitrase, maka seharusnya Penggugat harus mengikuti
persyaratan serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase,
Penggugat dalam posita gugatannya semestinya cukup menguraikan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
apakah putusan Arbitrase Internasional tersebut telah mengandung salah
satu ketiga unsur sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 70 UU
Arbitrase, tanpa perlu mengajak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat yang memeriksa serta mengadili (kembali) pokok persengketaan yang
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
86/Pdt.G/2002/PN-Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2002 adalah sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
- Menolak seluruh eksepsi Tergugat ;
DALAM PROVISI
- Mengabulkan gugatan provisional dari Penggugat untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat hak dari
padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan
Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember
2000, yang bersumber pada : Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation
Contract = JOC) dan Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract =
ESC), dua-duanya tanggal 28 November 1994, dengan ketentuan Tergugat
dikenakan uang paksa US$ 500.000,00 (lima ratus ribu US Dollar) setiap
harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan
sekaligus kepada Penggugat ;
DALAM POKOK PERKARA
1. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan Arbitrase
yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut
Putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30
September 1999 dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada
putusan tersebut ;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada
banding, verzet atau kasasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 01/Banding/
Wasit.Int/2002 tanggal 8 Maret 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap
tersebut adalah sebagai berikut :
Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding : KARAHA
BODAS COMPANY LLC., tersebut ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27
Agustus 2002 No. 86/Pdt.G/2002/PN-Jkt.Pst. ;
MENGADILI SENDIRI :
Dalam Eksepsi
Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
Dalam Provisi dan Pokok Perkara
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk
memeriksa dan memutus gugatan Penggugat ;
Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini
ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 01/Banding/ Wasit-
Int/2002 tanggal 8 Maret 2004 diberitahukan kepada Termohon Banding dahulu
Penggugat pada tanggal 05 November 2004 kemudian terhadapnya oleh
Termohon Banding dahulu Penggugat diajukan permohonan peninjauan
kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
tanggal 04 Mei 2005, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Mei
2005 itu juga ;
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 15 Juni
2005 akan tetapi terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;
Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan
72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan
kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah
mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai
berikut :
I. Pengadilan Federal Swiss tidak pernah memeriksa materi (pokok perkara)
pembatalan Putusan Arbitrase (vide Bukti P-1) yang diajukan Pemohon
Peninjauan Kembali ke Pengadilan Federal Swiss a quo ;
1. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya yang mengabulkan
permohonan banding dari Termohon Peninjauan Kembali (halaman 43),
menyatakan pertimbangan antara lain :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
"d. Bahwa Pasal V ayat (1) e Konvensi New York 1958 (Convention on
The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) yang
disahkan dan dinyatakan berlaku dengan Keputusan Presiden No. 34
Tahun 1981 berbunyi :
Recognition and enforcement of the award may be refused, at the
request of the party against whom it is invoked, only if …. etc ;
(e) “The awards has not yet become binding on the parties, or has
been set aside or suspended by a competent authority of the country
in which, or under the law of which, that award was made”.
e. Bahwa apalagi dari Bukti T-5 terlihat bahwa kuasa hukum Penggugat
dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap
Putusan Arbitrase yang disengketakan (Bukti P-1) kepada Mahkamah
Agung Swiss sesuai dengan Undang-undang Hukum Perdata
Internasional Negara Swiss ;
f. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak
berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan
putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat.”
2. Bahwa keberatan mengenai fakta hukum yang menegaskan tentang
belum atau tidak pernah diperiksanya permohonan pembatalan Putusan
Arbitrase oleh Pengadilan Federal Swiss a quo, sebenarnya telah
diungkapkan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan
mengajukan Bukti T-5, di mana bukti a quo adalah pendapat kuasa
hukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk keperluan sidang di United
District Court Southern District of Texas, Houston Division, dan bukan
untuk sidang pemeriksaan perkara pembatalan Putusan Arbitrase a quo
oleh badan peradilan di Indonesia. Akan tetapi judex juris melakukan
pertimbangan yang tidak utuh-menyeluruh atas Bukti T-5 a quo, dan
ternyata cuma mengutip sebagian kecil pernyataan kuasa hukum
Pemohon Peninjauan Kembali a quo ;
3. Bahwa selain itu, pertimbangan Mahkamah Agung a quo telah menjadi
tidak berdasar, dan secara yuridis telah kehilangan kekuatan hukumnya
sehingga demi hukum dan keadilan harus dibatalkan. Sebab, Pengadilan
Federal Swiss, ternyata belum dan tidak pernah memeriksa tuntutan
dalam permohonan (gugatan) pembatalan Putusan Arbitrase yang
diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ;
4. Bahwa kebenaran yuridis mengenai fakta hukum tentang belum atau
tidak pernah diperiksanya materi pokok permohonan pembatalan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Federal Swiss a quo, dikuatkan
dengan Putusan Pengadilan Federal Swiss Nomor : 4P.36/2001 tanggal
24 April 2001 jo. Putusan Pengadilan Federal Swiss Nomor :
4P.158/2001 tanggal 7 Agustus 2001 (vide Bukti PPK-1 dan Bukti PPK-
2).
5. Bahwa terhadap permohonan pembatalan Putusan Arbitrase yang
diajukan Pemohon Peninjauan Kembali a quo, Pengadilan Federal Swiss
pada tanggal 24 April 2001 (vide Bukti PPK-1) memutuskan dengan amar
sebagai berikut :
1. menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima ;
2. mengenakan biaya penggelaran sidang pengadilan senilai 5,000 franc
kepada pihak pemohon, secara bersama ;
3. memberikan kepada mandataris pemohon satu salinan surat surat
konfirmasi dari Post finance tertanggal 21 Maret 2001 ;
4. menyerahkan salinan putusan ini kepada para mandataris masing-
masing pihak yang bersengketa dan kepada Ketua Pengadilan
Arbitrase ;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan atas putusan
Pengadilan Federal Swiss yang tidak menerima permohonan banding
terhadap Putusan Arbitrase Internasional (vide Bukti P-1), dan
selanjutnya telah mengajukan permohonan revisi atas putusan a quo ke
Pengadilan Federal Swiss. Namun Pengadilan Federal Swiss dalam
pemeriksaan tingkat revisi (banding) pada tanggal 7 Agustus 2001 (vide
Bukti PPK-2) memutus permohonan revisi dengan amar putusan sebagai
berikut :
1. menolak permohonan revisi ;
2. mengenakan biaya penggelaran sidang yudisier senilai 5,000 franc
kepada pihak pemohon, secara bersama ;
3. menyerahkan putusan ini kepada para mandataris masing-masing
pihak yang bersengketa dan kepada Ketua Pengadilan Arbitrase ;
7. Bahwa putusan Pengadilan Federal Swiss a quo yang “tidak dapat
menerima” permohonan banding, adalah karena Pemohon Peninjauan
Kembali selaku Pemohon Banding tidak dapat membayar panjar biaya
perkara senilai 100.00 franc pada waktu yang telah ditetapkan
Pengadilan Federal Swiss a quo. Hal ini secara jelas terungkap dari
pertimbangan hukum Pengadilan Federal Swiss (vide Bukti PPK-1) yang
antara lainnya menyatakan sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
“Pertamina dan PLN telah mengajukan permohonan banding
sebagaimana terdapat dalam Pasal 85 huruf c OJ, yang menyimpulkan
suatu permohonan pembatalan atas putusan sebelumnya. ….
Melalui perintah yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2001, Ketua
Pengadilan Perdata Pertama minta para Pemohon Banding untuk
membayar uang muka pengadilan senilai 100.000 franc sampai dengan
tanggal 27 Februari 2001, dan menjelaskan kepada para Pemohon
Banding bahwa apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka
waktu yang telah ditentukan, maka permohonan mereka tidak dapat
diterima…..
Jangka waktu yang telah ditentukan yaitu sampai dengan tanggal 27
Februari 2001 sesuai dengan perintah tanggal 7 Februari 2001 telah
diabaikan, hal ini berakibat pada penolakan permohonan (Pasal 150 al.
40J)..."
8. Bahwa Bukti PPK-1 dan Bukti PPK-2 tidak pernah diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali
selama sidang pemeriksaan perkara pembatalan Putusan Arbitrase di
Jakarta, Indonesia. Kedua bukti a quo yang menurut ketentuan hukum
acara yang berlaku di Indonesia merupakan bukti-bukti baru (novum),
sangat substansial mempengaruhi pertimbangan hukum dan putusan
Mahkamah Agung yang dimohon Peninjauan Kembali apabila
sebelumnya sudah diketahui oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa
dan memutus permohonan banding atas pembatalan Putusan Arbitrase a
quo;
9. Bahwa disebut demikian karena jika Mahkamah Agung telah mengetahui
adanya Bukti PPK-1 dan Bukti PPK-2 a quo ketika memeriksa banding,
quod non, maka sangat diyakini akan memberi pertimbangan hukum
yang lain dari pada pertimbangan tersebut dalam halaman 43 huruf (d),
(e) dan (f) putusan Mahkamah Agung yang dimohon Peninjauan Kembali;
10. Bahwa dengan perkataan lain, adanya bukti-bukti baru (novum) berupa
Bukti PPK-2 dan PPK-1, telah mematahkan atau setidaknya telah
menyebabkan pertimbangan dalam halaman 43 huruf (e) putusan
Mahkamah Agung itu menjadi kehilangan kekuatan hukumnya ;
11. Bahwa dengan adanya fakta hukum bersifat substansial yang
diungkapkan oleh Bukti PPK-2 dan Bukti PPK-1 a quo, maka menjadi
tidak berdasar bagi Mahkamah Agung untuk menerapkan ketentuan
Pasal V ayat 1 (e) Konvensi New York 1958 (Convention on The
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) sebagai dasar
pertimbangan hukum dalam putusan yang menyatakan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus
gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional (vide Bukti P-1) ;
12. Bahwa adanya Bukti PPK-1 dan Bukti PPK-2 telah membuktikan dengan
sah mengenai fakta tentang tidak pernahnya banding pembatalan
Putusan Arbitrase diperiksa oleh Pengadilan Federal Swiss. Sebagai
konsekuensi yuridisnya, maka menurut ketentuan Pasal V ayat 1 huruf
(e) Konvensi New York 1958, pembatalan Putusan Arbitrase a quo dapat
dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu
Penggugat/Termohon Banding) kepada dan diadili oleh pengadilan di
negara yang hukumnya mendasari dibuatnya Putusan Arbitrase, in casu
Indonesia qq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
13. Bahwa dengan perkataan lain, adanya putusan Pengadilan Federal
Swiss yang menyatakan "tidak menerima" - yang berarti juga Pengadilan
Federal Swiss tidak pernah atau masih belum memeriksa materi pokok
perkara pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon
Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Banding), secara
yuridis mengakibatkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai
pengadilan dari negara yang hukumnya mendasari dibuatnya Putusan
Arbitrase in casu, berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara
pembatalan Putusan Arbitrase ;
14. Bahwa karena telah memenuhi Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan juga telah menjadi
Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide Putusan
Mahkamah Agung Nomor 34 PK/Pdt/1984 tanggal 2 Oktober 1984 jo.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/1986 tanggal 31 Januari
1987 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 PK/Pdt/1986 tanggal 28
Juni 1987 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 469 PK/Pdt/2003
tanggal 14 Oktober 2004), bahwa dengan adanya Bukti PPK-1 dan PPK-
3 yang telah mematahkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah
Agung in casu, maka Putusan Mahkamah Agung a quo, menurut hukum
dan keadilan, adalah sah dan berdasar untuk dibatalkan;
III. Termohon Peninjauan Kembali telah menyembunyikan dokumen Polis
Asuransi yang bersifat menentukan ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
15. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali ditemukan dan diketahui ternyata
telah menutup asuransi ganti rugi pada perusahaan asuransi Berry
Palmer & Lyle (Lloyd's Brokers) dengan Polis Nomor 97BPL2126 (vide
Bukti PPK-3), untuk melindungi kepentingan Termohon Peninjauan
Kembali dari risiko kerugian akibat politik pada Negara Indonesia dalam
Kontrak Kerja Sama (Joint Operation Contract) (vide Bukti P-2) dan
Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract) (vide Bukti P-3) ;
16. Bahwa dalam Polis Asuransi Kerugian a quo (vide Bukti PPK-3) dengan
jelas disebutkan: (i) pihak tertanggung adalah Kahara Bodas Company,
in casu Termohon Peninjauan Kembali; (ii) pihak penanggung adalah
Lloyd's Sindicatate; (iii) jangka waktu Polis adalah 18 Juli 1997 s.d. 18
Juli 2002, (iv) jumlah nilai pertanggungan adalah USD 80,000,000;, dan
(v) dokumen kontrak yang objeknya diasuransikan adalah Kontrak Kerja
Sama tanggal 28 November yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan
Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali (vide Bukti P-2), dan
Kontrak Jual-Beli Energi yang dibuat Pemohon dan Termohon
Peninjauan Kembali, serta PT. PLN (Persero) (vide Bukti P-3) ;
17. Bahwa resiko kerugian yang dialami Termohon Peninjauan Kembali a
quo karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan di
negara Indonesia (vide Bukti P-4 dan Bukti P-6), telah dibayar oleh
perusahaan asuransi kepada dan telah diterima oleh Termohon
Peninjauan Kembali sewaktu sengketa arbitrase sedang diperiksa oleh
Majelis Arbitrase di Jenewa, Swiss ;
18. Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali telah menutup asuransi
kerugian, dan bahkan telah menerima ganti kerugian a quo, tetapi
Termohon Peninjauan Kembali selama persidangan arbitrase sama
sekali tidak pernah mengemukakan Polis Asuransi a quo, maupun
mengungkapkan ganti rugi yang telah diterima Termohon Peninjauan
Kembali dari perusahaan Asuransi ;
19. Bahwa jumlah ganti rugi yang telah diterima Termohon Peninjauan
Kembali dari perusahaan Asuransi adalah sangat substansial jika
dibandingkan dengan jumlah ganti rugi yang dituntut Termohon
Peninjauan Kembali, maupun yang diputuskan Majelis Arbitrase
Internasional. Seandainya dokumen Polis Asuransi dan atau ganti rugi
dari perusahaan Asuransi a quo diberitahukan, dan tidak disembunyikan
oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada majelis arbitrase, quod non,
maka dapat dipastikan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Arbitrase akan berbeda dari yang telah diputuskan Majelis Arbitrase
dalam Putusan Arbitrase tanggal18 Desember 2000 (vide Bukti P-1) ;
20. Bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali menyembunyikan
dokumen Polis Asuransi a quo, adalah perbuatan yang melanggar atau
bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
21. Bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali a quo, secara yuridis,
telah memenuhi syarat imperatif peraturan perundang-undangan untuk
membatalkan putusan Mahkamah Agung dan atau Putusan Arbitrase
(vide Bukti P-1), sebagai berikut :
(i) Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang
diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung, sebagai berikut :
"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan pembatalan hanya
berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang
bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak
dapat ditemukan."
(ii) Pasal 70 huruf (b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai berikut :
"Terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan
permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;"
22. Bahwa harus dibatalkannya putusan Mahkamah Agung a quo dan atau
Putusan Arbitrase (vide Bukti P-1) karena ditemukan bukti surat yang
menentukan (novum) maupun karena Termohon Peninjauan Kembali
telah nyata-nyata menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan,
telah dipertegas dalam praktik peradilan di negara Indonesia dengan
Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide Putusan
Mahkamah Agung Nomor 34 PK/Pdt/1984 tanggal 2 Oktober 1984 jo.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/1986 tanggal 31 Januari
1987 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 PK/Pdt/1986 tanggal 28
Juni 1987 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 469 PK/Pdt/2003
tanggal 14 Oktober 2004) ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
23. Bahwa selain alasan yuridis a quo, bahwa Putusan Mahkamah Agung in
casu harus dibatalkan karena tindakan Termohon Peninjauan Kembali
yang menyembunyikan dokumen Polis Asuransi (vide Bukti PPK-3), juga
telah diungkapkan dengan jelas dan tegas oleh saksi ahli, Judge
Stephen M. Schwebel, salah seorang Hakim Mahkamah Internasional
(The International Court of Justice) dalam (Iaporan) kesaksian saksi ahli
yang diberikan kepada salah satu pengadilan di negara Amerika Serikat
pada tanggal 21 Februari 2003 (Bukti PPK-4) berkaitan dengan perkara
Pemohon Peninjauan Kembali melawan Termohon Peninjauan Kembali
mengenai pelaksanaan Putusan Arbitrase (vide Bukti P-1), yang antara
lain dimuat pada halaman 7, halaman 9 dan halaman 10 surat (Iaporan)
kesaksian sebagai berikut :
"9. My conclusions accordingly are these: first, that there is in
international arbital proceedings a duty of condor binding upon the
parties and their counsel and witnesses; and second, that KBC in
the circumstances described acted in breach of that duty, ...
(Terjemahan: Kesimpulan saya keseluruhan adalah : pertama,
bahwa dalam pelaksanaan arbitrase internasional suatu kewajiban
berterus-terang mengungkapkan semua informasi mengikat para
pihak dan para kuasa dan saksi-saksi; dan kedua, bahwa KBC
dalam hal ini ternyata melakukan pelanggaran kewajiban
tersebut,.…) ;
14. The conduct of KBC not only misled the Tribunal as to the existence
of political risk insurance, it misled counsel for Pertamina, who knew
and affirmed to the Tribunal that there was no OPIC insurance but
could not know that there was other political risk insurance. ...
(Terjemahan : Tindakan KBC tidak hanya menyesatkan peradilan
mengenai eksistensi asuransi resiko politik, hal itu telah
menyesatkan kuasa untuk Pertamina yang mengetahui dan
menegaskan kepada pengadilan bahwa tidak ada asuransi OPIC
tetapi tidak mengetahui bahwa terdapat asuransi risiko politik yang
lainnya....) ;
15. Under Article V of the New York Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards, a court may decline to
enforce an award that violates the public policy of the United States.
Misleding the Tribunal with respect to a very material fact raises the
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
question of whether enforcement of the award against Pertamina
accords with public policy...."
(Terjemahan : Berdasarkan Pasal V Konvensi New York tentang
Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, suatu
pengadilan dapat menolak untuk melaksanakan suatu putusan yang
melanggar ketertiban umum Negara Amerika Serikat. Penyesatan
pengadilan mengenai fakta-fakta yang sangat material menimbulkan
pertanyaan mengenai apakah pelaksanaan Putusan Arbitrase
melawan Pertamina sesuai dengan kebijakan publik....)
III. Judex Juris nyata-nyata telah khilaf dan salah menerapkan hukum in casu
Pasal 72 Ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa ;
24. Bahwa mengenai pembatalan Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa diatur dalam Pasal 70 yang mengatur tentang alasan-alasan
pembatalan Putusan Arbitrase jo. Pasal 71 yang mengatur tentang
jangka waktu pengajuan pembatalan Putusan Arbitrase jo. Pasal 72
yang mengatur tentang prosedural pengajuan pembatalan Putusan
Arbitrase ;
25. Bahwa mengenai permohonan pembatalan Putusan Arbitrase, dalam
Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tegas diatur
sebagai berikut :
"terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan
banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan
terakhir".
26. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang
bersifat imperatif bagi pencari keadilan yang hendak melawan putusan
Pengadilan Negeri dalam perkara pembatalan Putusan Arbitrase,
ternyata tidak dipatuhi atau telah dilanggar oleh Termohon Peninjauan
Kembali ;
27. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon
Kasasi/Tergugat), bukan mengajukan "permohonan banding" seperti
diperintahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tetapi mengajukan "kasasi" yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Arbitrase a quo. Hal ini
ternyata dari "Memori Kasasi" yang diajukan Termohon Peninjauan
Kembali Nomor Reg. 011/BTP/Ext-L/IX/2002 tanggal 23 September
2002 jo. Relaas Pemberitahuan Kasasi Daf. No. 86/Pdt.G/2002/PN-
Jkt.Pst jo. No. 82/Srt.Pdt.Kas/2002/PN-Jkt.Pst tanggal 25 September
2002 jo. Relaas Penyerahan Memori Kasasi Daftar Nomor
86/Pdt.G/2002/PN-Jkt.Pst jo No. 82/Srt.Pdt.Kas/PN-Jkt.Pst tanggal 25
September 2002 ;
28. Bahwa meskipun tidak diatur, dan bahkan bertentangan dengan Pasal
72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga menyalahi
ketentuan hukum formal (prosedural) beracara di pengadilan, akan tetapi
judex juris tetap memeriksa dan mengadili "permohonan kasasi" yang
diajukan Termohon Peninjauan Kembali dalam tingkat banding ;
29. Bahwa tindakan judex juris yang memeriksa dan mengadili permohonan
kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon
Kasasil/Tergugat) dalam pemeriksaan tingkat banding a quo adalah
telah melanggar Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, dan
nyata-nyata merupakan kekhilafan atau kesalahan berat dari judex juris
dalam menerapkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang aquo ;
IV. Judex juris nyata-nyata telah khilaf dan salah menerapkan hukum in casu
Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 ;
30. Bahwa salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan
mengabulkan permohonan banding dari Termohon Peninjauan Kembali
(halaman 43), adalah didasarkan ketentuan Pasal V ayat (1) huruf (e)
Konvensi New York 1958 yang menyatakan :
"Recognation and enforcement of the award may be refused, at the
request of the party against whom it is invoked, only if that party
furnishes to the competent authority where the recognition and
enforcement is sough, proof that :
(e) "The awards has not yet become binding on the parties, or has been
set aside or suspended by a competent authority of the country in which,
or under the law of which, that award was made" ;
31. Bahwa dari kaidah hukum yang diatur dalam Pasal V ayat (1) huruf (e)
Konvensi New York 1958, secara jelas diketahui bahwa ketentuan
hukum a quo hanya mengatur tentang pengakuan (recognition) dan
pelaksanaan (enforcement) Putusan Arbitrase dan kemungkinan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
penolakannya, dan sama sekali tidak mengatur tentang alasan dan atau
tata-cara prosedur pembatalan Putusan Arbitrase ;
32. Bahwa kebenaran materiil dari kaidah hukum dalam Pasal V ayat (1)
huruf (e) Konvensi New York 1958 a quo, juga didukung oleh saksi ahli
Albert Jan Van Den Berg, pakar hukum Belgia mengenai Konvensi New
York, dalam kesaksian ahli (expert report) tanggal 29 Maret 2002 yang
diberikannya kepada salah satu pengadilan di negara Amerika Serikat
(Bukti PPK-5) berkaitan dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali
melawan Termohon Peninjauan Kembali mengenai pelaksanaan
Putusan Arbitrase (vide Bukti P-1), yang antara lain dimuat pada
halaman 12 surat (Iaporan) kesaksian sebagai berikut :
“29. As already mentioned, the New York Convention distinguishes
between an annulment proceeding, on the other hand, and a
proceedings where by a party seeks to defend against the
enforcement of a foreign arbitral award on the other. In an
annulment proceeding, a party in an arbitration seeks to vacate or
set aside the arbitral award in the country in which or under the law
of which the award is made.
(Terjemahan: Sebagaimana telah dijelaskan, Konvensi New York
membedakan antara proses acara pembatalan, pada sisi lain, dari
ketentuan beracara di mana suatu pihak bertahan untuk tidak
melaksanakan suatu Putusan Arbitrase asing. Dalam acara
pembatalan, suatu pihak dalam suatu arbitrase meminta tidak
memiliki kekuatan atau mengesampingkan Putusan Arbitrase pada
negara di mana atau menurut hukum mana Putusan Arbitrase
dibuat.)
30. The New York Convention does not establish any rules for an
annulment proceeding or prescribe grounds on which an award can
be annulled, but instead leaves it to the domestic law of the country
of origin of the award to do so. Thus, the state in which, or under the
law of which, the award was made, is free to annul an award
exclusively in accordance with its own laws.
(Terjemahan : Konvensi New York tidak menetapkan peraturan
apapun untuk acara pembatalan atau memberi dasar hukum
tentang hal suatu putusan dapat dibatalkan, tetapi menyerahkannya
kepada hukum dari negara asal putusan untuk dilaksanakan.
Dengan demikian, negara di mana, atau menurut hukum mana,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Putusan Arbitrase dibuat adalah bebas untuk membatalkan putusan
secara eksklusif menurut ketentuan hukumnya sendiri).
33. Bahwa karena alasan yuridis a quo, Pemohon Peninjauan Kembali
(dahulu Penggugat/Termohon Kasasi), tidak pernah menggunakan
ketentuan Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 a quo
dalam mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase in casu (vide Bukti P-
1), tetapi berdasarkan ketentuan prosedur yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, dan peraturan perundang-undangan negara
Republik Indonesia yang berlaku ;
34. Bahwa sekalipun sudah secara jelas dan terang bahwa Konvensi New
York 1958 tidak mengatur soal alasan dan tata-cara prosedur
pembatalan Putusan Arbitrase, tetapi judex juris justru menerapkan
ketentuan Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 a quo
untuk mendasari pertimbangan hukumnya dalam memutuskan bahwa
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara gugatan pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan
oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon
Kasasi).
35. Bahwa dengan tindakan judex juris yang menerapkan ketentuan Pasal V
ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 a quo, berarti juga judex juris
telah nyata-nyata melakukan kesalahan berat dalam menerapkan
Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi negara Indonesia
dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, in casu Pasal
V ayat (1) huruf (e). Sebab, menurut hukum, judex juris seharusnya
menerapkan Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958
terhadap perkara mengenai pengakuan (recognition) atau pelaksanaan
(enforcement) Putusan Arbitrase Internasional, dan bukan untuk perkara
pembatalan Putusan Arbitrase a quo ;
V. Judex juris nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian
36. Bahwa salah satu pertimbangan hukum judex juris, yaitu huruf (e) pada
halaman 43 putusan, disebutkan :
"e. Bahwa apalagi dari Bukti T-5 terlihat bahwa kuasa hukum Penggugat
dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap
Putusan Arbitrase yang disengketakan (Bukti P-1) kepada Mahkamah
Agung Swiss sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perdata
Internasional Negara Swiss."
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
37. Bahwa pertimbangan judex juris a quo sama sekali tidak dapat
dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sebab, Bukti T - 5
yang memuat keterangan (declaration) dari kuasa hukum Pemohon
Peninjauan Kembali yang diberikan untuk pemeriksaan di United District
Court Southern District of Texas, Houston Division a quo, tidak
dipertimbangkan secara menyeluruh oleh judex juris, tetapi cuma
sebagian kecil sehingga kehilangan kekuatan pembuktiannya ;
38. Bahwa selain itu, Bukti T-5 yang mendasari pertimbangan judex juris
ternyata tidak didukung dengan pencocokan (otentifikasi) terhadap asli
surat deklarasi yang diberikan kuasa hukum Termohon Peninjauan
Kembali. Dengan perkataan lain, judex juris telah menerima dan
menimbang bukti yang tidak diotentifikasi sebagai alat bukti yang sah
menurut ketentuan hukum. Tindakan judex juris a quo nyata-nyata
merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum pembuktian, in
casu Pasal 164 HIR jo. Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 710
K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 ;
39. Bahwa secara keseluruhan, tindakan judex juris yang dalam memeriksa
dan mengadili permohonan pembatalan Putusan Arbitrase pada tingkat
banding, telah nyata-nyata melakukan kesalahan berat dalam
menerapkan : (i) Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999; dan atau (ii) Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958;
dan atau (iii) hukum pembuktian a quo, telah memenuhi syarat yuridis
yang sah dan meyakinkan untuk membatalkan putusan judex juris a quo
berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005,
yang didukung Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik
Indonesia (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 PK/Pdt/1986
tanggal 20 Maret 1989 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 318
PK/Pdt/1988 tanggal 21 September 1989 jo. Putusan Mahkamah Agung
Nomor 167 PK/ Pdt/1991 tanggal 14 April 1994) ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke I s/d V :
bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex
juris tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena “country of
origin”, harus diartikan sebagai negara di mana Putusan Arbitrase itu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
dijatuhkan, i.c. Swiss. Lagi pula tentang acara atau tata cara pembatalan
Putusan Arbitrase, tunduk pada hukum acara dari negara dimana Putusan
Arbitrase itu dijatuhkan, berbeda dengan hukum substantif yang digunakan
Arbiter, pihak-pihak dapat memilih hukum negara mana yang akan digunakan ;
bahwa Bukti PPK-1 dan PPK-2 tidak dapat diartikan lebih, apabila
Pengadilan Swiss tidak memeriksa pokok perkaranya, maka dengan sendirinya
Pengadilan Indonesia berwenang ;
bahwa bukti baru yang lainnya tidak memenuhi syarat dalam salah satu
alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;
bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, hanya mengatur tentang
banding (bukan kasasi) terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mengadili
permohonan pembatalan putusan arbitrase yang merupakan upaya hukum
terakhir, sehingga permohonan Peninjauan Kembali ini sesungguhnya telah
menyalahi Pasal 72, ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), tersebut
harus ditolak ;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,
maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I
Menolak permohonan peninjauan kembali dari : PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA),
tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari SELASA tanggal 9 SEPTEMBER 2008 oleh Dr. H. Harifin A.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 444 PK/Pdt/2007
Tumpa, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaja, SH. dan H. Muhammad Taufik, SH.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandy Wilarso, SH.
MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis :
Ttd./ H. Atja Sondjaja, SH. Ttd./
Ttd./ H. Muhammad Taufik, SH. Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH. MH.
Panitera Pengganti :
Ttd./ Dandy Wilarso, SH. MH.
Biaya-biaya :
M e t e r a i …………………………. Rp. 6.000,-
R e d a k s i ………………………… Rp. 1.000,-
Administrasi peninjauan kembali … Rp. 2.493.000,- +
Jumlah … Rp. 2.500.000,-
Untuk SalinanMahkamah Agung R.I.
a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,
MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.NIP. 040030169
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35